Menteri Perencanarn Pembangunan NasionaU Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
SALINAN KEPT]TUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, NOMOR KXP.3 1 /M.PPN/HK/ 02 / 20 17
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH, TIM TTKNIS, DAN KELOMPOK IGRJA PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA- UNTIED NANONS POPULANON FT]ND (UNT?A) SIKLUS.g TAHUN 2016.2020 MENTf, RI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
MenimbanS;
a.
bahwa clalant rartgka pelaksanaan Komittnetr lntelnasiorral di Bidatrg Kependudukan datr Pelrlbangunan/Intefllational Confercnce on Poputation and DevelopnrctttACPD Tahutr 1994), serta ntendukung pencapaiatr tujuau Retrcana Penlbangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Develop rcllt Goals/SDG's) Tahun 2O3O, telah disusun Progrant Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan United Nations Populatill ,rurrd (UNFPA) Siklus-9 Tahun 2076-2020;
b.
bahwa dalatn ratrgka ntendukung pelaksanaan ProSram Kerjasama tersebut telah rlitanclatang ani L-ountty Pro5;ranmrc Action Pla, (CPAP) periode 2O16-2O2O oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Peretrcanaan Pembangunau Nasional datr Repre.tentativellNFPA di Ilrdonesia pada tanggal29 Marct 2016;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalanl huruf a clan huruf b, perlu mentbentuk Tit.rr Pengarah, Tinr Teknis, dan Kelonrpok Kerja Program Kerjasama Petnerintah Republik lndonesia- Ltnited Nations Population ,rrrtd (UNFPA) Siklus-9 Tahun 2016-2O2O; dan
d. bahwa pejabat dan pegawai yanS nanlanya tercantutrt dalanl LarTrpiran Keputusan ini dianggap malllpu dan nlemenuhi persyaratall untuk duduk dan melaksanakall tuSas sebagai anggota Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Kelompok Kerja Program Kerjasama Penreriniah Republik lndonesia- united Nations Population Funtl (UNFPA, Sikius-9't'ahun 2O7 6 - 2O2O;
Men3in8al:
Mengingat
1.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahw 2077 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar. Negeri dan Penerimaan Hibah;
2.
Peraturan Presiden Nomor
7 'fahun 2015 tentang
Organisasi
Kementerian Negara;
3.
Peraturan Presiden Nomor
65 Tahun 2Ol5 tentang
Kementerian
Petencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2075 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaintana telah diubah denSan Peraturan Presiden Nomor 2O Tahun 2076;
5. Peraturan Menteri
Perencar.raan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencan aan Penbangunan Nasional Nomor 4 Tahun 201,6 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
6. Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pet:encanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2O16 tentanS Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pentantauan dan Evaluasi KeSiatan dan Ang3aran;
Menerhatikan
1.
Countty Pl ogtam Action Plan (CPAP) 2016-2020 lbr the Progranune of Cooperation between The Goverutnent of Indonesia and the Lrnibd Na ti on s Pop ula tion Fun d;
2.
Pedoman Umum Pelaksanaan Manajenlen Program Kerjasanta Pemerintah RI-UNFPA Siklus-9 Tahun 2016-2020; M-EMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN
Menetapkan
PEMBANGUNAN NASIONAL/KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH, TIM TNKNIS, DAN KELOMPOK KERJA PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA778' NANONS POPULANON II]ND (UNFPA) SIKLUS.9 '/ TAHUN 2076-2020.
PERTAAIA
Membentuk Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Kelompok Kerja Program Kerjasama Pemerintah Republik lndonesia- Lhited Nations Population ,ftzzd (UNFPA) Siklus-9 Tahrn 2076-2020, selanjutnya disebut Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Kelompok Kerja, dengan susunan keanggotaan sebaSaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
a. Tim
Pensarah diketuai bersama oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebtday a an (Kenlentet ian PPN/ Bappenas) dan Reprcsentalrrze UNFPA. Anggota Tim Pengarah adalah pejabat
Eselon . ..
Eselon I kementerian/lembaga (K/L) terkait atau yang setara, yang menandatangani L4ulti Year Work PIan/ Iv4\WP;
b. Tim Teknis
diketuai bersama oleh Direktur Keluarga, perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga (KPAPO) Kementerian ppN/Bappenas dan Asisten Reprcse tativeUNFPA. Anggota Tim Teknis adalah pelabat Eselon II Kementerian PPN/Bappenas yang bertanggtng jawab terhadap substansi terkait, pejabat Eselon II dari Mitra Pelaksana K/L terkait, dan wakil ketua Komnas Perempuanl dan
c.
Kelompok Kerja/Pokja dibagi menjadi 5 (lima) sesuai dengan jumlah Outputdi dalam dokumen perjanjtan hlbah, yaitu:
1) 2) 3) 4) 5)
Kelompok Kerja Kesehatan Ibu; Kelompok Kerja Keluarga Berencanal Kelompok Kerja Pemuda; Kelompok Kerja Kekerasan Berbasis Gender; dan Kelompok Kerja Dinamika Kependudukan dan Analisis Data.
Setiap Kelompok Kerja diketuai bersama oleh pejabat Eselon II dari K/L Mitra Pelaksana, selaku koordinator Output terkait yang ditunjuk dan disepakati bersama oleh Mitra Pelaksana terkait dan NPO UNFPA. Anggota Pokja adalah Eselon Illlll terkait Output di Kementerian PPN/Bappenas yang bertanggu ng jawab terhadap substansi terkait, K/L Mitra Pelaksana, Mitra StrateSis dan National Progtannrc Coordinating
Utit/NPCU. KETIGA
:
Tinr Per.rgarah bertuSas dan bertanggung jawab:
a.
memberikan atahan secara menyeluruh dalam proses perencanaanl
pelaksanaan, penlantauan
dan evaluasi Program
Kerjasama
Pemerintah RI-UNFPA Siklus-9;
b.
n.remberikar, arahan yang bersifat strategis untuk pelaksanaan proSram kerjasama, yang meliputi kesehatan reproduksi, rcmaja dan kaum muda, kesetaraan gender dan pernberdayaan perempuan, serta dinamika kependudukan;
c.
memberikan arahan kepada Tim Teknis terkait pelaksanaan program ke{a sama;
d.
nrenyetujui hasil dan memberi arahan atas rekomendasi hasil reviu tahunan (Annual Revievl, reviu tengah peiode (Mid Term Revienl dan reviu akhir periode (Country Progtanrue Evahtation);
e.
r,Tenyetujui laporan hasil pencapaian pelaksanaan program kerja sama yanS akan disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas d,an Reprc.tentarre UNFPA; dan ditentbuskan ke menteri atau kepala Iernbaga terkait;
f.
melaksanakan pertemuan minimal dua nlelaksanakan tugas tersebut di atasl dan
kali dalam setahun dalam
g. memastikan .. .
4-
g.
nrenustikan terlaksananya tindak lanjut hasil pertemuan Tim Pengarah.
KEEMPAT
:
Tim Teknis bertugas dan bertanggung jawab:
a.
nrengoordinasikan penyusunan Multi Year Work PlanlMYWP dan nrenrastikan kegiatan yang akan dilakukan berkontribusi untuk
pencapaian Output
dan Outconrc proSranl kerjasarna
serta berkontribusi terhadap pncapaian tarSet pembanSunan nasiona[1
b.
nrenrastikan sinergi kegiatan antar- Output untuk mencapai Outconrc program kerjasama;
c. memastikan kegiatan dalam MYWP bersinergi program/kegiatan yang didanai oleh APBN dan nitra lainnya;
dengan pembangunan
d.
mendokumentasikan dan mendiseminasikan produk program kerja sanra (hasi[ kajian, lnlicy btief, ntonogruph, data, dll\;
e.
nrengidentifikasi isu-isu kebijakan dan tantangan dalam plaksanaan program kerjasama yang bersifat lintas- Output/ Outconte dan menyampaikannya kepada Tint Pengarah;
f.
nrereviu efektifitas mekanisme pengelolaan, pelaksanaan, dan koordinasi proSram;
g. h.
melaksanakan reviu tahunan, reviu tengah dan reviu akhir;
i.
mengadakan peftemuan
nrenyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program tiap Output secara berkala (kwartalan) dalam bentuk laporan Kemajuan Rencana Kerja (Work Plan Report/WPR);
rutin Tim Teknis minimal 4 (empat) kali dalam setahun untuk menuntau perkembangan pelaksanaan
proSram yanS dllaksanakan oleh Mitra Pelaksana dan UNFPA;
j.
secara berkala melaporkan kemajuan pelaksanaan program ketja sanra perkuartal (draf akan dibuatkan oleh NPCU) kepada Goveulnrc t Corl'dinating Agency,/GCA dan UNFPA; dan
k.
mengadakan pertemuan untuk membahas hal-hal yang bersifat nrendesak.
KELIMA
:
Kelonrpok Kerja bertugas
a.
d an
bertanggung jawab:
nlenyusun MYWP Output terkait dengan mempertimbangkan:
1) 2) 3)
kontribusi terhaclap pencapaian target pembanSunan nasional;
4)
masukan dari Mitra StrateSis.
sinergi dengan ptogram atau kegiatan yang didanai APBN;
hasil cvaluasi, audit, dan rekontendasi dari pelaksanaan tahun sebelumnya; dan
b. nrelaksanakan . ..
-5b.
nrelaksanakan MYWP darl memantau pencapaian Output progtafi, serta memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan progranr/kegiatan tahun berikutnya;
c.
Menrbahas aspek substantif setiap Output, mengidentifikasi tantangan
dan hanbatan, serta merumuskan langkah perbaikan
untuk
penyen.rpurnaatl pro8ram dan kegiatan;
d.
menyiapkan dan memberi dukungan atas pelaksanaan reviu tahunan, reviu tengah, dan reviu akhir;
e.
mereviu laporan pe rker.rlbangan pelaksanaan pro9ram tiap Output *cata berkala (kuartalan) dalam bentuk lapran Kemajuan Rencana Kerja (Work Plan Repol I/WPR); dan
f.
mengadakan pertemuan rutin pokja minimal 4 (empat) kali dalant setahun untuk menuntau perkenrbangaLn pelaksanaan pro8ranl yanS dilaksanakan oleh Mitra Pelaksana dan UNFPA.
KEENAM
Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah, Tinr Teknis, dan Kelompok Kerja dibebankan pada Anggaran Prosram Kerjasama Pemerintah RI-UNFPA di Kementerian PPN/Bappenas dan kenrenterian / lembaga Mitra Pelaksana terkait.
KETUJUH
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tangqal 3 Januari 2Ol7 sampai akhir periode Program Kerjasama Pemerintah Rl-UNFPA Siklus-9. Ditetapkan di Jakaftz pada tanggal 28 Febtuai 2017 MXNTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KXPAI/, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
nd BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukut.t.t,
.Y .z RR. Rita
Erawati
SALINAN I-AMPIRAN KIPUTUSAN MENTERI PPN/KXPALA BAPPENAS NOMOR KEP.S 1 /M.PPN/HK/ 02 / 20 77
TANGGAI 28 FEBRUARI 2OI7
SUSUNAN KEANGGOTAAN TI&I PENGARAH, TIM TEKNIS, DAN KELOMPOK KERJA PROGRAM KXRJASAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN UNT?A SIKLUS-g TAHLIN 20 76 -2O2O
,
A
TIM PENGARAH Ketua
Anggota
1.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, M asyat^kat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
2.
UNFPA Reptesen tative.
1.
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2.
Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. SekretarisJenderal Kementerian Kesehatan; 4. Direktur Jenderal Kesehatan M^syarakal, Kenrenterian Kesehalan;
5.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan;
6.
Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
. 8.
Sekretaris Utanu, BKKBN;
9. 10.
Deputi Bidang Statistik Sosial, BPS;
I
Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan
7
B
Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPPPA;
Ketua Konlnas Perempuan, Komnas Perenlpuan.
TIMTTKNIS Ketua
olahraga, Kementerian PPN/Bappenas; dan
An8Sota
2
UNFPA .4ss1rla1, t Reprcsentative.
1
Kepala Biro Perencanaan, Kenlenterian Kesehatall;
2
Direktur Kesehatan Keluarga,,
Kementerian
Kesehatan;
3. Direktur' . ..
-c
3.
-
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular lar18sun8, Kementerian Kesehatanl
4. 5. 6. 7.
Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, BPPSDMK; Kepala Biro Perencanaan,, BKKBN; Kepala Biro Perencanaan dan Data, KPPPA;
Direktur Tenaga Kerja dan'Perluasan
i(eSempatan
Kerja. Kenrentelian PPN/Bappenas;
8. Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Lingkungan Hidup,
Keurenterian
PPN/Bappenas;
Petencana n) Organisasi dan T atalaksana,, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Kepala Biro 1
1
. Direktur
Kesehatan
dan Gizi
Masyarakat,
Kementerian PPN/Bappenas;
12. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
73. Direktur Otonomi Daerah,
Ketnenterian
PPN/Bappenas;
14. Direktur Perencanaan Maklo
dan Analisis Statistik,
Kementerian PPN/Bappenas;
15. Direktur Statistik Kependudukan
dan
Ketenagakerjaan, BPS; dan
C
16.
Wakil Ketua Komnas Perempuan.
l.
Direktur Kesehatan Keluarga,
KELOMPOK KERJA/POKJA
I.
POKJA KESEHATAN IBU
Ketua
:
Kementerian
Kesehatanl dan
2. National Pt'ogtzntnte Officer/NPO Rep'oductive Health,UNFPA. AngSota
1. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular I,angsung, Kententerian Kesehatan;
2. Kepala Pusat Pendidikan SDM
Kesehatan,
!:anlanleriall Kesehalan'
3. 4.
Sek-r'etaris KPAN;
Mitra Strategis (LSM, PT, Swasta, dll) 5. NPO
-3-
II.
5
NPO HlV, UNFPA; dan
6.
NP
O Hu n 1an i ta t:raz, UNFPA.
POKJA KELUARGA BERXNCAIIA
Ketua
:
Anggota
1.
Kepala Biro Perencana n, BKKBN; dan
2
NPO Reproduc tive Health, UNFPA.
1
Dilektur Keluarga, Perenlpuan, Anak, Pemuda dan C)lahraga, Kenrenterian PPN/Bappenas;
2
Direktur Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah, BKKBN;
III.
3
Direktur Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus, BKKBN;
I
Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependudukan dan KB, BKKBN;
5
Ketua FKM Ul;
6
Ketua KPAN; dan
7
NPO Advokasi, UNFPA.
1.
Direldur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan
POKJA PEMUDA
Ketua
Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas; dan
2. NPO Youth dan ASRH, UNFPA. 1. Direktur Kesehatan Keluarga,
Anggota
Kementerian
Kesehatan;
Z. Asdep Kemitraan dan
Penghargaan Pemuda,
Kemenpora;
3.
Asdep Standarisasi dan lnfrastruktur
Pemuda,
Kenrenporal
4. 5. 6. IV.
Ketua Yayasan Siklus Sehal Indonesia (YSSI)l NPO
Hutlqnitalrhz, UNFPA; dan
Youth Advisoty Panel.
POKJA KEKERASAN BERBASIS GENDER
Ketua
Anggota
:
1.
Kepala Biro Perencanaan dan Data, Kenlenterian PPPA; dan
llPO Gender Equality.
:
2. 1.
Direktur Keluarga, Perentpuan, Anak,
Per.ttuda dan
Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Asdep
..
-42
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalanr Runuh Tangga, Kementerian PPPA;
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalanl Ketenagakerjaan, Kementerian PPPA; 4
Asdep PerlindunSan Hak Perempuan dalanr Situasi Darurat dan Kondisi Khusus, Kementerian PPPA;
5
Asdep Perlindungan Anak
dari
Kekerasan dan
Eksploitasi, Kementerian PPPA; (;
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian PPPA;
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangun an Keluarga, Kementerian PPPA; .3
Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan, Kementerian PPPAl
I
Asclep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan, Kementerian PPPA;
10.
Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, Kementerian PPPA;
11.
Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian PPPA;
12.
Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian PPPA;
13.
Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kenlenterian PPPA;
14.
Sekretaris Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian PPPA;
15.
Sekretaris Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, Kenrenterian PPPA;
16.
Ketua Komnas Perempuan;
17.
Direktur Kesehatan Keluarga,
Kementerian
Kesehatan; 18.
Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM; dan
I f).
NPO Huntanitarian.
v. PoK.lA
..
-5V.
I]OKJA DINAMIKA KEPENDUDUKAN DANANALISIS DATA
.:
Ketua
1.
Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Keselnpatan Kerja, Kenlenterian PPN/Bappenas; dan
Anssota '
:
2.
1'
NPO Population and Developntenf (PD), LINFPA.
3[",-HJi',#,'#:i;ffi',udrffil;*'ou "n
2: Direktur Pereilcanaall Kependudukan ian Perlindungan Sosial, Kententeriart PPN/Bappenas;
3. Direktur Lingkungan Hidup,
Kementerian
PPN/Bappenas;
4. Direktur Statistik Kependudukan
dan
Ketenagakerjaan, BPS;
5. Direktur Diseminasi Statistik, BPS; 6. Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana, BKKBN;
7.
Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependudukan dan KB, BKKBN;
8. 9.
Direktur Advokasi dan KIE, BKKBN; Direktur Bina Hubungan Antar bmbaga, BKKBN;
1O. Kepala PuMt Penelitian dan
Pengembangan
Kependudukan, BKKBN;
11.
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehtarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, BKKBN;
12. Direktur Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri;
13. Direktur Pemaduan Kebljakan
Pengendalian
Penduduk, BKKBN;
74. Direktur
Perencanaan Pengendalian Penduduk,
BKKBN;
15. Direktur
Kerjasama Pendidikan Kependudukan,
BKKBN;
16. Direkhrr Analisis Dampak Kependudukan, BKKBN; 77. Kepala Pusat Data, lnformasi dan Hubungan Masyarakat (Puxlatinmas), BNPB;
18.
Ketua Internatiottal Council on Manasetnent of .Population (ICOMP);
19. NPO..
-6-
"'
19.
NPO HuntaniLqr?al, UNFPA.; dan
20.
NPO Advokasi, UNFPA.
PIMBANGUNANNASIONAL,/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,, TMENTERI PERLI\ICANAAN
Itd BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
Salinan sesua i dengan aslinya Kepala Biro Hukum, ,?
'
-/au6----
RR.
-27
futa Erawati
