INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SECARA BERKALA A. Informasi tentang profile Badan Publik : 1. Informasi tentang kedudukan , domisili dan lengkap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun mrupakan unsure pelaksana otonomi daerah, ang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun Jalan Semangka No : 02 Madiun Telpone (0351) 476531 . Webset http://www.madiunkota.go.id 2. Struktur Organisasi gambaran ummum profil singkat pejabat : - Struktur Organisasi Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun
PROFIL KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN
1. Nama Lengkap
:
AGUS PURWOIDAGDO, S.Sos, M.Si
2. Nama Panggilan
:
Pak Agus
3. Pendidikan Terakhir
:
Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Universitas Merdeka Malang
4. Tempat Bekerja
:
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun
5. Jabatan Pekerjaan
:
Kepala Badan
6. Alamat Kantor
:
Jalan Semangka No : 02 Madiun Telpone (0351) 476531 .Webset http://www.madiunkota.go.id
3. Visi Misi dan Tujuan : Visi Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah “Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah secara akuntabel“
Misi Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah “Mewujudkan pengelolaa keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku“
Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah : 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah.
,4. Tugas Pokok dan Fungsi: ( ada dibu ana ) A.
SRTUKTUR, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI SKPD
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun merupakan badan daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Madiun, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok BPKAD adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud BPKAD mempunyai fungsi: a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan Walikota ; b. Pelaksanaan perumusan kebijakan operasional pengelolaan keuangan daerah sebagai pedoman pelaksanaan APBD ; c. Pelaksanaan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD ; d. Pelaksanaan
penyusunan
laporan
keuangan
daerah
dalam
rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; e. Pelaksanaan
pengesahan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD selaku PPKAD ;
f. Pelaksanaan penyusunan anggaran kas ; g. Pelaksanaan penetapan SPD selaku BUD ; h. Pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
i.
Penyaji informasi keuangan daerah ;
j.
Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah ;
k. Pelaksanaan penempatan kas daerah, mengelola, dan menatausahakan investasi daerah ; l. Menyiapkan keputusan Walikota tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; m. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah ; n. Pelaksanaan administrasi aset daerah ; o. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan ; p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, susunan organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun terdiri atas : 1.
Kepala Badan
2.
Sekretariat yang terdiri atas : - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - Sub Bagian Perencanaan - Sub Bagian Keuangan
3.
Bidang Anggaran yang terdiri atas : - Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan - Sub Bidang Anggaran Belanja
4.
Bidang Perbendaharaan yang terdiri atas : - Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah - Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran
5.
Bidang Akuntansi yang terdiri atas : - Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan - Sub Bidang Akuntansi Belanja
6.
Bidang Administrasi Aset yang terdiri atas : - Sub Bidang Penatausahaan dan Pemindahtanganan Aset Daerah - Sub Bidang Pemanfaatan Aset Daerah
Tugas dan Fungsi masing-masing bidang adalah sebagai berikut :
1. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ; b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif ; c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan ; d. pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Badan ; e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan ; f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Badan ; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Sekretariat terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. menyusun perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugastugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ; c. melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat Badan ; d. melakukan urusan keamanan Kantor ; e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,
pengadministrasian
dan
perawatan
barang-barang
inventaris Badan sesuai ketentuan yang berlaku ; f. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Badan ; g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas : a. melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan ; b. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu ;
c. melakukan penyiapan dan penghimpunan bahan-bahan untuk keperluan perencanaan di lingkungan Badan ; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas : a. menyusun perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugastugas pada Sub Bagian Keuangan ; b. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ; c.
mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan RKA-SKPD, DPA-SKPD, RKPA-SKPD dan DPPASKPD di lingkungan Badan ;
d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
2. Bidang Anggaran Bidang Anggaran mempunyai tugas perencanaan dan evaluasi pelaksanaan
anggaran
pendapatan,
pembiayaan
dan
belanja.
Dalam
melaksanakan tugas, Bidang Anggaran mempunyai fungsi : a. menyiapkan DPA- SKPD dan DPPA- SKPD; b. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Bidang Anggaran terdiri dari : a. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan ; b. Sub Bidang Anggaran Belanja. Sub Bidang sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.
1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai tugas: a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan ; b. melakukan pengumpulan bahan penyusunan APBD, rancangan APBD, perubahan APBD anggaran pendapatan dan anggaran pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku ; c. melaksanakan pembinaan, pemberian petunjuk teknis penyusunan RKASKPD, RKPA-SKPD dalam rangka penyusunan APBD, Perubahan APBD untuk pendapatan dan pembiayaan ;
d. menyiapkan
DPA-SKPD,
DPPA-SKPD
untuk
pendapatan
dan
pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; e. melakukan analisa anggaran pendapatan pada SKPD penghasil dan rencana penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan ; f. menyiapkan Keputusan Walikota tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.
2) Sub Bidang Anggaran Belanja mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Anggaran Belanja; b. melakukan pengumpulan bahan penyusunan APBD dan rancangan APBD, perubahan APBD anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai ketentuan yang berlaku ; c. melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk teknis penyusunan RKA-SKPD, RKPA-SKPD dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD untuk belanja tidak langsung maupun belanja langsung ; d. menyiapkan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD untuk belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; e. menyiapkan bahan perhitungan besaran uang persediaan SKPD ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.
3.Bidang Perbendaharaan Bidang
Perbendaharaan
mempunyai
tugas
melaksanakan
pengelolaan kas aderah dan pelaksanaan anggaran. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Perbendaharaan ; b. penyiapan anggaran kas ; c. penyiapan SPD ; d. menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ; e. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; f. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD ;
g. penyimpanan uang daerah ; h. pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah ; i. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah ; j. pelaksanaan penelitian kelengkapan, pemutakhiran dan pembuatan daftar gaji seluruh SKPD ; k. pemberian pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi ; l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Perbendaharaan terdiri dari : a. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah ; b. Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran. Sub Bidang sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.
1)
Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah ; b. melakukan penyusunan petunjuk teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas ; c. pemantauan dan verifikasi pelaksanaan pembayaran, penagihan, dan perkembangan kas belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan ; d. pemberian petunjuk teknis tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi kepada daerah ; e. pelaksanaan pembayaran kewajiban pemerintah daerah atas beban rekening umum kas daerah ; f.
memberikan petunjuk teknis setoran penerimaan kas daerah dari SKPD penghasil ;
g. melakukan pemantauan pelaksanaan penerimaan APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk ; h. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyimpanan uang daerah ;
i.
melakukan penyiapan bahan pengelolaan utang dan piutang daerah ;
j.
melakukan penyiapan bahan penagihan piutang daerah ;
k. menyiapkan anggaran kas ; l.
menyiapkan SPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
m. menetapkan besaran uang persediaan masing-masing SKPD ; n. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.
2)
Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas : a. melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran ; b. memproses dan menguji kelengkapan administrasi Surat Perintah
Membayar
(SPM)
dari
Pengguna
Anggaran
(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas beban belanja tidak langsung ; c. menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban belanja tidak langsung ; d. menyiapkan
dan
memproses
Keputusan
Pemberhentian
Pembayaran Pegawai Pensiun dan mutasi ; e. melakukan proses perhitungan gaji dan pengujian kelengkapan administrasi gaji dan tunjangan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku ; f.
pemantauan dan verifikasi pelaksanaan pembayaran, penagihan dan perkembangan kas ;
g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.
4.Bidang Akuntansi Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengeluaran daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi : a.
Penyusunan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Akuntansi ;
b.
Pelaksanaan pengelolaan akuntansi daerah yang meliputi pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan daerah ;
c.
Penyusunan petunjuk teknis sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah ;
d.
Pemberian bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah ;
e.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Akuntansi terdiri dari : a.
Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan
b.
Sub Bidang Akuntansi Belanja
Sub Bidang sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Akuntansi.
1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai tugas : a.
Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan ;
b.
Melakukan pencatatan secara kronologis setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah ;
c.
Melakukan verifikasi terhadap pencatatan penerimaan kas dengan penerimaan rekening koran kas daerah ;
d.
Melakukan penelitian terhadap laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan ;
e.
Melakukan penatausahaan pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan ;
f.
Melakukan
rekonsiliasi
laporan
pertanggungjawaban
fungsional
bendahara penerimaan dengan penerimaan kas daerah ; g.
Menyusun laporan realisasi penerimaan keuangan daerah ;
h.
Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis akuntansi serta penyusunan laporan keuangan ;
i.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi.
2) Sub Bidang Akuntansi Belanja dalam mempunyai tugas : a.
Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Akuntansi Belanja ;
b.
Melakukan pencatatan secara kronologis setiap pengeluaran keuangan daerah ;
c.
Melakukan verifikasi terhadap pencatatan pengeluaran keuangan daerah dengan pengeluaran keuangan daerah pada rekening koran kas umum daerah ;
d.
Melakukan penelitian terhadap laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran ;
e.
Melakukan penatausahaan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran ;
f.
Melakukan
rekonsiliasi
laporan
pertanggungjawaban
fungsional
bendahara pengeluaran dengan pengeluaran kas daerah ; g.
Menyusun laporan realisasi pengeluaran keuangan daerah ;
h.
Menyusun laporan keuangan secara periodik ;
i.
Menyiapkan
rancangan
laporan
keuangan
dalam
rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; j.
Menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah ;
k.
Menyusun kebijakan akuntansi ;
l.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi.
5.
Bidang
Administrasi Aset
Bidang Administrasi Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi aset daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Administrasi Aset mempunyai fungsi : a.
melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Administrasi Aset ;
b.
melakukan perumusan kebijakan administrasi inventarisasi barang daerah ;
c.
melakukan penyusunan petunjuk teknis sistem informasi aset daerah ;
d.
melakukan pembinaan penatausahaan barang daerah;
e.
melakukan pengumpulan, analisa, penyusunan dan mensistematisasikan laporan inventarisasi barang daerah ;
f.
menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan aset daerah ;
g.
melakukan penghimpunan, penelitian dan pembuatan laporan Rekapitulasi barang daerah yang berada dalam penggunaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ;
h.
melakukan pengumpulan, analisa, mutasi barang dan mensistematisasikan laporan akuntansi aset ;
i.
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan Sensus Barang Daerah ;
j.
melakukan
koordinasi
dalam
rangka
pelaksanaan
pemanfaatan,
pengamanan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian aset ; k.
melakukan penghimpunan, penelitian dan pembuatan laporan data barang daerah yang dipersiapkan untuk dihapus;
l.
melakukan penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah ;
m. melakukan pemrosesan penghapusan barang daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; n.
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan di bidang pemindahtanganan barang daerah ;
o.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Administrasi Aset terdiri dari : a.
Sub Bidang Penatausahaan dan Pemindahtanganan Aset Daerah
b.
Sub Bidang Pemanfaatan Aset Daerah ;
Sub Bidang sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Administrasi Aset.
1)
Sub Bidang Penatausahaan dan Pemindahtanganan Aset Daerah mempunyai tugas : a.
melakukan
penyusunan
perencanaan
program
dan
evaluasi
pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah; b.
melakukan perumusan kebijakan administrasi inventarisasi barang daerah ;
c.
melakukan
pengumpulan,
analisa,
penyusunan
dan
mensistematisasikan laporan inventarisasi barang daerah ; d.
melakukan
pengumpulan,
analisa
dan
penyusunan
laporan
inventarisasi barang daerah ; e.
melakukan penghimpunan, penelitian dan pembuatan laporan rekapitulasi barang daerah yang berada dalam penggunaan SKPD ;
f.
melakukan rekonsiliasi realisasi belanja modal pada masing-masing SKPD dengan pencatatan aset tetap pada masing-masing SKPD ;
g.
melakukan
pengumpulan,
analisa,
mutasi
barang
dan
mensistematisasikan laporan akuntansi aset daerah ; h.
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan di bidang pemindahtanganan barang daerah ;
i.
melakukan penghimpunan, penelitian dan pembuatan laporan data barang daerah yang dipersiapkan untuk dihapus;
j.
melakukan pemrosesan penghapusan dan pemindahtanganan barang daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
k.
melakukan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan sensus barang daerah ;
l.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi Aset.
(2)
Sub Bidang Pemanfaatan Aset Daerah mempunyai tugas : a.
melakukan
penyusunan
perencanaan
program
dan
evaluasi
pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Pemanfaatan Aset Daerah ; b.
melakukan penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah ;
c.
penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah ;
d.
menetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) pemanfaatan barang daerah dan melakukan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah ;
e.
melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset daerah ;
f.
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan di bidang pemanfaatan barang daerah ;
g.
melakukan penghimpunan, penelitian dan pembuatan laporan pemanfaatan barang daerah secara periodik ;
h.
melakukan
penghimpunan,
penelitian
dan
penetapan
status
penggunaan barang daerah ; i.
melakukan pemrosesan pemanfaatan barang daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
j.
melakukan pemrosesan status penggunaan barang daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
k.
melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan aset ;
l.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi Aset.
