ANALISIS FUNGSI ALOKASI KEUANGAN DAERAH (Studi Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Provinsi Banten)
Ismanto Email :
[email protected]
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km. 4 Serang
Abstract : Policy mismatch is the relevant term to describe the inconsistence between problems met by the people and financial policy being chosen. Improper quality of public services especially in health and education did not correlate significantly with the provincial financial policy. The problem of accessibility and service quality in both fields is not progressively getting better. Although the amount of annual government’s expenditure in both field always increase, the percentage is getting reduced yearly. As the result, the financial allocation function did not effectively work to overcome those problems. And finally, as public goods, the availability and accessibility of health and education services can not prevalently being consumed by the people. Keywords: policy, public finance, education, health. Meski telah tiga belas tahun berdiri
11 pada tahun 2002 dengan skor 66,6. Di
sebagai provinsi, Banten masih identik
bidang kesehatan, sumber Kementerian
dengan
Kesehatan
ketertinggalan,
keterbelakangan,
RI
(2008-2009)
kemiskinan, dan kebodohan. Secara obyektif
menempatkan
sebagai
provinsi
stigma ini cukup relevan dengan sejumlah
dengan peringkat tertinggi (50)
kejadian
fakta yang merepresentasinya. Menurut
Tetanus Neonatorum pada bayi. Banten juga
catatan BPS, sejumlah indikator makro
tercatat sebagai peringkat tertinggi (86%)
menggambarkan ketertinggalan yang juga
persalinan oleh dukun beranak; provinsi
nyata di provinsi ini, misalnya: indeks
tertinggi
pembangunan manusia (IPM) yang terpuruk
peringkat ke-2 kasus Campak (1.552)
hingga peringkat 23 nasional dengan skor
setelah Jabar (3.424); serta peringkat kelima
70,95 pada tahun 2011, turun dari peringkat
nasional 1
Banten
masih
prevalensi
gizi
kecacingan
buruk
terbanyak
60,7%;
yang
mencapai lebih dari 176 ribu kejadian. Banten
juga
tercatat
sebagai
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
provinsi
juga
masih
menunjukkan
gejala
yang
terrendah secara nasional yang memiliki
memprihatinkan, dimana menurut BPS APS
akses air minum yang aman (27,5%);
penduduk usia 19-24 tahun masih sekitar
Provinsi dengan Persentase Perilaku Hidup
12,53%, sementara APS penduduk usia 16-
Bersih dan Sehat (PHBS) terendah ke-2
18 tahun masih sekitar 56,16%, serta APS
secara nasional (21,37%) setelah Papua
penduduk usia 13-15 tahun sebesar 88,36%.
Barat (27,34%); Provinsi dengan rasio
Kendati Angka Partisipasi Kasar (APK)
terrendah (2,0) jumlah puskesmas per
tahun
100.000 penduduk; provinsi dengan rasio
Sekolah Dasar (SD) dan sederajat serta SMP
jumlah dokter paling sedikit di Indonesia
dan sederajat telah optimal (103,63% dan
(3,54) per 100.000 penduduk; serta provinsi
92,14%),
dengan Angka Harapan Hidup sebesar 65,05
pendidikan SMA dan sederajat masih relatif
(2011) yang berada pada peringkat 30 secara
rendah (56,61%). Angka ini makin tampak
nasional.
memprihatinkan
2011
untuk
namun
jenjang
APK
bila
pendidikan
untuk
melihat
jenjang
Angka
Kemiskinan juga masih menjadi
Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang
persoalan mendasar yang dihadapi oleh
pendidikan SD yang sebesar 92,18% ; SMP
provinsi ke-30 ini. Dengan total pagu raskin
dan sederajat sebesar 71,12% ; dan jenjang
mencapai 113.227 ton maka berarti ada
SMA dan sederajat yang hanya sebesar
sekitar 629.318 KK miskin yang berhak
46,17%.
menerima raskin, atau sekitar 2.643.135 jiwa
Data di atas dikonfirmasi oleh fakta
penduduk miskin yang berarti mencapai
tentang masih tingginya angka putus sekolah
26%
penduduk
di Provinsi Banten yang sebagian besar
(korantransaksi.com). Angka ini tentu jauh
merupakan penduduk usia produktif, yaitu
lebih besar dibandingkan dengan data BPS
16-18 tahun. Berdasarkan data BPS, jika
yang “menaksir” jumlah penduduk miskin
dilihat dari usia 15-19 tahun, dari 312.409
sebanyak 758.163 jiwa atau sekitar 7,16%
orang yang putus sekolah tersebut, hanya
saja
199.759 orang yang bekerja. Sedangkan,
dari
dari
jumlah
jumlah
penduduk
Banten.
Demikian pula dengan angka pengangguran
untuk
(2011) yang tercatat sebagai angka tertinggi
1.222.417 orang, hanya 532.989 orang yang
secara nasional (13,06%) (BDA, 2012).
bekerja (kabar-banten.com). Dengan fakta 2
usia
19-24
tahun
dari
jumlah
ini dapat dipahami bila Angka Rata-rata
permasalahan mendasar yang dihadapi oleh
Lama Sekolah (ARLS) di Provinsi Banten
Provinsi Banten?”
saat ini (2011) hanya mencapai 8,41 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP. Dan yang lebih
memprihatinkan
fakta
Kajian tentang kebijakan keuangan
lambannya kinerja pembangunan sektor
daerah tidak dapat terlepas dari kebijakan
pendidikan, yang diindikasi dari ARLS
sektor
tersebut, yang hanya naik sebesar 1,61 tahun
kebijakan yang diambil oleh pemerintah
dari 6,8 tahun pada saat awal menjadi
untuk menjamin tercapainya keadilan bagi
Provinsi pada tahun 2000 menjadi 8,41
seluruh
tahun pada saat ini (2011).
barang-barang publik untuk kesejahteraan
Keseluruhan
adalah
PEMBAHASAN
gambaran
mengenai
publik
pada
masyarakat
hidupnya.
umumnya,
dalam
Karenanya
mengakses
kebijakan
diperlukan
kesehatan di atas harusnya menjadi landasan
pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat
bagi
diserahkan
kebijakan
yang
pada
tidak
publik
ketertinggalan di sektor pendidikan dan
dirumuskannya
mengingat
yaitu
semua
mekanisme
pasar
memprioritaskan pada pengentasan dua
sebagaimana diyakini oleh kaum liberal,
permasalahan mendasar tersebut. Apalagi
karena tidak seluruh fungsi ekonomi dapat
bila kebijakan dimaksud didasarkan pada
diwujudkan
kesadaran akan pentingnya investasi sumber
Fungsi
daya
keadilan misalnya, merupakan sesuatu yang
manusia bagi
pembangunan dan
melalui
mekanisme
pemerataan
kesejahteraan
mustahil
disusun guna melihat relevansi kebijakan
ekonomi pasar
keuangan
strategis
dengan mengandalkan “tangan tuhannya”.
pembangunan daerah di sektor pendidikan
Terkait dengan ini Musgrave menyatakan
dan kesehatan.
bahwa “…there is the fact that the market
dengan
isu
Rumusan Masalah Masalah dalam tulisan ini adalah:
dengan
dan
kemajuan daerah di masa depan. Artikel ini
daerah
dicapai
pasar,
membiarkan
bekerja sendiri hanya
mechanism
alone
cannot
economic
function.”
perform
(Musgrave
all &
Musgrave, 1984:5) Lebih lanjut Musgrave
”bagaimanakah fungsi alokasi keuangan
bahkan menyatakan bahwa: “Public policy is needed tu guide, correct, and supplement it in certain respects. It is important to realize this
daerah saat ini dalam kaitannya dengan
3
fact since it implies that the proper size of the public sector is, to a significant degree, a technical rather than an ideological issue.” (Ibid, hal.6)
development. The growth of infrastructure such as highways, public education, and the rise of social insurance made essential contributions to economic growths and social well-being. A sound and strong public sector is needed along with the market to let society thrive. One cannot do without the other.”( Ibid, hal.65)
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebijakan publik – termasuk di dalamnya
adalah
kebijakan
keuangan
negara/daerah diperlukan dalam rangka memanda,
meluruskan,
dan
Berdasarkan penjelasannya di atas maka
menjadi
jelaslah bahwa penguatan atau ekspansi
pelengkap aspek-aspek tertentu dari fungsi-
kebijakan publik yang besar diperlukan
fungsi yang tida dapat dipenuhi oleh
dalam
mekanisme pasar.
menjamin
ketersediaan
barang-barang publik secara merata bagi
Dalam kaitan dengan ini, dalam buku
masyarakatnya, kendati hal ini diyakininya
“Public Finance and Public Choice, Two
pula tidak dapat dilakukan secara sepihak.
Contrasting Visions of the State”, Musgrave
Mekanisme pasar tetaplah diperlukan secara
secara khusus menegaskan fungsi dari
bersama-sama
kebijakan fiskal yang diambil oleh Negara,
barang-barang
dengan
kebijakan
sektor
publik agar kesejahteraan masyarakat dapat
yang menurutnya adalah dalam rangka menyediakan
rangka
tumbuh dengan pesat.
publik,
Namun
menjamin keadilan, dan turut berkontribusi
demikian,
implementasi
kebijakan publik bukanlah sesuatu yang
bagi stabilitas kebijakan makro negara. Hal
gratis ataupun murah. Dibutuhkan dana yang
ini dapat ditelaah dari pendapatnya bahwa:
tidak
“The basic functions of the fiscal state – the
sedikit
untuk
menjamin
suatu
kebijakan publik dapat terimplementasi
provision of public goods, concern with
dengan baik dan mencapai tujuan idealnya.
distributive justice, and contribution to
Hal inilah yang menjadi salah satu isu dalam
macropolicy…..” (Musgrave, 2001: 63).
penyediaan barang publik bagi masyarakat.
Lebih lanjut, pentingnya “intervensi” negara
Isu yang berpusat pada perbedaan cara
melalui kebijakan publik ini diafirmasinya
pandang dalam memahami biaya yang
melalui pendapatnya sebagai berikut:
diperlukan untuk melaksanakan kebijakan
“…I do suggest that by and large expansion – of public sector – has been necessary and constructive
publik, konsumsi 4
perdebatan versus
antara investasi.
paradigma Dalam
pandangan Musgrave, melihat anggaran bagi
Musgrave mengemukakan lima penjelasan
pelayanan publik yang dikeluarkan oleh
sebagai berikut:
pemerintah sebagai pengeluaran (konsumsi)
1. Certain goods, such as education or health facilities, provide personal benefits to the recipients, benefits that are rivals in consumption and not shared by others. In addition, they also generate externalities that the individual beneficiaries overlook. Supply forthcoming in response to provate demand will be sub optimal, and a public supplement is in order. This may be provided by subsidizing private purchases or by public provision. 2. Provision in kind may be called for to meet essential needs of indigents or children, in settings where their guardians or parents canot be relied upon to administer cash supports. 3. Provision in kind may be appropriate in the case of essential but scarce goods, or of goods highly inelastic in supply – for example, rationing of essential foods in wartime, allocation of scarce medicines to the most needy cases, or, in some urban settings, the provision of public housing. 4. These specific circumstances, however, are not the entire story. More generally, public provision of private goods may be taken to reflect a public attitude that views distributional justice in terms of categorical equity or “selective egalitarianism” (Tobin, 1970). The availability of minimum levels is seen not in terms on income at large, but restricted to “essential” items of consumption. The social welfare function may thus take a paternalistic form, contrary to the standard utilitarian model of welfare maximization, calling for cash transfer and the use of proceeds in line with the recipient’s own preferences.
adalah sebuah kesalahan. Karena faktanya ini merupakan bentuk investasi yang dalam jangka waktu tertentu akan berkontribusi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat.
Hal
ini
dinyatakannya sebagai berikut: “The features that call for certain goods tobe provided publicly, be it nonrival consumption or their nature as club goods, extends over both consumer and capital goods. The popular critique of government as “spender” or consumer, as against the private sector as saver and investor, is mistaken. The share of government expenditures of goods and services that flows into investment, especially in human investment in education and health is included, typically exceeds the investment share in private outlys. Morover, the nature of certain public investments such as transportation, education, and scientific advance is especially strategic to economic growth.” (Ibid, hal.66) Selanjutnya, dalam penyediaan barang privat
maupun
publik,
secara
teoritis
beberapa pertimbangan seringkali digunakan untuk menentukan alokasinya. Dalam hal ini
5
5. A similar outcome may be arrived at in the context of Pareto-optimal redistribution, based on utility interdependence. The utility derived by donors may then depend on prescribed uses of the proceeds by the recipients. (Ibid, hal.69-70)
dan
kesehatan
Permasalahan
masyarakat
RPJMD 2013-2018, yaitu: “Meningkatkan Taraf
kesehatan
dengan
bidang
di
Provinsi
dan
berdaya
saing,
kembali
yang dalam
kemudian agenda
4
Manusia 3. Agenda Bidang Perekonomian
kabupaten
4. Agenda Pengembangan Kawasan dan
tertinggal, yaitu: Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
mewujudkan
2. Agenda Pengembangan Sumber Daya
Kementerian Negara Pengentasan Daerah
Kabupaten
untuk
1. Agenda Bidang Pemerintahan
mencakup dua kabupaten yang menurut
sebagai
Kesehatan
(empat) agenda pembangunan daerah, yaitu:
masyarakat di kawasan Banten Selatan yang
disebut
tujuan
dirumuskan
Banten,
melainkan masalah utama yang dihadapi
Tertinggal
dan
masyarakat yang cerdas, sehat, produktif
sebenarnya
bukanlah masalah yang dihadapi di seluruh kabupaten/kota
Pendidikan
Masyarakat Banten.” Misi ini dirumuskan
melekat sebagai stigma masyarakat Banten
dan
daerah,
2007-2012, yang diteruskan kembali pada
ketertinggalan dan keterbelakangan yang
pendidikan
pembangunan
Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun
dan kekayaan daerah sendiri untuk mengejar
di
strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Jawa Barat guna dapat mengelola potensi
Ketertinggalan
ini
sebagaimana tercantum pada misi ke-4 dari
Banten untuk memisahkan diri dari Provinsi
lama.
mendasar
sebenarnya telah mampu ditangkap sebagai
isu sentral di Provinsi Banten. Isu yang turut
sejak
inheren
dan Selatan di Provinsi Banten.
Pembangunan manusia merupakan
motivasi
sebenarnya
dengan isu disparitas antara wilayah Utara
isu
melatarbelakangi
ini
Wilayah
Sementara
Persoalan yang muncul kemudian
kabupaten/kota lainnya pada umumnya telah
adalah, bahwa misi dan agenda yang secara
memiliki kualitas layanan pendidikan dan
apik
kesehatan yang baik, khususnya di Kota
telah
menjadi
prioritas
dalam
pembangunan daerah dalam kenyataannya
Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
sulit diterjemahkan sebagai prioritas dalam
Karenanya isu strategis tentang rendahnya
kebijakan penganggaran daerah. Dengan
aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan
kata 6
lain
terdapat
diskrepansi
antara
kebijakan pembangunan daerah di satu sisi
melek
dengan kebijakan keuangan daerah di sisi
literacy rate) dan rata-rata lama sekolah
lainnya.
(mean years of schooling), dan daya beli
Persoalannya
bertambah
complicated
tentu
makin
bila
alokasi
huruf
masyarakat
penduduk
(purchasing
dewasa
power
(adult
parity)
anggaran untuk bidang pendidikan dan
(hdr.undp.org). Dalam artikel ini, dimensi
kesehatan tersebut diuji efektivitas, efisiensi,
ekonomi tidak dieksplorasi lebih lanjut
dan kinerjanya, kendati hal ini tidak
kendati IPM secara agregat tetap digunakan
dielaborasi lebih lanjut dalam artikel ini.
sebagai dasar argumentasi, khususnya pada
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
indikator pendidikan dan kesehatan.
merupakan indikator makro pembangunan
Sebagai daerah otonom yang relatif
yang mengakomodir konsep pembangunan
baru, kondisi pembangunan manusia di
manusia
sehingga
Banten memang belum sebanding dengan
dijadikan sebagai indikator resmi oleh
provinsi induk maupun provinsi-provinsi
United Nations Development Programme
lainnya. Namun demikian, sejak berdiri
(UNDP)
sebagai provinsi pada tahun 2000 Provinsi
secara
lebih
untuk
luas,
mengukur
kualitas
pembangunan manusia. IPM pada dasarnya
Banten
merupakan penyederhanaan dari realitas
meningkatkan
yang
manusia. Hasilnya, IPM di Provinsi Banten
kompleks
pembangunan
dari
luasnya
kualitas
diri
dalam
pembangunan
terus meningkat dari tahun ke tahun.
pengukuran terhadap pembangunan manusia
Gambaran umum dari capaian IPM di
ini
Provinsi
difokuskan
Karena
membenahi
itu,
hanya
manusia.
dimensi
terus
pada
dimensi
Banten
sejak
berdiri
sebagai
pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ketiga
provinsi hingga kini dapat dilihat pada
indikator
grafik 1 berikut :
tersebut
diukur
dengan
menggunakan indeks komposit berdasarkan 4 (empat) indikator yaitu: angka harapan hidup (life expectancy at age 0), angka
7
Grafik 1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Tahun 2002-2011 72.00 71.00
70.56
70.00 69.00
68.80
68.00
69.70
69.29
69.11
70.95
70.06
67.90
67.00
66.60
66.00 65.00 64.00 2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Sumber: Banten Dalam Angka, 2002-2011 Kendati
terus
mengalami
setiap
tahunnya.
Gambaran
tentang
peningkatan setiap tahunnya, kinerja capaian
rendahnya efektivitas kinerja pemerintah
IPM
memuaskan,
daerah dalam mencapai target pembangunan
terutama bila melihat perbandingan antara
manusia setiap tahunnya dapat dilihat pada
target kinerja dengan capaian kinerja IPM
grafik 2 berikut :
sebenarnya
kurang
Grafik 2. Perbandingan Kinerja Rencana dan Realisasi Capaian IPM di Provinsi Banten Tahun 2007-2010 74 72.75
73 72 70.26
68
70.56
70.65
70 69
71.78
71.00
71
69.11
69.68
69.29
67 2006
2007 Rencana
2008 Realisasi
2009 Gap Kinerja Per Tahun
Sumber: Banten Dalam Angka, 2006-2010 8
2010
Sebagaimana dikemukakan di latar belakang,
pendidikan
merupakan
salah
dan
satu
dengan
kebijakan
perencanaan
kesehatan
pembangunan telah menjadi hulu persoalan
permasalahan
dalam upaya mengentaskan permasalahan di
mendasar yang dihadapi oleh masyarakat
bidang
Banten.
dalam
Sinyalemen ini tampak dari kebijakan
mengentaskannya pun tidak cukup optimal,
alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
sebagaimana ditunjukkan pada grafik di
yang kurang mencerminkan keberpihakan
atas.
pemerintah terhadapnya, sebagaimana dapat
Kinerja
Bukan
pemerintah
hanya
persoalan
kinerja,
kebijakan anggaran yang tidak sinkron
pendidikan
dan
kesehatan.
dilihat dari grafik berikut ini.
Billions
Grafik 3. Perbandingan Anggaran Pendidikan dengan APBD di Provinsi Banten Tahun 2007-2013 (Dalam Milyar Rupiah) 5,719
6,000.00 5,000.00 3,902 4,000.00
2,925
3,000.00 1,835.82
2,000.00 1,000.00
2,262.82 2,220.92
125.84
110.51
86.22
2,377
278
223
194
165
2007
2008
2009
PENDAPATAN
2010
2011
2012
2013
BELANJA PENDIDIKAN
Sumber: DPKAD Provinsi Banten, 2007-2013 Peningkatan signifikan dibarengi
APBD setiap dengan
yang
tahunnya
sangat
signifikan pula. Demikian pula dengan
tidak
anggaran kesehatan. Kendati angkanya
peningkatan
lebih
besar
dibandingkan
anggaran pendidikan yang signifikan
anggaran
pula. Pendapatan daerah yang terus
kenyataan yang sama juga tampak dari
bertumbuh hingga mencapai 5,7 triliun
kebijakan anggaran bidang kesehatan
rupiah
dengan
yang belum mencerminkan kepedulian
peningkatan anggaran pendidikan yang
dan keberpihakan pemerintah daerah
tidak
dibarengi
9
pendidikan,
dengan namun
dalam
mengentaskan
permasalahan
terhadap alokasi anggaran kesehatan di
mendasarnya di kedua bidang tersebut.
Provinsi Banten dapat dilihat pada
Gambaran
grafik
mengenai
perbandingan
yang
ada
dibawah
ini
:
peningkatan APBD Provinsi Banten
Billions
Grafik 4. Perbandingan Anggaran Kesehatan dengan APBD Tahun 2007-2013 (Dalam Milyar Rupiah) 5,719
6,000.00 5,000.00 3,902 4,000.00
2,925
3,000.00 2,000.00
1,835.82
1,000.00
2,262.82 2,220.92
72.56
141
188.87
2,377
204
229
229
382
2007
2008
2009
PENDAPATAN
2010
2011
2012
2013
BELANJA KESEHATAN
Sumber: DPKAD Provinsi Banten, 2007-2013 Adapun
perbandingan
besaran
alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
sebagaimana dimaksud di atas dapat dilihat pada grafik 5 berikut :
10
Billions
Grafik 5. Perbandingan Anggaran Pendidikan dengan Kesehatan di Provinsi Banten Tahun 2007-2013 (Dalam Milyar Rupiah)
400 278.45
300 200 100
86.22
110.51
125.84
2008
2009
165.48
194.11
222.81
2011
2012
0 2007
2010
PENDIDIKAN
2013
KESEHATAN
Sumber: DPKAD Provinsi Banten, 2007-2013
Sementara itu, bila dilihat dari proporsi
kurang dari 9 persen. Tahun 2013 alokasi
alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
anggaran pendidikan bahkan mengalami
terhadap
Banten,
penurunan hingga 4,87 persen, kendati
tampak
alokasi anggaran kesehatan naik menjadi
menganga lebih nyata, dimana anggaran
6,69 persen dari sebesar 5,86 persen pada
pendidikan dan kesehatan sejak tahun 2007
tahun 2012. Gambaran tentang hal ini dapat
hingga 2013 ini hanya dialokasikan sebesar
dilihat
diskrepansi
APBD
Provinsi
keberpihakan
itu
11
pada
grafik
6
berikut
:
Grafik 6. Persentase Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Terhadap APBD di Provinsi Banten Tahun 2007-2013 (Dalam %) 9.00% 8.50%
8.57%
8.00%
7.84%
7.00%
6.96%
6.69%
6.64%
6.25%
6.00%
5.86% 5.71%
5.67%
5.00%
4.88%
4.70%
4.00%
4.87%
3.95%
3.00% 2007
2008
2009
2010
PENDIDIKAN
2011
2012
2013
KESEHATAN
Sumber: DPKAD Provinsi Banten, 2007-2013
Data sebagaimana disajikan pada grafik di
perform all economic function.” Karenanya
atas paling tidak menggambarkan apa yang
dibutuhkan
disebut secara implisit oleh Musgrave
menjamin akses yang sama bagi seluruh
sebagai
dalam
masyarakat untuk menikmati barang publik
menjamin tercapainya keadilan bagi seluruh
yang bersifat vital, yang dalam jangka
masyarakat dalam mengakses barang-barang
panjang akan sangat menentukan harkat dan
publik
untuk
martabatnya sebagai manusia, yaitu akses
dengan
membiarkan
absennya
pemerintah
kesejahteraan
hidupnya,
mekanisme
“intervensi”
negara
untuk
pasar
terhadap layanan pendidikan dan kesehatan
bekerja berdasarkan mekanisme permintaan
yang berkualitas. Sehingga menurutnya,
dan penawaran pada barang-barang publik
“Public policy is needed tu guide, correct,
yang harusnya bersifat nonrivalry. Padahal
and supplement it in certain respects.” Ini
Musgrave meyakini bahwa “…there is the
tidak
fact that the market mechanism alone cannot
pendidikan dan kesehatan secara merata 12
lain
karena
pemenuhan
layanan
especially strategic to economic growth.” (Musgrave, 2001: 66)
tidak lain merupakan fungsi dari kebijakan fiskal yang diambil oleh negara, yang menurutnya
adalah
menyediakan
dalam
rangka
barang-barang
Dalam
publik,
Banten,
bagi stabilitas kebijakan makro negara. bahkan
meyakini
afirmatif
dengan
kesehatan merupakan bidang yang terus
pemerintah
Musgrave
bahwa
supports.”
Inilah
irrelevansi
kebijakan
sesungguhnya alokasi
letak
anggaran
bidang pendidikan dan kesehatan di Provinsi
bidang ini bersifat konsumtif daripada
Banten yang hingga kini masih relative
produktif bahkan disebut Musgrave sebagai
kecil, yang rata-rata hanya berkisar pada
kekeliruan dalam cara pandang. Karena dan
preposisi
cannot be relied upon to administer cash
yang didasarkan pada alasan bahwa kedua
pendidikan
upaya
settings where their guardians or parents
terhadap bidang pendidikan dan kesehatan
menurutnya
terhadap
essential needs of indigents or children, in
dijamin
ketersediaannya oleh negara. Ketidakberpihakan
pemerintah
“Provision in kind may be called for to meet
menerus disebutnya secara konsisten sebagai harus
pada
mengatasi permasalahan ini. Hal ini sejalan
kepentingan publik ini, dan pendidikan serta
yang
pemerintah
diperlukan sebagai bentuk dari kebijakan
kebijakan publik yang berpihak kepada
public
keberpihakan
sektor pendidikan dan kesehatan mutlak
perlunya
“intervensi” negara secara luas melalui
barang
permasalahan
mendasar yang dihadapi oleh Provinsi
menjamin keadilan, dan turut berkontribusi
Musgrave
konteks
angka 6 persen saja dari total APBD-nya.
kesehatan
Yang lebih memprihatinkan adalah
merupakan bentuk investasi yang dalam
kenyataan akan ketidakpatuhan pemerintah
jangka waktu tertentu akan berkontribusi
Provinsi terhadap amanat Undang-Undang
bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan
Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem
kesejahteraan masyarakat. Menurutnya:
Pendidikan
“The share of government expenditures of goods and services that flows into investment, especially in human investment in education and health is included, typically exceeds the investment share in private outlys. Morover, the nature of certain public investments such as transportation, education, and scientific advance is
memandatkan pemerintah
Nasional
yang
telah
secara
absolute
agar
daerah
mengalokasikan
anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari total APBD-nya. Faktanya, hingga kini kewajiban konstitusional ini masih terus diabaikan, 13
sementara
sejumlah
proyek
pemerintah daerah yang tidak mendesak
wilayah Banten Selatan. Rendahnya tingkat
untuk dilakukan, bahkan dinilai tidak perlu
pendidikan dan kualitas kesehatan yang
dilakukan
mendapatkan
prioritas
diindikasi dari relatif rendahnya IPM, angka
keuangan
daerah.
rata-rata lama sekolah, tingginya angka
Pembangunan Bandar Udara Banten Selatan
kematian ibu dan bayi serta infrastruktur
misalnya, merupakan proyek ambisius yang
pendidikan
dinilai tidak relevan bila dipaksakan untuk
memprihatinkan, harusnya menjadi dasar
direalisasi saat ini, karena prioritas paling
pijakan bagi kebijakan alokasi anggaran
mendesak untuk wilayah Banten Selatan
yang lebih berpihak guna mengentaskan
adalah perbaikan infrastruktur jalan yang
sejumlah
kerusakannya mencapai 70% dari total
Faktanya hal ini tidak terjadi. Terdapat
panjang jalan yang menjadi kewenangan
kesenjangan
antara
Provinsi, di samping tentu saja kemiskikan
kebijakan
pembangunan
dan sejumlah permasalahan mendasar di
sebagaimana tertuang dalam RPJMD dengan
bidang pendidikan dan kesehatan.
kebijakan alokasi anggaran setiap tahunnya.
dalam
justru kebijakan
Demikian
pula
dan
kesehatan
persoalan
prioritas
dalam daerah
proyek
Centre
bertaraf
pendidikan dan kesehatan masih relative
internasional, pembangunan Masjid Raya
rendah, rata-rata baru mencapai 6 persen
Al-Bantani, Percetakan Mushaf Al-Bantani,
dalam kurun waktu 6 tahun terakhir.
Sport
alokasi
tersebut.
dengan
pembangunan
Faktanya
mendasar
yang
anggaran
bidang
Pembangunan Rumah Dinas Gubernur dan
Fakta ini tidak hanya kontradiktif
Wakil Gubernur, dan proyek lainnya, yang
dengan fungsi alokasi keuangan publik yang
sesungguhnya merupakan proyek mercusuar
harusnya berpihak pada masyarakat yang
yang
powerless guna menjamin aksesibilitasnya
lebih
kepentingan
banyak
mengakomodasi
pribadi/kelompok
politik
terhadap
barang
publik,
namun
juga
rulling elite daripada kepentingan mendasar
kontradiktif dengan amanat konstitusi yang
dan mendesak masyarakat luas.
mewajibkan
pemerintah
mengalokasikan
anggaran
untuk
pendidikan
minimal 20 persen dari total APBD-nya.
KESIMPULAN Pendidikan
daerah
dan
kesehatan
Yang paling menyedihkan adalah ketika
merupakan masalah mendasar yang dihadapi
melihat kenyataan bahwa sejumlah proyek
oleh masyarakat Banten, khususnya di
mercusuar yang tidak mendesak untuk 14
Musgrave, Richard A. 2001. Fiscal Tasks. Dalam Buku “Public Finance and Public Choice, Two Contrasting Visions of The State.”
dilakukan saat ini, bahkan tidak perlu dilakukan segera, justru menjadi prioritas utama dalam kebijakan anggaran daerah.
http://www.republika.co.id/berita/breakingnews/nusantara/10/12/09/151439ratusan-desa-di-lebak-masih-tertinggal
Sementara fakta buruknya aksesibilitas dan kualitas masyarakat
pendidikan yang
dan mendesak
kesehatan untuk
http://banten.antaranews.com/berita/13104/b upati-pandeglang-minta-antam-bantudesa-tertinggal
diprioritaskan justru mendapatkan porsi yang jauh dari kata memadai.
http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabe l=1&daftar=1&id_subyek=26¬ab= 2 http://www.depkes.go.id/downloads/profil_k esehatan_2009/index.html http://korantransaksi.com/transekonomi/pemprov-banten-harusmenuntaskan-kemiskinan-sampai-akar/
DAFTAR PUSTAKA Biro Pusat Statistik Provinsi Banten. Banten Dalam Angka. Tahun 2012-2012
http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabe l=1&daftar=1&id_subyek=26¬ab= 2
Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten. Dokumen APBD Provinsi Banten Tahun 2007-2013
http://kabar-banten.com/news/detail/10944
Musgrave, Richard A. and Peggy B. Musgrave. 1984. Public Finance in Theory and Practice. Singapore: McGraw Hill Book Co.
http://banten.bps.go.id/pop7.php http://hdr.undp.org/en/humandev/
15
