Investasi Menggiurkan di Pelosok

Membangun Pagar di Beranda Negara

Kerja All Out dan Ikhlas Saja...

Kreativitas Tumbuh Subur di Desa

Rp Investasi Menggiurkan di Pelosok Desa Rp

Diterbitkan oleh Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Edisi juli 2015

editorial

Harapan dari Desa

P “Desa harus dijadikan basis utama swasembada pangan nasional” Marwan Jafar

PEREKONOMIAN nasional berjalan kurang mulus pada tahun ini. Deraan faktor global akibat mandegnya perekonomian di negara mitra membuat perekonomian berjalan lamban. Sektor manufaktur lesu akibat tingginya harga bahan baku. Pertambangan dan sektor keuangan juga tak lepas dari tekanan. Lesu memang, tapi ini bukan berarti perekonomian sedang mati suri. Ketika pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan II 2015 hanya mencapai 4,67 persen akibat lesunya industri, harapan ternyata masih nampak cerah di perdesaan. Ya, di nun jauh di perdesaan, di pelosok-pelosok pulau terluar, perekonomian ternyata berjalan seperti biasa. Adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belakangan ini juga disumbang dari desa, yakni dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selama triwulan II tahun ini, sektor pertanian dan kehutanan menyumbang 0,91 persen. Kecil memang dalam skala angka, namun sekecil itu juga mampu memberikan kontribusi pertumbuhan bagi perekonomian nasional. Tiga sektor inilah yang berada di perdesaan. Kondisi demikian membuka mata kita bahwa kawasan perdesaan mampu memberikan kontribusi yang berarti untuk negeri ini. Sayangnya, aliran uang masih saja terfokus di perkotaan, di sudut-sudut kawasan industri, ataupun di dekat pusat pemerintahan. Padahal sesungguhnya, akan berbeda cerita perekonomian negeri ini jika uang-uang itu mengalir ke desa-desa, ke pelosok-pelosok dusun di ujung pulau sana. Investasi, itulah yang dibutuhkan bagi kawasan perdesaan saat ini. Kucuran dana dan sentuhan pemodal akan sangat berarti bagi pertumbuhan di kawasan perdesaan. Karena, dengan investasi inilah pertanian, kehutanan, perikanan, dan semua aktivitas di desa akan bergerak lebih dinamis. Bagi penduduk di kawasan perdesaan, investasi akan menjadi cemeti untuk bisa bergerak lebih cepat lagi. Bagi pemodal, tentu imbal baliknya adalah keuntungan. Dan, bagi negeri, perekonomian akan terdongkrak lebih tinggi lagi. Di sinilah investasi di perdesaan menjadi sangat penting, karena memang harapan itu ada di desa.

Rp

Selama triwulan II tahun ini, sektor pertanian dan kehutanan menyumbang 0,91 persen. Kecil memang dalam skala angka, namun sekecil itu juga mampu memberikan kontribusi pertumbuhan bagi perekonomian nasional.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Ayo ke Desa | Juli 2015

3

Daftar isi edisi juLi 2015

H.11 Investasi Menggiurkan di Pelosok Desa Majalah bulanan AYO KE DESA diterbitkan oleh Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan

Siapa bilang perekonomian hanya bergerak di kota. Jauh di pelosok sana, di perbukitan, di pegunungan, di kawasan perdesaan tersedia banyak peluang ekonomi yang terbuka luas. Investasi adalah kuncinya.

Tertinggal, dan Transmigrasi

Penanggung Jawab: Johozua M. Yoltuwu Dewan Pengarah: Anwar Sanusi, Ahmad Erani Yustika, Suprayoga Hadi, Singgih Wiranto, Ratna Dewi Andriati, Roosari Tyas, H.M. Nurdin Pemimpin Redaksi: Tri J Sukaryana Editor Ahli: Nurcholis MA Basyari, Dhoni Nurcahyo Tim Redaksi: Leroy Samy Uguy, Harlina Sulistyorini, Mukhlis, Siswa Trihadi, Taufik Madjid, Razali Staf Redaksi: Stenly Masansony Alamat Redaksi:

Kilas Berita 6 Mendes PDTT Luncurkan 12 Ribu Pendamping Desa Pendamping Desa Haram Terlibat Pilkada RI-Korsel Jajaki Kerja Sama Majukan Desa Hotspot Bikin Sumatera Makin Membara Per Bulan, Pendapatan Petani Sawit Rp7 juta Menhut Segera Bentuk Desa Siaga Api Pemkab Rejanglebong Gelar Festival Kesenian Daerah Setop Urbanisasi, Ayo Bangun Desa Desa Wisata di Bantul Optimalkan Pelayanan Indonesia Minus 39 Ribu Penyuluh Pertanian Desa Julah Jadi Desa Wisata Budaya Kemendes PDTT Bangun Soliditas Tiga Komponen

Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat 10110 Phone 021-3500 334 Email: [email protected]

4


laPoran utama ada Berkah di Serat Pisang Abaka Alor Menanti Investor Kopi Garut yang Menggoda

24

sinergi Menyentuh Desa dengan Literasi dan Akses Keuangan

28

antarafoto.com

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Pembina: Marwan Jafar

kAWASAN PENANGANAN PERBATASAN: Membangun Pagar di Beranda Negara

14 16 20

lingkungan Sinkronisasi CSR BUMN: Sinergi Dua Penjuru Membangun Perdesaan Regulasi Yang Mengatur Tentang CSR Sekilas Profil Kegiatan CSR BUMN

38 40

peraturan PP 47/2015: Memangku Desa Adat dalam Buaian NKRI

42

opini Penguatan Ekonomi Perdesaan dan Pembentukan BUMDes

46

wawancara Kerja All Out dan Ikhlas Saja...

48

32

Abraham Arthemius/Flickr

wijayamurta88.wordpress.com

horizon Kreativitas Tumbuh Subur di Desa

54

khas Hutan Terjaga, Desa pun Sejahtera

60

jeda Desa pun Punya Layar Informasi

62

lensa

66


5

Kilas berita Mendes PDTT Luncurkan 12 Ribu Pendamping Desa JAKARTA – Sebanyak 12 ribu pendamping desa diterjunkan guna membantu pemanfaatan dana desa yang mulai digelontorkan pemerintah pusat pada April silam itu. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan jafar mengatakan jumlah 12 ribu pendamping desa itu memang belum memadai dan baru tahap awal. Secara bertahap, pemerintah akan menambah tenaga profesional pendamping desa hingga mencapai jumlah ideal dengan perbandingan satu desa satu pendamping. “Pendamping desa merupakan komitmen pemerintah dalam rangka membantu penyaluran dana desa,” kata Menteri Marwan dalam sambutannya saat meluncurkan 12 ribu pendamping desa, Kamis (2/7/2015). Marwan menjelaskan, pengadaan pendamping desa diamanatkan UndangUndang No. 6/2014 tentang Desa. Pendamping desa bertugas mendampingi aparat desa atau perangkat desa dalam memanfaatkan dan memastikan penggunaan dana desa di wilayahnya. Tujuannya ialah mencegah penyalahgunaan dana desa sekaligus memastikan penggunaannya untuk membangun desa dan memberdayakan masyarakat. “Jangan sampai para aparat desa atau perangkat desa menggunakan dana desa

di luar peraturan menteri. Dana desa itu hanya untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Tidak lebih dari itu,” ujar Marwan. Sebanyak 12 ribu pendamping desa itu direkrut dari mantan anggota Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) yang sebelumnya di bawah program dan koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Dengan jumlah tersebut, berarti tahun ini satu orang pendamping desa akan mendampingi 6-10 desa. Mereka disebar ke 74.059 desa di seluruh Indonesia. Marwan memastikan tahun depan Kemendes PDTT secara terbuka akan merekrut puluhan ribu pendamping desa lagi. “Minimal 46 ribu orang yang baru. Nanti masing-masing tenaga pendamping membawahi 3 desa.” Dia berharap pada 2017, formasi tenaga pendamping akan sebanding dengan jumlah desa sehingga satu desa punya satu pendamping desa. Secara umum, tugas pendamping desa ialah membantu aparat atau perangkat

desa menyusun rencana dan laporan pengelolaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Di tingkat nasional dan provinsi, pendamping desa disebut tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Tugas utamanya ialah memberikan bantuan teknis keahlian bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur perdesaan, dan regulasi. Di tingkat kabupaten, mereka disebut pendamping teknis. Tugas utamanya yaitu mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral. Di tingkat kecamatan, mereka dinamai pendamping desa. Tugasnya mendampingi desa dalam menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun di tingkat desa, pendamping desa disebut kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) yang bertugas menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong masyarakat.

6


JAKARTA – Pemerintah Korea Selatan (Korsel) tengah menjajaki kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terkait dengan model pembangunan daerah tertinggal yang diterapkan di Negeri Gingseng itu. Pejabat kedua belah pihak telah bertemu membahas substansi kerja sama itu bulan lalu. Kemendes PDTT diwakili Sekretaris Jenderal (Sekjen) Anwar Sanusi dan Pemerintah Republik Korea diwakili Sekretaris I Kedutaan Besar Korsel di Jakarta Lee Bang Moo. “Agustus nanti akan ada kunjungan dari pemerintah Korea ke Indonesia yaitu Menteri Administrasi Pemerintahan dan Dalam Negeri Republik Korea. Momen ini akan kita manfaatkan untuk

kemendes.co.id

melakukan program kerja sama dan lebih mempererat hubungan antar kedua negara,” kata Anwar Sanusi. Dia menjelaskan sebelum kunjungan resmi itu, kedua belah pihak perlu mempersiapkan naskah nota kesepahaman (MoU) antara Kemendes PDTT dan Kementerian Administrasi Pemerintahan dan Dalam Negeri Korsel. Menurut Anwar, Korsel dapat dija-

Desa Wisata di Bantul Optimalkan Pelayanan

kemendes.co.id

Pendamping Desa Haram Terlibat Pilkada SURABAYA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan memecat pendamping desa jika mereka terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Desember 2015. “Bagi pendamping yang memanfaatkan dana desa untuk politik, sanksinya dipecat,” ujar Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan

RI-Korsel Jajaki Kerja Sama Majukan Desa

Ma syarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT Achmad Erani Yustika, Sabtu (27/6/2015). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mencairkan dana desa secara bertahap mulai April silam. Tahun ini, total alokasi dana desa yang dicairkan dari APBN mencapai Rp20,766 triliun untuk 74.059 desa di seluruh Indonesia. Artinya, rata-rata per desa

mendapatkan dana Rp280,3 juta. Jumlah yang diterima tiap desa berbedabeda bergantung pada, antara lain, luas wilayah, jumlah penduduk, dan kondisi geografis. Erani menjeleaskan setiap tahunnya, pencairan dana desa dilakukan dalam tiga tahapan. Perinciannya, dua kali pencairan, masing-masing 40% dan satu kali lagi sebesar 20%.

BANTUL - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan desa wisata setempat bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada turis yang berkunjung. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul Bambang Legowo, mengatakan hal itu terkait dengan banyaknya warga yang menikmati libur sekaligus berwisata di desa, termasuk para pemudik Lebaran Idhul Fitri yang baru lalu. Dia mengingatkan agar para pengelola desadesa wisata menjadi tuan rumah yang baik dalam memperlakukan tamu. Saat ini, terdapat 36 desa wisata di Bantul yang tersebar di 13 dari total 17 kecamatan se-kabupaten, masing-masing desa menawarkan potensi pariwisata se-

suai dengan keunikan dan keunggulan yang dimiliki. “Kami ingin mereka (pengelola desa wisata.) juga bisa menangani wisatawan, sebagaimana layaknya tamu yang membayar, agar wisatawan merasa nyaman, toh kunjungan berdampak pada peningkatan ekonomi warga setempat,” kata Bambang Selasa (21/7/2015). Dia menjelaskan setiap wisatawan yang berkunjung ke objek wisata, termasuk desa

dikan contoh dalam penerapan berbagai program pengembangan negaranya, termasuk pengembangan ekonomi dan peningkatan kapasitas masyarakatnya. Kini, Korsel dipandang sebagai “ancaman” baru bagi Jepang lantaran kemampuan akselerasi dalam berekspansi ke segala lini di dalam dan luar negeri. “Di Korea ada Information Village (INVIL) yakni program inovasi akselerasi pembangunan desa mandiri atau kita kenal dengan IT-nisasi dengan lokus desa.” Sementara itu, Lee Bang Moo menjelaskan kerja sama yang dijajaki itu dalam rangka mempromosikan program Saemul Undong. Pemerintah Korsel ingin berbagi pengalaman menerapkan program pembangunan desa-desa dari kemiskinan itu kepada negara–negara lain, termasuk Indonesia. “Program ini (Saemul Undong) juga sejalan dengan agenda Presiden Joko Widodo mengenai revolusi mental, pembangunan kawasan perdesaan,” katanya.

wisata, juga membelanjakan uang untuk membeli barang kerajinan maupun kuliner serta paket wisata yang ditawarkan kelompok sadar wisata setempat. “Syukur-syukur wisatawan ingin tinggal lebih lama dan menginap di homestay yang ada di tengah-tengah pemukiman warga, apalagi saat ini homestay dengan nuansa perdesaan makin diminati panduwisata.id wisatawan,” katanya. Sedikitnya ada 2.000 homestay di seluruh desa wisata itu yang menawarkan berbagai pemandangan alam dan kehidupan sehari-hari masyarakat yang sudah menjadi tradisi. “Harga sewa tiap kamar yang diberlakukan untuk wisatawan beragam mulai dari Rp50 ribu sampai Rp750 ribu per malam tergantung sarana dan fasilitas. Dan semua siap menampung wisatawan yang ingin menginap.” (antaranews.com)


7

Kilas berita Pemkab Rejanglebong Gelar Festival Kesenian Daerah REJANGLEBONG – Guna mempromosikan objek wisata di Rejanglebong, Bengkulu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat menggelar pementasan kesenian daerah. Acara mingguan yang dipusatkan di Danau Mas Harun Bestari itu dijawalkan berlangsung hingga akhir tahun. “Pementasan kesenian daerah ini akan dilaksanakan setiap hari Minggu. Acara ini akan dimulai pada 26 Juli 2015 hingga akhir tahun mendatang. Pementasan kesenian daerah ini akan diisi oleh peserta dari 15 kecamatan di Rejanglebong,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan M Suwardi Latif, seperti dikutip antaranews.com, Jumat (24/72015). Dia menjelaskan kesenian daerah

antara.com

yang dipentaskan dalam bentuk hiburan rakyat itu antara lain kesenian khas Rejanglebong juga. Selain itu, ada pula pentas kesenian nusantara, pementasan teater, seni rupa hingga tari kreasi modern. Dipilihnya kawasan Danau Mas Harun Bestari atau DMHB, tambah dia, karena lokasi itu dianggap lebih representative. Lokasinya di pinggir jalan Lintas Curup-Lubuklinggau, Sumsel. Sehingga, tempat acara tersebut mudah di jangkau dari berbagai daerah. Arealnya pun luas. Pementasan kesenian Nusantara ini diisi peserta dari 10 kecamatan yang menunjukkan kemampuan dalam kesenian kuda kepang. Masing-masing kecamatan

Setop Urbanisasi, Ayo Bangun Desa JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar mengimbau masyarakat tidak ikut arus urbanisasi. “Dengan adanya perhatian serius yang dilakukan pemerintah terhadap desa, saya mengimbau kepada masyarakat untuk lebih memaksimalkan potensi desa dan mengembangkan ekonomi perdesaan,” kata Marwan menanggapi momentum pasca Lebaran yang lazimnya diiringi urbanisasi. Urbanisasi itu terjadi seiring dengan arus balik para pemudik ke kotakota yang menjadi tempat mereka mengadu nasib atau mencari nafkah selama ini. Menurut dia, perputaran ekonomi perdesaan tidak akan kalah dengan ekonomi perkotaan. Apalagi, desa saat ini diberi kewenangan untuk mengembangkan potensi ekonomi dan mendapatkan dana desa dari pemerintah. Hal itu sesuai

8


antara.com

dengan yang digariskan dalam UndangUndang No.6/2014 tentang Desa. “Tinggal bagaimana masyarakat memanfaatkan peluang yang ada di desa. Entah dengan membuat ekonomi kreatif, BUMDes (badan usaha milik desa), ataupun mengembangkan desa wisata.” Jika potensi ekonomi perdesaan sudah tertata, dia yakin peredaran uang dan investasi tidak akan menumpuk di kota-kota besar, tetapi juga akan tersebar ke daerah-daerah dan desa-desa. Dengan begitu, akan tercipta lapangan kerja di daerah. Sehingga, arus perputaran uang

akan menampilkan atraksi secara bergantian. Adapun lima kecamatan lainnya akan menampilkan aneka kesenian daerah khas Rejanglebong, termasuk pementasan tari kejei. Selain DMHB, Rejanglebong memiliki objek wisata menarik Suban Air Panas, Danau Bermanei, dan Taman Wisata Alam Gunung Api Bukit Kaba. Dari empat lokasi wisata ini yang sudah memberikan kontribusi dalam bentuk PAD baru dari Suban Air Panas dan DMHB. Kawasan wisata di daerah itu setiap musim libur dan lebaran selalu ramai di datangi pengunjung baik yang datang dari 15 kecamatan di Rejanglebong, Kota Bengkulu, dan kota-kota lainnya yang berdekatan dengan Provinsi Bengkulu, seperti dari Provinsi Sumsel. Pemkab Rejanglebong tahun ini menargetkan penerimaan asli daerah (PAD) sektor pariwisata sebesar Rp1,7 miliar. Tahun lalu, dengan target yang sama, realiasasi pendapatan sektor ini berkisar Rp1,5 miliar.

tidak hanya terpusat di satu titik. Menurut Marwan, pilihan masyarakat berbondong-bondong ke kota dipicu oleh keterbatasan mencari mata pencaharian di desa. Karena itu, ia menyarankan agar dana desa benar-benar dimaksimalkan untuk penguatan ekonomi perdesaan. “Salah satunya dengan BUMDes, yang nantinya diharapkan bisa mengangkat produktivitas masyarakat desa dan membuka lapangan kerja baru,” ujar dia. Dia mencontohkan beberapa daerah yang sukses memberdayakan masyarakat perdesaan melalui BUMDes. “Contohnya di salah satu di Bogor yang berhasil memanfaatkan BUMDes untuk meningkatkan produktivitas ekonomi perdesaan dengan memproduksi ikan lele, gurame, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya.” Pada 2014 Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat arus perpindahan penduduk dari desa ke kota mencapai 1,061.745 juta jiwa. Jumlah tersebut berkurang sekira 55 ribu orang dibandingkan pada periode 2013 yang mencapai 1.006.745 orang. (antaranews.com)

Julah Jadi Desa Wisata Budaya SINGARAJA - Desa Julah di Kabupaten Buleleng, Bali Utara, berkembang menjadi salah satu desa wisata budaya unggulan di daerah itu karena memiliki warisan bangunan dan tradisi kuno berumur ribuan tahun. “Kami menjaga warisan leluhur berupa bangunan dan adat istiadat yang tidak pernah berubah dari dulu hingga sekarang,” kata Nengah Maliasa, salah seorang tokoh adat desa setempat, pertengahan bulan lalu. Dia mengatakan beberapa warisan kebudayaan yang tetap terjaga sampai saat ini seperti pura desa yang berumur ribuan tahun, rumah orang Julah yang masih menerapkan konsep bangunan orang Bali asli (Bali Aga) dan beberapa peninggalan prasasti yang masih terjaga hingga kini. Malisa menceritakan, keberadaan Pura Desa Julah tidak pernah berubah. Sejak dulu pertama kali dibangun oleh

nenek moyang desa itu, bangunannya kokoh berdiri hingga sekarang karena dibangun dengan batu-batuan khusus. Begitu pula dalam hal bangunan rumah, hampir sebagian besar penduduk asli Desa Julah tidak merombak bentuk bangunan rumah karena aturan adat yang tidak membiarkan hal itu terjadi. Dia menambahkan, beberapa prasasti yang terdapat di Desa Julah sering dikunjungi oleh kalangan wisatawan,

Kemendes PDTT Bangun Soliditas Tiga Komponen JAKARTA – Diperlukan kerja sama tim yang kuat dalam membangun dan menjadikan desa lebih sejahtera, mandiri, dan mampu mengolah potensi daerahnya untuk peningkatan ekonomi, perlu kerja tim yang kuat. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar mengemukakan hal itu saat Halal bil Halal di lingkungan Kemendes PDTT di Kantor Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (27/7/2015). Politisi Partai Kebangkitan bangsa (PKB) ini menambahkan untuk membentuk tim yang solid, seluruh komponen di Kemendes PDTT perlu saling mengenal untuk membangun sinergi agar anggota tim tidak berjalan sendiri-sendiri.

kemendes.com

”Saya mengingatkan bahwa pentingnya penyatuan kinerja antara tiga komponen yang meliputi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Tidak berjalan masing-masing. Jika tim kementerian kuat, maka tujuan membangun desa, mengetaskan daerah

terutama yang tertarik dengan sejarah Bali zaman dulu. Bukan hanya bangunan dan prasastinya, Julah juga terkenal dengan hasil kerajinan kain tenun khas Bali dengan konsep dan corak kain yang hanya ada di daerah itu. “Wisatawan juga dapat berkunjung ke beberapa sentra pembuatan piyunganonline.org kain tenun yang dikelola masyarakat lokal di desa yang berjarak sekitar 30 kilometer dari kota Singaraja ini, untuk menyaksikan proses pembuatan salah satu hasil kerajinan yang terpelihara hingga sekarang,” ujarnya. Para wisatawan menyenangi desa yang terletak di wilayah kecamatan Tejakula ini karena dapat merasakan suasana Bali tempo dulu dari keberadaan beberapa bangunan tua yang bercirikan Bali seutuhnya. (antaranews.com)

tertinggal, dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi lebih berkembang, bisa teratasi dengan cepat,” ujar Marwan. Dia berharap momentum Halal bi Halal menjadi wahana saling mengenal antara ketiga komponen yang kini bernaung di bawah Kemendes PDTT itu. Sebelumnya, tim yang mengurusi desa di bawah Kementerian Dalam Negeri. Adapun transmigrasi sebelumnya di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dan pembangunan daerah tertinggal sebelumnya ditangani Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Menurut Marwan, menggabungkan ketiga komponen dalam satu kementerian yang dipimpinnya bukan persoalan yang mudah. “Butuh waktu untuk meningkatkan kerja sama tim, yang awalnya antara satu dengan yang lain tidak hanya mengenal secara personal tapi juga menjadi tim yang membutuhkan keseriusan antara kita semua.”


9

laporan utama

Investasi Menggiurkan Rp di Pelosok Desa Siapa bilang perekonomian hanya bergerak di kota. Jauh di pelosok sana, di perbukitan, di pegunungan, di kawasan perdesaan tersedia banyak peluang ekonomi yang terbuka luas. Investasi adalah kuncinya.

10


W

Ditjen PKP/Stenly Masansony

PROSPEK JATI: Rimbunan pohon jati tumbuh di berbagai pulau di kawasan timur Indonesia. Pohon jati merupakan salah satu pilihan investasi di kawasan perdesaan yang sangat menjanjikan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

WILAYAH Indonesia yang terbentang amat luas dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta tentu tidak bisa dianggap remeh untuk menjadi alasan investasi. Sayangnya, potensi itu belum tergarap maksimal. Sampai saat ini, investasi masih terfokus di sektor manufaktur di perkotaan. Padahal sesungguhnya, nun jauh di sana, di pelosok-pelosok perdesaan terdapat banyak lahan investasi yang belum tersentuh. Sektor pertanian, perke-

bunan, peternakan, perikanan, adalah lahan yang amat terbuka. Belum lagi sektor wisata ataupun pertambangan. Dengan persebaran penduduk yang lebih dari separuhnya berada di desa, maka investasi di kawasan perdesaan merupakan hal yang wajib dilakukan. Sebab, dampak ikutan yang ditimbulkannya akan sangat besar bagi perekonomian nasional. Sehingga, sangat masuk di akal jika pemerintah mendorong investasi di kawasan ini. Dalam masalah yang satu ini, sudah pasti banyak pihak berkepentingan, bukan hanya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi saja yang memang mengurus

“Pemerintah menginginkan dari desa berkembang pertumbuhan ekonomi baru. Sehingga hasil pertanian, perkebunan dan kreativitas dari desa bisa mencapai perkotaan...” Marwan Jafar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

perdesaan. Itulah mengapa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar sejak jauh-jauh hari mengajak pengusaha untuk terjun ke desa. Antara lain dengan turut mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Pemerintah menginginkan dari desa berkembang pertumbuhan ekonomi baru. Sehingga hasil pertanian, perkebunan dan kreativitas dari desa bisa mencapai perkotaan. Dan pada akhirnya, hasil produk desa punya nilai transaksi baik kepada konsumen,” ujar Menteri Marwan. Pernyataan Marwan tentu bukan harapan kosong, melainkan sesuatu yang


11

laporan utama bangkan sebagai lahan investasi. Paling tidak, potensi yang sudah ada saat ini dikembangkan agar jauh lebih besar lagi sehingga pasarnya juga semakin terbuka. Marwan berkeinginan menciptakan zona produk unggulan masyarakat perdesaan, antara lain dengan memaksimalkan keberadaan BUMDes. Misalnya, tanaman talas yang banyak ditanam di Jawa Barat dikembangkan oleh BUMDes sebagai produk unggulan khas yang bervariasi. BUMDes inilah yang akan mencari, membuat, dan mengembangkan produk turunan berbahan dasar talas. Contoh lainnya, tanaman sagu yang tumbuh di kawasan timur Indonesia. BUMDes muncul untuk mengembangkan sagu menjadi produk unggulan yang khas dan bervariasi. Begitu juga daerah lainnya dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Sehingga, setiap desa punya brand sendiri,” ujar Menteri Marwan.

nyata yang ada di depan mata. Bahkan, Presiden Jokowi berkali-kali menegaskan bahwa pemerintah akan membangun infrastruktur di perdesaan termasuk hingga daerah perbatasan. Jalan, jembatan, pelabuhan, jalur kereta api akan segera. Jalan tol bahkan akan dibangun di atas laut untuk menghubungkan pulau-pulau. Itu semua mengarah pada satu tujuan, yakni membuka akses ke pelosok perdesaan. Untuk tahun ini saja, pemerintah menyiapkan dana hampir Rp290,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Jumlah itu 60 persen lebih besar dari anggaran 2014 atau dua kali lipat dari dana yang dikucurkan pada 2013. Investasi di perdesaan umumnya tertuju pada bidang pertanian, meskipun realisasinya belum terbilang spektakuler. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di sektor pertanian mencapai Rp 3,8 triliun pada kuartal I 2015 lalu, sedangkan penanaman modal asing (PMA) di sektor yang sama memiliki angka US$ 598,4 juta. Realisasi sektor pertanian sendiri mengambil porsi 9,07 persen dari total realisasi investasi di Semester I 2015 yang sebesar Rp 124,6 triliun.

Desa Wisata

Tingkatkan Tenaga Kerja Satu hal yang patut dicatat dari dampak sebuah investasi adalah munculnya kebutuhan akan tenaga kerja. Tentu siapa lagi yang akan mengisi kekosongan itu kalau bukan masyarakat sekitarnya. Ambil contoh investasi yang dilakukan oleh sebuah kelompok usaha yang berinvestasi di pabrik kertas di perdesaan di pelosok desa di kawasan Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau. Pangkalan Kerinci tadinya hanyalah sebuah desa yang dihuni oleh 200 kepala keluarga. Namun 22 tahun kemudian setelah investasi masuk, desa itu berubah menjadi sebuah kota yang ramai yang dihuni oleh 150 ribu orang. Sebanyak 90 ribu orang mendapatkan pekerjaan baru dan lebih dari 2.000 km jalan umum telah dibangun. Untuk menunjang pendidikan warganya, sebanyak 200 sekolah telah dibangun.

12


KERJA SAMA LAHAN: Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Johozua Max Yoltuwu dan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bondowoso Mohammad Erfan Gani mengamati lahan perkebunan di Desa Wonosari, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Investasi di kawasan perdesaan bisa melalui kerja sama lahan dengan Perhutani.

“Sudah selayaknya kaum pengusaha beranjak ke desa. Karena dari desa itulah sebetulnya perekonomian nasional akan bergerak lebih cepat.” Johozua Max Yoltuwu Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa PDTT

Kisah seperti itu adalah salah satu cerita sukses investasi di perdesaan. Tentu saja, masih banyak kisah-kisah sukses lainnya. “Sudah selayaknya kaum pengusaha beranjak ke desa. Karena dari desa itulah sebetulnya perekonomian nasional akan bergerak lebih cepat,” ujar Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa PDTT Johozua Max Yoltuwu. Max memberikan contoh, investasi di kawasan perdesaan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya investasi di lahan kopi bisa dilakukan melalui kerjasama dengan Perhutani. Dalam hal ini,

Ditjen PKP/handaka abiyoga

pengusaha menggunakan lahan milik Perhutani untuk kemudian melibatkan masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan manfaat dan penghasilan. “Dalam kerjasama seperti ini, swasta bisa masuk melalui kucuran modal, sedangkan masyarakat petani yang akan mengambil manfaat. Ujung-ujungnya, perekonomian desa akan terangkat dan tentu saja dampak ikutannya akan sangat besar lagi,” tegas Max. Menteri Marwan melihat sektor pertanian di perdesaan memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk dikem-

Sektor lainnya yang tak kalah menarik menjadi lahan investasi adalah alam perdesaan yang mempesona. Menteri Marwan menyatakan sektor ini sangat mendukung karena ada kecenderugan masyarakat kota mengunjungi desa karena suasana alamnya. Dalam hal ini, kehadiran investor diperlukan untuk mengembangkan desa itu sebagai kawasan wisata. Sedangkan masyarakat akan mendapat manfaat dari banyaknya orang yang berkunjung ke sana. “Desa yang pohonnya masih hijau, bisa membuat saung-saung kuliner dengan alam yang sejuk dan bersih. Saya bayangkan, nanti di situ rumah warga bisa juga disewakan. Pasti akan mendatangkan penambahan ekonomi untuk warga dan juga BUMdes,” kata Marwan. Salah satu contoh desa yang telah menjadi desa wisata antaa lain Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Desa itu kini menjadi tujuan wisata karena masyarakatnya membudi dayakan tanaman hias.

Pengunjung banyak berdatangan ke sana untuk membeli bunga dan kedatangan mereka membawa banyak manfaat. Misalnya, tumbuhnya rumahrumah makan atau toko-toko yang menjual suvenir. Bahkan rumah-rumah penduduk juga kerap berubah menjadi vila dan disewakan untuk umum di waktuwaktu tertentu.

Maritim di Timur Lain lagi dengan kawasan timur Indonesia. Perdesaan di wilayah ini terbilang unik dengan potensi yang sangat banyak dan belum tergali, khususnya di bidang kemaritiman. Itulah sebabnya, pemerintah juga merasa terdorong untuk mengembangkan investasi di kawasan ini. Terlebih untuk mewujudkan misi Pemerintahan Jokowi-JK yang akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi di Kawasan Indonesia Timur meliputi Kalimantan pada Triwulan I Tahun 2015 mencapai Rp 20,4 triliun atau 16,4 persen, terdiri dari PMDN Rp 5,3 triliun dan PMA mencapai US$ 1,2 miliar. Wilayah Sulawesi pada periode yang sama realisasi investasi mencapai Rp 6,4 triliun atau 5,1 persen terdiri dari PMDN sebesar Rp 0,08 triliun dan PMA sebesar US$ 0,5 miliar. Untuk wilayah Maluku dan Papua, capaian realisasi investasi yang diperoleh sebesar Rp 4,4 triliun atau 3,5 persen, terdiri dari PMDN sebesar Rp 0,06 triliun dan PMA sebesar US$ 0,4 miliar. Diharapkan pada tahun 2015 ini mampu menyumbang Rp 109,6 triliun dari Rp 519,5 triliun atau 21 persen kontribusi terhadap kebutuhan investasi nasional. Di era pemerintahan Jokowi-JK saat ini, harapan desa menjadi basis ekonomi memang sangat tinggi. Tetapi, itu bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan, meskipun harus diakui kendala dan tantangannya cukup berat. Namun, di sinilah letak poin pentingnya, hambatan itu akan dihapuskan dan diganti menjadi peluang. Untuk itu pulalah Kementerian Desa dan PDTT hadir menjawab tantangan itu.


13

laporan utama Keuntungan Pisang Abaka Umur abaka sejak tanam sampai panen antara 18 sampai dengan 24 bulan. Panen bisa dilakukan terus-menerus selang 3 sampai 8 bulan, selama sekitar 20 tahun. Dalam satu batang abaka berdimeter 30-40 cm, bisa diperoleh antara 12 sampai 25 lembar pelepah daun. Proses budi daya relatif sederhana. Sekali tanam, bisa terus menerus dipanen selama 20 tahun. Menyerap tenaga kerja, baik untuk budi daya maupun pengolahannya. Cocok dibudidayakan mulai dari dataran rendah, sampai ketinggian 1500 m di atas permukaan laut di kawasan basah. Setiap 1 hektar lahan bisa ditanami 2 ribu batang pohon. JEMUR ABAKA: Syarif Hidayat, seorang pengusaha abaka dari Aceh, memperlihatkan serat pisang abaka yang tengah dikeringkan untuk kemudian siap diolah menjadi berbagai kebutuhan. Serat ini antara lain digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas uang. istimewa

ada Berkah di Serat Pisang Abaka Pohon pisang ini terbilang unik. Buahnya tidak disukai bahkan dibuang begitu saja. Namun, olahan dari batangnya begitu didambakan, bahkan oleh industri di mancanegara. Pisang Abaka, demikian nama tanaman itu. Namun, banyak orang di Indonesia menyebutnya Pisang Manila. Pisang abaka (Abaca, Musa textilis) disebut Manila karena memang jenis pisang ini asli dari Filipina. Itulah mengapa pisang ini juga sering, Davao hemp,

14


Cebu hemp, dan juga tentunya Manila hemp. Pohon pisang abaka di Indonesia dianggap sebagai gulma karena jarang berbuah dan kalau-

pun ada buahnya tidak pernah tumbuh sempurna, jauh berbeda dengan pisang-pisang lainnya. Satu bagian yang bisa dipanen dan dimanfaatkan

adalah batangnya yang kemudian diolah menjadi serat benang. Serat itulah yang kemudian menjadi bahan baku tekstil, kertas, dan lain-lain. Kelebihan serat abaka adalah awet, lentur, dan tahan salinitas. Orang biasa menggunakannya untuk tali kapal, serta jaring nelayan. Selain itu, serat ini juga bisa menjadi bahan baku kertas untuk uang termasuk untuk amplop manila, dan juga sebagai bahan kain. Serat abaka bisa dipintal tunggal, bisa dicampur kapas, rami, hemp, rayon, dan polyester. Kain berbahan abaka juga juga sangat kuat sehingga orang Filipina membuatnya sebagai bahan baku baju. Pakaian tradisional Filipina juga dibuat dengan kain dari serat ini. Sosok tanaman abaka, sama dengan pisang biasa. Yang membedakannya adalah, abaka lebih ramping dengan tinggi sampai enam meter. Ciri khasnya adalah batang, dan pelepahnya berwarna kecokelatan. Helai daunnya variegata hijau dengan cokelat. Abaka tumbuh merumpun dengan satu induk dan beberapa anakan tanaman. Anakan inilah yang digunakan sebagai benih dalam budi daya abaka. Abaka dipanen dengan menebang batangnya. Serat abaka diambil terutama dari bagian batang. Batang pisang, sebenarnya merupakan batang semu, yang

hanya mampu memasok sekitar 10 ribu ton. Sisanya dipenuhi dari Filipina, Ekuador, dan beberapa negara lain. Pasar dunia masih didominasi oleh pasokan dari Filipina. Dari Indonesia, pasokan serat abaka antara lain berasal dari Aceh, Sulawesi, dan istimewa beberapa daerah lainOLAH BATANG: Seorang pekerja memproses batang pisang yang sudah nya. “Ketika Filipina ditebang dengan mesin giling untuk menjadi serat. Proses pembuatan diterjang bencana serat terbilang sangat serderhana dengan mesin yang mudah diperoleh. dan pasokan abaka terganggu, perminterdiri dari lembaran pelepah daun yang taan beralih ke Indonesia. Tetapi, kita menyatu. Batang aslinya pisang berutidak bisa memenuhi semuanya karena ba bonggol yang berada dalam tanah. memang pasokannya terbatas. Itulah Lembaran-lembaran pelepah daun inilah mengapa investasi di tanaman ini harus yang selanjutnya akan diproses untuk didigalakkan,” tegas Max. ambil seratnya. Menurut Syarif Hidayat, salah seorang pengusaha serat pisang abaka dari Aceh, permintaan dari pasar luar negeri Banyaknya manfaat dari pohon yang ke Indonesia sangat tinggi karena medianggap gulma ini juga mendorong mang kebutuhan dunia terus meningKementerian Desa, Pembangunan Daekat. “Di kebun saya saja, ada pembeli rah Tertinggal dan Transmigrasi untuk dari Inggris yang rela datang ke kebun mempromosikannya sebagai lahan inmenanti hasil produksi. Demikian vestasi di perdesaan. Belum lama ini, mendesaknya kebutuhan itu, sampaiDirjen Pembangunan Kawasan Perdesampai mereka rela menungguinya di saan, Kementerian Desa PDTT Johozua kebun karena takut dibeli orang lain,” Max Yoltuwu berkunjung ke Garut, Jawa tutur Syarif. Barat untuk mempromosikan pohon ini. Dalam kondisi nilai tukar dolar AS Dalam pertemuan dengan jajaran peterhadap rupiah yang sedang menguat, merintah Kabupaten Garut, Max mengtentu permintaan dari luar negeri itu ajak serta pengusaha di sektor ini dan sangat menggiurkan. Bagi Syarif, konmempresentasikan manfaat yang diamdisi seperti ini dimanfaatkannya debil darinya. Mengapa Garut yang dipilih? ngan memperbanyak pasokan. “Saya “Garut mempunyai tanah yang subur tidak takut tidak ada pembeli. Sebab, yang cocok ditanami pisang jenis ini. Jika kalaupun tidak terjual sekarang, serat banyak orang menanam pisang ini, buabaka tidak akan pernah busuk. Kami kan tidak mungkin perekonomian desabisa menyimpannya hingga pasar siap desa di Kabupaten Garut akan terangkat menampung. Tetapi itu jarang tercepat. Sebab, komoditas yang dihasilkan jadi karena permintaan terus menerus pohon pisang ini menjadi incaran pasar datang,” kata Syarif. luar negeri,” ujar Max bersemangat. Besarnya permintaan pasar memMenurutnya, saat ini kebutuhan dubuat petani abaka senang bukan kepania akan serat abaka belum bisa dipelang. Keutungan sudah di depan mata nuhi sepenuhnya. Saat ini, kebutuhan meskipun pohon itu baru saja ditanam. akan serat abaka mencapai sekitar 200 Tidak heran bila Syarif menyebutnya seribu ton per tahun. Sedangkan Indonesia bagai pohon yang berbuah dolar.

Promosi Investasi


15

laporan utama

Alor adalah sebuah pulau yang terletak di ujung timur Kepulauan Nusa Tenggara. Luas wilayahnya 2.119 km², dan titik tertingginya 1.839 m. Pulau ini dibatasi oleh Laut Flores dan Laut Banda di sebelah utara, Selat Ombai di selatan (memisahkan dengan Pulau Timor), serta Selat Pantar di barat (memisahkan dengan Pulau Pantar. Pulau Alor adalah satu dari 92 pulau terluar Indonesia karena berbatasan langsung dengan Timor Leste di sebelah selatan. pulau Alor

N Ditjen PKP/Stenly Masansony

Alor Menanti Investor Alor bukan hanya mempunyai kekayaan bawah laut yang menawan. Di bukitbukit yang tak jauh dari pantai, terbentang pula kekayaan pertanian yang siap dikembangkan secara besar-besaran. 16


PERBUKITAN ALOR: Cocok untuk pengembangan komoditas pertanian.

Nun jauh di ujung timur Indonesia, terdapat sebuah kabupaten yang sangat mempesona. Kabupaten Alor namanya. Letaknya berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Inilah kepulauan yang kini terkenal akan kekayaan lautnya. Alor terkenal akan wisata selam karena kekayaan taman lautnya yang dianggap terbaik kedua di dunia. Wisatawan asing kerap datang ke Alor hanya untuk menikmati kekayaan bawah laut itu. Namun, Alor bukan hanya itu. Sebagai sebuah kabupaten, kabupaten yang dikenal sebagai Bumi Kenari ini juga menyimpan kekayaan yang luar biasa. Potensi alam yang mengagumkan yang layak untuk dikembangkan. Sayangnya, investasi masih terbilang minim, terutama investasi di kawasan perdesaan. Padahal, sebagai potensi ekonomi, kawasan perdesaan di Alor menyimpan kekayaan yang tak kalah bersaing dengan kabupaten lainnya.

Wajar, karena secara geografis Alor merupakan daerah pegunungan yang tinggi dengan tingkat kemiringan di atas 40%. Di dataran tinggi Alor inilah yang sangat cocok untuk pengembangan komoditas pertanian karena memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Sedangkan di bagian lereng, kawasan ini cocok untuk pengembangan sistem terasering. “Investasi di kawasan perdesaan seperti di Alor sangat cocok untuk komoditas pertanian maupun kehutanan. Alamnya sangat kaya, tetapi tak banyak investor yang tahu. Sekaranglah saatnya kami informasikan ke banyak investor,” ujar Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Johozua Max Yoltuwu. Bupati Alor, Amon Djobo juga menyatakan hal yang sama. “Kami berharap investor masuk karena potensi di desadesa di Alor sangat menjanjikan. Kami tak hanya punya pariwisata, pertanian, perkebunan, dan kehutanan juga sangat menjanjikan,” tuturnya.


17

laporan utama

Ditjen PKP/Stenly Masanson

PANEN CENGKIH: Warga dibina untuk menanam cengkih.

Ditjen PKP/Stenly Masansony

Menurutnya, investasi di perdesaan akan mampu memberdayakan masyarakat sekitarnya, tak hanya satu desa, tetapi banyak desa yang berdekatan. “Semacam sektor usaha yang digerakan di kawasan perdesaan,” tegas Amon.

Cendana Hingga Seedlak Alor memiliki hasil hutan yang kaya dan bernilai ekonomi tinggi. Antara lain kayu cendana, seedlack asam, kenari, sirih hutan, kayu manis, mahoni, cendana, kemiri, kelapa, cengkeh, vanili, kopi, kakao, dan lada. Harga kayu cendana yang bernilai tinggi membuat banyak kalangan mengincarnya. Pohon penghasil kayu wangi ini tumbuh suburi di Alor. Namun, jumlahnya yang semakin menipis dan terus menerus terjadi pencurian kayu cendana membuh pemerintah Kabupaten Alor bekerja keras menyelamatkannya.

18


Sudah banyak pelaku pencurian yang ditangkap, namun nasib cendana di Alor bisa setiap saat menghilang. Itulah mengapa Pemkab Alor giat menanam anakan pohon cendana. Di Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor terdapat pusat sumbe benih cendana. Benih-benih inilah yang nantinya akan ditanam untuk dibudidayakan. Cendana hanya salah satunya. Satu yang kini menjadi primadona di Alor adalah seedlak. Yakni, bahan baku pernis, industri listrik, perekat, plitur, dan kabel yang diperoleh dari kutu lak yang dibudidayakan. Hasil budi daya kutu lak ini juga bisa digunakan untuk bahan pewarna (edible dye) pewarna minuman ringan dan makanan dapat juga dipergunakan sebagai bahan campuran untuk lapisan luar pada cokelat. Budi daya kutu lak dilakukan melalui pohon kesambi. Pada pohon inilah kutu

tersebut hidup berkelompok. Pada saatnya, kutu yang menempel itu dipanen dan kemudian diolah. Proses pembudidayannya cukup mudah dan di Alor, peluang keuntunganya ini sangat terbuka karena banyaknya pohon kesambi tumbuh. Budi daya kutu lak juga menyisakan air limbah, namun limbah ini tidak dibuang begitu saja. Sebab, air limbah ini mengandung bahan pewarna yang utamanya adalah asam lakaik yang berguna untuk proses penyamakan wol, sutra, atau kulit dan juga dapat digunakan untuk penetralisir air kolam pada budi daya ikan lele. Saat ini kebutuhan seedlak dunia mencapai 9.000 ton. Sebagian besar antaranya dipasok oleh India dan kini produk lak Indonesia mulai mengisi kebutuhan itu. Alor memang kaya dan masih banyak hasil alamnya yang bisa menjadi komoditas andalan. Cengkih dan kenari misalnya, merupakan yang populer ditanam di Alor. Tentu dibandingkan dengan di daerah lain, produk cengkih dari Alor masih terbilang kecil. Namun, itu bukan

Potensi Kawasan Perdesaan Alor Kehutanan dan perkebunan: Seedlack asam, kenari, sirih hutan, kayu manis, mahoni, cendana, kemiri, kelapa, cengkeh, vanili, kopi, kakao, dan lada. Perikanan dan Kelautan: Berbagai jenis ikan seperti kerapu, cucut, kakap, teri, tenggiri, tuna, tongkol dll. serta non ikan antara lain mutiara, rumput laut, teripang, ubur-ubur serta berbagai jenis kerang dan taman laut. Pertanian dan Perternakan: Padi ladang, jagung, palawija, mangga, jeruk, pisang. Peternakan: Sapi, babi, kambing, rusa. Penangkaran rusa juga tengah dikembangkan. Pariwisata : Taman laut, perkampungan tradisional, wisata perburuan, penangkaran/budidaya rusa, hutan kenari alam, hutan wisata, museum daerah dan panorama alam pegunungan dan pantai. Industri dan kerajinan rakyat: Kerajinan tenun ikat, tenun songket, meubel bambu, anyaman bambu dan daun lontar, batu bata dan gerabah. Pertambangan dan energi: Batu berwarna, pasir besi, emas, timah, intan, gips.

BIBIT CENDANA: Primadona di kawasan Teluk Mutiara

berarti tidak ada yang bisa dipanen, melainkan karena budi dayanya yang belum dilakukan secara masif. “Di sinilah kami memerlukan investor, ada banyak yang bisa dikembangkan. Tetapi, masalah dana masih menjadi kendala utama,” kata Kepala Bappeda Alor, Marthen Hitikana.

Wisata Lain dengan pertanian, perkebunan, dan kehutanan lain pula dengan wisata. Untuk yang satu ini, Alor sudah tidak perlu disanksikan lagi, terutama wisata bahari. Wisata selam yang menawan tersebar di Alor dan pulau-pulau sekitarnya. Lokasi-lokasi penyelaman di Alor dipercaya merupakan yang terbaik kedua di dunia setelah kepulauan Karibia. Taman bawah laut Alor begitu mempesona sehingga tidak heran bila banyak kapal pesiar dari berbagai negara singgah di Alor membawa penikmat alam bawah laut. Tentu, semua itu hanya akan tinggal kekayaan di atas kertas jika tidak dimanfaatkan. Di sinilah Alor menanti kehadiran investor.


19

laporan utama

Kabupaten Garut adalah

sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Tarogong Kidul. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sumedang di utara, Kabupaten Tasikmalaya di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung di barat.

garut

Kopi Garut yang Menggoda Tidak berlebihan bila menyebut Garut sebagai wilayah dengan seribu pesona alam. Kekayaan alam bernuansa pegunungan menjadikan wilayah ini sebagai tujuan investasi yang menggoda.

B

BOLEH dikata Garut mempunyai kekayaan alam yang tersembunyi. Betapa tidak, di wilayah ini banyak sekali potensi ekonomi yang belum tergali. Komoditas pertanian memang sudah sejak

20


istimewa

PENGOLAHAN KOPI: Biji kopi yang dihasilkan dari kaki gunung Cikuray


21

laporan utama lama dihasilkan dari tanah Garut. Namun, seberapa besar pasar yang diciptakan dan seluas apa dampaknya terhadap masyarakat, tentu ini masih bisa diperdebatkan. Itulah sebabnya Garut masih memerlukan kehadiran investor. Keberadaan pemodal diharapkan tidak hanya mampu menggali potensi yang ada, tetapi lebih jauh lagi mengangkat taraf hidup masyarakatnya. “Karenanya kami merasa perlu berkunjung ke Garut untuk melihat apa saja potensi yang bisa dikembangkan,” ujar Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Johozua Max Yoltuwu saat berkunjung ke Garut beberapa waktu lalu. Saat berada di Garut, Max bertemu dengan jajaran pemerintahan Kabupaten Garut membicarakan po-

tensi investasi yang bisa digali. Max menyambut baik respons pemerintah kabupaten Garut yang menerima dengan terbuka niat investor untuk menanamkan modalnya. Selain karena potensi alamnya yang kaya, masyarakat di Kabupaten Garut juga terbilang kreatif menciptakan peluang usaha. Inilah yang membuat investor tertarik datang ke kabupaten ini. Salah satu peluang investasi yang menggoda adalah perkebunan kopi. Garut yang terkenal akan ternak dombanya ternyata juga memiliki perkebunan kopi yang produknya juga dikenal dunia. Garut termasuk salah satu daerah yang dipilih untuk menjadi perkebunan kopi di era kolonial Belanda. Dalam perkembangannya, kopi Garut dikenal sebagi Kopi Priangan (Java Preanger Coffee).

TEH CASCARA: Produk olahan kulit kopi siap diekspor. Ditjen PKP/trijuli

istimewa

LIBATKAN WARGA: Proses pengolahan melibatkan warga desa.

22


Kopi inilah yang dikembangkan salah seorang wirausaha lokal, Hari Yuniardi. Wirausaha dari Desa Ciela, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut ini mengumpulkan kopi yang ditanam oleh petani di kaki gunung Cikuray, Guntur, Papandayan, Arjuna, dan Halimun. Dari biji-biji kopi-kopi itulah Hari kemudian memasarkannya ke berbagai negara, antara lain, dalam kemasan Kopi Mahkota (Mahkota Coffee). Hampir semua desa di sekitar kaki gunung itu menghasilkan kopi berkualitas tinggi. “Produk kami sangat diminati pasar luar negeri. Karena itu, sebagian besar produk Kopi Mahkota diekspor ke mancanegara, terutama ke Eropa, Amerika Serikat, Korea, Singapura, dan Jepang,” ujar Hari. Menurutnya, produk kopi yang dijual hanya kopi yang berkualitas, baik jenis arabica maupun robusta. Kopi jenis arabica yang dipilih pun merupakan kopi dengan grade A atau yang terbaik. “Usaha kami dimulai sejak 2011 bersama suami saya, dimulai dengan pengolahan biji kopi mentah. Kini, kami juga menjadi eksportir untuk kopi Garut,” ujar Enung Sumartini yang juga pemilik Kopi Mahkota. Usahanya itu dimulai dengan modal kecil dengan cara memproduksi bermacam-macam kopi. Antara lain, arabica,

“Produk kami sangat diminati pasar luar negeri. Karena itu, sebagian besar produk Kopi Mahkota diekspor ke mancanegara, terutama ke Eropa, Amerika Serikat, Korea, Singapura, dan Jepang.” Hari Yuniardi Wirausaha dari Desa Ciela, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut

robusta, luwak, blended (campuran arabica dan robusta), lanang, dan kopi arumanis. Kini usahanya bertumbuh pesat dan mampu memenuhi permintaan pasar dalam dan luar negeri. “Dalam sebulan rata-rata kami memproduksi 200 kg lebih. Itupun belum seluruhnya mampu memenuhi permintaan luar negeri,” tutur Hari.

Teh Kulit Kopi Selain biji kopi, Enung dan Hari juga mengekspor kulit kopi ke berbagai ne-

gara. Kulit kopi ini dikeringkan dan diolah untuk menjadi minuman teh yang dikenal dengan sebutan cascara. Teh jenis ini disukai selain karena rasa dan aromanya yang khas juga karena kandungan antioksidan alami yang dimikinya. Antara lain mengandung felifenol, antosianin, betakaroten, dan vitamin C. Teh ini baik diminum setiap hari untuk mencegah pertumbuhan sel kanker, kolesterol, penyempitan pembuluh darah, dan lain-lain. Cara menyajikannya sangat mudah, cukup seduh cascara dengan air hangat dan teh siap diminum. Teh jenis ini boleh dibilang cukup langka dan tidak semua negara penghasil kopi memproduksinya. Di Yaman, teh ini dikenal sebagai minuman qishr, yakni minuman dari cascara yang dicampur dengan jahe dan kayu manis. Di Bolivia, yang juga merupakan negara penghasil kopi, cascara dikenal sebagai poor man’s coffee atau kopi orang miskin. Disebut demikian, mungkin karena hanya biji kopi yang dijual dan mereka hanya bisa menikmati kulitnya. “Kami juga mengekspor cascara ke berbagai negara dan sampai saat ini permintaan terus meningkat, bahkan kami cukup kewalahan melayani permintaan mereka,” ujar Hari.


23

kawasan

ANTARA FOTO/M.Rusman

SISWA PERBATASAN: Siswa belajar dengan duduk di lantai saat menerima pelajaran di SMAN Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kaltara, Rabu (29/7). Siswa pada salah satu sekolah di wilayah perbatasan RI-Malaysia ini terpaksa belajar dengan duduk dan berbaring di lantai karena belum memiliki bangku belajar.

PENANGANAN PERBATASAN

Membangun Pagar di Beranda Negara Kawasan perbatasan jangan lagi ditempatkan sebagai halaman belakang yang dipandang sebelah mata pun tidak.

P

24


Penanda paling menonjol di tapal batas wilayah Indonesia-Malaysia di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, ialah gerbang teralis besar berikut bangunan dan fasilitas pos perbatasan. Jika melintasi Kawasan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) itu beberapa puluh atau ratus meter, kita dapat menyaksikan perbedaan nyata antara kedua sisi perbatasan itu.

Di sisi jiran yang masuk wilayah Negara Bagian Serawak, jalanan terhampar lebar dan mulus diselimuti aspal hotmix. Rumput dan tanaman di sisinya tampak rapi yang mengindikasikan bukan sebagai belukar atau tanaman liar. Kompleks pelabuhan darat (portland) yang luas dan tertata rapi berdiri di sana. Tidak jauh dari situ, pertokoan dan kantin atau kafe berjejeran rapi jali.

Beberapa blok setelah itu, berdiri kantor Polis Diraja Malaysia (PDM). Areanya cukup luas, fisik bangunannya mentereng, dan kondisi kantornya rapi. Di belakangnya, terdapat asrama tampak apik dan terkesan modern. Sosok fisik kantor PDM bagai kantor polres di beberapa kota-kota besar di Indonesia. Padahal, kantor PDM itu hanya setingkat polsek, kantor Polri di wilayah kecamatan. Dibandingkan dengan wilayah tetangganya itu, di sisi Indonesia, kondisinya bagai bumi dan langit. Jalanan rusak di sana-sini. Warung-warung yang ada tampak kumuh. Kantor Polres Sanggau yang beranggotakan puluhan personel kalah besar dan mentereng daripada kantor PDM di distrik Tebedu yang diperkuat belasan personel itu. Tidak dijumpai kompleks fasilitas bisnis semacam portland di daerah jiran itu. Jika di beranda negara terdepan yang menjadi perlintasan bisnis dan perdagangan itu saja begitu, bagaimana dengan kondisi perbatasan-perbatasan di wilayah pedalaman? Bisa dibayangkan kondisi perbatasan di pedalaman tentu lebih parah lagi. Pantaslah Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram saat berkunjung ke Entikong pada 21 Januari silam. Presiden pun menginstruksikan percepatan pembangunan terminal barang umum internasional di kawasan PPLB Entikong. “Sebetulnya di sana ada peluang ekonomi yang sangat besar untuk melayani ekspor-impor. Tetapi peluang itu tidak kita gunakan secara baik. Sementara kalau lihat Sarawak, Malaysia, oleh pemerintahnya ditetapkan sebagai sebuah pelabuhan darat internasional yang melayani ekspor-impor barang,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/7/2015). Entikong menjadi target awal percepatan pembangunan perbatasan darat di wilayah Kalimantan dan Papua. “Seperti yang sering saya sampaikan, kami ingin memperbaiki apa yang ada di perbatasan kita, terutama perbatasan darat di Kalimantan dan Papua.” Pemerintah mengalokasikan dana Rp1 triliun guna membangun wilayah

perbatasan darat di dua pulau terbesar di Indonesia itu. Dalam rapat terbatas pada pekan pertama bulan lalu itu, Presiden Jokowi menagih janji dan realisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menyelesaikan pembangunan wilayah perbatasan. Kepala Badan Nasional Pembangunan Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo mengatakan Jokowi menginginkan daerah perbatasan menjadi sentra perdagangan yang maju. Terutama Entikong yang dianggap sangat berpotensi untuk menjadi tempat ekspor-impor dengan negara tetangga.

“Satu dua tahun ini, wajah perbatasan kita harus lebih baik dari Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, termasuk pasarnya. Semua hal pokoknya.” Tjahjo Kumolo Kepala Badan Nasional Pembangunan Perbatasan

“Satu dua tahun ini, wajah perbatasan kita harus lebih baik dari Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, termasuk pasarnya. Semua hal pokoknya,” ujar politisi PDIP itu.

Transmigrasi Perbatasan Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2014 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), teridentifikasi ada 256 desa/kelurahan terdepan yang berbatasan langsung darat dengan wilayah negara lain. Perinciannya, 60 desa/kelurahan di Nusa Tenggara Timur, 65 desa di Kalimantan Barat, satu desa di Kalimantan Timur, 81 desa di Kalimantan Utara, dan 49 desa di Papua. Hasil pendataan Podes terbaru yang digelar pada April 2014 itu juga memperlihatkan kita punya 313 desa/kelurahan yang berada di 77 pulau kecil terdepan.

Desa/kelurahan di pulau terdepan itu tersebar di 17 provinsi. Menurut Peraturan Pemerintah No.78/2005 tentang Pengelolaan Pulau Kecil Terluar, terdapat 92 pulau kecil terdepan yang luasnya hingga 2.000 km2. Indonesia berbatasan dengan 10 negara, baik berbatasan darat maupun laut. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Di laut, Indonesia berbatasan dengan Singapura, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, dan Australia. Perhatian pemerintahan Presiden Jokowi pada perbatasan tidak lepas dari strategi yang ditempuh pemerintahan yang dipimpinnya, yakni membangun Indonesia dari pinggiran. Hal itu juga didorong oleh keprihatinannya melihat sebagian besar kondisi daerah perbatasan dan masyarakatnya yang masih tertinggal. Jika dibiarkan terus menerus, wilayah perbatasan dapat memunculkan ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Maklum, kawasan perbatasan umumnya menampilkan wajah nestapa anak bangsa yang kurang atau bahkan tidak sama sekali mendapatkan sentuhan pembangunan dari pemerintah selama 70 tahun Indonesia merdeka. Banyak masyarakat perbatasan yang akhirnya lebih akrab dengan layanan publik dari negara tetangga, baik di bidang kesehatan, pendidikan, telekomunikasi, dan sektor infrastruktur lainnya. Di wilayah Kalimantan, misalnya, masyarakat perbatasan lebih mudah mengakses layanan publik tersebut dan mendapat pasokan barang kebutuhan dari pasar di negeri jiran. “Ke depan, kisah-kisah pilu itu tidak perlu terjadi lagi. Karena, pada dasarnya wilayah perbatasan adalah wilayah yang sangat potensial dan kita bisa melakukan hal yang terbaik dari yang sebelumnya,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar saat membuka Forum Komunikasi Pembangunan dan Pengembangan Daerah Perbatasan Negara di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (8/7/2015) malam. Mantan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR itu tentu tidak


25

kawasan asal bicara saat menyebut-nyebut cerita nestapa di perbatasan. Kondisi sebagian besar kawasan perbatasan Indonesia memang sangat memprihatinkan. Sekira 80% desa di perbatasan tidak mendapat layanan pendidikan yang baik dan 90% tidak mendapat pelayanan kesehatan yang baik pula. Hampir 20% desa-desa di perbatasan belum terjangkau sinyal GSM. Sebanyak 45% lebih masih membutuhkan akses terhadap sumber energi listrik. Lebih dari 80% desa di perbatasan kesulitan mengakses warung pos dan telekomunikasi. “Bahkan saudara kita yang tinggal di perbatasan sangat kesulitan untuk sekadar berkirim surat,” kata Marwan miris. Menurut Menteri Marwan, sentuhan pembangunan akan dapat mengakhiri nestapa di garis depan negara itu. Salah satunya ialah dengan pengembangan program transmigrasi di perbatasan. “Kita diberi mandat untuk melakukan transmigrasi dengan sekuat tenaga sebagai upaya pemerataan pembangunan, yakni dengan melakukan transmigrasi di wilayah perbatasan.” Untuk itu, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat yang dibarengi penguatan sarana dan prasarana di perbatasan yang belum sepenuhnya tertata dengan baik. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengajak para kepala daerah dan pejabat pemerintah wilayah perbatasan bekerja lebih keras dalam mempercepat pembangunan perbatasan. Koordinasi pusat-daerah itu sangat penting karena terkait dengan penyusunan rencana kerja komperhensif dalam membangun perbatasan. Selain itu, juga untuk memastikan kehadiran negara di setiap jengkal wilayah NKRI, termasuk di perbatasan. “Kita harus komitmen untuk bersinergi mulai dari tahapan perencanaan, pembiayaan, pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan.”

Menciptakan nilai tambah Terkait perencanaan, Direktur Jenderal (Dirjen) Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi (PKP2T) Ratna Dewi Andriati meminta pemerintah daerah yang punya wilayah

26


Dukungan dari Banyak Kalangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berupaya merangkul berbagai pihak guna menyukseskan program transmigrasi perbatasan. Maklum, perbatasan memiliki kompleksitas yang cukup tinggi. Transmigrasi perbatasan sangat krusial dalam upaya memecahkan kompleksitas yang antara lain menyangkut pemerataan kue pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pertahanan-keamanan negara, dan upaya merekatkan keindonesiaan. Pada 9 Juli ini, Kemendes PDTT menggandeng 10 kampus di daerah tertinggal dan perbatasan. Kerja sama itu dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan di Jakarta. “Kampus-kampus yang berada di daerah perbatasan, daerah tertinggal harus mampu berperan aktif untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan kawasan transmigrasi,” kata Marwan. Dengan adanya nota kesepahaman itu, dia berharap pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat akan bisa sejajar dengan kampus lain di kota besar. “Kelompok intelektual kampus-kampus di perbatasan harus mampu merumuskan konsep dan model kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan program prioritas pemerintah.” Kampus yang menandatangani MoU dengan Kemendes PDTT ialah Universitas Borneo Tarakan, Universitas Cenderawasih, Universitas Mataram, Universitas Cendana, Universitas Pattimura, Universitas Riau, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Syiah Kuala, Universitas Tanjung Pura, dan Universitas Tribuana Kalabahi. Dukungan juga datang dari Senayan. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Oesman Sapta Odang mendukung penempatan transmigrasi di Kabupaten Kubu Raya. Kabupaten di Kalimantan Barat itu hasil pemekaran Kabupaten Mempawah yang luasnya 62 kali luas Kota Pontianak. “Saya dukung transmigran datang ke sini karena bisa membangkitkan ekonomi di sini. Masyarakat asli sini jangan merasa kalau tanahnya diambil, ini tanah negara,” kata Wakil Ketua MPR Oesman Sapta saat sosialisasi empat pilar MPR RI dan penyerapan aspirasi di Kubu Raya, pertengahan Juli ini. Oesman yang juga anggota DPD RI dari Kalimantan Barat dan Ketua Himpunan Kerukunan Tani dan Nelayan (HKTI) itu mengatakan kedatangan

perbatasan negara segera mengajukan dokumen perencanaan transmigrasi. “Silahkan susun dokumen perencanaan transmigrasi, karena ini menjadi acuan untuk menentukan bagaimana pendekatan program yang tepat dan efektif,” kata Ratna. Ratna menjelaskan transmigrasi di

wilayah perbatasan sangat strategis karena masalah di perbatasan negara sangat kompleks. Ada pun tujuan utama transmigrasi adalah mencapai kesejahteraan bagi rakyat. Untuk mencapai tujuan itu, wilayah transmigrasi harus punya nilai tambah. Karena itu harus dipastikan kesiapan sumber daya manusia

ANTARA FOTO/M.Rusman

Kawasan Perbatasan: Masyarakat berwisata di Pantai Ecing Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kaltara. Pantai itu merupakan destinasi wisata satu-satunya bagi masyarakat perbatasan RI-Malaysia namun hingga kini belum digarap pemda setempat.

transmigran bisa memicu hidupnya ekonomi di daerah tersebut. Sementara itu, sebanyak 100 warga Jawa Tengah siap mengikuti program transmigrasi ke Kalimantan Utara pada 2015. “Sebenarnya cukup banyak warga Jateng yang berminat transmigrasi, namun saat ini kami baru mampu memberangkatkan 100 warga,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo seperti dikutip antaranews.com, Selasa (9/6/2015). Dia menjelaskan, para transmigran akan mendapat lahan garapan satu hektare per orang di daerah transmigrasi. Menurut dia, lahan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) itu cukup bagus dan memadai. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta juga memastikan akan memberangkatkan 5-10 transmigran ke Kabupaten Bulungan, Kaltara, pada Oktober mendatang. “Persiapan di lokasi penempatan masih terus dilakukan, seperti membuka lahan dan menyiapkan rumah yang nantinya akan digunakan sebagai tempat tinggal transmigran. Harapannya, seluruh pekerjaan bisa selesai Oktober dan transmigran bisa diberangkatkan ke sana,” kata Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Hadi Muchtar, Jumat (26/6/2015). Saat ini, sudah ada sekitar 65 kepala keluarga yang mendaftar sebagai transmigran dan akan diseleksi Dinsosnakertrans sebelum diberangkatkan. Tahun ini, Kota Yogyakarta memiliki kuota 15 kepala keluarga untuk menjadi transmigran. Selain Bulungan, daerah tujuan transmigrasi dari Yogyakarta ialah Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kendari. Selain rumah dan tanah, para transmigran juga akan dapat bantuan perbekalan senilai Rp3,5 juta per keluarga per bulan selama 18 bulan hingga 2 tahun. Bantuan itu diberikan dalam bentuk beras, lauk pauk, dan kebutuhan lainnya.

sehingga dapat mengelola sumber daya alam yang ada. “Sebelum dimasukkan dalam program transmigrasi, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya ketersediaan tanah sebagai lokasi yang harus sudah clean and clear. Ini penting agar jangan sampai di kemudian hari ta-

nah ini jadi masalah.” Setelah lokasi dan ketersediaan tanah sudah lengkap dan tidak ada masalah, maka dokumen perencanaan transmigrasi dapat diusulkan kepada bupati, kemudian mendapat rekomendasi dari gubernur, untuk selanjutnya diajukan ke Kemendes PDTT. “Kemudian kami akan

evaluasi untuk penetapan,” tegas Ratna. Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKT) Kemendes PDTT Roosari Tyas Wardani mengingatkan transmigrasi bukan sebatas memindahkan penduduk dari satu daerah ke daerah lain yang belum berkembang. Lebih dari itu, transmigrasi harus dapat menciptakan nilai tambah untuk daerah dan masyarakatnya, termasuk warga transmigran. Program ini harus mengarah pada pembentukan kawasan terintegrasi. Di dalamnya terdapat permukiman untuk daerah produksi, pusat industri pengolahan, dan pemasaran produk. “Misalnya untuk daerah pertanian, fokusnya tidak lagi sekadar produksi pertanian tapi sudah pada tahap pengolahan hingga pusat pemasaran. Jadi dia menjadi pusat nilai tambah dalam permukiman transmigrasi,” kata Roosari. Pola dalam pengembangan wilayah transmigrasi sangat beragam, bergantung pada sumber daya alam yang ada di wilayah itu. Ada daerah yang secara khusus untuk pertanian, ada yang berpola tanaman pangan, perkebunan, nelayan, atau pola pengembangan jasa-jasa. Apapun pola yang dikembangkan, program transmigrasi harus memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Perlu diingat, transmigrasi bukan untuk memperlebar kesenjangan dan menimbulkan gesekan sosial-kultural. Transmigrasi justru dikembangkan untuk memeratakan kue pembangunan dan mengokohkan keindonesiaan. Dengan begitu, warga di perbatasan dapat berbagi cerita sukacita dan bahagia –bukan semata duka dan nestapa- sebagaimana saudara-saudara mereka di kota-kota. Kisah bahagia bisa menikmati akses layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, telekomunikasi, transportasi, jalan, dan fasilitas lain sebagai warga NKRI yang telah 70 tahun merdeka. Pada akhirnya, seperti yang ditekankan Mendes PDTT, transmigrasi di daerah perbatasan dapat mengokohkan pertahanan dan keamanan NKRI. Kawasan transmigrasi di perbatasan dapat menjadi titik kuat dan pos terdepan dalam sistem peringatan dini bagi pertahanan dan keamanan negara.


27

Sinergi

ojk.go.id

MoU Kemendes PDTT-OJK: OJK membuat kesepakatan bersama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) dan perjanjian kerja sama antara OJK dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Turut hadir Ketua DK OJK Muliaman D. Hadad dan Mendesa Marwan Jafar.

Menyentuh Desa dengan Literasi dan Akses Keuangan Inklusi dan akses keuangan yang menjangkau masyarakat perdesaaan menjadi kunci sukses program prioritas Nawa Cita membangun dan memajukan Indonesia dari pinggiran.

28


D

dan peran lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, dalam menampung sekaligus menyalurkan dana segar dari dan kepada masyarakat. Karena itu, pengetahuan dan akses masyarakat terhadap perbankan, koperasi, dan lembaga keuangan formal lainnya diyakini dapat mengakselerasi pembangunan ekonomi. Dipadukan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), literasi dan akses ke lembaga finansial itu dapat pula menjadi wahana pemerataan pembangunan. Dengan begitu kesenjangan perkotaan dan perdesaan dapat dipersempit atau bahkan tidak mustahil teratasi. Hal itu sekaligus dapat mengatasi ketidakadilan sosial-ekonomi seiring dengan terwujudnya inklusi keuangan, yakni layanan lembaga keuangan formal yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kenyataannya, jika kita menilik data, sebagian besar masyarakat Indonesia belum melek keuangan dan punya akses ke lembaga finansial. Hal itu terutama terjadi di daerah-daerah perdesaan yang jauh dari pusat kota atau pusat kegiatan ekonomi. Menurut data Indeks Keuangan Global (Global Findex) 2014 yang dipublikasikan April tahun ini, lembaga keuangan formal baru menjangkau 36% dari penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas. Itu berarti 64% orang dewasa di Indonesia masih belum punya akun di bank (unbanked), baik untuk kepentingan penyimpanan, peminjaman, dan pembayaran atau transfer dana. Tentu saja, harus diakui ada peningkatan jika dibandingkan dengan Global Findex 2011. Empat tahun lalu, hanya 20% orang dewasa Indonesia yang punya akun di lembaga keuangan formal.

Duet Kemendes PDTT-OJK untuk desa Dalam pelaksanaan program pembangunan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, fungsi dan peran lembaga keuangan bagai jantung dalam organ tubuh. Ia menjadi organ sangat vital yang memompakan darah kehidupan bagi seluruh anggota tubuh. Begitulah fungsi

Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjaliin kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kesepakatan kerja sama sinergis kedua instansi tersebut tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding

(MoU) yang ditandatangani pada akhir bulan lalu. “Saya mengapresiasi pimpinan OJK. Kerja sama ini harus segera ditindaklanjuti oleh eselon satu dengan kerja sama lebih teknis,” kata Mendes PDTT Marwan Jafar seusai penandatanganan kerja sama dengan OJK, Senin itu (29/6/2015). MoU itu diteken oleh Marwan dan mitranya, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad di Gedung Radius Prawiro, Kompleks Bank Indonesia, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Melalui MoU tersebut, Kemendes PDTT dan OJK sepakat bergandengan tangan untuk meningkatkan literasi dan akses keuangan, penataan kelembagaan badan kredit desa (BKD), pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM), dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bagi masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. “Semua tujuan dalam MoU ini selaras dengan tujuan pembentukan Kemendes, yakni untuk memajukan desa,” ujar Marwan seraya menambahkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan telah memiliki payung hukum tersendiri dengan diterbitkannya Undang-undang No.6/2014 tentang Desa.

“Layanan keuangan dan informasi tentang keuangan bagi masyarakat desa sangatlah penting dalam pengelolaan dana desa karena bertujuan menjamin kesejahteraan masyarakat desa.”

Kerja sama dalam melaksanakan kegiatan literasi keuangan dan membuka akses masyarakat desa ke lembaga keuangan formal itu makin relevan dan mendesak seiring dengan cairnya dana desa mulai April silam. Tahun ini, dana yang dicairkan mencapai Rp20,766 triliun untuk 74.059 desa atau rata-rata Rp280,3 juta per desa. Pencairan dana yang berkisar Rp200an juta hingga lebih dari Rp2 miliar per desa itu sebagai buah dari diberlakukannya UU Desa 2014 tersebut dan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 22/2015 tentang Perubahan Atas PP No.60/2014 tentang Dana Desa. PP terbaru itu makin menjamin adanya alokasi dana APBN untuk desa-desa di seantero Nusantara ini. Nantinya, diproyeksikan rata-rata per desa bakal menerima dana hingga Rp1 miliar. Tahun ini saja, di beberapa daerah, dana yang dialokasikan untuk penguatan desa-desa bahkan mencapai Rp2 miliar per desa. Itu terjadi, misalnya, di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Menurut Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan, kabupaten yang wilayahnya meliputi 22 kecamatan itu mengalokasikan dana yang besarnya berkisar Rp444,291 juta hingga Rp2,324 miliar per desa. Di kabupaten tersebut terdapat 380 desa dan 14 kelurahan. (Ayo Ke Desa, edisi Juni 2015). “Layanan keuangan dan informasi tentang keuangan bagi masyarakat desa sangatlah penting dalam pengelolaan dana desa karena bertujuan menjamin kesejahteraan masyarakat desa.” Ruang lingkup kerja sama Kemendes PDTT-OJK tersebut mencakup koordinasi teknis peningkatan literasi keuangan dan akses keuangan dan perlindungan konsumen dalam berbagai kegiatan edukasi dan literasi keuangan di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi. Selain itu, kerjasama ini juga terkait koordinasi teknis dalam rangka penataan kelembagaan BKD dan pengembangan LKM. Koordinasi teknis berupa bantuan fasilitas dan pelatihan dalam pelaksanaan sosialisasi dan edukasi tentang layanan dan produk lembaga jasa


29

Sinergi keuangan di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi. Pada April 2015, Kemendes PDTT juga menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Marwan dan koleganya di Kemenkominfo, Rudiantara, mendatangani MoU kerja sama pengembangan informasi perdesaan. Menteri Marwan mengatakan kerja sama lintas kementerian tersebut akan terus ditindaklanjuti. “Kerja sama dengan Kemenkominfo terkait sistem pengembangan informasi desa yang ditandatangani di depan gibernur dan wali kota bulan April lalu. Saya sudah perintahkan jajaran eselon satu segera menindaklanjuti, termasuk semua kerja sama dengan lembaga lain. Baik dengan kementerian/lembaga, BUMN, Ormas, kalangan LSM, pesantren dan semuanya.” antarafoto.com

Kesamaan visi pelayanan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan kerja sama ini sejalan dengan program Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memprioritaskan fokus pemba ngunan perdesaan dan daerah terpencil. Upaya yang ditempuh ialah dengan menciptakan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di kawasan itu. Menurut dia, langkah tersebut harus pula diiringi dengan pemahaman masyarakat yang memadai tentang keuangan dan didukung oleh sumber pendanaan yang tidak sedikit. Selain itu, diperlukan adanya akses mendapatkan layanan dari lembaga keuangan formal. “Terutama (akses bagi masyarakat) yang berpenghasilan rendah,” kata Muliaman. Dia menjelaskan penandatanganan kesepakatan kerja sama di bidang literasi keuangan dan pembukaan aksesnya bagi masyarakat perdesaan dan daerah terpencil itu dapat terlaksana karena kedua lembaga tersebut memiliki visi yang sama. “Kesamaan visi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat luas.” Muliaman menjelaskan tingkat kesejahteraan masyarakat bisa diupayakan dengan mendekatkan layanan keuangan pada masyarakat. Kedekatan

30


Agar Akses Finansial Tak Malah Bikin Buta DESA bagai kembang gula penuh pesona seiring dengan mengucurnya dana ratusan hingga miliaran rupiah yang dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Tahun ini saja, seperti diutarakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar, rata-rata per desa mendapatkan alokasi dana sebesar Rp280,3 juta. Ke depan, alokasi dana desa yang diamanatkan oleh Undang-undang (UU) No.6/2014 tentang Desa itu diproyeksikan terus meningkat. Jumlahnya dapat mencapai kisaran Rp2 miliar per desa.

itu akan tercipta dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat pada layanan keuangan yang ada. Pengetahuan yang memadai itu diharapkan dapat meminimalisasi kemungkinan kerugiannya. “Maka itulah perlu layanan bersama antara semua, terutama dengan kementerian desa. Kerja sama ini sangat penting dan harus segera ditindaklanjuti,” ujar Muliaman.

Secara lebih spesifik, Menteri Marwan menyebutkan Kemendes PDTT dan semua lembaga punya tanggung jawab besar dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi semua masyarakat desa dan menyediakan sarana prasarananya, serta mendorong pemanfaatan potensi lokal desa. “Kami akan mempercepat pembangunan desa mandiri dan desa pe-

Jika di kota-kota besar seperti Jakarta muncul fenomena “orang kaya baru” alias OKB mulai akhir 1980an, kini bisa dibilang muncul pula fenomena “desa kaya baru” atau DKB. OKB di Ibu Kota terdongkrak terutama oleh masifnya pembangunan yang berdampak pada penggusuran kawasan permukiman warga. Para “korban” gusuran proyek pembangunan itu kemudian muncul menjadi OKB. Tidak sedikit di antara para OKB itu kaget bukan kepalang mendapatkan rejeki nomplok uang berlimpah dari hasil gusuran rumah dan/atau tanah mereka. Mereka kemudian membelanjakan uang yang banyak itu secara tidak bijak seolah menggunakan aji mumpung. Mereka memborong barang-barang dan jasa yang sebenarnya tidak pentingpenting amat alias konsumtif ketimbang yang produktif. Dalam konteks pembangunan perdesaan, pemahaman terhadap pengelolaan keuangan pun menjadi kebutuhan penting dan mendesak. Hal itu agar gelontoran dana ratusan juta hingga miliaran rupiah itu benar-benar memajukan desa dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Jangan sampai muncul DKB-DKB kagetan yang tidak tahu harus bagaimana mengelola dana desa itu. Di sisi lain, industri keuangan makin berkembang dan penetrasinya hingga ke daerah-daerah, termasuk desadesa. Ketidakpahaman terhadap akses industri keuangan dan produk/jasa yang ditawarkan akan membuat desa-desa menjadi rentan terhadap incaran para investor petualang bermodal tawaran investasi bodong.

Literasi menuju inklusi keuangan UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengamanatkan adanya perlindungan konsumen dan masyarakat pada umumnya. Menindaklanjuti amanat UU tersebut, OJK meluncurkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) pada 19 November 2013. Cetak biru SNLKI itu dimaksudkan sebagai panduan untuk mendorong masyarakat Indonesia meningkatkan pengetahuan mengenai lembaga keuangan beserta produk dan jasa yang ditawarkan. Selain itu, masyarakat mampu

ngembangan kawasan perdesaan,” kata politisi Partai Kebangkiitan Bangsa (PKB) ini. Kemendes PDTT memikul beban tugas negara dan pemerintahan yang sangat berat, yakni mengimplementasikan UU No.6/2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kementerian ini juga punya

menilai manfaat dan risiko suatu produk dan jasa keuangan. Dengan begitu, masyarakat diharapkan dapat menggunakan produk dan jasa keuangan secara bijak. Program SNLKI disusun OJK bersama asosiasi lembaga jasa keuangan dari kalangan industri keuangan, seperti perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan, pegadaian, dan dana pensiun. Program SNLKI ditopang tiga pilar utama. Pertama, edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan. “Kegiatan itu menyasar mulai dari ibu rumah tangga hingga seluruh elemen masyarakat,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad. Kedua, penguatan infrastruktur literasi keuangan dengan menyiapkan situs dan mobil literasi guna mengedukasi masyarakat. Ketiga, pengembangan produk dan jasa atau layanan keuangan yang terjangkau Muliaman D Hadad masyarakat luas guna mewujudkan inklusi keuangan. “Saat ini sudah banyak yang terjangkau, di antaranya asuransi mikro dengan polis murah.” Misi yang diusung program literasi keuangan ialah mengedukasi masyarakat agar dapat mengelola keuangan secara cerdas. Selain itu, juga meningkatkan akses informasi dan penggunaan produk jasa keuangan. Meleknya masyarakat terhadap keuangan dan lembaga beserta produk dan jasa yang ada diharapkan dapat menyukseskan program inklusi keuangan guna meningkatkan kesejahteraan. Literasi keuangan ini diperlukan agar dana desa yang cukup besar itu tidak membutakan mata para pengelolanya, apalagi sampai terperosok ke investasi bodong. Juga agar dana desa tidak salah urus dan hanya dinikmati segelintir “elite-elite kecil” desa atau kelompok mereka semata.

tugas mengimplementasikan UU No. 29/2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 15/1997 Tentang Ketransmigrasian. “Dari 74.000 lebih desa, ada 49.090 desa kategori tertinggal, dan ada juga sangat tertinggal. Kemudian 122 daerah tertinggal, serta 144 kawasan transmigrasi. Ini semua butuh sentuhan kita bersama, agar kesejahteraan masyarakat desa bisa segera terealisasi,” kata

Marwan. Dia menegaskan kerja sama lintas kementerian tersebut akan terus ditindaklanjuti. Penandatanganan MoU Kemendes PDTT-OJK tersebut merupakan sentuhan awal guna mewujudkan inklusi keuangan (financial inclusion) yang menjangkau desa-desa yang kini masih banyak yang belum terjamah lembaga keuangan formal.


31

lingkungan

Sinkronisasi CSR BUMN

Sinergi Dua Penjuru Membangun Perdesaan Dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR badan usaha milik negara (BUMN) dapat dioptimalkan untuk membangunan Indonesia dari pinggiran sesuai dengan Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

P

Pendataan Potensi Desa (Podes) terbaru yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) 16 Februari 2015 memperlihatkan masih banyaknya daerah di pelosok negeri ini yang belum merasakan hasil nyata pembangunan. Tujuh belas Agustus ini, bangsa kita merayakan 70 tahun terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagian warga –terutama di perkotaan dan pinggirannyasudah melek internet dan akrab dengan teknologi informasi dan komunikasi. Di saat yang sama, masih banyak warga di berbagai daerah yang belum sempat menikmati terangnya lampu

32


antarafoto.com

listrik, sambungan telefon, layanan kesehatan bahkan untuk tingkat pertama seperti puskesmas atau klinik, sekolah dasar (SD), dan infrastruktur jalanan/ jembatan yang layak dilalui. Hasil pendataan terbaru dari tiga kali Podes yang dilaksanakan BPS dalam 10 tahun terakhir menunjukkan data kondisi yang memprihatinkan itu. Jumlah desa/kelurahan yang belum menikmati hasil pembangunan buah kemerdekaan

itu mencapai kisaran 10% hingga hampir 40%. (Lihat: Kondisi Perdesaan Berdasarkan Podes 2014 BPS). Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar pun menegaskan Kemendes PDTT memprioritaskan program pembangunan untuk 39.086 desa tertinggal dan 17.268 desa sangat tertinggal. Prioritas ini sesuai dengan arahan Presiden Joko

Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan agar Kemendes PDTT fokus pada pembangunan desa-desa tertinggal, terutama 1.138 desa di kawasan perbatasan. Pemerintah memang sungguh-sungguh bertekad mengurangi jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 hingga 2019. Caranya antara lain meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. Pemerintah menabalkan tekad itu dalam Perpres No.2/2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019.

Sinergi pemerintah dan korporasi Sinergi pemerintah dan swasta atau korporasi untuk membangun kawasan perdesaan guna mencapai target tersebut sangat diperlukan. Bagaimanapun partisipasi swasta sangat dibutuhkan untuk mendukung program pembangunan


33

lingkungan desa agar maju dan sejahtera. Karena pada akhirnya, kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakatnya akan berdampak positif pada bisnis perusahaan dan perekonomian nasional. Pemerintah dan pihak korporasi bisa mengintensifkan koordinasi guna mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan dana desa dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL) atau yang populer dengan sebutan corporate social responsibility (CSR). Koordinasi sangat penting dan diperlukan guna mensinergikan pengelolaan dana dari dua penjuru yang alokasinya telah diatur dalam undang-undang (UU) itu. Alokasi dana desa merupakan perintah UU No.6/2014 tentang Desa dan aturan pelaksana di bawahnya. Adapun alokasi dana CSR yang semula menjadi kebijaksanaan perusahaan telah menjadi kewajiban korporasi sebagaimana diperintahkan UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No.19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tahun ini saja, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp20,766 triliun untuk 74.059 desa. Jumlah dana yang diterima desa berbeda-beda bergantung antara lain pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan kondisi geografis. Dana yang pengelolaannya diserahkan kepada desa/kelurahan itu dikucurkan dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) melalui kabupaten/kota. “Artinya, (rata-rata) masing-masing desa mendapat sekitar Rp280,3 juta untuk tahun ini saja,” kata Marwan. Itu belum termasuk dana program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan masyarakat (PKKPM) yang dikoordinasikan di bawah Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendes PDTT. Total dana PKKPM mencapai Rp475,01 miliar pada 2015. Kegiatannya meliputi pengembangan usaha/kerja keluarga (PUKK), penyediaan infrastruktur ekonomi (PIE), dan pemberian bantuan konsultansi, pendampingan, dan pelatihan. Pembangunan perdesaan akan makin optimal jika kalangan perusahaan (korporasi) yang beroperasi di Indonesia

34


antarafoto.com

CSR UNTUK ANAK: Kegiatan program CSR Permata Bank yakni Permata Bankir Cilik digelar untuk memberikan pendidikan literasi keuangan dan finasial sejak dini melalui program pelatihan siswa-siswi sekolah dasar agar menjadi Duta Menabung.

mendukung dan menyatukan gerak langkah mereka dengan program pemerintah tersebut. Untuk itu, pemerintah dapat menggandeng BUMN guna mempelopori gerakan sinergis membangun desa dan kawasan perdesaan. Bukankah selama ini perusahaan-perusahaan BUMN –dan korporasi pada umumnya- telah melaksanakan serangkaian program CSR yang antara lain menyangkut pembangunan kawasan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat? Potensi dana CSR korporasi memang cukup besar. Jumlahnya ditaksir mencapai Rp12 triliun per tahun. Jumlah tersebut diakumulasikan hanya dari alokasi dana CSR sekira 700 korporasi yang beroperasi di Tanah Air, termasuk perusahaan BUMN. “CSR sebesar itu belum dikelola secara maksimal, sehingga ke depan harus dioptimalkan untuk memberdayakan masyarakat dan mengembangkan perekonomian warga setempat,” kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise baru-baru ini.

Yang dimaksudkan Menteri Yohana tentu tidak lain ialah optimalisasi pengelolaan dana CSR yang disinergikan dengan penerapan UU No. 6/2014 tentang Desa. UU tersebut memungkinkan semua desa di Indonesia memiliki keleluasaan memajukan desa masing-masing sesuai dengan kearifan lokal. Apalagi pemerintah telah menggelontorkan dana desa yang jumlahnya mencapai ratusan juta hingga triliunan rupiah per desa. Menteri yang berasal dari Papua itu ikut peduli terhadap desa karena pada kenyataannya, perempuan di desa-desa memegang peran yang tidak kalah penting daripada laki-laki dalam menopang perekonomian rumah tangga. Sinergi pemerintah—swasta itu sekaligus dapat menumbuhkan kembali semangat gotong royong membangun desa yang dipraktikkan turun-temurun oleh para leluhur dan pendiri bangsa ini. Dengan sinergi itu, pemanfaatan dana desa dan pelaksanaan program CSR di desadesa dapat optimal memajukan desa dan menyejahterakan masyarakatnya. Tentu saja, langkah sinergis itu harus dibarengi

transparansi dan akuntabilitas yang kini menjadi keharusan dalam praktik tata kelola perusahaan amanah (good corporate governance).

Triple P dan CSR Korporasi Istilah CSR mulai dipergunakan pada era 1970-an dan semakin populer setelah munculnya pemikiran John Elkington yang dituangkan dalam bukunya, Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business pada 1998. Elkington memperkenalkan konsep 3P atau Triple P sebagai dasar pemikiran dilaksanakannya program CSR oleh suatu korporasi. Prinsip 3P itu meliputi: Profit, Planet, dan People. Konsep ini kemudian banyak dirujuk sebagai dasar penilaian baik-buruknya kinerja suatu perusahaan. Para pemberi penghargaan umumnya menggunakan 3P sebagai parameter penilaian terhadap perusahaan yang baik karena konsep tersebut mengandung aspek keberlanjutan (sustainability) bisnis atau usaha dan daya dukung lingkungan. Suatu perusahaan dikatakan baik apabila perusahaan tersebut tidak hanya mem-

buru keuntungan belaka (profit), tetapi juga peduli terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people). Di Indonesia, perusahaan BUMN boleh dibilang menjadi pelopor dalam program kepedulian mengembangkan wilayah dan masyarakat sekitarnya, khususnya dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program semacam itu populer dengan sebutan community development. Di lingkungan korporasi pada umumnya, istilah yang dipergunakan ialah tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) sebagaimana digariskan dalam UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Khusus di lingkungan BUMN, istilah resminya ialah program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) BUMN No.08/2013 tentang Perubahan Keempat atas Permeneg BUMN No.05/2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan. Permen ini merupakan turunan dari UU No. 19/2003 tentang BUMN. (Lihat: Regulasi Yang Mengatur Tentang CSR). Kegiatan CSR/TJSL oleh kalangan perusahaan BUMN didasarkan pada prinsip-prinsip yang mengacu pada standar ISO 26000. Pertama, konsisten dengan prinsip pembangunan berkelanjutan

Bagi perusahaan, program CSR dapat meningkatkan reputasi perusahaan, efisiensi, pertumbuhan usaha, dan sebagai upaya memitigasi risiko bisnis.

dan upaya menyejahterakan masyarakat. Kedua, mempertimbangkan ekspektasi para pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk pemerintah selaku pemegang saham pengendali beserta pemegang saham lainnya, manajemen, dan masyarakat. Ketiga, taat hukum dan konsisten dengan norma-norma standar yang berlaku secara internasional. Keempat, terintegrasi ke dalam kegiatan bisnis perusahaan. Dalam pelaksanaannya, poin keempat tersebut menjadi muara yang menampung ketiga poin lainnya dan menentukan langkah kegiatan CSR korporasi. Bagaimanapun, kegiatan CSR harus memperkuat operasi perusahaan, menjaga lingkungan, dan menyejahterakan masyarakat sekitar guna menjamin kelangsungan bisnis korporasi itu sendiri. Dengan kata lain, program CSR diarahkan pada upaya mengatasi dampak negatif operasi perusahaan dengan mematuhi regulasi dan menciptakan nilai baru yang lebih baik kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Program TJSL ini juga untuk memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan kepada masyarakat, terutama di sekitar wilayah operasi perusahaan. Bagi perusahaan, program CSR dapat meningkatkan reputasi perusahaan, efisiensi, pertumbuhan usaha, dan sebagai upaya memitigasi risiko bisnis.

Empat pilar utama Secara umum, program CSR BUMN terfokus di empat bidang sebagai pilar utamanya. Keempat sektor itu ialah pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan lingkungan. Programnya antara lain berupa serangkaian kegiatan melalui pemberian beasiswa, pelatihan ketrampilan teknis dan kewirausahaan, kemitraan usaha mikro, pemeriksaan dan tindakan medis, konservasi lingkungan, dan kampanye sadar lingkungan. BUMN umumnya juga memiliki desa-desa binaan dalam melaksanakan kegiatan CSR mereka. (Lihat: Sekilas Profil Kegiatan CSR BUMN). “Semakin berkembangnya kami dalam bidang usaha selayaknya juga ikut


35

lingkungan menambah kepedulian kami terhadap masyarakat di sekitar wilayah usaha untuk terus berdaya dan mandiri,” ujar Direktur Utama (Dirut) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Bintang Perbowo. Perusahaan BUMN yang dikenal dengan nama Wika itu, lanjut Bintang, tidak bisa lepas dari kewajiban untuk mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Perusahaan menyisihkan sebagian dari laba yang diperoleh untuk digunakan membiayai berbagai program dan kegiatan PKBL, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Dalam Laporan Keberlanjutan 2014 yang dipublikasikan Maret 2015, disebutkan sepanjang tahun lalu Wika menyalurkan dana Rp10,4 miliar untuk menjalankan kegiatan CSR dan PKBL. Sebelumnya, dalam Laporan Tahunan Program PKBL 2014, yang diterbitkan Februari 2015, disebutkan sepanjang 2014 perusahaan yang menangani 90an proyek di seluruh Indonesia itu telah menyalurkan dana Program Kemitraan berupa pinjaman usaha sebesar Rp28,54 miliar kepada 198 mitra binaan. Wika juga tiga kali mengikutsertakan mitra binaan dalam pameran pengembangan produk dengan anggaran Rp0,95 miliar. Adapun penyaluran sinergi dengan BUMN lain sebesar Rp25,72 miliar dan sisa dana Bina Lingkungan tahun sebelumnya sebesar Rp205 juta. Sementara itu, Dirut PT Aneka Tambang (Antam) Tbk Tato Miraza juga menyampaikan komitmen perusahaan yang dipimpinnya terhadap program pemberdayaan masyarakat. Di tengah menurunnya kinerja korporasi akibat menurunnya harga komoditas dunia, sepanjang 2014 Antam menyalurkan total dana PKBL dan community development sebesar Rp147,72 miliar. “Hal ini merupakan bukti komitmen Antam terhadap pemberdayaan serta pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar daerah operasi,” kata Tato. Pertamina dan kelompok usahanya yang bergerak di bidang energi dan petrokimia juga memiliki kegiatan CSR

36


antarafoto.com

CSR UNTUK LINGKUNGAN: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meremajakan taman-taman di kawasan Ibukota dengan menggandeng pihak swasta melalui mekanisme corporate social responsibility atau CSR.

yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan lingkungan.

Menciptakan kantung kesejahteraan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dirjen PKP) Johozua Max Yoltuwu optimistis komitmen kuat pemerintah yang disinergikan dengan kiprah BUMN melalui program CSR dan potensi desa akan membuat masyarakat perdesaan maju dan sejahtera. “Bayangkan, ada komitmen kuat dari pemerintah pusat dengan mencairkan dana desa dan mentransfernya melalui kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Ada juga program CSR perusahaan

BUMN dan potensi besar perdesaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jika itu disinergikan untuk membangun kawasan perdesaan terpadu sesuai potensinya, itu akan benar-benar dapat memajukan desa dan menyejahterakan masyarakatnya. Jumlah desa tertinggal akan terus berkurang dan desa mandiri makin bertambah,” kata pria yang akrab disapa Max itu. Menurut Max, pemerintah tidak mungkin dapat sendirian dalam upaya membangun kawasan perdesaan guna memajukan desa dan menyejahterakan masyarakatnya. Perusahaan BUMN dan swasta lainnya juga tidak mungkin dapat sendirian melakukan hal yang sama. Apalagi fokus utama perusahaan tentu-

nya mencari profit sehingga memiliki dana memadai untuk tetap eksis, termasuk melaksanakan kegiatan CSR. “Di sinilah pentingnya sinergi untuk menyatukan gerak sehingga lebih terkoordinasi. Dengan begitu, tidak terjadi duplikasi atau konsentrasi perhatian dan kegiatan di suatu tempat dan pengabaian di tempat lainnya,” ujar Max yang tengah menyiapkan desertasi doktoral ilmu pemerintahan di Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat. Dia yakin sinergi membangun kawasan perdesaan antara pemerintah dan swasta dapat terlaksana dengan baik karena kedua pihak memiliki kesamaan tujuan, yakni memajukan daerah, menjaga lingkungan, dan menyejahterakan masyarakatnya. Berkaitan dengan bersinergi itu, perusahaan BUMN dapat mengambil peran yang bisa mereka lakukan melalui program CSR di wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan jangkauan operasional mereka. Kegiatan CSR BUMN itu diselaraskan sebagai partisipasi korporasi menunjang program pembangunan kawasan perdesaan guna menciptakan desa-desa mandiri sesuai dengan potensi yang ada. Adapun daerah-daerah di luar jangkauan CSR perusahaan BUMN sepenuhnya digarap oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah disusun. Max optimistis sinergi tersebut akan menciptakan kawasan perdesaan yang mandiri, maju, dan menyejahterakan masyarakatnya. Melihat sumber dana dan potensinya yang begitu besar, rasanya tidak ada alasan kawasan perdesaan sebagai “wilayah pinggiran” tidak bisa maju. Kuncinya, pemerintah dan segenap pemangku kepentingan menyatukan visi dan gerak langkah di lapangan untuk sungguh-sungguh memajukan desa dan membangun kawasan perdesaan yang memiliki interkoneksi dan saling menguatkan di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kawasan perdesaan yang kuat dan maju itu akan menjadi kantung-kantung kemakmuran yang tentunya membawa dampak positif bagi dunia usaha. Pada akhirnya, itu semua akan menguatkan Indonesia Raya yang maju dan berjaya.

Kondisi Perdesaan Berdasarkan Podes 2014 BPS

Dalam 10 tahun terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaksanakan pendataan potensi desa (Podes). Pendataan terbaru dilaksanakan pada April 2014 yang hasilnya dipublikasikan pada Februari 2015. Berikut ikhtisar hasil Podes 2014 yang diselenggarakan BPS itu: Jumlah wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa: 82.190 •

73.709 desa.

•

8.412 kelurahan.

•

69 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT).

Jumlah kecamatan: 7.074 Jumlah kabupaten/kota: 511 Sebelumnya, jumlah desa/kelurahan meningkat dari 75.410 pada Podes 2008 menjadi 78.609 pada Podes 2011. Jumlah kecamatan juga meningkat dari 6.425 pada 2008 menjadi 6.771 pada 2011. Pada periode yang sama, jumlah kabupaten bertambah dari 465 menjadi 597. Jumlah wilayah administrasi menurut keberadaaan infrastruktur: •

10.985 desa/kelurahan (13,37%) punya SD atau yang sederajat.

•

275 kecamatan (3,89%) tidak ada SLTP.

•

816 kecamatan (11,54%) tidak ada SLTA.

•

117 kecamatan (1,65%) tidak tersedia Puskesmas/Puskesmas Pembantu.

•

1.495 kecamatan (21,13%) tidak ada pasar berbangunan.

•

12.659 desa/kelurahan (15,40%) tidak teraliri listrik PLN.

•

31.387 desa/kelurahan (38,19%) punya penerangan di jalan utama desa.

•

12.636 desa/kelurahan (15,73%) dari 80.337 desa/kelurahan yang sarana transportasinya darat, kondisi jalannya tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun.

•

Terdapat 256 desa/kelurahan terdepan yang berbatasan langsung darat dengan wilayah negara lain:

•

•

60 desa/kelurahan di Nusa Tenggara Timur.

•

65 desa di Kalimantan Barat.

•

1 desa di Kalimantan Timur.

•

81 desa di Kalimantan Utara

•

49 desa di Papua.

Terdapat 313 desa/kelurahan di 17 provinsi yang berada di 77 dari 92 pulau kecil terluar yang tercantum dalam PP No.78/2005.

Indeks Kesulitan Geografis (IKG) desa berkisar 6,83 sampai 97,89. IKG merupakan indeks komposit tertimbang dengan skala 0–100 yang dihitung untuk setiap desa. Semakin besar indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi.

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS, edisi No. 23/02/Th. XVIII, 16 Februari 2015.


37

lingkungan

Regulasi Yang Mengatur Tentang CSR PELIBATAN perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan lingkungan sekitarnya telah berlangsung lama sebelum ada regulasi yang mewajibkannya. Selama itu, kalangan perusahaan menjalankan tanggung jawab moral sosial mereka dalam bentuk yang populer dengan sebutan pengembangan masyarakat atau community development. Lahirnya sejumlah regulasi kemudian mengubah kegiatan semacam itu dari semula bersifat moral menjadi kewajiban legal perusahaan untuk menunaikan tanggung jawab sosial atau yang dikenal dengan corporate social responsibility (CSR). Berikut beberapa regulasi yang mengatur tentang CSR.

Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)

Bab V Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pasal 74: Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan

38


yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 74: Ayat (1) Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya

alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

PP No.47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan PT Pasal 2: Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Penjelasan Pasal 3: Ayat (1) Yang dimaksud dengan “berdasarkan Undang-Undang” adalah undangundang beserta peraturan pelaksanaan undang-undang mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta etika menjalankan perusahaan, antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, badan usaha milik negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen.

UU No.19/2003 tentang BUMN

Pasal 3 Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

Pasal 88: BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

Pasal 5 Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.

Peraturan Menteri BUMN No.05/2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan

Pasal 6 Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Pasal 90: BUMN dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2: Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

Permen BUMN No.08/2013 tentang Perubahan Keempat atas Permeneg BUMN No.05/2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan

Pasal 1: 7. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN. 12. BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL. Pasal 9: Dana Program BL bersumber dari: Anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya, maksimal 2% dari laba bersih tahun sebelumnya, dan bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, besarannya ditetapkan tanpa memperhatikan prosentase tertentu dari laba bersih; Saldo dana Program BL yang berasal dari penyisihan sebagian laba BUMN yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2012; Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program BL yang tersisa dari dana Program BL tahun sebelumnya, apabila ada. Pasal 11 Dana Program BL: Dana Program BL yang tersedia setiap tahun terdiri dari saldo kas awal tahun, biaya yang dialokasikan, pendapatan bunga jasa giro dan/atau deposito yang terealisir serta pendapatan lainnya. Apabila pada akhir tahun terdapat sisa kas dana Program BL BUMN Pembina dan BUMN Peduli, maka sisa kas ttersebut menjadi saldo kas awal tahun dana Program BL tahun berikutnya. Ruang lingkup Program BL BUMN Pembina: • Bantuan korban bencana alam; • Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan; • Bantuan peningkatan kesehatan • Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum; • Bantuan sarana ibadah; • Bantuan pelestarian alam; • Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.


39

lingkungan

Sekilas Profil Kegiatan CSR BUMN Berikut profil singkat kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) tiga perusahaan BUMN bidang energi, pertambangan mineral, dan kontraktor EPC (engineering, procurement, dan construction).

pertaminafoundation.org

Pertamina Sobat Bumi Bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) diwujudkan dalam program pelibatan dan pengembangan masyarakat atau community involvement and development (CID) di bawah payung Pertamina Sobat Bumi. Untuk mengefektifkan CSR, Pertamina punya lima kriteria yang mewadahi kepentingan pemerintah, komunitas, dan perusahaan. Kelima kriteria itu ialah: bermanfaat, berkelanjutan, dekat wilayah operasi, publikasi, dan mendukung program pemeringkatan (Proper) perusahaan ramah lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program CID Pertamina bertumpu pada empat pilar, yakni pengembangan green village (pemberdayaan ekonomi masyarakat), Pertamina Sehati (kesehatan), Bright With Pertamina (pendi-

40


dikan), dan ecopreneurship. Pengembangan green village antara lain pemanfaatan lahan tidak terpakai/ kritis, kampanye hemat energi dan pemanfaatan energi ramah lingkungan untuk kegiatan produksi, kampanye tabungan pohon untuk penghijauan, pembinaan usaha mikro/koperasi dalam pengelolaan limbah, penguatan program pengolahan limbah untuk bioenergi di desa binaan, dan pengembangan usaha produksi bioethanol sebagai konversi energi migas. Pertamina Sehati mencakup pengembangan makanan sehat dan organik, perbaikan sanitasi, dan kampanye lingkungan dan perilaku sehat. Bright With Pertamina antara lain peningkatan kompetensi guru, modul tematik, dan pelatihan teknis; pendidikan sadar lingkungan bagi generasi muda, dan lomba inovasi teknologi hijau.

Kegiatan ecopreneurship meliputi pelatihan kewirausahaan, pengembangan wirausaha muda, dan pengembangan usaha kecil. Secara umum, kegiatan CSR Pertamina meliputi empat bidang, yakni pemberdayaan kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Kegiatan pemberdayaan antara lain berupa peningkatan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, jembatan, fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), dan sarana air bersih. Dilakukan juga kegiatan penanganan bencana alam, termasuk kegiatan prabencana berupa seperti pelatihan dan workshop, tanggap darurat, dan rehabilitasi pascabencana. Kegiatan bidang pendidikan antara lain pemberian beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa dan renovasi gedung SD dan pembangunan fasilitas penunjang bagi perguruan tinggi. Di bidang kesehatan, dilakukan operasi bibir sumbing, pemeriksaan dan perawatan gigi dan telinga, bantuan inkubator bayi, operasi jantung anak, dan bantuan ambulans di daerah terpencil. CSR bidang lingkungan antara lain berupa penghijauan, bantuan bor biopori, uji emisi gas buang kendaraan bermotor, dan rehabilitasi hutan mangrove.

CSR Execellence Antam Perseroan menyusun kegiatan CSR berdasarkan Rencana Induk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Master Plan CSR) 2015-2019 yang pelaksanaannya dipantau oleh Direktorat Umum dan CSR. Rencana induk yang disusun untuk mencapai CSR Exellence itu menggariskan dua strategi CSR. Pertama, memenuhi kewajiban hukum dalam mengelola dampak positif dan negatif dari eksplorasi, konstruksi, operasi, hingga penu-

humas antam

tupan tambang dan pascapenambangan. Kedua, melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders inclusivity) yang disesuaikan dengan kemampuan Perseroan. Di lapangan, pelibatan masyarakat dalam antara lain dilakukan dalam forum musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) hingga tingkat kecamatan. Forum yang melibatkan unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan Antam inilah yang kemudian memutuskan kegiatan CSR yang akan dijalankan. CSR dijalankan melalui program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) dan pengembangan masyarakat atau community development (Comdev). Program Kemitraan dijalankan dengan basis penguatan ekonomi lokal berupa pemberian bantuan dana pinjaman bergulir untuk usaha mikro dan kecil (UMK). Pemberian dana ini dibarengi pembinaan, termasuk pelatihan manajemen usaha dan promosi. Dana ini disalurkan langsung atau bekerja sama dengan pihak lain. Realisasi penyaluran pinjaman pada 2012 mencapai Rp90 miliar. Adapun program Bina Lingkungan dan Comdev antara lain meliputi penyediaan sarana/prasarana umum, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, sarana ibadah dan kegiatan keagamaan, pelestarian alam, bencana alam, pelestarian budaya, dan bantuan di bidang sosial budaya lainnya. Perseroan menyi-

sihkan 2% laba Perseroan untuk dana program BL. Total realisasi dana BL pada 2012 sebesar Rp45 miliar dan dana Comdev Rp152 miliar. Tahun berikutnya, dana Comdev dianggarkan Rp152 miliar, Kemitraan Rp20,3 miliar, dan BL Rp29,9 miliar. Sementara itu, dalam Laporan Keberlanjutan 2014, disebutkan sepanjang tahun lalu, Perseroan menyalurkan total dana Program Kemitraan, Bina Lingkungan, dan Comdev sebesar Rp147,72 miliar. Perusahaan tambang mineral ini memiliki tiga kelompok produk utama, yakni produk mineral dan mineral olahan berupa bijih nikel, feronikel, emas, perak, dan bijih bauksit. Dua produk lainnya ialah jasa pemurnian logam mulia (emas dan perak) dan jasa eksplorasi pertambangan (geomin). Daerah operasi Antam tersebar di 13 lokasi di seluruh Indonesia.

CSR Wika dalam Spirit Inovasi PT Wijaya Karya (persero) Tbk atau dikenal dengan Wika mewujudkan tanggung jawab sosialnya dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan berupa penyaluran dana pinjaman bergulir kepada mitra binaan. Adapun Bina Lingkungan berupa bantuan yang sifatnya hibah dalam bentuk dana atau kegiatan lain. Masyarakat dan lingkungan sekitar wilayah operasi perusahaan kontraktor EPC (engineering, procurement, dan construction) ini menjadi prioritas utama kegiatan PKBL. Pada 2014, Perseroan menyalurkan dana Program Kemitraan Rp28,54 miliar kepada 198 mitra binaan dan mengikutsertakan mereka dalam tiga kali pameran pengembangan produk dengan biaya Rp0,95 miliar. Pada periode yang sama, disalurkan dana Bina Lingkungan Rp205 juta dan dana sinergi dengan BUMN lain Rp25,72 miliar. Dalam Laporan Tahunan PKBL 2014 yang dipublikasikan Februari 2015, disebutkan program kemitraan Wika difokuskan pada dua sektor, yakni per-

dagangan dan jasa. Di sektor jasa, dana pinjaman modal usaha disalurkan kepada 188 mandor pekerja konstruksi di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Lampung, KalBar, Kalimantan Timur, NTB, dan Sulawesi Utara. Mereka juga diberi bantuan pendidikan, pelatihan, dan magang untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan, manajemen, dan ketrampilan produksi. Di sektor perdagangan, Wika menyalurkan pinjaman modal usaha kepada delapan mitra binaan dari kalangan pengrajin batik, perajin kulit, penjual pupuk dan pestisida serta pemilik warung sembako. Mereka tersebar di DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara itu, dalam Laporan Keberlanjutan 2014 yang dipublikasikan Maret 2015, disebutkan tahun lalu Wika menyalurkan dana CSR Rp10,45 miliar untuk membiayai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana alam, penyediaan sarana dan prasarana umum, termasuk sarana ibadah, pelestarian alam, dan pemberdayaan masyarakat. Pada 2014, perusahaan bermotto “Spirit of Innovation” ini juga mengembangkan Kampung Binaan baru di daerah Cibunian Kecamatan Pamijahan, Bogor, Jawa Barat. Kegiatannya antara lain pengembangan hutan kayu sengon, penanaman komoditas holtikultura (tomat, jagung, cabai, dan terung) sebagai tanaman sela sengon, pembuatan kebun bibit sengon, pembuatan pupuk organik, budidaya kambing bergilir, dan budidaya kapulaga untuk memproduksi minyak atsiri.

wika.co.id


41

peraturan

PP 47/2015

Memangku Desa Adat dalam Buaian NKRI Negara tidak ingin dicap tidak tahu atau lupa adat. Desa dan desa adat yang sudah ada sejak ratusan tahun silam mendapatkan pengakuan dan pengukuhan hukum guna mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

L

42


TUGAS PENDAMPINGAN DESA

torial,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar pada pertengahan bulan lalu. Menteri Marwan menjelaskan, secara faktual, kesatuan masyarakat hukum adat telah ada dan hidup di Indonesia. Dia kemudian memaparkan nama-nama seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Tana Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku. Terkait dengan desa adat, dalam PP 47/2015 diatur ketentuan mengenai perubahan status Desa menjadi menjadi Desa Adat. Ketentuan hasil revisi tersebut memungkinkan kesatuan desa adat, yang selama ini secara administratif “dipaksa” mengubah namanya menjadi Desa, dapat kembali memakai nama Desa Adat. Sebelumnya, PP 43/2014 hanya membatasi perubahan status Desa meliputi: a. Desa menjadi kelurahan; b. Kelurahan menjadi Desa; dan c. Desa adat menjadi Desa.

Jihad dan makar konstitusi

tjuputography.wordpress.com

Desa Adat Wae Rebo, Ruteng Flores NTT

BUNYI Pasal 4 Undang-undang No.6/2014 tentang Desa sangat menegaskan komitmen negara yang tidak lupa kacang akan kulitnya. Poin a Pasal tersebut menyebutkan pengaturan desa dalam UU dan peraturan pelaksana turunannya dimaksudkan untuk: “Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Selanjutnya Pasal 4 poin c menambahkan, “melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.” Lalu, di poin terakhir (i) ditegaskan tujuan “memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.” Sebagai tindak lanjut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.47/2015 tentang Perubahan Atas PP No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa. Keluarnya PP re-

visi yang diundangkan pada 30 Juni 2015 tersebut dimaksudkan antara lain untuk mengoptimalkan pelaksanaan UU yang disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Januari 2014 itu. “Saya optimis dengan terbitnya PP 47/2015 ini akan makin memperkokoh asas kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, khususnya desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara prinsip genealogis dan prinsip teri-

Menteri Marwan yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengingatkan pengakuan atas desa adat itu tidak dimaksudkan untuk mereduksi kekuasaan dan legitimasi negara. Sebaliknya, pengakuan itu sebagai upaya untuk makin mengokohkan desa adat sebagai elemen perekat bangsa yang beragam ini. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Marwan yang sebelum jadi menteri sempat ngantor di Senayan sebagai legislator sejak 2004. Dia menjelaskan, dengan makin kokohnya kedudukan desa adat, hak desa adat dalam mengelola kekayaan alam di wilayahnya juga semakin kuat. Marwan pun merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Februari 2015 terkait dengan pembatalan UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air ka-

rena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Pembatalan UU tersebut sebagai buah dari “jihad konstitusi” yang ditempuh PP Muhmmadiyah pimpinan Dien Syamsuddin. Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa “terkait hak ulayat masyarakat hukum adat yang masih hidup atas sumber daya air diakui, sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945″. “Terbitnya PP 47/2015 ini tentunya harus dijadikan momentum untuk memperhatikan eksistensi desa adat dan hak ulayatnya yang selama ini seringkali diabaikan oleh kepentingan komersial dalam pengelolaan sumber daya alam,” imbuh Marwan. Merujuk pada semangat yang diusung UU Desa dan PP47/2015, Marwan berharap masyarakat desa adat dan desa pada umumnya ikut merasakan hasil kekayaan sumber daya alam yang ada di wilayah mereka sendiri. Mereka menjadi subjek, bukan objek pembangunan di desa-desa yang tengah digencarkan pemerintahan Presiden Jokowi sebagai salah satu program prioritas Nawa Cita. “Jangan sampai hanya pemilik modal yang menikmati hasilnya, sedangkan masyarakat desa adat kemudian menanggung dampak buruk akibat eksploitasi yang tidak melestarikan lingkungan, meminggirkan hak dan kepentingan masyarakat setempat, dan mengabaikan kearifan lokal.” Pengukuhan keberadaan desa adat diharapkan membuat masyarakatnya sejahtera dengan memberdayakan mereka agar mampu memanfaatkan sumber daya alam di atas tanah warisan leluhur yang turun-temurun selama ratusan tahun. Untuk itu, dibutuhkan komitmen dan tindakan nyata para pemangku kepentingan terkait, khususnya pemerintah pusat dan daerah, untuk lebih arif dalam memberikan izin-izin kegiatan industri yang bersinggungan dengan wilayah desa adat. Pengabaian terhadap desa adat dan hak ulayat mereka sama artinya dengan pengingkaran terhadap amanah Konstitusi dan UU. Dan, jika terjadi, tindakan seperti itu dapat dikategorikan sebagai makar.


43

peraturan

Sekilas Tentang Tanah Bengkok

POIN-POIN PENTING PP DESA

Tanah bengkok ialah lahan garapan milik desa dalam sistem agraria yang dipraktik-

PP No.47/2015 tentang Perubahan atas PP No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU

kan di Pulau Jawa. Desa-desa di Pulau Jawa dipimpin oleh seorang lurah –yang dalam

No. 6/2014 tentang Desa.

pengertian sistem pemerintahan saat ini disebut kepala desa. Secara tradisional, kepala Pasal 1 ayat (1):

desa di Jawa tidak digaji dan hanya mendapatkan tanah bengkok. antarafoto.com

Tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

nya.

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasar-

Kembalinya tanah bengkok

Berdasarkan penggunaannya, tanah bengkok meliputi: •

Tanah lungguh yang menjadi hak pamong desa untuk menggarapnya sebagai kompensasi gaji yang tidak mereka terima.

•

Tanah kas desa yang dikelola oleh pamong desa aktif untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan desa.

•

Tanah pengarem-arem yang menjadi hak pensiunan pamong desa untuk digarap sebagai jaminan hari tua. Apabila ia meninggal tanah ini dikembalikan pengelolaanya kepada pihak desa.

Pengaturan mengenai tanah bengkok tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.4/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Pada Pasal 1 angka 10 Permendagri 4/2007 menyebutkan bahwa tanah bengkok merupakan salah satu tanah milik Desa, selain kuburan dan titisara. Selanjutnya, Pasal 15 Permendagri 4/2007 menggariskan: •

Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.

•

Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

•

Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.

•

Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

•

Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/ Walikota dan Gubernur.

Diolah dari berbagai sumber.

44

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut

desa. Tanah tersebut hanya boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelola-


PP No. 47/2015 juga mengembalikan fungsi semula status tanah bengkok di desa. Hal ini pula yang membuat Menteri Marwan sumringah menyambut diterbitkannya PP tersebut. Maklum, politisi yang telah tiga periode terpilih melenggang ke Senayan itu turut getol memperjuangkannya. “Saya selama ini termasuk yang berjuang keras mengupayakan agar status tanah bengkok dikembalikan pada posisi semula, yakni tidak termasuk sebagai sumber pendapatan desa yang masuk dalam APB Desa, tetapi dikelola oleh kepala desa dan perangkatnya seperti sebelumnya,” ujar mantan Ketua Fraksi PKB DPR itu seperti dikutip antaranews.com, Senin (13/7/2015). Pengaturan mengenai tanah bengkok itu dimasukkan dalam Pasal 100 PP No.47/2015 yang mengatur tentang belanja desa. Pasal 100 yang semula dalam PP No.43/2014 hanya satu ayat berisi dua poin (a dan b), ditambah menjadi empat ayat dalam PP No.47/2015. Tiga ayat tambahan itu mengatur tentang status tanah bengkok. (Lihat: Poin-poin Penting PP Desa) Dia menekankan agar pengelolaan tanah bengkok untuk mendambah penghasilan kepala desa dan perangkatnya itu menjadi insentif pemacu semangat melayani masyarakat. Dengan insentif tersebut, kepala desa dan perangkatnya terpacu untuk mempersembahkan kinerja terbaik dalam memberdayakan dan

menyejahterakan masyarakat. “PP 47/2015 ini menunjukkan bukti nyata bahwa Pemerintahan Jokowi-JK sangat peduli terhadap kesejahteraan aparatur desa, sekaligus hal ini juga menjadi stimulan bagi aparatur desa untuk lebih semangat dan lebih keras kerjanya dalam membangun desanya,” jelas dia. Marwan meminta kepada daerah kepala daerah segera menerbitkan peraturan bupati/wali kota tentang pengelolaan tanah bengkok. Dengan begitu, ada aturan jelas yang dapat menjadi pegangan bagi kepala desa dan perangkatnya terkait pengelolaan tanah bengkok. “Saya minta teman-teman bupati dan wali kota agar segera merespon PP 47/2015 ini, secepatnya dengan menerbitkan peraturan tentang pengelolaan tanah bengkok. Berapa persen dari hasil pengelolaan tanah bengkok untuk tambahan tunjangan aparatur desa di luar yang ditetapkan dalam APB Desa. Berapa persen untuk alokasi lainnya yang strategis bagi desa. Jadi, yang penting segera ada pedoman jelas terkait pengelolaan tanah bengkok ini.” Tentu saja, pengelolaan tanah bengkok harus dilandasi niat tulus dan lurus dalam bekerja melayani masyarakat. Dengan begitu, tanah bengkok tidak dijadikan sebagai tujuan yang diperebutkan atau jadi bacakan. Tujuan akhirnya ialah kemajuan desa untuk kesejahteraan masyarakatnya, bukan semata-mata kesejahteraan kepala desa dan perangkatnya.

kan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 20: Perubahan status Desa meliputi: a. Desa menjadi kelurahan; b. Kelurahan menjadi Desa; c. Desa adat menjadi Desa; dan d.

Desa menjadi Desa adat.

Pasal 100: Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan: paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk: •

penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;

•

operasional pemerintahan Desa;

•

tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan

•

insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain. Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati/wali kota.

Sumber: PP No.47/2015 sebagaimana dipublikasikan di www.setneg.go.id


45

opini

Penguatan Ekonomi Perdesaan dan Pembentukan BUMDes

B 46


BADAN usaha milik desa atau dikenal dengan sebutan BUMDes merupakan wadah usaha desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-royongan antara pemerintah desa dan masyarakat guna mengembangkan aset-aset lokal untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. Undang-undang (UU) No.6/2014 Tentang Desa memberikan payung hukum bagi pembentukan BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. UU yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 Januari 2014 itu punya spirit kuat untuk mendorong pemerintah desa bersama masyarakatnya mendirikan BUMDes. Hal ini terkait dengan posisi dan peran penting desa sebagai subjek pembangunan yang secara emansipatoris memiliki fungsi pemenuhan pelayanan dasar kepada warga. Selain itu, memiliki fungsi menggerakkan pengelolaan aset-aset ekonomi lokal, termasuk potensi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Pembentukan BUMDes diharapkan mampu mendorong tumbuhnya sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif berdasarkan atas azas gotong royong dan kekeluargaan. Namun demikian dalam implementasinya pengembangan BUMDes masih menghadapi sejumlah kendala. Sdikitnya ada lima faktor yang menjadi penghambat pengembangan BUMDes.

Pertama, penataan kelembagaan desa belum berjalan secara maksimal. Akibatnya, BUMDes belum dilembagakan dalam format pemerintahan dan perekonomian desa. Kedua, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di desa untuk mengelola dan mengembangkan BUMDes yang akuntabel dan berkinerja baik. Ketiga, rendahnya inisiatif lokal untuk menggerakkan potensi ekonomi setempat bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga desa. Keempat, belum berkembangnya proses konsolidasi dan kerja sama antarpihak terkait untuk mewujudkan BUMDes sebagai patron ekonomi yang berperan memajukan ekonomi kerakyatan. Kelima, kurangnya responsivitas Pemda untuk menjadikan BUMDes sebagai program unggulan guna memberdayakan desa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Karakteristik BUMDes BUMDes merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan dua karakteristik utama. Pertama, BUMDes digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan bentuk public and community partnership atau kemitraan antara pemerintah desa sebagai sektor publik dengan masyarakat setempat. Kedua, BUMDes lebih inklusif dibandingkan dengan koperasi, usaha pribadi maupun usaha

UU No.6/2014 tentang Desa BAB X: BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 87: (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 88: (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa. (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 89: Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: a. pengembangan usaha; dan b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 90: Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan: a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan; b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

kelompok masyarakat yang bekerja di ranah desa. Koperasi memang inklusif bagi anggotanya, baik di tingkat desa maupun tingkat yang lebih luas. Meski begitu, koperasi tetap dipandang eksklusif karena terbatas hanya untuk anggota dan memperjuangkan kesejahteraan para anggotanya. Berdasarkan Pasal 87 ayat (3) UU No.6/2014 Tentang Desa, BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, BUMDes dapat menjalankan pelbagai usaha, mulai dari jasa, keuangan mikro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Sebagai contoh, BUMDes bisa membentuk unit usaha yang bergerak dalam keuangan mikro dengan mengacu pada UU No.1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan UU terkait, termasuk ketentuan yang diga-

riskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan aktivitas usahanya BUMDes dapat digolongkan kedalam empat tipe. Pertama, BUMDes bertipe melayani (serving), yakni menjalankan bisnis sosial yang melayani. Dalam hal ini, BUMDes beroperasi untuk memberikan pelayanan publik sekaligus memperoleh keuntungan finansial dari kegiatan tersebut. Usaha ini memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, seperti usaha air minum desa dan usaha listrik desa. Kedua, BUMDes bertipe perbankan (banking). BUMDes ini menjalankan bisnis di bidang keuangan, seperti bank desa atau lembaga perkreditan desa. Modalnya berasal dari ADD, PADes, tabungan masyarakat, dan dukungan dari pemerintah. Bisnis uang desa ini mengandung aspek sosial dan ekonomi. Bisnis sosial artinya bank desa merupakan proteksi sosial terhadap warga desa, terutama kelompok warga, termasuk perempuan, yang rentan dari jeratan para rentenir. Bisnis ekonomi artinya bank desa berfungsi untuk mendukung permodalan usahausaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku ekonomi di desa. Ketiga, BUMDes bertipe penyewaan (renting). BUMDes ini menjalankan bisnis penyewaan barang-barang, seperti perangkat pesta, traktor, alat transportasi, dan ruko. Bisnis penyewaan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh pendapatan desa. Keempat, BUMDes bertipe perantara (brokering). BUMDes ini berperan sebagai lembaga perantara, seperti jasa pelayanan kepada warga maupun usaha-usaha masyarakat. Misalnya, jasa pembayaran listrik dan penyediaan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat. BUMDes juga bisa membangun jaringan dengan pihak ketiga untuk memasarkan produk-produk lokal secara lebih luas. Berdasarkan potensi dan peluang usaha yang ada di desa atau kawasan perdesaan setempat, pemerintah desa bersama masyarakat dapat menentukan tipe BUMDes seperti apa yang mereka bentuk. Apapun pilihan bidang usaha yang dijalankan, kehadiran BUMDes diyakini dapat mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya manusia dan alam yang ada guna memajukan desa bagi sebesar-besarnya kemakuran dan kesejahteraan masyarakatnya. (Disarikan dari: cibiruwetan.desa.id)

Hadian Supriatna Ketua LPMD Desa Cibiruwetan, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

*Penulis aktif sebagai anggota Divisi Advokasi Kebijakan Publik Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) dan Dewan Pakar IPPMI Cabang Kabupaten Bandung.


47

wawancara

Kerja All Out dan Ikhlas Saja...

Anwar Sanusi

I

“Ini bukan tantangan yang berat, melainkan maha berat,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi. Di tengah jadwalnya yang sangat padat, Anwar baru dua bulanan menduduki jabatan sekjen itu meluangkan waktu menerima tim redaksi majalah Ayo ke Desa. Sebelumnya, tiga kali rencana wawancara itu batal lantaran tiba-tiba ada agenda penting dadakan yang tidak dapat dia tunda, apalagi sampai dibatalkan. Sore itu, wajahnya memantulkan sedikit kelelahan tubuhnya. Selain tengah menjalani puasa sunnah hari Kamis, agenda yang padat sejak pagi tampaknya lebih membuatnya terlihat letih. Seusai wawancara pun, pria kelahiran Ponorogo, Jawa Timur, itu harus bergegas meluncur dari Kantor Kemendes PDTT di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, ke Gedung Kemendes PDTT di Jalan Abdul Muis, Tanah Abang, Jakarta Pusat. “Saya sudah di kantor sejak jam setengah delapan pagi dan baru pulang jam sembilanan malam,” katanya bersemangat. Apa saja yang dia kerjakan? Apa tantangan maha berat yang dihadapi kementerian baru tempat meleburnya tiga unsur

kelembagaan yang berbeda itu? Bagaimana pula jajaran kesekjenan Kemendes PDTT berperan dalam menghadapi tantangan yang dikatakannya maha berat itu? Doktor kebijakan publik National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) Jepang itu menyampaikan jawabannnya dalam wawancara dengan Tri J Sukaryana, Nurcholis MA Basyari, dan Stenly Masansony dari majalah Ayo ke Desa. Berikut petikan wawancara tim redaksi majalah Ayo ke Desa dengan Sekjen Kemendes PDTT itu. Apa tugas pokok dan fungsi atau tupoksi yang diamanatkan kepada Anda dan jajaran Sekretariat Jenderal di kementerian “baru” ini? Dalam kesekjenan itu kami sebagai supporting unit. Artinya, kita sebagai unit yang memberikan dukungan bagi linilini pelaksanaan tugas-tugas yang ada di jajaran Kementerian Desai. Tugas lini itu kan tugas yang memang menjadi urusan pokok dari kementerian. Yakni, tentang desa, terus tentang pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Itulah yang menjadi bagian tugas kita bagaimana bisa memberikan dukungan manajemen yang bagus. Kalau kita berbicara manajemen, lingkupnya apa? Ya mulai, katakanlah, dari perencanaan, kemudian pelaksanaan tugas, terus yang ketiga monitoring dan evaluasi. Itu yang menjadi wilayah utama dari kesekjenan. Apa langkah yang menjadi prioritas dalam menjalankan tupoksi itu? Kementerian kita ini kan kementerian baru, yakni kementerian yang memang merupakan satu proses integrasi antara unsur atau urusan desa, urusan transmigrasi, dan pembangunan daerah tertinggal. Sehingga, hal pertama yang harus kita lakukan ialah konsolidasi struktur. Konsolidasi struktur itu kita wujudkan bagaimana kita bisa mendesain sebuah struktur organisasi yang memang betulbetul sesuai dengan kebutuhan. Satu struktur yang right sizing. Itu pertama yang kita lakukan dan kita akhirnya se-

karang sudah punya struktur yang lengkap. Artinya mulai dari level yang paling tinggi pimpinan organisasi sampai kepada tingkat unit organisasi yang terendah. Yang kedua yang kita lakukan itu adalah konsolidasi program. Konsolidasi program yang sebelumnya tersebar, yakni program-program yang ada di PDT (Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal di kabinet sebelumnya), program-program yang ada di Transmigrasi (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi), program-program yang ada di Desa (Ditjen Pembangunan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri). Memang kalau kita lihat dalam RPJMN, itu kan berbeda-beda wadahnya dan inilah yang harus kita konsolidasikan. Artinya, konsolidasi itu akhirnya akan menopang program-program dan kegiatan yang ada agar ada hubungan konektivitas yang jelas dengan visi kementerian. Itu berarti kita harus memetakan kira-kira program-programnya apa saja sih? Nah, akhirnya keluarlah programprogram dari unit-unit kerja eselon 1. Kemudian, kita petakan kegiatan-kegiatannya. Karena, program itu kan kita turunkan kedalam kegiatan. Jadi, kegiatan itu harus betul-betul mencerminkan program berikut indikator kinerjanya. Inilah yang juga merupakan bagian (tupoksi) kita yang memang butuh waktu (untuk mencapai hasil). Yang ketiga, saya katakan adalah konsolidasi personal. Ini bukan hal yang gampang. Kita ini kan datang dari berbagai penjuru mata angin. Saya katakan penjuru mata angin karena memang selain kita dari tiga kementerian tadi kita juga menampung orang-orang yang memang ingin mendedikasikan diri, mendarmabaktikan hidupnya untuk berkarya di kementerian ini. Nah, dengan berbagai latar belakang pengalaman dan

ditjen pkp/Stenly Masansony

48



49

wawancara juga pekerjaan, tentunya ketika menyatu dalam satu wadah baru, yakni Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, kita perlu melakukan penyamaan frekuensi. Penyamaan frekuensi ini penting. Artinya apa? Mereka ini harus kita bangun kesepahaman yang sama. Karena apa? Kalau tidak, ini akan rusak iramanya. Orang mungkin kan ada yang iramanya jaz, yang satunya rock, yang satunya dangdut. Nah, inilah tugas kesekjenan untuk melakukan ini (penyamaan frekuensi). Caranya bagaimana? Kami sedang dalam proses bagaimana membangun kultur, budaya yang sama. Budaya yang sama bisa dibangun apabila mereka ini memiliki impian yang sama dalam bentuk visi. Visi dan misi itu adalah impian organisasi yang akan dituju. Dan yang tidak kalah penting dalam rangka menjalankan tugas untuk mencapai visi dan misi itu, diperlukan adanya values, nilai-nilai organisasi. Inilah yang bersama-sama akan kita junjung tinggi menjadi sebuah nilai organisasi kementerian. Ini yang kita belum mendefinisikannya. Jadi, values bersama itu masih belum dirumuskan? Inilah yang harus kita bangun kesepahaman yang namanya nilai-nilai tersebut. Mungkin saja values orang kan beda karena background yang berbedabeda pula. Itu yang menjadi agenda utama diawal Kementerian ini berdiri, yang membutuhkan waktu cukup lama untuk menyelesaikannnya? Iya. Sebetulnya sampai sekarangpun juga belum selesai kalau dilihat dari sisi konsolidasi personal. Konsolidasi personal belum, secara formal, struktur oke (sudah terbentuk/terisi), tapi yang namanya orang itu kan masih belum. Artinya, di situ kami butuh waktu untuk mereka pun pertama adalah menemu kenali, kira-kira nilai bersama apa yang bisa kita junjung tinggi. Perbedaan jelas hadir, tapi kan kita tidak akan memperbanyak perbedaan itu. Yang kita lihat adalah kira-kira kesamaan apa yang memang nanti bisa barengbareng kita gotong. Contohnya: apakah

50


mereka itu memiliki nilai sama, misalnya mengenai integritas. Samakah persepsi mereka tentang integritas? Kemudian yang katakanlah kita menjunjung tinggi nilai kualitas pekerjaan. Samakah mereka memiliki persepsi tentang kualitas pekerjaan? Ini kan yang menjadi pertanyaan utama. Jangan-jangan persepsi yang ada di teman-teman (bidang) Transmigrasi dengan teman-teman PDT dan temanteman Desa berbeda-beda. Dan itu sangat mungkin terjadi kan? Bukan mungkin, jelas terjadi. Hal yang paling utama dan paling berat itu ada di situ, yaitu menyamakan sebuah kultur yang sama. Membangun yang namanya culturset dan mindset yang sama itu paling susah.

ditjen pkp/Stenly Masansony

Kalau itu sudah ketemu, sebetulnya soal struktur dan lain sebagainya itu hanya sebuah alat. Tapi kalau sudah ada semacam culturset dan mindset yang satu, itu orang enggak perlu struktur yang sangat terinci sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Sekarang kan belum tahu. (Sekarang) ini kan masih harus kita katakan, misalnya, “ini.. ini lho yang harus dilakukan”. Sekarang ini memang dalam periode transisi. Transisi ini ibaratnya kalau kita dalam suatu penerbangan itu turbulensi. Nah, kalau kita tidak menemukan segala keseimbangan, pesawatnya juga akan susah terbang.

Konsolidasi personal itu tampaknya yang paling menantang. Apa tantangan terbesar yang harus diatasi? Tantangan yang paling besar adalah menurunkan ego, kemudian membangun mentalitas yang masih terkotak-kotak atau kalau dalam ilmu administrasi namanya silo mentality. Mentalitas kita itu adalah mentalitas yang masih terfragmentasi, terkotak-kotak. Ini orang dari PDT, orang dari Transmigrasi, ini dan ini. Padahal kan kita sudah satu, satu organisasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sehingga (ketika) orang dibuang kemana-mana, artinya dirotasi kemana-mana enggak jadi masalah. Tapi sekarang ini kita masih menjadi persoalan. Apa yang dilakukan untuk mengatasi mentalitas terkotak-kotak itu? Saya pertama melakukan rotasi tanpa kami memperhatikan pertimbangan like or dislike. Dalam rotasi pegawai itu, kami mencoba melakukan exchange. Artinya, orang yang di Transmigrasi saya tukar ke PDT, PDT saya tukar ke Desa, Desa saya tukar ke Transmigrasi. Ini sebagai sarana bagi mereka untuk membangun cohesiveness, kebersamaan ya. Kan lucu ya, kalau misalkan terjadi ketika ada pertanyaan begini: “anda kerja di mana?” Terus dijawab “di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi”. Kemudian, (hanya) karena kebetulan dia lama di Transmigrasi, saat ditanyai “bagaimana sih tentang desa”, lau dia jawab “wah saya enggak tahu Pak”. Ini terjadi seperti itu. Dan kadangkala repotnya enggak mau tahu. Padahal sebagai pegawai Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, dia seharusnya mengetahui paling tidak informasi yang paling umum (tentang desa dan unsur lain di Kementerian PDTT).

Selain rotasi, seperti tadi kita bicara soal menjaga kualitas, kami ke depan ini akan mengembangkan manajemen kinerja, manajemen berbasis kinerja. Setiap pimpinan unit kerja memiliki indikator kinerja yang jelas. Dan inilah sebagai pegangan kami untuk melakukan fungsi nanti penegakan reward and punishment. Ukurannya prestasi karyawan? Iya. Bukan berdasarkan pertimbangan suka dan tidak suka. Lalu? Dan yang ketiga adalah bagaimana membangun etos kerja yang tinggi. Saya lihat banyak laporan, sekarang itu masih cenderung bekerja asal-asalan, kadangkala bahkan juga dari sisi kedisiplinan juga masih relatif belum terbangun de-

Dalam mengevaluasi kinerja, kami memang masih menggunakan instrumen lama dan saya akan melakukan koreksi semua itu. Tapi kalau misalnya terkait dengan absensi, itu saya sudah cukup ketat. Artinya, kalau memang ada laporan mereka itu tidak masuk, ya saya minta untuk dikurangi tunjangan kinerjanya. Kita kan memberikan contohnya begini: saya datang 07.30, bahkan pulang itu kadang jam 9 atau 10 malam kan. Nah, kayak gitu saja, ada orang yang kerja jam 07.30 datang, jam 08.00 ngobrol sebentar kemudian hilang sampai pulang, insentif sama. Itu kan juga enggak adil kalu terjadi seperti itu. Setelah jam istirahat menghilang? Ya, tapi seketika jam 3 atau jam 4 datang lagi dia untuk absen akhir. Itu kelakuan

“Tantangan yang paling besar adalah menurunkan ego, kemudian membangun mentalitas yang masih terkotak-kotak atau kalau dalam ilmu administrasi namanya silo mentality. Mentalitas kita itu adalah mentalitas yang masih terfragmentasi, terkotakkotak. Ini orang dari PDT, Ini orang dari Transmigrasi, ini dan ini.”

Karena publik kan tahunya dia itu kerja kemendes PDTT, bukan begitu? Iya betul. Dia kan kerja di kementerian ini yang tugasnya mencakup Desa, PDT, dan Transmigrasi.

ngan baik. Ini kan tantangan. Jangan sampai, misalnya, kalau orang kerja –itu dulu kritik terhadap PNS- datang terus isi absen, lalu hilang kemudian masuk lagi. Nah, ini masih terjadi saya dengar seperti itu. Wah, ini enggak boleh seperti itu. Makanya, hal seperti itu harus dikurangi dengan itu tadi bahwa setiap orang harus ada target kinerjanya. Dan target kinerja itu baru tercapai kalau dia memang secara full time melakukan pekerjaannya. Bukan target kinerja yang asalasalan. Terlalu ringan, misalnya, kerja beberapa jam kemudian hilang (bolos).

Selain rotasi, langkah apalagi yang dilakukan?

Sudah ada evaluasi terhadap kinerja karyawan?

juga banyak yang seperti itu. Soal rotasi tadi, apa dasar yang Anda gunakan? Saya menjadi sekjen baru sekitar dua bulan setengah. Rotasi itu basis saya ketika mau fungsi staffing atau pengisian staf. Sebisa mungkin saya melakukan rotasi untuk penyegaran. Orang yang lama ternyata kan banyak sekali dalam satu unit kerja sudah puluhan tahun. Ada yang 14 tahun, 15 tahun. Inilah yang menurut saya harus kita rombak. Orang itu, kan ada semacam teorinya, lima tahun saja sudah bosan. Apalagi 14 tahun tanpa ada kenaikan karier yang jelas. Ini sangat tidak sehat menurut saya. Ini yang ke depan saya akan menggandeng para pakar atau praktisi pe-

ngembangan SDM untuk bareng-bareng membantu saya dalam rangka bagaimana kita memiliki sistim pengembangan SDM yang lebih solid. Artinya, ketika pertimbangan untuk (mengangkat pejabat) eselon 3, 4 itu kan masih mengandalkan Baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan). Ketika Baperjakat rapat, harus ada basis ukuran yang jelas. Ini lho prestasinya, ini lho tatakrama saat dia kerja, ini lho hukumannya. Inilah yang akan kita gunakan untuk mengukur seorang dapat promosi, dirotasi atau bahkan demosi atau kita turunkan (pankat/jabatannya) kalau memang dia melakukan kesalahan yang cukup fatal. Demosi bisa terjadi ya? Ya, demosi harus bisa terjadi dan basisnya jelas ukuran kinerja tadi. Ada upaya menggandeng kerja sama dengan universitas atau perguruan tinggi? Kami sudah menguatkan komunikasi pertama dengan LAN (Lembaga Administrasi Negara). Dengan Menpan (Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara) itu juga sudah, dengan BAKN (Badan Kepegawaian Nasional) juga sudah, bahkan juga dengan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Kita juga melakukan komunikasi dan mereka siap untuk mendukung itu. Artinya mendukung bagaimana kita ini memiliki postur organisasi yang diisi oleh SDM yang memiliki kualifikasi yang memang ditentukan oleh kebutuhan kerja, yakni SDM yang profesional. Omong–omong soal konsolidasi, secara administrasi sudah selesai semuanya? Ya, secara formal. Artinya kalau struktur sudah, program sudah. Manusia (per sonal) yang belum. Apakah Anda melihat ada semacam perasaan di kalangan pegawai dari unsur kementerian tertentu yang tampak masih kuat attachment-nya dengan kementerian induk sebelumnya? Enggak ada. Menurut saya, mereka ketika sudah masuk ke sini biasanya, menurut pengalaman saya, kalau sudah pindah pekerjaan itu ya okelah hu-


51

wawancara bungan personal masih ada. Tapi kalau hubungan kerja, misalnya, kayaknya sudah tidak. Justru harus kita syukuri (kalau attachment dengan lembaga sebelumnya masih ada). Syukur kalau mereka itu keluar baik–baik dari instansi induknya. Itu juga menambah kekuatan organisasi kita. Mereka masih tetap bisa membangun komunikasi, networking. Ke depan, tidak mungkin semua kita selesaikan oleh satu kementrian ini. Kita harus membangun jejaring kerja yang bagus, yang memang jejaring kerja yang saling menguntungkan. Artinya, background dari tiga unsur itu justru juga harus kita ambil sebagai hal yang positif? Ya betul. Jadi begini, kayak kultur orang PDT, kultur orang Desa, kultur orang Transmigrasi, ini kan harus kita cari titik temunya. Mana kultur–kultur konstruktif yang harus bisa kita teruskan, mana yang harus kita tinggalkan. Harus berani seperti itu. Dan ini caranya, kami akan mencoba mengumpulkan nanti para pejabat eselon 1, 2 bersama–sama kita melakukan retreat. Dua hari, mungkin kita ambil Jumat-Sabtu. Minggu pulang. Di situ kita bisa mendefinisikan visi dan misinya. Setelah itu, nanti tim akan bekerja (untuk merumuskan) sampai ketemu nilai–nilai (bersama yang harus diusung seluruh unsur Kemendes PDTT). Dan itu strategi yang akan kita sosialisasikan. Targetnya kapan? Targetnya tahun ini harus selesai. Jadi, tahun ini setelah saya mengejar–ngejar mereka untuk target penyerapan anggaran, yang ini (rumusan nilai-nilai bersama dan konsolidasi personal) jalan. Ini kan menghambat. Proses enggak jelas ini yang harus saya dobrak dulu, baru setelah itu saya nanti melakukan penataan personal. Dua hal itu menjadi tantangan terberat, yakni penyerapan anggaran dan konsolidasi personal? Bukannya berat, melainkan mahaberat. Tapi saya yakin Insyaallah kita bisa ke-

luar menyelesaikannya. Pertama, pokoknya kita all out, yang kedua ya sudahlah kita ikhlas sajalah. Kita coba dekati semua masalahnya. Ada kesan selama ini melayani desa, mengurusi daerah tertinggal dan mengatur transmigrasi itu kurang bergengsi. Ada perilaku yang mengindikasikan ke arah sana di kalangan pegawai tertentu? Kelihatannya seperti itu, tapi saya lihat tidak terlalu signifikan. Bahkan melayani desa dengan konsep undang–undang yang baru (UU No.6/2014 tentang Desa), orang punya harapan yang sangat tinggi. Artinya, Kementerian ini bisa memberikan sumbangan yang signifikan, terutama bagaimana kita menawarkan

“Jangan sampai kita meniru kegagalan– kegagalan yang lain. Seperti program Bimas kan juga gagal, bukan di tataran konsepnya, melainkan pada tataran institusionalisasi.” alternatif pembangunan yang tidak berbasis perkotaan semata, tapi berbasis desa. Desa kalau bisa kita lakukan semacam intervensi yang tepat bisa menjadi desa yang sangat maju bahkan bisa menjadi perkotaan. Kalau itu terjadi, saya rasa ini adalah revolusi pembangunan yang luar biasa yang bisa kita tawarkan. Dan itu menurut saya tidak ada sifat inferior. Saya pun malah bangga kita bisa menjadi bagian Kementerian ini. Orang yang memiliki pemahaman betul–betul sesuai dengan undang–undang itu dan mengawal betul, saya rasa itu akan ada hasilnya.

Karena potensi desa luar biasa? Luar biasa. Bayangkan, ada 74 ribu desa yang kita (pemerintah pusat) langsung mengintervensi (dengan mentransfer dana desa). Ini silakan ada uang agar mereka itu bisa bekerja. Kita kasih pendamping, kita bangun komunikasi antara desa dan kecamatan dan sebagainya. Tinggal soal mental dan sinkronisasi antarlini, termasuk sinergi dalam mengelola dana desa, anggaran pusat, dan pemanfaatan dana CSR perusahaan– perusahaan BUMN maupn swasta..... Iya. CSR perusahaan-perusahaan pada wellcome. Para mitra pembangunan (donatur) antre masuk ke sini. Saya sebutkan saja, misalnya, World Bank, FAO, Kemitraan, Ausaid, dan JICA. Dan saya tawarkan mereka sangat antusias. Dan ini kan tinggal bagaimana kita me-manage, artinya momentum ini kita respon dengan aktivitas yang konkrit, dengan didasari oleh pemahaman yang solid, terkait bagaimana mambangun ini. Saya rasa itu akan ada nilai manfaatnya. Tentunya kita juga harus bekerja sama dengan para penegak hukum. Kemarin saya satu talkshow dengan KPK, Johan Budi (Plt Wakil Ketua KPK) dan dari Kemdagri. Itu juga kita sepakat. Ini momentum. Kalau kita bagus, saya rasa kita bisa membayangkan desa itu tumbuh semua. Di antara 74 ribu itu, dalam lima tahun pertama ini kita bisa membangkitkan mungkin 25% saja. Selanjutnya, itu akan menjadi semacam cendawan yang tumbuh baik di musim hujan. Bayangkan, misalnya, untuk desa ada uang yang sekarang Rp300 juta (dari alokasi dana desa, dihitung secara rata-rata) dan tiga tahun lagi mungkin menjadi Rp1 miliar. Rp1 miliar datang ke desa. Di desa itu sudah ada potensi yang dapat dikembangkan, misalnya, industri tempe, pengolahan tahu. Kan itu (dana desa) sudah bisa digunakan untuk produksi, pemerintah yang lain (instansi terkait) turut mengawasi bagaimana aspek production chain itu bisa jalan, supply chain-nya berjalan. Sekarang ini kadangkala problematikanya, produksi jalan tetapi ada ka-

nalisasi produk yang tidak bisa berjalan. Kanalisasi inilah yang harus dikawal. Tapi kan yang ngawal bukan kita, harus unit pemerintah lain, entah pemerintah daerah, kepolisian. Bagaimana agar ini bisa sampai, artinya jarak antara produsen sama konsumen ini tidak terlalu jauh. Sekarang kan gap-nya jauh. Saya melihat antara produsen padi sama konsumen beras yang ada di Jakarta, mata rantainya panjang sekali. Setiap mata rantai menimbulkan yang namanya unit cost. Unit cost inilah yang kalau kita akumulasikan akan menjadi faktor penentu harga. Dan celakanya yang menikmati bukan petani? Iya bukan. Itu namanya rent seeker atau dalam bahasa publik tengkulak, calo. Karena itulah memang perlu satu forum. Sebetulnya bukan hanya forum ya. Begini, yang namanya seorang itu dikatakan berhasil atau enggak itu bukan apa yang disampaikan, melainkan yang dia lakukan. Semacam the art of execute. Artinya, seni untuk mengekeskusi, yang betul– betul berani untuk mengeksekusi. Komitmen Pusat sudah luar biasa. Kalau bisa untuk memajukan desa, jadi mubazir dong? Mubazir, sayang banget uang yang segitu besar, yang memang sebetulnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Menurut saya jangan sampai kita meniru kegagalan– kegagalan yang lain. Seperti program Bimas kan juga gagal, bukan di tataran konsepnya, melainkan pada tataran institusionalisasi. Yang kedua adalah operasionalisasi. Ini yang memang harus dikawal betul–betul (pengelolaan dana desa).

ANWAR SANUSI, MPA, Ph.D

Tempat Tanggal Lahir: Ponorogo, 17 November 1968. Karier : Mei 2015 - Sek : Sekjen Kemendes PDTT. 2000–2015 : Lembaga Administrasi Negara (LAN). Jabatan : - Kepala Pusat Pusat Pembinaan Jabatan Analis Kebijakan (Pusaka) (Mei 2014-Mei 2015). - Kepala Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (PIKSA) (Januari 2014- Mei 2014). - Kepala Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan (Maret 2013-Januari 2014). - Kepala Bagian Administrasi Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan (April 2007-Maret 2013 dan Maret 2000- Mei 2002). - Kepala Bidang Akademik dan Pembinaan Alumni Pusdiklat Spimnas Bidang Kepemimpinan (Mei 2002-April 2003). Pendidikan S-3: PhD Kebijakan Publik, National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Jepang, 2007 S-2 : Master of Policy Analysis (MPA), Saitama University, Jepang, 1998 S-1 : Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993 S-1 : Teknik Sipil, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (1987-1990, tidak selesai) Pengalaman Profesional - Widyaiswara tamu untuk Diklat Kepemimpinan III dan IV untuk mata diklat: Teori dan Indikator Pembangunan, Kebijakan Publik, IT dalam Pemerintahan. - Dosen Pasca Sarjana di STIA-LAN Jakarta dan Bandung Untuk Mata Kuliah Teknik Manajemen dan Sistem Thinking. - Ketua Tim Manajemen Perubahan, Program Reformasi Birokrasi LAN. - Wakil Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi LAN. - Anggota Penyusunan Rekomendasi Arsitektur Kabinet Indonesia 2014-2019. - Tim Ahli DPD RI untuk penyusunan naskah akademik revisi UU 43/1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. - National Expert for Public Sector Productivity: Focus on Tax and Issuing Passport (ASIAN Productivity Organization), Jepang. - Tenaga Ahli dalam Penyusunan Standar Pengukuran Kinerja Kelembagaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. - Tenaga Ahli Evaluasi Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. - Konsultan/peneliti proyek pelatihan/kepemimpinan yang diselenggarakan lembaga dalam dan luar negeri.

Mudah–mudahan ke depan ini jauh lebih baik apalagi sekarang makin banyak warga kita yang kritis? Oiya, itu kita susah banget. Mau agak sedikit macem–macem saja sudah enggak bisa lagi. Mau macem–macem susah, banyak yang mengawasi, termasuk masyarakat ditjen pkp/Stenly Masansony

52



53

horizon tanah air. “Hasil kreativitas perajin desa ternyata makin diterima oleh konsumen domestik dan global, ini adalah potensi besar yang tidak boleh disia-siakan,” kata Menteri Marwan beberapa waktu lalu. Keberadaan industri kreatif di perdesaan bisa dikembangkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) antardesa. Pendanaannya bisa disalurkan dari bantuan pemerintah pusat maupun daerah. Dalam hal ini, masyarakat desa bermusyawarah untuk membentuk BUMDes itu.

Kreativitas Tumbuh Subur di Desa

I

54


INDUSTRI kreatif belakangan ini marak dikampanyekan pemerintah untuk menumbuhkan perekomian masyarakat. Sangat beralasan memang, sebab potensi ekonomi yang terdapat di dalamnya sangat tinggi dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Data statistik menunjukkan kontribusi industri kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2013 sebesar 6,9 persen; tahun 2014 menjadi 7,6 persen; dan tahun ini diperkirakan 8-9 persen. Pengembangan industri kreatif yang terfokus di perdesaan mampu menjadikan desa sebagai basis ekonomi rakyat. Itulah sebabnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar sangat antusias mendukung eksistensi desa kreatif. Marwan menyatakan potensi ini harus terus dikembangkan di perdesaan di

Motivasi Warga

“Hasil kreativitas perajin desa ternyata makin diterima oleh konsumen domestik dan global, ini adalah potensi besar yang tidak boleh disiasiakan.”

Lapangan Kerja Ekonomi Kreatif 2013 Jumlah usaha ekonomi kreatif

5.420.165 unit Periklanan:

20.600

Arsitektur

43.670

Pasar Barang Seni: Kerajinan

Penyerapan Tenaga Kerja (orang)

15.269 3.109.047

Desain

167.576

Fesyen

3.838.756

Video, Film dan Fotografi

63.755

Musik

55.958

Seni Pertunjukan Penerbitan dan Percetakan Layanan Komputer & Piranti Lunak Televisi dan Radio

79.258 505.757 69.451 128.061

Riset dan Pengembangan

15.373

Permainan Interaktif

23.928

Kuliner

3.736.968 Sumber: BPS

Kepedulian Kementerian Desa PDTT terhadap desa kreatif bukan muncul begitu saja, tetapi karena ada dorongan untuk melakukannya. Yakni, adanya keinginan pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis ekonomi. Dalam kaitan ini, Kemendesa PDTT melihat eksistensi desa kreatif sebagai peluang untuk mewujudkan harapan pemerintah itu. Kucuran dana desa juga bisa mendukung upaya tersebut. Dana itu tentu saja bisa digunakan untuk memberdayakan masyarakat dengan memunculkan kreativitas warga. Bentuknya bisa apa saja, bisa berupa kerajinan, program wisata, atau mungkin berbasis pertanian. Ini memang bukan upaya mudah, namun bukan berarti tidak bisa diwujudkan . Di sinilah diperlukan kepemimpinan perangkat desa yang kreatif, dan mampu menggali potensi desa. Dan, tentu saja keterlibatan warga sangat dibutuhkan di sini, karena kreativitas desa berarti juga warganya yang kreatif. Menurut Marwan, ekonomi kreatif bersumber dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Saat ini, sudah banyak terdapat desa kreatif di tanah air. Beberapa di antaranya yang produknya sudah dikenal luas adalah desa kain songket Pandai Sikek di Sumatera Barat, desa Melikan di Klaten Jawa Tengah, desa ukiran kayu di Jepara Jawa Tengah, dan desa tenun ikat di desa Sade atau desa Sukarara NTB.


55

horizon Desa Melikan Lokasi: Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Produk yang dihasilkan: Kerajinan gerabah, seperti piring, mangkok, cangkir, poci, kendi, vas bunga, dll. Keunikan produk: Diproduksi menggunakan teknik putar miring, sebuah teknik yang satu-satunya hanya ada di Desa Melikan. Alat putaran miring ini juga mampu menghasilkan gerabah dengan ukuran kecil dan tipis dengan cepat dan kualitas hasilnya tidak kalah dengan tehnik yang lain.

PUTARAN MIRING: Teknik pembuatan gerabah yang hanya dikembangkan di Desa Melikan.

Potensi pengembangan: Memiliki Kelompok Sadar Wisata beranggotakan 261 perajin potensial serta memiliki laboratorium dan galeri keramik. Memiliki juga 13 ruang pamer gerabah dan kelompok kesenian gending laras madya di dekat makam Sunan Pandanaran.

TENUN PUSAKO: Rumah Tenun Pusako merupakan pioner industri kerajinan tenun di Pandai Sikek.

Abraham Arthemius/Flickr

KREATIVITAS DESA: Kreativitas warga Desa Melikan menghasilkan produk gerabah untuk beragam fungsi.

Adyan Anwar/panoramio.com

Desa Pandai Sikek Lokasi: Nagari Pandai Sikek, Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Berada dekat dengan jalan lintas Sumatera yang terletak di jalan Padang–Bukittinggi. Produk yang dihasilkan: Kain tenun songket dherdian.wordpress.com)

SONGKET EMAS: Memadukan benang sutera, emas, dan perak.

Keunikan produk: Merupakan hasil karya seni dan kerajinan yang dikenal dengan ciri khas keunikan serta kehalusan motifnya. Kain tenun yang dibuat dengan berbagai macam motif dan bentuk tersebut membutuhkan ketelitian serta kesabaran dalam proses pembuatan maupun pengerjaannya. Benang emas maupun perak yang terbuat dari logam merupakan bahan utama dalam membentuk motif di atas bahan dasar kain. Produk lain: Kerajinan ukir kayu. Rata-rata motif ukiran bertema alam dan bunga.

trendezia.com

56



57

horizon

KREASI PENGRAJIN: Pengrajin membuat ukiran meja berfitur seekor naga.

ukiranjepara.net

Desa Mulyoharjo Lokasi: Desa Mulyoharjo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Produk yang dihasilkan: Seni patung dan pahat dari kayu, seperti funiture,rak, kap lampu, aneka cenderamata.

ukiranjepara.net

PRODUK EKSPOR: Satu set meja kursi ukiran khas jepara bertema bonsai.

Keunikan produk: Mampu menciptakan ukiran patung yang sungguh inovatif disebut ukiran patung macan kurung, sebuah ukiran patung yang terbuat dari kayu utuh kemudian dibuat sedemikian rupa hingga membentuk sebuah ukiran yang unik dan menjadi produk unggulan. Potensi pengembangan: Merupakan cikal bakal dari seni ukir jepara. Jumlah perajin ukiran kayu mencapai 1.700 perajin serta 157 unit usaha. Hampir semua penduduk desa ini memiliki keterampilan dan keahlian membuat ukiran dan umumnya kerajinan ukiran.

Kredit: ANTARA FOTO/Zabur Karuru

TENUN SADE: Aneka produk tenun dipajang di rumahrumah warga di Desa Sade.

Desa Sade dan Sukarara Lokasi: Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB Produk yang dihasilkan: Tenun ikat khas Lombok. Menghasilkan juga aneka kerajinan seperti patung, aksesoris kalung, gelang ataupun wadah perhiasan. Keunikan produk: Mempertahankan penggunaan alat tenun tradisional dari bambu dan kayu pilihan. Diproduksi menggunakan bahanbahan alami. Produk patung memiliki desain unik, kecil memanjang, tidak seperti patung umumnya. Potensi pengembangan: Sade adalah cerminan suku asli Sasak Lombok. Aktivitas desa terbilang unik dan menjadi ajang wisata, antara lain pesta kesenian dan tradisi budaya sasak yang masih sangat kental di Desa tersebut. WARISAN TRADISI: Aktivitas menenun di Desa Sukarara diwariskan secara turun temurun. wijayamurta88.wordpress.com

58



59

khas

JAGUNG DI HUTAN: Tanaman jagung berada di tengah pepohonan jati yang dikelola Perhutani di Desa Semanggi, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Penanaman tanaman berumur pendek ini merupakan contoh pemanfaatan hutan untuk kesejehateraan warga desa. manggaladharmabalapulangkulon.blogspot.com

Hutan Terjaga, Desa pun Sejahtera Menjaga kelestarian hutan sekaligus memanfaatkannya untuk kemakmuran rakyat bisa berjalan beriringan. Di satu sisi hutan tetap lestari dengan fungsinya, dan di sisi lain rakyat mendapat manfaat ekonomis.

K 60


Ketiadaan lahan pertanian atau perkebunan seringkali menjadi kendala bagi upaya peningkatan perekonomian di perdesaan. Roda perekonomian desa sudah pasti harus berputar, namun itu tidak akan terjadi jika tidak ada lahan untuk menjadi sumber penghidupan. Hutan adalah solusinya. Lahan hutan yang tersebar di berbagai pelosok tanah air sejatinya harus bisa menghidupi warga di sekitarnya. Namun, bukan berarti itu harus menebang pohon-pohon yang ada. Sebab, bagaiamanapun hutan harus tetap lestari.

Kemeneterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sudah menemukan solusinya. Yakni, lahan hutan dimanfaatkan untuk lahan pertanian, namun syaratnya tidak merusak fungsi hutan. Dengan cara inilah ketiadaan lahan pertanian bisa diatasi dan upaya meningkatkan perekonomian desa bisa terwujud. Beberapa waktu lalu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersekapat dengan Perhutani untuk bekerja sama memberdayakan desa-desa di sekitar hutan. Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, terdapat 18 jenis kerja sama yang telah disepakati. Kerja sama ini meliputi Inventarisasi Jumlah dan Tipologi Desa Hutan di wila-

yah Perum Perhutani, Pemetaan potensi kerja sama Desa Hutan, Penyusunan Pedoman Pengelolaan Hutan Perum Perhutani Bersama Desa, Penguatan kelembagaan desa dari Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) menjadi Pengelolaan Hutan bersama Desa (PHBD) serta Pembentukan Desa Model Pengelolaan Hutan Bersama Desa (PHBD) pada Desa Hutan. “Kesepakatan itu mencakup langkah konkret dan penerapannya di lapangan,” ujar Marwan beberapa waktu lalu. Melalui kerja sama ini, Kemendesa PDTT dan Perhutani akan memberdayakan lebih dari 5 ribu desa hutan yang tersebar di Jawa dan Madura. Menurut Direktur Utama Perum Perhutani Mustoha Iskandar saat ini Perhutani mengelola kawasan hutan seluas 2,4 juta ha di Jawa-Madura dan telah bekerja sama dengan 5.293 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT Johozua Max Yoltuwu juga menegaskan pihaknya telah menyiapkan lahan bagi 50 juta penduduk yang bermukim di 19.400 desa di kawasan hutan. “Mereka akan mengolah lahan untuk peningkatan ekonomi (keluarga) tetapi tidak merusak fungsi hutan,” kata Max. Kerja sama ini bukan muncul begitu saja. Selain karena amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, juga karena memang masih banyak penduduk desa di sekitar hutan yang memiliki taraf hidup layak. Sebagian besar penduduk di desa hutan adalah petani namun tidak memiliki lahan pertanian sebagai sumber penghidupan sehingga sulit mencapai hidup layak. Apalagi 20 juta di antaranya diketahui sebagai petani miskin.

Tanaman Berumur Pendek Agar pemanfaatan lahan hutan itu tidak mengganggu kelestarian lingkungan, menurut Max, hanya beberapa jenis tanaman yang diizinkan untuk ditanam di lahan tersebut. Yakni, tanaman yang berumur pendek seperti jagung, umbi, dan kacang. Tidak diperbolehkan mena-

PADI JATI: Uji coba penanaman padi di bawah tegakan pohon jati yang diterapkan Perhutani. manggaladharmabalapulangkulon.blogspot.com

Keberadaan Hutan Desa Hutan desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan serta bersama-sama menjamin kelestarian hutan. Penyelenggara hutan desa tidak semata-mata untuk kepentingan ekonomi, namun juga dituntut bertanggungjawab menjaga kelestarian hutan. Hutan desa adalah hutan negara yang berada di dalam wilayah suatu desa, dimanfaatkan oleh desa, untuk kesejahteraan masyarakat desa (Pasal 5 UU No 41/1999 tentang Kehutanan) Hutan desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin atau hak yang dikelola oleh desa dan untuk kesejahteraan masyarakat desa (PP No. 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan). Masyarakat adalah pelaku utama penyelenggaraan hutan desa yang diorganisir lewat Lembaga Desa yang bertanggung jawab kepada kepala desa dan diarahkan menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Masyarakat dilarang mengubah status dan fungsi kawasan hutan. Tanaman yang boleh ditanam adalah yang berumur pendek seperti jagung, umbi, kacang, dan lain-lain. Diolah dari berbagai sumber

nan tanaman umur panjang seperti kopi, cengkih, atau kakao. Memanfaatkan lahan hutan untuk pertanian jenis tenaman itu juga perlu dilakukan untuk mewujudkan upaya swasembada pangan. Upaya itu tentu tidak akan tercapai jika tidak ada lahan pertanian yang bisa digarap. Saat ini, Indonesia terbilang memiliki lahan pertanian yang sempit, meskipun tergolong sebagai negeri agraris. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sepanjang 2010-2014, luas panen padi Indonesia hanya berkisar 13 juta hektar, yaitu 13,25 juta hektar pada 2010 menjadi 13,56 juta hektar pada 2014. Produksi pertanian juga menyusut akibat berkurangnya jum-

lah rumah tangga petani. Data hasil sensus pertanian yang dilakukan BPS pada tahun 2013 menunjukan, telah terjadi penurunan rumah tangga petani dari 31,17 juta pada 2003 menjadi 26,13 juta pada 2013. Ironis tentu saja. Sebab, sebagai negeri agraris, Indonesia justru malah dipenuhi produk pangan impor. Membanjirnya produk impor yang tentu saja dijual dengan harga murah membuat petani kalang kabut. Mereka bahkan malas bertani karena produknya sulit bersaing dengan produk impor. Itulah mengapa, Kemendesa PDTT merasa perlu menjadikan hutan desa sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian desa.


61

sela

infopublik.id

Seperti Layar Tancap: Sejumlah warga menikmati pertunjukan layar tancap. Layar desa akan menampilkan siaran yang diproyeksikan melalui proyektor, seperti halnya layar tancap.

Desa pun Punya Layar Informasi Desa tertinggal boleh jadi identik dengan segala ketertinggalan, termasuk ketertinggalan dalam hal informasi. Tapi, itu cerita dulu. Kini, desa pun punya media sendiri.

KESENJANGAN informasi antara perkotaan dan perdesaan terpencil rupanya membuat gundah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar. Sementara kota berlimpah dengan aneka informasi, desa-desa tertinggal dan terpencil tak bisa menikmati apa-apa. Bahkan tak sedikit yang justru menikmati tayangan informasi dari negara tetangga. Tentu saja, itu bukan kabar bagus untuk pemerintah. Dikhawatirkan, minimnya informasi di kawasan yang dikenal sebagai blankspot siaran TV, terutama di kawasan perbatasan itu, bisa membuat warga desa terpengaruh kepentingan luar. Beruntung jika informasi itu hanya sebatas hiburan, tapi lain cerita jika informasi ini merupakan propaganda yang merugikan negara. Itulah sebabnya, Menteri Marwan merasa gundah hingga akhirnya memutuskan kementerian yang dia pimpin menggandeng pihak swasta untuk menyediakan informasi yang positif bagi warga desa di daerah tertinggal. Belum lama ini Kemendesa PDTT menggandeng PT Elnet Media Karya untuk mewujudkannya. PT Elnet adalah lembaga penyiaran berlangganan yang menargetkan daerah-daerah blankspot atau daerah-daerah terpencil dan perdesaan. Melalui PT Elnet inilah, desa-desa di kawasan terluar yang tidak terjangkau siaran TV lokal atau nasional akan bisa menikmati siaran TV. Tentu saja, program-programnya pun dipilah yang bermuatan positif. Dari kerjasama ini lahirnya sebuah tayangan yang dinamai Layar Desa, sebuah program tayangan yang berwawasan informatif, edukatif, inovatif, dan motivatif. Bagi pemerintah, kerjasama semacam ini sangat menguntungkan sebab, pendanaannya tidak mengambil dari APBN. “Program ini sangat baik. Program Layar Desa, atau TV desa ini murni peran swasta, tidak menggunakan APBN,” ujar Menteri Marwan.

Sosialisasi Nawa Cita Menteri Marwan sangat yakin program ini mampu mengatasi kesenjangan yang

62


Program Layar Desa Tayangan difokuskan menyebar di 74.093 Setiap desa akan mendapat satu paket penerima program. Penerima program terdiri dari layar berukuran 3 x 4, meter, antena parabola, decoder, proyektor, dan perangkat audio. Layar akan dipasang di balai desa. Program Saluran sangat selektif, sesuai dengan budaya dan norma masyarakat Indonesia. Program terdiri dari sosialisasi program pemerintah, tata cara pengelolaan sumber daya alam, pemeliharaan lingkungan, penyuluhan hukum, peluang bisnis, dan hiburan.

ada dan bahkan lebih jauh lagi akan mampu menjadi motor penggerak utama informasi di desa-desa. “Layar Desa akan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam program sosialisasi Nawa Cita,” tegasnya. Menurut Direktur Utama PT Elnet Media Karya, Adhi Joenanto, kehadiran Layar Desa ini akan mampu mencegah terjadinya asimetris informasi antara warga desa dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, serta asimetris informasi antara warga desa dan kota. ”Keterbatasan seperti itu bisa menghambat pemberdayaan ekonomi di desa,” kata Adhi. Saat ini TVRI yang diandalkan menjangkau seluruh penduduk Indonesia pada kenyataannya tidak bisa mewujudkannya, apalagi TV swasta. Siaran TVRI

dan TV swasta nasional tak mampu menjangkau blankspot dan hanya mampu ditonton oleh 40 persen penduduk Indonesia. Sisanya, atau mayoritas penduduk Indonesia terpaksa menyedot informasi dari sumber-sumber lain. Kondisi demikian sangat tidak menguntungkan bagi Kemendesa PDTT yang hendak menjangkau seluruh desa, daerah tertinggal dan lokasi-lokasi transmigrasi. Saat ini, sebanyak 74.093 desa, 122 kabupaten daerah tertinggal dan 144 kawasan transmigrasi menjadi cakupan wilayah kerja Kemendesa PDTT. Melalui Layar Desa, kendala-kendala dalam upaya menjangkau wilayah itu sedikit demi sedikit akan terkikis.

Penyuluhan Hingga Pencarian Bakat Melalui Layar Desa, sedikitnya 74 ribu desa akan menikmati tayangan yang bernuansa Indonesia dalam cakupan positif. Dalam hal ini, setiap balai desa akan mendapatkan satu paket layar berukuran 3 x 4 meter, antena parabola, decoder, proyektor, dan perangkat audio. Siaran yang diproduksi PT Elnet akan dipancarkan melalui satelit Palapa untuk kemudian diterima oleh antena parabola dan disalurkan ke decoder. Siarannya akan ditampilkan dalam layar lebar melalui proyektor, sperti sebuah pertunjukan layar tancap. Layar lebar sengaja dipasang di balaibalai desa supaya semua warga bisa menikmatinya bersama-sama. Dengan cara ini, tayangan Layar Desa bisa menjadi ajang kumpul-kumpul bagi warga. Acaranya, bisa bermacam-macam, mulai dari tayangan sosialisasi program pemerintah, tata cara pengelolaan sumber daya alam, pemeliharaan lingkungan, penyuluhan hukum, sampai informasi tentang peluang bisnis dan bahkan hiburan. Selain itu, Layar Desa juga dapat menjadi media interaktif bagi pemerintah pusat dan warga desa, serta antar warga. Manfaatnya, untuk menggali potensi warga. “Bahkan ada ajang pencarian bakat warga desa di bidang olahraga, seni, dan pendidikan. Termasuk menayangkan film-film nasional,” tutur Adhi.


63

galeri

Ditjen PKP/tJ sukaryana

PEMBERDAYAAN BERBASIS BUDAYA: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengunjungi stand pameran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang digelar dalam rangkaian acara Pemberdayaan Berbasis Budaya: Expo dan Award 2015 di Hall B, JCC, Jakarta (30/7/2015).


Menerima Delegasi Papua : Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kemendesa PDTT Johozua Max Yoltuwu menerima Ketua Kelompok Tani Alua Marian, Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Hubertus H. Marian dan sekretarisnya, Kamilus Marian, di Kantor Kemendesa PDTT di Jl. Abdul Muis, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Kedua tamu tersebut menyerahkan ‘oleh-oleh’ produk olahan kelompok tani yang mereka pimpin.


APRESIASI SENI: Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kemendesa PDTT Johozua Max Yoltuwu (ketiga dari kiri); Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ahmad Erani Yustika (ketiga dari kanan) dan segenap pimpinan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur meresmikan acara Apresiasi Seni Budaya dan Potensi Desa, di Bondowoso, Jawa Timur.

64



65

galeri

RAKOR PERATURAN MENTERI: Segenap jajaran Ditjen PKP Kemendesa PDTT menghadiri rapat koordinasi PKP dalam rangka Pembahasan Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Pedoman Pembangunan Kawasan Perdesaan di Hotel Menara Peninsula, Jakarta 30 Juli 2015. Ditjen PKP/handaka abiyoga

GELAR PAMERAN: Dua staf Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa PDTT memperlihatkan produk perdesaan berbasis budaya dalam rangkaian acara Pemberdayaan Berbasis Budaya: Expo dan Award 2015 di Hall B, JCC, Jakarta (30/7/2015). dok.Ditjen PKP

DIALOG KEMANDIRIAN: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar berdialog dengan masyarakat dalam acara Dialog Kemandirian Desa dengan tema “Memperkuat peran BUMDesa untuk kemandirian dan kemaslahatan Desa” di Tuban, Jawa Timur (26/7/2015). Humas Kemendesa PDTT

66


Dana desa harus bisa memberikan alternatif bagi masyarakat untuk bekerja dengan penghasilan layak. Marwan Jafar

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

pengaduan desa

1500040 SMS

081288990040 085600990040 08998990040 087788990040

Investasi Menggiurkan di Pelosok

Recommend Documents