DAMPAK PROGRAM SERTIFIKASI MASAL TERHADAP PENYERAPAN MODAL DALAM MENUNJANG PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) (Studi Kasus Program Sertifikasi Masal di Kota Cimahi)
TESIS Karya tulis sebagai salab satu syarat untuk memperoleb gelar Magister dari Institut Teknologi Bandung Oleb: DEDY ABDULLATIF NIM.25404028 Program Magister Perencanaan Wilayab dan Kota
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2005
DAMPAK PROGRAM SERTIFIKASI MASAL TERHADAP PENYERAPAN MODAL DALAM MENUNJANG PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) (Studi Kasus Program Sertifikasi Masal di Kota Cimahi)
Oleh: DEDY ABDULLATIF NIM : 25404028 Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung Menyetujui, Pembimbing Tanggal. ...................................... .
Ir.~~~,~&. Mengetahui, Ketua Program Perencanaan Wilayah dan Kota AIIP.~~o~gram Pasca Sarjana ITB
Dampak Program Sertifikasi Masal Terhadap Penyerapan Modal Dalam Menunjang Pengembangan Usaba Kecil dan Menengah (UKM) (Studi Kasus : Program Sertifikasi Masal di Kota Cimahi)
Nama: DEDY ABDULLATIF NIM : 25404028
Pembimbing,
Ir. Mangisi Irene Masnida P, M.Sc.
Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung
2005
Tu/isan ini saya persembahkan untuk Ayah dan lbu, Mertua dan Saudara serta lstri tercinta, Gina Mirawati atas pengertiannya dan anak-anak : Riza/, Zsa-zsa dan Indy, yang selalu memberikan tonikum kepada saya, serta semoga ini bermanfaat bagi orang banyak dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah kepada Alloh Yang Maha Kuasa Amin Yaa Rabbal'alamin (Subang- Bandung, Agustus 2004 - September 2005)
ABSTRAK Dampak Program Sertifikasi Masal Terhadap Penyerapan Modal Dalam Menunjang Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (Studi Kasus : Program Sertifikasi Masal di Kota Cimahi) Oleh:
Dedy Abdullatir' NIM : 25404028 Pembimbing: Ir. Mangisi Irene Masnida P, MSc.2 Program Pemberdayaan Masyarakat dan pengembangan UKM merupakan isu pembangunan ekonomi yang patut didukung agar dapat segera tercapai upaya meningkatkan perekonomian rakyat sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu persoalan utama yang dihadapi pelaku UKM adalah kesulitan dalam hal pengadaan modal. Pola pengadaan modal dengan cara kredit melalui penjaminan tanah atau land collateral merupakan jalan yang dapat ditempuh. Tanah merupakan harta kekayaan yang dapat dijaminkan dengan menunjukkan bukti kepemilikannya yaitu sertifikat. Program Sertifikasi Masal merupakan program percepatan pendaftaran tanah-tanah milik masyarakat guna memperoleh tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatur di dalam Undang-undang. Mengingat bahwa sertifikat juga berfungsi sebagai alat jaminan maka program Sertifikasi Masal dapat dipandang sebagai cara penyediaan alat jaminan bagi pengembangan UKM dalam mengatasi persoalan modal. Maka dengan demikian program Sertifikasi Masal diharapkan dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat. Namun sejauhmana pengaruh program Sertifikasi Masal terhadap penyerapan modal belum dapat diketahui secara pasti sehingga menjadi penting studi ini dilakukan. Studi ini bertujuan untuk melihat dampak program Sertifkasi Masal di Kota Cimahi terhadap meningkatnya pinjaman atau penyerapan modal dalam mendukung pengembangan UKM dan sasaran yang ingin dicapai dalam studi ini adalah : teridentifikasinya jumlah peserta program yang memanfaatkan sertifikat untuk meminjam, besar nilai pinjaman dan pemanfaatan pinjaman serta teridentifikasinya karakteristik peserta yang memanfaatkan sertifikat untuk meminjam dan yang tidak meminjam serta alasan-alasannya. lndikator yang digunakan dalam studi ini adalah seberapa banyak sertifikat hasil Program Sertifikasi Masal dijadikan sebagai objek Hak Tanggungan, dalam data pendaftaran pada Kantor Badan Pertanahan Nasional di Kota Cimahi. Berdasarkan data pendaftaran Hak Tanggungan hasil pengamatan dalam waktu tertentu dapat diketahui nilai pinjaman atau penyerapan modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temyata program Sertifikasi Masal di Kota Cimahi belum memberikan pengaruhnya terhadap peningkatan jumlah pendaftaran Hak Tanggungan. Dari 2.977 bidang hasil program Sertifikasi Masal Sporadis (SMS) dan Prona, hanya 6 (enam) bidang saja yang terdaftar sebagai objek Hak Tanggungan atau terdaftar sebagai agunan. Serta hasil survey lapangan memberi kesimpulan bahwa Program Sertifikasi Masal di Kota Cimahi belum memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan pinjaman bagi UKM atau penyerapan modal oleh UKM. Hal ini bertentangan dengan pandangan Hernando De Solo dalam The Mystery of Capital, bahwa hak kepemilikan lahan dapat menciptakan modal. Kata kunci:
1Alamat,
Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Sertifikat, Modal, Kredit, Jaminan,Program Sertifikasi Masal dan Hak Tanggungan
Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat, Jl. Sukarno-Hatta No.256 Bandung Program Magister Perencanaan Wit ayah dan Kola, Departemen Planologi, Institut Teknologi Bandung, Gedung Labtek IX-A, Jl. Ganeca No.IO Bandung
2 Alamat,
ABSTRACT The Impact of Land Mass Certification Program for The Capital Absorption in Supporting of Small-Medium Business (UKM) Development (The Case Study : Land Mass Certification Program in Cimahi) By: Dedy Abdullatif NIM : 25404028 Thesis Advisor: Ir. Mangisi Irene Masnida P, M.Sc. The Community Empowerment Program and Small-Medium Business (UKM) Development is an isue that has to be supported in order to increase community economic development, in line with the purpose of Sustainable Development. One of main problem faced by UKM, is the difficulties to get capital. An alternative to get credit scheme for capital is by way land as collateral. Land can be used as collateral, if it is supported by certificate or title of property right. The government has formulated programs called Land Mass Certification Program (Sertifikasi Masal) in order to boost land register service. So that the land owner can get certificate of their land in faster and cheaver way. Since certificate of land ownership can be used as collateral to get capital credit scheme for UKM, than it is logic that Land Mass Certification Program are expected to support capital credit scheme for UKM. There is still no study that has ever showed how the Mass Certification Program has influenced the absorption of capital credit scheme for UKM. Giving that background, this study is aimed to show the effect of Land Mass Certification Programs in Cimahi on increasing of loan or the absorption of capital credit scheme for UKM development. The objectives that would be reached by this study are : identification of total program participants who make used certificates to get a loan, total loan or the amount of capital, utilization of loan as well as identification of participants characteristic that utilize certificate for get a loan and do not use them with the reasons behind. Some indicators used in this study are the number of certificates produced by Land Mass Certification Programs used as the Insured Right ( Hak Tanggungan) object at Cimahi's National Land Agency Office ( Kantor Pertanahan ). From Hak Tanggungan registration data in given observation period can be known the amount of loan or capital credit scheme that were realised. This study shows that in fact in Cimahi, the Land Mass Certification Program has still very little effect on the increasing of Insured Right registration. From 2.977 land certificates that were produced from 2 (two) programs, Sertifikasi Masal Sporadis (SMS) and Prona, only 6 (six) were registered as collateral. Primary survey shows the reason behind the fact. In conclusion, Land Mass Certification Program in Cimahi has unsignificant impact on increasing of loan or the absorption of capital by UKM. This conclusion is against Hernando DeSoto's idea in The Mystery ofCapital, where land as property is belived to be able to be used as an active capital.
Key words :
Small-Medium Business (UKM), Certificate, Capital, Credit Scheme, Land Collateral, Mass Certification Program and Hak Tanggungan
II
Pedoman Penggunaan Tesis
Tesis S-2 yang tidak dipublikasikan terdaftar dan tersedia pada perpustakaan Institut Teknologi Bandung, dan terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada pengarang dengan mengikuti ketentuan HaKI yang berlaku di Institut Teknologi Bandung. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat tetapi pengutipan atau peringkasan hanya dapat dilakukan seizin pengarang dan harus disertai kebiasaan ilmiah untuk menyebutkan sumbemya. Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh tesis haruslah seizin Direktur Program Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung.
Ill
UCAPAN TERIMA KASIH
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Alloh S.W.T atas segala perkenan-Nya, penulisan tesis ini telah dapat diselesaikan meskipun disana sini masih terdapat beberapa kekurangan. Penulis sangat berterimakasih kepada Bapak Ir. Roos Akbar, M.Sc.,Ph.D selaku Ketua Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, lbu Ir. Mangisi Irene Masnida Pangaribuan, M.Sc. selaku pembimbing atas segala bimbingan, saran dan nasehatnya selama penelitian dan penulisan tesis ini berlangsung, Bapak Prof. Ir. Tommy Firman, MSc., Ph.D dan Bapak Ir. Haryo Winarso, M.Eng, Ph.D selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan-arahan bagi penyempumaan tesis ini, seluruh staf Dosen dan Karyawan Jurusan Planologi Institut Teknonologi Bandung, staf Tata Usaha dan Perpustakaan. Juga penulis sampaikan terima kasih kepada Pusbindiklatren-Bappenas atas bantuan beasiswa yang diterima selama pendidikan program magister ini. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat atas ijin studi yang diberikan dan Bapak Bupati serta jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Subang khususnya Bapak Ir. Sumasna MUM, Kepala Kantor dan rekan-rekan di Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tempat penulis mengabdikan diri yang telah begitu banyak memberikan dukungan. Penulis juga tidak lupa menyampaikan terimakasih yang tiada terhingga kepada Bapak Wali Kota Cimahi serta jajaran Pemerintah Daerah Kota Cimahi khususnya Bapak Ir. Boy Iman Nugraha, Kepala Kantor serta rekan-rekan di Kantor Pertanahan Kota Cimahi, khususnya Bapak Drs. Nursyamsi yang telah memberikan sarana dan data untuk penelitian. Akhimya rasa salut dan bangga penulis sampaikan kepada rekan-rekan Angkatan 2004 MPWK-ITB khususnya rekan-rekan di Studio Manajemen Perkotaan dan Studio Perencanaan Wilayah, ternan seperjuangan dalam mencari butir-butir kebenaran serta seluruh rekan mahasiswa dan civitas akademika ITB yang siap membangun Indonesia serta semua pihak yang telah memberikan sumbangsihnya hingga studi ini dapat berjalan Iancar dan selesai pada waktunya. Demikian, semoga amal kebaikan Bapak, lbu dan Saudara semua diberikan balasan yang lebih baik oleh Alloh Subhanahuwata 'ala. A min.
IV
DAFTARISI ABSTRAK .................................................................................................................. . ABSTRACT .................................................................................................................
11
PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS........................................................................
111
ucAP AN TERIMA KAsm.......................................................................................
•v
DAFfARISI................................................................................................................ v DAFfAR LAMPIRAN............................................................................................... vii DAFfAR GAMBAR DAN ILUSTRASI................................................................... viii DAFfAR TABEL........................................................................................................
Dab I
IX
Pendahuluan ............................................................................................. . 1.1. Latar Belakang...................................................................................... . 1.2. Rumusan Persoalan................................................................................ 4 1.3. Tujuan dan Sasaran................................................................................ 5 1.4.ManfaatStudi......................................................................................... 6 1.5.Ruang Lingkup Studi. ............................................................................ 7 1.6.Metodologi Analisa ................... ,........................................................... 9
I. 7. Kerangka Pemikiran.......................... ......... .. .......... ....... .. .. ... .. .. .. ..... .. .... 11 1.8. Sistematika Pembahasan........................................................................ 13
Dab II
Tinjauan Pustaka Mengenai Pendaftaran Tanah dan Masalah Penjaminan Laban.............................................................. 15 2.1. Pendaftaran Tanah.......................... ..... ............ ... ........ ... ........ ................ 15 2.2. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di lndoensia................................ 19 2.3. Sertifikasi Masal .................................................................................... 22 2.3.1 Pengertian .................................................................................... 22 2.3.2 Isu-isu Pelaksanaan Sertifikasi Masal......................................... 23 2.4. Program Pemberdayaan Masyarakat, Permodalan dan Penjaminan............................................................................................ 26 2.4.1 Program Pemberdayaan Masyarakat dan UKM.......................... 26 2.4.2 Permodalan.................................................................................. 30 2.5 Penjaminan............................................................................................. 31 2.6 Hak Tanggungan.................................................................................... 33 2.6.1. Pengertian ................................................................................... 33 2.6.2. Pendaftaran Hak Tanngungan ..................................................... 34
v
Dab III
Gambaran Umum Kota Cimahi dan Pelaksanaan Program Sertifikasi Masal ......................... ....... ........................................ 36 3.1. Gambaran umum wilayah ...................................................................... 36 3.2. Kegiatan Perekonomian Kota Cimahi.. ................................................. 37 3.3. Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ........................................... 39 3.4. Kegiatan Bidang Pertanahan .................................................................. 40 3.4.1. Program Sertifikasi Masal di Kota Cimahi.. ............................... 42 3.4.2. Pendaftaran Hak Tanggungan di Kota Cimahi.. ......................... 44
Dab IV Analisa Dampak Program Sertifikasi Masal terhadap Penyerapan Modal Dalam Mendukung Pengembangan UKM ........... 46 4.1 Peserta Program Sertifikasi Masal Yang Memanfaatkan Sertifikat untuk Jaminan ........................................................................ 47
4.1.1
Jumlah Hak Tanggungan dan Modal Terserap ............................ 47
4.1.2
Karakteristik Peserta Peminjam atau Yang Memasang Hak Tanggungan ....................................................... 49
4.1.3
Pemanfaatan Pinjaman ................................................................. 52
4.2. Peserta Program Sertifikasi Masal yang Tidak Meminjam .................... 52 4.2.1
Jumlah peserta yang tidak meminjam .......................................... 52
4.2.2
Karakter Peserta Program Sertifikasi Masal Yang Tidak Meminjam ................................................................ 53
4.3. Alasan-alasan Peserta Program Sertifikasi Masal Tidak Meminjam ..................................................................................... 57
Dab V
Kesimpulan dan Saran ................................................................................ 60 5.1. Kesimpulan .......................................................................................... 60 5.2. Saran dan Rekomendasi. ........................................................................ 62 5.3. Kelemahan Studi .................................................................................... 64 5.4. Saran Untuk Studi Lebih Lanjut ............................................................ 65
Daftar Pustaka ....................................................................................................... 66
vi
DAFTAR LAMP IRAN
Lampi ran
Daftar Nama Peserta Sertifikasi Masal Sporadis - 2002 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan............................................................
Lampiran
2 Daftar Nama Peserta Sertifikasi Masal Sporadis - 2002 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara........................................................... ....
Lampiran
L-1
L-2
3 Daftar Nama Peserta Sertifikasi Masal Sporadis - 2002 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Setatan...................................................
L-3
Lamp iran
4 Daftar Nama Peserta Sertifikasi Prona TA 2003.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L-4
Lampiran
5 DaftarNama Peserta Sertifikasi Prona TA 2004............................
L-5
Lampiran
6 Lembar Kuesioner
vii
DAFfAR GAMBAR DAN ILUSTRASI
Gambar 1.1 Lokasi Program Sertifikasi Masal Kota Cimahi.....................................
8
Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran Studi.......................................................................
12
Gambar 3.1 Gambaran Sektor-sektor Perekonomian Kota Cimahi............................
37
VIII
DAFfAR TABEL Tabel 2.1
Isu-isu berkaitan dengan Pendaftaran Tanab Secara Masal........................ 24
Tabel 2.1
Program-program Sertifikasi Masal di Indonesia....................................... 25
Tabel 3.1
Gambaran Kawasan-kawasan di Kota Cimabi...........................................
36
Tabel 3.2
Persentase Sektor Ekonomi dalam PDRB Kota Cimabi Tabun 2003........
37
Tabel 3.3
Jumlab Nilai Transaksi Bruto (NTB) Usaba Kecil, Menengab dan Besar dalam Perekonomian Jawa Barat 2001-2002 (termasuk migas)................
Tabel 3.4
40
Data Bidang Tanab yang telab bersertifikat di Kota Cimabi Sampai bulan 31 Juli 2005.........................................................................
41
Tabel 3.5
Penyelenggaraan Pelayanan Pertanaban pada Tahun 2004.......................
42
Tabel 3.6
Pelaksanaan Sertifikasi Masal di Kota Cimahi..........................................
43
Tabel 3.7
Tahapan penerbitan Sertifikat SMS-2002 di Kota Cimahi......................... 44
Tabel 3.8
Penyerapan Modal Kelompok UKM dan Rumah tangga di Kota Cimahi pada Tahun 2003 dan 2004............................................... 45
Tabel 3.9
Penyerapan Modal Kelompok Investasi tinggi dan Jumlah kredit keseluruhan di Kota Cimahi Tabun 2003 dan 2004...................................
Tabel 3.10
Pendaftaran dan Nilai Hak Tanggungan pada Lokasi Program Sertifikasi Masal..........................................................................
Tabel 4.1
49
Karakteristik Kegiatan Usaha Peminjam Peserta Program SMS-2002, Prona 2003 dan Prona 2004 Kota Cimabi..................................................
Tabel 4.4
47
Indikator penting menyangkut pemanfaatan Sertifikat sebagat Jamtnan ......................................................................................_....
Tabel 4.3
46
Daftar Sertifikat Hasil Program SMS-2002, Prona 2003 dan Prona 2004 Kota Cimahi yang menjadi Objek Hak Tanggungan.................................
Tabel 4.2
45
51
Karakteristik Kepemilikan laban, Tujuan dan Penggunaan Pinjaman Peserta Program SMS-2002, Prona 2003 dan Prona 2004 Kota Cimahi.... 51
Tabel 4.5
Data Jumlah Responden - peserta Program SMS-2002, Prona 2003 dan Prona 2004 Kota Cimabi yang tidak meminjam . . . . . . . . . . . . ................. 53
Tabel 4.6
Data Status kegiatan peserta Program SMS-2002, Prona 2003 dan Prona 2004 Kota Cimahi yang tidak meminjam.................................. 54
fabel 4.7
Data Pemilikan laban peserta Program SMS-2002, Prona 2003 dan Prona 2004 Kota Cimahi yang tidak meminjam......................................... 55
IX
Tabel 4.8
Data Kondisi Sertifikat peserta Program SMS-2002, Prona 2003 dan Prona 2004 Kota Cimahi yang tidak meminjam ........................................ 55
Tabel 4.9
Data Tujuan peserta Program SMS-2002, Prona 2003 dan Prona 2004 Kota Cimahi yang tidak meminjam ........................................................... 56
Tabel 4.10
Data Alasan tidak meminjam peserta Program SMS-2002, Prona 2003 dan Proan 2004 Kota Cimahi............................................ ........... 59
X
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pembangunan yang telah diselenggarakan di Indonesia sejak jaman orde baru, era reformasi hingga sekarang ini sedikit banyak telah memberikan kemajuan di berbagai bidang. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi meskipun kurang dibarengi oleh adanya pemerataan. Pembangunan yang hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang terpusat dan tidak merata serta tidak diimbangi oleh kehidupan sosial, politik dan ekonomi yang demokratis dan berkeadilan telah menghasilkan fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh. Rapuhnya fondasi perekonomian nasional telah mengakibatkan Indonesia terjebak ke dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan serta menurunnya daya saing Ekonomi Nasional 1• Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah memajukan kesejahtertaan umum, yang berarti kemakmuran masyarakat harus lebih diutamakan dari pada kemakmuran perseorangan. Maka pembangunan ekonomi rakyat haruslah menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional, karena tujuan pembangunan ekonomi rakyat sesuai dengan amanat konstitusi adalah meningkatkan kesejahtearan dan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat
Indonesia.
Ekonomi
rakyat
adalah
kegiatan
ekonomi
yang
diselenggarakan oleh kebanyakan rakyat Indonesia, yang umumnya terdiri dari koperasi, pengusaha mikro, pengusaha kecil dan menengah atau UKM. Salah satu program pemerintah didalam mengembangkan ekonomi rakyat ini adalah melalui program pemberdayaan para pelaku ekonomi tersebut agar menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional serta memperkuat pondasi perekonomian Nasional2• Program
Pemberdayaan
Masyarakat,
Empowerment
Program
adalah
strategi
pembangunan ekonomi rakyat yang pada intinya adalah memberi peluang kepada para koperasi dan pelaku usaha kecil dan menengah kepada sumber-sumber produksi Kementrian Koperasi dan UK.M Rl, Rancangan Strategis Pembangunan Koperasi dan UMKM Periode 2005-2009 (Draft Awa/-3), 2 Kartasasmita, Ginandjar, (1996). Pembangunan untuk Rakyat-Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Cides, PT Pustaka Cidesindo, Jakarta 1
1
2
diantaranya pembiayaan atau pennodalan3 • Kebijakan
pemerintah demikian
dituangkan ke dalam program-program pembangunan sektoral yang secara tajam diarahkan kepada masyarakat miskin sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya yaitu sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Salah satu program pemberdayaan masyarakat yang kini digulirkan pemerintah diantaranya adalah program aksi penangulangan kemiskinan berupa peningkatan pembinaan dan penyaluran bantuan kredit bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Bisnis Indonesia, 18 Maret 2005t. Namun pennasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar pelaku UKM untuk mendapatkan bantuan modal terse but adalah tidak dimilikinya jaminan atau Collateral. Salah satu persyaratan untuk mendapatkan modal melalui pinjaman atau skim kredit adalah adanya keharusan menyertakan jaminan yang biasanya dalam bentuk tanah, Land Collateral. Sedangkan tanah-tanah atau bangunan yang mereka miliki sebagian
besar belum bersertifikat atau belum memiliki kepastian hukum yang jelas sesuai dengan Undang-undang sehingga belum dapat difungsikan sebagai jaminan. Kondisi demikian menyebabkan proses pengajuan kredit mereka menjadi terhambat yang pada akhimya modal bantuan yang telah disediakan pemerintah untuk UKM tidak dapat terserap secara optimal (Kompas, 19 Mei 2005). Dalam buku karangannya, The Mystery of Capital, Hernando De Soto (2000) memberi pandangan mengenai arti pentingnya modal atau capital yang dapat diproduksi dari kepemilikan Iahan atau property. Menurutnya negara-negara maju atau negara-negara Barat mengalami kemajuan karena kemampuannya menciptakan capital, dan ini tidak terjadi pada negara-negara dunia ketiga yang sebagian besar adalah negara terbelakang. Lebih jauh De Soto menjelaskan : •
Bahwa mewujudkan capital adalah dasar kemajuan suatu bangsa. Suatu bangsa selamanya tidak akan maju sebelum mampu menghasilkan modal atau capital.
3 Ibid. hal.l42 " Untuk program tersebut pemerintah telah menganggarkan dana sebesar 72,03 Trilyun rupiah. lstitab UMKM mulai muncul sejak program ini bergulir. Namun dalam tulisan ini tidak dibebadakan antara UMKM dengan UKM dan untuk kemudahan dalam pemahaman dalam tulisan ini digunakan istilah UKM.
3
•
Hambatan utama negara-negara dunia ketiga yang sedikit sekali mengalami kemajuan ekonomi adalah karena ketidakmampuannya untuk memproduksi capital dimana hal ini sangat berbeda dengan negaranegara maju yang mampu menjadikan sesuatu menjadi capital. Capital atau modal adalah hasil atau produktivitas masyarakat dan merupakan kekayaan suatu negara.
•
Negara-negara terbelakang tersebut sebenamya memiliki potensi besar memproduksi capital namun hambatannya adalah ketidakjelasan dalam hal hak kepemilikan terutama tanah dan bangunan.
•
Ciri negara maju adalah bahwa hampir semua kekayaan mereka : tanah
building, equipment dapat mereka jadikan sebagai jam inan untuk perolehan kredit. Jadi pada umumnya kegagalan negara terbelakang adalah ketidak mampuannya untuk merepresentasikan kekayaanya atau property-nya menjadi modal. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukannya diberbagai negara ketiga khususnya nya lebih lanjut, De Soto menjelaskan sebagai berikut : •
Bahwa di negara barat masyarakat dapat melihat dengan jelas, aset yang mereka miliki dapat menjadikannya sebagai modal sedangkan di negara terbelakang 80% masyarakat tidak memahaminya. Sebanyak 80 % negara-negara
dengan
tingkat
produksi
modal
rendah
keadaan
masyarakatnya cenderung tidak dapat menggambarkan kehidupan ekonominya, Economic lifo dari yang sebenamya mereka miliki. •
Bahwa di negara-negara terbelakang tanah dan bangunan mereka sebetulnya dapat di-generate menjadi modal. Seluruh kekayaan atau aset mereka yang seharusnya dapat mereka jadikan modal pada tahun 1993 mencapai 9,3 Trilyun Dolar. Kekayaan tersebut hanya merupakan modal mati atau dead capital.
Hak kepemilikan lahan yang dinyatakan dalam Sertifikat atau Titles adalah produk kegiatan pendaftaran tanah atau land register, yaitu kegiatan pemberian jaminan kepastian kepemilikan atas tanah atau property right. Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah sebagai sarana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas suatu bidang
4
tanah sebagaimana diatur didalam Undang-undang Pokok Agraria (UU No.5 Tahun 1960). Atau disebutjuga sebagai kegiatan penetapan aspek legalitas kepemilikan tanah. Pasal 19 Undang-undang tersebut menyebutkan, bahwa : "Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. " Peranan penting tanah berkaitan dengan perekonomian adalah fungsinya sebagai alat jaminan kredit atau utang piutang. Secara hukum hanya tanah yang telah bersertifikat yang dapat dijadikan land collateral. Masalah penjaminan tanah telah dilakukan sejak dulu oleh masyarakat khususnya badan usaha dan telah diatur didalam UUPA pada pasal mengenai Hak Tanggungan. Karena perbuatan hukum Hak Tanggungan ini terus meningkat seiring dengan meningkatnya pembangunan, maka untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat maka Hak Tanggungan diatur secara khusus dalam Undang-undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
1.2 Rumusan Persoalan
Sertifikasi masal adalah program percepatan pendaftaran tanah yaitu pendaftaran tanah yang dilakukan secara kolektif atas bidang-bidang tanah milik masyarakat. Dalam prosesnya sertifikasi masal merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali atau kegiatan pendaftaran untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat atau masih berstatus Hak Milik Adaf. Tujuan pokok kegiatan ini adalah : 1. Terwujudnya tertib administrasi pertanahan guna menghindari terjadinya tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah dan timbulnya sengketa tanah. 2. Tersedianya data dan informasi untuk pembangunan sistem informasi pertanahan, Land Information System yang merupakan sarana didalam pengambilan kebijakan
berkaitan dengan perencanaan dan pembangunan
wilayah dan perkotaan.
s Hak Milik Adat adalah hak kepemilikan atas tanah yang belum diakui oleh UUP A.
5
Namun dengan melihat fungsinya sebagai alat jaminan maka program sertifikasi masal ini diharapkan sekaligus menjadi penyedia sarana bagi penciptaan modal bagi masyarakat yang membutuhkan khsususnya para UKM seperti yang dikemukakan oleh Hernando De Soto. Maka berdasarkan
1su tersebut semestinya program sertifikasi masal dapat
menjembatani masyarakat untuk mendapatkan modal dalam arti program tersebut dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat khususnya para pelaku UKM kepada sumber pembiayaan dalam rangka pengembangan usaha. Namun hingga saat ini program sertifikasi masal tersebut belum dapat teridentifikasi secara jelas apakah telah memberikan pengaruhnya terhadap peningkatan penyerapan modal atau peningkatan pinjaman. Pertanyaan yang dapat disampaikan berkaitan dengan hal tersebut adalah: 1. Berapa banyak peserta program Sertifikasi Masal yang memanfaatkan sertifikatnya sebagai jaminan kredit dan berapa besar nilai pinjamannya ? 2. Apakah pemanfaatan kredit atas penjaminan sertifikat tersebut adalah betulbetul untuk kegiatan usaha dalam konteks pengembangan perekonomian masyarakat ? 3. Apa alasan-alasan dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkannya sertifikat sebagai jamninan kredit ?
1.3 Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Jatar belakang dan rumusan persoalan di atas maka studi ini bertujuan untuk melihat dampak program Sertifikasi Masal terhadap meningkatnya pinjaman atau penyerapan modal dalam mendukung pengembangan UKM di kota Cimahi. Sasaran yang ingin dicapai dalam studi ini adalah : 1. Teridentifikasinya
jumlah
peserta
program
Sertifikasi
Masal
yang
memanfaatkan sertifikatnya sebagai jaminan kredit dan seberapa besar pinjaman dapat terserap atas jaminan sertifikat hasil program. 2. Teridentifikasinya pemanfaatan dana atau pinjaman yang diperoleh peserta program Sertifikasi Masal atas penjaminan sertifikatnya berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukannya.
6 3. Teridentifikasinya kara.kteristik peserta yang memanfaatkan dan yang tidak memanfaatkan sertifikatnya untuk jaminan kredit serta alasan-alasan mengapa mereka memanfaatkan dan tidak memanfaatkannya.
1.4 Manfaat Studi Manfaat yang diharapkan dari studi ini adalah dapat memberikan gambaran mengenai sejauhmana pandangan Hernando De Soto mengenai penciptaan capital berdasarkan hak kepemilikan laban terbukti di Kota Cimahi. Jika penciptaan modal dapat dilakukan dengan cara demikian maka program sertifikasi masal seharusnya dapat memberi dukungan penuh terhadap upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian program sertifkasi masal tidak hanya sekedar mewujudkan kepastian status hak saja akan tetapi dapat memberikan solusi efektif bagi berlangsungnya kegiatan perekonomian masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak-pihak berkepentingan khususnya pemerintah dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). BPN selaku institusi penyelenggara pendaftaran tanah diharapkan berupaya meningkatkan dan mengembangkan program Sertifikasi Masal yang lebih diarahkan kepada pemanfaatan sertifikat sebagai jaminan kredit dalam upaya penyerapan modal sebesar-besamya. Hal ini mengingat beberapa isu yang makin berkembang akhir-akhir ini, diantaranya : I. Telah berubahnya kebijakan pemerintah dalam sektor keuangan dan perbankan dengan meletakan porsi yang cukup besar bagi sektor perekonomian masyarakat dengan adanya program bantuan modal bagi UKM. Diharapkan sektor perekonomian masyarakat ini dapat menunjang perekonomian nasional serta dapat diandalkan oleh daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. 2. Adanya keterbatasan kemampuan pemerintah dalam hal pembiayaan program Sertifikasi Masal sehingga perlu dikembangkan pola-pola pembiayaan sendiri atau swadaya dan pengembangan kemitraan serta mengkaitkannya dengan program permodalan untuk UKM itu sendiri.
7
3. Bahwa jumlah pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia yang perlu mendapat perhatian pada tahun 2005 ini diperkirakan mencapai 42,5 juta6• Ini merupakan potensi yang cukup besar untuk membangun ekonomi rakyat dan dari sisi permodalan akan membutuhkanjumlah yang sangat besar. 4. Bahwa tanah-tanah milik masyarakat yang dikatagorikan sebagai tanah milik adat yang belum bersertifikat masih sangat besar yaitu ± 70% atau sekitar 60 juta bidang sehingga masih besar potensi pengembangan program Sertifikasi
Masal dan pengembangan modal7 • 5. Bila melihat angka kebutuhan modal para pelaku UKM yang berjumlah 84,79% atau 35,8 juta dari jumlah keseluruhan (42,5 juta), maka hila pelaku usaha tersebut menggunakan sertifikat sebagai alat jaminan kredit maka dana atau modal akan terserap mencapai Rp 1.000 Trilyun.
1.5 Ruang Lingkup Studi A.
Lingkup wilayah
Wilayah yang dijadikan
objek penelitian adalah
5(lima) kelurahan tempat
penyelenggaraan program Sertifikasi Masal di Kota Cimahi, meliputi : SMS-TA 2002, meliputi:
1. Kelurahan Cibabat, kecamatan Cimahi Utara. 2. Kelurahan Cigugur Tengah, kecamatan Cimahi Selatan 3. Kelurahan Utama, kecamatan Cimahi Selatan Prona TA 200, meliputi:
4. Kelurahan Cipageran Prona TA 200, meliputi:
5. Kelurahan Cibeber
Lokasi program-program Sertifikasi Masal terlihat pada Gambar 1.1
6 1
Kementrian Koperasi dan UKM halaman 10. Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Ikatan PPAT dengan BPN di Jakarta tertuang dalam berita Majalah Renvoi No.2/ Juli 2004
Legends
J
I
Balas Kola
----------------------------------------------------; --+--------+---.J.I
Balas Kecamalan Balas Kelurahan Jalan Arteri Primer Jalan Koleklor Primer Jalan Koleklor Sekunder
---=
Jalan Lokal Jalan Tol
-=-=-
Rei Kerela Api Jaringan Lislrik Tegangan Tinggl
~ SungaVkolam
Kec. Sukasari
~........................................ Kec. Sukajadi
~
Keterangan
Kec. Cicendo
Kec. Batujajar
~
SMS-2002
•
Prona-2003
0
Prona-2004
@ KO TA
CI M AH I
Gam bar1 .1 Lokasi program Sertifikasi Masa l Kota Cimahi
Skala 1 : 100.0 00 8
9
B.
Lingkup Materi
Program Sertifikasi Masal Sporadis (SMS) 2002 mulai dilaksanakan bulan Juli 2002. Penerbitan sertifikat dilakukan secara bertahap mulai September 2003, Desember 2003 hingga Maret 2004 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2.527 sertifikat. Pada Prona TA 2003 terbit sertifikat bulan September 2003 sebanyak 250 dan Prona T A 2004 terbit sertifikat pada September 2004 sebanyak 200 bidang. Jadi masa penerbitan programprogram tersebut dari mulai September 2003 hingga bulan Maret 2005 (Data terakhir pengamatan) adalah selama 1.5 tahun. Lingkup materi yang menjadi bahasan berkaitan dengan tujuan dan sasaran dalam studi ini adalah terbatas hanya pada: I. Melakukan pengamatan data sertifikat hasil program-program Sertifikasi Masal tersebut di atas dan data pendaftaran Hak Tanggungan yang ada di Kantor Pertanahan Cimahi selama 1.5 tahun. 2. Melihat gambaran/ karakteristik peserta yang pemasang Hak Tanggungan atau menjaminkan sertifikatnya berdasarkan pengamatan data pendaftaran Hak Tanggungan serta meneliti sejauhmana pemanfaatan pinjamannya. 3. Meneliti
sebab-sebab
atau
alasan
mengapa
peserta
program
tidak
memanfaatkan sertifikatnya untuk meminjam.
1.6 Metodologi Analisa Pada studi ini indikator pengembangan ekonomi masyarakat ditetapkan 2 (dua) indikator yaitu : 1) Pelaku kegiatan ekonomi dan 2 Modal atau dana terse rap alas jaminan sertifikat.
Makin tinggi jumlah pelaku kegiatan ekonomi dan dana terserap menunjukkan makin tinggi kegiatan perekonomian masyarakat. Untuk melihat kedua indikator ini dilakukan penelitian Data pendaftaran Hak Tanggungan. Data pelaku kegiatan ekonomi ditunjukkan oleh data pemasang Hak Tanggungan, data nilai pinjaman atau modal terserap ditunjukkan oleh Nilai Hak Tanggungan dan data Objek Hak Tanggungan menunjukkan data pemanfaatan sertifikat sebagai alatjaminan.
10 Maka untuk melihat sejauhmana program Sertifikasi Masal berpengaruh terhadap upaya penyerapan modal dapat dilihat dari sejaumana sertifikat hasil program terdaftar sebagai Objek Hak Tanggungan. Berdasarkan data-data tersebut maka dilakukan analisa data sebagai berikut:
A. Analisa Data sekunder - Menggunakan data pendaftaran Hak Tanggungan yanag ada pada Kantor Pertanahan (Daftar Isian 301) selama 1.5 tahun dimulai September 2003 s/d Maret 2005. Dari analisa data pendaftaran ini dapat diketahui jumlah kasus pendaftaran Hak Tanggungan dan Nilai Hak Tanggungan. Data pendaftaran ini dikelompokkan per-kelurahan agar dapat diketahui dengan mudah jumlah pendaftaran Hak Tanggungan pada kelurahan tempat program sertifikasi diselenggarakannya serta dapat melihat jumlah pendaftaran pada seluruh kelurahan di Kota Cimahi. Dari data-data tersebut maka dapat dilakukan analisa dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Makin tinggi jumlah sertifikat hasil program Sertifikasi Masal terdaftar sebagai objek Hak Tanggungan menunjukkan makin tinggi peserta program peminjam kredit dan makin tinggi pemanfaatan sertifikat sebagai jaminan. 2. Makin besar jumlah nilai Hak Tanggungan menunjukkan makin tinggi jumlah nilai pinjaman sekaligus menunjukkan makin tinggi tingkat penyerapan modal. Kedua variabel di atas menunjukkan indikator peningkatan perekonomian masyarakat.
B.
Analisa Data Primer
Analisa dilakukan terhadap data primer yang diperoleh melalui pemberian daftar pertanyaan kepada respondent peserta program sebagai sebagai berikut : 1. Untuk peserta yang meminjam Bila peserta program yang meminjam mencapai 10% atau lebih maka terhadap jumlah peserta tersebut akan diambil sampel
secara acak. Namun bila kurang
dari 10% maka akan dilakukan langsung terhadap jumlah terse but (populasi).
11
2. Untuk peserta yang tidak meminjam Akan dilakukan pengambilan sampel secara acak sebanyak 30 peserta. Analisa gambaran karakteristik peserta program didasarkan pada data-data sebagai berikut : I. Status peserta program Sertifikasi Masal 2. Tujuan peserta mengikuti program Sertifikasi Masal 3. Kondisi pemilikan lahan peserta 4. Kondisi sertifikat para peserta
5. Penggunaan atau pemanfaatan kredit Hasil analisa tersebut diperlukan untuk melihat gambaran kemampuan meminjam peserta program serta alasan-alasan
mengapa peserta program memanfaatkan atau
tidak memanfaatkan sertifikatnya untuk meminjam.
1.7 Kerangka Pemikiran Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai Metodologi studi ini maka dapat dilihat Kerangka pemikiran studi yang tergambar pada Gambar 1.2
REKOMENDASI Program Sertifikasi Masal yang dapat menunjang penyerapan kkredit bagi UKM
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) ISU-ISU PENGEMBANGAN/ PEMBANGUNAN WILAYAH (Keterbelakangan, Kemiskinan)
ISU-ISU MANAJEMEN LAHAN (Ketidaktertiban pemil ikan laban, kekurangan data untuk perencanaan )
Dampak Sertifikasi Masal terhadap Penyerapan Modal, Pemanfaatan kredit untuk UKM dan alasan meminjam dan tidak meminjam
Program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan Kemiskinan : Bantuan modal bagi UKM
Program Sertifikasi Masal
Modal tidak terserap karena tidak dimilikinya agunan. Program Sertifikasi Masal diharapkan dapat menjadi akses UKM kepada kreditor.
Pandangan Hernando De Soto Property dapat dikonversi menjadi Capital dan Sertiftkasi merupakan bagian dari Capitalization Process
Rumusan Persoalan Apakah Program Sertiftkasi Masal berdampak kepada pengadaan modal UKM berkaitan dengan fungsi Sertiftkat sebagai Collateral
Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran Studi
Ana lis is Data Sekunder Penelitian Data Pendaftaran Hak Tanggungan : Pendaftar/ pemasang HT Nilai Tanggungan dan Objek Hak Tanggungan Data Primer Jumlah peserta peminjam Karakteristik peserta peminjam Pemanfaatan Kredit Karakteristik peserta tdk meminjam dan alasannya
12
13
1.8 Sistematika Pembabasan Sistematika penulisan disusun sebagai berukut:
BABI
PENDAHULUAN Bab ini diawali dengan Jatar belakang studi yang memuat sekilas mengenai
isu-isu
pembangunan/ pengembangan wilayah dan
Manajemen Lahan. Kemudian isu sektoral yaitu pembangunan perekonomian rakyat, Program pemberdayaan masyarakat. Progarm pendaftaran tanah dan Sertifikasi Masal dan perumusan persoalan berkaitan dengan isu-isu tersebut. Disampaikan mengenai maksud dan tujuan studi serta alasan mengapa studi ini dilakukan atau manfaat program, lingkup materi dan lingkup wilayah, metodologi yang dilakukan serta sistematika pembahasan.
BABAII
TINJAUAN
PUSTAKA
MENGENAI
PENDAFfARAN
TANAH DAN MASALAH PENJAMINAN LAHAN Bab ini berisi kajian literatur pendaftaran tanah, program Sertifikasi Masal dan gambaran sekilas mengenai Program pemberdayaan masyarakat dan UKM. Penjelasan sekilas mengenai permodalan, masalah penjaminan tanah/ land collateral dan Hak Tanggungan serta administrasi pendaftaran Hak Tanggungan. Tinjauan ini untuk memberikan gambaran mengenai teori yang mendasari studi ini dilakukan.
BABAID
GAMBARAN UMUM KOTA CIMAHI DAN PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI MASAL Bab ini berisi gambaran umum Kota Cimahi menyangkut kegiatan perekonomian, masalah pelayanan pertanahan dan pelaksanaan program Sertifikasi Masal Sporadis dan Program Nasional (Prona).
BABIV
EVALUASI DAMPAK PROGRAM SERTIFIKASI MASAL TERHADAP
PENYERAPAN
MODAL
DALAM
MENDUKUNG PENGEMBANGAN UKM Bab ini berisi analisis atas data-data yang dikumpulkan baik melalui data sekunder maupun data primer menggunakan metode yang telah dijelaskan didalam bab sebelumnya (Bab 1.)
14
BABV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Didalam kesimpulan ini akan diberikan saran dan rekomendasi bagi perbaikan pelaksanaan program dikemudian hari.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PENDAFfARAN TANAH DAN MASALAH PENJAMINAN LAHAN
2.1 Pendaftaran Tanah Sejarah pendaftaran tanah Land Registration tidak terlepas dari perilaku atau budaya interaksi antara manusia yang semakin berubah sejalan dengan perkembangan jaman. Perilaku manusia yang sangat menonjol adalah dalam hal penguasan tanah, land acquisition. Jual beli tanah telah dilakukan sejak dulu dan kebutuhan akan adanya
publisitas transfer of ownership telah berkembang. Perjanjian larangan untuk tidak menjual objek yang sama kepada pembeli yang lain menyebabkan diperlukannya proses
pencatatan
atau
pembukuan
jual
beli
tanah,
land
records.
Pada
perkembangannya pembukuan tanah tidak hanya untuk pemenuhan azas publisitas penguasaan tanah namun juga menjadi kebutuhan negara untuk mengetahui seluruh bidang-bidang tanah guna penaksiran pajak, taxation dan pembayaran ( Larsson, 1997). Melihat perkembangan sejarah sistim pendaftaran tanah dibagi menjadi dua jenis sesuai dengan kepentingannya, yaitu : Sistim pendaftaran tanah untuk kepentingan pajak,fiscal atau land registration. Sistim pendaftaran tanah untuk kepentingan hak atas tanah dengan istilah khusus, land cadastral. Kedua jenis sistim pendaftaran tanah tersebut dilaksanakan untuk mencapai beberapa manfaat ( Larsson, 1997 : 66 ) antara lain, yaitu : I.
Pengembangan basis data untuk penilaian lahan dan objek pajak dalam rangka peningkatan pendapatan daerah melalui fully inclusive record lahan serta penetapan pajak lahan secara fair.
2.
Peningkatan administrasi dimana cadastral dan land registers dapat menyiapkan data secara komprehensif dan efisien bagi sistem perpajakan dan pengaturan hak atas lahan.
3.
Peningkatan pembuatan peta-peta bidang lahan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan serta mengurangi pengerjaan lapangan.
4.
Memudahkan dalam melakukan transaksi seperti jual beli, hibah, waris, penjaminan serta pengadaan lahan. 15
16 5.
Pengendalian harga lahan untuk kepentingan pembangunan dan kebutuhan publik serta memudahkan didalam melakukan kalkulasi biaya dan keuntungan berkaitan dengan kegiatan ekonomi, perencanaan dan pembangunan.
Sistim pendaftaran tanah untuk kepentingan hak atas tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, yaitu untuk pendaftaran sebelum ada hak-nya, original
dan pendaftaran tanah turunan, derivatif yaitu pencatatan-pencataan atau
perubahan pada sertifikat berdasarkan perbuatan hukum tertentu seperti adanya peralihan dan pembebanan atau penjaminan. Berdasarkan teknis pelaksanaannya pendaftaran tanah pertama kali atau original menggunakan 3 (tiga) metode (Larsson, 1991 : 80) yaitu : a. Pendaftaran tanah
sporadik yaitu pendaftaran tanah yang dilakukan secara
individu berdasarkan permintaan dan inisiatifpemilik tanah, voluntary. b. Pendaftaran tanah sporadic-collective yaitu pendaftaran tanah yang dilakukan secara berkelompok biasanya berdasarkan kewajiban registrasi, compulsory para pemilik tanah misalnya karena penjualan, pembebasan atau adanya pemberian bantuan yang memerlukan proses legal atau dalam rangka kegiatan konsolidasi tanah. c. Pendaftaran tanah systematic, yaitu pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap seluruh pemilik tanah dalam suatu wilayah berdasarkan adanya kewajiban registrasi, compulsory bagi semua pemilik tanah yang didukung oleh survey cadasteral daerah demi daerah. Dari ketiga metode tersebut pada pelaksanaannya metode pendaftaran tanah secara individu membutuhkan biaya yang tinggi sedangkan metoda sistematik membutuhkan biaya lebih rendah untuk per-unit-nya karena semua bidang diukur dalam waktu bersamaan. Namun pelaksanaannya menyangkut kelembagaan, seperti tim pelaksana pengumpulan data dan tim pelaksana teknis pengukuran seperti penggunaan teknologi pengukuran dan pemetaan untuk skala luas misalnya penggunaan Photogrammetrz.s dan penyiapan kerangka dasar pengukuran dengan GPS (Global Positioning System/ 8
9
Photogrammetry adalah teknologi pemotretan udara yang sering dipakai untuk pengukuran dan pemetaan skala luas seperti hutan, perkebunan dan pemetaan wilayah kota. GPS adalah teknologi penentuan posisi dipermukaan bumi menggunakan satelit dimana posisi suatu tempat dinyatakan dalam sistem gobal.
17
sehingga biaya keseluruhan menjadi tinggi. Maka metoda yang kedua. sporadiccollective banyak dikembangkan karena pada pelaksanaannya lebih sederhana. Pendaftaran tanah merupakan kegiatan administrasi dan merupakan bagian atau sarana untuk berlangsungnya kegiatan manajemen lahan, Land Management. Beberapa pengertian serta ruang lingkup manajemen lahan dapat dilihat dari definisi di bawah (Mattingly, 2002, Pramono, 2002, Nurmandi, 1999) dalam (Enni, dkk. 2005) : 1.
Manajemen lahan berhubungan dengan pengembangan lahan, pelaksanaan aktivitas penggunaan lahan, pemeliharaan lahan untuk kelangsungan pemanfaatannya serta menemukan sumber daya untuk pengembangan, penggunaan dan pemeliharaan.
2.
Manajemen lahan merupakan bagian dari manajemen perkotaan, Urban Management yang pada dasamya adalah pengelolaan pertumbuhan, yaitu
upaya untuk mengarahkan skala dan arah perkembangan kota agar sesuai dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang terbaik, sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan serta karakter fungsionsal yang diinginkan (Pramono, 2002). 3.
Manajemen lahan perkotaan adalah pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam perencanaan, pembangunan jaringan infrastruktur, dan fungsi pengaturan untuk perluasan kota dengan tujuan terciptanya kerangka fisik dan hukum bagi proyek pembangunan dan pembebasan lahan yang dilakukan oleh pihak swasta atas pemilik lahan melalui mekanisme pasar (Nurmandi, 1999).
Dari ketiga pengertian diatas maka pengertian manajemen lahan dapat dirangkum sebagai segala upaya yang dilakukan terhadap lahan agar dapat memberi manfaat sebesar-besamya bagi pihak yang berkepentingan meliputi pengadaan lahan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatannya dalam konteks Tata Ruang. Pengadaan lahan merupakan penyediaan lahan bagi kegiatan tertentu pada waktu yang
tepat dengan harga yang terjangkau pada suatu lokasi yang diinginkan. Pemanfaatan lahan adalah penggunaan lahan yang memberi manfaat terbaik dan nilai tertinggi bagi masyarakat banyak. Pengendalian adalah mengarahkan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan serta telah memenuhi aspek hukum.
18 Untuk mendukung terlaksananya manajemen lahan yang baik khususnya untuk menunjang peningkatan perencanaan pembangunan perkotaan maka perlu didukung upaya pengembangan sistem informasi geografis dan sistem informasi pertanahan, penataan penggunaan penguasaan dan pemilikan tanah termasuk pengalihan hak atas tanah serta penyediaan peta-peta dasar yang diperlukan (Harsono, 1991 ). Masalah kepemilikan lahan merupakan suatu hal yang sangat penting. Namun pemahaman mengenai kepemilikan lahan ini dalam aspek pembangunan kota masih rendah dibanding pemahaman mengenai Land use. Masalah hak kepemilikan lahan sering menimbulkan perdebatan yang panas karena konsep kepemilikan lahan merupakan konsep yang tidak sederhana menyangkut riwayat atau sejarah yang panjang (Kivell, 1993). Data dan informasi menyangkut hak kepemilikan lahan sangat ditentukan oleh sejauhmana peran kegiatan survey kadasteral dan pendaftaran tanah secara komprehensif dilaksanakan. Salah satu ciri negara-negara berkembang adalah lemahnya kegiatan pendaftaran tanah ini yang mengakibatkan sering muncul ketidaktertiban adminstrasi pertanahan yang sangat potensial untuk timbulnya konflik pertanahan. Keterbatasan data yang memuat status kepemilikan juga menjadi hambatan di dalam proses perencanaan, pengeluaran kebijakan seperti pengeluaran 1MB, Ijin Lokasi, pembebasan lahan dan program-program pembangunan yang memerlukan tanah. Sehubungan dengan hal tersebut maka konsep sertifikasi masal dengan tujuan untuk mempercepat program pendaftaran tanah merupakan program yang cukup strategis untuk dikembangkan. Berkaitan dengan isu manajemen lahan dalam rangka menuju kebijakan pembangunan lahan perkotaan ke depan dapat digambarkan hal-hal sebagai berikut : 1. Data kepemilikan lahan akan dapat berfungsi didalam pengendalian atau kontrol terhadap pemilikan lahan seperti batasan pemilikan lahan, catatan peralihan lahan atau transfer dan catatan tindakan hukum lainnya. Hal ini guna menghindari terjadinya ketidakefisienan dalam penggunaan lahan, timbulnya spekulasi lahan atau proses kompensasi yang tidak wajar yang dapat merugikan masyarakat banyak. Maka masalah kepemilikan lahan atau land ownership merupakan salah satu isu penting dan merupakan prinsip dasar didalam pembangunan lahan
19 perkotaan, urban land development
disamping pembangunan land use,
perpajakan lahan dan sistem administrasi pembangunan lahan serta institusi pelaksananya 10• 2. Ketersediaan data dan informasi pendaftaran tanah untuk mengembangkan sistem informasi pertanahan diperlukan untuk merealisasikan Rencana Tata Ruang. (Agung Gede Agung, 1991 ). 3. Dengan dikuatkannya hak kepemilikan tanah melalui program pendaftaran tanah, maka masyarakat selaku pemilik tanah secara tidak langsung menjadi bagian yang patut dilibatkan didalam proses Penataan Ruang (Haywood, 1979) 11 •
2.2 Penyelengaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia Sebagaimana diketahui bahwa tanah khususnya bagi masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan sentral, baik sebagai sumber daya produksi maupun sebagai tempat berdirinya pemukiman. Oleh karena itu maslah tanah harus mendapat perhatian khusus dan penanganan yang khsusu pula, terlebih-lebih dalam era pembangunan sekarang ini yang mau tidak mau akan berurusan dengan bidang tanah 12 • Disamping
pembangunan
memerlukan
tanah,
masyarakatpun
semakin
ingin
meningkatkan kualitas kehidupannya dan sering terjadinya perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan pembangunan terutama di perkotaan sehingga sering menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pelaku pembangunan. Atau adanya sengketa lahan antar masyarakat sendiri bahkan antar keluarga karena masalah pewarisan. Hal ini membutuhkan waktu dan biaya yang tinggi untuk penyelesaian perkara di pengadilan. Persoalan pertanahan juga merupakan persoalan lintas sektoral (Harsono, 1999) atau menyangkut persoalan diluar dari permasalahan tanah itu sendiri seperti karena masalah urbanisasi dan kemiskinan yang berujung pada pendudukan lahan perkotaan secara ilegal, peningkatan tempat-tempat kumuh karena sulitnya mencari tanah diperkotaan dan tingginya harga tanah yang sulit terjangkau oleh masyarakat, yang kemudian muncul adalah isu penggusuran. Hal demikian juga terjadi
1° Finnan, 1998. Towards an Indonesian Urband Land Development Policy, City. Space and Globalization An International Perspective, Univ. of Minchigan. 11 Dalam Oetomo, 1997. Konsepsi dan lmplikasi Penerapan Peron Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang di Indonesia, Jurnal PWK, Vol.8 No.2, April. 12 Direktorat Jendral Agraria, 1986 Pendaftaran tanah dalam era pembangunan.
20 di pedesaan seperti terjadinya penggarapan lahan-lahan perkebunan dan tanah kehutanan secara liar serta tindakan-tindakan melawan hukum lainnya 13 • Melihat kondisi demikian maka diperlukan penyelenggaraan pendataan penguasaan lahan yang selalu terbarukan diantaranya untuk keperluan perpajakan, perencanaan dan pengawasan serta pemberianjaminan kepastian hukum kepemilikan lahan. Beberapa instansi di Indonesia menyelenggarakan pendaftaran tanah, seperti kantor Pajak Bumi dan Bangunan untuk kepentingan pajak PBB hingga kantor kelurahan melakukan pencatatan peralihan-perlaihan hak karena adanya jual beli, pewarisan,
hibah, walcaf, pelelangan dan lain-lain dimana kegiatan pendaftaran tersebut lebih bersifat administratif. Sedangkan pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh Kantor Pendaftaran Tanah (Kantor Pertanahan) tidak semata-mata untuk kepentingan administratif akan tetapi untuk keperluan yuridis, yaitu untuk kepastian hukum hak atas tanah. Jadi kegiatan pendaftaran tanah yang dimaksud di sini adalah kegiatan pendaftaran tanah pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukannya seperti jual beli, waris, pelelangan, penjaminan, penetapan hak pada rumah susun, pemblokiran hingga penyitaan dan pembatalan dan lain-lain untuk tujuan memberikan kepastian hukum. Penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia mengacu kepada Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) UU No.5 Tahun 1960 (Pasal 19) dan pelaksanaanya mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berbagai permasalahan tanah yang terjadi akhir-akhir ini seperti adanya sengketa tanah tidak terlepas dari peran kegiatan pendaftaran tanah. Sehingga penyelenggaraan pendaftaran tanah yang baik akan mengurangi permasalahan-permasalahan pertanahan. Pendaftaran tanah meliputi pendaftaran tanah untuk pertama kali atau original bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dari yang sebelumnya tidak terdaftar haknya menjadi terdaftar. Arti kepastian di sini adalah :
Mencuatnya penggarapan secara liar tanah-tanah perekebunan oleh masyarakat sejak 5 tahun belakangan ini, khususnya terhadap tanah HGU PT Perkebunan Nusantara terutama di Jawa Barat. 13
21 Kepastian hukum pemegang hak atas tanah apakah individu atau badan hukum, subjek hak Kepastian hukum mengenai lokasi, batas-batas dan luas bidang tanah, objek hak yang dinyatakan secara geodetic, menggunakan sistem proyeksi tertentu. Kepastian hukum mengenai jenis hak yang diperolehnya meliputi Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Pengelolaan. Untuk mencapai jaminan kepastian tersebut pada pelaksanaannya meliputi kegiatan : a. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah, parcel. b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan pembukuan pada daftar-daftar umum pendaftaran tanah. c. Penerbitan sertifikat sebagai tanda bukti hak. Untuk tercapainya pendaftaran tanah yang menjamin kepastian hukum maka ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi didalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yaitu : 1. Peta hasil pengukuran harus dapat menunjukkan batas-batas yang sah menurut hukum, yaitu peta yang memiliki kekuatan bukti dan sebelum dilakukan pengukuran harus diselenggarakan kontradiktur delimitasi atau penetapan batasbatas bidang tanah atas dasar kesepakatan pihak-pihak yang berbatasan. Serta harus dilakukan pengikatan terhadap titik acuan pengukuran, Ground control berupa kerangka dasar pengukuran sebagai tempat pengikatan bidang-bidang tanah. Gunanya adalah untuk dapat dilakukan pengembalian batas, rekonstruksi di kemudian hari. 2. Daftar umum, land documentation dapat membuktikan bahwa pemegang hak yang terdapat didalamnya adalah pemegang satu-satunya yang sah menurut hukum dan menghubungkan subjek dan objeknya. 3. Setiap jenis hak untuk peralihan hak dan pembebanan atau penjaminan hak harus didaftarkan pada kantor penyelenggara pendaftaran tanah dalam hal ini kantor Pertanahan 14 •
14 Kantor Pertanahan adalah unit kerja BPN Kabupaten/ Kota sesuai dengan Keputusan Presiden No.26 tahun 1988 jo. Keppres No.34 tahun 2003 Tentang Kebijakan Pertanahan.
22
2.3 Sertitifkasi Masal 2.3.1
Pengertian
Beberapa indikator untuk melihat tingkat keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan antara lain : I.
Diketahuinya siapa yang memiliki/menguasai sesuatu bidang tanah dan jenis penggunaan tanahnya.
2.
Bagaimana hubungan hukum antara bidang tanah dengan yang menguasai bidang tanah.
3.
Berapa luas suatu bidang tanah yang dimiliki oleh orang atau badan hukum.
4.
Dimana letak tanah tersebut yang dapat dipetakan berdasarkan suatu sistem proyeksi peta yang dipilih, sehingga dapat dihindari tumpang tindih sertipikat.
5.
Informasi yang disebutkan pada huruf a, b, c dan d diatas dikelola dalam sistem informasi pertanahan yang memadai.
6.
Penyimpanan dokumen yang tertib, teratur, dan terjamin keamanannya.
7.
Terdapat prosedur tetap yang sederhana, cepat namun akurasinya terjamin.
Untuk mencapai keberhasilan tersebut maka cara pendaftaran tanah yang sangat efektif adalah dengan menyelenggarakan penda:ftaran tanah secara sistematik 15 • Sertifikasi Masal adalah program pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan secara masaV kolektif pada suatu wilayah atau daerah tertentu baik secara sporadis maupun sistematis dimana dalam pelaksanaanya melibatkan pemerintah lokal yaitu kepala kelurahan atau kepala desa 16• Kegiatan utama Sertifikasi Masal adalah kegiatan penelitian aspek yuridis tanah atau disebut dengan ajudikasi dan pengukuran kadasteral bidang-bidang tanah, cadastral surveying. Peran kepala Kelurahan atau kepala desa menjadi sangat penting tidak hanya dalam memberikan data dan rekomendasi untuk penelitian yuridis namun sekaligus berperan aktif didalam peyiapan data-data untuk dasar pendaftaran seperti Girikl Letter C, Kikitir dan Aktaakta serta menyiapakan pelaksanaan pengukuran seperti mengundang pihak-pihak untuk penyelenggaraan kontradiktur delimitasi 17 • Anshari, 2000. Penyelenggaraan otonomi pertanahan, suatu pemikiran, BPN, hal. I Rusdianto, 2004. Dampak peran strategis kepala desa dalam pendaftaran tanah secara sporadik, Renvoi No.02-Juli-Th.02/2004. 17 1bid. Rusdianto. 15
16
23 2.3.2
lsu -isu Pelaksaoaao Sertifikasi Masal
Dalam pelaksanaannya metode pendaftaran tanah secara masal ini menyangkut beberapa isu penting seperti terlihat pada Tabel 2.1. (Bambang Eko, 2000 ). Isu-isu tersebut akan memberikan berbagai kemungkinan didalam perumusan bentuk program dan skim pembiayaan serta model keljasama antar pihak-pihak terkait guna dikembangkan
program Sertifikasi Masal yang betul-betul dapat memberikan
kontribusi yang sebesar-besamya bagi tercapainya kesejahtaraan masyarakat khususnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa program sertifkasi masal telah dikembangkan di Indonesia dan telah beljalan seperti terlihat pada Tabel 2.2. Untuk tujuan terdaftamya bidang-bidang tanah sebagai indikator keberhasilan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa program yang diselenggarakan relatiftelah tercapai. Namun untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kaitannya dengan dampak atau pemanfaatan sertifikat untuk kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih nyata seperti untuk mendukung kegiatan ekonomi rakyat masih harus diadakan penelitian. Masalah kelembagaan seiring dengan adanya otonomi daerah menurut penulis nampaknya tidak perlu menjadi bahan perdebatan berkaitan dengan penyelenggaraan Program Sertifikasi Masal ini. Karena pendaftaran tanah tidak terkait langsung dengan pembuatan keputusan pemberian hak atas tanah, kecuali untuk tanah-tanah milik adat yang hanya perlu penegasan saja. Sedangkan untuk kegiatan pendaftaran tanah berkaitan dengan redistribusi atau pembagian tanah dan pemberian tanah dari tanah negara maka perlu pembahasan kelembagaan agar produk yang dihasilkannya tidak mengandung cacat hukum dan tetap sesuai dengan Undang-undang yang berlaku18•
Masalah kelembagaan pertanahan sering menjadi perdebatan sejak bergulimya UU No.22 Tahun 1999. Masalah kelembagaan ini akhimya mengacu kepada Keppres No.34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional bidang Pertanahan, dimana pada intinya masalah yang berkaitan Iangsung dengan Manajemen Pertanahan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah seperti pemberian ijin Iokasi dan pengadaan tanah untuk pembangunan. 18
24 Tabel2.1 Isu-isu berkaitan dengan Pendaftaran Tanah Secara Masal No.
1.
lsu
Keterangan
Menyangkut
Bahwa Sertifikasi Masal merupakan program yang melibatkan banyak
lnstitusi
pihak : penanggung biaya, pemerintah dan pemerintah lokal, institusi pelaksana teknis pendaftaran tanah serta masyarakat peserta dan partisipan.
Sehingga
untuk
penentuan
institusi
harus
menjadi
pembahasan pokok.
2.
Menyangkut
Loan yang dibutuhkan pemerintah hanya untuk kepentingan yang betul-
keuangan
betul untuk pertumbuihan ekonomi rakyat, maka program pendaftaran tanah yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat akan mendapat perhatian. Dengan bergulimya otonomi daerah, maka perlu dipertimbangkan apakah loan untuk program menjadi tanggungan pusat atau daerah atau tanggungan bersama. Biaya pendaftaran tanah akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daearah (PAD). Apabila loan ditanggung oleh pemerintah daerah maka kemungkinan hanya daerahdaearh yang berpotensi saja atau yang memiliki sumber pendapatan yang besar saja yang dapat menyelenggarakamn program Sertifikasi Masal.
3.
lsu Teknis
Desentralisai akan memberikan pembatasan didalam pengeloalan sumber daya pelaksana program Sertifikasi Masal sehingga perlu dikembangkan
pola
kemitraan
dengan
pihak
swasta.
Namun
hambatannya adalah lemahnya aparat daerah didalam penguasaan teknologi pengukuran dan pemetaan serta adminsitrasi dan hukum. Sumber : Bambang Eko, (2000) Pendaftaran Tanah StstemaJtk d1 Indonesia
Pada pelaksanaan teknis di lapangan Sertifikasi Masal dikordinasikan dengan melibatkan berbagai fihak seperti pihak Camat selaku PPAT, aparat desa/ Kelurahan dan masyarakat itu sendiri selaku peserta program. Keberhasilan program tergantung kepada tingkat partisipasi masyarakat, perlaksana lapangan dan pihak-pihak penyedia pembiayaan. Program Sertifikasi Masal yang telah dikembangkan dikenal dengan nama program : PRONA, PRODA, Program Sertifikasi Masal Swadaya (SMS) dan program pendaftaran tanah secara sistematik diantaranya Program Adminsitarsi Pertanahan ( PAP) bantuan Bank Dunia.
25
Tabel2.2 Program-program-Sertifikasi Masal di Indonesia
No.
Program
Penjelasan Adalah program Sertifikasi Masal program nasional yang pertama dilaksanakan oleh pemerintah dengan
1.
PRONA
pembiayaan APBN. Hampir setiap tahun rata-rata Kabupaten dan Kota menyelenggarakan pendaftaran tanah ini namun tergantung kemampuan keuangan pemerintah. Adalah program sejenis Prona namun dibiayai oleh pemerintah daerah propinsi maupun Kabupaten/ Kota.
2.
PRODA
Program ini sangat dianjurkan terutama untuk daernhdaerah yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Program ini adalah pengembangan dari pendaftaran tanah
3.
Sertif"absi Masal Sporadis (SMS)
secara
perorangan,
sporadis individual.
yang
dilaksanakan
Pelaksanaanya
oleh
dilakukan
secara berkelompok pada suatu daerah Kelurahan/ desa
kemudian
mengajukan
bersama-sama
atas
inisiatif bersama dikordinir oleh Kelurahan atau kerpala desa. Adalah program pemerintah untuk meningkatkan
4.
Program Peningkatan
administrasi pertanahan dilaksanakan di beberapa
Administrasi Pertanahan - PAP
daerah Indonesia dengan bantuan pembiayaan dari Bank Dunia. Adalah program sertifikasi atas dasar kerjasama antara instansi seperti sertifikasi UKM sebagai bantuan untuk
5.
Program Khusus
para pengusaha kecil menengah yang dilaksanakan atas kerjasama antara BPN dengan Kementrian Kop.UKM.
Adalah program yang dikembangkan oleh kantor pertanahan di masing-masing kabupaten/ kota dengan
6.
Program lainnya dengan nama tertentu
nama yang berbeda-beda namun pada intinya adalah program
Sertifikasi
Masal
seperti
Peningkatan Status Hukum Pertanahan. Sumber : Badan Pertanahan Nas10nal (2000)
Program
26 Sebagai gambaran, bahwa di Indonesia telah dilaksanakan program Sertifikasi Masal secara sistemtik dengan dana bantuan Bank Dunia dan APBN yang dilakukan sehak 1995 hingga akhir 2000. Program tersebut telah menghasilkan produk sertifikat sebanyak 2,2 juta bidang tersebar di kota-kota : Medan, Palembang, DKI Jakarta, beberapa kota di Jawa Barat, Tengah dan Timur serta 01-Yogyakarta.
2.4 Program Pemberdayaan Masyarakat, Permodalan dan Penjaminan 2.4.1
Program Pemberdayaan Masyarakat dan UKM
lsu pengembangan ekonomi rakyat muncul sebagai akibat adanya kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Hal ini tampak pada adanya perbedaan pendapatan dan kesejahteraan yang mencolok antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam masyarakat
19•
Ada kelompok dengan tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang tinggi
namun ada yang sangat rendah bahkan sangat miskin. Disamping itu muncul pula disparitas daerah atau wilayah yang sangat besar. Ada wilayah dengan tingkat kemajuan yang sangat tinggi seperti kota-kota besar namun ada pula wilayah yang kurang tersentuh pembangunan hingga memunculkan daerah atau desa tertinggal. Hal ini pula yang menyebabkan tingkat urbanisasi yang sangat tinggi. Strategi pemberdayaan masyarakat meletakan dasar pandangan bahwa upaya yang dilakukan diarahkan pada akar persoalannya yaitu meningkatkan kemampuan rakyat dengan meningkatkan kemampuannya, mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya20 • Terbukanya akses terhadap dana, tersedianya kredit bagi masyarakat dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat untuk dapat meningkatkan produksi, pendapatan dan menciptakan surplus yang dapat digunakan untuk membayar kembali kreditnya dan melakukan pemupukan modal. Kebijakan
pemerintah harus dituangkan ke dalam
program-program pembangunan sektoral yang secara tajam diarahkan kepada masyarakat miskin sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar antara lain sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan isu pengembangan ekonomi
19
20
Ibid. Kartasasmita, hal217 Ibid. hal. 141
27 sektoral dapat digambarkan sebagai berikut (Sumodiningrat, 2003)21 , (Gultom, 2004), (Sulaeman, 2004); (Tambunan, 2004): I.
Adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dimana sektor industri, perdagangan dan pertanian diprakirakan menjadi sektor utama pertumbuhan PDB beberapa tahun ke depan meskipun terdapat hambatan pertumbuhan yaitu tingginya pengangguran, rendahnya biaya investasi serta biaya ekonomi tinggi, yang kini menjadi isu kritis.
2.
Telah cukup jelasnya kebijakan
pemerintah untuk memberikan kesempatan
yang lebih besar kepada kegiatan usaha UKM untuk dapat maju dan berkembang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya bagi ketahanan dan keamanan perekonomian nasional di masa mendatang dengan digulirkannya program pemberdayaan masyarakat melalui program pembinaan dan bantuan permodalan bagi UMKM22 • 3.
Adanya kesadaran dari semua pihak sekaligus mengambilnya sebagai atas terjadinya krisis ekonomi yang telah berjalan sejak 1997, yaitu bahwa : I) Perekonomian Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan peranan usaha besar. 2) Usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan dengan usaha besar karena UKM dianggap lebih efisien dan sangat diandalkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
4.
Data Statistik (2003i3 menggambarkan kondisi sebagai berikut: Jumlah UKM di Indonesia mencapai sebanyak 42,3 juta atau 99,0% dari total unit usaha. Dari jumlah tersebut sebanyak 84,79% memerlukan fasilitas permodalan secara formal. Dari sejumlah 42,3 juta pelaku ini sebanyak 72,47% mengalami kesulitan usaha. Kesulitan usaha yang diakibatkan kesulitan permodalan sebanyak 51,09%. Bahwa untuk mengatasi kesulitan permodalan tersebut baru sekitar 17,50% para UKM menambah modalnya dengan meminjam kredit kepada bank dan
21 Pernbangunan berbasis Strategi pemberdayaan masyarakat,pengantar buku Nugroho, Iwan dan Rokmin Dahuri (2004) Pemhangunan Wilayah-Perspektif Ekonomi, Sosia/ dan Lingkungan, Pustaka LP3S, Jakarta
Lihat kembali catatan kaki No.3 Sulaeman, 2004. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dalam menghadapi pasar regional dan global, Infokop No.25 Tahun XX,2004 hal. 116. 22 23
28 sisanya meminjam kepada lembaga non-bank seperti perorangan, koperasi, keluarga, modal ventura dan lain-lain. Berapa alasan tidak meminjam kepada bank adalah karena : a) Sulitnya prosedur peminjaman (30,30%), b) Tidak berminat (25,34%), c) Tidak punya agunan (19,28%) dan sisanya adalah karena alasan lain seperti : tidak mengetahui prosedur, dan suku bunga bank yang tinggi. 5.
Bahwa untuk menuju era pembangunan melalui strategi pemberdayaan masyarakat perlu dikembangkan pola marginalisasi peran negara atau pemerintah dan maksimalisasi peran swasta24 sehingga pada program Sertifikasi Masal dapat dikembangkan pola swadaya atau kemitraan.
Istilah UKM atau usaha kecil dan menengah dan UMKM 25 atau usaha mikro, kecil dan menengah berkembang seiring dengan isu globalisasi. Istilah semula adalah usaha kecil yang muncul setelah lahimya Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Menurut undang-undang tersebut UKM didefinisikan sebagai berikut :
Usaha /cecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk dipemiagakan secara komersial yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta dan mempunyai nilai penjualan pertahun sebesar 1 Milyar atau kurang. Atas dasar kesepakatan dengna melihat definisi di atas maka BPS menetapkan definisi usaha menengah sebagai berikut :
Usaha menengah adalah juga kegiatan ekonomi yang dilakukan seperti usaha /cecil dengan nilai penjualan pertahun mencapai 1 Milyar hingga 50 Milyar, sedangkan nilai penjualan di atas 50 Milyar digolongkan Ice dalam usaha besar. Undang-undang mengenai usaha kecil dibuat mengingat bahwa usaha kecil merupakan bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam upaya mendongkrak nilai ekspor, mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada
Sumodiningrat (2003), pengantar berjudul Pembangunan berbasis Strategi Pemberdayaan Masyarakat Istilah UMKM muncul dalam Rancangan Rencana Strategis, Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Rl, 2005-2009. 24
25
29 khsususnya sesuai dengan arahan GBHN 1999-200426 • Arahan yang berkaitan dengan pembangunan sektor industri dan perdagangan adalah sebagai berikut :
• Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adai/, persaingan sehat, berkelanjutan dan mencegah struktur yang monopolistik dan distorsif yang merugikan masyarakat, melalui optimalisasi peran pemerintah untuk melakukan koreksi pasar dengan menghilangkan berbagai hambatan melalui regulasi, subsidi dan insentif. • Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris dengan mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi segenap rakyat dari seluruh daerah dengan menghapuskan seluruh perlakuan diskriminatif dan hambatan. • Memberdayakan UK.M agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan mrningkatkan penguasaan iptek dan melakukan secara aktif negosiasi dan kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral dalam rangka peningkatan ekspor. Melihat araban tersebut maka seharusnya usaha kecil mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakar7 •
Maka
upaya pemberdayaan pengusaha UKM merupakan pembangunan sektoral yang diharapkan dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan produktivitas desa atau wilayah serta mencapai peningkatan pendapatan masyarakat untuk terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut. Berdasarkan data Tahun 2003 diketahui bahwajumlah UKM mencapai 42,3 juta pelaku dan telah mampu menyerap tenaga kerja 79 juta atau 99,4 % total angkatan kerja. Kontribusi terhadap PDB sebesar 56,7% serta sumbangannya terhadap devisa melalui ekspor mencapai Rp 78,80 Trilyun atau 19,90% dari total ekspo~ 8 •
26 27
28
Buku I RIP-IKM, Kebijakan dan Strategi umum pengembangan industri kecil dan menengah. Marbum, 1996. Manajemen perusahaan /cecil, Gramedian, Jakarta. Hal 23. Sulaeman, Ibid hal.ll5.
30 2.4.2
Permodalan
Modal memegang peranan yang sangat penting dalam arti yang seluas-luasnya. Pengertian modal dalam kegiatan ekonomi lebih bersifat materiaf9 . Modal ini merupakan faktor produksi yang sangat vital disamping sumber daya lainnya seperti lahan dan tenaga kerja. Lebih jauh lagi (Jhingan, 2003) mengatakan bahwa pembentukan modal atau capital formation,
adalah sebagai penentu utama
pertumbuhan ekonomi dan lingkaran setan kemiskinan pada umumnya di negaranegara terbelakang dapat digunting melalui pembentukan modal. Bahkan menurut Hernando De Soto dalam bukunya The Mystery of Capital memberikan beberapa pandangannya bahwa mewujudkan modal adalah dasar kemajuan suatu bangsa. Suatu bangsa tidak akan maju selama belum mampu menghasilkan modal, capital. Menurutnya ahli ekonomi klasik, Adam Smith dan Karl Marx percaya bahwa modal adalah mesin yang menggerakan ekonomi pasar. Modal merupakan bagian yang sangat prinsif dalam ekonomi, hanya masalahnya bagaimana memproduksi dan mengakumulasikannya dan mengapa di negara-negara non-barat produksi kapital ini sangat rendah. Jadi menurut De Soto hambatan utama negaranegara
dunia
ketiga
didalam
mengembangkan
perekonomiannya
adalah
ketidakmampuannya untuk memproduksi capital. Sebagai contoh meminjam uang untuk kegiatan usaha dengan jaminan rumah, aset yang dimilikinya merupakan proses yang sangat kompleks30 • Di negara terbelakang pada umumnya kegagalan negara karena kurang mampunya merepresentasikan kekayaanya atau proper/jJ-nya ke dalam modal. Disamping sangat lamanya proses untuk mendapatkan aspek legalitas kekayaannya tersebut juga membutuhkan energi yang sangat besar dan waktu yang lama serta proses yang berbelit-belit dan melibatkan banyak instansi sehingga kadang-kadang mengurangi minat masyarakat untuk mengurus hak-tanahnya secara individu. Maka program Sertifikasi Masal menjadi jalan keluar dari permasalahan tersebut.
Anwar, H Ahmad.l980. Tindak Pidana Bidang Perbankan, Alumni Bandung DeSoto, Hernando (2000). The Mystery ofCapital, Why Capitalism Triumphs in the west andfails Everywhere else, Published Basic Book , New York. Page 40 29
30
31 Di negara barat menurut De Soto, masyarakat dapat melihat dengan jelas bahwa aset yang mereka miliki dapat menjadikannya sebagai modal. Sedangkan dinegara terbelakang 80% masyarakat tidak memahaminya. Seperti juga pandangan mereka terhadap waktu mereka hanya melihatnya sebagai jam dan kalender tapi tidak mengelolanya secara efisien. Dan pandangan Hernando De Soto tentang sertifikasi digambarkan sebagai berikut : I. Sertifkat merupakan aspek legal yang dapat menjadikan hak kepemilikan seseorang menjadi formal property yang akan menghasilkan active capital dan bukan modal mati, dead capital. 2. Formal property sistem secara ideal dimulai dari bagaimana memproses aset kekayaan, mengorganisasikan serta meninjaunya dari aspek ekonomi dan sosial dan hukum dan menyatakannya dalam sistem informasi yang terekam,
documentation serta dipublikasikan kepada masyarakat hingga dapat dinilai, kemudian diterbitkan dalam bentuk title atau sertifikat. 3. Sertifikat mempunyai pengertian penuh tentang suatu tanah secara ekonomi tidak hanya sebagai bukti pemilikan hak semata. The formal property system yang dikembangkan oleh institusi pelaksana pendaftaran tanah seharusnya merupakan tempat kelahirannya modal karena fungsi sertifikat sekaligus sebagai dasar transaksi. Dalam kegiatan ekonomi di luar lahan modal diperlukan untuk pengadaan : pabrik, mesin dan peralatan, pengadaan bahan baku atau perluasan usaha. Dalam kaitannya dengan upaya pengembangan perekonomian masyarakat berskala kecil dan menengah
(UKM) pemerintah berupaya menciptakan iklim usaha berupa penetapan berbagai peraturan perudangan dan kebijakan berbagai aspek agar usaha kecil dan menengah memperoleh kepastian, kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluasluasnya sehingga dapat menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
2.5 Penjaminan Berkenaan dengan UKM maka pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dilibatkan didalam pembiayaan yang meliputi : a) kredit perbankan, b). pinjaman lembaga keuangan non-bank, c) modal ventura, d) pinjaman dari dana sebagian laba BUMN dan lainya. Harus disadari bahwa UKM pda umumnya memiliki kelemahan didalam
32
manajemen keuangan. Maka disamping pembinaan masalah financing maka masalah penjaminan menjadi sangat penting31 • Seperti juga tercantum di dalam Undang-undang mengenai perbankan (Undang-undang No.7 Tahun 1992) yang memuat bahwa tanah sebagai jaminan kredit hanya salah satu bentuk jaminan disamping jaminan lainnya. Jaminan dalam dunia perbankan mempunyai arti yang sangat luas32 • Jaminan dimaksud dapat berupa material atau inmaterial yang dikenal dengan istilah The five C 's Credit Analysis, meliputi : Character Capacity Capital Collateral Condition of Economic
Oleh karena itu masalah perkreditan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan penjaminan sesuai dengan ketentuan Undang-undang perbankan. Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada yang meminjamkan I kreditor baik berupa jaminan perorangan maupun kebendaan yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban pihak yang berutang ( Subekti, 1978 : 25). Dalam proses penentuan pemberian kredit setiap bank atau lembaga keuangan selalu mengadakan penilaian atas pemohon kredit berupa collateral atau harta kekayaan. Mengenai penjaminan tanah secara hukum dituangkan didalam pengertian Hak Tanggungan yang sebelum berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan dikenal dengan istilah Hypotik atau Credit Verbaru/ 3. Fungsi lahan sebagai alat jaminan kredit, land collateral hingga saat ini merupakan jenis penjaminan yang sangat ideal dengan beberapa alasan sebagai berikut (Subekti, 1978): • Penjaminan tanah merupakan bentuk penjaminan fidusia 34 artinya barang jaminan tidak diserahkan secara fisik kepada pemberi kredit, akan tetapi
Ibid. Marbum. Hal. 34. Direktorat Pendaftaran tanah, 1989. Kebijaksanaan penggunaan tanah sebagai jaminan /credit, Badan Pertanahan Nasional.hal. 85. 33 Tertuang dalam Buku Ke-11 KUH Perdata Indonesia 31
32
33 cukup diserahkan secara "kepercayaan", sehingga secara fisik tanah tersebut masih dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya. • Kreditor memiliki Hak Executoriaf5 , yaitu hak untuk mengalihkan jaminan dengan cara menjualnya melalui pelelangan umum untuk memperoleh kembali piutangnya apabila peminjam kredit, debitur cedera janji atau wan prestasi dengan tetap atas persetujuan pemberijaminan. • Adanya dukungan lembaga jaminan yang kuat dengan diundangkannya Undang-undang Hak Tanggungan yaitu Undang-undang No.4 Tahun 1996 yang dapat memberi kelancaran bagi pihak yang memerlukan kredit dan perlindungan bagi pemberi kredit. • Adanya
sistem
administrasi
pendaftaran
tanah
yang
mendukung
terwujudnya hak penjaminan untuk kepastian hukum guna memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan permasalahan jaminan dan kredit.
2.6 Hak Tanggungan 2.6.1
Pengertian
Penjaminan berupa tanah digolongkan ke dalam jaminan kebendaan khusus yang disebut dengan hipotik menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BW. Pengertian hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan. Dalam Undangundang Pokok Agraria - UU No.5 Tahun 1960 pasal 46 dikatakan bahwa tanah dapat berfungsi sebagai jaminan hutang yang disebut dengan Hak Tanggungan. Dasar hukum Hak Tanggungan telah ada sejak dulu sebelum lahimya UU No.5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Credit Verband atau Hypotik. Kemudian pada tahun 1960 setelah lahimya UUPA tersebut Buku ke-11 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia tidak diberlakukan lagi kecuali ketentuan mengenai hipotik hingga diundangkannya UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
Jaminan Fidusia, berarti penyerahan hak milik secara kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentangjaminan fidusia). Js Hak Executorial berfungsi sebagai putusan pengadilan. 34
34 Penjaminan tanah merupakan jaminan fidusia, yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Menurut pasal I Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa
benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap
dalam penguasaan pemilik benda. Pengertian menurut Undang-undang Hak Tanggungan (UU No.4 Tahun 1996) Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Jadi pengertian penting hak jaminan bagi kreditor adalah untuk pelunasan pembayaran utang dengan hak atas tanah yang dibebaninya apabila pihak yang meminjam kredit/ debitor cedera janji atau wan prestasi. Sehingga Hak Tanggungan mempunyai hak eksekutorial yang dapat dijalankan sebagai putusan pengadilan, kreditor selaku pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan yang berlaku dengan hak mendahului dari kreditor lain. Ketentuan lainnya mengatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia harus didaftarkan guna melindungi pihak penerima fridusia. Maka Hak Tanggungan wajib didaftarkan dengan mencatat adanya pembebanan pada sertifikat yang menjadi objek jaminannya. Dasar untuk pendaftaran Hak Tanggungan adalah Akta Pembuatan Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat antara kreditor dan debitor dihadapan Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kedudukan perkreditan dalam proses pembangunan sangat penting maka pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait harus mendapat jaminan perlindungan hukum dari lembaga hakjaminan yang kuat yaitu Undang-undang.
2.6.2
Pendaftaran Hak Tanggungan
Pendaftaran Hak Tanggungan adalah pencataan pemasangan pembebanan pada sertifikat yang menjadi objek Hak Tanggungan. Teknik administrasi pendaftaran mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria! Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang pelaksanaannya. Dengan adanya pencataan pada sertifikat dan disahkan oleh pejabat Kantor Pertanahan maka telah menjadi keputusan yang mengikat kepada
35 pihak yang berkepentingan. Salah satu ketentuan undang-undang adalah bahwa tanah yang sedang dibebani Hak Tanggungan tidak dapat dialihkan kepemilikannya sebelum ada penghapusan Hak Tanggungan. Pihak-pihak yang terlibat didalam proses terjadinya Hak Tanggungan kredit adalah : I) Kreditor (Pihak pemberi kredit) 2) Debitor (Pihak peminjam kredit) 3) PPAT (Pejabat yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan) Peraturan mengenai pedoman pembuatan Akta-akta diatur didalam Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
BAB DI GAMBARAN UMUM KOTA CIMAm DAN PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI MASAL
3.1 Gambaran Umum Wilayah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001, Kota Cimahi terbentuk dengan memiliki luas wilayah 4.025,51 Ha, yang secara administrasi terdiri atas 3 kecamatan dan 15 kelurahan, yaitu: Kecamatan Cimahi Tengah meliputi 6 kelurahan, dan Kecamatan Cimahi Selatan meliputi 5 kelurahan dan Kecamatan Cimahi Utara meliputi 4 kelurahan. Kecamatan Cimahi selatan memiliki wilayah terluas, yaitu 1.616,31 Ha dan kelurahan terluas adalah Cipageran yang terletak di Cimahi Utara. Kota Cimahi memiliki kawasan terbangun, built up area sebesar 61,76 % dari luas wilayah Kota Cimahi, yang terdiri atas perumahan yang dibangun masyarakat maupun pengembang, industri dan pergudangan, area atau kawasan berupa fasilitas-fasilitas baik perdagangan, perkantoran dan ruang terbuka hijau. Yang menonjol di kota Cimahi adalah adanya kawasan militer yang terdiri atas fasilitas/perkantoran unit-unit militerffNI-AD, dan fasilitas-fasilitas pendukung/terkait yaitu perumahan untuk anggota TNI-AD mencakup luas 307,61 Ha atau 7.57%. Secara jelas terlihat pada Tabel3.ldi bawah ini:
Tabel3.1 Gambaran Kawasan-kawasan di kota Cimahi .:.
Kawasan
Kelurahan
Luas
.·
Pusat Kota Militer Industri dan pergudangan Perdagangan dan jasa Perumahan dan fasilitas.
;
100 Ha Cimahi, Setiamanah, Karangmekar Karangmekar, Setiamanah, Baros, 307,61 Ha Padasuka,Cibeber Utama,Melong, Cibeureum, Leuwi459,59 Ha gajah, C!gt.lgtlr Ten_g_ah, Baros Cibeureum, Cigugur Tengah, Pada89,25 Ha suka,Cibabat, Cimahi, Karan..E!!!_ekar 2.753,10 Ha Seluruh Kelurahan
Sumber : Hast! Anahsa Studto SIT (2005)
36
37
Kota Cimahi merupakan kota yang terns tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di Kota Cimahi dari tahun 1998 sampai dengan 2004. Penduduk kota Cimahi pada tahun 1998 berjumlah 397.984 jiwa. Dari tahun ke tahun, jumlah penduduk tersebut semakin
meningkat hingga mencapai 496.060 jiwa pada tahun 2004. Kelurahan Melong memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 60.625 jiwa sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kelurahan Cimahi. 3.2 Kegiatan Perekonomian Kota Cimahi Kegiatan ekonomi perkotaan sangat berpengaruh dalam proses pertumbuhan dan perkembangan suatu kota. Salah satu indikator yang menunjukkan karakteristik perekonomian suatu wilayah adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Data PDRB sangat membantu dalam banyak hal, salah satunya adalah menunjukkan berapa besar nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu kegiatan.
Tabel3.2 Persentase Sektor Ekonomi dalam PDRB Kota Cimahi Tahun 2003 No.
Sektor Ekonomi
Jumlah (ribu rupiah)
%
25.706,54
0,52
0,00
0,00
Industri Pengolahan
3.394.658,31
68,08
4.
Listrik, Gas, dan Air
213.274,62
4,28
5.
Bangunan/Konstruksi
337.771,99
6,77
6.
Perdagangan, Hotel & Restoran
757.346,58
15,19
7.
Pengangkutan & Komunikasi
91.417,64
1,83
8.
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
67.016,35
1,34
9.
Jasa-jasa
99.289,02
1,99
4.986.481,05
100
1.
Pertanian
2.
Pertambangan & Penggalian
3.
Jumlah (Sumber: BPS Kota C1mahJ, 2005)
Berdasarkan data PDRB Kota Cimahi, pada tahun 2003 PDRB mencapai Rp. 4.986,481 Milyar menurut harga berlaku dan Rp 1.165,645 milyar menurut harga
38 konstan. Porsi masing-masing sektor atau lapangan usaha menurut harga berlaku tersebut terdata sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 di atas Dari tabel di atas, diketahui bahwa sektor industri sangat menonjol peranannya (dominan), kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. Peranan sektor industri dan perdagangan sangat menentukan dalam penetapan fungsi primer Kota Cimahi, sedangkan kontribusi sektor-sektor lainnya relatif kecil, yaitu rata-rata di bawah 2%.
•Pert.enlen
Keuangan, Persewaan & J asa Perusahaan
0 lnduatrt Pengolah..,
• Bangunan/Konstruk•
~I
• Pengangkutan & Komunlkaal 0 Keuangan, P.,.._an & J . . . Peruuhaan
U strik. Gas, dan Ak lndustri
.JaM.jaM
p...,..,......, _./
Sumber: Hasil Analisis Studio SIT ( 2005)
Gambar 3.1 Gambaran Sektor-sektor Perekonomian Kota Cimahi Gambaran kondisi masing-masing sektor ( Sumber : Analisa Studio SIT (2005)) adalah sebagai berikut: 1. Sektor industri
Sektor industri masih mendominasi perekonomian Kota Cimahi meskipun kondisinya semakin menurun.
2. Sektor perdagangan, hotel dan restoran Sektor ini mengalami pertumbuhan yang tinggi sehubungan dengan posisi Kota Cimahi sebagai bagian dari metropolis dalam wilayah Metropolitan Bandung.
39 3. Sektor listrik, gas dan air bersih Dengan adanya perkembangan kota otomatis akan meningkatkan kebutuhan pelayanan air bersih dan listrik.
4. Sektor jasa-jasa Selaras dengan perkembangan sektor perdagangan, sektor jasa-jasa ini akan terus berkembang.
S. Sektor bangunan/konstruksi Pembangunan
infrastruktur
pelayanan
dan
pembangunan
meningkat
seiring
perkembangan Kota Cimahi.
6. Sektor pengangkutan dan komunikasi Sektor ini akan meningkat seiring dengan pelayanannya terhadap penduduk serta pergerakan orang dan barang : barang produksi, bahan baku, maupun barang distribusi.
7. Sektor pelayanan, persewaan dan jasa perusabaan Sektor ini berkembang selaras perkembangan industri, perdagangan, jasa, dan sektorsektor riellainnya.
8. Sektor pertanian Seiring dengan kebutuhan lahan maka terjadi peningkatan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian terutama perumahan.
9. Sektor penggalian dan pertambangan Sektor ini semakin menurun dengan meluasnya area konservasi atau budidaya lainnya pada lokasi yang sebenamya potensial untuk penggalian.
3.3
Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) kini memegang peranan cukup menonjol. Hal ini terlihat dari jumlah pelaku UKM yang makin meningkat dari tahun ke tahun di lihat dari data peminjam kredit (Hak Tanggungan). Terjadinya degradasi kinerja usaha besar akibat pengaruh situasi ekonomi makro dan kondisi sosial politik dan keamanan yang belum menarik perhatian para investor asing, telah mendorong sektor UKM tampil menjadi penyelamat perekonomian dalam negeri. Sektor UKM telah memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi peningkatan PDRB. Sektor ini di Kota Cimahi cukup menonjol meskipun belum tersedia data yang
40 menunjukkan jumlah yang jelas berapa jumlah yang pasti serta berapa nilai transak.si yang dihasilkannya. Namun sebagai gambaran posisi sektor ini dalam peta perekonomian Jawa Barat digambarkan pada Tabel 3.3 di bawah ini :
Tabe13.3 Jumlah Nilai Transaksi Bruto (NTB) Usaha Kecil, Menengah dan Besar dalam Perekonomian Jawa Barat 2001-2002 (termasuk migas) Tahun2001 Kelompok Usaha
Tahun2002
Jumlah (Dalam jutaan)
Peranan (%)
Jumlah ( Dalam jutaan)
Peranan (%)
Kecil
Rp 67.579.835,67
38.69
Rp 76.871.105,81
39,79
Menengab Besar
Rp 25.676.412,98
14.7
Rp 30.546.267,83
15,81
Rp 81.393.300,48
46.6
Rp 85.759.043,39
44,39
JUMLAH
Rp 174.649.549,13
100
Rp 193.176.417,03
100
Sumber : BPS Propms1 Jawa Barat (2005)
Pelaku UKM di Kota Cimahi bergerak dalam berbagai sektor terutama industri kecil, perdagangan dan jasa dengan bentuk usaha berupa usaha perseorangan, PT, CV dan Koperasi. Keberadaan Kota Cimahi sebagai penyokong industri penting di Jawa Barat telah turut menumbuhkan industri-industri kecil pendukungnya disekitar lokasi industri, seperti di beberapa kelurahan yaitu : Utama, Leuwi Gajah dan Cigugur Selatan. Sesuai dengan kebijakan
Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam mendukung
perekonomian kota dilakukan upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM agar menjadi lembaga ekonomi masyarakat yang sehat, dinamis dan berdaya saing melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Hal tersebut dilakukan melalui program pengembangan UKM, pengembangan usaha dan penguatan modal serta pengembangan sumber daya, sarana dan prasarananya. 3.4
Kegiatan Bidang Pertanahan
Jumlah bidang tanah yang ada di Kota Cimahi mencapai 74.800 bidang. Dari jumlah ini, bidang-bidang tanah yang sudah bersertifikat adalah sebanyak 61.457 bidang, meliputi jenis hak Hak Milik sebanyak 46.355 bidang, Hak Guna Bangunan (HGB)
41 15.064 bidang dan Hak Pakai sebanyak 115 bidang. Sisanya adalah bidang dengan jenis Hak Pengelolaan dan bidang tanah yang belum bersertifikat. Tanah milik masyarakat pada umumnya berstatus Hak Milik dan sebagian HGB untuk di perumahan. Bangunan-bangunan pabrik, gedung pusat pemiagaan seperti pusat perbelanjaan, ruko dan hotel berstatus HGB. Di Kota Cimahi terdapat tanah-tanah berstatus Hak Pakai yang cukup banyak atas nama Departemen Hankam untuk pemakaian kepentingan militer. Secara lengkap daftar tanah bersertifikat dan jenis hak tergambar pada Tabel3 .4. Kegiatan pelayanan bidang pertanahan secara tidak langsung terkait erat dengan luas wilayah Kota Cimahi yang relatif kecil namun karena memiliki jumlah penduduk dan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi, maka kegiatan pelayanan bidang pertanahan menunjukkan tingkat volume yang cukup tinggi pula. Seperti kegiatan pelayanan rutin pendaftaran peralihan hak, batik nama mencapai I. 796 bidang/ sertifikat, pemasangan Hak Tanggungan mencapai 1.261 pendaftaran pada tahun 2004.
Tabel3 .4 Data bidang tanah yang telah berserti fikat di Kota Cimahi (s/d 31 Juli 2005) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kelaraha n
Baros
KaranE Mekar Setiamanah Cibeber Cimahi Padasuka Utama Cigugur Tertg_ah Leuwi Gajah Citeureup 11 Cipageran 12 Pasir kaliki 13 Cibeureum 14 Cibabat 15 Melo'!&_ ··:
...2 ,,
Jamlah
HakMili k 661 968 970 1088 1422 2459 2961 3732 3776 3810 3835 4006 4270
HakGan a Banguna a 28 35 15 999 354
5
I
218
11
72
4 4
195
-
6644
2438 412 155 1397 5813
14 19 6 10
-
2
46.355
15.064
115
3
5153
61.543
Sumber : Kantor Pertanahan Kota Ctmaht (2005)
WakafdU
8
1768
Hak Peneelola an
4
565
•1·
Jumlah Total
HakPak ai 22 8
6
42 Pelayanan rutin lainnya meliputi ijin peruntukan lokasi, penggantian sertifikat dan penyelesaian permasalahan pertanahan. Beberapa jenis pelayanan secara rinci terlihat pada Tabel 3.5. Tabel3.5. Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan di Kota Cimahi pada Tahun 2004
No.
.Jenis Pelayanan
Satuan
Volume
Keterangan
I.
Pendaftaran Pertama kali
Bid/ sertifikat
4.089
SMS, Prona
2.
Sertifikat kutipan
Bid/ sertiftkat
93
Program rutin
3.
Pemberian hak
Bid/ sertifikat
225
Program rutin
4.
Pemisahan hak
Bid/ sertifikat
756
Program rutin
5.
Balik nama
Bid/ sertifikat
1.796
Program rutin
6.
Peningkatan hak
Bid/ sertifikat
786
Program rutin
7.
Pendaft. Hak Tanggungan
Bid/ sertiftkat
1.261
Program rutin
Sumber : LAKIP Kantor Pertanahan Kota Ctmahi Tahun 2004 (2005)
3.4.1
Program Sertifikasi Masal di Kota Cimahi
Dari sejumlah pelayanan yang diselenggarakan di kantor Pertanahan Kota Cimahi maka ada satu hal menarik yaitu cukup tingginya pelayanan pendaftaran tanah atau sertifikasi yang diselenggarakan secara masal. Menurut data yang ada bahwa sejak tahun 2002 sejak mulai beroperasinya Kantor Pertanahan Kota Cimahi hingga tahun 2005, telah diselenggarakan Program Sertifikasi Masal baik melalui Sertifikasi Masal Sporadis (SMS), Prona maupun program khusus dengan perincian seperti terlihat pada Tabel3.6. Jadi hingga sekarang ini Kantor Pertanahan Kota Cimahi telah menerbitkan sertifikat sebanyak 6.477 bidang dan hingga akhir tahun 2005 akan mencapai 8.183 bidang. Penyelenggaraan program Sertifikasi Masal di Kota Cimahi kini menjadi program Pemerintah Daerah Kota Cimahi dengan dituangkannya ke dalam PERDA No.ll Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Cimahi tahun 2003 - 2007 yaitu sebagai strategi untuk meningkatkan penataan hak dan status hukum atas penguasaan, pemilikan dan pengelolaan tanah sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah.
43
Tabel3.6 Pelaksanaan Program Sertifikasi Masal di Kota Cimahi Kegiatan
Tabun2002
Tabun2003
Tabun2004
Tabun2005
Sertifikasi Masal Sporadis (SMS)
2.527 bid.
2.000 bid.
1.500 bid*)
1.600 bid*)
250 bid
200 bid
100 bid*)
Khusus
-
-
-
106 bid*)
Jumlah
2.527 bid.
2 250 bid
1.700 bid
1.706 bid
Prona
Sumber : Kantor Pertanahan Kota Cimahi (2005)
·>Terbit setelah Maret 2005
Sebagai langkah kebijakan
Pemerintah Daerah Kota Cimahi untuk meningkatkan
penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak masyarakat setempat berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang. Meneliti program Sertifikasi Masal yang diselenggarakan di Cimahi maka diperoleh data sebagai berikut :
1. Program SMS Tahun 2002 atau SMS -2002 Dilaksanakan pada bulan September 2002 s/d Maret 2004 (penerbitan sertifikat terakhir ), dengan dengan perincian : - Kelurahan Cibabat - Kec. Cimahi Utara
: 807 bidang
- Kelurahan Utama - Kec. Cimahi Selatan
: 734 bidang
- Kelurahan Cigugur Tengah- Kec. Cimahi Selatan : 986 bidang Jumlah keseluruhan sebanyak 2527 sertifikat Penerbitan dilakukan secara bertahap, yaitu pada September 2003 (Tahp I) ~ bulan Desember 2003 (Tahap ID dan Maret 2004 (Tahap III) dengan tahapan sebagai berikut :
44 Tabel 3.7 Tahapan penerbitan sertifikat SMS-2002 di Kota Cimahi Kelurahan
Tahapl
Tahapll
TahapiD
Jumlah
1. Cibabat
100 bidang
500 bidang
207 bidang
807 bidang
2. Utama
100 bidang
500 bidang
134 bidang
734 bidang
3. Cigugur Tengah
100 bidang
500 bidang
386 bidang
986 bidang
Jumlah
300 bidang
1.500 bidang 1.727 bidang
Sumber : Kantor Pertanahan Kota C1mah1 (2005)
2. Program Prona Tahun 2003 atau Prona-2003
Pelaksanaan pada bulan April 2003 s/d September 2003 (penerbitan sertifikat terakhir) sebanyak 250 bidang terletak di Kelurahan Cipageran 3. Program Prona Tahun 2004 atau Prona-2004
Pelaksanaan pada bulan April 2004 s/d September 2004 (penerbitan sertifikat terakhir) sebanyak 200 bidang terletak di Kelurahan Cibeber. 3.4.2 Pendaftaran Hak Tanggungan di Kota Cimahi
Pada tingkat Kota Cimahi pemasangan Hak Tanggungan dalam 2 tahun terakhir ini menunjukkan adanya kenaikan yaitu dari 1.090 pendaftaran pada 2003 menjadi 1.478 pendaftaran pada 2004 dengan Nilai Tanggungan pada tahun 2003 mencapai
Rp 274.089.501.591 dan pada tahun 2004 mencapai Rp 358.490.190.564. Pendaftaran Hak Tanggungan khusus untuk pinjaman UKM dan Rumah tangga pada tahun 2003 mencapai 1.009 pendaftaran dengan Nilai Tanggungan Rp 126.411.706.707 dan pada tahun 2004 mencapai
1.317 pendaftaran dengan Nilai Tanggungan sebesar
Rp 172.401.190.564. Gambaran mengenai penyerapan modal di Kota Cimahi berdasarkan jenis atau kelompok skala usaha terlihat pada Tabel 3.8 dan Tabel 3.9 di bawah in:
45 Tabel3.8 Penyerapan modal kelompok UKM dan Rumah tangga di Kota Cimahi pada Tahun 2003 dan 2004 THN
USAHA MENENGAH Rp 200 it
USAHAKECIL Rp.lO
USAHA RMH TGA HT
2003
197
63.830.693.998
778
61.994.472.709
34
586.540.000
2004
278
85.470.912.000
1025
86.693.528.564
14
236.750.000
Somber : Hasll Anahsa Kantor Pertanahan Kota C1mah1 (2005)
Tabel3.9 Penyerapan modal kelompok Investasi tinggi dan jumlah kredit keseluruhan di Kota Cimahi Tahun 2003 dan 2004 THN
Investasi ti2112i (>Ro. l MILYAR) NILAI{Rp) Daftar
Jumlah Total kredit UKM. RT dan lnvs. Tme:2i NILAitRDl Daftar
2003
81
116.139.016.583
1090
274.089.501.591
2004
161
178.796.899.966
1478
358.490.190.564
Somber : Has1l Anahsa Kantor Pertanahan Kota C1mah1 (2005)
Dari data tersebut menunjukkan bahwa pendaftaran Hak Tanggungan masih didominasi oleh pelaku usaha UKM dan Rumah Tangga namun jumlah dana yang terserap masih menunjukkan angka yang relatif rendah. Sedangkan modal yang terserap oleh sektor usaha besar masih menunjukkan angka yang relatif besar, yaitu mencapai lebih dari 50% dari dana yang terserap secara keseluruhan. Tingginya kegiatan perekonomian di Kota Cimahi secara langsung membutuhkan tingkat pengadaan modal yang tinggi pula. Sektor-sektor yang berkembang di Kota Cimahi telah mampu menyerap modal yang disediakan. Selain untuk kebutuhan industri yang masih menduduki posisi tertinggi juga untuk membiayai sektor-sektor lain khususnya sektor usaha perdagangan dan jasa, dimana sektor ini banyak dilakukan oleh masyarakat dalam kelompok usaha kecil dan menengah (UKM) dan rumah tangga. Pada lokasi program Sertifikasi Masal sejalan dengan penerbitan sertifikat masal program SMS-2002, Prona-2003 dan Prona-2004 dalam kurun waktu 1 tahun saja (2003 s/d 2004 ), menunjukkan adanya kenaikan baik jumlah kasus pendaftaran dan Nilai Tanggungan. Secarajelas terlihat pada Tabel3.10 di bawah ini:
46 Tabel3.10 Pendaftaran dan Nilai Hak Tanggungan pada Lokasi Program Sertifika~i Masal Tahun2004
Tahun2003 Nilai Kredit
l:Daftar/ l:Sertif'dcat
Nilai Kredit
128/ 147
24.531.771.000
1611178
30.733.580.000
27/66
30.487.250.000
31/84
85.679.415.000
40/50
35.4 I 6.845.680
48/60
18.709.085.000")
103/258
9.938.093.999
133/143
10.744.154.000
32/38
4.058.900.000
35/40
4.174.334.070
Kelurahan
l:Dafbr/ l:Sertif"dcat
Cibabat Utama Cigugur Tengah Cipageran Cibeber
Sumber : Hast! Anahsa (2005) ., Mengalami penurunan.
BABIV ANALISA DAMPAK PROGRAM SERTIFIKASI MASAL TERHADAP PENYERAPAN MODAL DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGA N UKM
4.1 Peserta Program Sertifikasi Masal Yang Memanfaatkan Sertifikat untuk Jaminan Pada sub bab ini akan dijelaskan jumlah peserta program Sertifikasi Masal yang memanfaatkan sertifikat untuk meminjam, besar pinjaman, karakteristik peminjam serta pemanfaatan pinjaman atau penggunaan dananya.
4.1.1
Jumlah Hak Tanggungan dan Modal Terserap
Hasil penelitian menunjukkan bahwa temyata dari jumlah 2.977 jumlah peserta Sertifikasi Masal Sporadis Tahun 2002, Prona 2003 dan 2004 hanya terdapat 6 (enam)
bidang saja yang dijaminkan. Yaitu 5 (lima) bidang sertifikat hasil SMS-2002 dan 1 (satu) bidang hasil Prona 2003, sehingga peserta yang tidak meminjam berjumlah
2.971 peserta. Nilai Tanggungan atau nilai pinjaman peserta peminjam keseluruhan berjumlah Rp 290.375.000. atau hanya menyumbang bagi penyerapan modal sebesar
Rp 290.375.000 • Tabel 4.1 . di bawah ini menunjukkan bidang tanah hasil program sertiftkasi masal yang dijaminkan.
Tabel4.1 Daftar Sertifikat basil Program SMS-2002, Prona 2003 dan Prona 2004 Kota Cimahi yang menjadi objek HakTanggungan
No.
Sertifikat
Kelurahan
'
Tanggungan
Jenls Kredit Usaha
Luas (m2)
Nilai
I.
HM4614
Cibabat
Rp 50.000.000
UsahaKecil
70
2.
HM5115
Cibabat
Rp 50.000.000
UsahaKecil
93
3.
HM2699
Cigugur Tengah
Rp 60.000.000
UsahaKecil
100
4.
HM2731
Cigugur Tengah
Rp 66.000.000
Usaha Kecil
87
5.
HM2440
Utama
Rp 32.000.000
Usaha Kecil
120
6.
HM2696
Cipageran
Rp 62.375.000
Usaha Kecil
136
Jumlah:
6 bidang
Rp 290.375.000
Sumber : Hastl Anahsa (2005)
47
48 Gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa ketiga program Sertifikasi Masal yang diselenggarakan di Kota Cimahi yaitu SMS-2002, Prona 2003 dan 2004 masih belum mampu membantu meningkatkan pinjaman masyarakat. Atau dapat dikatakan bahwa program tersebut belum berpengaruh secara signifikan terhadap upaya penyerapan modal, sedangkan sebelum studi ini dilakukan diharapkan program tersebut mampu mengatasi pennasalahan pengadaan modal yang dihadapi pelaku UKM dan dapat mendongkrak penyerapan modal bagi UKM dan Rumah tangga di Kota Cimahi. Namun hila melihat gambaran secara umum, pendaftaran Hak Tanggungan di Kota Cimahi dari tahun 2003 ke tahun 2004 tetap mengalami peningkatan baik jumlah pendaftaran maupun nilai pinjaman begitupula untuk UKM (Tabel 3.8). Pada lokasi tempat diselenggarakan program Sertifikasi Masal jumlah pendaftaran dan Nilai Tanggungan meningkat kecuali di Kelurahan Cigugur Tengah (Tabel 3.10). Namun peningkatan Hak Tanggungan ini bukan disebabkan oleh penerbitan sertifikat hasil program, akan tetapi yang menjadi objek Hak Tanggungan adalah sertifikat-sertifikat yang telah terbit sebelumnya. Dari hasil pantauan di lapangan sementara terungkap bahwa sebagian besar peserta program Sertifikasi Masal ini adalah golongan masyarakat biasa yang tidak melakukan kegiatan usaha. Penyelenggaraan program oleh Kantor Pertanahan lebih diprioritaskan kepada golongan masyarakat biasa meskipun tidak dilakukan pendataan secara khusus mengenai status kegiatan peserta. Tujuan program adalah untuk peningkatan status hak atas tanah dan bukan untuk penjaminan. Sebenamya tingkat kebutuhan untuk meminjam pada golongan masyarakat ini dapat dikatakan tinggi karena golongan ini pada umumnya merupakan kelompok yang mengalami kesulitan didalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun untuk meminjam kepada bank akan difikirkan secara matang bagaimana pemanfaatanya. Pada umumnya mereka memahami bahwa meminjam kepada bank akan terkena beban bunga pinjaman yang harus dibayar. Namun yang lebih menjadi bahan pertimbangan mereka adalah adanya resiko yang sangat mereka hindari yaitu terkena sita jaminan apabila tidak dapat mengembalikan utangnya. Kondisi ini diduga menjadi faktor penyebab utama mengapa pemanfaatan sertifikat sebagai jaminan sangat kecil.
49 4.1.2
Karakteristik Peserta Peminjam atau Yang Memasang Hak Tanggungan
Untuk mendukung atau memperdalam pemahaman tentang dampak program Sertifikasi Masal terhadap penyerapan modal atau pinjaman, maka akan dikemukakan karakteristik peserta peminjam menurut Badrulzaman (1989) dalam Kebijaksanaan
Penggunaan Tanah sebagai Jaminan Kredit, Direktorat Pendaftaran Tanah-Dirjen Agraria, ada 2 (dua) indikator penting yang menentukan tingginya pendaftaran Hak Tanggungan yaitu : I . Kemampuan, yang ditunjukkan dengan karakteristik peserta menyangkut status dan kemampuan peserta, pemilikan lahan, kondisi sertifikat. 2. Tujuan mengikuti program ini sangat menentukan dan tergantung kepada masing-masing peserta . Kedua indikator tersebut digambarkan pada Tabel 4.2. sebagai berikut :
Tabel4.2 lndikator menyangkut pemanfaatan Sertifikat sebagai Jaminan Variabel yang diukur
Indikator Kemampuan
Status kegiatan, Kepemilikan lahan dan kondisi sertifikat
Tujuan
Tujuan pensertifikatan itu sendiri
1.
Kemampuan peminjam
a. Status kegiatan Menyangkut kegiatan usaha meliputi : jenis usaha, skala kegiatan usaha, aset usaha dan nilai penjualan atau omset.
b. Kepemilikan lahan Menyangkut luas lahan, lokasi lahan, nilai dan penggunaan lahan serta jumlah pemilikan lahan.
c. Kondisi Sertifikat Menyangkut keberadaan sertifikat apakah sedang dalam pengauasaan penuh pemilik tanah, sedang digadaikan atau dijaminkan di pihak lain, hilang atau dalam sengketa.
50 2.
Tujuan pensertifikatan Tergantung kepada motivasinya apakah pensertifikatan itu hanya untuk meningkatkan status haknya saja guna meningkatkan harga lahan atau memudahkan untuk melakukan transaksi misalnya menjual, membagi waris dan sebagainya atau bertujuan khusus untuk meminjam kredit untuk pengadaan modal.
Temuan di lapangan menghasilkan data karakteristik peserta peminjam atau debitur sebagai berikut : I. Kemampuan meminjam Status Status kegiatan usaha peserta adalah sebagai pengusaha jasa angkutan, pengrajin, pemborong dan sebagai pegawai baik PNS maupun karyawan swasta. Bentuk usahanya ada yang berbentuk perorangan maupun dalam bentuk perusahaan (formal) dengan aset yang dimiliki rata-rata 50 juta rupiah. Kepemilikan lahan Peserta peminjam kredit ini rata-rata memiliki 2 bidang lahan dengan penggunaan adalah bangunan rumah. Bidang tanah yang satu menjadi tempat tinggalnya dan yang lain disewakan kepada pihak lain. Luas lahan yang mereka miliki relatifkecil rata-rata berukuran kurang dari 500 meter persegi. Kondisi Sertifikat Semua peserta peminjam kredit menguasai lahan miliknya baik secara fisik maupun secara yuridis memegang sertifikat sebagai tanda buktinya. Sertifikat berada dalam penguasaannya secara penuh sehingga mereka sangat leluasa untuk menggunakannya karena tidak dalam keadaan terkait dengan kepentingan pihak lain. 2. Tujuan pensertifikatan Tujuan pensertifikatan para peminjam secara umum sama seperti peserta lainnya yang tidak meminjam yaitu untuk meningkatkan status kepemilkan lahan namun secara khusus peserta peminjam bertujuan untuk meminjam kredit, karena ratarata sebelumnya telah melakukan penjajakan dengan pihak kreditor. Dan dari
51 lapangan terungkasp bahwa semua peserta/ debitur menyatakan program sertifikasi tersebut cukup membantu didalam mengatasi pengadaan jaminan. Biaya pembuatan sertifikat melalui program sertifkasi masal ini menurut mereka jauh lebih murah hila dibandingkan dengan pengurusan sertifikat secara individu, disamping itu proses pelaksanaannya jauh lebih mudah karena dibantu oleh pihak kelurahan. Hasil temuan ini secara lengkap dituangkan pada tabel4.3 dan 4.4 di bawah ini :
Tabel4.3 Karakteristik Kegiatan Usaha peminjam-peserta Program SMS-2002, Prona 2003 dan Prona 2004 Kota Cimahi No.
Jenis kegiatan usaha
JenisUsaha
Nilai Asset
Omset
Usaha pribadi
Rp 10 s/d 50 jt
-
I.
Pengrajin Sepatu
2.
Pegawai Negeri Sipil
PNS
-
3.
Pemborong Bangunan
PT
> Rp 200jt
4.
Pengusaha Angkot
Usaha pribadi
> Rp 100jt
-
5.
Pemborong Limbah Industri
cv
Rp 50 jt s/d 100 jt
-
6.
Pegawai Swasta
Karyawan
-
-
Sumber : Hasii Anahsa (2005)
Tabel4.4 Karakteristik Kepemilikan laban, Tujuan dan Penggunaan pinjaman-peserta Program SMS-2002, Prona 2003 dan Prona 2004 Kota Cimahi ,;
Tujuan penseritikatan :: ~ ~){ondislSe~t
Penggunaan kredit
No.
Kepemili~~~~~n.,
I.
Memiliki 2 bidang
Meminjam kredit
Dalam penguasaan
Menambah modal
2.
Memiliki 1 bidang
Meminjam kredit
Dalam penguasaan
Renovasi rumah
3.
Memiliki 2 bidang
Meminjam kredit
Dalam penguasaan
Untuk modal kerja
4.
Memiliki 3 bidang
Meminjam kredit
Dalam penguasaan
Menambah modal
5.
Memiliki 3 bidang
Meminjam kredit
Dalam penguasaan
Memulai usaha
6.
Memiliki 2 bidang
Meminjam kredit
Dalam penguasaan
Biaya sekolah
Sumber : Hasil Analisa (2005)
52
4.1.3
Pemanfaatan Pinjaman
Hasil survey lapangan menunjukkan peserta peminjam kredit berjumlah 6 orang sesuai data tersebut di atas. Tidak semua dana pinjaman dimanfaatkan untuk modal kegiatan usaha karena ada sebagian peserta yang memanfaatkan pinjamannya untuk keperluan bukan usaha. Dari data tersebut sebagian besar yaitu 4 peserta menyatakan bahwa dana pinjaman kredit
digunakan sebagai modal usaha yaitu modal untuk memulai usaha,
menambah modal yang sudah ada dan ada yang menggunakannya untuk modal kerja. Sebanyak 2 peserta menggunakan pinjamannya untuk keperluan lain yaitu merenovasi bangunan rumah dan biaya sekolah. Data penggunaan kredit tersebut terlihat pada Tabel 4.4 di atas.
4.2 Peserta Program Sertifikasi Masal Yang Tidak Meminjam 4.2.1
Jumlah Peserta Yang Tidak Meminjam
Jumlah peserta yang tidak meminjam sebanyak 2.971 dari 2.977 orang artinya ada
2.971 bidang tanah yang tidak dimanfaatkan sebagai modal. Bila kita menghitung secara mudah dengan mengasumsikan bahwa I bidang tanah dapat dikonversi menjadi kredit atau modal rata-rata antara Rp 20 Juta- Rp 50 Juta, maka modal yang dapat diciptakan untuk menggerakan perekonomian rakyat kurang lebih sebesar Rp 60 Milyar
s/d Rp 100 Milyar. Rendahnya peserta program sertifikasi yang tidak meminjam ini menunjukkan adanya hambatan didalam proses meminjam atau karena motivasi untuk meminjam sangat rendah. Hambatan yang berasal dari pihak kreditor pada umumnya adalah menyangkut profil bank, suku bunga, sistem pembayaran hingga fasilitas : hadiah, asuransi jaminan dan lain-lain. Hambatan yang bersumber dari diri sendiri menyangkut kesiapan collateral (sertifikat), rencana besar pinjaman dan penggunaannya serta kemampuan finansial terkait dengan pengembalian kredit. Hambatan terbesar yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat pada umumnya adalah adanya rasa ketakutan tidak mampu untuk membayar atau mengembalikan utangnya yang dapat mengakibatkan terjadinya kredit macet dan terkena sita jaminan. Hal ini diduga menjadi penyebab rendahnya motivasi peserta program untuk meminjam.
53
4.2.2 Karakteristik peserta Program Sertifikasi Masal Yang Tidak Meminjam Untuk melihat gambaran secara lebih jelas mengenai karakteristik peserta program Sertifikasi Masal di Kota Cimahi yang tidak meminjam maka dilakukan pula survey lapangan dengan memberikan daftar pertanyaan kepada peserta yang tidak meminjam serta penggalian data-data dari pihak pelaksana di lapangan. Karakteristik peserta program yang tidak meminjam ditunjukkan dengan indikator yang telah dijelaskan pada sub sebelumnya yaitu status kegiatan peserta, tujuan pensertifikatan, pemilikan jumlah lahan, kondisi sertifikat dan alasan-alasan mengapa peserta tidak meminjam. Untuk melihat karakteristik peserta program yang tidak meminjam maka dilakukan survey terhadap beberapa sampel atau responden yang ditetapkan secara acak sebanyak 30 responden dengan jumlah
untuk
masing-masing
keluraha ditetapkan
secara
6
proporsionaf sebagai berikut :
Tabei4.S Data Jumlah Responden-peserta Program (SMS-2002), Prona 2003 dan 2004 Kota Cimahi yang tidak meminjam No.
Kelurahan
Jumlah responden
Keterangan
1.
Cibabat
8
SMS-2002
2.
Utama
7
SMS-2002
3.
Cigugur Tengah
10
SMS-2002
4.
Cipageran
3
Prona 2003
5.
Cibeber
2
Prona2004
JUMLAH .
30
Hasil analisa data-data yang ada maka dapat digambarkan secara umum karakteristik para peserta program Sertifikasi Masal yang tidak meminjam menunjukkan hal-hal sebagai berikut :
A. Kemampuan peserta 1. Program Sertifikasi Masal SMS-2002 dan Prona 2003 dan 2004 diikuti oleh
sebagian besar masyarakat golongan ekonomi lemah. Hanya 20% responden
36
Sesuai dengan ketentuan Statistik, dimana jumlah peserta dianggap sebagai populasi kecil.
54
saja yang dianggap mampu karena melakukan kegiatan usaha atau wiraswasta sedangkan peserta lainnya sebanyak 80% ·tidak melakukan kegiatan usaha terdiri dari : PNS (Sipil, TNI, Polri dan pensiunan), pegawai swasta dan buruh pabrik. 2. Rata-rata responden hanya memiliki satu bidang tanah saja (sebanyak 80%) sedangkan yang memilki lebih dari I bidang tanah hanya 20% dengan luas ratarata di bawah 200 meter persegi dengan penggunaan lahan sebagai rumah tinggal. 3. Kondisi kepemilikan tanda bukti hak atau sertifikat surat benida dalam penguasaan penuh pemilik/ responden sebanyak 70 % dan sebanyak 30% temyata berada dalam penguasaan pihak lain terkait pinjaman. Diantarantanya ada sebagian yang sertifkatnya berada di bank (BRI Unit) sebagai pengganti jaminan sebelumnya. 4. Mengenai jumlah penghasilan atau pendapatan responden guna mengetahui kemampuan finansial tidak dilakukan penelitian lebih terinci, namun secara garis besar para responden dapat digolongkan ke dalam golongan ekonomi lemah sampai tingkat menengah. Gambaran kemampuan peserta program yang tidak meminjam tertuang dalam tabeltabel berikut ini :
Tabel4.6 Data Status kegiatan peserta Program SMS-2002, Prona 2003 dan Prona 2004 Kota Cimahi yang tidak meminjam '·i.
.. , ~~fus~tan ·
.
,:~1
Jumlaft responden
Prose~tase
PNS (Polri, TNI, Sipil) dan pensiunan
7
22%
Pegawai Swasta, karyawan
9
30%
Wiraswasta, kegiatan usaha rumah
6
20%
Buruh pabrik
8
28%
.. Sumber : Hastl penehttan (2005}
55
Tabel4.7 Data Pemilikan laban peserta Program SMS-2002, Prona 2003 dan Prona Kota Cimabi 2004 yang tidak meminjam Pemilikan laban
Jumlab respondeD
Prosentase
Hanya memiliki I (satu) bidang tanah
24
80%
Memiliki lebih dari I bidang tanah
6
20%
..
Sumber : Hasll peneltttan (2005)
Tabel4.8 Data Kondisi sertifikat peserta Program SMS-2002, Prona 2003 dan Prona 2004 Kota Cimabi yang tidak meminjam Kondisi sertifikat
Jumlab respondeD
Prosentase
Berada di tangan pemilik
24
70%
Berada di bank sebaga pengganti jaminan sebelumnya
6
30%
.. Sumber: Hast! penehttan (2005) B. Tujuan peserta
L Bahwa program sertifikasi ini diikuti oleh masyarakat dengan tujuan utama
adalah peningkatan status kepemilikan hak untuk memiliki rasa aman guna menghindari terjadinya sengketa lahan. Sebanyak 53% responden bertujuan demikian terkait dengan tingginya permasalahan tanah di Kota Cimahi. Dari peserta yang tidak meminjam ini ada sebagian yang bertujuan untuk meminjam yaitu sebanyak 7% yang sertifikatnya berada dalam penguasaan bank terkait pinjaman sebelumnya. Responden yang bertujuan meminjam tersebut akan kembali meminjam setelah selesai melunasi kreditnya dengan memperpanjang pinjaman atau meminjam kepada kreditor lain. lnipun terbatas pada kelurahan yang memiliki kedekatan dengan lokasi industri seperti Kelurahan Utama dan Cigugur Tengah dengan jenis usaha rata-rata adalah usaha rumah tangga sedangkan untuk kelompok usaha warung/ rumah tangga kurang memerlukan dana kredit. 2. Tujuan lain peserta mengikuti program adalah untuk memudahkan dalam menjual sebanyak 7%, serta responden lainnya menyebutkan bahwa alasan
56 mengikuti program adalah karena biayanya murah dan mengikuti program hanya ikut-ikutan saja dengan anggapan belum tentu ada program seperti ini pada tahun-tahun yang akan datang sebanyak 33% responden. Tabel 4.9 di bawah ini menunjukkan gambaran tujuan peserta program yang tidak meminjam kredit.
Tabel4.9 Data tujuan peserta program SMS-2002, Prona 2003 dan Prona 2004 Kota Cimahi yang tidak meminjam Jumlab responden
Prosentase
Peningkatan status
16
53%
Meminjam kredit
2
7%
Memudahkan menjual
2
7%
Lain-lain
10
33%
Tujuan
..
Sumber : Has1l penehtlan (2005)
C. Peluang Meminjam I. Bila dilihat dari sisi peluang maka ada hal menarik yang perlu dikemukan bahwa terdapat sebagian responden sebanyak 30% telah meminjam kredit dengan cara menjaminkan akta tanahnya. Nilai pinjaman rata-rata 5-7 juta rupiah. Setelah proses pembuatan sertiftkat selesai kemudian sertiftkat mereka diserahkan kepada bank untuk mengganti akta yang ditarik oleh Kantor Pertanahan sebagai dasar atau syarat pendaftaran. Sebanyak
7% bemiat
kembali untuk meminjam dan sebanyak 23% peserta belum dapat dipastikan apakah mereka akan meminjam kembali atau tidak. 2. Dalam kasus ini pihak bank hanya sebatas "memegang" sertifikat saja dan tidak mendaftarkannya sebagai objek Hak Tanggungan. Ini terjadi terutama di kelurahan yang berkembang sentra industri besar yaitu Kelurahan Utama dan Cigugur Tengah. Responden demikian dianggap memiliki peluang dan potensi yang besar untuk meminjam.
57 Berdasarkan data-data di atas maka kemampuan masyarakat peserta program sertifikasi masal untuk meminjam sangat rendah. Dengan hanya memiliki sertifikat saja masyarakat belum dapat secara otomatis mengkonversi aset miliknya tersebut menjadi modal. Layak tidak layaknya sesorang menjadi peminjam lebih ditentukan oleh penilaian pihak kreditor. Seperti telah dibahas pada bah sebelumnya bahwa penilaian kreditor terhadap caJon debitur meliputi jaminan yang dikenal dengan istilah The five C 's Credit Analysis, meliputi : Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economic. Collateral merupakan salah satu dari 5 jaminan yang harus dipenuhi caJon
debitur untuk mendapatkan kredit. Jadi kondisi kegiatan usaha masyarakat sangat menentukan kemampuan meminjam. Namun hila kegiatan usaha tidak lagi menjadi alasan atau jika kegiatan usaha dapat diciptakan dengan mengandalkan aset bidang tanah yang dimilikinya, maka berkaitan dengan dengan pandangan Hernando De Soto, kita dapat menarik benang merah dari persoalan inL Bahwa aset masyarakat yang berupa bidang-bidang tanah sebenamya belum dikatakan modal akan tetapi baru dikatakan memiliki kekuatan atau potensi untuk menjadikannnya sebagai modal. Namun modal ini hal yang tidak nampak atau abstrak dan aset bidang tanah akan menjadi suatu bentuk yang "terukur" jika melalui
suatu proses konversi. Proses konversi ini merupakan bagian dari penciptaan modal yang diibaratkan seperti ledakan energi nuklir buatan Einstein.37 Rendahnya kemampuan meminjam peserta program sertifikasi masal di Kota Cimahi dikarenakan kurang mampunya peserta menangkap konsep abstrak ini dan pandangan bahwa modal terbatas hanya dalam bentuk uang sudah menjadi falsafahnya, sedangkan di negara-negara Barat rata-rata masyarakatnya sudah terbiasa dengan konsep tersebut. Sebagai contoh, pemilik rumah mewah di Indonesia tetap akan mengatakan tidak punya modal jika tidak punya uang padahal rumah tersebut dapat di-generate menjadi capital.
4.3 Alasan-alasan Peserta Program Sertifikasi Masal Tidak Meminjam Pemanfaatan sertifikat sebagai jaminan telah berlangsung di negara-negara manapun di dunia baik di negara kaya maupun negara berkembang. Di negara-negara maju seperti Australia dan Belanda pada sekitar 20 tahun yang lalu saja pemasangan hipotik rata-
37
Ibid, De Soto. Hal. 42.
58 rata mencapai 20% sampai 30% dari seluruh perbuatan hukum yang dilakukan masyarakatnya38 • Tanah adalah jenis kepemilikan atau property yang memiliki potensi sangat besar untuk memproduksi
modal
dibandingkan
kepemilikan
lainnya.
Pandangan
tersebut
mengantarkan kepada pengertian bahwa selama masyarakat memiliki tanah maka ketidakadaan modal bukan persoalan utama yang mnenghambat kegiatan usaha. Hal ini juga terlihat dari kegiatan pendaftaran penseritikatan. Pada umumnya motivasi masyarakat mengurus sertifikat secara individual adalah karena terdorong oleh kebutuhan ekonomi diantaranya kebutuhan untuk meminjam. Di Kota Cimahi data menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat peningkatan jumlah pemanfaatan sertifikat sebagai jaminan terutama pada lokasi-lokasi program Sertifikasi Masal. Namun fakta juga menunjukkan bahwa dari sebanyak 2.977 bidang I sertifikat hanya 6 bidang saja yang dijaminkan, maka perlu dilakukan analisa niengapa terjadi hal demikian. Alasan responden peserta program Sertifikasi Masal di Kota Cimahi tidak memanfaatkan sertifikatnya sebagai jaminan dapat dijelaskan sebagai berikut : I. Sebanyak 53% responden tidak bemiat untuk meminjam karena tujuan utama mengikuti program adalah untuk mendapat kepastian kepemilikan hak-nya saja. Kalaupun melakukan kegiatan usaha reseponden tidak akan meminjam kredit dengan jaminan sertifikat karena belum berpengalaman dan tidak memiliki relasi di perbankan. 2. Sebanyak 30% responden sertifikatnya berada di pihak bank, sebagai pengganti jaminan sebelumnya yang berbentuk akta sehingga otomatis tidak dapat memanfaatkannya untuk meminjam ke pihak lain, sedangkan untuk meminjam kembali kepada bank harus melunasi dulu utangnya. Dari jumlah responden tersebut ada 7% akan kembali meminjam kredit sedankan 23% tidak menyatakan kepastiannya. 3. Ketakutan
mengalami
kredit
macet
karena
dikarenakan
tidak
dapat
mengembalikan utang. Hampir semua peserta menyatakan kekhawatiran ini meskipun 38
peresponden
tersebut
memiliki
usaha.
Ketakutan
ini
Badan Pertanahan Nasional, Kebijaksanaan pengggunaan tanah sebagai jaminan kredit, 1989
lebih
59 mendominasi pikirannya dari pada berusaha untuk meningkatkan kegiatan usahanya dengan menambah modal. 4. Sementara ini belum meminjam karena belum memiliki kegiatan usaha dan akan meminjam jika telah jelas usaha yang dilakukannya. Jika melihat gambaran tersebut pada dasarnya masyarakat Kota Cimahi ingin melakukan kegiatan usaha baik formal maupun informal dengan alasan semakin sulitnya masyarakat untuk memenuhi kehidupan hidup sehari-hari. Jadi kegiatan usaha ini dilakukan oleh sebagian masyarakat semata-mata untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Adanya sebagian masyarakat yang meminjam kredit dengan mengagunkan akta tanah menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat peserta program Sertifikasi Masal di Kota Cimahi awam sekali terhadap kredit perbankan. Bahkan ini menjadi petunjuk bahwa masyarakat telah mampu memanfaatkan tanda bukti kepemilikan tanah " sementara " untuk menjadi modal. Maka harapan akan meningkatnya pinjaman dan penyerapan modal di Kota Cimahi pada tahun-tahun mendatang tergambar dari kondisi tersebut. Tabel 4.10 di bawah ini memperlihatkan data alasan tidak meminjam .
Tabel4.10 Data alasan tidak meminjam peserta Program SMS-2002, Prona 2003 dan Prona 2004 Kota Cimahi
Alasao tidak memiojam
Jumlah responden
Proseotase
Tidak bemiat untuk meminjam dengan alasan (Belum berpengalaman 35%, tidak punya relasi 18%)
16
53%
Karena sertifikat berada di Bank
9
30%
Kalau ada usaha ke depan
2
7%
Lain-lain : tidak pemah berhubungan dengan bank, takut disita dll
3
10%
..
Sumber : Hastl penehttan (2005)
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Melihat hasil analisis data serta hasil pantauan di lapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Temyata Program Sertifikasi Masal di Kota Cimahi belum berpengaruh terhadap penyerapan modal bagi pengembangan UKM atau belum dapat memperlihatkan pengaruhnya terhadap peningkatan nilai pinjaman para pengusaha UKM. Artinya program belum cukup mendukung ke arah peningkatan aksesibilitas masyarakat khususnya pelaku UKM kepada kreditor dengan melihat sangat sedikitnya sertifikat hasil program SMS dan Prona yang terdaftar sebagai objek Hak Tanggungan atau jaminan kredit. Namun demikian tampak ada harapan peningkatan nilai pinjaman dengan bertambahnya bidang-bidang tanah bersertifikat. Adanya peningkatan jumlah pendaftaran Hak Tanggungan di Kota Cimahi dianggap bukan merupakan akibat dari adanya Program Sertifikasi Masal. 2. Karakteristik
peserta
Program
Sertifikasi
Masal
di
Kota
Cimahi
yang
memanfaatkan sertifikatnya untuk meminjam pada umumnya adalah golongan pengusaha UKM dengan jenis kredit untuk UKM serta sebagian besar peminjam telah memanfaatkannya untuk kepentingan usaha. Sedangkan secara umum peserta Program Sertifkasi Masal di Kota Cimahi memiliki kemampuan meminjam yang rendah. Hal ini ditunjukkan dengan masih dominannya masyarakat golongan ekonomi lemah yang tidak memiliki kegiatan usaha mengikuti program ini. Tujuan utama peserta mengikuti program adalah untuk mendapatkan status kepemilkan hak atas tanah guna menghindari sengketa tanah. 3. Dengan sertifikat yang dimilikinya peserta program sebatas merasakan adanya rasa aman saja karena kepemilikan tanahnya telah lebih jelas. Dengan hanya memiliki sertifikat saja belum menunjukkan kemampuan untuk meminjam meningkat, karena kemampuan meminjam lebih didasarkan kepada kemampuan segi ekonomi lainnya terutama adanya kegiatan usaha yang dilakukan. Tujuan penyelenggaran program Sertifikasi Masal di Kota Cimahi masih diarahkan kepada perubahan status hak semata, belum secara khusus dikembangkan untuk tujuan penyerapan modal.
60
61 Adapun adanya peningkatan modal terserap yang terjadi di Kota Cimahi berdasarkan data pendaftaran Hak Tanggungan, terjadi karena kebetulan saja artinya tidak ada hubungan antara meningkatnya jumlah sertifikat hasil program sertifikasi masal dengan peningkatanjumlah Hak Tanggungan. 4. Alasan pokok peserta Program Seritifkasi Masal di Kota Cimahi tidak memanfaatkan sertifikat sebagai jaminan adalah karena tidak bemiat untuk meminjam dengan alasan karena tidak memiliki kegiatan usaha, relasi dengan bank serta belum berpengalaman. Sebagian lain beralasan karena hanya memiliki lahan satu-satunya sebagai kekayaannya sehingga tidak mau mengambil resiko jika mengalami kegagalan dalam mengembalikan kreditnya sehingga terkena sita jaminan. 5. Sebagian besar masyarakat di Kota Cimahi belum dapat merepresentasikan properti miliknya menjadi modal atau kapital sesuai pandangan yang dikemukakan oleh Hernando De Soto. Mengingat bahwa pemilikan tanah di Kota Cimahi dan di Jawa Barat pada umumnya masih berpola kepada pemilikan tradisional yang dicirikan dengan masih kuatnya hubungan yang sangat erat antara pemilik tanah dengan tanah yang dimilikinya. Pandangan bahwa tanah merupakan warisan leluhur yang perlu dilestarikan masih sangat melekat kuat dan menurut hasil penelitian ( Admiharja, dkk., 1991 ) ini merupakan salah satu ciri tanah berstatus tanah milik adat dimana pola kepemilikannya bersifat turun temurun. 6. Menurut Hernando De Soto penciptaan aset bidang tanah menjadi modal merupakan konsep yang abstrak dan konsep ini yang belum tertangkap oleh sebagian besar masyarakat dunia ke tiga termasuk Indonesia dan masyarakat Kota Cimahi pada khsususnya. Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa modal itu hanya dalam bentuk uang, padahal kekayaan properti yang mereka miliki khususnya tanah dapat dikonversi menjadi modal dan program sertifikasi merupakan
proses
legalitas
formal
dalam
Capitalization
Process
untuk
mewujudkan capital. 7. Pada hakekatnya pembangunan wilayah lebih pada penekanan pembanguan sektor ekonomi dan pembangunan yang lebih ditujukan kepada masyarakat serta sekaligus melibatkan masyarakat. Pola ini diharapkan akan mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional. Maka upaya pengadaan modal bagi UKM sebagai kunci
62 utama jalannya perekonomian hams mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh pihak terutama adanya dukungan politik dari Pemerintah. Program Sertifikasi Masal merupakan program yang sangat relevan dan dapat menjadi solusi bagi penyediaan sarana alatjaminan kredit secara mudah dan murah.
5.2 Saran dan Rekomendasi 1. Untuk pengembangan kedepan agar program Sertifikasi Masal tersebut berpengaruh sebesar-besamya kepada upaya penyerapan modal maka penulis merekomendasikan model perencanaan dengan pendekatan sebagai berikut :
A. Pendekatan Sporadis Langsung diarahkan kepada peserta potensial untuk meminjam, yaitu para pelaku usaha UKM dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut : - Melakukan pemetaan secara lengkap pelaku UKM pada Kabupaten/ Kota guna mendapatkan data-data meliputi : jenis usaha, skala usaha, kondisi permodalan dan tingkat kebutuhannya terhadap sertifikat serta data yang menunjukkan kemampuan untuk meminjam yaitu kepemilikan lahan parta pelaku usaha, nilai lahan, nilai pajak dan sebagainya. - Melakukan survey untuk memperoleh data pelaku usaha pertanian dan komoditasnya, peternakan dan jenis usaha temaknya, data pusat pelaku kerajianan, makanan, home industri dii.Data lembaga keuangan Bank atau non-Bank yang ada di Kabupaten/ Kota hingga tingkat Unit di Kecamatan atau Desai Kelurahan serta bagaimana kaitan Bank tersebut dengan program penyaluran kredit UKM. - Penyiapan data-data untuk kepentingan teknis pelaksanaan pengukuran dan pendaftaran tanah : Titik-titik kontrol Horisontal GPS untuk acuan pengukuran, Peta Photogrammetry, Data jumlah bidang tanah dari PBB dan data penunjang lainnya. - Berdasarkan
data-data tersebut
maka
dapat
direncanakan
Program
Sertifikasi Masal dengan para peserta khusus para pelaku UKM yang ada hingga ke tingkat Desai Kelurahan.
63 B. Pendekatan Sistematis Pada program dengan pendekatan Sistematis lebih memperhitungkan lokasi daerah. Dengan cara melihat komposisi atau perbandingan antara pelaku usaha dan non-pelaku usaha pada satu daerah. Untuk perencanaan dapat menggunakan data seperti pada pendekatan Sporadis ditambah dengan data kependudukan. Penentuan program ditetapkan berdasarkan suatu kriteria tertentu, misalnya bila suatu lokasi memiliki jumlah penduduk tertentu dengan jumlah para pelaku kegiatan usaha mencapai 50% atau lebih maka layak untuk dilaksanakan Program Sertifikasi Masal secara Sistematik, misalnya pada daerah tempat berkembangnya sentra-sentra industri kerajinan, daerah pertanian sayur mayur, petemakan ikan air tawar dan sebagainya. Pada daerah-daerah tersebut biasanya akan selalu terjadi efek ganda yaitu munculnya wirausaha baru. Pada tahap awal, melalui program sertifikasi, para pelaku usaha akan mengembangkan usahanya dengan meminjam kredit.
Pada tahap berikutnya biasanya para
pegawai yang telah berpengalaman akan cenderung memisahkan diri dan mengembangkan usahanya sendiri. Karena telah memiliki sertifikat para wirausaha baru ini cenderung akan meminjam kredit untuk pengadaan modalnya. Maka dengan demikian multiple effect ·telah terjadi dan pemilikan sertifikat pada daerah ini akan lebih mendukung bagi pengadaan modal. Maka penyelenggaraan program sertifikasi masal secara sistematis di daerah ini akan mendorong terjadinya multiple effect pada pengembangan usaha. 2. Untuk mendukung ke arah perencanaan tersebut di atas maka perlu adanya kebijakan yang berkaitan dengan fiskal dan perbankan serta dukungan dari pihak kreditor sendiri baik bank atau lembaga keuangan non-bank nasional maupun asing secara penuh dengan melakukan : Pengembangan penyebaran kantor cabang hingga di tingkat desa atau kelurahan (bank mikro) untuk dapat lebih menjangkau masyarakat dan terjangkau oleh masyarakat agar tehindar dari kelangkaan kredit serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat perihal kredit, sertifikasi dan penjaminan secarajelas. Menghindari pemahaman yang berlebihan dari kalangan perbankan bahwa untuk melayani UKM mengandung resiko tinggi dan meningkatkan biaya
64 transaksi padahal kebutuhan UKM terhadap modal meningkat seiring dengan perkembangan usahanya. Hal ini ditandai dengan meningkatnya masyarakat mencari solusi altematif lain dengan meminjam kepada pihak lain secara non-formal seperti kepada koperasi simpan pinjam. 3. Adakan deregulasi dan debirokrasi pada instansi-instansi pelaksana program Sertifikasi Masal khususnya upaya penyederhanaan prosedur pelayanan pada instansi Badan Pertanahan Nasional, Perbankan, dan instansi terkait lainnya serta perlu melibatkan pihak-pihak berkepentingan seperti Departemen Perdagangan, Kementrian Koperasi dan UKM serta Pemerintah Daerah dalam rangka penyelarasan program Sertifikasi Masal dengan program pemberdayaan masyarakat lainnya. Contohnya adalah : Program pembinaan manajemen dipadukan dengan program penjelasan mengenai hukum-hukum pertanahan agar masyarakat dapat memahami masalah pertanahan dan pentingnya sertifikat. Program pengenalan teknologi baru pertanian dengan penjelasan mengenai perbankan, penjaminan dan kewiraswastaan. Dengan melihat gambaran prospek di atas maka akan terjadi perubahan dalam bidang pelayanan pendaftaran tanah, permodalan dan penjaminan dan diharapkan Program Sertifikasi Masal lebih diarahkan kepada penyerapan modal sebesar-besamya bagi kegiatan usaha UKM.
5.3 Kelemahan Studi
Studi ini tidak terlepas dari beberapa kekurangan yang menyebabkan kelemahan didalam melakukan analisa, diantaranya : Pengamatan data Hak Tanggungan untuk 1-1.5 tahun dianggap terlalu singkat karena Hak Tanggungan merupakan bagian dari proses kegiatan ekonom i yang berdampak pada jangka panjang. Jumlah sampel sebanyak 30 responden kurang representatif meskipun meinenuhi syarat untuk penelitian ini yang lebih merupakan penelitian sosial.
65
Data peserta Program Sertifikasi Masal kurang menggambarkan secara lengkap status peserta terutama menyangkut apakah peserta melakukan kegiatan usaha atau tidak. Studi kurang didukung oleh data-data mengenai keberadaan UKM di Kota Cimahi, hal ini disebabkan oleh karena belum lengkapnya data yang ada di BPS Kota Cimahi
mengingat Cimahi sebagai kota yang relatif bam
terbentuk. Kekurangan literatur atau sumber bacaan mengingat singkatnya waktu penyelesaian studi.
5.4 Saran Untuk Studi Lebih lanjut I. Maka untuk mendapatkan hasil yang signifikan dapat dilakukan pengamatan data pendaftaran Hak Tanggungan selama 5 tahun. Karena dalam waktu 5 tahun tersebut kemungkinan akan teljadi banyak perubahan pada masyarakat pemilik sertifikat terutama perubahan dalam kehidupan ekonominya. 2. Guna melihat karakteristik Program Sertifikasi Masal yang telah diselenggarkan di beberapa daerah, maka perlu diadakan studi inventarisasi program-program tersebut dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat dan UKM pada daerah
tersebut.
Misalnya
Sertifikasi
Masal
SistematiK
yang
telah
diselenggarakan di Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Tanggerang, Karawang, Bekasi dan Depok. 3. Program Sertifikasi Masal pada dasamya dapat menjembatani kepentingan pengusaha UKM dengan sumber produktif dalam hal ini permodalan. Masalahnya ke depan adalah bagaimana mendorong pengusaha UKM terdorong untuk melakukan penjaminan lahan agar dapat mengatasi kesulitan permodalan yang dibutuhkannya. Maka untuk itu perlu studi literatur sebagai pembanding bagaimana hal serupa terjadi pada negara-negara lain khususnya negara dunia ketiga yang diteliti oleh Hernando De Soto.
Daftar Pustaka
Adimihardja, Kusnaka, dkk. (1991). Pola Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan
Tanah Secara Tradisonil di Jawa Barat, Direktorat Sejarah dan Tradisional, Dirjen Kebudanyaan, Depdikbud Anwar, H Ahmad,
Drs (1980). Tindak Pidana Bidang Perbankan, Penerbit
Alumni, Bandung De Soto, Hernando, (2000). The Mystery of Capital, Why Capitalism Triumphs in
the West and Fails Everywhere Else, Published by Basic Books, 10 East 53
rd
Street, New York Direktorat Pendaftaran Tanah-Direktur Jendral Agraria, (1989). Kebijaksanaan
Penggunaan Tanah sebagai Jaminan Kredit, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta Direktorat Pendaftaran Tanah-Jendral Direktur Jenderal Agraria, (1985). Sistim
Negatif Pendaftaran Tanah di Indonesia serta pengaruhnya terhadap Akta-akta PPAT maupun Sertifikat hak atas tanah, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta Direktorat Pendaftaran Tanah Direktur Jenderal Agraria, (1986). Pendaftaran
Tanah dalam Era Pembangunan, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta Departemen lndustri dan Perdagangan, (2004). Kebijakan
dan Strategi Umum
Pengembangan Industri Kecil Menengah, BUKU I, Rencana Induk Pengembangan IKM, Jakarta
Eko, Bambang ,(2000). Pendaftaran Tanah Sistematik di Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta Jhirigan, ML ,(2002). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Kartasasmita,
Ginandjar,
(1996).
Pembangunan
untuk Rakyat-Memadukan
Pertumbuhan dan Pemerataan, Cides, PT Pustaka Cidesindo, Jakarta Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Rancangan Strategis
Pembangunan Koperasi dan UMKM Periode 2005-2009 (Draft Awal-3), 2004 Kivell, Philip.(l993). Land and The City, London, Rontledge Larsson, Gerhard ,(1991). Land Registration and Cadastral Systems, Tool For Land
Information and Management, Longman Scientific&Technical, Longman Group UK Limited, England Marbum, (1996). Manajemen Perusahaan Kecil, Gramedia, Jakarta 66
67 Nugroho, lwan dan Rokmin Dahuri, (2004) Pembangunan Wilayah-Perspektif
Ekonomi, Sosial dan Lingkungan, Pustaka LP3S, Jakarta Oetomo, Andy. ( 1997). Konsepsi dan Implikasi Penerapan Peran Serta Masyarakat
dalam Penataan Ruang Di Indonesia, Jumal PWK,Vol.8, Vol.2/ April Subekti, R. Prof, SH, ( 1978). Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut
Hukum Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung
Majalah, Jurnal dan sumber lainnya: Agung Gde Agung, Anak, (1991).Menuju Sistem lnformasi Lahan yang Efektif, Jumal, Perencanaan Wilayah dan Kota, Nomor 2/ Triwulanll April. Anshari, Rizal ,(2000). Penyelenggaraan Otonomi Pertanahan, Suatu pemikiran, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta Enni dkk. ,(2005). Teori, Konsep dan Pandangan tentang Lahan Perkotaan,
Konsep Manajemen Lahan, Kelompok Studio Urban Manajemen, MPWK ITB, Bandung. Firman, Tommy, (1998). Toward an Indonesian Urban Land Development PolicyCity, Space and Globalization, University of Michigan. Harsono, Sony,(1991). Pokok-pokok Kebijaksanaan Bidang Pertanahan dalam
Pembangunan Nasional, Analisis Th. XX No.2, Maret-April. Rusdianto, Agus, (2004). Dampak Peran Strategis Kepala Desa dalam Pendaftaran
Tanah secara Sporadik, Renvoi No.02-Jul-Tahun 02/2004. Sulaeman, Suhendar, (2004). Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Dalam
Menghadapi Pasar Regional dan Global, Infokop Nomor 25 tahun XX.
Undang-undang dan peraturan lainnya :
Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Undang-undang No 24 Tahu 1992 Tentang Penataan Ruang Undang-undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah Undang-undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
68
Peraturan Pemerintah No.37 Ttahun 1998 Tentang PPAT Keppres No.34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan Peraturan Menteri Negara Agrarial Kepa/a Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.
Lampiran 1
Sertifikasi Masal Sporadis Tahun 2002 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan No.Urut 1 2 3 ----4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 s/d No. 734
Nama Pemlllk
No. Hak
Keterangan
Djuati Siti Nuraeni Jakaria Pujono Sudamo Kutiyono Salim Salim Mislan M. Djunaedi K.S Sri Wahyuningsih Kasid Kodir Sahari Sugimin Sulno Budhi Santoso Suwitno Ngalimun Slamet Rustam Markus Meang Paidjem Doctorandus Hajah Siti Halimah Opik Suwandi Lilis Herawati Dary_aman Adam Sudarman Barna Cs. Wangsih Waluyo A. Kur1asih Mimi Gusmiati Suhandi Muchamad Solichin lis Kojaningsih Santoso Sukirman Wagimin Nani Herawati Suryadi Sumadi
02082 02083 02084 02085 02086 02087 02088 02089 02090 02091 02092 02093 02094 02095 02096 02097 02098 02099 02100 02101 02102 02103 02104 02105 02106 02107 02108 02109 02110 02111 02113 02114 02115 02116 02117 02118 02119 02120 02121
Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit
Ajat Sudrajat
02856
Telah terbit
L-1
Lampiran 2
Sertifikasi Masal Sporadis Tahun 2002 Kelularan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara No.Urut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 s/d No. 807
Nama Pemllik
No.Hak
Keterangan
Oyoh Fatimah,cs Komariah Jumirah Dede Saripudin Agus Suandi Supriyanto Siti Parihah R. Dodi Samsuardi Suwandi
04448 04391 04392 04393 04394 04395 04396 04397 04398 04399 04400 04401 04402 04403 04404 04405 04406 04407 04408 04409 04410 04411 04412 04413 04414 04414 04415 04416 04417 04418 04418 04419 04420 04421 04422 04423 04424 04425 04426
Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit
I. Sukarwin R.
05512
Telah terbit
Enin Maemunah Ati Kumiati Yoyo Wahyono Sukidi Eman Endang Suhendi Alibasyah Sohibi O'at Djamiat Aah bin Emen Aan Hasim Achmadi Endang Rachmat Edah Jubaedah Momo Wasit Junaedi Dayat lndrawan Ahmad Sopari Abdul Jamal Muljana Anisa Slamet AriWidodo Utju Sjaepudin Suherman lsyah Aisyah Cs. (8 Orang) lsahAisyah Puspito Sugito Ngadiya
L-2
Lampiran 3
Sertifikasi Masal Sporadis Tahun 2002 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Selatan No.Urut 1 2 . ------3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dst s/d No. 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 dst s/d No.986
Nama Pemilik
No.Hak 2148 2337 2502 2758 2136 2177 2244 2262 2412 2433 2647 2737 2233 2076 2123
Keteranaan Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit
Nunung Witasih Okim Ruhiyat Wasman Suoiah Darsono Hemaningsih Asep Saepudin Yeti Rosmayati Solihati Supeno Edy U. Sutinah
3647 2443 3645 2596 2812 3648 2930 2697 3689 3687 3688
Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit
Maulana Saleh
2103
Telah terbit
Darji Ade Rohman Abdul Fatah Djili CS En~ dadang Setiawan Siti Jaenab Rohimah H. Usor Afsor Emay CS 6 orang Cucu Hayati Maman Suwarman Siti Muslimah Hajah Dedeh Fatimah Cs 8 Org H. Udin Samsudin Wawan Setiawan Wagiyem
L-3
Lampiran 4
Sertifikasi Prona TA.2003 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara No.Urut Nama Pemllik 1 Kuca 2 Osih 3 Suwadi 4 Sodikin Budi Prasetia 5 Suryani 6 Ade S Yayat 7 8 Euis Maryati Atang 9 10 Marsih Kokom 11 Wiwi 12 Eti CutMahadi 13 14 Ano EmiAnih 15 16 Ita 17 Adang Sumardi Cs Lilis 18 Rohaeni 19 20 Sunarsih 21 Sumardi Cs Lilis Alan Bin Wirana 22 Mini 23 24 Supiatna Nahdi 25 Cahya Sukarya 26 27 Entis Sutisna 28 AmaTarma IIi 29 Uking 30 Ucih bin Uyum 31 Dedeng Cs Hayati 32 AhmadSolih 33 Jajang Sutisna 34 Asep Ratmana 35 Sudarsana 36 Abdul Fatah 37 Amin Supriyatna 38 Ano Rukmana 39 dst s/d No. 250 EnokAminah
No. Hak 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731
Keteranaan Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit
2942
Telah terbit
--
L-4
lampiran 5
Sertifikasi Prona TA.2004 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Tengah Nama Pemilik No.Urut Hada 1 2 Sumaryati Cucu Sukarti 3 4 Saridati Suharja 5 Siti Rohmah 6 Juwarsih Binti Uwon 7 Heru Purwono 8 9 Anah Samah 10 Ai Sumiyati Dedi 11 12 Sutarmi 13 Entin Kartini lah 14 15 Nono Taryono 16 Mimin Rasmiati 17 E. Sumantri 18 Dewi Yulistiati Surono 19 Maskur Jawawi 20 21 Kami 22 Saad 23 Busono 24 Giyamo 25 Jein Untung Rubianto 26 Euis Hasanah 27 Drs.lr. Djoko Susilo 28 Siti Nurahmah 29 Yaya Sukarya Juhaemi 30 Endang Suparman 31 Tarti Asmiyati 32 33 Obik Surisman 34 Dewi Wardiati Ora. Hj. Nina Nursiha Yusuf 35 Aep Wahyudin 36 Rima Syahremaeni 37 38 Ratmini 39 Euis Sudarmi dst sld No.200 Sumpena Warsono
No.Hak 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811
Keteranaan Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit Telah terbit
972
Telah terbit
---
L-5
B
~
lnstitut Teknologi Bandung
Lembar Kuesioner Kuesioner ini dibuat untuk mengetahui sejauhaman Program Sertifikasi Masal yang diselenggarakan di Kota Cimahi berpengaruh terhadap pengembangan perekonomian masyarakat Kota Cimahi. Penelitian ini dilakukan untuk bahan studi Tesis Mahasiswa Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung. Untuk itu kami mohon bantuan Bapak/ Ibu sekalian dalam mengisi Kuesioner ini dan keterangan yang Bapak/ lbu berikan semata-mata untuk keperluan studi kami. Atas partisipasi dan bantuannya diucapkan terima kasih. I.
Data peserta Nom or Alamat Kelurahan: (Mohon dilingkari untukjawaban yang Bapak/ lbu anggap paling tepat !)
II.
Data Status I Kegiatan : I. Kegiatan apa yang Bapak/ lbu lakukan selama 2-3 tahun ini a. Pelaku usaha/ pengusaha (Relevansikan dengan No. 7) b. Pedagang c. Pegawai Negeri d. Pegawai Swasta e. Lain-lain 2. Apakah Bapak/ lbu mengikuti program sertikasi melalui SMS2002, Prona 2003 atau Prona 2004 Ya/Tidak 3. Apa tujuan Bapak/ lbu mengikuti program tersebut? a. Untuk mendapatkan sertifikat (kepastian hukum kepemilikan) b. Karena akan meminjam kredit c. Agar mudah dalam menjual d. Lain-lain: ikut-ikutan, karena biayanya murah
4. Apakah selain yang didaftarkan ini masih ada tanah yang Bapakl lbu miliki? a. Tidak ada ( Hanya satu-satunya) b. Memiliki I bidang lagi c. Memiliki 2 bidang lagi d. Memiliki lebih dari 3 5. Apa bentuk penggunaan tanah yang Bapak! lbu sertifikatkan a. Rumah tinggal b. Tanah Kosong c. Rumah disewakan d. Tempat usaha e. Lain-lain 6. Apakah setelah mengikuti program sertifikasi Bapak! lbu memperoleh tanda bukti hak ? Ya/Tidak Jika Ya, dimana sertfikat tersebut berada a. Berada di tangan pemilik b. Sedang dijaminkan pada bank (Relevansikan dengan Pertanyaan No. III 8 dan 9.) c. Ada pada tangan pihak bank karena sebelumnya meminjam kredit d. Belum diambil di Kantor BPN 7. Mengapa Bapakl lbu tidak memanfaatkan sertifikat untuk meminjam kredit a. Karena tidak berminat, Apa alasannya.................................................................................... . b. Sertifikat sedang berada pada pihak lain Dimana....................................................................................... . ........ Mengapa ............................................................................ . c. e. f. g. h.
Karena tidakk memiliki usaha Akan meminjam kalau ada usaha ke depan Karena tidak pemah berhubungan dengan bank Takut tidak dapat membayar utang dan tanahnya disita Tidak punya relasi di Bank
8. Jika Bapak! lbu sebagai pelaku usaha, maka jenis kegiatan usaha apa yang dilakukan : a. Berdagang ( Disrtibutor, Restoran, Rumah makan, Toko dll.) b. Pelaku Kerajinan Kecil; c. lndustri Kecil ; d. Jasa layanan (Salon, Bengkel, Service perlatan dll.)
-2-
9. Bila Bapak/ lbu sebagai pelaku usaha, berapa kira-kira aset yang dimiliki: a. 1 juta- 10 juta; b. 10 juta- 50 juta; c. 50 juta- I 00 juta; d. 100 juta- 200 juta, e. di atas 200 juta. 10. Apa bentuk badan usaha yang dimiliki : a. Tidak mempunyai nama b. cv c. PT d. Usaha Dagang e. Koperasi
III.
Data Keikutsertaan Program dan Penjaminan kredit I. Apakah Bapak/ ibu mengikuti program sertifikasi masal T A. 2002: Ya!Tidak 2. Bila Jawaban Bapak/ lbu Ya, darimanakah pembiayaannya! a. Pemerintah b. Swadaya c. Bantuan Bank d. Lain-lai (Gratis, dsb) 3. Bila ikut program, apakah tujuan mengikuti program ini! a. Ingin mendapatkan sertifikat b. Berencana akan meminjam kredit c. Kebetulan biayanya murah d. lkut-ikutan 4. Jika Bapak/ lbu berencana akan meminjam kredit, untuk dimanfaatan apa kredit tersebut oleh ! a. Untuk mengadakan modal dalam rangka memulai usaha b. Akan menambah modal usaha yang ada c. Akan membangun/ memperbaiki rumah d. Membeli mobil dan lain-lain
5. Apakah Bapakl lbu ''telah berhasil" meminjam kredit dengan jaminan sertifikat ini ! Ya!Tidak 6. Bila berhasil, berapa besar kredit yang diberikan a. 5 Juta- 10 Juta b. I 0 juta - 25 juta c. 25 juta - 50 juta d. 50 juta - 100 juta e. Di atas 100 juta
- 3-
7. Bagaimana pemanfaatannya kredit yang telah bapak/ lbu terima a. Memulai usaha b. Menambah modal usaha yang ada/ menambah cabang c. Akan membangun/ memperbaiki rumah d. Menyekolahkan anak dan lain-lain 8. Apakahjika Bapak I lbu sebelumnya telah meminjam kepada Bank sebelum sertifikatnya jadi ? Yal Tidak 9. Apakah kemudian Bapak dan lbu berencana untuk meminjam kembali? Yal Tidak/ Sedang difikirkan 10. Apa pilihan lainnyajika Bapak/ Ibu tidak meminjam kepada Bank a. Koperasi (Simpan Pinjam) b. Kepada Saudara c. Kepada Bank Keliling d. Lain-lain (Rentenir dan lainnya) 11. Dengan demikian apakah program sertifikasi ini bermanfaat bagi Bapak/ lbu Ya/ tidak/ ragu-ragu 12. Apakah Bapak/ lbu setuju bila program ini dikembangkan terus ! Ya/ tidak/ ragu-ragu 13. Apakah penyelenggaraan program sertifikasi masal ini telah sesuai dengan harapan Bapak/ lbu Ya/ tidak/ ragu-ragu 14. Apakah hambatan-hambatan atau permasalahan yang dihadapi Bapak/ Ibu da1am penyelenggaraan program ini ? a. Menyangkut petugas b. Menyangkut biaya c. Menyangkut data-data d. Menyangkut pelaksanaan: lama, berbelit-belit dll. 15. Apakah Bapak/ lbu menyadari bahwa sebenamya Tanah/ bangunan yang Bapak/ lbu miliki dapat menjadi modal
a. Ya b. Tidak c. Ragu-ragu d. Sedapat mungkin dilestarikan
-4-
IV.
Catatan (Diisi oleh petugas)
..................................................................
........................... .......................................
Terimakasih atas bantuan dan partisipasinya semoga amal kebaikan Bapak/ lbu sekalian dibalas oleh Alloh SWT denga berlipat ganda. Amin.
- 5-