INTEGRITAS NASIONAL DAN NKRI SEBAGAI SISTEM KENEGARAAN PANCASILA TAP-MPR* UUD45 PANCASILA ERA - REFORMASI POSTMODERNISME GLOBALISASI - L1BERALISASI

INTEGRITAS NASIONAL DAN NKRI SEBAGAI SISTEM KENEGARAAN PANCASILA

3

!.

~

.

::r

TAP-MPR*

C"

~

m c. ~:

x 2'

NED-IMPERIALISME

§:

NEO-KOMUNISME, NEO-PKI KGB KEDAULATAN NEGARA (= EtATISME), KOLEKTIVISMEINTERNASIONALISME MARXISMEKOMUNISME - ATHEISME, DIALEKTIKA-HISTORIS-MATERIALISME

UUD45

NEO~L1BERAlISME

;g c la-

SEKULARISME·PRAGMATISME

PANCASILA

c

'"

'"o '" ~

ERA - REFORMASI POSTMODERNISME GLOBALISASI - L1BERALISASI

7. UU No. 27 TAHUN 1999 TENTANG KEAMANAN NEGARA (YANG DIREVISI): TERUTAMA PASAL 107a -1071. SEBAGAI JABARAN UUD 45 DAN TAP MPRS No. XXVIMPRSI1966 (KARENANYA DAPAT DITEGAKKAN SEBAGAIMANA MESTINYA). 6. TAP MPRS No. XXVIMPRSI1966 jo. Tap MPR RI No. IfMPRl2003, Pasal2 dan 4

5. UUD Proklamasi 45 SEUTUHNYA ..

(PEMBUKAAN, PASAL 29 DAN PENJELASAN )

4. NKRI SEBAGAI SISTEM KENEGARAAN PANCASILA 3. DASAR NEGARA (IDEOLOGI NEGARA, IDEOLOGI NASIONAL) PANCASILA 2. FILSAFAT HIDUP (WELTANSCHAUUNG), JATIDIRIINDONESIA: PANCASILA 1. SOSIO - BUDAYA NUSANTARA INDONESIA

...

CD

*)

=

UUO 45 Amandemen, dengan kelembagaan negara (tinggi):= Presiden, MPR, OPR, OPO; MK, MA dan BPK (+ KY)

Skema: 2

(MNS, 2007)

FORUM PANCASILA

B. Tantangan Nasional Mendasar

bagai komponen bangsa berkewa-

dan Mendesak dalam Era Reformasi

jiban

Dengan

keprihatinan

nasional,

meningkatkan

nasional

yang

kewaspadaan

dapat

mengan-

kita menyaksikan Fenomena Budaya

cam integritas nasional dan NKRI.

dan Moral 80sial-Politik dan Ekono-

Tantangan nasional yang mende-

mi dalam Era Reformasi, terutama:

sak untuk dihadapi dan dipikirkan

Elite Reformasi dengan visi-misi

alternatif pemecahannya, terutama:

Amandemen UUD 45 (1-4) sehingga

1. Amandemen UUD 45 yang

membudayakan asas- asas dan bu-

sarat kontroversial; baik filosofis-ide-

daya neo-lib sehingga menjadi mo-

ologis bukan sebagai jabaran dasar

mentum bagi kebangkitan neo-PKI-

negara Pancasila, juga secara kon-

atas nama kebebasan (liberalism,

stitusional amandemen cukup mem-

neo-Iiberalism), demokrasi (demokra-

prihatinkan karena berbagai konflik

si liberal, ekonomi liberal); transpar-

kelembagaan. Berdasarkan analisis

ansi (keterbukaan); atas nama HAM

demikian

(HAM individualisme)

yang bersin-

negara dan strategi nasional, dan su-

ergi dengan kebebasan ... melahir-

dah tentu program nasional mengal-

kan praktik budaya: oligarchy, plu-

ami distorsi nilai ---dari ajaran filsafat

tocracy;

dan anarchism sekaligus

Pancasila, menjadi praktek budaya

sebagai

wujud

kapitalisme-Iiberalisme

degradasi

mental

berbagai

kebijaksanaan

dan

neo-

dan moral elite reformasi dan berb-

liberalisme---. Terutama demokrasi

agai komponen bangsa

sehingga

liberal dan ekonomi liberal, pragma-

melahirkan kontroversial sampai an-

tisme, individualisme... bermuara se-

arkhisme dalam kehidupan nasional!

bagai supremasi neo-imperialisme!

8inergis perialisme,

dengan neo-supraimkebangkitan neo-PKII

2. mi

Rakyat

Indonesia

degradasi

wawasan

mengalanasional

in-

---bahkan juga degradasi kepercay-

tegritas 8istem Kenegaraan Pan-

aan atas keunggulan dasar negara

casila-UUD

mental moral 8DM Indonesia Pan-

Pancasila, sebagai sistem ideologi nasional---. Karenanya, elite refor-

casilais yang dijiwai theisme-religious

masi mulai pusat sampai daerah

(menurut agama rakyat Indonesia). Pemerintahan dan kelembagaan

mempraktekkan budaya kapitalisme-

negara era reformasi, bersama ber-

Jadi, rakyat dan bangsa Indonesia

KGB

20

sungguh

mengancam

Proklamasi

45

mulai

liberalisme

dan

neo-liberalisme.

Jurnal Asthabrata Edis; XI/Juli - Agustus 2012

mengalami

nasional!

takan, mulai pemekaran daerah sam-

3. Elite reformasi dan kepemimpi-

pai usul amandemen UUD 45 (tahap

nan nasional hanya mempraktek-

V) sekedar untuk mendapatkan legal-

kan budaya demokrasi liberal atas

itas dan otoritas kepemimpinan demi

nama

dalam

kekuasaan. Sementara kondisi nasi-

pemerintahan

onal rakyat Indonesia, dengan angka

negara (suprastruktur dan infrastruk-

kemiskinan dan pengangguran yang

tur sosial politik) hanyalah: praktek

tetap menggunung belum ada kon-

budaya

plutocracy.......

sepsi alternatif strategis pemecahan-

bahkan sebagian rakyat memprak-

nya. Kondisi demikian dapat mela-

tekkan budaya anarchy (anarkhisme)!

hirkan konflik horisontal dan vertikal,

4. NKRI sebagai negara hukum,

bahkan anarchisme sebagai fenom-

dalam praktek justru menjadi negara

ena sosio-ekonomi-psikologis rakyat

yang tidak menegakkan kebenaran

dalam wujud stress massal dan an-

dan keadilan berdasarkan Pancasila-

archism (Cermati: data kemiskinan

UUD 45. Praktek dan "budaya" korup-

Indonesia dari Bank Dunia dan ADB)!

tatanan

erosi jatidiri

HAM;

yang

dan fungsi

oligarchy,

aktual

si makin menggunung, mulai tingkat

6.

Pemujaan demokrasi liberal

pusat sampai di berbagai daerah:

atas nama kebebasan dan HAM

Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kekay-

telah mendorong bangkitnya primor-

aan negara dan kekayaan PAD bukan

dialisme kesukuan dan kedaerahan.

dimanfaatkan

kesejahteraan

Mulai praktek otoda dengan budaya

dan keadilan bagi rakyat, melainkan

negara federal sampai semangat sep-

dinikmati oleh elite reformasi. Demiki-

aratisme. Fenomena ini membuktikan

an pula NKRI sebagai negara hukum,

degradasi nasional telah makin parah

keadilan dan supremasi hukum; ter-

dan mengancam integritas mental

masuk HAM belum dapat ditegakkan.

ideologi Pancasila, integritas nasion-

5. Tokoh-tokoh nasional, baik dari maupun

al dan integritas NKRI, dan integritas moral (komponen pimpinan, manu-

dalam suprastruktur (Iembaga leg-

sia, bangsa)! Sebagai bangsa yang

islatif dan eksekutif) hanya berkom-

berideologi Pancasila dan beragama!

infrastruktur

demi

(orsospol),

7.

Momentum pemujaan

kebe-

petisi untuk merebut jabatan dan kepemimpinan yang menjanjikan

basan (neo-liberalisme) atas nama

(melalui pemilu dan pilkada). Ber-

demokrasi dan HAM, dimanfaatkan

bagai rekayasa sosial politik dicip-

partai terlarang PKI untuk bangkit. Mu-

Jumal Asthabrata Edisi XI/Juli - Agustus 2012

21

lai gerakan "pelurusan sejarah" ---terutama G30S/PKI--- sampai bangkit-

c.

Praktek Liberalisme

dan Budaya Menggoda

PRO dan Papernas. Mereka semua

Melanda Ounia

melangkahi (baca: melecehkan Pan-

menggoda dan melanda dunia me-

casila - UUO 45) dan rambu-rambu

lalui politik supremasi ideologi. Kita

(= asas-asas konstitusional) yang

semua senang dan bangga, menik-

telah berlaku sejak 1966, terutama:

mati kebebasan dan keterbukaan

a. Bahwa filsafat dan ideologi

atas nama demokrasi dan HAM,

Pancasila memancarkan integritas

tanpa menyadari bahwa nilai-nilai

sebagai sistem filsafat dan ideologi

neoliberalisme menggoda dan me-

theisme-religious.

warga

landa sehingga terjadi degradasi wa-

menegak-

wasan nasional, sampai degradasi

kan moral dan budaya politik yang

mental dan moral sebagian rakyat

adil dan beradab yang dijiwai moral

bahkan elite dalam era reformasi.

Pancasila berhadapan dengan sepa-

Sebagian elite reformasi bangga

nya neo-PKI sebagai KGB melalui

negara

ratisme

RI

Artinya,

senantiasa

ideologi:

marxisme-komu-

Rakyat dan postmodernisme

Neodan NKRI makin

dengan praktek reformasi yang memu-

nisme-atheisme yang diperjuangkan

ja

kebebasan

(=liberalisme)

atas

neoPKI I KGB dan antek-anteknya.

nama demokrasi (demokrasi liberal)

b. UUO Proklamasi seutuhnya me-

dan HAM (HAM yang dijiwai individu-

mancarkan nilai filsafat Pancasila: mu-

alisme, materialisme, sekularisme)

lai Pembukaan, Batang Tubuh (haya-

sehingga rakyat Indonesia masih ter-

ti: Pasal 29) dan Penjelasan UUO 45.

himpit dalam krisis multi dimensional.

c. Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 dan dikukuhkan Tap MPR RI No. II

Harapan berbagai pihak dengan

MPRl2003 Pasal 2 dan Pasal 4.

alam demokrasi dan keterbukaan, nasib rakyat akan dapat diperbaiki

d.TapMPRRINo.VI/MPRl2001 ten-

menjadi lebih sejahtera dan adil seb-

tang Etika Kehidupan Berbangsa; dan

agaimana amanat Pembukaan UUO

e. Undang Undang No. 27 tahun

45 : " ........ memajukan kesejahter-

1999tentang Keamanan Negara (yang

aan umum, mencerdaskan kehidu-

direvisi, terutama PasaI107a-107f).

pan bangsa .... " dapat terlaksana,

Perhatikan dan hayati isi nilai dalam Skema 5, Bagian bawah.

dalam makna SOM Indonesia cerdas

22

dan bermoral! Tegasnya, bukan euforia reformasi dengan budaya deJurnal Asthabrata Edisi XI/Juli - Agustus 2012

mokrasi neo-liberal dalam praktek oligarchy, plutocracy dan anarchy

PANCASILA-UUD PROKLAMASI45

.

Amanat Sistem Kenegaraan Pan-

berwujud konflik horisontal .....degra-

casila-UUD Proklamasi 45 secara

dasi wawasan nasional dan moral

filosofis-ideologis dan konstitusional,

(korupsi menggunung) dapat ber-

bahkan moral (nilai dalam Pembu-

muara disintegrasi bangsa dan NKRI.

kaan Alinea 3-4), bangsa melalui

Demokrasi

liberal

dengan

bi-

Kelembagaan

Negara

berkewa-

aya amat mahal beserta social cost

jiban menegakkan dan membuday-

yang cukup memprihatinkan ---kon-

akan

f1ik horisontal, sampai anarkhisme

jabaran dan fungsionalisasi Sistem

yang bermuara disintegrasi bangsa

Ideologi Pancasila. Jelasnya dapat

---

dihayati

adalah

tragedi

penyimpangan

N-Sistem

Nasional

dalam

skema

sebagai

berikut.

elite reformasi dalam menegakkan sistem kenegaraan Pancasila! ----Ieb-

A. Menegakkan Konsepsi Normatif

ih-Iebih

N-Sistem Nasional

pasca Amandemen

UUD

Proklamasi 45, menjadi : UUD 2002 !

Secara telah

VI. MENEGAKKAN DAN MEMBU-

cara

normatif

dirintis

sejak

konsepsional

konsep

ini

1985;

se-

meliputi

seb-

DAYAKAN SISTEM KENEGARAAN agai terlukis dalam skema berikut: r--------------------------------, : N-SISTEM NASIONAL ,,: :-------r--

: ,

,, ,, ,,, ,, , ,,, ,,, , ,:

SISTEM POUTIK

SISTEM HUKUM NASIONAL;:-_ _-1_-_-_"-_-_-_---!.:_---,

L----=..:.::..:..::.:;,:..:....::-=:..:..c"--_-----'

--------------- SISTEM EKONOMI

NEGARA

HUKUM

FILSAFAT HUKUM

SOSIO-BUDAYA & FILSAFAT HIDUP NUSANTARA (ALH-SDA) & BANGSA (SDM) INDONESIA

,

,

*) =

--,

.J

N = sejum/ah sistem nasiona/, terutama: 1. Sistem fi/safat Pancasila 2. Sistem ide%gi Pancasila 3. Sistem Pendidikan Nasiona/ (berdasarkan) Pancasi/a 4. Sistem hukum (berdasarkan) Pancasila 5. Sistem ekonomi Pancasila 6. Sistem politik Pancasila (= demokrasi Pancasila) 7. Sistem budaya Pancasi/a 8. Sistem Hankamnas, Hankamrata Skema3

Jurnal Asthabrata Edisl XI/Juli - Agustus 2012

(MNS, 1985; 1988)

23

Skema

ini

melukiskan

egakkan

N-Sistem

Nasional

seb-

bagaimana sistem filsafat Pancasila

agai perwujudan jatidiri nasional dan

dijabarkan secara normatif-konstitu-

integritas-martabat Sistem Kenega-

sional dan fungsional sebagai terlukis

raan Pancasila-UUD Proklamasi 45.

dalam struktur (nilai) kenegaraan dan

Karena, terutama dalam era re-

kebangsaan sebagaimana dimaksud

formasi kita sama sekali tidak men-

komponen-komponen dalam skema

egakkan-apalagi

1-2-3-4 adalah perwujudan norma-

N-Sistem Nasional-, bahkan kita

tif jatidiri nasional Indonesia RayaL

membudayakan semua sistem neo-

Sesungguhnya, Sistem

menegakkan

Nasional adalah

membudayakan

liberalisme: demokrasi liberal, ekono-

imperatif

mi liberal, HAM liberal-individualisme;

dari Sistem Kenegaraan Pancasila

bahkan moral sekularisme dan materi-

UUD Proklamasi 45---- sebagaimana

alisme... sampai anarchisme! Fenom-

sistem negara liberalisme-kapitalisme

ena demikian berarti kita menyim-

akan menegakan sistem demokrasi-

pang (tidak setia, ingkar, atau makar!)

liberal dan ekonomi-liberal; sistem

dengan akibat kita mengalami degra-

komunisme

sistem

dasi Wawasan Nasional dan bah-

ekonomi-

kan degradasi mental-moral-konflik

etatisme---! Sungguh, adalah meng-

horizontal, korupsi dan anarchisme.

menegakan

demokrasi-rakyat

dan

ingkari (baca: mengkhianati dasar negara dan ideologi negara Pancasila,

B. Asas Normatif-Filosofis-Ideolo-

Indonesia: elite reformasi mempraktekkan demokrasi liberal, dan ekono-

gis-Konstitusional Kebangkitan Orde Baru sebagai

mi liberal)L Karena kebijakan demiki-

koreksi mendasar dan integral atas

an, keterpurukan multi-dimensional tak kunjung teratasiL Karena secara

bencana dan tragedi nasional dari kudeta G30S/PKI 1 Oktober 1965.

mental-ideologis telah terjadi konflik

Demi integritas (ideologi dan mor-

psikologis dan dilemma moral dari

al) Pancasila-integritas Sistem Ken-

pejabat dan kepemimpinan nasional!

egaraan Pancasila-UUD Proklamasi

Secara

dan

45!-maka kebangkitan Orde Baru

konstitusional (imperatif) Bangsa In-

dengan visi-misi: Melaksanakan Pan-

donesia berkewajiban

membuday-

casila-UUD Proklamasi 45 secara

akan (aktualisasi) kesetiaan dan kebanggan nasional dengan men-

mumi dan konsekuen!-sesunguhnya bermakna sebagai bukti kese-

24

filosofis-ideologis

Jurnal Asthabrata Edisi XI/Juli - Agustus 2012

tiaan dan kebanggaan nasional yang

dasarkan ideologi marxisme-komu-

tegak-monumental

nisme-atheisme dalam wilayah NKRI.

dan

abadi!-.

Kebijaksanaan bangsa dan negara

menghadapi tragedi

nasional

7.

Semua

komponen

berkewajiban

bangsa

meningkatkan

ke-

G30S/PKI secara fundamental dan

waspadaan nasional terhadap ger-

monumental,

meliputi:

akan yang memuja kebebasan (neo-

1. Menumpas anasir-anasir pem-

lib) atas nama HAM, terutama dalam

terutama

berontakan

G30S/PKI

bersama

praktik

separatisme-ideologi-atas-

semua mantel organisasi PKI; mulai

nama kebebasan dengan organisasi

dengan SP 11 Maret 1966, berlanjut

tanpa landasan Dasar Negara Pan-

dan ditingkatkan/dikukuhkan dengan

casila-UUD Proklamasi 45-baik eks-

Tap. MPRS RI/No. XXV/MPRS/1966.

trem kiri maupun ekstrem kanan ...

2.

Melaksanakan

Tahun

1999

Negara

UU

tentang

(Revisi),

No.

27

yang mengancam integritas Dasar

Keamanan

Negara (Ideologi Nasional) Pancasila.

terutama

Pas-

jabaran

VII. AMANAT MORAL FILOSOFIS·

UUD 45 dan TAP MPRS di atas!

IDEOLOGIS DAN KONSTITUSION-

al

100a-107e

sebagai

3. Melaksanakan pengadilan terhadap semua pelaku tindakan makar

AL Berwujud

visi-misi

Pembuday-

G30S/PKI (dengan institusi Mahmilub).

aan Pendidikan Nasional dan Pem-

4. Menghukum semua yang din-

budayaan Nilai Pancasila sebagai

yatakan cara

bertanggungjawab

langsung

sesuai

se-

dengan

keputusan Lembaga Hukum yang ditetapkan 5.

Kebangkitan

organisasi kan

6. gal

massa

tindakan

mengikis dan

Negara

Visi-Misi

Menegakkan

budayakan

dan

Sistem

Pancasila-UUD

Kenegaraan

Proklamasi

Amanat Moral Filosofis-Ideologis

rakyat sebagai

dan Konstitusional sejak menjelang

untuk

sampai era Reformasi mengalami

melaku-

menumpas

dan

G30S/PKI

tantangan

yang

terus

senusantara.

bebasan (=Iiberalisme),

Menetapkan

secara

(=demokrasi

ketetapan

gerakan

ganisasi

yang

dan

lehukum

atau

or-

menganutlber-


meningkat!

Karena Era Reformasi memuja ke-

antek-anteknya

terhadap

45:

(Mahmilub)

anasir-anasir

beberapa

Mem-

eral),

liberal,

transparansi

demokrasi

ekonomi

lib-

(keterbukaan)

demi HAM (= HAM Individualisme, materialisme)...

kehidupan

nasi-

25

onal kita mengalami kontroversial

juan untuk menjadikan NKRI sebagai

dan degradasi nasional dan moral!

negara dan bangsa yang mengakui

Sesungguhnya fenomena ini ba-

ideologi

marxisme-komunisme-

gian integral dari rekayasa politik

atheisme-bahkan sebagai revolusi

global dan nasional (dalam negeri):

marxisme-komunisme-atheisme!

perhatikan

ana-

(Perhatikan dan hayati: manakala

sir ideologis dalam skema 1 (hala-

marxisme-atheisme berkuasa, maka

man 11). Maknanya, Indonesia Raya

sistem etatisme dan dialektika akan

dalam sasaran untuk dikuasai oleh

meruntuhkan

sinergis kekuatan politik non-ideolo-

nilai moral selain ideologi mereka!).

makna

berbagai

dan

mengikis

nilai-

gi Pancasila; terutama neo-lib dan neo-PKI... bahkan juga dimanfaat-

A. Asas Moral dan Etika Politik Na-

kan oleh kebangkitan ekstrem kanan!

sional (Berdasarkan) Filsafat Pan-

Berbagai gerakan mereka wajib di-

casila

waspadai oleh seluruh rakyat sebagai

Secara filosofis-ideologis dan kon-

Bangsa Indonesia; terutama oleh

stitusional, kewajiban nasional semua

Kelembagaan

terutama:

warganegara-berlaku universal bagi

TNI, BIN, POLRI dan semua Partai

bangsa-bangsa modern!-; demikian

Politik sebagai Infrastruktur Negara

pula bagi warganegara RI atas Sistem

demi integritas kedaulatan nasional

Kenegaraan Pancasila-UUO Prokla-

dan kemerdekaan nasional dalam

masi 45, sebagai pusat kesetiaan dan

wujud

Kenega-

kebanggaan nasional, secara funda-

raan Pancasila-UUO Proklamasi 45.

mental dan integral, berpusat kepada:

Nasional,

Integritas

Sistem

Gerakan Neo-PKI dengan berbagai cara: mulai "pelurusan sejarah", sampai tuntutan supaya Negara min-

1.

SOM warganegara setia dan

bangga kepada Oasar Negara (Ide-

ta maaf adanya Korban Pelanggaran

ologi 2.

Negara, Ideologi Nasional)! SOM warganegara se-

HAM dalam pemberontakan G30S1

tia dan bangga menegakkan dan

PKI 1965. Sementara kita maklum

membudayakan 3.

tuntuntan ini sebagai bagian dari

SOM

dendam politik dan strategi kebang-

tia

kitan marxisme-komunisme-atheisme

ta-Gita

untuk menguasai NKRI Proklamasi 45. Makna politis ideologis bertu-

26

dan

UUO

Negara.

warganegara bangga nasional

dengan

seci-

bangsanya.

Berdasarkan asas moral dan doktrin (kebangsaan dan kenegaraan) Jurnal Asthabrata Edisi XIiJuli - Agustus 2012

modern secara universal, sungguh

semua SDM warganegara

berke-

adalah sikap dan tindakan makar

wajiban menegakkan ASAS MORAL

siapapun yang tidak berjiwa dan

DAN ETIKA POLITIK INDONESIA

kaurn

RAYA (ASAS MORAL POLITIK PAN-

hypocrite yang pura-pura "setia dan

CASILA) dalam kehidupan nasional

bangga ... ", tetap berjuang dengan

dan internasional sebagai identitas,

dan demi ideologi politik golongan-

integritas

bersikap

demikian-kecuali

dan

martabat

nasional!

nya sendiri; = separatisme-ideologiL Bagaimana kesetiaan dan kebang-

Amanat Moral Filosofis-Ideologis

gaan nasional ini menghadapi semua

dan Konstitusional sebagai Pembu-

tantangan yang makin memuncak

dayaan Sistem

dalam Abad XXI, sejak era reforma-

casila-UUD Proklamasi 45, dengan

si! (karena reformasi: memuja kebe-

Asas Budaya dan Etika Moral Politik

basan demi demokrasi liberal dan

Pancasila-... sebagai sumpah Ke-

HAM liberal. .. yang dapat bermuara

satria warganegara Indonesia Raya!

Kenegaraan

Pan-

pada anarkhisme dan... HAMPA)! Aktualitasnya

secara

normatif:

ASAS MORAL DAN ETiKA POLITIK

Siapkah kita menghadapi tantangan

INDONESIA RAYA (ASAS MORAL

untuk membela integritas moral ide-

POLITIK PANCASILA)

ologi nasional Pancasila terhadap

Kami

Bangsa

"kebangkitan revolusi marxisme-ko-

bersyukur

dan

munisme-atheisme" dengan gerakan

dan

separatisme-ideologi yang

Pancasila-UUD Proklamasi 45 yang

makar

memiliki

Indonesia bangga

Sistem

Raya

mewansl

Kenegaraan

menggerogoti integritas Kedaultan dan

unggul-bermartabat.

Martabat Nasional Indonesia RayaL

dan martabat Indonesia Raya seutuhnya:

meliputi

Keunggulan keunggulan

In-

B. Menegakkan Moral dan Budaya

donesia Raya (Keunggulan SDM,

Sistem Kenegaraan Pancasila

Natural/SDA dan Kultural) sinergis

Menegakkan amanat moral dan budaya Sistem

Kenegaraan

Pan-

casila-UUD Proklamasi 45 sebagai

dengan keunggulan Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45. Bahwa

Kami

sebagai

bangsa

amanat dan visi-misi bangsa dan

dan

warganegara

negara Indonesia Raya, oleh dan

untuk

menegakkan

untuk bangsa Indonesia. Maknanya,

dayakan Sistem Kenegaraan yang

Jurnal Asthabrata Edisi XI/Juli -Agustus 2012

berkewajiban dan

membu-

27

diberkati Tuhan Yang Maha Esa

kemanusiaan

dalam "ASAS MORAL DAN ETIKA sa

MORAL

menegakkan

PANCASILA)"

bermartabat.

Sebagai warganegara dan bang-

POLITIK INDONESIA RAYA (ASAS POLITIK

yang

Indonesia,

kami

berkewajiban

budaya

dan

marta-

demi melaksanakan anugerah dan

bat Sistem Kenegaraan Pancasila-

amanat Allah Yang Maha Kuasa,

UUD Proklamasi 45, dengan men-

dengan kesadaran mendasar berikut.

egakkan dan membudayakan Asas

I.

Kita

bangsa

sebagai

bermartabat

mengabdi

kepada

Pencipta,

yang

kan

manusia

dan

keimanan,

berkewajiban Tuhan

Maha

menganugerah-

mengamanatkan

hidup,

kemerdekaan dan

sejahteraan

dalam

budaya

peradaban,

moral

dan

II.

dan

Moral 1.

Budaya Kami

pribadi Raya

Indonesia

bertakwa

ke-

pada Tuhan Yang Maha Esa se-

dan

donesia 2.

manusia Raya

Kami

egakkan KAM

demi

dan bangga diberkati dengan asas bu-

siaan

yang

3.

dan yang

bangsa

senantiasa

men-

HAM

martabat adil

In-

bermartabat

asas-asas

bangsa Indonesia Raya bersyukur daya dan Dasar Negara Pancasila se-

manusia dan

senantiasa

bagai

Kami sebagai manusia dan

adalah

Pancasila:

warganegara

ke-

agama.

Politik

dan

dan

kemanuberadab.

Kami berkewajiban mengem-

bagai amanat Tuhan Yang Maha Esa

bangkan wawasan nasional dalam

untuk ditegakkan. Karenanya, kami

negara bangsa dengan asas kekelu-

sebagai manusia dan bangsa ber-

argaan dan wawasan nusantara demi

takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

integritas dan martabat Indonesia

III. Kami

senantiasa

bersyukur

Raya dalam integritas Sistem Keneg-

dan bangga sebagai bangsa Indone-

araan Pancasila-UUD Proklamasi 45.

sia Raya dengan menyadari sepenuhnya bahwa kita adalah bagian in-

4.

Kami bangsa Indonesia den-

gan penuh tanggung jawab menegakkan dan membudayakan Asas Ker-

tegral dari martabat umat manusia dan kemanusiaan sepanjang sejarah

akyatan sebagai amanat kedaulatan

budaya dan peradaban. Karenanya,

rakyat (berdasarkan) Moral Dasar

kami berkewajiban untuk menegak-

Negara Pancasila-UUD Proklamasi45

kan kemerdekaan, perdamaian, persahabatan dan ke~asama antar-

dalam sistem budaya dan moral NKRI. 5. Kami bangsa Indonesiaden-

bangsa sebagai perwujudan moral

gan penuh kesadaran dan tanggung-

28


jawab berkewajiban Membudayakan

Sebagai

negara

berkedaulatan

Asas Moral Keadilan Sosial bagi

rakyat (=demokrasi, in casu: De-

Bangsa dan Rakyat Indonesia demi

mokrasi Pancasila) berarti menegak-

Martabat Nasional dan Kemanusiaan.

kan integritas bangsa dan negara adalah kewajiban semua warga neg-

Catatan:

ara; atau Pemerintahan Negara dari seb-

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat!

Indone-

Berdasarkan asas kedaulatan raky-

sia Raya, etika professional TNI

at, secara imperatif dan ethis moral,

terkenal

Saptamarga.

asas Hankamnas dan Hankamrata

Bagi bangsa Indonesia, is-

adalah budaya dan etika demokrasi!

timewa elite politik yang menegakkan

Asas moral kedaulatan (= de-

integritas kedaulatan dan martabat

mokrasi: dari rakyat, oleh rakyat,

Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD

untuk rakyat) mulai kepemimpinan

Proklamasi 45 terutama Asas-asas

pemerintahan negara, menegakkan

yang terkandung di dalam MEMO-

hukum dan keadilan, mewujudkan

RANDUM NASIONAL DAN MOR-

dan menegakkan keadilan sosial-

AL di atas; terutama pembuday-

kemakmuran bersama; juga lebih-

aan "ASAS MORAL DAN ETIKA

lebih

POLITIK INDONESIA RAYA (ASAS

kedaulatan dan martabat nasional!

1.

Bagi

agai

2.

bagian

MORAL 3.

prajurit

TN I

ksatria

sebagai

POLITIK

PANCASILA)".

Pembudayaan

"ASAS

Karenanya, maka

DONESIA

dan

POLITIK

(ASAS

PANCASILA)"

MORAL mengand-

kemerdekaan,

berdasarkan

asas

moral dan konstitusional demikian,

MORAL DAN ETIKA POLITIK INRAYA

menegakkan

tanggungjawab Hankamrata

sional!

Jadi,

Hankamnas

imperatif

sesungguhnya

fungbu-

ung nilai ganda sebagai kewajiban

kan hanya menjadi tanggungjawab

Pemimpin

prajurit

Kelembagaan

Negara,

TNI

secara

melembaga!

semua Aparatur Negara, Pimpinan

Berdasarkan asas normatif demiki-

dan Anggota Infrastruktur Negara;

an, sesungguhnya praktik era refor-

warganegara dan generasi penerus.

masi yang meminggirkan peran TNI adalah mengingkari asas moral ke-

B. Asas Moral Kedaulatan Rakyat

daulatan rakyat! Artinya, TNI tetap

dan Budaya Hankamnas-Hankam-

berkewajiban menegakkan dan men-

rata

gawal politik nasional (=menegak-

Jurnal Asthabrata Edisi XI/Jull - Agustus 2012

29

kan integritas Sistem Kenegaraan

sudah dirobohkan (dibikin lapuk)!

Pancasila-UUD Proklamasi 45) dari

Hayati sumpah prajurit Saptamarga.

semua tantangan dalam dan luar

Kita bersyukur dan bangga bah-

negeri!. Jadi, TNI bukan menegakkan

wa filsafat Pancasila sesungguhnya

politik Pemerintah, apalagi politik par-

adalah

tai yang berkuasa!; melainkan Politik

asas kerokhanian Bangsa dan Nega-

Negara Pancasila! Demi ketahanan

ra Indonesia Raya. Filsafat Pancasila

nasional dan martabat nasional, elite

yang memancarkan integritas marta-

reformasi berkewajiban

menyadari

batnya sebagai sistem filsafat theism-

amanat filosofis-ideologis dan konsti-

religious inherent (a priori, kodrati)

tusional untuk mengakui peranan TNI

sebagai martabat dan fungsi rokhani

sejak Proklamasi 17 Agustus 1945-

pribadi manusia sebagai ciptaan Al-

sebagai perwujudan Tentara Rakyat

lah Yang Maha Kuasa (Maha Rah-

Indonesia Raya!-yang kemudian di-

man dan Rahim)-sebagaimana ter-

jiwai Sumpah Prajurit Saptamarga!-.

surat dan tersirat dalam Pembukaan

Kesadaran bangsa untuk men-

UUD Proklamasi 45, alinea 3 dan 4!-

egakkan

(dan

nilai fundamental

sebagai

membudayakan)

Semoga berkat dan rahmat Allah

asas moral Pancasila sebagai ide-

YMK senanliasa terlimpah bagi bang-

ologi negara yang menjiwai integ-

sa dan NKRI tercinta untuk senan-

ritas

Nus-

tiasa setia dan bangga menegakkan

Nasional

dan membudayakan integritas Sistem

sebagai perwujudan kemerdekaan,

Kenegaraan Pancasila-UUD Prokla-

kedaulatan dan martabat nasional.

masi 45 demi kejayaan, dan martabat

NKRI

dan

antara demi

Praktik

Wawasan

Ketahanan

meminggirkan

peran

nasional Indonesia Raya. Amien.•

TNI sesungguhnya adalah bagian daripada politik supremasi ideologi langsung

Malang, 20 Mei 2012 Laboratorium Pancasila UM

maupun tidak langsung menggoda

Ketua

neo-imperialisme-yang

dan melanda Indonesia Raya, demi tujuan neo-supraimperialisme!-. Indonesia

Raya,

Wawasan

Nusantara

tantangan

dan

ibarat rumah

30

termasuk

asas

menghadapi

ancaman, tangga...

karena

pagarnya Jurnal Aslhabrala Edisi XI/Juli -Agustus 2012

INTEGRITAS NASIONAL DAN NKRI SEBAGAI SISTEM KENEGARAAN PANCASILA TAP-MPR* UUD45 PANCASILA ERA - REFORMASI POSTMODERNISME GLOBALISASI - L1BERALISASI

Recommend Documents