ISLAM POLITIK DI PAPUA: RESISTENSI DAN TANTANGAN MEMBANGUN PERDAMAIAN

Islam Politik di Papua... 441

ISLAM POLITIK DI PAPUA: RESISTENSI DAN TANTANGAN MEMBANGUN PERDAMAIAN Idrus A l-H a m id Sekolah Tinggi Agam a Islam A l-Fatah Jayapura Em ail: idrusalhm d@ yahoo.com

A b s tr a c t

This paper reflects the present ofpolitical Islam and Cultural Islam in recent Papua. The him groups of Islamic movements sign that number of Moslem population is growing in line with the coming of the Moslem immigrant from other areas of Indonesia. The consequences are facilities such as mosques, Islamic institutions, Islamic schoolsI educations are increasing. The Papuan M oslem Assembly which represents the indigenous moslem organisations discourages the newly came Islamic organisations such as Hisbut Tahrir Indonesia (HTI), Salafi, even Lasker Jihad, to utilise the hardline links and teachings in preaching (dakwah). From the encounter side or non Muslim, indigenous Papua and particularly Christian that phenomena leads to the 'Is/ami^ation” which is warning o f the peace building. This paper also suggests to create a friendly teachingsI mission and to move closely the dakwah into the local/ indigenous people within community. The diversity of Papuan identity calls the Islamicpreachers to have more respects and cultural understanding during the teachings.

fj ■ 1 4 * * ^ L u * * J l_ 9

^

^

J

J

J

i

Zj L

c

.

I

4 J3 j ^ J I

a j - A

lj r + £ j u

1-4J (Jj ^ ^

I

t4^lxlx1xiJI (^UoVl)

11 I^j L ^

^

“ L

(

j l

j L

a

jji f^uyi 4o^vLl^J1_5 J

^

J

U

I

v-L


M

• Political Islam , C ultural Islam , Papua, Peace building

1j P

) .

| d

^

«

J

I ^

j

L

, ^

- J

j a

d

J

442 Millah VoL XII, No. 2, Februari 2013 A. P en d a h u lu a n T ak dipungkiri, hingga saat ini benih konflik dan persinggungan di tanah indah cendraw asih ini m asih ada. Perselisihan m asih kerap terjadi di antara berbagai pihak, baik an tar kelom pok suku, antar kelom pok yang diamdiam atau secara vulgar m e n d u k u n g K N P B Papua dengan p em erin tah p u sat RI, juga w arga yang m enam akan diri sebagai pribum i P apua dengan w arga yang dianggap pendatang. A da pula w arga Papua yang m engelom pokkan warga Papua

ke dalam

posisi yang berlaw anan

antara m asyarakat pesisir dan

m asyarakat pegunungan. D u a kategori kelom pok terakhir ini juga sering diidentikkan dengan w arga pegunungan sebagai pribum i P ap u a d an Pesisir sebagai N o n -P ri K arena telah terjadi pem baurang. K esenjangan

sebagai

efek

lain

dari

upaya

p em b a n g u n an

yang

m enghasilkan kelom pok m asyarakat m am p u dan ddak m am p u juga salah satu faktor bersem inya benih-benih konflik dan perselisihan. K ata pem bangunan sendiri m enjadi sem acam gerakan ideologis dari p em erin tah p u sat untuk m elakukan penetrasi ide-ide N egara K esatuan R epublik In d o n esia (N K R I). Sem entara m asih ada kelom pok m asyarakat Papua yang tetap m em im pikan kem erdekaan Papua. D i m asyarakat Papua berkem bang p engelom pokkan atas dasar orientasi politik ini dengan m enyebut

kelom pok nasionalis yang pro

kem erdekaan dengan M erah Sekali (MS), dan kelom pok nasionalis Indonesia yang pro N K R I disebut Biru Sekali (BS). K u b u MS m em iliki tu ru n a n kelom pok w arga dari O P M

(O rganisasi P apua M erdeka), T P N

N asional), P D P (Presidium

(T entara Pem bebasa

D ew an Papua) dan kelom pok lainnya. Sem entara

kubu BS terdiri dari T N I, Polri, B arisan M erah Putih, Milisi L askar Jih ad dan K erukunan K eluarga Sulawesi Selatan (KK5S). Proses pem b an g u n an di P ap u a pada praktiknya dipenuhi den g an banya'k konflik dan sensitif terhadap berbagai isu yang m em icu konflik, Sensitivitas Papua sebabgai bagian N K R I dim ulai dari m itos Papua P ropinsi yang khas dan berbeda. O ra n g cen derung m engingat kekhasan Papua dengan w arna kulit, ben tu k ram but serta sem ua sistem adat istiadatnya sebagai hal yang prim itive dan uncivilized. K onsekuensinya, kata “pem b an g u n an ” di P apua sarat dengan politik civilization (pem beradaban). H am pir sem ua m ekanism e d an bidang

Islam Politik di Papua... 443 m odem m asuk di Papua dengan tujuan m eningkatkan kualitas hidup, mulai dari kondisi stm ktur sosial yang m encakup persoalan akses media. K esehatan, pendidikan, transportasi, lingkungan hingga soal ekonom i. M asyarakat Papua, terutam a yang disebut sebagai “penduduk asli” , seolah menjadi m anusiamanusia yang sepenuhnya dijadikan objek (Im arotus, 2011, 277). H ubungan

Papua

dengan

pem erintah

pusat

masih

m enyisakan

persoalan bagi sebagian masyarakat Papua. Hal ini bisa saja sewaktu-waktu m em unculkan konflik bam rasa lama selama masih ada kelom pok-kelom pok yang punya orientasi pada kemerdekaan. Proposal penerapan O tonom i K husus Papua didasarkan pada perasaan termarginalkan, terjajah, dan berada dibawah tekanan pem erintah pusat selama em pat dekade. Selama persoalan ini tidak terjawab oleh pem erintah pusat dan m em buat masyarakat Papua puas, benih konflik masih ada.

Di sisi lain, idendtas etnis yang muncul dengan rasa

nasionalisme Papua menyisakan paradox dan iron! Pertam a, orang Papua identik sebagai oposisi terhadap pem erintah pusat, Papua sendiri terdisir dari ham pir 310 kelom pok etnik-bahasa. K eberagam an ini juga m enghadirkan tantangan tersendiri dalam m em bangun nasionalism e orang P apua1. Ivedua, pem bentukan idendtas Papua lebih um um dipandang sebagai rival terhadap Pem erintah Pusat dan ddak memiliki kebersam aan nilai dengan daerah atau etnis tetangganya seperti Bugis, Makassar, atau Maluku. Papua kurang memiliki perasaan bersam a secara kultural, dan pengalam an sejarah. Ketiga, bahasa M elayu/Indonesia sudah menjadi bahasa baik bagi Papua m aupun Indonesia. Sejak zam an kolonial,O rang Belanda m engajarkan bahasa Melayu sebagai pengantar pergaulan dan misi. Beberapa hal diatas m enim bulkan kegalauan dalam pem bentukan identias Papua. Sem entara dalam U ndang-undang O tonom i K husus Papua tahun 2001 orang Papua asli diidentikkan dengan orang dari kelom pok Melanisia atau ^ g r a n yang telah diakui dan diterim a sebagai kelom pok etnis di Papua. Bagaiamanapun dalam realitasnya, penduduk papua dibagi berdasarkan tiga kelompok pem eluk agama yaitu K risten, Katolik, dan Muslim. Y ang terjadi

|'v 1 Richard Chauvel, Constructing Papuan Nationalism, History, Ethnicity and Adaptation, #olicy Studies 14, East-West Center Washington, 2005.

444 Millah Vol. XII, No. 2, Februari 2013

dalam deb at soal idendtas Papua adalah antara M uslim Papua dan K risten Papua. P erbedaan

tafsir soal idendtas Papua yang dikonstruksikan oleh

kalangan ilm uw an dan elit Papua seiring dengan w acana re-papuanisasi. Persinggungan ras, pengelom pokkan etnik dan agam a m enjadi relevan dalam rancangan

O ro n o m i

K husus.

D alam

konteks

ini,

kelom pok

muslim

m em pertanyakan asum si dan klaim bahw a Papua asli adalah beragam a K risten 2. Perkem bangan Islam polidk (Islamisme) di dalam kontestasi dem okrasi Indonesia pasca reform asi yang maju cukup signifikan dan m ew arnai gerakan agama dan sosial pada um um nya. Salah satu m odel gerakan Islam ism e yang m arak di era reform asi adalah upaya konstitusionalisasi dan insritusionalisasi paham

keagam aan

dalam

ranah

publik

melalui desakan

dan

penerapan

R ancangan P eraturan D aerah (Raperda) yang berbasis nilai syariah Islam. P enerapan Syariat Islam di N angreo A ceh D arussalam juga berim plikasi pada m unculnya keinginan dan dorongan di daerah-daerah lain untuk m elakukan hal serupa. H al ini tercerm in dari sentim ent dan w acana yang m uncul di M anokwari yang m em unculkan ide M anokw ari sebagai K ota injil melalui Rancangan Peraturan D aerah tah u n 2006. D alam beberapa kasus konstitusionalisasi ini dijadikan kom oditas politik dan kekuasaan, m isalnya, betapa getolnya beberapa provinsi yang mayoritas penduduknya (A ceh, G o ro n talo , B anten, N T B dan b eberapa provinsi lainnya) dalam segi jum lah (kuantitas) m em eluk agam a Islam , m engeluarkan peraturan D aerah (Perda) yang sangat jelas m cm ihak agam a Islam. Reaksi beberapa daerah lain yang juga m ayoritas penduduknya m em eluk K risten juga u n tu k m elakukan hal yang sama. Selain Papua, juga di M alukuyang berencana m engeluarkan perda Injil sebagai im bangan atas keluarnya P erda Syariah di daerah yang m ayoritas beragam a Islam tersebut. Jika ditelisik lebih dalam para p em b u at dan inisiator

kebijakan

terseb u t

ham pir

pasti

akan

m enyatakan

bahw a

keputusantersebut untuk m elindungi akidah m asyarakat yang mayoritas.

2 Cahyo Pamungkas, Muslim Papua and Special Autonomy: The Identity Contest in Papua, Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities Vol. 4, 2011, pp. 133-155 URL: http:/ / www.kidv-journals.nl/index.php/jissh/index

Islam Politik di Papua. .. 445 O rganisasi Islam sem acam N ahdlatul U lam a dan M uham m adiyah sudah berada lam a di Papua, begitu pula cabang- cabangnya. D em ikian juga Partai yang berlandaskan Islam seperd Partai K eadilan Sejahtera m em iliki pengurus cabang dan daerah. N am u n dalam beberapa tahun terakhir, diakui bahw a beberapa kelom pok dan aliran Islam yang lain seperti Salafi, Jam a ’ah tabligh dan Laskar Jih ad telah h adir di beberapa daerah di Papua.

B. W acana Isla m P o litik d an B en ih K onflik A da banyak p a n d an g an teori perihal kedatangan Islam di Papua. Pelaut Spanyol, Louis vas de T o rres dalam perejalanannya ke Papua pada abad ke 14 m enem ukan para pedagang dari M akassar, T e rn a te d an T idore m engajarkan Islam sam bil berdagang di O nim , Fak-fak. K esultanan Bacan dari M aluku U tara pada abad 16 diketahui telah m enduduki beberpa wilayah Papua Barat seperti W aigeo, M isool, W aigam a dan Salawati. Pada abad ke 15 juga diketahui bahw a rakyat Papua di kaw asan pantai utara dan B arat kehilangan kedaulatannya ketika kesultanan T idore datan g dan m elakukan pen d u d u k an . Islam diyakini sebagian kalangan sebagai agam a asing pertam a yang datang ke Papua. N a m u n perannya dalam m em berikan kontribusi terhadap b an gunan perad ab an Papua sangat terbatas karena Islam pada awalnya tidak dibaw a oleh organisasi dakw ah keagamaan m elainkan oleh perseorangan meialui para pedagang dan pelaut. Islam politik diidentikan dengan akdvism e Islam yang di w acana Barat disebut Islamism, m em iliki jangkauan m akna yang sangat luas. N a m u n Islam polidk dipicu oleh m unculnya berbagai m acam gerakan perjuangan Islam di berbagai negara yang indnya adalah m obilisasi p ersete ru a n untuk m en d ukung kependngan dan tujuan kaum m uslim terhadap dom inasi, im perialis dan Barat pada um um nya. A kdvism e Islam , nam a lainnya, aw alnya m uncul dari posisi kaum m uslim yang berada dalam tekanan kelo m p o k atau kondisi terpinggirkan sehingga m uncul gerakan perlaw anan. N am u n , secara um um akdvism e Islam tnencakup beragam perseteruan yang seringkali m u n cu l atas nam a Islam , term asuk

gerakan-gerakan

dakw ah,

kelom pok-kelom pok

teroris,

dndakan

kolektif yang b e rsu m b er dari sym bol dan idendtas Islam , gerakan-gerakan politik yang berusaha m endirikan negara Islam , dan kelom pok-kelom pok

446 Millah Vol. XII, No. 2, Februari 2013

berorientasi ke-dalam yang m engusung spiritualism e Islam dengan usaha-usaha k o lek d f (W iktorow icz, 2012, 38). Sem entara Islam K ultural m en u ru t D aw am R aharjo adalah sebuah kategori yang relative b aru dan m uncul di Indonesia sekitar ta h u n 80-an, nam un sebagai w acana sudah lam a ditengarai. Islam kultural sudah m uncul sejak awal perkem bangan Islam itu sendiri sebagai agam a di tan ah kelahirannya. Ia bisa ditafsirkan sebagai suatu gejala sosiologis, bisa juga sebagai aliran keagam aan. Lebih sering ditafsirkan sebagai kedua-duanya, gejala sosiologis dan teologis sekaligus. Sebagai istilah, Islam K ultural sering dilaw ankan dengan Islam Politik. D ua kategori ini di Indonesia sudah lam a diperbincangkan sejak gerakan Islam m uncul di m asa O rd e B aru3. Situasi di P ap u a dalam sepuluh tah u n terakhir m e n d o ro n g adanya m odel aktivism e Islam di beb erap a daerah, k a b u p a te n /k o ta . H al ini sangat m ungkin dipengaruhi oleh konstelasi p eru b ah an sosial politik nasional Indonesia dan politik

lokal, perkem bangan

kelom pok

sosial dan

agama.

keagam aan D alam

di Papua

beberapa

dan

relasi-relasi

hal, m uslim

antar

P ap u a yang

m erupakan m inoritas di Papua m erasakan tekanan, m eskipun di sisi lain, saat ini ada gejala p e rtu m b u h a n karena banyaknya im igran yang dianggap m endapat sokongan dari orang luar Papua. Sensus tahun 2006 m enyebutkan bahw a p en d u d u k M uslim P ap u a m encapai angka 14 % dari jum lah populasi warga Papua, 55 % lainnya m en g an u t K risten, 30 % K atolik, sisanya ada yg m enganut B uddha dan H indu. M ayoritas M uslim Papua berasal dari kalangan imigran yang beraw al dari hasil program transm igrasi, dan juga berasal dari

jalur

perdagangan dan nelayan dari B uton, Bugis dan M akassar.

3 Dawam Rarjo menyebutkan, Islam Kulutral diambil dari bahasa Arab Al-Islam al Siyasi dan dalam bahasa Inggris menjadi Political Islam. Pertama kali diperkenalkan oleh pengikut pemikir muslim sekuler Ali Abd. Al Razik, Muhammad Sa’id al Ashmawi. Ashmawi menulis buku Against Islamic Extremism untuk mengkridk pandangan Islam Ekstrim dimana ia mendefinisikan Islam Politik sebagai Islam Ekstrim, yaitu aliran Islam tekstual ortodoks yang berorientasi pada paham Islam di awal perkembangannya atau paham Islam tradisional yang dianggap baku dan sudah selesai karena itu harus diikuti dengan cara taklid. Kata Pengantar M. Dawam Raharjo dalam Islam Kultural Dalam Perspektif Reformasi, dalam Arnkulasi Islam Kultural, Dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah, RajaGrapindo Jakarta, 2004 hal. v-vii

Islam Politik di Papua. .. 447 D alam b eb erap a kondisi, gerakan m odel fundam entalis dim asukkan dalam Islam politik atau aktivism e Islam ini. F u n d am en talism e dipaham i sebagai gerakan keagam aan yang m e n u n tu t perlunya kem bali p ad a ajaran agam a yang asli

seperti yang te rsu ra t

dalam

kitab

suci d an

sebagiannya

cen d eru n g

m em perjuangkan keyakinannya secara radikal. B eberapa cirri fundam entalism e agam a antara lain cen d eru n g m enafsirkan teks-teks keagam aan secara rigid dan literalis

(tekstual),

c en d e ru n g

m em o n o p o li

k eb en aran

atas

tafsir

agam a

(m enganggap d irin y a/k e lo m p o k n y a paling abash), sehingga m enganggap pah am di lu ar kelom poknya sebaga paham

sesat, m eniscayakan h u b u n g a n yang

harm onis antar agam a dan negara, m em iliki p a n d an g a n yang stigm atis terh ad a Barat, m enolak sekularism e, m em iliki k ecenderungan m elakukan aksi kekerasan dalam m em perjuangkan nila yang dipaham inya4. C o n to h p en g aru h luar Papua antara lain m unculnya seruan-seruang kelom pok Islam te rte n tu sem acam F ro n t P em bela Islam yang bersuara dari Jakarta akan m engirim lascar jihad ke Papua guna ik u t m e m p e rta h an k a n N K R I dan m encela gerakan dan organisasi separatis P apua. R encana serupa juga dilakukan u n tu k ke M aluku yang dianggap m asih te rd a p a t gerakan separatis (RMS). D alam analisis w acana gerakan Islam , organisasi sem acam F P I, Salafi, Laskar Jih ad dan H T I dim asukkan dalam m odel gerakan fundam entalis. In tern atio n al Crisis G ro u p (IC G ) p ad a laporan edisi Ju n i 2008 m e n catat dalam 10 tah u n terakhir m o d el organisasi keagam aan radikal telah m asuk dan berkem bang di P apua. B ukan hanya orm as radikal m uslim , n am u n juga dari kalangan radikal K risten (pentakosta-K harism atik/evangelis). O rganisasi H iz b u t T ahrir (H T I) d an k elo m p o k aliran Salafi m ulai m e m b e rik a n w arna dalam gerakan

Islam

yang

selam a

ini

didom inasi

oleh

N ah d latu l

U lam a

dan

M uham m adiyah yang m eru p ak an golongan m oderate. Sem entara, gerakan N eo Pentekostal

tfnelihat dakw ah Islam sebagai tan tan g an besar di lahan Papua.

4 Lihat Martin E. Marty dan R. Accot Applebey, Fundamentalism Comprehended, Chicago; the University of Chicago Press, 1995 dan Abdurrahman Kasdi, “Fundamentalisme slam Timur Tengah: Akar Teologi, Kritik Wacana, dan Politisasi” dalam Tashwirul Afkar, Jumal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan, edisi No 13 tahun 2003, hal. 322.

448 Millah Vol. XII, No. 2, Februari 2013

P ertem uan

dua

kelo m p o k

m ilitant keagam aan

ini

m enim bulkan

potensi

ketegangan yang cukup besar5. Studi kasus m engenai m asjid dan pem b an g u n an pcrdam aian di masjid raya B aiturrahim Jayapura m enunjukkan adanya kontestasi antar kelom pok aliran Islam yang m em berikan ajaran dan pengaruhnya di Jayapura. K elom pok H izb u t T ahrir, Salafi, Jam aah Tabligh, M uham m adiyah dan N ahdlatul Ulam a bergantian m enghadirkan pengajian dan pengajaran di m asjid ini. K asus ini m engkonfirm asi

adanya

kelom po k-kelom pok

Islam

luar

yang

punya

kecenderungan m ilitan6. Sem entara Majlis M uslim Papua yang selam a ini m erepresentasikan m uslim lokal Papua bersam a N U

berupaya m engawasi

penggunaan Islam sebagai kom oditas dan sentim ent penyebaran anti Islam itu sendiri. D alam

studi kasus di m asjid

B aiturrahim , kelom pok Islam

yang

dikategorikan fundam entalis seperti Salati, Ja m a ’ah T abligh, dan HTT tidak secara vulgar m enunjukkan agresivitas dakw ah yang keras. M ereka cenderung lebih lunak dibanding gam baran gerakan dakw ah m ereka di tem p at lain di Indonesia. M ereka m em aham i sensitivitas dan realitas lapangan dakw ah m ereka di Papua. B ahkan, H T I dalam bulletin yang A1 Islam yang sering dijum pai di Masjid itu banyak m em unculkan tem a-tem a kritis terhadap pem erintah dan anti dem okrasi. Persepsi atas konsep Jihad, seperti yang diungkapkan salah seorang d a’I Salafi lebih berorientasi d ak w ah /jih ad bilhal, yaitu m elalui c o n to h teladan, dan m engajarkan Islam yang prinsipil. M eskipun dalam beberapa hal, misalkan penam pilan jam aah di sekitar m asjid banyak yang m enggunakan pakaian ala Ja m a ’ah Tabligh dengan gam is panjang dan pakaian tertutupnya. K eberadaan organisasi H iz b u t T ahrir Indonesia (H T I) diketahui tnulai m asuk kira2 tahun 2000-an dengan m em buka cabang di Jayapura melalui para p endatang dari Jaw a dan M akassar yang datang ke Papua sebagai pekerja. Aktivis m ahasisw a H T I juga diketahui telah m endirikan organisasi G e rak a n

5 International Crisis Group (ICG), Indonesia; Communal Tensions in Papua, Asia Report No 154-Junc 16 2008, hal. 1 6 Lihat Nur Imarotus S ., Yang Radikal dan Yang Moderat di Papua; Membangun Institusi Pcrdamaian di Masjid Raya baiturrahman Jayapura, dalam Masjid dan Pembangunan Perdamaian, editor Ridwan A1 Makassary dkk., (CSRC UIN Jakarta 2011) hal. 293.

Islam Politik Hi Papua... 449 M ahasisw a P em bahasan. Indikasi lain m engenai aktivitas H T I di Jayapura adalah adanya sekitar 300 o ran g wakil H T I dari P apua yang m engikuti konferensi K halifah intem asional di Jak arta pada ta h u n 2007. T arg et dakw ah H T I b u k an hanya kalangan pen d atan g nam u n juga dari M uslim P apua (asli) seperti dari Fak-fak dan b eberapa daerah lain. H T I Jayapura diketahui sering m elakukan aksi dem onstrasi terkait isu-isu global Islam , anti kolonialism e, kenaikan harga BBM , dan anti separatism e. S em entara itu golongan Salafi mulai dikenal di Papua m elalui suara dan pem bicaraan J a ’far U m ar T halib pem im pin gerakan salafi d an dengan milisi Laskar Jih a d

m ulai

tah u n

2002.

Salafi

tam paknya

tidak

terlalu

cepat

perkem bangannya seperti H T I. K egiatannya lebih banyak ke pengajian dan pendidikan dasar dan jarang sekali m engangkat isu te n tan g o ra n g lokal P apua sebagai k om oditas gerakannya. Juga di Jayapura, kelo m p o k J a m a ’ah Tabligh banyak m elakukan pengajian-pengajian um um . P engaruh gerakan dari J a m a ’ah Tabligh m enarik sebagian o rang Papua (asli) u n tu k bergabung. Pada penam pilan pengikut d an sim patisannya m enyerupai jam a’ah tabligh lainnya7. Saya m em andang bahw a pergerakan dakw ah Islam sendiri h aru s lebih luas den g an m em perkenalkan Islam

yang tidak keras. D alam

arti, tetap

m enghargai d an bertoleransi pada kebiasaan m asyarakat lokal selam a tidak b ertentangan

akidah

dasar

keislam an.

T an tan g an

yang

dihadapi

selam a

pem bangunan ST A IN A l-F atah sendiri cukup b erat dim ana sejak awalnya m uncul pen o lak an dari sebagian kelom pok m asyarakat. P enam pilan juga tidak harus diidentikkan dengan kelom pok te rte n tu m elainkan te ta p sederhana dan wajar saja. G ejala disharm onisasi m asih cukup m engkhaw atirkan dan laporanlaporan gerakan eksklusif cen derung m em besar dan bisa m enyebabkan potensi disharm oni, khususnya dalam hal agam a (Islam - K risten) m em besar. D ari pihak K risten, m ereka khaw atir karena m elihat perk em b an g an institusi-institusi pendidikan Islam sem akin m enjam ur d a n secara ekonom i w arga m uslim khususnya di daerah kota di Papua ini d ip andang cukup baik. Sem entara klaim

7 Lihat laporan dari Asia Report berjudul “Indonesia Communal Tensions in Papua”, edisi 154-16 Juni 2008 p.16-17

450 Millah Vol. XII, No. 2, Februari 2013

bahw a m asyarakat P apua adalah m ayoritas beragam a K risten dan K risten sebagai agam a asli o ran g Papua. N am u n , sebenarnya baik Islam m aupun K risten mem iliki agenda dan jalan yang sam a dalam m enjalankan misinya. Di kalangan K risten, m unculnya gerakan kelom pok K risten neo pantekostal yang eksklusif dan gencar m elakukan evangelisasi juga m e n d o ro n g Islam -K risten pada posisi berhadap-hadapan. Islam isasi m erupakan isu yang selam a ini m enjadi salah satu hal yang m endapat perhatian cukup keras. Hal ini ditengarai dari b ertu m b u h n y a kegiatan Islam , lem baga Islam , dan organisasi m uslim dalam satu decade terakhir. Bagi kalangan

K risten,

fakta

ini

sianggap

sebagai

sebuah

peringatan

dan

persinggungan kepentingan penyebaran agam a ini m em unculkan isu islamisasi sebagai ben tu k yang diw aspadai kalangan K risten. Isu R aperda te n tan g rencana m enjadikan M anokw ari sebagai kota Injil sem pat m em anas m ulai tah u n 2006 dan m asih hangat dibicarakan sampai sekarang. R aperda itu disinyalir sebagai im bas pem berlakuan syari’at Islam di Aceh. D i kawasan tim ur, Sulawesi Selatan juga gencar m ew acanakan otonom i khusus dengan tu n tu ta n penerapan syari’at Islam -nya. A m . Fatw a m enuturkan, secara definisi, teori dan penjabarannya syariat Islam

m asih problem ads.

Pelaksanaan syariat Islam juga m em unculkan kecurigaan ideologis dan m otif polidk baik dari in tern Islam sendiri m au p u n dari luar Islam . M isalnya saja ada anggapan

bahw a kalau syariat Islam diberlakukan akan terjadi disintegrasi

bangsa atau akan m em b u at m asyarakat m enjadi m onolit8. D alam konteks ini, w ajar jika Isu R aperda ini m en d ap at tanggapan reak tif dari kaw asan yang m ayoritas

bukan

m uslim

semisal Papua.

R aperda

ini pula

diw acanakan

bersam aan denganisu penolakan p em bangunan m asjid Raya M anokw ari yang diduga akan dijadikan Islam ic C enter. Alasan penolakan p em b a n g u n an Masjid Raya ini cliwarnai L aporan International Crisis Group tanggal 16 Ju n i 2008 yang dapat dijadikan Early Warning Sistem ten tan g m asalah kerukunan an taru m at beragam a

8 Lihat A.M Fatwa, Syariat Islam, Otonomi Khusus danMasa Depan Masyarakat Sulawesi Selatan, dalam Syariat Islam Yes, Syariat Islam No, Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945, editor Kurniawan Zen dkk. Paramadina Jakarta, hal.173-174.

Islam Politik di Papua... 451 di Papua. IC G m engem ukakan: “ konflik antara u m at beragam a yaitu u m at Islam d an K risten juga bisa terjadi di P ap u a bila tak ditangani secara efektif. Pada 2007 kekerasan yang nyaris terjadi dap at dihindari di M anokw ari dan K aim ana di p ro p in si Papua Barat. Tapi, tetap saja ketegangan itu m enyisakan perasaan sakit h a d di kedua belah pihak. P enyebab utam anya yaitu p e rp in d ah an p en d u d u k

M uslim

dari daerah

lain di In d o n e sia

ke

P apua

yang terus

berlangsung; m unculnya kelom p o k -k elo m p o k b aru yang bersifat eksklusif di m asyarakat Islam m au p u n K risten yang telah m em p erk u at persepsi bahw a agama yang lainadalah m usuh; dam pak yang tidak hilang-hilang dari konflik M aluku

d an

pen g aru h

dari

p erkem bangan

diluar

Papua, ’’(h ttp ://w w w .c ris is g ro u p .o rg /h o m e /p a p u a /in d e x .p h p ? p a g e = 0 7 0 5 0 3 ) V ersi

uskup

D r.

L eo

Laba

L adjar

O FM ,

selaku

K etua

F o ru m

K erukunan U m a t B eragam a P apua berbagai b e n tu k p ro tes m asyarakat Papua tersebut diakibatkan oleh“ kekhaw atiran perasaan o ran g P apua asli te n ta n g sem akin banyaknya sarana pendidikan u m a t Islam yang dibangun di Papua, karena o ra n g P ap u a m ayoritas beragam a K risten m eru p ak an sebuah kew ajaran dan tidak perlu di khaw atirkan oleh p em elu k agam a lain (Islam ), justru harus dijadikan sebagai pem icu u n tu k m em p ercep at p e m b u a tan perdasi dan perdasus yang dapat m elindungi orang asli Papua, (17 juni 2008).” F e n o m e n a di atas, juga m em berikan g am b aran ujian terh ad ap upayaupaya p enerapan toleransi dan pluralism . Realitas m enunjukkan banyak orang atau kelom pok o ra n g (kom unitas) yang tidak m en to lerir toleransi itu sendiri, ^ n p a usaha m encari jalan tengah u n tu k sem ua pihak dem i terw ujudnya Papua ^npa

diskrim inasi

agam a.

P e rsp e k tif ini

ten tu n y a

akan

terkesan

sangat

SUbyektif, n am u n sesuatu yang tak d a p at disangkal jika kita m erujuk pada Jfp ^ a si para p e n d e m o p a d a tanggal 4 n o v e m b e r 2008, sem akin m enguatkan ^ g g a p a n yang di kem ukakan oleh IC G b ah w a “munculnya kelompok-kelompok baru bersifat eksklusif di masyarakat telahmemperkuat persepsi bahwa agama yang lain Mtilab musuh”b e n a r adanya. H p

Penelitian ten tan g kekerasan atas nam a agam a khususnya di provinsi

lef*’12 oleh C hristian W arta (2011), m enyim pulkan bahw a su m b er konflik m otivasi agam a d a p at ditem ukan di dalam radikalism e agam a-agam a

452 Millab Vol XII, No. 2, Februari 2013 akhir ini. K erja m isionaris agresif dan dakw ah yang m engandung unsur kebencian telah m engacaukan hidup berdam pingan secara dam ai. Para pendeta radikal, seperd beberapa anggota gereja evangelis dan gereja kharism atik (terufam a B ethel dan Bethany) yang ddak m enghorm ad pandangan agam a lain kecuali

agam a

m ereka

sendiri

m ungkin

saja

akan

berpengaruh

dimasa

m endatang, terutam a dengan latar belakang jum lah anggota m ereka yang m eningkat

secara

teratu r

yang

m em b u k d k an

keb u tu h an

m eluas

akan

kepem im pinan dan religiusitas yang ekstrem , sem entara usaha-usaha para pem im pin agam a di P apua u n tu k m encapai perdam aian m asih sangat jauh dari harapan (W arta , 2011: 90-91). Prasangka

agam a

juga

m uncul

dalam

susunan

birokrasi

berupa

penolakan terhadap o ran g beragam a terten tu (Islam) untuk m enjabat posisi structural. Ini yang terjadi terhadap M H atari sebagai salah satu kepala biro dalam

struktur pem erintahan Provinsi Papua yang ditolak oleh sebagian

kalangan hanya karena dia seorang yang beragam a Islam (satu-satunya orang beragam a Islam yang m enduduki jabatan strategis d istruktur pem erintahan Provinsi sebagai K epala Biro keuangan), m eskipun dalam pernyataan alasan penolakan tersebut lebih m enekankan pada aspek pendatang. K asus penolakan ini sem akin kental bernuansa agam a (Kristen m enolak Islam) dibandingkan dengan seorang T edjo S uprapto (sekda Provinsi Papua) yang juga pendatang tapi

beragam a

K risten.

Senada

dengan

penolakan

terhadap

kepala biro

keuangan terseb u t reistensi agam a sem akin nam pak dalam ujud penolakan terhadap keberadaan ST A IN A l-F atah Jayapura, yang barangkali dipandang m engancam aqidah (keyakinan) orang asli Papua. O rganisasi Islam di Papua berupaya u n tu k dap at diterim a baik secara kultural m au p u n politik atau dim ana keduanya dapat bertem u. K eberadaan Majlis M uslim Papua (M M P) m erupakan satu ben tu k organisasi yang m endapat legitimasi dan diterim a di tingkat struktural m asyarakat Papua secara um um karena dianggap mewakili golongan m uslim lokal (non pendatang). Sebelum terbentuknya M M P, sudah berdiri Solidaritas M uslim P apua (SMP) yang didirikan oleh sekitar 47 elit m uslim Papua pada tahun 1999. P em bentukan organisasi ini tidak terlepas dari konteks kem unculan b eberpa orgnaisasi lokal

Islam Politik di Papua... 453 Papua dan p en g an u t agam a K risten saat isu dan gerakan separates m erebak tahun 1999. P e m b en tu k an M ajlis M uslim Papua ingin m enunjukkan dan m enolak anggapan yang selam a ini lekat bahw a Islam itu identik dengan Indonesia, dan m enunjukkan bahw a tidak sem ua penduduk Papua adalah penganut K risten. MMP juga ingin

m enjem batani kom unikasi antara im igran M uslim

m asyarakat K risten Papua.

Lebih dari itu, M M P bertu ju an untuk

dan lebih

m engenalkan lebih dalam m engenai Islam di kalangan m asyarakat pribum i Papua. M M P justru tidak m enginginkan organisasi M uslim dari luar yang tidak punya akar kuat di m asyarakat Papua m em berikan p engaruh, khususnya Majlis Ulama Indonesia (M U I) yang dianggap m em berdayakan pengaruh m uslim pendatang. M M P juga berpartisipasi sebagai organisasi Islam dalam penegakkan perjuangan H A M di tanah Papua, m engurangi kem iskinan dan kesenjangan ekonom i9. A w al tah u n 2007, saat hendak m engem bangkan p em b an g u n an prasana kampus IA IN A1 F atah Jayapura (saat itu m asih berstatus Sekolah Tinggi Agama Islam N e g eri/S T A IN )

di kawasan B um i P erk em ah an W aena, m uncul

penoiakan dari kalangan K ristiani yang dikom andani oleh A sosiasi P endeta Indonesia (API). A d ap u n alasan penoiakan te rseb u t adalah pem bangunan gedung kam pus itu akan sem akin m em ajukan Islam isasi di tanah Papua. Institusi ini dianggap sebagai m edia m odernisasi d e n g an akan lebih banyak m em produksi sarjana m uslim (ulama), dan akan m engurangi ketergantungan terhadap ulam a dari luar sehingga sem akin banyak yang m enjadi ulam a lokal. Penoiakan A sosiasi p e n d eta itu sangat m engecew akan organisasi m uslim lokal (Majlis M uslim P apua), padahal ijin m em bangun kam pus sudah disetujui oleh sebuah synode besar gereja G K I. M M P juga kecew a karena ternyata A P I adalah para p endeta yang m ayoritas bukan asli Papua juga, karena lebih banyak diisi oleh para p en d eta dari p u a r Papua juga. Apalagi, kem udian Majlis R akyat Papua (MRP) ikut ikutan m enolak pem bangunan kam pus tersebut. H al ini, bagi to k o h

9 Lihat penelitian Cahyo Pamungkas “Muslim Papua and Special Autonomy; The Identity Contest in Papua” Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities Vol. 4, 2011, pp. 133155 URL: http://www.kitlv-journals.nl/index.php/iissh/index

454 Millah Vol. XII, No. 2, Februari 2013 M uslim lokal Papua dalam M M P sangat m enyakiti u m a t m uslim secara um um dan m uslim lokal pada khususnya. M eski dem ikian, setelah lobby yang berat akhirnya p em b an g u n an kam pus terseb u t tetap berlangsung w alaupun m asih ada hal yang m engganjal diantara dua kelom pok agam a ini (M uslim - K risten).

C. T a n ta n g a n P erd a m a ia n d a n Strategi M ultikultural P em b an g u n an P ap u a yang dam ai terasa m asih sangat panjang karena kom pleksitas m asalah baik dasi sisi politik, ekonom i, sosial, keam anan, seni budaya dan agam a. K om pleksitas konflik juga diakibatkanbanyaknya a cto r yang teriibat, dan banyaknya kepentingan dalam jangka w aktu yang panjang. K ondisi ini diperparah dengan kebijakan politik transaksional d an p em b an g u n an nasional yang bersifat instan d an tidak konsisten dalam im plem entasinya. D alam bidang agam a pula m asih te rd ap at kelom pok-kelom pok yang cen derung m engham bat peiuang dam ai bisa segera diw ujudkan. P erkem bangan

Islam di Papua tak terelakan telah m em pengaruhi

kehidupan m asyarakat Jayapura, perkem bangannya kini dianggap m engancam pada daerah yang telah dianggap oleh sekelom pok o rang sebagai daerah seram bi Y erusalem . U n tu k hal itu perlu kiranya kita m elihat strategi m o d el di A ustralia yang m e n u ru t Indriana K artini (199C), dalam jurnal te n ta n g m inoritas m uslim di Australia, perlu diciptakannya suasana tidak adanya ghettoisasi d a n ddak adanya politisasi atas perb ed aan yang ada. Secara substansial di Papua, khususnya di k o ta Jayapura riak-riak dalam m asyarakat yang b e rsu m b er dari perbedaan agam a m ulai m uncul keperm ukaan dengan ketelanjangan yang m asif. Secara tegas jika dicerm ati, m en d en g ar orasiorasi, m em baca pernyataan-pernyataan serta m elihat aksi para p e n d em o yang m engatasnam akan

F o ru m

K om unikasi

K risten

In d o n esia

(F K K I)

Papua

tanggal 4 A gustus ta h u n 2008 di halam an D ew an Perw akilan R akyat Papua di Jayapura, tim bul berbagai keheranan dan keprihatinan. K onflik “ agam a” yang p e m a h terjadi di A m b o n , juga berita-berita konflik agam a (terutam a kelom pok Islam dan K risten) m engenai pem bakaran gereja atau pelarangan rum ah ibadah di Jaw a lew at jejaring m edia m assa, LSM, serta m obilitas para pendakw ah barangkali telah m enularkan bau dan arom anya ke daratan tan ah P apua di

Islam Politik di Papua. .. 455 Jayapura. A spirasi-aspirasi yang dilontarkan oleh para pengunjuk rasa tersebut p en u h dengan nuansa sentim en agam a (K risten M enolak Islam ). P ernyataan-pernyataan yang disuarakan para p e n d em o terseb u t antara lain, m e n u n tu t agar pem erintah daerah m eninjau kem bali keberadaan m ushalahm ushalah di seluruh tanah Papua, serta m em inta kepada pem erintah untuk m em batasi keberadaan masjid, m adrasah, pesantren, serta untuk pem bangunan sarana-sarana terseb u t harus m endapatkan persetujuan dari gerejagereja setanah Papua. B ukan hanya sarana pendidikan dan p eribadatan yang disasar para p endem o dalam aspirasinya, term asuk sarana perek o n o m ian misalnya B ark Syariah, term asuk sentra eko n o m i kecil, para pedagang asongan p erem puan yang m engenakan jilbab, juga ikut diprotes keberadaannya, karena dianggap dapat m erusak

dasar keyakinan

m asyarakat

Papua

yang

ko n o n

katanya

peradabannya dibuka dengan injil (Kristen). Secara keseluruhan dem onstrasi tersebut sesungguhnya bukan yang pertam a

terjadi

di

kota Jayapura,

dengan

m enggunakan

agam a

sebagai

kendaraan tem purnya, secara um um ham pir setiap aksi-aksi dem onstrasi yang m engatasnam akan rakyat Papua, pastilah akan m enggunakan A gam a sebagai salah satu pilar penggerak m assa. F en o m en a dem onstrasi di kota Jayapura ini dapat dim aklum i, karena konflik keberagam aan di Indonesia seringkali terjadi dengan

m enggunakan

agam a

untuk

m enjustifikasi

keterlibatannya

dalam

konflik. A gam a dipolitisir u n tu k tujuan-tujuan kelom pok. K etika sebuah daerah dengan m ayoritas agam a A, m aka sem ua d item p at terseb u t harus ‘berdasarkan agam a’ A, pim pinannya harus dari agam a itu, b an gunan ibadah yang lain tidak boleh selain rum ah ibadah agam a itu. Seperti juga sem angat yang diusung para pendem o tersebut, yang m enginginkan sem ua aspek k ehidupan m asyarakat Papua diatur dan

dikelola dengan

m enggunakan

jargon

agam a

tertentu

(Kristen). Isu seputar Islam isasi dan sdgm atisasi o ran g m uslim cukup m en d ap at perhatian dalam ajang Pem ilihan L angsung G u b e rn a u r P a p u a ta h u n 2013. U m at Muslim juga dianggap sebagai konstituen yang cukup signifikan, terutam a di daerah pesisir dan perkotaan. Para kandidat gubernur-w akil g u b ern u r periode

456 Millah Vol. XII, No. 2, Februari 2013

2013-2018 seperti layaknya pem ilihan pada um um nya m elakukan berbagai pendekatan terhadap w arga m uslim . T idak ada satu p u n dari ke enam pasangan calon g u b ern u r dan wakil g u b ern u r 2013-2018 yang m ewakili m uslim atau beragam a Islam . D alam m asa kam panye terd ap at gejala kam panye hitam m enyangkut u m at m uslim yang dilarang u n tu k m em ilih salah satu pasangan. D isebutkan dalam pesan p e n d ek (sms) berantai seperti “ jika pasangan ini (Lukm en) m enang m aka P ap u a akan m erdeka” , “ jika u m a t M uslim pilih pasangan ini m aka m asjid akan dibakar” , “ jangan pilih L ukm en nanti orang gunung pim pin Papua, jangan pilih L ukm en karena m ereka orang gunung, serta sms lainnya” . P asangan inipun m elaporkan kasus-kasus ini sebagai pelanggaran kam panye

hitam

dan

berbau

SARA.

(h ttp ://w w w .c e n d eraw a sih p o s.c o m /in d e x .p h p ? m ib = b e rita .d e ta il& id = 5 9 1 4 ) Studi sosiologi dan antropologi ten tan g m asyarakat

m ajem uk (plural

society) selalu m enggam barkan bahw a m ultikulturalism e m eru p ak an sebuah ideology dari m asyarakat m ultikultur. Y aitu m asyarakat yang tersu su n oleh keragam an etnik. M ultikulturalism e sebagai ideology diartikan sebagai suatu ben tu k respek yang bersifat m utual dari satu etnik kepada etnik yang lain, misalnya m em berikan keleluasaan agar etnik lain dapat m engekspresikan budaya etniknya, dan ekspresi te rseb u t m erupakan salah satu kontribusi p en tin g bagi pengem bangan budaya suatu bangsa (Liliweri, 2005:68-70). Sebagai sebuah strategi kom unikasi antar budaya dalam m asyarakat m ajem uk ini, m e n u ru t Liliweri, m ultikuturalism e terkait erat den g an pluralism . Bahw a pluralism b e rta u ta n dengan d oktrin atau “ism e” te n tan g penyadaran individu atau kelom pok terh ad ap kesetaraan antara beragam kebudayaan dalam suatu m asyarakat m ajem uk. Sedangkan m ulitkulturalism e b e rta u ta n dengan doktrin

atau

“ ism e”

te n ta n g

penyadaran

individu

atau

k e lo m p o k

atas

keberagam an kebudayaan yang pada gilirannya m em punyai k e m am p u an untuk m e n d o ro n g lahirnya sikap toleransi, dialog, kerjasam a, diantara beragam etnik dan ras. Saya m elihat, m odal sosial dan budaya Papua yang plural m erupakan aset danpotensi yang bisa dikelola dengan m engadopsi kom unikasi m ultikutural ini. Di m asyarakat terd ap at strategi-strategi m ulia w arisan adat d an budaya

Islam Politik di Papua. .. 457 leluhur yang m enjadi kearifan dalam m engelola po ten si konflik ditengah keragam an ini. Selayaknya, begitu pula strategi dan klaim gerakan keagam aan tak terkecuali Islam dan K risten harus m am pu m enggunakan strategi kesetaraan, respek, saling m enghargai dan toleransi dalam batas terte n tu terhadap budayabudaya lokal. Pada faktanya, sebgaian besar m asyarakat Papua m asih tcrikat crat dengan

sistem

adat dan

kebudayaan

ru m p u n

M elanesia.

B ahkan

dalam

kehidupan m o d ern m ereka saat ini sebagian tradisi dan adat m asih diperlakukan sebagai praktek adat yang harus diikuti m eskipun m ereka m en g an u t resm i K risten atau p u n Islam. A da banyak c o n to h

strategi budaya lokal dalam

kerangka h u b ungan antar budaya yang selaras dengan gerakan sosial keagam aan. Strategi “Satu T u ngku Tiga B atu” yang m em budaya te rd a p at di Patipi, sebuah wilayah di Fakfak yang m ayoritas penduduknya adalah m uslim . Filosofi in isudah tu m b u h sejak lama dan b ertah an hingga saat ini. “ Satu T u ngku Tiga B atu ” berarti agam a keluarga kam i ada tiga yaitu, K risten, Islam dan Katolik. Tiga batu ini bersatu agar tidak terjadi ketim pangan. Bahkan, kem udian istilah “ Satu T ungku Tiga B atu” sudah dijadikan sebagai salah satu m odal p em bangunan di Fak-fak. Filosifinya sebagai saudara harus sehati, bilam ana sudah bersatu, tak ada kekuatan apapun yang akan m am pu m elawannya. M asyarakat teluk Padpi fakfak sudah sejak dulu hidup dalam kekeluargaan yang terbangun dalam bingkai adat dan agam a. Satu T ungku Tiga Batu adalah tungku m asak dengan tiga batu sebagai penyangganya yang dianalogikan sebagai tiga agam a; Islam , K risten dan K atolik yang harus berperan sama guna m enjaga keseim bangan m em asak10. K o m itm en perdam aian sudah seringkali diikrarkan o leh berbagai kom ponen m asyarakat Papua seperti konperensi perdam aian tanah Papua yang digelar bulan Juli 2011. Sekitar 500 orang p eserta K o nferensi P erdam aian T anah Papua yang terdiri dari wakil-wakil A gam a, A dat, P ere m p u a n ,

Pem uda,

Akademisi, O rgan-organ M ahasisw a, dan kelom pok resisten yang berasal dari

p 10 Adam Iribaram, Satu Tungku Tiga Batu, Hubungan Tiga Agama di Teluk Patipi-FakIrb http:// etnohistori.Qrg/ satu-tungku-tiga-batu-hubungan-tiga-agama-di-teluk-patipiHltiakhtnTl diakses pada 11 February 2013, pkl 21.30 WIB.

458 Millab Vol. XII, No. 2, Februari 2013

K a b u p a te n /K o ta Se-T anah Papua telah berpartispasi aktif dalam konferensi yang dilaksanakan di A uditorium U niversitas C enderaw asih Jayapura. D engan m engusung tem a “M a r i k ito n g b ik in P a p u a j a d i T a n a h d a m a i \ m ereka berbagi

pengalam an,

dan

saling

m eneguhkan

satu-sam a

'lain

melalui

perjum paan, percakapan dan diskusi. D alam Papua R oad M ap, N egotiating the Past, Im p ro v in g the P resent and

Securing

the

F uture,

tim

akadem is

dari

berbagai

kalangan

m erekom endasikan sebuah konsep dialog “ M erebus B atu” . Istilah “M erebus B atu”

di

satu

sisi

m erupakan

ungkapan

pesim is

di

titik

nol

tentang

kem ungkinan dialog Jakarta-P apua, tetapi di sisi lain, juga m erupakan tantangan bagi para pihak yang ingin m em utus siklus konflik Papua. Langkah-langkah yang direkom endasikan adalah dialog yang substansial tanpa ada pretensi m endahulukan kepentingan satu pihak saja, dialog yang m elibatkanpihak asing yang netral sebagai m ediator, m elakukan rekonsiliasi atas akibat dari tindakan di m asa lalu, pem berdayaan ekonom i, m enghentikan praktik m arginalisasi dan m em perkuat perlindungan H ak A sasi M anusia (HAM ).

D A FTA R PUSTAK A

Al M akssary, Ridw an dkk (eds), 2011, M asjid dan P em ban g u n an Perdam aian, CSRC U IN Jakarta G unaw an, A sep (ed.), 2004, A rtikulasi Islam K ultura, D ari T ah ap an M oral ke Periode Sejarah, R ajaG rafindo Persada, Jakarta. Im aro tu s,

S., N u r,

2011, Y ang

Radikal

dan

Y ang

M oderat di Papua;

M em bangun Institusi P erdam aian di M asjid Raya B aiturrahim Jayapura, dalam

M asjid

dan

Pem bangunan

Perdam aian,

editor

R idw an

al-

M akassary dkk., CSRC U IN Jakarta. Kamil, Sukron dan C haedar S. Bam ualim (eds.) 2007, Syariah Islam dan H A M , D am p ak P erda Syariah terhadap K ebebasan Sipil, H ak-hak Perem puan, dan N o n M uslim , CSRC U IN Jakarta. K arim , A bdul dkk., 2007, W acana Politik Islam K o n te m p o re r, Suka PressY ogyakarta

Islam Politik ai Papua... 459 Liliweri, A lo, 2005, Prasangka dan

K onflik, K om unikasi

L intas B udaya

M asyarakat M ultikultur, LKiS Y ogyakarta W arta, C hristian. 2011. ‘P erkem bangan M asalah A gam a di P ap u a : sengketa A n tara A gam a d an P encegahan K o n flik ’ dalam Agam a,

E tnisitas

dan

Kewarganegaraan pada

M asa

Kegalauan Identitas, Pasca-Orde

Bam.

G rasindo: Jakarta W idjojo, M uridan S. (ed.) 2009, Papua Road Map, Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future, L1PI, Y ayasan T IF A , d a n Y ayasan O b o r In d o n esia, Jakarta. Zein, K urniaw an dkk. (eds.), 2001, Syari’at Islam Yes, Syariat Islam N o, D ilem a Piagam Jakarta dalam A m an d em en U U D 1945, P aram adina Jakarta