INFORMASI BENCANA DAN BUDAYA LOKAL (Kasus Penanggulangan Banjir di Kelurahan Bukit Duri Jakarta Selatan)1 S. Arifianto & Mohan Rifqo Virhani2
PENDAHULUAN Latar Belakang Informasi dan bencana banjir merupkan mata rantai yang tidak bisa terpisahkan keberadaannya.Pada kondisi yang dianggap sangat riskan informasi bencana banjir itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Mereka membutuhkan informasi bencana banjir karena terkait dengan penyelamatan jiwa dan harta yang dimilikinya. Banjir di Kelurahan Bukit Duri Jakarta Selatan, yang dijadikan lokasi penelitian ini bukan masalah yang mengejutkan. Tidak mengejutkan karena setiap terjadi luapan Sungai Ciliwung kawasan tersebut selalu terendam air hingga mencapai satu- sampai dua meter. Terdapat suatu fenomena yang menarik dalam wilayah tersebut sebagai bahan kajian. Meski Kelurahan Bukit Duri menjadi langganan banjir setiap tahun, tetapi warga masyarakatnya tidak merasa terusik dengan bencana banjir tersebut. Maka dari itu diperlukan pemantauan terhadap pola-pola penyikapan masyarakat. Pola yang dimaksud adalah pengenalan dan pemahaman terhadap fenomena bencana banjir, sampai pada sikap dan perilaku masyarakat terhadap bencana itu sendiri. Oleh sebab itu informasi bencana banjir masih dianggap sebagai kebijakan yang sangat strategis. Meski dianggap strategis dan penting sampai sejauh ini upaya untuk memahami karakteristik masyarakat terkait dengan kejadian bencana banjir masih relatif rendah. Karakteristik itu menyangkut perilaku masyarakat, dan bagaimana kemudahan mendapatkan informasi. Karena adanya disinformasi kebencanaan di daerah rawan bencana dan perbedaan budaya lokal di masyarakat daerah rawan bencana masih menjadi permasalahan tersendiri. Persoalan 1
Artikel ini bagian dari longitudinal penelitian Efektivitas Diseminasi Informasi Pengurangan Resiko Bancana di Daerah Rawan Bencana, yang di laksanakan Puslitbang Aptel SKDI Balitbang SDM Kominfo pada tahun 2009 secara Nasional. 2
Peneliti Puslitbang Aptel SKDI Balitbang Sumber Daya Manusia Depkominfo, di Jakarta
1
disinformasi dan struktur sosial budaya lingkungan masyarakat lokal seperti itu menjadi kunci keberhasilan atau tidaknya penanggulangan resiko bencana di daerah rawan bencana. Tetapi karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, sistem itu bisa diterapkan dengan pendekatan budaya lokal. Maka ketika ada informasi yang terkait dengan pengurangan resiko bencana perlu ada tindakan penyesuaian dengan tata nilai sosial dan budaya lokal setempat. Tata nilai sosial dan budaya lokal itulah biasanya yang mereka jadikan pijakan untuk bertindak dalam penanggulangan bencana banjir. Termasuk bagaimana mereka berkomunikasi dengan warganya, ketika akan dan sedang terjadi bencana banjir yang mengancam warga. Program itu biasanya di implementasikan dalam sistem peringatan dini. Secara implementatif sistem peringatan dini sebagai upaya untuk mengurangi resiko bencana di daerah rawan bencana telah di-disemina sikan pemerintah. Kebijakan ini dilaksanakan untuk mengurangi resiko bencana (desaster) di daerah rawan bencana. Dengan sistem peringatan dini, ada bencana yang bisa direduksi, tetapi juga ada bencana yang tidak bisa direduksi. Bencana yang bisa direduksi memiliki ciri-khas terdapatnya tenggang waktu dari deteksi bahaya untuk melakukan evakuasi, contohnya bencana banjir, kebakaran hutan, wabah penyakit, tanah longsor,tsunami,gunung meletus dsb . Ketika terjadi bencana banjir, penyampaian informasi yang tepat kepada warga masyarakat menjadi sangat penting. Hal lain yang sama pentingnya adalah pengambilan keputusan untuk menyatakan bahaya kepada masyarakat di daerah rawan bencana banjir. Kondisi-kondisi seperti itu perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui efekfif tidaknya sebuah informasi bencana. Dengan penelitian evaluasi semacam ini potensi kesenjangan informasi di daerah rawan bencana bisa di deteksi sejak dini. Data seperti itu menjadi penting untuk memetakan kondisi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Biasanya ketika terjadi bencana banjir secara tiba tiba yang muncul adalah kepanikan warga masyarakat. Kepanikan itu terjadi karena mereka tidak memiliki dasar pengetahuan tentang bagaimana mereka harus bertindak jika terjadi bencana banjir yang mengancam dirinya. Semua tindakan tersebut perlu diawali dengan melihat gejala yang muncul sebelum terjadi bencana banjir. Maka dari itu bagi warga masyarakat di daerah rawan mencana, perlu sejak dini mengenali karakteristik
bencana dilingkungannya.
Pengetahuan itulah yang harus mereka pelajari, dan terapkan. Dengan informasi bencana 2
banjir yang tidak menyesatkan masyarakat, permasalahan penanggulangan banjir mudah diatasi. Bahkan tidak salah jika program ini berupaya mengadopsi kearifan lokal (local wisdom),dan pengetahuan tradisional (traditional of knowledge) yang berkembang dikomu nitas masyarakat setempat. Kedua aspek ini menjadi faktor berpengaruh dalam pemahaman resiko bencana di daerah rawan bencana banjir. Dari pemaparan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian evaluasi terhadap kesenjangan informasi bencana dan pemaknaan budaya lokal di daerah rawan bencana penting untuk diketahui melalui sebuah penelitian.
Permasalahan Berangkat dari latar belakang penelitian ini, bahwa dalam sepuluh tahun terakhir ini kota metropolitan Jakarta cenderung rawan banjir.Daerah potensi rawan banjir itu disepanjang aliran sungai Ciliwung termasuk kelurahan Bukit Duri Jakarta Selatan. Meski letaknya ditengah kawasan perkotaan pengetahuan masyarakat terhadap informasi bencana masih menyisakan persoalan tersendiri. Sudah banyak informasi tentang resiko bencana banjir yang disampaikan oleh diseminaor, maupun media massa. Tetapi hasilnya masih belum banyak diketahui, apakah informasi tersebut mencapai sasaran atau justru sebaliknya. Pada saat yang bersamaan pemerintah kota juga telah mengambil langkah kebijakan berupa program diseminasi informasi pengurangan resiko bencana banjir bagi masyarakat di daerah tersebut. Tetapi hasilnya seperti apa masih perlu dilakukan evaluasi, sehingga memunculkan permasalahan yang perlu di kaji dalam penelitian ini.Permasalahan
yang
dianggap
penting
untuk
dikaji
dalam
penelitian
ini
adalah,”bagaimana efektivitas penyampaian informasi pengura ngan bencana banjir di wilayah Kelurahan Bukit Duri Jakarta Selatan”. Permasalahan penelitian tersebut secara lebih spesifik dirumuskan sebagai berikut : (1). Apakah penyampaian informasi bencana banjir berjalan efektif dan menjadi kebutuhan” masyarakat di Kelurahan Bukit Duri? (2). Apakah” penyampaian informasi bencana banjir mempunyai daya tarik” bagi masyarakat Kelurahan Bukit Duri? (3). Apakah simbol-simbol komunikasi dalam penyam paian informasi bencana banjir dapat dipahami oleh masyarakat Kelurahan Bukit Duri? (4). Bagaimana masyarakat di Kelurahan Bukit Duri memperoleh informasi bencana banjir?
3
Tinjauan Pustaka Kajian Eniarti Djohan (2007: 6) menyimpulkan jika peristiwa bencana alam mampu mengubah kehidupan manusia dari yang mapan menjadi tidak mapan.Perbedaan status sosial itu menurut kesimpulan penelitian ini ”berpenga ruh terhadap akses informasi tentang kebencanaan”di masyarakat. Penelitian P.M.Laksono (2007 : 41) dari Pusat Studi Asia Fasifik UGM Yogyakarta yang bertajuk,”Visualisasi Gempa Yogya 27 Mei 2006” dengan pendekatan visualisasi media cetak (surat kabar) mendiskripsikan bahwa, ”betapa pentingya fungsi media untuk penyebaran informasi bencana gempa bumi (2006) di Yogyakarta”. Dalam penelitiannya Laksono mevisualisasikan pelayatan masal diseluruh Yogyakarta yang sedang berduka. Siapapun yang masuk Yogyakarta ketika itu akan menyaksikan sesak kedukaan yang se-olah olah tidak mau cepat berlalu seperti biasanya kedukaan pada masyarakat Jawa. Diskripsi yang disajikan secara naratif itu sekaligus memberikan makna bahwa “media massa” memiliki kelebihan tertentu untuk melakukan diseminasi informasi kepada khalayak masyarakat di daerah bencana di Yogyakarta. Penelitian Nursyirwan Effendi (2007:93) dari Universitas Andalas,tentang “Bencana : Pengalaman dan Nilai Budaya Orang Minangkabau” lebih melihat bencana alam dari perspektif budaya. Bencana alam merupakan rutinitas masyarakat lokal Indonesia. Bahkan potensi kerusakan akibat bencana alam menurut hasil penelitian ini “dipahami sebagai suatu peristiwa alam yang tidak bisa dihindari. Dimana dalam konteks tersebut rusaknya lingkungan dan sistem sosial akibat bencana, sama pentingnya dengan mencari pengetahuan tentang penyebab bencana alam itu sendiri. Tingkat kesadaran sosial terhadap bencana alam terlihat jelas pada tingkatan masyarakat lokal, dimana penglaman bencana bagi mereka akan memberikan ”efektivitas penciptaan pengetahuan lokal tentang bencana dan alam”. Bencana yang dialami masyarakat lokal dapat membangun pemahaman tentang realitas secara lebih konprehensif. Beberapa pemahaman masyarakat lokal terhadap bencana itu diantaranya, (a).Bencana dilingkupi oleh gagasan tentang alam dan Tuhan, (b). Bencana dimaknai sebagai pelajaran sosial tentang eksistensi manusia ketika berhubungan dengan alam. (c). Bencana dialami sebagai kekuatan pembentuk baru (reproduksi) sosial dan budaya, karena didalamnya berlangsung pengalaman sosial dan nilai-nilai. Penelitian Mita Noveria (2007:116-117) 4
peneliti LIPI Jakarta, yang bertajuk “Bencana Alam Dari Sisi Kependudukan:Penyabab dan Dampaknya” menyim pulkan bahwa, bencana alam tidak bisa terpisahkan dari konteks masyarakat. Karena masyarakat disamping menjadi korban sekaligus menjadi pelaku bencana dan penyebab bencana, khususnya bencana banjir dan tanah longsor. Perbedaannya jika bencana geologi tidak dapat diprediksi kejadiannya, tetapi bencana akibat ulah manusia dapat diprediksi sekaligus dihindari. Bencana alam akibat ulah manusia
dapat
pengetahuan
dihindari
jika
penduduk(masyarakat)
mempunyai
pemahaman/
tentang pelestarian lingkungan hidup disekitar mereka. Demikian juga
terhadap karakteristik jenis bencana alam disekitar mereka. Kesimpulan akhir peneliti lebih menekankan pada edukasi (diseminasi) terhadap masalah bencana dan lingkungan sebagai solusi dan sarannya. Kajian Wijajanti M.Santoso (2007:138) peneliti LIPI Jakarta yang berjudul : Bencana Dari Perspektif Sosiologi Feminis” ini lebih bernuansa jender. Dalam paparannya Wijajanti melihat baik perspektif jender maupun bencana alam, merupakan sebuah elemen konstruksi sosial yang dapat dilihat dari bagaimana masyarakat bereaksi, baik terhadap keberadaan kesetaraan jender maupun bencana itu sendiri. Dimana dalam penanganan sebuah bencana alam dapat memperlihatkan bagaimana masyarakat memosisikan dan merepresentasikan perempuan. Posisi perempuan yang masih dianggap tradisional dengan menempatkan pada ruang public menurut Wijajanti (2007), memberikan gambaran bahwa masyarakat kurang mengakui eksistensi perempuan. Maka dari itu analisis tentang perempuan dan bencana dapat dilihat dari proses netralisasi, baik dari unsur jender maupun bencana itu sendiri. Netralitas pengetahuan akan bersikukuh bahwa bencana mengakibatkan penderitaan terhadap semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi data penelitian dilapangan menunjukkan bahwa korban meninggal akibat bencana alam masih didominasi oleh kaum perempuan,dan anak anak. Bahkan penanganan bencana gempa di Yogya (2006) memperlihatkan bahwa elemen jender belum menjadi preoritas penting yang tampak didalam bantuan yang tidak sensitif pada jender. Merujuk pada beberapa penelitian atau kajian tentang bencana alam yang sudah dilaksanakan oleh para peneliti tersebut, informasi tentang kebencanaan” menurut pengamatan penulis memegang peran penting untuk mengetahui gejala dini tentang timbulnya banjir dikota Jakarta. 5
Kerangka Konsep Program diseminasi informasi pengurangan resiko bencana dikatakan efektif jika ia mampu mencapai tujuan yang ditargetkan. Baik secara langsung maupun tidak langsung target diseminasi informasi pengurangan resiko bencana, agar masyarakat di daerah rawan bencana,: (a). memiliki pengetahuan tentang permasalahan bencana alam di lingkungannya, (b).mengimplementasikan pengetahuan kebencanaan yang dimiliki ketika terjadi bencana, dan (c). Bisa membuahkan hasil berupa meminimalisasi korban bencana itu sendiri. Target itu bisa tercapai jika semua persyaratan diseminasi informasi pengurangan resiko bencana bisa terpenuhi. Dalam konteks ilmu komunikasi, diseminasi bertautan langsung dengan “penyampaian pesan” kepada khalayak atau masyarakat. Secara teoritis ada beberapa model komunikasi “tadisional” yang masih dianggap relevan untuk penyampaian pesan komunikasi (diseminasi) dalam penelitian ini. Beberapa model komunikasi tradisional yang dimaksud dalam penelitian ini diantaranya : (1). Model komunikasi Harold Lasswel (1948) dalam Fiske (2006:46) dimana pesan komunikasi akan dianggap efektif jika memenuhi lima unsur sebagai berikut (who, says what, in which channel, with what effect) yakni, siapa, mengatakan apa, dalam media apa, dan apa efeknya. Pertama makna “siapa” (who) dalam pertanyaan tersebut menunjuk pada inisiator, yaitu orang yang mengambil inisiatif untuk memulai komunikasi. Inisiator bisa berupa individu, kelompok atau organisasi. Kedua makna “apa yang dikatakan”(says what) bertautan dengan isi pesan yang disampaikan dalam komunikasi yang bersangkutan. Ketiga makna (in which channel) dengan media apa, yang merujuk pada penggunaan media, karena tidak semua media cocok untuk komunikasi. Ke-empat makna (to whom) menanyakan tentang siapa penerima pesan komunikasi. Kelima makna (what effect) yakni apa dampak atau efeknya dari komunikasi tersebut. Model komunikasi ini masih tetap linier, dengan melihat komunikasi sebagai transmisi pesan. Model komunikasi ini lebih mengedepankan pengungkapan tentang isu “efek” bukan makna. Efek itu sendiri secara tidak langsung menunjukkan adanya perubahan yang bisa diukur (dampak dari diseminasi informasi), dan diamati pada penerima pesan komunikasi. Penerima pesan dalam konteks penelitian ini adalah komunitas masyarakat di daerah rawan bencana yang menjadi obyek penelitian. 6
(2) Model komunikasi Shannon & Weaver 1949, dalam Fiske (2006:14) yang berbeda dengan model Lasswel, karena Shannon Wever lebih memilih transmitter. Pilihan transmitter ini sangat tergantung pada jenis komunikasi yang digunakan. Dalam konteks ini ada dua komunikasi yakni komunikasi interpersonal, dan komunikasi massa. Jika dalam komunikasi interpersonal transmitternya lebih mengandalkan organ tubuh dan bahasa non verbal, sedangkan dalam komunikasi massa adalah alat itu sendiri misalnya berupa: (hp,radio,televisi,photo,dan film) yang sudah banyak dikenal. Model dasar komunikasi yang mereka kembangkan ini lebih bersifat linier dan sangat sederhana. Shannon & Weaver (1949) dalam teorinya mengidentivikasi tiga level masalah dalam komunikasi. (a). Level A (masalah teknik), bagaimana simbol-simbol komunikasi dapat ditransmisikan secara akurat. (b). Level B (Masalah semantik) bagaimana simbol-simbol komunikasi yang ditransmisikan secara persis menyam paikan makna yang diharapkan. (c). Level C (masalah keefektifan) mempengaruhi
bagaimana makna yang diterima secara efektif
tingkah laku dengan cara yang diharapkan. Shannon & Weaver
mengklaim bahwa ketiga level tersebut tidak terbantahkan, tetapi saling berhubungan dan saling ketergantungan satu sama lainnya, meski asal usulnya di level A berfungsi sama baiknya di tiga level tersebut (Fiske,2006 : 15). (3) Model komunikasi yang dikembangkan David Berlo (1960),3 yang hanya memperlihatkan komunikasi satu arah. Ia terdiri dari empat komponen, yakni sumber, pesan, saluran dan penerima, tetapi pada masing-masing komponen terdapat faktor control. Dalam teorinya Berlo (1960) menekankan pada faktor ketrampilan, sikap, pengetahuan, kebudayaan, dan sistem sosial, sumber atau orang yang mengirim pesan merupakan factor penting penentuan isi pesan. Dimana faktor tersebut akan berpengaruh pada penerima pesan dalam menginterpretasikan isi pesan yang di sampaikan. Interpretasi pesan akan sangat tergantung dari “isi pesan” yang ditafsir oleh pengirim pesan atau penerima pesan. (4). Model komunikasi yang dikembangkan Wilbur Schramm (1973) lebih menekankan pada peran pengalaman dalam proses komunikasi. Dalam hal ini Schramm melihat apakah pesan yang dikirimkan diterima oleh sipenerima sesuai dengan apa yang 3
Lihat tulisan Yahya Nursidik,tentang Model-model komunikasi sebagai warisan peradapan komunikasi, dalam :http://apadefinisinya.blogspot.com/2007/12/komunikasi.html, diakses Senin,7 September 2009.
7
dimaksudkan oleh pengirim pesan. Artinya jika tidak ada kesamaan dalam bidang pengalaman (bahasa yang sama,latar belakang yang sama,kebudayaan yang sama,struktur sosial yang sama ) maka kecil kemung kinan pesan yang diterima di-interprestasikan dengan benar dan baik sesuai dengan tujuan komunikasi yang ingin dicapainya. Jika konsep komunikasi yang sarankan Schramm (1973) itu terpenuhi, besar kemungkinan proses diseminasi informasi akan berjalan secara efektif. Untuk melihat efektivitas komunikasi perlu dilakukan pengujian. Efektivitas diseminasi informasi berarti berfokus pada pengukuran efektif tidaknya sebuah pesan komunikasi yang dikomunikasikan dalam diseminasi informasi yang bersangkutan. Pesan komunikasi dapat dikatagorikan efektif jika bisa mencapai tujuan atau sasaran komunikasi yang di harapkan oleh komunikan. Tujuan diseminasi komunikasi kepada komunikan adalah agar komunikan mendapatkan pemahaman pengetahuan baru tentang persoalan yang diinginkan komunikator. Pada dasarnya tujuan diseminasi informasi lebih dititik beratkan pada “memberi tahu” (information) atau paling tidak dengan informasi tersebut komunikan dapat berubah sikap (attitude) karena menda patkan pengetahuan, pengalaman serta pola hidup “budaya baru”di komunitasnya. Misalnya komunitas masyarakat yang mendapatkan diseminasi informasi tertentu, bisa ber-ubah sikap dan perilakunya menjadi lebih kooperatif untuk mencapai tujuan komunikasi yang bersifat informatif dan partisifasif (Effendi,2002). Sementara Rogers & Kincaid (1983) melihat bahwa komunikasi merupakan suatu proses. Dimana partisipan membuat berbagai informasi satu sama lain untuk mencapai saling pengertian. Pada tataran tersebut antara komunikator dan komunikan saling menjalin hubungan komunikasi untuk mencapai suatu tujuan atau keselarasan dalam upaya menumbuhkan kesepahaman. Dalam pandangan Yoseph Devito (1989) komunikasi merupakan proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, pengelolaan pesan yang terjadi pada diri seseorang atau diantara dua orang lebih dengan tujuan tertentu.
Efektivitas Komunikator Dalam ethos komunikator menurut pandangan Aristoteles (1954), seperti dikutip Hamidi (2007: 71) mengkatagorikan bahwa efektivitas komunikator ditentukan oleh 3 (tiga) faktor. (1). Pikiran yang jernih (good sence), ideology komunikator dalam kontek 8
ini harus dilandasi tujuan yang baik untuk mentransfomasikan pengetahuan barunya kepada komunikan. (2).Akhlak yang baik (good moral character), artinya karakteristik komunikator menjadikan taruan berhasil tidaknya sebuah transformasi informasi kepada komunikan. Kredibilitas dan kapabelitas komunikator dalam konteks ini menjadi sangat penting, bahkan menjadi penentu proses keberhasilan sebuah diseminasi informasi. (3). Maksud yang baik (good will), artinya penyampaian pesan komunikasi harus di landasi oleh maksud dan tujuan yang baik, agar persoalan yang ditransformasikan bisa diterima sesuai dengan harapan komunikator.
Ketiga ethos itu menjadi kunci bagi seorang
komunikator untuk menjalankan perannya. Pada sisi yang berbeda Hovland & Weiss (1951) dalam Hamidi (2007:72) juga melihat bahwa ethos dengan kredibilitas komunikator terdiri dari “komunikator yang mempunyai keahlian dan dapat dipercaya (axpertise and trustworthness). Kedua ethos karakteristik komunikator tersebut menjadi sangat penting untuk menentukan keberhasilan penyampaian pesan komunikasi. Selanjutnya Chaiken,S,(1979) dalam Hamidi (2007:74) juga memberikan katagorisasi bahwa demensi lain dari seorang komunikator harus memiliki daya tarik komunikator (source of attractiveness) atau kekuasaan komunikator (source of power).
Efektivitas Komunikan Di lihat dari sudut pandang komunikan, sebuah penyampaian pesan komunikasi yang efektif terjadi menurut Kelman (1975) dalam Hamidi (2007:74) jika komunikan mengalami internalisasi (internalization), identivikasi diri (self identification) dan ketundukan (compliance). Artinya penjabaran kerangka teori tersebut mengindikasikan bahwa dalam proses penyampaian pesan (diseminasi informasi) pihak komunikan akan mengalami internalisasi, ketika komunikan menerima pesan (diseminasi informasi) yang sesuai dengan sistem nilai yang dianut. Sistem nilai itu bisa berupa, budaya lokal (local cultural), adat istiadat,norma-norma sosial,agama dan lainnya. Jika terjadi kesepa haman semacam itu komunikan akan merasa memperoleh sesuatu yang bermanfaat pada dirinya. Pesan komunikasi yang ditransformasikan memiliki nilai rasionalitas yang dapat diterima. Proses penyampaian pesan komunikasi (diseminasi informasi) tersebut menjadi efektif jika ada keseimbangan atau kesepahaman antara komunikator di satu sisi dan komunikan disisi yang lain. Keberhasilan pesan komunikasi juga sangat ditentukan 9
kredibilitas komunikatornya.Laswell (1979) menyampaikan bahwa efektivitas pesan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, tetapi siapa yang menjadi komunikatornya.Pada sisi komunikan efektivitas penyampaian pesan komunikasi (diseminasi informasi) dapat dikatagorikan berhasil, ketika identivikasi tersebut terjadi pada pihak komunikan. Misalnya pihak komunikan merasa puas dengan meniru, mengunakan pengetahuan, mengambil pemikiran komunikator (Rogers,1983). Baik secara individu maupun atau kelembagaan organisasi sebagai penyampai pesan haruslah mereka yang berkompeten dan memiliki keahlian di bidangnya. Dengan melihat beberapa kerangka konsep tersebut didapatkan pemahaman jika mengharapkan efektivitas dalam penyampaian suatu informasi tertentu, haruslah ada titik keseimbangan antara komunikator dan komunikan dalam konteks “transformasi informasi tertentu” yang di selaraskan dengan kebutuhan komunikan.
Efektivitas Pesan komunikasi Sebuah penyampaian pesan komunikasi (diseminasi informasi) dapat di katagorikan efektif jika, (1).pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh komunikan, (2).komunikan bersikap atau berperilaku seperti apa yang dikehendaki oleh komu nikator, dan (3).adanya kesesuaian antar komponen Wilbur Shramm,1973) dalam Hamidi (2007:72). Selanjutnya efektivitas penyampaian pesan komunikasi ini berasumsi bahwa,: “jika komunikasi diharapkan efektif maka pesan didalamnya perlu dikemas yang lebih menarik sesuai dengan kebutuhan komunikan”. Dalam pandangan ini materi pesan komunikasi (diseminasi informasi) merupakan hal yang baru atau bersifat sangat spesifik. Informasi yang berbantuk simbol-simbol atau bahasa yang digunakan harus mudah dipahami komunikan. Misalnya, jika komunikator menganjurkan suatu program dalam bentuk kebijakan tertentu, informasi itu harus dikemas sedemikian rupa sehingga mudah dipahami, mudah didapat, mudah diterapkan dengan sistem yang sangat sederhana. Sistem pelaksanaan program penyampaian pesan komunikasi (diseminasi informasi) yang dimaksud tidak sampai bertolak belakang atau bertentangan dengan kearifan lokal masyarakat.
Dalam konteks penelitian ini yang akan diukur adalah, efektivitas
diseminasi informasi pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana, yang dikaitkan dengan implementasinya. 10
Pada hakekatnya setiap ragam bencana alam mempunyai karakteristik yang berbeda-beda satu sama lainnya. Misalnya bencana alam, berupa
gempa tektonik,
volkanik, tsunami, tanah longsor, banjir bandang, angin puyuh, kebakaran hutan dan berbagai jenis bencana alam lainnya. Masing jenis bencana alam tersebut memiliki karakteristik budaya komunikasi yang beragam. Perbedaan karakteristik dan budaya komunikasi seperti itu akan berimplikasi pada kebutuhan ”isi pesan komunikasi” yang di diseminasikan kepada masyarakat di daerah rawan bencana. Misalnya masyarakat pantai akan lebih paham dan pamilier dengan ”informasi pengurangan resiko bencana” gelombang laut. Masyarakat di sekitar lereng gunung berapi akan lebih paham dengan ”informasi pengurangan resiko bencana” tanda tanda gunung berapi. Masyarakat yang tinggal di sepanjang tepian sungai mereka lebih paham dengan ”informasi pengurangan resiko bencana” yang terkait dengan penanggulangan banjir. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan lebih paham dengan ”informasi pengurangan resiko bencana” kebakaran hutan, dan lainnya. Perbedaan karakteristik jenis bencana alam itu baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi nilai sosial dan budaya lokal (local cultural) di-masing masing daerah. Perbedaan budaya lokal berpengaruh pada pola komunikasi masyarakat di-masing masing daerah rawan bencana. Jika merujuk pada kerangka konsep Wilbur Shramm dalam bukunya ”Men Message and Media” Haper and Raw : New York,(1973) seperti dikutip Hamidi (2007:73), maka yang di ukur efektivi tasnya dalam penelitian ini adalah penyampaian pesan komunikasi pengurangan resiko bencana secara universal. Artinya program ”diseminasi informasi pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana” itu diasumsikan bisa diterima semua masyarakat di daerah rawan bencana. Tanpa membedakan jenis bencana, karakteristik budaya dan polapola komunikasi di masing-masing daerah rawan bencana. Berangkat dari kerangka konsep seperti itu empat variabel yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini, : pesan komunikasi yang menimbulkan kebutuhan, daya tarik pesan komunikasi, simbol simbol pesan komunikasi yang dipahami, dan cara memperoleh pesan komunikasi (Shramm,1973). Metode Penelitian Data penelitian survey ini di kumpulkan melalui 3 (tiga ) cara (trianggulasi) yakni, data primer di kumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam/FGD dan 11
penyebaran kuesioner. Metode trianggulasi dipilih karena masalah yang diteliti bersifat komplek, serta mengandung katagori khusus baik dilihat dari data kuantitatif dan kualitatif hasil pendalamanya (Patton,2002:555). Data sekunder di kumpulkan melalui studi pustaka, dokumen, kliping surat kabar/majalah, internet dan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pengumpulan data dengan observasi adalah untuk memotret seting sosial masyarakat di-lokasi penelitian. Sedangkan Fucus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam untuk menggali permasalahan dan mendalami materi penelitian yang tidak bisa dijaring secara kuantitatif. Kesioner untuk menjaring data kuantitatif berupa pendapat, aspirasi dan sikap responden terhadap obyek penelitian. Hasil pengumpulan data observasi di lokasi penelitian berupa laporan diskripsi kuantitatif atau kualitatif tentang (kondisi,struktur, potensi, budaya lokal, dan pola komunikasi yang terkait dengan tujuan penelitian) sebelum dan sesudah dilakukan diseminasi informasi pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana. Hasil wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) berupa laporan diskripsif kualitatif tentang (pendapat, pengalaman, pengetahuan, penerapan pola komunikasi, kritik, usulan, harapan dan lainnya) dari tokoh formal dan atau non formal yang berpengaruh di lokasi penelitian.Tokoh formal yang berpengaruh bisa pejabat pemerintah setempat (di- Kelurahan). Sedangkan tokoh informal adalah pembentuk opini (opinion leader), bisa tokoh masyarakat setempat yang paling berpengaruh (di, Kelurahan). Hasil pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner berupa,”isian lengkap” dari daftar pertanyaan terstruktur yang di-edarkan (di wawancarakan) kepada responden terpilih dilokasi penelitian. Sedangkan data studi pustaka berupa telaah terhadap buku-buku literatur, dokumen, artikel, kliping, brossing internet, dan tulisan lain yang bisa dikatagorikan sebagai data pendukung terkait dengan tujuan yang ingin di capai dalam penelitian. Lokasi penelitian adalah Kelurahan Bukit Duri Jakarta Selatan. Gambaran Umum Kebijakan,Bencana Banjir, dan Lokasi Penelitian Dilihat dari sudut pandang meningkatnya bencana alam yang terjadi di Indonesia dalam lima tahun terakhir ini, pemerintah (negara) dirasa perlu melakukan tindakan atau kebijakan pengurangan resiko bemcana. Anderson (1984:5) melihat kebijakan negara yang harus dilakukan adalah,”apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak 12
dilakukan”. Karena kebijakan negara tersebut merupakan tindakan politis mengenai kehendak, tujuan, sasaran serta alasan bagi perlunya pencapaian tujuan. Misalnya dalam hal bencana alam berupa gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah(2006), Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan, Kepres No: 09/2006/tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Gempa Bumi di DIY, dan Jateng. Pada dasarnya tujuan dan kehendak pemerintah untuk melakukan kebijakan tersebut adalah untuk mengantisipasi, menangani korban dan membangun kembali kondisi wilayah pasca bencana di kedua Provinsi tersebut. Kondisi seperti itulah yang di-istilahkan oleh Anderson(1984: 5) sebagai ”langkah yang dipilih pemerintah untuk menangani kondisi pasca bencana. Sedangkan Bromley (1989) dalam Sri Mulatsih (2007:59)4 menyatakan bahwa kebijakan itu bagaikan suatu herarki yang terdiri atas tiga tingkatan atau level. Level tersebut adalah, (1).policy level, (2).organizational level, (3).operational level. Hasil kajian Sri Mulatsih, untuk penyusunan kebijakan menurut herarki pada policy level diwakili oleh lembaga eksekutif. Maka dari itu pada tataran eksekutif dikeluarkan kebijakan berupa Kepres No:09/2006/tentang, Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana dikedua Provinsi DIY dan Jateng tahun 2006. Kebijakan serupa baik yang bersifat formal maupun non formal, baik dalam wilayah yang pernah mengalami bancana maupun daerah rawan bencana perlu disosialisasikan dan mendapat perhatian secara khusus sebelum bencana yang lebih bsar lagi datang. Kewaspadaan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya bancana alam perlu ditumbuh kembangkan.Tindakan pencegahan akan lebih baik daripada menjadi korban ketika bencana itu telah terjadi. Pada umumnya pemerintah dan masyarakat akan bereaksi ketika bencana itu sudah terjadi. Baru sebagian kecil bagaimana memiliki pengetahuan tentang sistem penyelamatan diri ketika bencana terjadi. Dari berbagai observasi yang penulis lakukan di daerah rawan bencana tersebut, masih relatif kecil masyarakat yang mau belajar tentang sistem penyalamatan diri dari bencana. Sebagian besar mereka masih menggantungkan pada petugas, atau pemerintah jika seandainya terjadi bencana alam apapun bentuknya. 4
Artikel Sri Mulatsih,Peneliti LIPI, dengan judul : Kajian Kebijakan Pemerintah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Masyarakat Indonesia,Majalah Ilmu Ilmu Sosial Indonesia, Jilid 33,Vol2 2007 , Penerbit Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, halaman 56
13
Tentu kondisi tersebut sangat memprihatin kan, karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal dikawasan rawan bencana alam. Dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun Indonesia dilanda berbagai bentuk bencana alam. Bencana alam itu sendiri akhirnya menjadi bencana sosial yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal didaerah rawan bencana. Bencana alam dalam kurun 10 tahun terakhir di Indonesia tersebut, ”diawali bencana badai El-Nino tahun 1997, banjir bandang diberbagai daerah tahun 2001, banjir ditengah kekeringan (La-Nina) tahun 2002 -2003, tsunami Aceh tahun 2004, gempa Nias, tahun 2005, gempa Jogyakarta tahun 2006, gempa bengkulu tahun 2007, gempa Sumatra Barat tahun 2007, gempa NTB tahun 2007, banjir Jakarta tahun 2007”5 Berbagai peristiwa bencana alam tersebut telah menelan korban yang tidak sedikit. Korban terbanyak diantaranya masyarakat kurang mampu yang tinggal dikawasan rawan bencana. Bencana alam yang tidak mengenal waktu dan tidak bisa diprediksi oleh ilmuwan itu lebih disebabkan akibat pemanasan global. Pertemuan Internasional di Bali,3 Desember 2007 dengan tajuk,: The International Panel on Climate Change (IPCC) memberikan rekomendasi bahwa ”kaum buruh tani, masyarakat adat sekitar hutan dan penduduk dipesisir pantai merupakan golongan yang paling rentan atas dampak perubahan iklim tersebut”6 Antara bencana alam dan bencana sosial keduanya memperlihatkan baik secara langsung maupun tidak langsung saling kait mengkait. Misalkan eksploitasi alam yang dilakukan manusia secara berlebihan tanpa kendali akan berdampak terhadap terjadinya banjir bandang dan tanah longsor diberbagai daerah rawan bencana. Pada sisi yang lain, peristiwa bencana alam disamping berdampak negatif terhadap kehidupan manusia dan lingkungan, juga berdampak positif untuk kelangsungan hidup masyarakat tempat terjadinya bencana alam. Letusan gunung berapi selain berdampak, mematikan manusia, hewan, tanaman, 5
Lihat artikel Erniati.B.Djohan,Peneliti LIPI, dalam pengantar Mengapa Kajian Bencana,Bentuk bencana alam ini bermacam macam,gelombang air pasang,gempa bumi, gunung meletus, badai, kekeringan,kebakaran hutan,kebocoran sumber daya alam seperti gas bumi, dimuat dalam Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia,Penerbit LIPI Jilid 33,Vol.2 tahun 2007 halaman 1 6
Laporan selanjutnya lebih lengkap dapat dibaca di Harian Kompas Edisi penerbitan tanggal 03 Desember 2007.Bencana alam tersebut telah memicu bencana social dengan tumbuhnya angka kemiskinan dan pengangguran yang tidak terkendali, karena kasus PHK di berbagai perusahaan besar menengah dan kecil.Dengan alasan mengalami kerugian dan kebangkrutan PHK masal terjadi dimana mana.
14
menimbulkan banjir lava, juga bermanfaat bagi kesuburan tanah, sumberdaya energi dan air panas (belerang) yang digunakan untuk pengobatan, dan pembentukan air hujan disekitarnya (Soemarwoto,1989:69). Peristiwa terjadinya bencana alam tersebut seringkali dianggap sebagai kesalahan dan tanggung jawab pihak pemerintah, baik ditingkat pusat maupun lokal. Pandangan itu tentu tidak salah, karena Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan memberikan layanan umum kepada semua warga masyarakat.7 Persoalan mendasar seperti yang dievaluasi dalam penelitian ini, adalah capaian diseminasi informasi pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana. Diseminasi informasi tentang pengurangan resiko bencana itu dikatakan berhasil jika mampu mengubah sikap dan perilaku (pola pikir) masyarakat untuk sadar akan resiko bencana alam. Sadar akan bencana dapat dimaknai mereka memiliki pengetahuan tentang pengurangan
resiko bencana jika terjadi bencana. Yang kemudian pengetahuan itu
mereka implementasikan bersama warga masyarakat lain untuk mengurangi resiko bencana di daerah rawan bencana banjir.
Mengenal Bencana Banjir Ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan bagian yang amat penting untuk penanggulangan banjir. Karena ia mempunyai fungsi perlindungan terhadap DAS untuk menahan melubernya air sungai itu sendiri. Aktivitas DAS yang menyebabkan perubahan tata ruang misalnya perubahan tata lahan, didaerah hulu yang
akan
berdampak pada daerah hilir. Jika terjadi ketidak seimbangan akan terjadi erosi besar besaran yang menyebabkan bencana banjir (Suripin,2004: 183). Meluapnya air sungai yang menyebabkan banjir, biasanya di awali dengan hujan deras yang menyebabkan erosi tanah di kawasan pegunungan yang terbawa sampai melebihi kapasitas sehingga menyebabkan banjir bandang yang menerjang kawasan pemukiman penduduk. Di kawasan perkotaan biasanya banjir disebabkan pemeliharaan lingkungan yang kurang baik. Bencana banjir juga bisa di akibatnya oleh naiknya air laut pasang, sehingga 7
Lihat dan perhatikan bunyi ayat (3) pasal 34, Undang Undang Dasar Negara 1945, dimana : Negara bertanggung jawab atas penyadiaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.Dengan demikian maka korban bencana alam, dan pencegahan dini berupa pemberian penyuluhan terhadap pengurangan resiko bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana menjadi tanggung jawab pihak Negara dalam hal ini pemerintah baik di pusat maupun pemerintah lokal.
15
kawasan pemukiman di pesisir pantai menjadi tergenang. Air laut bisa naik kedaratan akibat perubahan suhu udara, atau pemanasan global yang menjadi issue lingkungan dewasa ini. Baik air bah maupun bencana tanah longsor dan banjir bandang semuanya telah banyak membawa korban manusia. Banyaknya korban itu salah satu diantaranya pengetahuan masyarakat untuk menghindari bahaya banjir sejak dini dianggap sangat minim. Misalnya warga masyarakat Jakarta yang tinggal di Kampung Melayu, Bukit Duri, tepian sungai Ciliwung setiap musim hujan masyarakat selalu dihadapkan pada masalah banjir rutin. Pada musim penghujan masalah banjir sudah mereka anggap sebagai kegiatan yang bersifat rutin.Bahaya banjir bukan lagi mereka anggap sebagai suatu hal yang paling menakutkan. Jauh hari sebelum bencana banjir datang mereka telah mempersiapkan diri. Misalnya membangun rumah panggung berlantai dua, atau menaikkan stop kontak aliran listrik agar tidak tergenang air, menyiapkan rakit, tali tambang dan sejenisnya (Ahimsa,1985). Kondisi yang hapir sama juga di alami oleh warga masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo. Mulai dari Solo, Karanganyar, Sragen, Ngawi,Bloro bagian Cepu,Bojonegoro,Tuban,Lamongan Jawa Timur. Dalam banjir tahun 2008 yang lalu daerah tersebut termasuk yang terparah.Menurut Elfarid pengelola Balai Sumber Daya Air dan Jasa Tirta banjir sungai Bangawan Solo, banjir besar yang terjadi akhir tahun 2007 merupakan siklus tahunan8. Bukan hanya itu tetapi masih banyak sungai di pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi kondisinya tidak jauh berbeda. Fenomena ini memberikan gambaran jika manajemen daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia kurang baikpengelolaanya. Kondisi seperti itu mengakibatkan bencana banjir setiap musim penghujan tidak dapat di hindari. Penanggulangan banjir diperlukan kebijakan secara terpadu dan lintas sektoral,dengan dukungan dana yang cukup memadai Itupun dirasakan belum cukup, peran masyarakat dalam ikut memelihara kebersian lingkungan (dalam arti luas) yang dianggap paling berpengaruh.Dari berbagai kajian penelitian ”bencana banjir bandang”cenderung di 8
Elfarid : Siklus banjir besar di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo dapat di runut kebelakang berdasarkan data curah hujan yang ada.Misalnya banjir besar seperti tahun 2007 juga terjadi pada tahun 1965.Siklus banjir 40 tahunan itu dapat di prediksi berdasarkan data klimatologi yang ada.Banjir itu juga disebabkan pengelolaan lingkungan yang kurang baik.Banyak lahan di tepian Bangawan Solo yang sudah beralih fungsi.Pada hal dalam pendekatan DAS antara daerah hulu, tengah dan hilir merupakan kesatuan ekologi.Sumber :http://elfarid.multiply.com/journal/item/404, diakses 28/05/2009.
16
sebabkan ulah manusia.Hal itu mengakibatkan timbulnya ketidak seimbangan konservasi lingkungan.Meski banjir di katagorikan sebagai bencana musiman secara rutin, tetapi tidak sedikit korban karena ketidak siapan mereka.Bahkan bisa jadi mereka tidak memiliki pengetahuan tentang tata cara pengurangan resiko bencana banjir tersebut. Misalnya sebelum banjir masyarakat di sarankan : (1). Sejak dini masyarakat di kawasan rawan bencana banjir idealnya di bekali pengetahuan atau tindakan pencegahan. (2). Menaikkan panel panel listrik lebih tinggi dari jangkauan air di setiap rumah yang menjadi langganan banjir. (3). Mengaktifkan gerakan pembuatan sumur sumur resapan di kawasan yang bersangkutan. (4). Membentuk forum masyarakat peduli banjir. (5). Membangun sistem peringatan dini bahaya banjir, baik secara tradisional, atau modern. Beberapa pengetahuan
semacam itu mereka anggap penting, karena untuk bekal
persiapan bagi mereka secara darurat. Meski banjir luapan sungai oleh sementara pihak di anggap berbahaya, bagi mereka yang berdomisili di daerah tepian sungai atau waduk menganggapnya sebagai kejadian biasa. Banjir tampaknya sudah akrap dengan kehidupan mereka,sehari hari. Banjir oleh mereka tidak perlu disikapi secara berlebihan (BPPI Jog,2008).Dari hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang berdomisili di tepian bantaran sungai yang rawan banjir sudah mempersiapkan diri jika sewaktu waktu terjadi banjir. Misalnya masyarakat tepian Bengawan Solo,sudah memahami betul apa resiko yang mungkin terjadi terhadap musibah banjir bandang di wilayahnya.Tidak semua resiko itu mereka pandang sebagai bencana yang menakutkan atau membahayakan.Sebagian mereka mendapatkan hikmah dari bencana banjir semacam itu.Mereka yang berprofesi mencari barang-barang bekas ketika banjir bandang mengaku justru mendapatkan rezeki. Mereka bisa mendapatkan kayu,kaleng,bermacam macam plastik dan sejenisnya. Barang-barang itu menjadi mata pencaharian mereka sehari hari. Maka terjadi paradok dalam melihat banjir dalam perspektif masyarakat di tepian sungai Bengawan Solo, dengan perspektif Pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Pihak pemerintah selalu melihat bahwa ”banjir bandang pada masyarakat di tepian sungai merupakan bahaya, yang bisa menimbulkan musibah besar. Maka mereka perlu mendapatkan perlindungan,pertolongan dan sekaligus bantuan dan jika perlu di evakuasi untuk di pindahkan ke pemukiman baru.
17
Hal semacam itu menurut mereka memang sudah menjadi kuwajiban pemerintah daerah terhadap warga masyarakatnya yang kena misibah, mereka tidak akan menolaknya.Tetapi untuk mengalihkan budaya lokal yang sudah menjiwai masyarakat yang tinggal di tepian sungai tidak semudah, memindahkan bangunan fisik. Bangunan sosial budaya terkait dengan lingkungan sosial yang sudah mereka jadikan pola dasar kehidupan bertahun tahun selama ini. Ada keterikatan hubungan sosial,budaya dan ekonomi yang tidak mudah mereka tinggalkan.Hubungan itu telah mengakar di komunitas masyarakat yang tinggal di bantaran sungai.Kekerabatan yang mereka bangun masih menjadi pengikat jika mereka harus di relokasi ke tempat yang lebih aman.Bagi mereka
pemisahan
kekerabatan
adalah
bencana
sosial
yang
tidak
pernah
terbayangkan.Jika mereka harus terpisah dengan kekerabatan sosial dan budaya di tempat baru (relokasi) bangunan sosial itu akan mereka mulai dari awal lagi.Meeka melihat bukan dari sisi pandang hukum sebagaimana peraturan formal pemerintah.Dengan membayar iuran warga,listrik,jasa keamanan menurut persepsi mereka sudah syah bertempat tinggal di bantaran sungai tersebut.Tanpa melihat siapa yang salah dalam kontek tersebut,permasalahan ”penghunian ilegal dibantaran sungai”telah menjadi fenomena sosial di Indonesia yang masih belum mendapatkan solusi.Karena pendekatan yang umumnya dilakukan adalah penggusuaran yang bernuansa kekerasan, bukan pendekatan sosial budaya,sesuai dengan kultur mereka dimasing masing daerah.
Topografi Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan di Kelurahan Bukit Duri, Kecmatan Bukit Duri Wilayah Jakarta Selatan. Kelurahan Bukit Duri dipilih sebagai lokasi penelitian karena daerah tersebut dianggap masuk katagori rawan bencana banjir. Pada setiap tahun secara rutin di kawasan bantaran sungai Ciliwung tersebut mengalami banjir. Penyebab banjir ada berbagai faktor,diantaranya terjadinya pendangkalan sungai Ciliwung di bagian hilir, tejadinya
penyempitan
badan
sungai
karena
digunakan
untuk
pemukiman
penduduk,terjadinya banjir bandang dari hulu karena terjadi penggundulan hutan. Banjir di kota Jakarta dan sekitarnya menjadi persoalan yang sangat kompleks,bukan saja karena luapan air sungai Ciliwung, tetapi menyangkut masalah sosial, budaya dan lingkungan
18
warga Jakarta sendiri. Penanggulangan banjir Jakarta tidak sekedar bisa diselesaikan dengan melakukan pengerukan atas badan sungai Ciliwung yang mengalami pendang kalan dan penyempitan di bagian hilir. Persoalan sosial yang menyang kut kepen dudukan dan lingkungan hidup jauh lebih penting.Persoalan sosial dan lingkungan di kota metropolis seperti Jakarta seakan menjadi bom waktu. Pembangunan kota yang kurang mengindahkan tata ruang dan analisis dampak lingkungan menjadi persoalan yang sangat fenomenal.Belum lagi sikap masyarakat kota yang cenderung individual, tidak berorientasi pada kehidupan lingkungan, cepat atau lambat akan menjadi persoalan besar bagi penanggu langan banjir di Jakarta.Lemahnya manajemen kepandudukan dan penataan ruang menjadikan „para pendatang“bermukim dibantaran sungai yang seharusnya di kosongkan. Dengan alasan mencari pekerjaan dan di kota akhirnya mereka menjadi penduduk liar di kawasan bantaran sungai Ciliwung, termasuk sebagian di Kelurahan Bukit Duri. Mereka tinggal di daerah tersebut sudah bertahun tahun. Sedangkan relokasi penduduk di bantaran sungai Ciliwung ini tidak mudah. Akhirnya mau tidak mau mereka harus menerima kenyataan setiap tahun berhadapan dengan bencana banjir. Meski mereka tidak menganggap banjir sebagai bencana, pemerintah mengkatagorikan wilayah tersebut sebagai daerah rawan bencana, sehingga mereka perlu informasi tentang kebencanaan. Di kawasan tersebut banjir tidak identik dengan kesusahan. Banjir yang datang secara rutin setiap tahun itu telah menimbulkan sikap adaptif bagi warga. Sambil menunggu janji janji perbaikan yang tidak kunjung tiba dari pemerintah kota, mereka lebih memilih berdamai dengan kondisi yang ada seperti sekarang ini. Di Kelurahan Bukit Duri ini peristiwa banjir bukan hal yang istiwewa. Banjir di willayah itu sudah menjadi rutinitas sehingga mereka telah mempersiapkan jauh sebelum banjir datang. Kebiasaan ini sudah mereka terapkan bertahun tahun di daerah tersebut9. Dalam penanganan dan pengurangan resiko bencana banjir BMKG Pusat telah mempunyai 9
Setiap tahun pada musim hujan dan puncaknya pada Bulan Pebruari, masyarakat di Kelurahan Bukit Duri siap mengamankan harta bendanya. Warga tidak siap ketika ada banjir tetapi juga telah mempersiapkan rumahnya menjadi bertingkat hingga 4 lantai.Pada lantai dasar banyak ruang yang di kosongkan, misalnya alat alat elektonik ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi sekitar satu meterdari lantai. Lantai dua keatas dipergunakan untuk tempat tidur, gudang dan penyimpanan barang barang.Baca Expedisi Ciliwung Laporan Jurnalistik Kompas di halaman 14.
19
program informasi melalui beberapa media (SMS, Fax, E-mail, Radio, Maupun Media Cetak). Disamping itu BMKG Juga bekerjasama dengan Institusi Interface seperti Polisi, dan Pemerintah kota. Misalnya, Masalah Tropikal siklon, Klimatologi sudah mempunyai warning dan beberapa kajian melalui media-media tersebut. Misalnya dari pengalaman terjadinya gempa, bahwa BMKG telah membuat suatu kebijakan evakuasi untuk mengurangi resiko bencana gempa bumi dan tusnami. Namun bagi masyarakat pesisir BMKG mempunyai kendala dengan bahasa (pada umumnya belum bisa berbahasa Indonesia). untuk mengatasi hal tersebut BMKG bekerjasama dengan pemerintah daerah dan GTZ (LSM dari Jerman) membuat KOMIK dalam bahasa Jawa. Ini merupakan salah satu media informasi yang digunakan BMKG saat ini. Mereka juga melakukan kerjasama dengan radio-radio untuk menjangkau daerah-daerah pesisir. Mereka juga membangun
komunitas-komunitas nelayan
bekerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang peduli dengan Iklim. Kemudian BMKG juga sudah memasang Early Warning System di lokasi bencana. Dalam hal ini BMKG dituntut berperan (Sumber : BMKG,dalam FGD di Jakarta,26/7/2009).
Bagi masyarakat yang sudah berpengetahuan akan lebih mudah untuk diajak kerjasama dalam menanggulangi resiko bencana banjir. Misalnya di Kelurahan Bukit Duri sudah dilakukan simulasi. Di wilayah tersebut peran masyarakat cukup aktif karena didukung dengan pengetahuan yang ada, bahkan early warning system sudah berjalan. Jika BMKG mengirimkan Informasi tentang adanya “hujan lebat dengan kecepatan angin sekian” ke dinas PU, biasanya PU langsung ke crisis centre yang ada di Balai Kota Jakarta Selatan, dan langsung berkomunikasi dengan Posko di daerah Katu Lampa Bogor. Ketika luberan air sungai mulai meluap, dan menggenangi pemukiman panduduk, biasanya masyarakat saling mencari informasi dan sambil membunyikan Sirine. Mereka juga menggunakan sistem peringatan dini dengan paralon yang diberi warna, sehingga mereka yang tidak berpendidikan (orang awam) dapat mengetahuinya. Meski tempatnya di kawasan kota metropolis seperti Jakarta Selatan penggunaan alat komunikasi tradisional juga masih dianggap penting. Misalnya membunyikan “kentongan”,atau memukul tiang listrik ketika ketinggian air di permukiman mencapai 20
tanda warna biru. Ini pertanda bahwa penduduk sekitar lokasi itu harus sudah bersiapsiap (mengepak barang-barang). Dalam kondisi tersebut biasanya posko pengungsian sudah disiapkan, termasuk dapur umum dan perangkat kesehatan. Bagi masyarakat yang pengetahuannya masih relatif
rendah biasanya
mereka memilih bertahan di-rumah
masing masing. Mereka berkecukupan sudah menyiapkan rumah susun, jika sewaktuwaktu datang banjir mereka tinggal pindah ke lantai dua atau tiga yang mereka anggap lebih aman. Mengatasi mereka dengan melakukan relokasi juga tidak mudah. Karena mereka di lokasi tersebut lebih mudah mendapatkan penghasilan. Contohnya masyarakat yang tinggal dibelakang “Rumah Sakit Hermina”. Mereka tetap bertahan di daerah tersebut karena adanya ketergantungan dengan faktor ekonomi (mata pencaharian se-hari hari). Kendala lain yang menjadi masalah adalah“faktor bantuan”. Ketika terjadi banjir mereka mendapat bantuan dan persoalan inilah yang menjadi ketergantungan mereka sehingga sulit di ungsikan meski rumahnya terendam air. Masyarakat yang terkena bencana banjir selalu mendapat bantuan makanan. Persoalan ini sudah membudaya di daerah bantaran sungai Ciliwung tersebut. Dalam masalah banjir Basarnas hanya memantau, memonitor akan tetapi menangani secara aktif masalah musibahnya. Lain halnya dengan bencana transportasi Basarnas sangat aktif. Untuk mengurangi Resiko bencana di wilayah udara, darat dan laut mereka telah memasang LRT (Local Research Terminal) yaitu untuk memantau pergerakan kapal. Informasi yang disampaikan untuk pencegahan penanganan resiko bencana ini sudah berjalan. Hanya saja kendalanya adalah tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau misalnya seperti kapal yang tenggelam maka harus bekerja sama dengan TNI/Polri.Dalam penyampaian Informasi lebih sering menyampaikan dengan trial. Misalnya melakukan pembinaan langsung ke masyarakat, baik tingkat mahasiswa, instansi dll. (Sumber: Basarnas,dalam FGD di Jakarta,27/8). . Masyarakat Indonesia itu dapat dikatakan sebagai Natural Survive di daerahdaerah rawan bencana. Misalnya;di Yogjakarta kehidupan sehari-harinya masyarakat setempat mengambil batu dan pasir dilokasi jalur lahar dingin Gunung Merapi. Mereka dengan bencana sudah menyatu dalam kehidupan sehari hari. Mereka tinggal bagaimana bisa mendapatkan informasi bencana secara cepat, karena berpacu dengan waktu. Mereka 21
memerlukan pusat informasi dan media yang bisa memberikan informasi secara cepat. Maka media sebagai sumber informasi mengetahui cara menyampaikan Informasi yang baik untuk mengurangi resiko bencana pada saat terjadinya bencana dan pasca terjadinya bencana. Kalau di BNPB sudah ada mengenai hal tersebut. Di Jepang Pusat Informasi Bencana setiap hari dikunjungi masyarakat dan para pelajar, karena cara memberikan informasi menganai bencana dibuat suatu Games (Permainan). Misalnya ada ruangan yang bisa goyang seperti gempa sungguhan, maka dengan kondisi tersebut apa yang harus diperbuat.
Kemudian setelah itu para pelajar tersebut mendapat nilai. Ini
merupakan suatu Informasi yang dikemas dengan suatu games (permainan) oleh karena itulah perlu ada penanggulangi bencana sejak dini. Maka perlu sistem penyebaran informasi bencana dengan baik. Kalau sistem informasinya tidak baik,maka penyebaran informasi selalu tidak tepat sasaran. Misalnya di Sumatera Barat meski sirene berbunyi meraung-raung masyarakat tetap saja tidak bergeming atau tidak peduli untuk menanggapinya. Masyarakat tetap saja asik berdagang (berjualan) padahal ini merupakan salah satu bentuk pelatihan untuk menanggulangi resiko bencana alam. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam melakukan Informasi kepada masyarakat bentuknya seperti apa. Karena ini merupakan Lintas Sektoral (semuanya harus bertanggung jawab).Keterlibatan media massa dalam penye baran Informasi untuk penanggulangan bencana sangat penting. Misalnya informasi bencana melalui pamflet, radio,televisi itu bisa di akses masyarakat atau tidak, dan dalam bentuk konkretnya bagaimana? Bagaimanapun juga diseminasi Informasi bencana kepada masyarakat sangat diperlukan. Tetapi harus dianalisis terlebih dahulu. Misalnya daerah yang rawan bencana, budayanya seperti apa, karakteristik sosialnya seperti apa, dan lainnya. Bentuknya bisa menggunakan media tradisional seperti Ludruk (di daerah jawa timur). Untuk bencana alam kita dapat menggunakan Early Warning System sedangkan untuk bencana non alam kita perlu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada,seperti dalam bentuk pelatihanpelatihan. Di PMI ada beberapa program salah satunya adalah program untuk kesadaran masyarakat. Ada juga program yang dibantu oleh negara-negara donor seperti di Jakarta Utara mendapat bantuan dari Palang Merah Francis yang juga merupakan program community awareness (Penyadaran masyarakat). Mereka juga melakukan Simulasi 22
Gelombang Pasang di muara baru yang bertujuan untuk memilih jalur evakuasi apabila terjadi gelombang pasang. Medianya adalah menggunakan Peta langsung kepada masyarakat. Mereka membuat peta bersama dengan masyarakat karena mereka mengetahui resiko apa yang terjadi disana. Kemudian medianya dapat pula menggunakan kentongan, atau Toa. Di PMI ada juga program PMR yang menjelaskan mengenai Program Siaga Bencana (PSB) mereka di didik untuk mengurangi resiko bencana di daerahnya (sekolah). Kemudian media yang digunakan juga dapat menggunakan media seperti poster, brosur-brosur tentang rawan bencana.Program lain berupa pelatihan SIBBM (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat) program ini mengum pulkan beberapa perwakilan dari kecamatan dan kelurahan, dapat juga dari karang taruna untuk diadakan pelatihan. Kendala yang terjadi adalah masalah bahasa penyampaian kepada mereka dan masalah ekonomi (sumber PMI,dalam FGD di Jakarta, 27/8/2009). Becana alam terdiri dari dua yakni bencana yang disebabkan oleh Alam maupun bencana yang diakibatkan oleh manusia. Maka apabila bencana tersebut diakibatkan oleh Manusia maka salah satu pencegahannya dilakukan melalui pelatihan-pelatihan. Pemerintah Kabupaten/Kota harus membuat suatu kebijakan-kebijakan, misalnya apabila masyarakat tidak mau dipindahkan maka pemerintah harus membuat suatu kebijakan. Tugas RRI bagaimana menyiarkan bencana agar dapat mengurangi kerisauan masyarakat dan tidak menimbulkan kecemasan terhadap masyarakat. Untuk menanggulangi bencana selalu bekerjasama dengan instansi terkait. Yang dilakukan BNPB dalam menanggu langi bencana ini semua kegiatan selalu menggunakan analisis pengurangan resiko bencana. Jika kegiatan yang dilakukan tidak dengan analisis pengurangan resiko bencana maka akan dikenakan suatu sanksi. Untuk kegiatan yang memberikan Informasi, BNPB mensosialisasikan kegiatan yang terkait dengan pengurangan resiko bencana. Satu diantaranya bekerja sama dengan pihak akademis (universitas), masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kemudian BNPB juga membuat pedoman analisis penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana. BNPB juga membuat Gladi Resik untuk mengurangi resiko terjadinya bencana. BNPB juga mempunyai kegiatan yang mengarah kepada Early Warning System (EWS), dan juga mempunyai programprogram untuk itu. Yang menjadi kendala yaitu teknologinya belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya biaya. Kendala lain yang dianggap paling krusial yaitu 23
“pembuatan peta pengurangan resiko bencana alam” sangat sulit khususnya diluar pulau jawa. Kesulitan itu lebih dilandasi pertimbangan untung rugi bagi pelakunya. Jika mereka melihat menguntungkan,maka ada semangat untuk melaksanakannya,begitu sebaliknya (sumber,RRI,dalam FGD di Jakarta ,27/8/2009). Bagi jajaran radio swasta yang tergabung dalam asosiasi (PRSSNI) adalah memfasilitasi Informasi melalui siaran radio.Pasca terjadinya tsunami melalui siaran radio Suara Aceh,mereka
memberikan Informasi yang benar-benar dibutuhkan
masyarakat. Mereka juga menggagas alat yang sangat murah dengan mengakses menggunakan satelit kepada pemerintah. Alat ini dapat menyatukan seluruh potensi yang ada baik dengan BMKG, BNPB dan institusi lain yang terkait. Alat ini dapat memberikan Informasi kepada semua pihak. Disamping itu alat tersebut juga dapat dipergunakan diseluruh radio, sehingga jika terjadi bencana alat ini dapat segera difungsikan.Yang menjadi permasalahan dalam penggunaan alat tersebut,menurut mereka adalah “siapa yang menentukan (yang mempunyai otoritas) suatu bencana harus diumumkan kepada masyarakat”. Informasi apapun baik yang terkait dengan bencana, radio sangat diperlukan. Maka peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,sangat penting. Karena melalui APBDnya, alat ini dapat dipasang di Rumah Sakit, Kepolisian, Terminal atau dimana saja yang dapat menghu bungkan dengan orang banyak.Meski alat canggih sudah ditemukan tidak lantas persoalannya dapat teratasi. Faktor lain yang bertautan dengan permasalahan bencana alam tersebut masih banyak ragamnya (sumber: PRSNI,dalam FGD di Jakarta, 27/8/2009). Penyelamatan akibat bencana tetap harus menjadi preoritas utama bagi Pemerintah Khusus Daerah Ibu Kota Jakarta. Pengurangan resiko bencana banjir harus diletakkan pada proporsi sosial, tanpa mempertimbangkan status rumah, dan tanah yang mereka tempati. Pengurangan resiko bencana adalah ranah kemanusiaan yang perlu dikedepankan. Bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, meski sering mendapatkan tekanan dari berbagai pihak untuk segera memenuhi himbauan relokasi, tetapi pertimbangan sosial dan kemanu siaan juga lebih penting, dari sekedar pertimbangan hukum dan ekonomi.
P E N U T U P 24
Kesimpulan Berangkat dari penyajian data, pembahasan dan analisis seperti telah diringkas dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, program “penyampaian informasi bencana di daerah rawan bencana sampai saat ini“masih dianggap efektif, meski terdapat inkonsistensi dalam imlementasinya, dengan pertimbangan argumentasi sebagai berikut : 1. Program penyampaian informasi bencana banjir di-Kelurahan Bukit Duri Yakarta Selatan ternyata masih dibutuhkan oleh komunitas masyarakat yang berdomisili di-daerah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas masyarakat Kelurahan Bukit Duri setelah mengetahui ada informasi bencana, merisponnya dengan baik, dan menganggapnya penting. Pengakuan mereka ini dibuktikan dengan dukungan prosentase yang penelitian ini
relatif cukup tinggi dalam
sehingga tidak diragukan signifikansinya. Maka penyampaian
informasi bencana banjir”, memenuhi kreteria sebagai sebuah informasi yang masih di butuhkan masyarakat di Kelurahan Bukit Duri Yakarta Selatan. 2. Penyampaian informasi kebencanaan sampai saat ini masih memiliki daya tarik, serta dijadikan pedoman pengetahuan bagi masyarakat di wilayah Kelurahan Bukit Duri Yakarta Selatan. Dari hasil penelitian ini menunjuk kan bahwa penyampaian informasi kebencanaan memang dipahami dan dijadikan pedoman pengetahuan oleh masyarakat ketika menghadapi bencana alam, dengan memperoleh prosentase
relatif cukup tinggi. Demikian pada tingkat
implementasinya, maka tingkat kesadaran masyarakat di Kelurahan Bukit Duri terhadap bencana banjir cukup baik. 3. Simbol-simbol penyampaian informasi kebencanaan di wilayah Kelurahan Bukit Duri dapat dipahami cukup baik oleh sebagian besar komunitas masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana banjir. Mereka tidak hanya memahami symbolsimbol yang bersifat formal,tetapi juga yang bersifat non formal.Dari hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa komunitas masyarakat yang tinggal di wilayah Kelurahan Bukit Duri tidak hanya paham (berpengetahuan) tentang bencana banjir dari para diseminator,tetapi diantara mereka juga masih 25
mengandalkan pada tradisi lokal yaitu “pembacaan tanda tanda alam”sebelum terjadinya bencana banjir yang sudah dianggap menjadi tradisi budaya lokal. Ketika teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sulit diakses masyarakat karena kendala teknis, pengetahuan dan SDM, maka kearifan lokal menjadi sangat dominan perannya di Kelurahan Bukit Duri Yakarta Selatan. 4. Untuk pencarian dan penyaluran informasi tentang masalah bencana alam bagi komunitas masyarakat di daerah rawan bencana tampak bervariatif. Dari data penelitian ini menunjukkan adanya penyebaran, dalam penggunaan dan penya luran informasi melalui media yang berkaitan langsung dengan masalah pengurangan resiko bencana. Tetapi diantara media yang dipilih responden, televisi dianggap yang paling dominan diantara media lainnya. Selanjutnya media interpersonal (tatap muka), dan selanjutnya media tradisional. Alasan mereka menggunakan televisi karena televisi penyebarannya
dianggap lebih luas,
sedangkan memilih media interpersonal, dan media tradisional karena kedua media tersebut mereka anggap lebih dekat dengan komunitas lingkungan masyarakat di daerah rawan bencana.
Rekomendasi Merujuk pada permasalahan,pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian tentang” diseminasi informasi pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana”ini dapat direkomendasikan bebrapa hal sebagai berikut : 1. Supaya program”diseminasi informasi pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana” tetap dibutuhkan oleh komunitas masyarakat di daerah rawan bencana, kemasan dan penyampaian pesan komunikasinya perlu lebih profesional. Pesan apa, dan siapa yang menyampaikan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap efektif tidaknya sebuah diseminasi informasi pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana. Pesan apa, artinya menyangkut pengemasan kualitas informasi. Dan siapa yang menyampaikan artinya merujuk pada orang/tokoh yang memiliki kredibilitas tertentu. Bagi daerah rawan bencana 26
yang jauh dari akses media peran tokoh informal yang mempunyai kedekatan dengan komunitas masyarakat setempat menjadi kunci utama efektif tidaknya sebuah diseminasi informasi. 2. Agar program diseminasi informasi pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana,tetap mempunyai daya tarik,menjadi pedoman dan diterapkan bagi komunitas masyarakat di daerah rawan bencana,materi pokok program diseminasi perlu dievaluasi secara berkala. Hal ini untuk menjaga kualitas, kontinyunitas, dan signifikasinya. Terjadinya inkonsistensi pada tataran implementasi
justru
memberikan infomasi untuk dilakukan penelitian yang secara kusus berfokus pada ”rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di daerah rawan bencana pada program program diseminasi pengurangan resiko bencana. 3. Penyampaian pesan komunikasi, tentang pengurangan resiko bencana untuk memberikan pemahaman bagi komunitas masyarakat di daerah rawan bencana, tidak cukup hanya secara legal formal.Tetapi perlu memberdayakan kearifan lokal yang mempunyai pengaruh dan kedekatan dengan warga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Pemahaman itu harus dimulai dari penyadaran perspektif bahwa, bencana yang diakibatkan keganasan alam maupun bencana akibat ulah manusia sama sama menjadi ancaman disekitar kita. Maka harus dikelola dan diminimalisasi dampak buruknya sehingga masyarakat akan lebih familier dengan bencana alam yang mungkin akan terjadi disekitarnya. 4. Penggunaan media untuk sarana memperoleh dan penyampaian pesan,tentang permasalahan bencana alam bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana cenderung bervariasi. Maka dari itu media yang mempunyai kedekatan dengan komunitas masyarakat menjadi sangat penting untuk di jadikan preoritas pilihan. Media tersebut bisa media tradisional,interpersonal, atau media massa pada umumnya. Namun dibalik itu agar media tidak sekedar menyampaikan informasi jurnalisme peristiwa/bencana yang sedang terjadi saja. Tetapi media juga perlu membuat penyajian yang bersifat edukatif untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana alam yang mungkin terjadi sewaktu-waktu di wilayahnya. 27
Daftar Pustaka Abott,Ernest B.2003.Draft Checklist for State and Local Government Attorney Prepare for Possible Disaster,American Bar Assosiation-State and Local Government Law Section Anderson,James.E.1984,Public Policy Making,Third edition.CBS College Publishing. Cobb,Roger W.& D.M.Primo,2003.The Plane Truth : Airline Crashes,the Media and Transportation Policy.Washington DC:Federal Research Division, Library of Congress. Cohl,H.Aaron.1997.Are We Scaring Ourselves to Death?: How Pessismism Paranoia and a Misguided Media are Leading Us Toward Disaster New York: St,Martin’s Griffin. Everett M.Rogers & DL.Kincaid,1983.Communication Network:Toward a New Paradigm for research.London : Coller Macmillan Publishers. Everett M.Rogers,1983, Diffusion of Innovation,Third Edition.The Free Press,A.Division of Macmillan Publishing.Co.Inc New York,Coller Macmillan Publishers ,London. Ekspedisi Ciliwung,2009. Laporan Jurnalistik Kompas,Mata Air dan Air Mata, Penerbit Kompas Jakarta Fiske,John,2006.Cultural and Communication Studies, Sebuah Pengantar Paling Konprehensif, Penerbit, Jalasutra, Yogyakarta Firdaus Haris,2008.Mesteri-Misteri Terbesar Indonesia,Penerbit El-Torros, Solo. Heyer,Paul,1995.Titanic Legacy : Disaster as Media Event and Myth.New York : Praeger Publisher. Hamidi,DR, 2007. Metode Penelitian dan Teori Komunikasi,Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian, Penerbit UMM Press, Malang Yoseph Devito.1989,Interpersonal Communication Book.New York :Harper and Raw Publishers Kriyantono,Rahmad,2008,Teknik Praktis Riset Komunikasi,Penerbit,Prenada Media Group,Jakarta Neuzil,Mark & William Kovarik,2005.Mass Media and Environmental Conflict : America’s Green Crusades.New York: Sage Publishing,Inc. Onong Uchjahna Effendy,2002.Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi,Penerbut,PT.Citra Aditya Bakti,Bandung Park Jacqueline & Janne Aagaard Jensen,2005,Shaking our Foundantions :Media and the Asian Tsunami (www.ifj.org/pdf/tsunamireport-final.pdf, diakses 21 September 2009. Patton.Michael Quinn,2002.Qualitative Research & Evaluation Methods 3rd ed.Thousand Oaks : Sage Publications Priambodo.Arie.2009,Panduan Praktis Menghadapi Bancana,Penerbit Kanisius Yogyakarta. 28
Ross.Gina,2003.Beyond the Trauma Vortex : The Media’s Role in Healing Fear Terrorand Violence,Berkeley Atlantic Books London. Roger.W.2003.National Emergency Management Association,If Disaster Strikes Today Are You Ready to Lead? Lexington,KY: the National Emergency Management Association. Sri Mulatsih,dkk.2007,Kajian Kebijakan Pemerintah Pascabencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,Masyarakat Indonesia,Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia,Jilid xxx III No: 2,Penerbit Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,Jakarta Soemarwoto.Otto,1989.Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan,Penerbit Djambatan, Jakarta. Sendjaya,Sasa Djuarsa, 1998.Pengantar Komunikasi, Materi Pokok Universitas Terbuka, Jakarta Suripin,Dr.Ir.M.Eng,2004.Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air,Penerbit, Andi Yogyakarta. Wilbur Shramm, 1973, Men Message and Media. New York : Harper and Raw Pulishers ....................... Sistem Peringatan Dini (EWS) dan Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia, 2008, Penerbit Puslitbang Aptel Skdi, Balitbang SDM Depkominfo Sumber Lain : Peraturan Pemerintah Nomor: 50 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta, Depkominfo Peraturan Menteri Kominfo Nomor :20/ 2006 tentang Peringatan Dini Tsunami atau Bencana lain Melalui Penyiaran di Seluruh Indonesia. Harian Pikirang Rakyat Bandung, Edisi peneribitan 19 Juli 2006 Harian Kompas Jakarta Edisi penerbitan 27 Desamber 2004 Harian Kompas Jakarta edisi 29 Desember 2004 Harian Warta Ekonomi ediai penerbitan tanggal 14 Nopember 2004
29
30
