~
I ~
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
.~~ ./
DIREKTORATKEUANGAN JI. Tamansari 64 Bandung 40116, Tetp: +6222 2504048, Fax +6222 2504048
19 Mei 2015
Nomor : 0613/I1.B02.1/KU/2015 Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Surat Edaran Perpajakan Kepada Yth. 1. Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat 2. Sekretaris Senat Akademik 3. Ketua Badan Pengelola Usaha Dan Dana Lestari
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
4. KetuaSatuan Penjaminan Mutu 5. KetuaSatuan Pengawas Internal '
6. Para Wakil Rektor
Para Direktur Ekesekutif Para Dekan Para Direktur Ketua LPPM Para Kepala Lembaga Para Kepala UPT Kepala Perpustakaan Pusat Sekretariat}1 CA
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, maka ITB menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan Surat Wakil Rektor Bidang Keuangan. Perencanaan dan Pengembangan Nomor 412/I.1B02/KU/2015 tanggal 11 Mei 2015 perihal Pemberitahuan Tentang Perubahan dan Pengelompokan Sumber Pendanaan ITB, maka sumber dana ITB PTN-BH terdiri da:ri : (1) Dana Masyarakat (DM), (2) DIPA Instansi Pemerintah Lain (DIPAIL), (3) BOPTN-BH,(4) DIPADIKTI. Merujuk pada Status ITB dan mekanisme pengelolaan dana PTNBH, dan sesuai dengan UU Nomor 28 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), maka dalam memenuhi kewajiban perpajakan tahun 2015 dan seterusnya menggunakan : NPWP : 02.629.495.9-441.000 Nama WP : Yay.Institut Teknologi Bandung Alamat :}1. Tamansari No. 64, Tamansari BandungWetan, Kota Bandung Dengan berlakunya NPWP di atas, ITB telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan ITB wajib menerbitkan Faktur Pajak, sehingga untuk kerjasama dan/atau kemitraan dengan pihak eksternal ITB, unit kerja harus mengajukan permohonan penerbitan faktur pajak ke Direktorat Keuangan. Bersama surat ini kami sampaikan beberapa hal penting terkait ketentuan p'erpajakan yang ha~us di~erhatika~ dan ~il~ksana~an, dengan ~~abila terdapat perubahan kebijakan leblh lan)ut akan dlperbalkl sebagalmana m~9I\Y
~ "0'
.
"~1r"1?)
r,::: f-:""~;;{ Dir'ekturKeuangan, ~~~\ t~i!"l~-M/ ~ ~ ~~~ frof. Dr. Idam Arif ~
,it',~~ ~r'
'"
~~,~.'~
'\
"
~-i>.
1/'
.;::);,
'~_.-
,~{' ,
, ,:"
, .,'
,
-,
'1/
c.-11'-r.'! o~ 3'D"'I(~c~:~>::
~t~N:i~\~;'~NIP 196206071986031002't TembusanYth: 1. WakilRektor BidangKeuangan,Perencanaan dan PengembanganITB 1
~
~ ~
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DlREKTORATKEUANGAN
JI. Tamansari 64 Bandung 40116, Tetp: +6222 2504048, Fax +6222 2504048
Lampiran Surat Nomor 0613jI1.B02.1jKUj2015
Tanggal 19 Mei 2015
Ketentuan Perpajakan Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi perpajakan di lingkungan ITB, kami sampaikan kembali beberapa hal penting mengenai Tata Cara Pemotongan Dan Penyetoran Pajak sebagai berikut :
1. Jenis dan Tarif Pajak No 1
Uraian a. Pembelian Barang Kena Pajak (BKP) jJasa Kena Pajak (JKP) di atas Rp 1 juta b. Kode seri Faktur Pajak 010 15, (Nomor seri Faktur Pajak sesua; dengan ketentuan D]P Per24/P]/2012 yang akan dimulai 1 Apri/2013) c. Faktur Pajak NPWP dan Nama WP atas Rekananjsupplier d. Dalam Faktur Pajak, Nama WP atas Institut Teknologi Bandung, NPWP No. 02.629.495.9-441.000 e. Pencatatan dalam Oracle: Untuk Dana Masyarakat, Dana Dipa Instansi Lain, dan Dana BOPTN-BHdicatat sebagai PPN dibayar dimuka (Kode Akun 1177) f. Faktur pajak yang di terima harus disertai dengan bukti surat pemberian Nomor seri Faktur pajak dari Kantor Pajak. Contoh terlampir. Untuk Pembelian barang di atas Rp 2.000.000,- : a. Dana Masyarakat b. Dana DIPAInstansi Lain dan dana BOPTN-BH i. Jika memiliki NPWP ii. Jika tidak memiliki NPWP Permenkeu No: 154/PMK03/2010J berlaku 31-8- 2010 a. Dana Masyarakat i. Pegawai ITB akan dihitung dan dipotong oleh Direktorat Kepegawaian. ii. Bukan Pegawai ITB, dikenakan tarif progresjf sesuai dengan ketentuan perpajakan (bagi yang tidak mempunyai NPWP dikenakan 200/0 lebih tinggi dari tarif normal). Hi. Dalam SSP, NPWP dan Nama WP atas. nama Yayasan Institut Teknologi Bandung, No. 02.629.495.9-441.000. b. DIPA Instansi LainnyajDana BOPTN-BH/DIPA DIKTI i. PNS Golongan 2 ke bawah, tarif final 0% ii. PNS Golongan 3, tarif final 50/0 Hi. PNS Golongan 4, tarif final 15% iv. Bukan PNS yang memiliki NPWP, dikenakan tarif nroe:resif.
Tarir 10% Tidak dipungut
'
2
Pph Pasal 22
3
PPh Pasal21
Tidak dipungut Dipungut: i. 1,5% ii. 3%
Tarif Pasal 17 UU PPh
Tarif .. Pasal 17 UU PPh
'
2 t
I;
.
~
~
I
~
No
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DIREKTORATKEUANGAN JI. Tamansari 64 Bandung 40116, Tetp: +62222504048, Fax +6222 2504048
lenis Pajak
TclIif
tlraian v. Pensiunan yang dikaryakan kembali dipotong sesuai dengan Golongan terakhir. vi. Bukan PNS tidak memiliki NPWP dikenakan kenaikan tarif sebesar 200/0dari tarifnormal. c. Dalam SSP, NPWP dan Nama WP atas Yayasan Institut Teknologi Bandung, No. 02.629.495.9441.000. Peraturan Direktur jenderal Pajak No. 31/Pj/2012 PMK No. 162/pmk.011/2012 Tanggal22 Oktober 2013 (Penghasilan.. tidak kena pajak (PTKP) tahun 2013 berubah menjadi Rp. 24.300.000100 setahun)
4
PPh Pasal 23
Catatan : Untuk Dana DIPA Instansi Lainnya, jika dalam Kontrak/Surat Kesepakatan Kerja dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan atau administrasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku di ITB, maka penetapan . Pph 21 mengikuti Dana Masyarakat pada butir 3.a. a. 15% a. Hadiah, Penghargaan, Deviden dan Royalti b. Sewa dan Jasa Lainnya 1. Dasar pemotongan dari jumlah bruto tidak I b.l. 20/0 termasuk PPN 2. Jika Rekanan tidak memiliki NPWP (Ditambah b.2. 40/0 Kenaikan 1000/0dari tarif 2%) 10% 1. Sewa atas ruangan (Tarif Final) 2. Hadiah Undian 25% Ketentuan 3. Jasa Kontruksi No.5 - 7 Untuk penerimaan jasa dari kerjasama yang diterbitkan faktur Pajak oleh ITB dicatat di Oracle Financial ketika menerbitkan Invoice menggunakan Account Receivable dengan kode akun sebagai berikut : I
5
Pph Pasal 4 ayat 2
6
Pencatatan Hutang PPN & Pph psI 23 dibayar dimuka
a. HutangPPN: i. Dana Masyarakat : (Rekanan selain Bendahara Pemerintah/Pemungut Lainnya)
.
100/0
Kode seri 010 Kode akun 2127-....
ii. DIPA Instansi Lainnya/Dana BPPTN-BH (Rekanan Instansi Pemerintah/Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah))
.
Kodeseri 020/030 kode akun 2127- .... "
"
b. Pph psI 23 :
.
Untuk
Pph
psI 23 yang
dipotong
oleh
2%
Rekanan dicatat sebagai PPH psI 23 dibayar dimuka dengan Kode akun 1173 ; 3 4 . .'-'}
~
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
~
DlREKTORATKEUANGAN
~
JI. Tamansari 64 Bandung 40116, Tetp: +6222 2504048, Fax +6222 2504048
.
Tarif
Uraipn dan dimintakan BuktiPotomznva.
2. Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) Penulisan Surat Setoran pajak (SSP) agar'diperhatikanjdiperiksa kembali sebelum dibayar untuk menghindari kesalahan pencantuman NPWP,nama wajib pajak, dan kode Akun Pajak. NO
PAJAK
1
PPh psI 23 PPh PsI 4 (2) PPh PsI 21 Pph PsI 22
2 3 4
NPWP
BELANJA
NAMA WP
KODE AKUN
KODE JENIS SETORAN
TANDA TANGAN
URAIAN
JASA
02.629.495. 9-441.000
Yayasan ITB
411124
100/104
Sewa/jasa lainnya
Penyetor
JASA
02.629.495. 9-441.000 02.629.495. 9-441.000 Rekanan
Yayasan ITB
411128
403/405/ 409
Penyetor
Yayasan ITB Rekanan
411121
100/402
Sewa/Hadiah/ JasaKontruksi Tidak Finalj Final
411122
900
PEGAWAI /JASA BARANG
Penyetor Penyetor
3. Batas Akhir Penyetoran dan Pembayaran Pajak Untuk menghindari keterlambatan dalam penyetoranjpembayaran, pajak harns diperhatikan batas maksimal tanggal penyetoran pajak. Masa pembayaran pajak mengacu ke tanggal faktur pajak diterbitkan. , ,,".
'B~1;C).$Wa:~WP.~J1¥~mR~j~~$rT rFeraKlHr , Tanggal20 Bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. ,
"
1.
IPPh Pasal21
Tanggal10 bulan takwim berikutnya.
3.
IPPh Pasa123/26
Tanggal10 bulan takwim berikutnya.
Tanggal20 bulan takwim berikutnya setelah Masapajak berakhir
4.
IPPh Pasal4 ayat (2)
Tanggal10 bulan takwim berikutnya.
Tanggal20 bulan takwim berikutnya setelah Masa pajak berakhir
selambat-Iambatnya tanggal7 bulan takwim berikutnya
Paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
5. IPPN/PPn BM Bendaharawan
4.
"Q~~asrWaktu
,'[J;1,~~~~~~~~n~~~~~~M~P:~fi
Denda Keterlambatan ~,e.(I.~TJ:JYQ.g~ . 20/0sebulan untuk seluruh masa, 'dihitung sejak batas waktu penyetoran dan menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja yang melakukan keterlambatan. Keterlambatan Pelaporan Pajak denda administrasi sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) untuk keterlambatan lapor SPT masa PPN Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara DerDaiakan fKUP
..~..Ke~~rla~ba~~~embayaran Pajak 2
",
4
q
~
~ ~
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DIREKTORATKEUANGAN
JI. Tamansari 64 Bandung 40116, Telp: +62222504048,
Fax +6222 2504048
Catatan : 1. Untuk setiap pajak yang telat disetorkanjdibayar oleh unit kerja menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan danjatau unit kerja yang bersangkutan, dan akan ditagihkan sanksi administrasinya ke unit kerja yang bersangkutan sesuai perhitungan di atas. 2. Denda keterlambatan tersebut dapat disetor ke rekening bank ITB atas nama Penerima DMITB nom or rekening 0900000019. 3. Jika sampai dengan bulan berikutnya denda keterlambatan tersebut belum disetor ke rekening tersebut di atas, maka dapat mempengaruhi realisasi dari pengajuan Surat Permintaan Pembayaran kegiatan tersebut danjatau unit kerja yang bersangkutan .
s.
Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (KONTRAKTOR) NO 1 2 3 4 5 6 7
6.
GOLONGAN Perorangan Usaha Keeil Usaha Keeil Usaha Keeil Usaha Menengah Usaha Besar Usaha Besar
KUALIFIKASI
BADAN
Gred'l Gred 2 Gred 3 Gred 4 Gred 5 Gred 6 Gred 7
Perorangan PT, CV,Firma PT, CV,Firma PT, CV, Firma PT PT PT / PT-PMA
Kriteria Usaha Jasa Perencana dan Jasa Pengawas Konstruksi (Konsultan)
NO 1 2 3 4
7.
2
8.
1
GOLONGAN Perorangan Kedl Menengah Besar
Gred Gred Gred Gred
1 2 3 4
Tidak dipersyaratkan s.d Rp. 200.000.000 Rp. 200.000.000 s.d Rp. 1.000.000.000 Diatas Rp. 1.000.000.000
Pelaksana Kontruksi Mempunvai Kualifikasi Usaha 1. Kedl 2. Selain Keeil Tidak mempunyai Kualifikasi usaha
20/0
3
1 2
Pereneana/Pengawas Kontruksi 4% Mempunyai Kualifikasi usaha 40/0 Tanpa Kualifikasi Usaha
3Ofc)
40/0
Hal-hal Penting Lainnya Yang Harus Diperhatikan
Rekanan harus sudah Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan jika bukan PKP dibuat Surat
Keterangan Bukan PKPdi atas Materai 2
KEKA YAAN BERSIH
KUALIFIKASI
Tarlf Pph pasal 4 ayat (2) untuk Jasa Kontruksi (bersifat Final) 1
",
USAHA
.
Faktur pajak yang di terima harus disertai dengan bukti surat pemberian Nomor seri Faktur pajak dari Kantor Pajak. Contoh terlampir. Faktur Pajak (PM = PPN masukan) dari Kerjasama PN, PM dan PD yang di kontrak2
kerjasamanya di terbitkan faktur pajak oleh Dir.Keuangan(PK=PPNKeluaran)agar pada faktur Daiakmasukan fDembelianbaran~/iasa) di beri tanda sumber dananva. il.;.;\
5
,.
~ ~
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DIREKTORATKEUANGAN JI. Tamansari 64 Bandung 40116, Telp: +62222504048,
Uraian
,No
4
5
6 7
8
9
10
Fax +6222 2504048
DM,Kerma PN/PM DM;Kerma PN/PM DIPA IL;PD (Kerma Pendidikan), BPPTNBH Penentuan tarif untuk pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 harus sesuai dengan SK pegawai kontrak, pegawai lepas, tenaga ahli, pensiunan, dan dosen luar biasa sesuai pengelompokan objek pajak. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER- 31/PJ/2012 dan PMK No. 162/pmk.Oll/2012 Tanggal22 Oktober 2013 Keterangan dalam Surat setoran Pajak (SSP) ditulis secara Iengkap nama unit, nama Rekanan, no. FPS , nilai bruto/netto. Tanggal Bukti potong PPh pasal 21, 23 dan pasal 4 ayat (2) dicatat sesuai dengan masa ajaknya. Nomor bukti potong maksimal30 karakter dan harus ditulis nama unit kerjanya. Contoh untuk pph psI 23/pph psI4 (2) : Nama Unit-Nomor urut (3 digit)/PPh23/MM/YY FMIPA-001/PPH23 /111/2015 Contoh untuk pph psI 21 : 1.3-MM.YY-KodeUnit (2Digit)Nomor Urut (5digit) 1.3-01.15-2100001 (tidak final) 1.4-01.15-2300001 (final) Jasa Kontruksi/Jasa Pembangunan gedung/Pemeliharaan yang dikerjakan oleh perusahaan .kontruksi dipotong pajak pasal 4 ayat (2) sesuai dengan kualifikasi perusahaan tersebut yang dibuktikan dengan sertifikat resmi (Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi/LPJK atau dari GAPSINDO).Sertifikat agar di l~mpirkan dalam dokumen transaksi. Pemotongan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh unit kerja harus dibukukan dan bukti setoran pajak harus disimpan sebagai arsip pajak unit kerja dan bukti SSP asH diberikan ke Direktorat Keuangan. Skema import Pajak penghasilan pasal 21 dan 23 yang dibayarkan di unit kerja , serta Dokumen pajak lainnya (SSP Clan Faktur pajak dan lain-lain) diterima di Direktorat
Keuangansebelum tanggaI15 bulan berikutnya. 11 12
.
Skema import pph psI 21 yang dibayarkan di pusat dikirimkan segera setelah pengajuan belanja pegawai dan belanja jasa diajukan ke Direktorat Keuangan/Kepegawaian. Nama Pemotong Pajak pada skema import pph psI 21 atas nama INSTITUTTEKNOLOGI BANDUNG dengan NPWP 02.629.495.9-441.000
13 14
15
Untuk memudahkan pada akhir tahun, agar Espt Pph psI 21 agar diinputkan sehingga bukti potong/ Ai dapat di cetak di unit kerja. Gaji/honor untuk Pegawai Kontrak di setiap unit kerja agar dimasukkan di E-SPTpada kelompok Pegawai Tetap dengan kode 21-100-01. Perhitungannya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 31/PJ/2012 dan PMK No. 162/pmk.Ol1/2012 Tanggal 22 Oktober 2013 (diperlakukan samadengan perhitungan untuk Pegawai Tetap ITm . Transportasi lokal dan uang harian/uang saku Perjalanan Dinas dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 apabila tidak dapat ~ktikan dengan dokumen-dokumen endukunmva
Ckuitansi,
bon, invoice,
d,...",...: ,r,'- ~". f".';'
f'"
'" '-',
,~,
'....
~~""~~ ::",, ~~ktur !:: ~ \~~~' G,;
Keuangan
,
~ ",
~
:"'(~~~f'~
~~ ~~' 1\ (', ~v
'\'.J
'..
'A
..'
.-,~,
:;:7 ~"'D'
}'
~1-c~:7'O,,? 3DP~G ¥:~:~'IT ~o.
~IP
()1J;;"",j:~,CAi~ PE~.c:i'~~>~;cI>
~,£~ff
, f. D Id r.
"
am
A f rI
196206071986031002.:\
6
B
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DIREKTORATKEUANGAN
' :---J
Nomor Lampiran Perihal
JI. Tamansari 64 Bandung 40116, Telp: +62222504048,
Fax +6222 2504048
: 0768jl1.B02.1jKU/2015 : 1 (satu) Lembar : Tambahan Surat Edaran Perpajakan
24Juni2015
/
Kepada Yth. 1. Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat 2. Sekretaris Senat Akademik 3. Ketua Badan Pengelola Usaha Dan Dana Lestari 4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu 5. Ketua Satuan Pengawas Internal 6. Para Wakil Rektor
.
7. Para Direktur Eksekutif Dekan 0. Para Direktur 10. Ketua LPPM 11. Para Kepala Lembaga 12. Para Kepala UPT 13. Kepala Perpustakaan Pusat 14. Sekretariat JICA
(8J Para
Merujuk surat kami sebelumnya Nomor 0613/11.B02.1jKU/2015 tertanggal 19 Mei 2015 perihal Surat Edaran Pajak, disampaikan beberapa perubahan peraturan perpajakan yang mulai
berlaku tanggall Juli 2015 sebagai berikut:
.
1. Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan disebutkan pad a Pasal 4 ayat (3) bahwa BantuanPendanaan PTN Barlan Hukum (BPPTN-BH) dikelola secara otonom dan bukan merupakan Penerimaan
Negara Bukan Pajak, maka : . 1.1. Pelaksanaan perpajakan Dana BPPTN-BH(sebelumnya BOPTN-BH)sarna dengan pengelolaan perpajakan untuk Dana Masyarakat sesuai yang tercantum dalam Surat Edaran Pajak NoqlOr0613jl1.B02.1jKUj2015 tanggal 19 Mei 2015, yaitu:
.
1.1.1. PPh Pasal 22 Tidak Dipungut 1.1.2. PPh PasalZ1 : i. Tarif Pasal17 UUPPh ii. Pegawai ITB akan dihitung dan dipotong oleh Direktorat Kepegawaian. Hi. Bukan Pegawai ITB, dikenakan tarif'progresif sesuai dengan ketentuan perpajakan (bagi yang tidak mempunyai NPWP dikenakan 20% lebih tinggi dari tarif normal), iv. Dalam SSP,NPWP dan Nama WP atas nama Yayasan Institut TeknologiBandung,No.02.629.495.9-441.000.
1.2.
",
KecuaIi dinyatakan lain dalam KontrakjPerjanjian Kerja Sarna, pelaksanaan perpajakan Dana DIPA Instansi Pemerintah Lainnya sarna dengan pengelolaan perpajakan untuk Dana Masyarakatsesuai yang tercantum dalam Surat Edaran Pajak Nomor 0613jI1.B02.1jKUj2015 tanggal 19 Mei2015, yaitu: 1.2.1. PPh Pasal 22 Tidak Dipungut. 1.2.2. PPh Pasal 21 : i. Tarif Pasal17 UUPPh ii. Pegawai ITB akan dihitung dan dipotong oleh Direktorat Kepegawaian. 1
~
~ ~
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG .
DIREKTORAT KEUANGAN
JI. Tamansad64 Bandung 40116, Telp: +62222504048,
Fax +6222 2504048
iii. Bukan Pegawai ITB, dikenakan tarif progresif sesuai dengan ketentuan perpajakan (bagi yang tidakme~punyai NPWP dikenakan 20% lebih tinggi dari tarif normal). I iv. Dalam SSP, NPWP danNama WP atas nama Yayasan Institut Teknologi Bandung, No. 02.629.495.9-441.000.
1.3. Ketentuan
perpajakan lainnya sesuai 0613/ll.B02.1/KU/2015 tanggal19 Mei 2015.
Surat
Edaran
Nomor
2. Berdasarkan PER-16/PJ/2014 TentangTatacara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, di sampaikan bahwa mulai tanggal 1 Juli 2015 untuk wilayah Jawa/Bali diberlakukan e-Faktur. bentuk Faktur Pajak yang akan diterima adalah seperti terlampir, dengal} ciri utama : 2.1. Dicetak langsung dari program e-Faktur perusahaan supplier/rekanan 2.2. Terdapat OR Code 2.3. Nama Penandatangan dan tidak diperlukan tanda tangan basah 2.4. Faktur. Pajak dari supplier /rekanan Jawa/Bali .untuk transaksi tertanggaI 1 Juli 2015 dan seterusnya, yang tidak menggunakan e-faktur, tidak akan diproses pembayarannya. Demikian disampaikan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan kebijakan lebih Ianjut akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.
~~~~-"
/ ':fJ~ 0 l 0 Gj
A ,/:'\
~
./ )'
r:~1r0 <[:1\
({/~S !
~.':.t~"~r:::./
\\
\' '''''''.:
' J-
(,
't") ,:."
\\:;;
'.
\
.
I~~~rekturKeuangan, ~-.n' ;iii I (;)/1
JJ
~.<\~.
\\\,'\\
""~ t;' '
-
',\."",
Tembusan Yth: 1. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan
\,
.
,It ..Dr. Idam Anf ;,(,.\~.,~,;...!.:;~~ '..."?- . ,J:' :~rQf.
\.' VI.
',';.'
"",.:.j'NIP
196206071986031002
dan pengembangan
ITB
M--
"
PENJELASAN ATAS TAMPILAN PDFI CETAKAN KERTAS e--FAKTUR
Fakt Kd3n
Paiak
Nomor Sefi Faktuf PaJak: (}1(lOQO-14.12345678
?engosaha Kena Pajak Nama: ,xxx A!maf: NP:
XX)CxxxxxxxxxX'..xxxxxJOO: 07.773.:20.9-S.02,OOO
Pembeli Barartg Kei'\8 PJak lPenc1irna Jasa Ktma Pajak Nama 't'l'i "
Nam.at; YY'i'IY"IY'fIYY'l'iYWWiYY NP't1P : 24.166.003.4-721 ,000 ' NO.
Nama 6arang
1
PROOUK KLM Rp5;OOO.OOO x3
15,000,000,00
Pel'ggMItitlh
15.000.000,00
HargaJual1
OJkurangi' Potohgan DikurangiUang Osar
PPN =' 10%)(
0,00
Harga
Muka
f'e1iQenaan
Pajak
15.000.000,OQ
sar PGhgenaS11 Pajak
Total PPn:BM {Pajak Penjuatan8arang &!:!i:iili deng;ll1
S~ji"9~
Hatgil JoaYPenggantitinlUoog Mukafferrnin
KeCliltPajak [ Jas.a Ket"laPajak
\(,=~tUik'!1
;t',;;n9 bl:f{;jku.
OirnktJJfM
1.000.000,00 M,..,ah} Jen~r81
.
0,00
Pajak, !1"erlOflLurbtll1wa
fiikl\lr~oijak
ini tol.ah. dil.41odMangimi
~-'ilril
$ltlitfOllil<
~:ik dipertJl:;mt,;Jn..i~ 1~'9ar, b
JAKARTA TIMUR. 01 JULt 2014
L
TGngga!: ,.,1ettJptNj)'n
t:antiJ41
petr~"Fo.'Wt Pojlrl
SLAMEr AMAN SENTOSA
,
L
*,.. ... ,"... ... .....
«aJ'l14f.m4ndClt~nJ N4tr.4
h,iabGQ'Pe-s;awai)'L11'1S
ditiIiWi.;o!tfi Peri~~naKtN pqjQkSfSIJ~~l'cnjJl 'J JltJt'~/P)l]or~ .:flirt per\JN;OIMInyc
Itef~en~1t (lQ~amIt.ItPensLi;Wf'~K~.,.'.~ Pa{uk fII\!!,ncnnt.umk4""r!!f~"I!",j,",:.)t;]Wlt1
ap1wsf "..(~1Uf. ~)T ((i!;i'~#~
(tr~l1~
P.~lI8\j~hf
-,"'~
piJd<1
~I OOwah (~H
If'foJ(~n~i\;:<Jt~t.~,'1
t<.mJ P\Ji~k
~""""...'"',..,
""",- '..',,""" ..."""..~.."'"' .,..r>JtIC!!i...
FIi"'ial'UJ.IiI'I'''''''' :!fti,)',,, ~",-,""t-Ad~ki:"'t~~¥.lt1
1
"",
d9fi
1
s
-
P:eomfittkabUU'tt< I"ernt:.rntahwn tlfrekt.on;ltJM~III P'a~k baIT.,."r~.1JtP<JJdft: in; (~ cNOuat iI~h.:.IIc mM1~j kltoffl(U!a'1 p~ u prPo"'i;/i'J/tCl4 t.mtdng toO (an:! Fembuatal1 dan PdQpotu; ~oktlJr'P.:itak8etbel1t~ Elecl
