INSPEKTORAT KOTA DUMAI. Terwujudnya Good GovernanceMelalui Pengawasan yang Handal

Terwujudnya Good GovernanceMelalui Pengawasan yang Handal

INSPEKTORAT KOTA DUMAI

KomplekPerkantoranWalikotaDumai Jl. TuankuTambusaiBaganBesar–Dumai Telp. (0765) 440502, Fax. (0765) 440501

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Dumai Tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai ini adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan padatahun 2015. Penyusunan Renja ini disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Dumai Tahun 2011-2015. Saran dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna perbaikan kinerja dimasa mendatang. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Inspektorat Kota Dumai mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan sebaik-baiknya.

Dumai,

Februari 2014

INSPEKTUR

Drs. H. M. NIZAM, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19570610 198303 1 004

Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 201 5

i

DAFTAR ISI

Hal. Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

BAB I

PENDAHULUAN...........................................................................

1

1.1 Latar Belakang .....................................................................

1

1.2 Landasan Hukum .................................................................

1

1.3 Maksud dan Tujuan ..............................................................

4

1.3.1 Maksud ......................................................................

4

1.3.2 Tujuan ........................................................................

4

1.4 Sistematika Penulisan ..........................................................

4

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .....................

5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Laludan CapaianRenstra....................................................................

5

2.1.1 Analisis atas Capaian Sasaran Strategis ...................

8

2.1.2 Analisis KinerjaKegiatan ............................................ 2.1.3 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama ((IKU).......

10

2.2 AnalisisKinerjaPelayanan SKPD ..........................................

16

2.3 Isu-isuPentingPenyelenggaraanTugasdanFungsi ................

16

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN....................

19

3.1 TujuandanSasaranRenja ......................................................

19

3.2 Program danKegiatan...........................................................

20

BAB VII PENUTUP.....................................................................................

22

BAB II

BAB III

Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 201 5

14

ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Rencana Kerja(Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu

(1) tahun,

yang memuat

kebijakan,

program,

dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja ini dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup: 1. Tahap perumusan rancangan Renja; dan 2. Tahap penyajian rancangan Renja. Penyusunan rancangan Renja dimulai dengan fokus melakukan pengajian terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja tahuntahun

sebelumnya,

dan

evaluasi

kinerja

terhadap

pencapaian

RenstraInspektorat Kota Dumai. 1.2

Landasan Hukum Dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Dumai, peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai rujukan adalah: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya

Daerah

Tingkat

II

Dumai

(Lembaran

Negara

RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829); 2. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286); Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2015

1

4. Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437); sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara

Republik

IndonesiaTahun

2008

Nomor

59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). 7. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. 9. Paraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594). 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2015

2

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat

Kabupaten/Kota. 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai, (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 8 seri D). 20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 25 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2011 - 2015, (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 7 seri D). 21. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kota Dumai


3

1.3

Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan

Renja

Inspektorat

Kota

Dumai

dimaksudkan

untukmemberikan acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat untuk kurun satu tahun (tahun2015). 1.3.2 Tujuan Tujuan Penyusunan Renjaini adalah untuk memberikan arah yang jelas bagi shareholder maupun stakeholder Inspektorat Kota Dumai dalam menentukan hasil akhir yang ingin dicapai pada akhir tahun 2015.

1.4

Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan dan sasaran Renja 3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP


4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Laludan Capaian Renstra Inspektorat Kota Dumai berkedudukan di Komplek Perkantoran Walikota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai - Kota Dumai. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai, dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kota Dumai. Inspektorat

Kota

Dumai

mempunyai

tugas

melaksanakan

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintah kecamatan/kelurahan. Untuk

melaksanakan

tugas

sebagaimana

tersebut

di

atas

Inspektorat Kota Dumai mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Perencanaan program pengawasan. 2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan. 3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Dalam pelaksanaan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana sebagian besar kewenangan dan urusan pemerintah berada pada pemerintah kabupaten/kota, maka Inspektorat Kota Dumai diharapkan mempunyai kompetensi yang bisa diandalkan untuk mampu menjadi pengawas dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik. Adapun review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Dumai tahun sebelumnya dan pencapaian kinerja Renstra sampai dengan tahun 2013 adalah sebagaimana terinci pada Tabel 1.


5

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2013 Kota Dumai Nama SKPD : Inspektorat Kota Dumai

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015

1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

10%

Rp1,932,255,613. 89

-10%

-6.80%

68,00

1

Urusan Wajib

1

20

Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

1

20

Presentase menurunya nilai penyimpangan keuangan/kewajiban setor kepada daerah/negara pertahun Presentase penyelesaia tidaklanjut hasil temuan aparat pengawasan

1

20

20

01

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala

Laporan Pemeriksaan

1

20

20

03

Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

1

20

20

06

1

20

20

08

1

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2010

20

20

09

Hasil

99

93

Target Renja SKPD tahun 2013

98

Target program dan kegiatan (Renja SKPD Realisasi Renja Tingkat Realisasi tahun 2014) SKPD (%) tahun 2013

90

92

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2014)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

-10%

-10%

100

99

99

100

80

34

71

79

111,20

80

80

100

Laporan Hasil Reviu

1

1/thn

1

1

100

1

1

100

Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

18

12

16

16

100

18

18

100

Kegiatan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Pemutakhiran Data temuan pengawasan

3

3

3

3

100

3

3

100

Kegiatan Meneliti / menilai laporan wajib LP2P

Persentase PNS Wajib LP2P yang menyampaikan LP2P tepat waktu

100%

94%


99%

97%

98,42

100%

100%

100

- 6 -

Nama SKPD : Inspektorat Kota Dumai

1

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2010

1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

KegiatanPeningkatan Sistem Jumlah PNS yang Pengendalian Intern Pemerintah mengikuti Bimtek SPIP

40

0

30

30

100

Pelatihan Pengembangan Jumlah Aparatur yang tenaga pemeriksa dan aparatur mengikuti diklat JFA pengawasan

12

0

8

8

100

Pelatihan teknis pengawasan dan pelatihan akuntabilitas kinerja

Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat

20

0

4

4

Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan

50

0

50

50

20

20

14

In house training pengawasan


Target Renja SKPD tahun 2013

Target program dan kegiatan (Renja SKPD Realisasi Renja Tingkat Realisasi tahun 2014) SKPD (%) tahun 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2014)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

40

40

100

12

20

100

100

20

20

100

100

50

50

100

- 7 -

Adapun rincian Nilai Capaian Kinerja baik capaian sasaran maupun kegiatan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: 2.1.1 Analisis atas Capaian Sasaran Strategis Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dengan indikator-indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut: 1

Terciptanya Pemerintahan yang bersih dan profesional

Indikator kinerja sasaran strategis Terciptanya Pemerintahan yang bersih dan profesional beserta target dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja

Capaian

Target

Realisasi

-10%

-24,00%

240%

98%

90 %

92%

(%)

1. MenurunnyaNilai penyimpangan keuangan/kewajiban setor kepada Daerah/Negara 2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan aparat pengawasan

Program dan Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran ini adalah:  Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. - Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala - Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif - Kegiatan Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah


8

 Program pada pelaksanaan Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparat Pengawasan. - Kegiatan

Pelatihan

Pengembangan

Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur

Pengawasan - Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja - Kegiatan In House Training Aparatur Pengawasan Adapun perbandingan dengan capaian kinerja tahun 2012 adalah sebagai berikut: Realisasi Indikator Kinerja 2012

2013

68,00%

240,00%

88,06%

92,00%

Menurunnya : Nilai penyimpangan keuangan/kewajiban setor kepada Daerah/Negara Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan aparat pengawasan

Untuk nilai penyimpangan keuangan/kewajiban setor kepada Daerah/Negara ditargetkan terjadi penurunan sebesar 10 % dari nilai tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, melalui pemeriksaan Inspektorat Kota Dumai ditemukan nilai kerugian dan atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah sebesar Rp. 522.189.972,09 dan di tahun 2013 nilai kerugian dan atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah turun menjadi sebesar Rp. 125.296.761,32 atau turun sebesar -24%. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2012 dengan indikator kinerja penurunan sebesar -10%, maka realisasi atas target kinerja yang sebesar -24% mengindikasikan Inspektorat Kota Dumai mampu melampaui kinerja atas indikator tersebut sebesar 240,00%. Dari pencapaian atas nilai tersebut, selain mengindikasikan semakin meningkatnya komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mentaati peraturan perundang-undangan khususnya dibidang keuangan, namun kedepan perlu adanya upaya peningkatan atas sistem pengendalian intern pada lingkup SKPD Kota Dumai sehingga temuan-temuan yang bersifat keuangan tersebut dapat diminimalisir atau dihilangkan.


9

Sedangkan untuk indikator persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan aparat pengawasan tahun 2013 dengan realisasi sebesar 90 % masih dibawah target sebesar 98 %. Namun, jika dibandingkan dengan target yang ingin dicapai, terlihat masih rendahnya kinerja penyelesaian tindak lanjut hasil temuan aparat pengawasan, hal ini mengindikasikan masih kurangnya komitmen auditan untuk segera melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan. Untuk mengintensifkan penyelesaian tindak lanjut temuan yang akan datang, kami akan menyiapkan formula dengan membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat Kota Dumai dan berangsur akan dilanjutkan dengan Satgas unit di tingkat SKPD. Program dan Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran ini adalah:  Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. - Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan - Kegiatan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 2.1.2 Analisis Kinerja Kegiatan Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Dumai adalah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Penanganan bidang pemerintahan umum khususnya bidang pengawasan oleh Inspektorat Kota Dumai pada tahun 2013, dilakukan dengan melaksanakan 2 (dua) program, yaitu: 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. Jumlah

anggaran

Rp.1,946,316,500.00

yang

tersedia

dengan

untuk

realisasi

program

penyerapan

iniadalah

sebesar

anggaran

sebesar

Rp.1,811,163,992.00 atau 93,06%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:


10

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.864,515,000.00

dengan

realisasi

penyerapan

anggaran

sebesar

Rp.814,590,000.00 atau 94,23%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 94 LHP dan terealisasi sebanyak 86 LHP atau 91.49%. menurunnya realisasi auput kegiatan ini disebabkan tinggiya penetapan target (terutama pada target LHP kasus/khusus), mengakibatkan menurunya capaian kinerja. 2. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bahwa sebelum Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada BPK RI terlebih dahulu dilakukan Reviu oleh Inspektorat Daerah. Dimana pada tahun 2013, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.95,620,000.00

dengan

realisasi

penyerapan

anggaran

sebesar

Rp.84,630,000.00 atau 88,51%. Indikator kinerja keluarannya adalah Laporan Hasil Reviu sebanyak 1 laporan dan terealisasi 1 laporan atau 100%. Adapun output yang dihasilkan berupa Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2013, dengannomor indeks 790.04/INSPLHR/2013/III.13/044.07 tanggal 28 Maret 2013. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan yang disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.241,400,000.00

dengan

realisasi

penyerapan

anggaran

sebesar

Rp.241,388,000.00 atau 100%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan sebanyak 17 laporan dan terealisasi sebanyak 15 laporan atau 88.24%. menurunya capaian kinerja disebabkan tingginnya target yang ditetapkan.


11

4. Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.169,790,000.00

dengan

realisasi

penyerapan

anggaran

sebesar

Rp.144,792,587.00 atau 85,28%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya Rakorwasdanas dan Rakorwasda sebanyak 2 rakorwas, dengan tingkat realisasi sebanyak 2 rakorwas atau pencapaian kegiatan sebesar 100%.

5. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.360,325,000.00

dengan

realisasi

penyerapan

anggaran

sebesar

Rp.351,489,800.00 atau 97,55%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan sebanyak 2 (dua) kali dan terealisasi 2 (dua) kali atau 100%.

6. Meneliti / Menilai Laporan Wajib LP2P Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.66,994,000.00

dengan

realisasi

penyerapan

anggaran

sebesar

Rp.63,771,105.00 atau 95.19%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Laporan Rekapitulasi LP2P terealisasi sebanyak 1 laporan dan Tanda Terima LP2P sebanyak 4000 blanko dengan tingkat realisasi 1 laporan atau 100%, sedangkan untuk indikator kinerja keluaran Tanda Terima LP2P terealisasi sebanyak 3800 blanko atau 95%. Menurunya capaian kegiatan ini disebabkan oleh banyaknya blanko yang rusak dan salah pengetikan serta digunakan persediaan. 7. Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.63,720,000.00

dengan

realisasi

penyerapan

anggaran

sebesar

Rp.53,823,000.00 atau 84,47%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Laporan evaluasi pelaksanaan Diktum Inpres No.5 Tahun 2004 dari yang direncanakan sebanyak 1 laporan dan terealisasi sebanyak 1 laporan atau 100%.


12

8. Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.83,952,500.00

dengan

realisasi

penyerapan

anggaran

sebesar

Rp.56,679,500.00 atau 67,51%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebanyak 40 orang dengan realisasi 40 orang atau 100%.

2. Program pada pelaksanaan Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparat Pengawasan melalui kegiatan. Jumlah

anggaran

Rp.311,240,000.00

yang dengan

tersedia realisasi

untuk

programiniadalah

penyerapan

anggaran

sebesar sebesar

Rp.239,658,530.00 atau 77.00%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut: a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.311,240,000.00

dengan

realisasi

penyerapan

anggaran

sebesar

Rp.239,658,530.00 atau 77.00%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah aparatur yang mengikuti Diklat JFA, dari yang direncanakan sebanyak 16 orang, terealisasi sebanyak 16 orang atau tingkat capaian 100%.

b. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.47,360,000.00

dengan

relisasi

penyerapan

anggaran

sebesar

Rp.34,748,000.00 atau 73.37%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah aparatur yang mengikuti Diklat sebanyak 4 orang dan terealisasi 4 orang atau tingkat capaian 100%.

c. In House Training Aparatur Pengawasan Pada pelaksanaan Kegiatan In House Training Aparatur Pengawasan dialokasikan dana sebesar Rp.76,880,000.00 dengan relisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.52,382,000.00 atau 68.13%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah aparatur yang mengikuti Diklat sebanyak 50 orang dan terealisasi 50 orang atau 100%.


13

2.1.3. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana yg telah ditetapkan berdasarkan Dokumen Renstra Inspektorat Kota Dumai yakni “ menurunnya nilai penyimpangan keuangan/kewajiban setor kepada Daerah/Negara dan Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan aparat pengawasan mulai dari tahun 2011 s/d tahun 2013 dapat kami jelaskan pada Gambar Grafik sebagai Berikut :

Gambar V. Penyelesaian Tindak Lanjut Kewajiban Setor Kerugian Negara/Daerah Tahun 2011 Tindak Lanjut Kerugian Negara Tahun 2011 60000000

523.362.921 429.229.123

50000000 40000000 30000000 20000000

94.133.798

10000000 0 Jumlah Temuan

disetor

sisa

Gambar VI. Penyelesaian Tindak Lanjut Kewajiban Setor Kerugian Negara/Daerah Tahun 2012 Tindak Lanjut Kerugian Negara Tahun 2012 60000000

522.189.972

50000000

458.902.830

40000000 30000000 20000000

63.287.142

10000000 0 Jumlah Temuan

disetor


sisa

14

Gambar VII. Penyelesaian Tindak Lanjut Kewajiban Setor Kerugian Negara/Daerah Tahun 2013 Tindak Lanjut Kerugian Negara 2013 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 -

125.296.761

59.244.906

Jumlah Temuan

disetor

66.051.855

sisa

Jika dilihat dari data Penyelesaian tindak lanjut temuan tahun 2013 masih belum signifikan penyelesaian kerugian/wajib setor yang masih bersisa sekitar Rp.66.051.855, ini disebabkan karena monitoring tindak lanjut tahun 2014 masih berjalan hanya pada bulan januari dan februari, akan tetapi untuk bulan-bulan selanjutnya pada tahun 2014 kami akan mentargetkan penyelesaian tindak lanjut temuannya 98 %. Adapun trend kerugian ataupun nilai jumlah temuan dari tahun 2011 s/d 2013 dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini :

Jumlah Temuan Tahun 2011 s/d 2013 700.000.000 600.000.000

523.362.921

522.189.972

500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000

125.296.761

100.000.000 2010

2010,5

2011

2011,5

2012

2012,5

2013

Tahun Dilihat dari gambar grafik diatas ada penurunan yang signifikan pada tahun 2013 tentang kerugian daerah terhadap penggunaan belanja APBD yang dilaksanakan oleh SKPD. Dari data tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan peraturan perundangan dan sistem pengendalian manajemen resiko terhadap penyimpangan penyalahgunaan keuangan daerah/negara semakin membaik. Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2015

15

Sedangkan capaian kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut tahun 2011 sebesar 76.34 %, Tahun 2012 sebesar 84,54 % dan Tahun 2013 s/d bulan Februari sebesar 90 %. Sampai dengan akhir tahun 2014 Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan kami mentargetkan 98 % sesuai dengan target di renstra.

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Indikator kinerja pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Dumai serta sebagaimana yang tertuang pada Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut: Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

NO

Indikator

Tahun 2010

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2015

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

(1)

(2)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Menurunnya : Nilai Kerugian Daerah/ Negara

Rp1,932,255,613.89

-10%

-10%

-10%

717,7%

68,00%

100%

100%

Meningkatnya Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Aparat Pengawasan

100%

97%

98%

99%

79,52%

88,06%

100%

100%

-

2

2.3

Catatan Analisis (13)

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Pelaksanaan

pembangunan daerah

pada

dasarnya

adalah untuk

menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Namun pada perkembangannya tentu akan muncul permasalahan-permasalahan baru sebagai wujud dari dinamika tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Dalam era Otonomi Daerah yang disemangati dengan azaz desentralisasi maka mandat untuk melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota pengawasan

sebagai

ada

pada

pelaksanaan Inspektorat

tugas

Otonomi Daerah di

desentralisasi

Kabupaten/Kota,

dengan

di

bidang demikian

Inspektorat Kota Dumai memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem Pemerintahan Daerah Kota Dumai. Untuk itu, efektivitas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat memiliki peran yang sangat signifikan bagi keberhasilan Pemerintahan Daerah Kota Dumai.


16

Inspektorat

Kota

Dumai

mempunyai

peran

besar

dalam

tujuan

mewujudkan good governance dan clean government pada Pemerintah Kota Dumai. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah karena terdapat berbagai permasalahan yang ada dan sering mengemuka, baik dari dalam institusi Inspektorat

secara

khusus

maupun

Pemerintah

Daerah

Kota

Dumai

secaraumum. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain, masih cukup tingginya tingkat

penyalah

gunaan

wewenang

yang

mengakibatkan

kerugian

Negara/Daerah, masih sering terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas oleh aparatur

sebagai

akibat

dari

rendahnya

pengetahuan

akan

peraturan

perundangan yang berlaku, masih rendahnya persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan aparat pengawasan, sertamasih terbatasnya aparatur pengawasan yang berkualifikasi Auditor. Perubahan mindset atau paradigma yang berkembang saat ini Aparat Pengawas Internal Pemerintah(APIP) bukan lagi sebagai Watchdog atau terkesan hanya mencari kesalahan, tetapi ke depan APIP harus mampu berperan sebagai Early Warning System, Quality Assurance, Solution Maker, Consultative Management dengan fokus pada terselenggaranya manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang handal oleh manajemen. APIP harus mampu mendorong kinerja pemerintahan yang excellent, cegah KKN (preventif), sehingga perlu sinergitas antar APIP di dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Berdasarkan indentifikasi terhadap masalah/faktor penghambat dalam rangka pengembangan kinerja Inspektorat Kota Dumai, secara garis besar dapat disampaikan sebagai berikut: 1. Terbatasnya

anggaran

untuk

menunjang

kelancaran

tugas

bidang

pengawasan baik kegiatan-kegiatan operasional pengawasan maupun kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia aparatur pengawasan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor maupun pendidikan teknis substantif lainnya. 2. Terbatasnya

sarana

dan

prasarana

yang

mendukung

operasional

pengawasan. 3. Masih rendahnya persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan aparat pengawasan.


17

4. Terbatasnya sumber daya manusia aparatur pengawas yang berkualifikasi Auditor. Berdasarkan permasalahan diatas, beberapa hal yang dapat dilakukan guna pengembangan kinerja Inspektorat Kota Dumai kedepan antara lain: 1. Mengusulkan anggaran untuk peningkatan pembinaan dan pengawasan yang dialokasikan untuk pelaksanaan pengawasan dan peningkatan sumber daya manusia aparatur pengawas. 2. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sesuai skala prioritas. 3. Rekomendasi yang disampaikan oleh Auditor kepada Auditan ditujukan untuk

menghilangkan

penyebab

terjadinya

kondisi/temuan

sehingga

rekomendasi yang disampaikan dapat segera ditindak lanjuti oleh pihak auditan secara tepat waktu. Sedangkan untuk temuan yang belum ditindak lanjuti, penyelesaiannya diteruskan pada Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tututan Ganti Rugi (MP TP-TGR). 4. Mengirimkan aparat pengawas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor maupun pendidikan dan pelatihan subtantif lainnya baik yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan maupun yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Dumai.


18

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Segenap jajaran Inspektorat Kota Dumai diharapkan mampu berperan aktif untuk mencermati dan mendorong terselenggaranya tujuan pembangunan dengan tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi serta akuntabel. Dengan adanya peran tersebut diatas, maka tujuan yang ditetapkan diarahkan selain untuk terwujudnya good governace juga meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bertitik tolak dari visi dan misi yang telah ditetapkan, maka disusun tujuan Renja Inspektorat Kota Dumai adalah: ”Meningkatkan Pengawasan terhadap penggunaan sumber daya dan output SKPD serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah”. Sasaran Renja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2015 merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan pada periode RenjaTahun 2015 melalui serangkaian program dan kegiatan. Adapun

sasaran

strategis

Inspektorat

Kota

Dumai

adalah

Terciptanya Pemerintahan yang bersih dan profesional: Kemudian, berdasarkan sasaran tersebut ditetapkan program yang akan dijalankan. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran. Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan Inspektorat Kota Dumai menyusun Strategi dan kebijakan sebagaimana berikut ini:


19

VISI

: Terwujudnya Good Governance melalui Pengawasan yang Handal

MISI

: 1. Mewujudkan manajemen pengawasan yang handal 2. Mendorongakselerasipenyelesaiantindaklanjuthasilpengawasan 3. Mewujudkan kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan yang Profesional

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan yang dijalankan melalui program/kegiatan

Mening katkan Penga wasan terhada p penggu naan sumber daya dan output SKPD serta pengen dalian pelaks anaan kebijak an Kepala Daerah

TerciptanyaP emerintahan yang bersihdanprof esional

MeningkatkankualitasPemer iksaanreguler, Kasus/ khususdanpengaduanmasy arakat

1. Peningkatansistempengawasan internal danpengendalianpelaksanaankebijak ankepaladaerah

3.2

2. PenataandanPenyempurnaankebijak ansistemdanprosedurpengawasan 3. Peningkatanprofesionalismetenagape meriksadanaparaturpengawasan

MengoptimalkanReviuLapor anKeuanganPemerintah Kota Dumai


Monitoring tindaklanjuthasiltemuanapar atpengawasan


Inventarisasidanmeneliti/ menilaiLaporanPajakpajakPribadi (LP2P)


Program danKegiatan Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi yang ditetapkan, maka disusunlah kebijakan yang akan diambil dan tertuang pada rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Dumai pada tahun 2015 yang mengarah kepada adanya peningkatan pengawasan yang konsisten dan


20

terus menerus dan berkesinambungan didasari atas sistem dan prosedur yang baku, didukung oleh SDM yang berintegritas dan profesional sehingga peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Dumai dapat diwujudkan. Jumlah program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Dumai pada tahun 2015 terdiri dari7 (tujuh) program dan 31 (tigapuluh satu) kegiatan. Adapun penyajian lebih lanjut mengenai tujuan, sasaran, strategi serta kebijakan yang diambil beserta indikatornya dapat dilihat pada Tabel 3. Sedangkan, total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya,sebagaimana Tabel4.


21

BAB IV PENUTUP

RencanaKerja (Renja) Inspektorat Kota Dumaitahun 2015 ini diharapkan menjadi dasar untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap personil Inspektorat agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government). Renja ini merupakan penjabaran rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Inspektorat Kota Dumai Tahun 2011 – 2015 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kota Dumai serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Dumai Tahun 2015. Renja ini merupakan bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan Tahun Anggaran 2015 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kota Dumai maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain, sehingga Inspektorat Kota Dumai diharapkan mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.


22

lembar 1 dari 8

Nama SKPD : INSPEKTORAT KOTA DUMAI Kode (1) 1 1 20

1 20 01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan (2)

Tabel 4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Perkiraan Maju Tahun 2016 Kota Dumai

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Lokasi

(3)

(4)

Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (5) (6)

Sumber Dana (7)

Catatan Penting (8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (9) (10)

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Administrasi Perkantoran

Kota Dumai

100%

Rp 1.015.253.050

APBD

100%

Rp 1.015.253.050

1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jasa surat menyurat

12 bln

Rp

41.550.000

12 bln

Rp

41.550.000

1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air / Listrik

Jasa Komunikasi dan Sumber daya Air / Listrik

12 Bln

Rp

40.000.000

12 Bln

Rp

40.000.000

1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jasa Kebersihan Kantor

12 bln

Rp

59.828.050

12 bln

Rp

59.828.050

1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Alat Tulis Kantor

12 bln

Rp

120.000.000

12 bln

Rp

120.000.000

1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Barang Cetakan dan Penggandaan

100%

Rp

65.000.000

100%

Rp

65.000.000

1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Alat Listrik/ Penerangan Kantor

12 bln

Rp

11.000.000

12 bln

Rp

11.000.000

1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

12 bln

Rp

12.000.000

12 bln

Rp

12.000.000

lembar 2 dari 8 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Makanan dan Minuman

12 bln

Rp

27.875.000

12 bln

Rp

27.875.000

1 20 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Koordinasi antar Instansi

12 bln

Rp

600.000.000

12 bln

Rp

600.000.000

12 bln

Rp

38.000.000

12 bln

Rp

38.000.000

100%

Rp 1.541.000.000

100%

Rp

412.000.000

3 unit

Rp

750.000.000

-

Rp

-

100%

Rp

120.000.000

100%

Rp

90.000.000

2 paket

Rp

300.000.000

2 paket

Rp

120.000.000

1 20 01 20 Penyediaan jasa Keamanan Kantor Jasa keamanan Kantor

1 20 02

Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai Meningkatnya Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional

1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Meningkatnya sarana dan kantor prasarana aparatur yang memadai

Kota Dumai

APBD

1 20 02 18 Pembangunan Gedung Kantor Lanjutan

Taman dan Gudang

1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Pengecatan gedung kantor

100%

Rp

85.000.000

-

Rp

-

1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ operasional

12 bln

Rp

150.000.000

12 bln

Rp

150.000.000

1 20 02 26 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

100%

Rp

22.000.000

100%

Rp

22.000.000

1 20 02 28 Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

100%

Rp

30.000.000

100%

Rp

30.000.000

1 20 02 29 Pemeliharaan rutin / berkala mebeuleir

Terpeliharanya mebeuleir

95%

Rp

24.000.000

Rp

-

1 20 02 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Rehabilitasi gedung kantor

100%

Rp

60.000.000

Rp

-

lembar 3 dari 8 (1) 1 20 03

(2) Peningkatan Disiplin Aparatur

(3) Meningkatnya disiplin

(4) Kota Dumai

1 20 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pakaian dinas & olahraga Perlengkapannya 1 20 06

Program Peningkatan Meningkatnya akuntabilitas Pengembangan Sistem Pelaporan kinerja dan keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kota Dumai

1 20 06 01 Penyusunan Laporan capaian Laporan Kinerja dan Keuangan kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD 1 20 20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Menurunnya : - Jumlah Temuan - Nilai Penyimpangan

(6)

100%

Rp

50.000.000

100%

Rp

100%

3

Kota Dumai

Meningkatnya Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan 1 20 20 01 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

100%

Rp

50.000.000

50.000.000

100%

Rp

50.000.000

Rp

35.000.000

100%

Rp

35.000.000

Rp

35.000.000

3

Rp

35.000.000

Rp 2.487.862.500

APBD

Rp 1.962.500.000

APBD

160 10%

150 10%

99%

99%

Kota Dumai

90

Rp 1.200.000.000

72

Rp 1.200.000.000

1 20 20 03 Kegiatan Pengendalian Laporan Hasil Reviu manajemen pelaksanaan kebijakan

Kota Dumai

1

Rp

95.620.000

1

Rp

80.000.000

1 20 20 06 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan

Kota Dumai

97%

Rp

250.000.000

98%

Rp

210.000.000

1 20 20 07 Kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Rakorwasda dan Rakorwasdanas

Kota Dumai

2 Kegiatan

Rp

145.790.000

2

Rp

120.000.000

1 20 20 08 Kegiatan Evaluasi berkala temuan Terlaksananya Gelar hasil pengawasan Pengawasan

Kota Dumai

3 Kegiatan

Rp

600.000.000

3

Rp

170.000.000

1 20 20 09 Kegiatan Meneliti / menilai laporan wajib LP2P

Kota Dumai

99%

Rp

112.500.000

100%

Rp

112.500.000

Laporan Hasil Pemeriksaan

Persentase PNS yang Menyampaikan LP2P tepat

lembar 4 dari 8 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1 20 20 14 Kegiatan Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek SPIP

Kota Dumai

35

Rp

83.952.500

1 20 21

Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawasan

Kota Dumai

95%

Rp

652.270.000

1 20 21 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi/workshop/ seminar/pelatihan lainnya

Kota Dumai

28

Rp

1 20 21 03 In House Training Aparatur Pengawasan

Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan pengawasan

Kota Dumai

50

Kota Dumai

Kota Dumai

1 20 22

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur sistem dan prosedur pengawasan pengawasan

1 20 22 01 Penyusunan kebijakan sistem dan Sistem dan Prosedur prosedur pengawasan Pengawasan

JUMLAH

(7)

(8)

(9)

(10)

35

Rp

70.000.000

98%

Rp

652.270.000

575.000.000

16

Rp

575.000.000

Rp

77.270.000

50

Rp

77.270.000

95%

Rp

150.000.000

98%

Rp

100.000.000

3

Rp

150.000.000

2

Rp

100.000.000

Rp 5.931.385.550

APBD

APBD

Rp 4.227.023.050

TABEL 3 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN INSPEKTORAT KOTA DUMAI

No.

Tujuan

(1)

(2) Meningkatkan Pengawasan terhadap penggunaan sumber daya dan output SKPD serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah

1

Sasaran (3) Terciptanya Pemerintahan yang bersih dan profesional

Indikator Sasaran

Kode

(4) Menurunnya jumlah : - Nilai penyimpangan keuangan/ kewajiban setor kepada Daerah/ Negara

(5)

1

07

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

(6) (7) Program peningkatan Menurunnya : sistem pengawasan internal dan pengendalian - Nilai penyimpangan pelaksanaan kebijakan keuangan/ kewajiban KDH

20

setor kepada Daerah/Negara

1

20

07

20

01

1

20

07

20

07

1

20

07

20

09

1

20

07

20

11

1

20

07

21

1

20

07

21

01

1

20

07

21

02

1

20

07

22

1

20

07

22

1

1

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil temuan aparat pengawasan

20

Program dan Kegiatan

20

20

07

07

01

20

20

03

1

20

07

20

1

20

07

20

06

1

20

07

20

08

Kegiatan Pelaksanaan Laporan Hasil Pengawasan Internal Pemeriksaan secara berkala Kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Kegiatan Meneliti / menilai laporan wajib LP2P Kegiatan Peningkatan SPIP Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Kegiatan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Kegiatan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Tersusunnya PKPT

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Meningkatnya penyelesaian temuan hasil pengawasan

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Terlaksanannya GELAR WAS

Persentase PNS yang menyampaikan LP2P tepat waktu Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek SPIP Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawasan Jumlah aparatur yang berkualifikasi Auditor

Jumlah aparatur Mengikuti pelatihan pengawasan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan sistem dan prosedur pengawasan Tercapainya predikat WTP Laporan Keuangan Pemko Dumai

Laporan Hasil Reviu

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil t

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Kota Dumai

NAMA SKPD : INSPEKTORAT KOTA DUMAI No. (1) A

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan (2) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program Tolak Ukur (3)

(4) Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang amanah

-


-

-

1

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara

Kota Dumai

2

Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kota Dumai

3


Kota Dumai

4

Kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Kota Dumai

5


Kota Dumai

6


8

Kegiatan Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

B


Menurunnya nilai penyimpangan keuangan/kewajiban setor kepada negara/daerah Meningkatnya Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Aparat Pengawasan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target (3) (5)

Target (5)

Hasil Kegiatan Tolak Ukur (3)

Target (5)

-10%

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(6) Rp

2.208.187.500

(8) Rp 2.152.825.000

98%


90

Meningkatnya pembinaan dan pengawasan sumber daya pemerintah kota dumai

100%

Rp

1.200.000.000 Rp

1.200.000.000

WTP

Laporan Hasil Reviu

1

Meningkatnya keandalan laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai

100%

Rp

95.620.000 Rp

80.000.000

99%

Laporan Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

14

Meningkatnya persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

97%

Rp

210.000.000 Rp

210.000.000


2

Singkronisasi Jadwal Pemeriksaan APIP

100%

Rp

145.790.000 Rp

120.000.000

99%

-

6 1 2


98%

Rp

360.325.000 Rp

360.325.000

Kota Dumai

99%

Evaluasi dan pelaporan Wajib LP2P

100%

Persentase PNS yang Menyampaikan LP2P tepat waktu

99%

Rp

112.500.000 Rp

112.500.000

Kota Dumai

35

Peningkatan Pemahaman SPIP

90%

Rp

83.952.500 Rp

70.000.000

160 10%

-

-


Jumlah sidang MP TP-TGR Gelarwasda Pemutakhiran Data


40

-10%

Rp

495.870.000

Rp

495.870.000

98%

1

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Kota Dumai

90%

Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Jabatan Fungsional

16

Pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

16

Rp

358.200.000 Rp

358.200.000

2

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

Kota Dumai

94%


4


4

Rp

60.400.000 Rp

60.400.000

3

In House Training Aparatur Pengawasan

Kota Dumai

96%

Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan dikantor sendiri (PKS)/ In house training

50

Meningkatnya Koompetensi Aparatur

95%

Rp

77.270.000 Rp

77.270.000

C

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

-

-

1

Kota Dumai

Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

JUMLAH


-10%

Rp

150.000.000

Rp

100.000.000

Rp

150.000.000 Rp

100.000.000

98%

3

Sistem dan Prosedur Pengawasan

3

Meningkatnya prosedur teknis pengawasan

3

Rp

2.854.057.500

Rp 2.748.695.000

Keterangan JENIS KEGIAT (9) (10)

SKPD

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

(3)

(5)

(3)

(5)

(6)

(8)

(9)

(10)

lembar 1 dari 8

Nama SKPD : INSPEKTORAT KOTA DUMAI Kode (1) 1 1 20

1 20 01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan (2)

Tabel 4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Perkiraan Maju Tahun 2016 Kota Dumai

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Lokasi

(3)

(4)

Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif (5) (6)

Sumber Dana (7)

Catatan Penting (8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (9) (10)

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Administrasi Perkantoran

Kota Dumai

100%

Rp

1.015.253.050

APBD

100%

Rp

1.015.253.050

1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jasa surat menyurat

12 bln

Rp

41.550.000

12 bln

Rp

41.550.000

1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air / Listrik

Jasa Komunikasi dan Sumber daya Air / Listrik

12 Bln

Rp

40.000.000

12 Bln

Rp

40.000.000

1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan Kantor

12 bln

Rp

59.828.050

12 bln

Rp

59.828.050

1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Alat Tulis Kantor

12 bln

Rp

120.000.000

12 bln

Rp

120.000.000

1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Barang Cetakan dan Penggandaan

100%

Rp

65.000.000

100%

Rp

65.000.000

1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Alat Listrik/ Penerangan Kantor

12 bln

Rp

11.000.000

12 bln

Rp

11.000.000

1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

12 bln

Rp

12.000.000

12 bln

Rp

12.000.000

lembar 2 dari 8 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Makanan dan Minuman

12 bln

Rp

27.875.000

12 bln

Rp

27.875.000

1 20 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Koordinasi antar Instansi

12 bln

Rp

600.000.000

12 bln

Rp

600.000.000

12 bln

Rp

38.000.000

12 bln

Rp

38.000.000

100%

Rp

1.541.000.000

100%

Rp

412.000.000

1 20 01 20 Penyediaan jasa Keamanan Kantor Jasa keamanan Kantor

1 20 02

Peningkatan sarana dan Prasarana Meningkatnya sarana dan Aparatur prasarana yang memadai

Kota Dumai

APBD

1 20 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

Meningkatnya Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional

3 unit

Rp

750.000.000

-

Rp

-

1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai

100%

Rp

120.000.000

100%

Rp

90.000.000

1 20 02 18 Pembangunan Gedung Kantor Lanjutan

Taman dan Gudang

2 paket

Rp

300.000.000

2 paket

Rp

120.000.000

1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Pengecatan gedung kantor

100%

Rp

85.000.000

-

Rp

-

1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ operasional

12 bln

Rp

150.000.000

12 bln

Rp

150.000.000

1 20 02 26 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

100%

Rp

22.000.000

100%

Rp

22.000.000

1 20 02 28 Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

100%

Rp

30.000.000

100%

Rp

30.000.000

1 20 02 29 Pemeliharaan rutin / berkala mebeuleir

Terpeliharanya mebeuleir

95%

Rp

24.000.000

Rp

-

1 20 02 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Rehabilitasi gedung kantor

100%

Rp

60.000.000

Rp

-

1 20 03

Meningkatnya disiplin

100%

Rp

50.000.000

Rp

50.000.000

Peningkatan Disiplin Aparatur

Kota Dumai

APBD

100%

lembar 3 dari 8 (1)

(2)

1 20 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1 20 06

(3)

Pakaian dinas & olahraga

Program Peningkatan Meningkatnya akuntabilitas Pengembangan Sistem Pelaporan kinerja dan keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20 06 01 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD

Laporan Kinerja dan Keuangan

1 20 20

Menurunnya : - Jumlah Temuan - Nilai Penyimpangan

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

(4)

Kota Dumai

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

100%

Rp

50.000.000

100%

Rp

50.000.000

100%

Rp

35.000.000

100%

Rp

35.000.000

3

Rp

35.000.000

3

Rp

35.000.000

Rp

2.487.862.500

Rp

1.962.500.000

Kota Dumai

Meningkatnya Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan

(6)

APBD

160 10%

150 10%

99%

99%

1 20 20 01 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Laporan Hasil Pemeriksaan Internal secara berkala

Kota Dumai

90

Rp

1.200.000.000

72

Rp

1.200.000.000

1 20 20 03 Kegiatan Pengendalian manajemen Laporan Hasil Reviu pelaksanaan kebijakan KDH

Kota Dumai

1

Rp

95.620.000

1

Rp

80.000.000

1 20 20 06 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan

Kota Dumai

97%

Rp

250.000.000

98%

Rp

210.000.000

1 20 20 07 Kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif


Kota Dumai

2 Kegiatan Rp

145.790.000

2

Rp

120.000.000

1 20 20 08 Kegiatan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Terlaksananya Gelar Pengawasan

Kota Dumai

3 Kegiatan Rp

600.000.000

3

Rp

170.000.000

1 20 20 09 Kegiatan Meneliti / menilai laporan Persentase PNS yang wajib LP2P Menyampaikan LP2P tepat

Kota Dumai

99%

Rp

112.500.000

100%

Rp

112.500.000

1 20 20 14 Kegiatan Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Kota Dumai

35

Rp

83.952.500

35

Rp

70.000.000

Kota Dumai

95%

Rp

652.270.000

98%

Rp

652.270.000

1 20 21


Program peningkatan Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa profesionalisme aparatur dan aparatur pengawasan pengawasan

APBD

lembar 4 dari 8 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1 20 21 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi/workshop/ seminar/pelatihan lainnya

Kota Dumai

28

Rp

575.000.000

16

Rp

575.000.000

1 20 21 03 In House Training Aparatur Pengawasan


Kota Dumai

50

Rp

77.270.000

50

Rp

77.270.000

Kota Dumai

95%

Rp

150.000.000

98%

Rp

100.000.000

Kota Dumai

3

Rp

150.000.000

2

Rp

100.000.000

Rp

5.931.385.550

Rp

4.227.023.050

1 20 22

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan Penyempurnaan kebijakan sistem sistem dan prosedur dan prosedur pengawasan pengawasan

1 20 22 01 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan


JUMLAH

APBD

TABEL 3 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN INSPEKTORAT KOTA DUMAI

No.

Tujuan

(1)

(2) Meningkatkan Pengawasan terhadap penggunaan sumber daya dan output SKPD serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah

1

Sasaran (3) Terciptanya Pemerintahan yang bersih dan profesional

Indikator Sasaran

Kode

(4) Menurunnya jumlah : - Nilai penyimpangan keuangan/ kewajiban setor kepada Daerah/ Negara

(5)

1

07

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

(6) (7) Program peningkatan Menurunnya : sistem pengawasan internal dan pengendalian - Nilai penyimpangan pelaksanaan kebijakan keuangan/ kewajiban KDH

20

setor kepada Daerah/Negara

1

20

07

20

01

1

20

07

20

07

1

20

07

20

09

1

20

07

20

11

1

20

07

21

1

20

07

21

01

1

20

07

21

02

1

20

07

22

1

20

07

22

1

1

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil temuan aparat pengawasan

20

Program dan Kegiatan

20

20

07

07

01

20

20

03

1

20

07

20

1

20

07

20

06

1

20

07

20

08

Kegiatan Pelaksanaan Laporan Hasil Pengawasan Internal Pemeriksaan secara berkala Kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Kegiatan Meneliti / menilai laporan wajib LP2P Kegiatan Peningkatan SPIP Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Kegiatan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Kegiatan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Tersusunnya PKPT

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Meningkatnya penyelesaian temuan hasil pengawasan

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Terlaksanannya GELAR WAS

Persentase PNS yang menyampaikan LP2P tepat waktu Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek SPIP Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawasan Jumlah aparatur yang berkualifikasi Auditor

Jumlah aparatur Mengikuti pelatihan pengawasan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan sistem dan prosedur pengawasan Tercapainya predikat WTP Laporan Keuangan Pemko Dumai

Laporan Hasil Reviu

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil t

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Kota Dumai

NAMA SKPD : INSPEKTORAT KOTA DUMAI No. (1) A

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan (2) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program Tolak Ukur (3)

(4) Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang amanah

-


-

-

1

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara

Kota Dumai

2

Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kota Dumai

3


4


Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target (3) (5)

Target (5)

Hasil Kegiatan Tolak Ukur (3)

Target (5)

-10%

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(6)

(8)

Rp

2.208.187.500

Rp

2.152.825.000

98%

90

Meningkatnya pembinaan dan pengawasan sumber daya pemerintah kota dumai

100%

Rp

1.200.000.000 Rp

1.200.000.000

WTP Laporan Hasil Reviu

1

Meningkatnya keandalan laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai

100%

Rp

95.620.000 Rp

80.000.000

Kota Dumai

99% Laporan Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil

14


97%

Rp

210.000.000 Rp

210.000.000

Kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Kota Dumai

Rakorwasda dan 160 Rakorwasdanas 10%

2

Singkronisasi Jadwal Pemeriksaan 100% APIP

Rp

145.790.000 Rp

120.000.000

5


Kota Dumai

99% -

6 1 2


98%

Rp

360.325.000 Rp

360.325.000

6


Kota Dumai

99% Evaluasi dan pelaporan Wajib LP2P

99%

Rp

112.500.000 Rp

112.500.000

8

Kegiatan Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Kota Dumai

90%

Rp

83.952.500 Rp

70.000.000

B



35

-

-


Jumlah sidang MP TP-TGR Gelarwasda Pemutakhiran Data


100% Persentase PNS yang Menyampaikan LP2P tepat waktu

40

Peningkatan Pemahaman SPIP

-10%

Rp

495.870.000

Rp

495.870.000

98%

1

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Kota Dumai

90% Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Jabatan Fungsional

16

Pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

16

Rp

358.200.000 Rp

358.200.000

2

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

Kota Dumai

94% Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan pengawasan

4


4

Rp

60.400.000 Rp

60.400.000

3

In House Training Aparatur Pengawasan

Kota Dumai

96% Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan dikantor sendiri (PKS)/ In house training

50

Meningkatnya Koompetensi Aparatur

95%

Rp

77.270.000 Rp

77.270.000

C

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

-

-

1

Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Kota Dumai

JUMLAH


-10%

Rp

150.000.000

Rp

100.000.000

Rp

150.000.000 Rp

100.000.000

98%

3


3

Meningkatnya prosedur teknis pengawasan

3

Rp

2.854.057.500

Rp

2.748.695.000

Keterangan JENIS KEGIATAN (9) (10)

SKPD

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

(3)

(5)

(3)

(5)

(6)

(8)

(9)

(10)

INSPEKTORAT KOTA DUMAI. Terwujudnya Good GovernanceMelalui Pengawasan yang Handal

Recommend Documents