Nur Ali_ Inovasi Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Perguruan Tinggi Agama Islam INOVASI KURIKULUM LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM Nur Ali1 Abstract The Minister of national education and The Minister of religious affair have decreed that the teacher must have a certain academic qualification and competencies, and teacher certification if he/she wants to become a professional teacher. Beside that, the academic competencies of teacher and its certification have to appropriate with the competencies standard of curriculum in the school. So, the institution of educational manpower education in the Islamic higher education (IHE) has to be able to realize the policies by conducting the curriculum innovation based on the policies of education and the needs of stake holders and the religious character of IHE. There are seven model of innovation can be used (i) incremental, (ii) radical, (iii) modular, (iv) architectural, (v) top-down model, (vi) bottom-up model, and (vii) model of N3; niteni, niroake and nambahake. The process of innovation include; (i) recognizing a problem or need, (ii) research, (iii) development, (iv) commercialization, (v) deffusion and adoption, dan (vi) conceguences. The approaches of curriculum innovation are (i) produktive, (ii) humanistic, (iii) democration, (iv) clasic, (v) romantic, and (vi) modern. The strategies in curriculum innovation are the rational-Empirical Strategy, the normalReeducative Strategy, and the Power-Coercive Strategy. Keywords: Innovation curriculum, Teacher’s Competencies, Process of Innovation. Pendahuluan Reformasi pendidikan telah bergulir secara global. Misalnya Amerika mengeluarkan kebijakan no child left behind dalam menanggulangi kesenjangan akses mendapatkan layanan pendidikan dan prestasi belajar untuk anak yang beruntung dan anak yang kurang beruntung dalam arti letak geografis dan social-ekonomi. Demikian pula dengan Pemerintah Indonesia, dalam menanggulangi kesenjangan kuantitas, kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga kependidikan, pemerintah melalui kementerian terkait
telah mengeluarkan berbagai kebijakan pendidikan dengan
mendasarkan pada UU dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pendidikan antara lain UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan menteri pendidikan nasional (permendiknas) nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasiakademik dan kompetens Guru, PP nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, Permendiknas Nomor 8 tahun 1
Dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang
15
Nur Ali_ Inovasi Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Perguruan Tinggi Agama Islam 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), Peraturan Menteri Agama (permenag) nomor 2 tahun 2008 tentang Standar Isi dan Kompetensi Lulusan Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab (BA) di Madrasah, Permenag nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, Permenag nomor 2 tahun 2012 tentang pengawas madrasah dan pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Pada sekolah. Kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan tersebut di atas berimplikasi pada bagaimana strukstur dan isi kurikulum yang ada program studi pada LPTK PTAI. Berdasarkan pada kebijakan di atas, maka secara konseptual dan empirik LPTK PTAI sebagai lembaga yang menghasilkan lulusannya sebagai calon guru professional perlu melakukan penyesuaian dan menjadikannya sebagai rujukan dalam menyusun berbagai program kurikulum dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat yang semakin komplek dan ciri khas keagamaannya. Untuk itu dipandang sangat urgen agar LPTK PTAI melakukan inovasi kurikulum dan kelembagaannya. Hasil penelitian Mastuhu mengenai perguruan tinggi dan dunia kerja dengan penelusuran alumni IAIN menunjukkan bahwa bahwa: (1) bidang pekerjaan alumni sebagian besar pada pendidikan, keagamaan, dan perdagangan, (2) para alumni bekerja pada semua bidang kehidupan apa saja, yang tampaknya jauh dan tidak ada relevansinya dengan bidang yang dipelajari di IAIN, dan (3) sifat pekerjaannya adalah menengah ke bawah (Mastuhu, 2000). Dengan demikian, mutu lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi tampaknya belum menggembirakan dan belum sesuai dengan apa yang direncanakan dalam kurikulumnya dan yang diharapkan sebagaimana dalam profil lulusannya. Dalam menyikapi persoalan tersebut, pada tahun 2003 Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI mengeluarkan kebijakan perubahan desain kurikulum yang empririk dan realistik guna mengubah kompetensi lulusan PTAI yang selama ini masih “dikeluhkan” kredibilitasnya (Perta, 2003). Berkaitan dengan mutu lulusan dan kurikulum PTAI yang empririk dan realistik, Arief Furqan, dalam Perta (2003: 68) menyatakan bahwa diantara faktor yang mempengaruhi mutu lulusan suatu lembaga pendidikan termasuk PTAI adalah kurikulum. Tanpa kurikulum yang baik dan jelas, dosen dan sarana sebaik apapun tidak akan menghasilkan lulusan yang bagus. Karena kurikulum merupakan rencana pendidikan yang akan diberikan kepada mahasiswa tidak saja terbatas pada materi yang Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang
16
Nur Ali_ Inovasi Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Perguruan Tinggi Agama Islam akan diberikan di ruang kuliah, melainkan juga meliputi apa saja yang sengaja dipelajari, diadakan dan atau ditiadakan untuk dialami mahasiswa di dalam kampus, dikelas maupun diluar kelas sehingga memerlukan kurikulum ideal/potensial, kurikulkum actual, dan kurikulum tersembunyi (hidden curriculum), sedangkan Ferry T. Indratno (2008: 110) menyebut dengan istilah kurikulum ideal, formal, instruksional, operasional, dan eksperiensial).
Oleh karena itu, posisi kurikulum pada setiap
perguruan tinggi menjadi mata rantai yang urgen dan tidak dapat begitu saja dinafikan dalam konteks peningkatan mutu lulusan PTAI. Oleh sebab itu diperlukan adanya inovasi kurikulumnya sebagaimana diamanahkan dalam UU
No. 20/2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, pasal 38 ayat 3 bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.
Kebijakan Pendidikan dan Implikasinya pada Kurikulum Ada beberapa kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang berimplikasi pada kurikulum dan profil lulusan LPTK PTAI yaitu bahwa pada tahun 1990 terjadi perubahan
secara
radikal
pada
pendidikan
madrasah.
Mayoritas
madrasah
menstransformasikan substansinya dari madrasah diniyyah menjadi madrasah yang mengadopsi seluruh kurikulum SD, SLTP, dan SLTA dengan jam pelajaran agama sebanyak 7 jam seminggu. Proses transformasi tersebut dipicu oleh keluarnya peraturan pemerintah (PP) nomor: 27, 28, 29, dan 30 tahun 1990, dimana dalam PP tersebut dinyatakan bahwa madrasah adalah sekolah menengah umum yang berciri khas agama islam. PP tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Mendiknas No. 0487/U/1992 tentang Sekolah dasar; No. 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan No. 0489/U/1993 tentang Sekolah Menengah Umum yang menetapkan bahwa madrasah yang telah menerapkan seluruh kurikulum nasional tingkat SD, SLTP, dan SMU diberi status dan hak yang sepenuhnya sama dengan SD, SLTP, dan SMU. Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS) dan Nilai Ebtanas Murni (NEM) madrasah di masing-masing jenjang disatukan dengan Ebtanas dan NEM SD, SLTP, dan SMU. Sejak ditransformasikannya tersebut perkembangan madrasah mengalami kemajuan karena adanya kesetaraan status antara madrasah dengan sekolah. Kesetaraan status tersebut juga tercantum dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang
17
Nur Ali_ Inovasi Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Perguruan Tinggi Agama Islam 2003 Bab VI, pasal 14, 17, dan 18 mengenai jenjang pendidikan formal yang meliputi SD-MI, SMP-mts, dan SMA-MA, SMK-MAK (Dhofir, 2000). Kondisi ini berimplikasi pada perencanaan kurikulum yang akan digunakan
serta bagaimana pula dengan
kurikulum LPTK PTAI yang akan menghasilkan lulusan sebagai calon guru pada Madrasah apakah sudah relevan dengan kebutuhan atau belum. Kebijakan lain di antaranya yaitu ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Salah satu hal penting dari perundangan ini adalah ditetapkannya delapan (8) standar nasional pendidikan yakni standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Untuk memperlancar pelaksanaan amanah undang-undang tersebut, pemerintah melalui kemendiknas mengeluarkan kebijakan yang antara lain yaitu Permendiknas
nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Guru. Dari kebijakan pendidikan ini menuntup pula dilakukannya inovasi kurikulum LPTK baik dalam bentuk kurikulum potensial/ideal, kurikulum actual, maupun hidden kurikulumnya yang relevan dengan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang ditetapkan. Di samping itu juga ada PP RI Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan,
PP RI Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru,
Permendiknas nomor 8 tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), Permenag nomor 2 tahun 2008 tentang Standar Isi dan Kompetensi Lulusan PAI dan BA di Madrasah, Permenag nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, Permenag nomor 2 tahun 2012 tentang pengawas madrasah dan pengawas pendidikan agama islam (PPAI) Pada sekolah. Dari Permenag nomor 2 tahun 2008 tentang Standar Isi dan Kompetensi Lulusan PAI dan BA di Madrasah berimplikasi pada bagaimana struktur dan isi kurikulum yang ada program studi Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan bahasa Arab. Demikian pula dengan Permendiknas nomor 8 tahun 2009 tentang PPG, Permenag nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah dan permenag nomor 2 tahun 2012 tentang pengawas madrasah dan pengawas PAI tentunya juga akan berimplikasi pada jenis-jenis mata kuliah dan deskripsi mata kuliahnya serta profil lulusan yang akan Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang
18
Nur Ali_ Inovasi Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Perguruan Tinggi Agama Islam dihasilkan. Oleh karena itu secara konseptual dan empirik memerlukan penyesuaian melalui adanya inovasi kurikulum dan kelembagaan pada LPTK PTAI. Inovasi kurikulum dan kelembagaannya pada LPTK di Indonesia telah mengalami sejarah yang panjang. Tuntutan kualifikasi terus meningkat, sehingga berdampak pada lamanya seseorang menempuh pendidikan persiapan menjadi guru. Misalnya, pada akhir masa penjajahan Belanda, untuk menjadi guru Sekolah Desa 3 tahun adalah lulusan CVO (Cursus voor Volk Onderwijs, 2 tahun sesudah SD), untuk menjadi guru SD Nomor Dua (5 tahun) adalah lulusan Normal School (4 tahun sesudah SD), untuk menjadi guru HIS (Sekolah Dasar Belanda untuk orang Indonesia dengan bahasa pengantar Bahasa Belanda lamanya 7 tahun) adalah lulusan HIK (6 tahun setelah HIS); dan lulusan Hoofdt Acte untuk menjadi guru MULO (SMP). Setelah kemerdekaan, pemerintah mendirikan Sekolah Guru B (4 tahun sesudah SD) untuk mendidik calon guru SD, selanjutnya mulai tahun 1957 persyaratan tersebut meningkat menjadi minimal lulusan SGA (3 tahun setelah SMP). Pada pertengahan tahun 1960an SGB dilikuidasi dan SGA berubah menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) yang mendidik calon guru SD. Bagi guru yang belum memenuhi syarat diwajibkan mengikuti pendidikan yang sederajat, yakni Kursus Pendidikan Guru (KPG). Tahun 1989 persyaratan untuk menjadi guru SD ditingkatkan lagi menjadi minimal lulusan program Diploma II (2 tahun setelah SMA/SPG), sedangkan SPG dilikuidasi dan perangkat sumber dayanya diintegrasikan ke Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK (IKIP/FKIP Universitas/STKIP). Sebelum tahun 1954 SGA dimaksudkan untuk mendidik calon guru SLP dan kursus B1 (1 tahun sesudah SMA) dan B2 (2 tahun sesudah SMA) untuk mendidik calon guru SLTA. Guna memenuhi kebutuhan guru SMA juga diangkat lulusan Candidat 1 (C 1) dan Candidat 2 (C2) universitas dalam bidang studi yang relevan (Ditketenagaan, Dikti, Kemendiknas, 2008). Penyelenggaraan pendidikan guru atau LPTK di tingkat perguruan tinggi mulai berlangsung sejak tahun 1954 dengan didirikannya Pendidikan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Bandung, Malang, Batu Sangkar, dan Tondano untuk mendidik calon guru SLTA, walaupun
pendidikan guru MIPA telah dilaksanakan tahun 1947 di Fakulteit
van Exacte Wetenschap (sekarang FMIPA ITB) di Bandung. (FMIPA ITB, 1997). Pada tahun 1957 PTPG bergabung ke universitas menjadi FKIP. Selanjutnya pada tahun Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang
19
Nur Ali_ Inovasi Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Perguruan Tinggi Agama Islam 1963 FKIP tersebut berdiri sendiri menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) dan kursus B1 dan B2 dilebur masuk IKIP. Jumlah IKIP kemudian bertambah menjadi 10 buah, di luar itu di setiap propinsi yang tidak ada IKIP berkembang FKIP di dalam lingkungan universitas negeri. IKIP/FKIP yang semula dimaksudkan mendidik guru SLTA kemudian juga mendidik guru SLTP dengan menyelenggarakan crashprogram
PGSLP
dengan
beasiswa
pada
tahun
1970an
di
samping
juga
menyelenggarakan PGSLA. Pada tahun 1989 SPG dilebur ke dalam IKIP/FKIP . Dalam perkembangan selanjutnya LPTK juga berfungsi mendidik calon guru TK-RA dan SD-MI melalui program PGTK/PGRA dan PGSD-PGMI. Selanjutnya PGTK-PGRA berkembang menjadi PG PAUD yang memiliki konsentrasi studi dengan kompetensi lulusan sebagai pendidik pada Kelompok Bermain atau menjadi guru pada Taman Kanak-kanak. Berbagai kebijakan pendidikan di atas juga berimplikasi pada adanya inovasi kelembagaan penyelenggaraan program studi yang ada dilingkungan departemen agama yang sekarang diganti dengan nama kementerian agama (kemenag). Kondisi ini melahirkan program-program studi umum pada sekolah tinggi agama islam negeri (STAIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang selanjutnya berimplikasi pada perlunya lembaga yang mampu mewadahi program-program studi umum dan agama sehingga pada tahun 2004 melahirkan universitas-universitas di lingkungan kementerian agama meliputi antara lain; UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Malang dan UIN Kalijaga Jogyakarta. Inovasi kelembagaan tersebut menuntut pula adanya inovasi kurikulum pada UIN termasuk pada fakultas Tarbiyah dan keguruan baik pada aspek visi-misi, profil lulusannya, pendekatan dan organisasi kurikulum yang digunakan, program studi, mata kuliah dan deskripsi mata kuliahnnya terutama pada fakultas Tarbiyah dan keguruan sebagai LPTK yang nantinya akan menghasilkan para calon guru professional.
Inovasi Kurikulum LPTK PTAI Dalam dunia pendidikan, inovasi menjadi topik yang selalu hangat dibicarakan dari masa ke masa. Isu ini selalu juga muncul tatkala ada kebijakan baru dari pemerintah. Oleh karena itu muncul istilah model inovasi “top-down” yaitu inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan/atasan yang Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang
20
Nur Ali_ Inovasi Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Perguruan Tinggi Agama Islam diterapkan kepada bawahan. Demikian pula ketika ada isu-isu yang muncul tatkala ada peningkatan kebutuhan baru dari stakeholder terhadap dunia pendidikan sehingga memunculkan pula istilah model inovasi “bottom-up”
yaitu model inovasi yang
bersumber dan hasil ciptaan dari bawah dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan sebagai perwujudan pemenuhan dari dari stakeholder. Kata inovasi dalam khazanah bahasa Indonesia dimaknai sebagai suatu ide, barang, kejadian metode yang dirasakan atau diamati sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau bagi masyarakat luas yang sedang membangun. Oleh karena itu masyarakat yang sedang membangun pendidikan berkepentingan dengan inovasi pendidikan dan kurikulumnya, baik berupa gagasan, program kurikulum, kegiatan pembelajaran atau fasilitas-fasilitas baru. Unruh, G. (1970) mendefinisakan inovasi yaitu pengenalan terhadap suatu elemen yang baru, tenaga pendorong, kemajuan praktis yang berbeda dari format-format yang sudah ada atau tradisional, baik berupa program, struktur organisasi, teori belajar modern, metode, materi dan media baru, fasilitas dan instrumen dan hal-hal lain yang serba baru. Roger (1983; 11) juga menyatakan bahwa inovasi merupakan sebuah ide, praktik, objek yang dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau kelompok tertentu. Dalam kontek ini inovasi bukanlah sesuatu yang baru dalam arti belum pernah didapatkan atau dilakukan oleh orang lain, melainkan sesuatu yang dianggap dan dirasakan baru bagi individu atau kelompok masyarakat tertentu. Pemaknaan ini didukung oleh apa yang diungkapkan F. Drucker (dalam HAR Tilar, 1999; 361) inovasi yang guine bertitik tolak dari sesuatu yang sangat sederhana namun di dalam kesederhanaannya menyangkut hal-hal yang konseptual dan terarah. Berkaitan dengan inovasi kurikulum pada LPTK, Driyarkara (1980) melaporkan tentang pola pengembangan calon guru yang ada di negara-negera yang dianggap baik dalam bidang ini yang antara lain di Perancis, Inggris, Norwegia, Swedia, dan Denmark. Di Perancis, pendidikan guru diselenggarakan dengan kondisi-kondisi yang sangat berat. Mereka tidak cukup hanya dengan mempunyai ijazah atau diploma dari suatu fakultas keguruan tetapi masih harus ditambah dengan sertifikat kompetensi mengajar yang hal ini hanya dapat diperoleh sesudah praktik mengajar di lapangan selama dua tahun. Menurut Driyakarya, Di Inggris, para calon guru yang sudah menamatkan pada universitas dan mengikuti kursus pedagogis dan mereka yang menamatkan perguruan Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang
21
Nur Ali_ Inovasi Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Perguruan Tinggi Agama Islam tinggi pendidikan guru tidak dengan begitu saja dapat pangkat guru. Mereka masih harus mengalami masa percobaan selama satu tahun. Jika ternyata hasilnya tidak memuaskan, maka diploma keguruan yang sudah diperoleh itu dicabut kembali. Sedangkan di Norwegia, Swedia, dan Denmark pendidikan calon guru sekolah lanjutan memerlukan waktu 6 sampai 6,5 tahun. Bagi para lulusan pendidikan tinggi pada suatu jurusan ilmu tertentu dianggap
belum lengkap untuk melak-sanakan tugas guru
sebelum mereka harus mengikuti pelajaran keguruan lagi selama 1 tahun. Setelah itu, mereka baru boleh melaksanakan tugas guru dan dapat dijadikan sebagai guru tetap. Kegagalan
inovasi
seringkali
disebabkan
karena
inovatornya
kurang
memperhatikan aspek-aspek adat istiadat, nilai-nilai setempat yang berlaku serta tingkat pendidikan masyaratnya. Karena itu seorang inovator perlu memperhartikan ketiga hal tersebut. Menurut Roger, Everett M. (1983: 4) ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi adopsi suatu inovasi yaitu; (i) kesesuaiannya dengan norma-norma setempat yang berlaku, (ii) kepercayaan, dan (iii) pengalaman masa lalu masyarakatnya. Ia juga mengatakan bahwa orang yang lebih awal mengetahui inovasi, pendidikannya lebih tinggi dari pada yang mengetahui belakangan, orang yang lebih awal mengetahui inovasi, lebih banyak berhubungan dengan media massa dari pada yang belakangan, orang yang lebih awal mengetahui inovasi, lebih banyak terkait pada saluran komunikasi antar pribadi dari pada yang mengetahui belakangan, orang yang lebih awal mengetahui inovasi, lebih sering kontak dengan agen pembaharu daripada yang mengetahui belakangan, dan orang yang lebih awal mengetahui
inovasi, lebih
kosmopolit dari pada yang mengetahui belakangan Roger, Everett M. (1983:168-169). Meskipun demikian, orang yang lebih dulu mengetahui inovasi belum tentu “inovator”, karena orang yang mengetahui suatu inovasi seringkali tidak secara otomatis menggunakannya. Mencermati pemikiran di atas, nampaknya inovasi kurikulum LPTK pada PTAI perlu mendapat perhatian serius. Karena itu kegiatan inovasi kurikulum ini dapat dilihat dari bentuk dan prosesnya serta pendekatan dan strategi yang digunakannya dalam merespon perubahan dan dinamika masyarakat serta kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan. Nur Ali (2008; 89-90) menyatakan bahwa dilihat dari segi proses perencanaan, kegiatan inovasi kurikulum dapat mengadopsi pendekatan yang digunakan dalam perencaan pendidikan di antaranya pendekatan kebutuhan sosial dan ketenagaan, Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang
22
Nur Ali_ Inovasi Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Perguruan Tinggi Agama Islam karena kurikulum merupakan salah satu komponen pendidikan seperti kebijakan link and match. Dalam merespon kebutuhan masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yaitu jabatan guru sebagai jabatan profesional karenanya menuntut pula persyaratan kemampuan yang secara akademik, paedagogis, dan professional dapat diterima oleh berbagai pihak di mana guru bertugas, baik penerima jasa layanan langsung maupun pihak lain terhadap siapa guru bertanggung jawab. Oleh karena itu guru sebagai penyandang jabatan profesional harus disiapkan melalui kurikulum LPTK yang profesional pula dan dirancang berdasarkan standar kompetensi guru. Oleh karena itu kegiatan analisis terhadap kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan perlu segara dilakukan oleh LPTK PTAI terutama terhadap Permendiknas nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Permendiknas nomor 8 tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), Permenag nomor 2 tahun 2008 tentang Standar Isi dan Kompetensi Lulusan PAI dan BA di Madrasah, Permenag nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, dan Permenag nomor 2 tahun 2012 tentang pengawas madrasah dan pengawas pendidikan agama islam (PPAI) Pada sekolah. Peraturan-peraturan menteri ini secara langsung berkaitan dan menjadi tolok ukur awal mengenai relavansi kurikulum LPTK PTAI dengan kebutuhan stakeholder dan pengguna para lulusan LPTK PTAI. Dalam hubungannya dengan kebutuhan masyarakt terhadap pendidikan, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih suatu lembaga pendidikan yaitu; cita-cita atau gambaran hidup masa depan, nilai-nilai agama, dan status sosial. Karena semakin terdidik suatu masyarakat, semakin banyak faktor yang dijadikan peretimbangan dalam memilih lembaga pendidikan, dan sebaliknya semakin awam suatu masyarakat semakin sederhana pertimbangan dalam menentukan pilihannya pada suatu lembaga pendidikan. Bagi masyarakat awam, masalah pendidikan biasanya dipahami hanya terbatas pada pewarisan nilai, terutama nilai keagamaan dan budi pekerti. Artinya jika anaknya taat beragama dan memiliki budi pekerti yang luhur, maka pendidikan dianggap telah berhasil. Tetapi bagi masyarakat terpelajar yang pada umumnya lebih rasional, pragmatis dan berpikir jangka panjang. Ketiga aspek tersebut (cita-cita, nilai dan status sosial) dijadikan pertimbangan secara bersama-sama dalam memilih lembaga pendidikan. Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang
23
Nur Ali_ Inovasi Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Perguruan Tinggi Agama Islam Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan tersebut di atas, LPTK PTAI yakni fakultas tarbiyah dan keguruan atau jurusan tarbiyah dituntut pula untuk dapat menawarkan program-programnya secara cerdas berdasarkan kebutuhan kekinian dan kedisiplinan serta menjanjikan masa depan. Sehingga keberadaannya dapat fungsional baik bagi keperluan menciptakan dan mengembangkan ilmu-ilmu baru, lapangan kerja baru, membina sikap kritis dan pola tingkah laku yang baru serta kecenderungan baru. Karl Manheim (dalam Malik, 1998: 58) mengatakan bahwa untuk memahami pendidikan perlu diperhatikan siapa mendidik siapa, dimasyarakat apa, bilamana dan dimana serta untuk posisi sosial apa peserta itu didik. Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka inovasi kurikulum
lembaga
pendidikan tenaga kependidikan pada PTAI cukup urgen untuk dilakukan, Menurut Udin, Syaefudin S. (2009: 87-88) masalah inovasi kurikulum tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan dalam pendidikan. Maju mundurnya pendidikan bergantung sejauhmana pemahaman pendidik dalam melaksanakan tugasnya dan memahami kurikulum. Karena itu sifatnya mutlak bagi pendidik dalam memahami strategi inovasi kurikulum. Masalah inovasi kurikulum berkaitan dengan (i) azas relevansi secara epistimologis, psikologis, dan social, (ii) mutu pembelajaran secara kognitif, afektif, dan psikomotor, dan (iii) pemerataan kesempatan dan peluang secara internal dan eksternal. Hamalik (1992) menjelaskan inovasi kurikulum berkaitan dengan orientasi yaitu (i) ada inovasi yang dikembangkan untuk menjawab permasalahan relevansi program kurikulum dengan kebutuhan stakeholders, (ii) ada inovasi yang diarahkan untuk menjawab tantangan pemerataan pendidikan, (iii) ada inovasi yang lebih dititikberatkan pada upaya menanggulangi permasalahan kurang memadainya mutu lulusannya, dan (iv) inovasi yang berkaitan pada visi-misi, (v) ada inovasi yang menjawab permasalahan efisiensi manajemen pembelajarannya. Dalam melakukan inovasi kurikulum tidak boleh terjadi perbedaan persepsi antara pendidik,
staf personil,
pimpinan lembaga, wali siswa/mahasiswa, dan
pengguna lulusannya mengenai kurukulum yang digunakan, karena menurut Arief Furqon (2003) ibarat orang membangun, kurikulum adalah 'blue print' nya. Blue print ini harus jelas bagi semua fihak yang terkait, meliputi; arsitek yang menggambar, pemilik rumah yang akan membiayai proyek pembangunan rumah tersebut, dan pemborong serta para tukang yang akan membangun rumah. Tidak boleh ada perbedaan Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang
24
Nur Ali_ Inovasi Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Perguruan Tinggi Agama Islam persepsi di antara fihak-fihak terkait mengenai bagaimana bentuk akhir rumah tersebut berdasarkan blue print itu. Apabila terjadi perbedaan persepsi di antara fihak- fihak tersebut, pastilah akan terjadi kesalahfahaman dan kekecewaan, terutama di fihak pemilik rumah yang telah mengeluarkan uang untuk proyek tersebut. Oleh karena itu perlu ada satu kesatuan antara kurikulum ideal/potensial yang berupa dokumen buku kurikulum, kurikulum actual yang berupa dosen/pendidik, staf personil dan hidden kurikulum yang berupa suasana, prasarana-prasarana yang ada dan kegiatan ektra yang mendukung kurikulum ideal dan actual sehingga ketiga bentuk kurikulum itu menjadi daya tarik bagi masyarakat diantaranya wali maha-siswa, penggunana lulusan dan fihakfihak terkait.
Keterkaitan masing-masing jenis kurikulum
dan masyarakat (stake-
holders) ini dapat digambarkan dalam bagan berikut; Evaluasi
Umpan Balik
Kurikulum Ideal (Buku Kurikulum)
Calon Mahasiswa
Kurikulum Aktual (staf pengajar dan Personil)
Hidden Kurikulm
KBM di Kelas, Pembinaan, Micro-teaching, Bimbingan Konseling, Praktik Kependidikan Pengalaman Lapangan (PPL II)
Profil Lulusan
Masyarakat
Bagan: 1 Pendekatan system dalam inovasi kurikulum Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa masing-masing komponen dalam system kurikulum secara menyeluh memiliki peran penting untuk mewujudakan profil lulusan yang ditetapkan. Untuk itu, apalah artinya suatu buku kurikulum (blue print) yang baik dan exellence jika dosennya/pendidiknya dan personilnya (tukangnya) kurang mampu mewujudkan kurikulum tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Begitupula blue print kurikulum tidak akan mempunyai banyak arti kalau sarana pendidikannya (alat pertukangannya) dan suasananya kurang memadai dan kondusif. Namun demikian, tanpa kurikulum (blue print) yang baik dan jelas, dosen/ pendidik dan sarana sebaik apapun tidak akan menghasilkan lulusan yang bagus dan jelas profilnya. Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang
25
Nur Ali_ Inovasi Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Perguruan Tinggi Agama Islam Furqon, Arief (2003) menyampaikan 11 (sebelas) anatomi problem kurikulum di PTAI meliputi hal-hal sebagai berikut; 1. Visi ke depan perguruan tinggi. Visi ini merupakan gambaran masa depan yang diinginkan terjadi pada perguruan tinggi tersebut sebagai antisipasi terjadinya perubahan zaman di masa depan. Misalnya, ada perguruan tinggi yang mempunyai visi (cita-cita) untuk menjadi perguruan tinggi yang bertaraf internasional. Visi ini berguna sebagai pendorong semangat juang civitas akademikanya untuk meningkatkan mutu mereka sehingga menjadi seperti yang mereka cita-citakan. 2. Misi perguruan tinggi. Misi dapat dianggap sebagai alasan mengapa atau untuk apa perguruan tinggi tersebut diadakan. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ahli agama yang mampu menerjemahkan ajaran agama dalam kehidupan modern ini. Misi ini harus juga mencerminkan ciri khas
perguruan
tinggi
yaitu
tri
dharma:
pendidikan,
penelitian
(pengembangan ilmu), dan pengabdian kepada masyarakat (pengamalan ilmu). 3. Tujuan kurikuler. Bagian ini hanya mencakup satu aspek saja dari misi perguruan tinggi, yaitu bidang pendidikan. Mengingat kurikulum adalah rencana pendidikan yang akan diberikan kepada mahasiswa untuk menghasilkan lulusan (sarjana) sesuai dengan yang dicita-citakan, maka tujuan kurikuler ini harus secara eksplisit menyebutkan lulusan yang bagaimana yang diharapkan akan dihasilkan oleh perguruan tinggi itu. Tentunya ada ciri-ciri dasar yang sama bagi setiap lulusan perguruan tinggi tersebut di samping ciri-ciri khusus yang merupakan kekhasan jurusan atau program studi tertentu. 4. Profil lulusan. Karena tujuan kurikuler biasanya bersifat umum, maka diperlukan suatu gambaran atau profil lulusan yang lebih kongkrit dan terukur. Profil ini harus menggambarkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan apa yang akan dapat dimiliki atau dilakukan oleh lulusan setelah mereka mengikuti program pendidikan di perguruan tinggi tersebut. Misalnya, lulusan akan sudah mampu mengaplikasikan teori-teori tertentu, mengoperasikan komputer ke berbagai networking , berbahasa Inggris secara Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang
26
Nur Ali_ Inovasi Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Perguruan Tinggi Agama Islam lancar baik pasif maupun aktif, memahami isi kitab berbahasa Arab, memiliki akhlaq mulia, mampu menyebutkan perbedaan dan persamaan para mufasir dalam menafsirkan Al-Qur'an, dsb. 5. Pendekatan yang diambil dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Ini adalah filsafat pendidikan yang dianut oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. 6. Aspek kepribadian mahasiswa yang dikembangkan. Misalnya aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik serta bagaimana cara mengembangkannya. Semakin rinci penjelasan tentang hal ini akan semakin jelas bagi semua fihak yang terlibat dan akan semakin mudah Perguruan Tinggi tersebut mewujudkan cita-cita pendidikannya (menghasilkan lulusan yang bermutu dan berguna bagi masyarakat). 7. Program studi yang dikembangkan di perguruan tinggi. Program studi inilah sebenarnya yang diambil oleh setiap mahasiswa. Dalam hal ini harus diberikan deskripsi singkat tentang tiap-tiap program studi yang ada. Untuk setiap program studi perlu diberikan tujuan kurikuler serta profil lulusannya. Tujuan kurikuler dan profil lulusan jurusan/program studi ini harus selaras dengan tujuan kurikuler dan profil lulusan perguruan tinggi yang bersangkutan yang telah ditetapkan di muka. 8. Daftar mata kuliah yang harus ditempuh mahasiswa untuk mewujudkan profil lulusan seperti itu. Dalam daftar matakuliah ini perlu ditunjukkan fungsi tiap-tiap mata kuliah dalam upaya mewujudkan profil lulusan sehingga tampak keterkaitan satu mata kuliah dengan mata kuliah lainnya. Perlu diingat bahwa materi matakuliah hanyalah sarana, sedangkan yang dikembangkan adalah pengetahuan, sikap, nilai-nilai, dan ketrampilan mahasiswa agar dapat menjadi sosok lulusan seperti yang diidam-idamkan dalam profil lulusan. Keberhasilan suatu matakuliah diukur berdasarkan keberhasilan mahasiswa mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai-nilai, serta ketrampilan yang diniatkan dikembangkan melalui matakuliah itu pada diri mereka sendiri. 9. Deskripsi mata kuliah yang akan diberikan. Deskripsi ini diperlukan guna membantu mahasiswa mengetahui apa yang akan mereka peroleh dan tujuan Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang
27
Nur Ali_ Inovasi Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Perguruan Tinggi Agama Islam apa yang akan mereka capai kalau mengikuti mata kuliah tersebut. Deskripsi ini juga akan membantu dosen/pendidik yang akan mengampu mata kuliah tersebut. 10. Sistem evaluasi yang diterapkan di perguruan tinggi menjelaskan bagaimana mereka akan mengukur keberhasilan mahasiswa dalam mencapai tujuan kurikuler maupun tujuan matakuliah. 11. Sistem perkuliahan yang diterapkan di perguruan tinggi. Misalnya apakah menganut sistem sks ataukah tidak, apakah mahasiswa diperbolehkan mengambil matakuliah sejenis lintas jurusan ataukah tidak, apakah ada program remedial bagi mahasiswa yang memerlukan, apakah ada program perbaikan nilai bagi mahasiswa yang menginginkannya, dsb. Berangkat dari pemaknaan inovasi di atas dan anatomi problem kurikulum pada PTAI, maka inovasi kurikulum LPTK PTAI dapat dikatakan sebagai kegiatan menemukan atau memperkenalkan sesuatu yang baru yang dapat dijadikan sebagai pemecahan suatu masalah yang dihadapi oleh LPTK baik di lingkungan kampus, di luar kampus dalam lingkup tri dharma perguruan tinggi maupun di lingkungan para pengguna lulusan dan stake-holders. Inovasi ini dapat berupa: pertama inovasi substansi atau isi kurikulkum dengan memasukan subjek-subjek pengetahuan umum dan vokasional (ketrampilan). Kedua, inovasi metodologi seperti sistem pembelajaran dan penilaian. Ketiga inovasi kelembagaan seperti kepemimpinan dan manajemen, diversifikasi (keragaman) kelas dari kelas luar biasa (LB), kelas regular, kelas akselerasi hingga kelas internasional. Dan keempat, inovasi fungsi, dari fungsi kependidikan ke sosial ekonomi. Dengan demikian, Inovasi kurikulum diarahkan untuk meningkatkan kualitas, pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pendidikan, dan dalam skala besar diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka proaktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai suatu instrumentasi, inovasi akan bekerja dengan baik apabila dilaksanakan dengan mengikuti pola tertentu yang dibenarkan secara teoritik maupun diperkaya dengan pengalaman empirik. Karena itulah dalam kegiatan inovasi menurut Peter M. Druker dalam Tilaar (1999; 356) harus memiliki prinsip-prinsip; (1) Inovasi sifatnya konseptual, artinya yang bermula dari suatu keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang dapat diterima oleh masyarakat. Artinya bahwa aktor inovasi tersebut harus mempunyai persepsi terhadap kebutuhan Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang
28
Nur Ali_ Inovasi Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Perguruan Tinggi Agama Islam masyarakat yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dimana dia hidup. (2) Inovasi harus bersifat simpel dan terfokus, dalam arti sederhana namun terarah. (3) Inovasi harus dimulai dari yang kecil. Tidak semua inovasi dimulai dengan ide-ide yang sangat tidak terjangakau oleh kehidupan nyata dalam lingkungan pendidikan. Dari keinginan yang kecil untuk memperbaiki suatu kondisi atau suatu kebutuhan hidup nyata kelak mempunyai implikasi yang sangat luas tehadap kehidupan umat manusia selanjutnya Meskipun demikian, makna proses inovasi juga akan sangat tergantung dari persepsi pimpinan LPTK selaku sentral kebijakan dan wewenang, karena di satu sisi dapat bermakna sebagai upaya memperluas jangkauan dan kebutuhan masyarakat juga dapat bermakna sebagai upaya bagaimana pimpinan
dapat eksis sejalan dengan
diversifikasi kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Proses Inovasi Kurikulum LPTK PTAI Inovasi kurikulum merupakan proses pendayagunaan semua sumber daya dan produk-produk baru yang berupa gagasan-gagasan, teknologi, sumber belajar, bahan ajar, strategi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan format-format yang serba baru untuk digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam inovasi kurikulum, inti kegiatannya adalah pembuatan keputusan untuk peningkatan mutu pendidikan secara melembaga dan untuk kepentingan manusia yang melembaga pula atau yang mempunyai kepentingan dengan lembaga. Oleh karena itu, ada dua model inovasi yaitu; (i) top-down model yaitu inovasi yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan/atasan yang diterapkan kepada bawahan, dan (ii) “bottom-up model” yaitu inovasi yang bersumber dan hasil ciptaan dari bawah dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan (Idris, 2007). Dilihat dari konsep inovasi kurikulum, pembuatan keputusan sebagai inti manajemen mengandung makna bahwa keputusan kurikulum dikatakan inovatif jika keputusan dibuat dan dianggap baru oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan keputusan itu. Karena itu, menurut Ki Hajar Dewantoro, proses inovasi dapat dilakukan melalui tiga tahap yang disingkat dengan N-3 yaitu; pertama “niteni” menelaah, kedua, “niroake” menirukan, dan ketiga “nambahake” menambahkan Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang
29
Nur Ali_ Inovasi Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Perguruan Tinggi Agama Islam hingga menjadi sesuatu yang baru (to innovate) (idris, 2007). Sedangkan menurut Rogers (1983), prose inovasi dapat dilakukan dengan menempuh enam proses yaitu; (1)
recognizing
a
problem
or
need,
(2)
research,
(3)
development,
(4)
commercialization, (5) deffusion and adoption, dan (6) conceguences. Proses pertama dari inovasi kurikulum diawali dengan adanya masalah atau kebutuhan (problems or needs) untuk meningkatkan mutu pendidikan secara lebih baik. Masalah dan kebutuhan ditentukan berdasarkan proses penilaian (assessment process) yang sistematis dan komprehensif agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Produk dari assessment tersebut selanjutnya menjadi cikal-bakal masalah yang harus diteliti, karena inovasi yang baik adalah bersifat rasional empiris artinya suatu inovasi hanya akan bermakna jika dirasakan manfaatnya oleh pengguna inovasi itu sendiri. Proses
kedua
adalah
penelitian
(research).
Pada
umumnya
proses
pengembangan inovasi dilakukan melalui eksperimentasi terapan dan penelitian kebijakan atau policy research. Namun demikian, karena sifat penelitian ini selalu memperlakukan unsur manusia, maka penelitian ini harus dilakukan secara hati-hati. Proses ketiga adalah pengembangan. Penelitian dan pengembangan (research and development) merupakan dua kegiatan yang mempunyai kaitan yang sangat erat dalam proses inovasi, karena itu kegiatan pengembangan harus didasari atas hasil penelitian. Menurut Rogers (1983) pengembangan dari suatu inovasi diartikan sebagai proses menempatkan ide-ide baru dalam bentuk yang diharapkan untuk menemukan kebutuhan pemakai sebagai adaptor yang potensial. Meskipun demikian, kadangkadang masih ada kegiatan penelitian yang tidak diikuti dengan kegiatan pengembangan. Proses keempat adalah komersialisasi (commercialization) yang dalam bidang pendidikan tidak dipersepsi sebagai komersialisasi dalam bidang bisnis. Kaidahkaidah dalam manajemen bisnis dapat diadopsi di lingkungan PTAI, karena PTAI tidak bisa lagi hanya sebatas menjadi unit kerja yang hanya membelanjakan semata, tetapi harus mampu melakukan prakarsa untuk mendapatkan dana, misalnya melalui unit usaha. Proses kelima merupakan aspek yang sangat esensial dalam keseluruhan aktivitas pengembangan inovasi, yaitu keputusan untuk mulai mendifusikan inovasi Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang
30
Nur Ali_ Inovasi Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Perguruan Tinggi Agama Islam kepada adaptor potensial sehingga terjadinya proses adopsi perlu dilakukan sesegera mungkin setelah produk inovasi itu dipaket. Proses keenam dari proses pengembangan inovasi adalah konsekuensi dari inovasi. Di sini akan diketahui apakah masalah/kebutuhan yang muncul di awal akan benar-benar dapat dipecahkan melalui suatu inovasi. Inovasi diawali oleh masalah atau kebutuhan dan pada umumnya diakhiri dengan masalah atau kebutuhan baru. Dengan demikian, inovasi adalah kegiatan yang membentuk suatu siklus yang tidak pernah selesai sepanjang ada kebutuhan baru. Oleh sebab itu,
inovasi dalam bidang
kependidikan dan kurikulum merupakan penerapan cara-cara baru dan kreatif dalam pengklasifikasian, perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan dan penggunaan sumber-sumber daya manusia dan material yang diharapkan akan meningkatkan mutu proses manajemen kurikulum dan hasil-hasilnya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu, kebijakan pembaruan dalam bidang pendidikan yang berdampak pada kurikulum dipandang sangat penting, sebab kurikulum yang inovatif akan mampu mewujudkan tujuan pendidikan secara lebih efektif dan efisien. Untuk mengaplikasikan kebijakan baru yang inovatif dalam bidang pendidikan diperlukan strategi tertentu, diantaranya
dapat
menggunakan power pimpinan dan meningkatkan kesadaran
pimpinan akan pentingnya manajemen pendidikan yang salah satunya melalui inovasi kurikulum. Dalam kaitannya dengan inovasi kurikulum LPTK PTAI, ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi adopsi suatu inovasi
yaitu; (i) kesesuaiannya dengan
norma-norma setempat yang berlaku, (ii) kepercayaan, dan (iii) pengalaman masa lalu masyarakatnya (Roger, 1983). Karena itu
inovasi
kurikulum tidak mudah untuk
dilakukan. Meskipun demikian, inovasi harus tetap dilakukan agar tidak terjadi stagnasi dalam dunia pendidikan termasuk di PTAI. Menurut Suyanto (2003:6) “… inovasi bertujuan untuk melakukan perubahan dalam arah positif. Jika
inovasi berhasil
diadaptasi, maka akan terjadi berbagai perubahan, pembaharuan dan peningkatan kualitas dalam bidang pendidikan”. Atas dasar pemikiran di atas, maka inovasi kurikulum LPTK PTAI, pada awalnya, kemungkinan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam lingkungan tersebut. Jika demikian, maka inovator dapat melakukan difusi inovasi dengan cara memfasilitasi maupun memodifikasi praktik kependidikan yang sudah ada. Dengan cara ini, inovator Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang
31
Nur Ali_ Inovasi Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Perguruan Tinggi Agama Islam dapat membangun struktur dan peran sosial yang baru dalam pendidikan. Menurut Suyanto (2003) ada salah satu “model ideal” proses inovasi yang dapat digunakan dilingkungan pendidikan sebagai berikut; a. Introduction of the
innovation
b. Consonance with existing social values
k. Dissonance with exiting social values
l. taken use or nonuse
J. Dissonance between new practices & developer goals
f. Re-creation of the innovation by the developers
c. Facilitation & Modification of existing practices
h. Shift of values towards consonance g. Dissonance between new practices & social
d. New social roles & structures
values
e. New meaning for
i. Re-creation of the innovation by users
the innovation
Bagan 2: Proses Inovasi, diadaptasi dari Bruce, B,C. Peyton,JK., Batson, T.W. (1993) dalam Suyanto (2003). Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam proses inovasi kurikulum akan melahirkan sikap menerima atau menolak dari seseorang atau kelompok tertentu. Jika mereka
menerima inovasi, maka mereka akan mulai
menggunakan ide-ide baru, praktek baru atau barang baru itu dan menghentikan penggunaan ide-ide yang digantikan oleh inovasi itu. Oleh sebab itu, ada empat macam inovasi sebagaimana
yang diklasifikasikan oleh Allan Afuah (2003:15) yaitu; (i)
incremental innovation, (ii) radical innovation, (iii) modular innovation, dan (iv) architectural innovation, (Menurut Idris, 2007) yaitu (i) top-down model dan (ii) “bottom-up model”. Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang
32
Nur Ali_ Inovasi Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Perguruan Tinggi Agama Islam Munculnya berbagai macam model inovasi tersebut dikarenakan keputusan menerima atau menolak terhadap suatu inovasi merupakan proses mental, yang dimulai sejak seseorang mengetahui adanya inovasi sampai mengambil keputusan untuk menerima atau menolaknya dan kemudian mengukuhkannya. Oleh sebab itu keputusan inovasi merupakan suatu tipe pengambilan keputusan yang khas. Keputusan ini mempunyai ciri-ciri tersendiri yang tidak diketemukan dalam
situasi pembuatan
keputusan lainnya. Menurut Roger. & Shoemaker (1971; Roger,1983) ada beberapa tipe keputusan inovasi yaitu; (i) keputusan otoritas, yaitu keputusan yang dipaksakan. kepada seseorang oleh individü yang berada. dalam posisi atasan, dan (ii) keputusan individual, yaitu keputusan di mana individu yang bersangkutan mengambil peranan dalam pembuatannya. Dalam keputusan individual ada tiga macam tipe yaitu; (i) keputusan opsional yakni keputusan yang dibuat oleh seseorang, terlepas dari keputusan-keputusan yang di buat oleh anggota system, (ii) keputusan kolektif yakni keputusan yang dibuat oleh individu-individu yang ada dalam sistem sosial melalui consensus, (iii) keputusan kontingensi yakni pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi setelah ada keputusan inovasi yang mendahuluinya. Keputusan
kontingen ini merupakan
kombinasi dari opsional dan kolektif. Sebagai contoh misalnya keputusan untuk mendadopsi kurikulum berbasis kompetensi (KBK) atau menggunakan KTSP setelah ada keputusan kolektif. Oleh karena itu, tersebarnya inovasi ke dalam suatu sistem sosial dapat melalui kelima macam keputusan inovasi di atas. Kegiatan
inovasi
kurikulum
LPTK
PTAI
dapat
dilakukan
dengan
mengaplikasikan beberapa pendekatan. Hamalik (2006) mengkategorikan enam pendekatan dalam manajemen pengembangan kurikulum yaitu; (i) produktif, (ii) humanistik, (iii) demokrasi, (iv) Sistematik (Klasik), (v) Romantik, (vi) modern. Pertama, pendekatan produktif yaitu pendekatan yang dilandasi oleh pemikiran dalam bidang ekonomi dalam rangka meningkatkan produktivitas. Untuk itu diperlukan manusia-manusia yang mampu memproduksi barang-barang kebutuhan masyarakat. Ciri-ciri pendekatan ini yaitu; berorientasi pada kepentingan produksi sesuai dengan tuntutan industri, bertujuan membentuk tenaga kerja yang mampu bekerja dalam bidang industri, dimana mesin menjadi alat utama. Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang
33
Nur Ali_ Inovasi Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Perguruan Tinggi Agama Islam Implikasi dari pendekatan ini yaitu kurikulum disusun sedemikian rupa untuk membentuk manusia yang terampil dan produktif. Para lulusan dituntut agar dapat bekerja sebagai manusia terlatih, dan oleh karenanya pendidikan dititikberatkan pada pendidikan vokasional, sedangkan pendidikan umum diabaikan. Kedua, Pendekatan Humanistik yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada nilai-nilai manusiawi, nilai-nilai kultural pada pendidikan. Kepribadian manusia yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan kultural adalalah di atas segalanya. Implikasi dari pendekatan ini yaitu kurikulum diarahkan untuk pembentukan manusia berkepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma masyarakat. Oleh sebab itu, program pendidikan pengembangan intelegensia dan kepribadian mendapat prioritas dalam kurikulumnya. Salah satu kelemahan dari pendekatan humanistik adalah kurang memperhatikan pendidikan keterampilan kerja. Ketiga, pendekatan demokrasi yaitu pendekatan yang dilandasi oleh pemikiran yang bersifat politis. Kritik yang dilemparkan oleh pendekatan ini terhadap pendekatanpendekatan sebelumnya ialah bahwa pendekatan produktif terlalu mengekang anak. Oleh karena itu, dalam pendekatan ini anak harus diberi kebebasan untuk berkembang dan mampu berpikir inteligen dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari pendekatan ini yaitu kurikulum disusun dengan maksud untuk mengembangkan manusia demokratis yang menitikberatkan pada pengembangan intelegensia dan kepribadian. Program pendidikan dalam kurikulumnya meliputi pendidikan pengembangan inteligensi dan kepribadian, pendidikan vokasional. Pendekatan ini merupakan kombinasi dari pendekatan produktif dan pendekatan humanistik. Keempat, Pendekatan klasik yaitu pendekatan yang berpijak pada asumsi bahwa siswa adalah instrumen yang pasif, mampu belajar dan menerima pengarahan, tetapi belum matang memulai kegiatan-kegiatan yang bermakna. Mereka adalah suatu given bukan suatu variabel dalam sistem pendidikan. Siswa dianggap sebagai benda yang pasif, oleh karena itu, peranan guru sangat menonjol, bahkan sangat menentukan bagi siswa. Guru dinilai paling berkuasa dan paling dominan dalam pengajaran, tetapi sebaliknya siswa menunjukan kebergantungan maksimal kepada gurunya. Implikasi dari pendekatan ini yaitu kurikulum disusun dari sejumlah mata pelajaran, kemudian dianalisis menjadi bagian-bagian, dipresentasikan menjadi topik-topik yang terlepas satu dengan lainnya. Berdasarkan topik-topik tersel diidentifikasikan tujuan-tujuan tingkah laku. Kemudian Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang
34
Nur Ali_ Inovasi Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Perguruan Tinggi Agama Islam topik-topik itu disusun dalam urutan cara mengajar yang dianggap terbaik, yang dilaksanakan dalam kelas, serta menilai keberhasilan siswa. Kelima, Pendekatan Romantik yaitu pendekatan yang berpijak pada asumsi bahwa para siswa datang ke sekolah sudah memiliki bekal berupa sikap-sikap, nilai-nilai cita-cita, mereka harus dimotivasi ke arah cita-cita yang mendorong mereka berpartisipasi, dan ada kesejajaran antara cita-cita pribadi dan cita-cita masyarakat meski kesejajaran itu tak lengkap. Pendekatan ini merupakan reaksi terhadap pendekatan klasik. Menurut pendekatan romantik, pendidikan yang berbentuk tradisional hanya merealisasikan sebagian saja dari potensi anak. Implikasi dari pendekatan ini yaitu kurikulum sepenuhnya disusun berdasarkan kebutuhan, minat dan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Para siswa bebas memilih program yang sesuai dengan minat dan keinginannya. Pembentukan kepribadian dan pengembangan semua potensi anak mendapat tekanan terpenting. Administrasi kurikulum diciptakan berdasarkan k.ondisi kebebasan yang tak terbatas. Keenam, Pendekatan modern yaitu pendekatan yang merupakan kombinasi antara kedua pendekatan klasik dan romantik. Semua anak adalah pembuat keputusan dan para pemecah masalah. Proses dipandang sebagai sentral untuk menjelaskan tingkah laku. Mereka itu berbeda satu sama lain, sedangkan masalah merupakan kunci di mana proses dimulai, karena itu pula cara penyelesaian masalah pun berbeda satu sama lain, tidak ada dua cara yang sama. Semua metode, prosedur dan sumber dapat dipergunakan dan masing-masing mempunyai peranannya sendiri-sendiri. Polaritas seperti yang dikembangkan oleh kedua pendekatan klasik dan romantik tak dipergunakan oleh pendekatan modern ini. Implikasi dari pendekatan ini yaitu landasan utama dalam pengembangan kurikulum sekolah untuk menyalurkan tuntutantuntutan ini, maka organisasi kurikulum disusun berdasarkan pola general education special interest education. Bentuk kurikulurn yang serasi dengan pola tersebut adalah kurikulum terintegrasi yang diimplementasikan ke dalam sistem pengajaran. Para siswa bukan dikembangkan sebagai suatu kepribadian yang bulat, akan tetapi juga dipersiapkan sebagai pribadi yang mampu bekerja di masyarakat. Selain dari itu, pendekatan modern memungkinkan kerjasama antara sekolah dan masyarakat sehingga mampu menunjang pembangunan masyarakat secara keseluruhan.
Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang
35
Nur Ali_ Inovasi Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Perguruan Tinggi Agama Islam Chin dan Benne (1976) dalam
Nicholls (1983) menawarkan tiga strategi
inovasi yang dapat diadopsi dalam inovasi manajemen pengembangan kurikulum yaitu; (1) Rational-Empirical Strategy, (2) Normal-Reeducative Strategy, dan (3) Power-Coercive Strategy. Strategi pertama, Rational-Empirical Strategy yaitu strategi yang didasari atas asumsi bahwa suatu inovasi akan muncul dan dapat didesiminasikan, selanjutnya didifusikan dan diadopsi oleh adaptor jika pihak-pihak yang terkait atau terkena suatu inovasi itu dapat mengambil manfaatnya. Dalam hal ini, suatu inovasi harus dapat dibuktikan secara rational-empiric. Inovasi yang rational-empiric biasanya dilahirkan melalui penelitian atau research and development. Oleh karena itu, penelitian dan pengembangan mempunyai kedudukan sangat penting dalam proses inovasi. Strategi kedua, Normal-Reeducative Strategy yaitu strategi yang didasari atas asumsi bahwa inovasi hanya akan berhasil jika pengguna produk inovasi itu merasakan adanya peningkatan dari proses aplikasinya. Sebagai contoh misalnya adalah format kurikulum berbasis kompetensi secara sentralistik semakin ditolak oleh masyarakat ketika desentralisasi pendidikan ditampilkan, dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sebagai salah satu bentuk riilnya. Pada gilirannya nanti, KTSP pun bukan tidak mungkin akan dikritik dan ditolak pula , jika tidak mampu mengubah keadaan secara bermakna, khususnya dilihat dari perspektif pemberdayaan sekolah, perbaikan proses pendidikan dan pembelajaran, dan peningkatan mutu hasil belajar anak didik. Strategi ketiga, Power-Coercive Strategy yaitu strategi yang didasari atas asumsi bahwa inovasi hanya akan berjalan jika dipaksakan pelaksanaannya. Strategi ini biasanya dipakai pada sistem manajemen negara (public-administration) yang sentralistik. Hal ini dikarenakan manajemen pendidikan merupakan bagian dari manajemen negara. Karena itu dalam sistem yang sentralistik ini kepala sekolah harus melaksanakan hal-hal baru dalam bidang pengembangan kurikulum sesuai dengan format dari atas atau pimpinan. Keuntungan strategi ini adalah pola kerja pendidikan dapat diatur seragam secara nasional. Kelemahannya adalah matinya kreativitas kepala sekolah yang menyelenggarakan tugas-tugas administratif di sekolah.
Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang
36
Nur Ali_ Inovasi Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Perguruan Tinggi Agama Islam Penutup Secara konseptual dan empirik Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Agama Islam sebagai lembaga yang menghasilkan lulusannya sebagai calon guru professional perlu melakukan penyesuaian program-programnya melalui inovasi kurikulum dengan mendasarkan pada berbagai kebijakan pemerintah serta tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat yang semakin komplek dan ciri khas keagamaannya. Hasil ini mengingat bahwa bidang pekerjaan alumni sebagian besar PTAI adalah pada pendidikan, keagamaan, dan perdagangan. Di samping itu, para alumni juga bekerja pada semua bidang kehidupan apa saja, yang tampaknya jauh dan tidak ada relevansinya dengan bidang yang dipelajari. Dengan demikian, mutu lulusan yang dihasilkan oleh
PTAI tampaknya belum menggembirakan dan belum sesuai
dengan apa yang direncanakan dalam kurikulumnya dan yang diharapkan sebagaimana dalam profil lulusannya. Dalam menyikapi persoalan tersebut diperlukan adanya perubahan desain kurikulum yang empririk dan realistik guna mengubah kompetensi lulusan PTAI yang selama ini masih “dikeluhkan” kredibilitasnya. (Perta, 2003). Salah satu faktor penting yang mempengaruhi mutu lulusan suatu lembaga pendidikan termasuk PTAI adalah kurikulum. Tanpa kurikulum yang baik dan jelas, dosen dan sarana sebaik apapun tidak akan menghasilkan lulusan yang bagus. Karena kurikulum merupakan rencana pendidikan yang akan diberikan kepada mahasiswa tidak saja terbatas pada materi yang akan diberikan di ruang kuliah, melainkan juga meliputi apa saja yang sengaja dipelajari, diadakan dan atau ditiadakan untuk dialami mahasiswa di dalam kampus, dikelas maupun diluar kelas sehingga memerlukan adanya inovasi kurikulum baik kurikulum ideal/potensial, kurikulkum actual, dan kurikulum tersembunyi (hidden curriculum), karena posisi kurikulum pada setiap LPTK PTAI menjadi mata rantai yang urgen dan tidak dapat begitu saja dinafikan dalam konteks peningkatan mutu lulusan PTAI dan relevansinya dengan stake holder dan pengguna lulusannya serta kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, diantaranya sertifikasi guru-dosen, sertifikasi guru berbasis bidang studi, program pendidikan profesi guru, pengawas PAI, pengawas madrasah, dan adanya penambahan kompetensi kepemimpinan bagi guru pendidikan agama.
Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang
37
Nur Ali_ Inovasi Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Perguruan Tinggi Agama Islam Daftar Pustaka Afuah, A. 2003. Innovation Management. New York. Oxford University Press. Azizy, Qodri. 2003. “Perubahan Desain Kurikulum harus Empirik dan Realistik”. Jurnal Inovasi PTAI (PERTA). Vol. VI/No.01/2003. hal. 10-12. Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru. Jakarta: Depdiknas. Departemen Agama. 2008. Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2008 tentang Standar Isi dan Kompetensi Lulusan Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah. Jakarta: Departemen Agama. Departemen Pendidikan Nasional. 2009. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru. Jakarta: Depdiknas. Dhofir, Z. 2000. “Sumbangan Visi Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional.” Dalam Sindhunata (Ed.) Menggagas Paradigma Baru Pendidikan. Yogyakarta: Kanisius. Direktorat Pembinaan Akademik dan Kamahasiswaan. 2003. Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi. Jakarta: Ditjen Dikti. Depdiknas. Driyarkara. 1980. Kumpulan Karangan Driyarkara tentang Pendidikan. Jogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius. Fajar, Malik. 1998. Visi Pembaharuan Pendidikan Islam. Jakarta: LP3NI. FMIPA ITB. 1997. Dari FIPIA-UI Bandung ke FMIPA ITB. Bandung:FMIPA ITB. Furqon, Arief. 2003. Anatomi Problem Kurikulum di PTAI. Malang: Makalah. Hamalik, O. 2006. Manajemen Pengembangan Kurikulum. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hanson, E. Mark. 1991. Educational Administration and Organizational Behavior, Boston; Allyn and Bacon. Idris, HM. 2007. Sebuah Tinjauan Teoritis Tentang Inovasi Pendidikan di Indonesia, Makalah. Indratno, A Ferry. 2008. Kurikulum Beridentitas Kerakyatan. Dalam Indratno, A F (Ed.) Kurikulum yang Mencerdaskan: Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif. Jakarta: Buku Kompas. Kementerian Agama. 2010. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah. Jakarta: Kementerian Agama. Kementerian Agama. 2012. Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2012 tentang pengawas madrasah dan pengawas Pendidikan Agama Islam Pada sekolah. Jakarta: Kementerian Agama. Mastuhu. 2000. Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Nicholls, A. 1983, Managing Educational Innovation, Boston: George Allen & Unwin Ali, Nur. 2008. Manajemen Pengembangan Kurikulum SMK di lingkungan Pesantren. Malang: Disertasi tidak dipublikasikan. Prodi Manajemen Pendidikan PPs Universitas Negeri Malang. Rogers. E.M. 1983. Diffusion of Innovations. New York: The Free Press: A division of Macmillan Publishing Co., Inc. Rogers. E.M. dan Shoemaker, F. 1987. Communication Of Innovations. Dalam Memasyaratkan Ide-ide Baru. (penterjemah: Hanafi, A.) Surabay: Usaha Nasional Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang
38
Nur Ali_ Inovasi Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Perguruan Tinggi Agama Islam Syaefudin S, U. 2009. Inovasi Pendidikan. Bandung: Alfabeta Suyanto. 2003. Divusi Inovasi Kebijakan Pendidikan. Makalah Seminar dan Lokakarya FIP-JIP Se-Indonesia, Tanggal, 16-18 Oktober 2003. Surabaya: FIP UNESA. Tilaar, HAR. 1999. Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan, Dalam Perspektif Abad 21. Magelang: Tera Indonesia. Unruh, G.G, dan Alexander, W.M., 1970. The Innovations in Secondary Education. New York: Holt, Reinhart and Winston, Inc. Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakatra: Departemen Pendidikan Nasional. Undang‐undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586)
Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang
39
