INDONESIA E-COMMERCE MENUJU ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) 2015 Ali Akbar Hehaitu Direktorat Kerjasama ASEAN, Kemendag. Jakarta, 4 Desember 2014
1
LATAR BELAKANG AFTA: ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi lebih dari 600 juta penduduknya. Pada KTT ke -5 di Singapura tahun 1992 telah ditandatangani Framewok Agreement Enchanching ASEAN Economic Cooperation sekaligus menandai dicanangkannya ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tanggal 1 Januari 1993 dengan Common Efective Prefential Tariff (CEPT). Dalam skema CEPT setiap negara dimungkinkan untuk tidak melakukan liberalisasi perdagangan sepanjang hal tersebut menurut pertimbangannya dapat membahayakan keamanan nasional, moral masyarakat, kesehatan manusia, binatang dan tanaman, dan nilai - nilai seni, sejarah, purbakala dan arkeologi. sebagai mekanisme utama, Pendirian AFTA memberikan implementasi dalam bentuk pengurangan dan eliminasi tarif, penghapusan hambatan - hambatan nontarif, dan perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan fasilitas pedagangan. Dalam perkembangannya, AFTA tidak hanya difokuskan pada liberalisasi perdagangan barang, tetapi juga perdagangan, jasa dan investasi.
Skema Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area ( CEPT-AFTA) merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui : penurunan tarif hingga menjadi 05%, penghapusan pembatasan kwantitatif dan hambatanhambatan non tarif lainnya. Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi ASEAN 6 pada tahun 2010, Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapura dan Thailand, dan
pada tahun 2015 bagi Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam.
KERJASAMA EKONOMI ASEAN PERLUASAN 1984: BRU
1967: INA, MAL PHI, SIN, THA
1995: VN 1997: LAO, MYM
1977: PTA
PENDALAMAN
2004: ASN-China
EAFTA Study
2006: ASN-KOR
1999: CAM
CEPEA Study
2008: ASN-JAP
1992: CEPT AFTA
2009: ASN-ANZ; ASN-India; ASN-China Investment; ASN Korea Investment
1995: AFAS 1997: ASEAN Vision 2020 1998: AIA 2003: 3 Pillars of ASEAN Community 2020; 11 Priority Integration Sectors (PIS)
2010: ASEAN Plus Working Groups on ROO, Tariff Nomenclature, Customs, Ec Cooperation
2005: Logistics as PIS 2007: AEC 2015; ASEAN Charter; AEC Blueprint 2008: first year of AEC Blueprint; ASEAN Charter entered into force 2009: ATIGA, ACIA, AEC Scorecard
2011: ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership 2012: Launching of Regional Comprehensive Economic Partnership
2009: Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015 2010: Connectivity Master Plan
2011: ASEAN Framework for Equitable Economic Development
ASEAN Economic Community 2015 4
Perkembangan ASEAN memasuki babak baru dengan diadopsinya Visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur tahun 1997 yang mencita - citakan ASEAN sebagai Komunitas negara - negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil, sejahtera, saling perduli, diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Selanjutnya ASEAN juga mengadopsi Bali Concord II pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan Komunitas ASEAN. Pembentukan Komuntas ASEAN ini merupakan bagian dari upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. juga merupakan upaya evolutif ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestik yang berdampak pada kawasan tanpa meninggalkan prinsp-prinsip utama ASEAN, yaitu: saling menghormati (Mutual Respect); tidak mencampuri urusan dalam negeri (Non-Interfence); Konsensus; Diaog; dan Konsultasi. Pengalaman kawasan Asia Tenggara semasa krisis keuangan dan ekonomi Tahun 1997-1998 telah memicu kesadaran ASEAN mengenai pentingnya peningkatan dan perluasan kejasama intra kawasan.
ASEAN VISION 1997 ASEAN POLITICALSECURITY COMMUNITY
*
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (2015) **
ASEAN SOCIOCULTURE COMMUNITY ***
Dasar Pembentukan: Declaration of ASEAN Concord II, KTT ke-9 ASEAN, 7 Oktober 2003 di Bali * Kerjasama Keamanan: penanganan sengketa antar sesama ASEAN atau dengan non-ASEAN, mencegah ekskalasi sengketa menjadi konflik ** Kerjasama Ekonomi: membentuk integrasi ekonomi kawasan *** Kerjasama Sosial-Budaya: masyarakat ASEAN yang saling peduli dan berbagi (a caring and sharing community)
BLUE-PRINT AEC 2015 ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Strategic SINGLE MARKET AND PRODUCTION BASE
COMPETITIVE ECONOMIC REGION
Free flow of goods
Free flow of services
Free flow of investment
Competition policy
Consumer Protection
Intellectual Property Rights
Schedule EQUITABLE ECONOMIC DEVELOPMENT SME development
Initiative for ASEAN Integration (IAI)
Integration into the Global Economy
Coherent Approach towards External Economic Relations
Enhanced participation in global supply networks
Freer flow of capital Infrastructure development
Free flow of skilled labor Taxation
Priority Integration Sectors e-Commerce
Food, Agriculture and Forestry
7
Skema cetak biru aliran bebas barang AEC 2015
TRANSAKSI E-COMMRECE Pada era modern dan digital pada saat ini perdagangan ataupun aktivitas jual beli dengan menggunakan dunia maya (online) atau yang lebih dikenal dengan sebutan e-commerce telah menjadi senjata utama yang dapat memudahkan transaksi perdagangan. E-commerce dinilai lebih efektif dan efisien dalam memasarkan produk maupun dalam melakukan transaksi perdagangan. Perkembangan transaksi online sendiri secara global mengalami pertumbuhan meningkat. Nilai transaksi bisnis e-commerce secara global telah mencapai 1,25 triliun dolar AS pada tahun 2013. Sedangkan untuk tahun 2014 ini nilai transaksinya diperkirakan naik menjadi 1,5 triliun dolar AS. Berdasarkan riset Vela Asia dan Google, total nilai pasar e-commerce Indonesia pertengahan tahun 2013 hingga Januari 2014 diprediksi mencapai USD 8 miliar, yang setara dengan Rp 96 triliun. "Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai angka USD 24 miliar atau setara dengan Rp 288 triliun,“ Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika memprediksi bahwa pasar ecommerce di Indonesia pertumbuhannya diperkirakan naik mencapai 71%, terbesar di dunia dengan nilai USD 1,8 milar atau setara Rp 18 triliun pada tahun ini. "Pertumbuhan pasar e-commerce di dalam negeri rata-rata per tahunnya terus naik. Tahun 2013 mencapai Rp 130 triliun atau kurang lebih 1% pendapatan dunia, setelah sebelumnya pada 2012 mencapai Rp 69 triliun“.
IMPLEMENTASI E-COMMERCE DALAM PERDAGANGAN INDONESIA
Organisasi dan forum internasional maupun regional yang membahas dan mengagendakan penyusunan berbagai konsep yang berkaitan dengan penerapan prinsip e-Commerce di dunia perdagangan internasional. Organisasi-organisasi atau forum-forum itu antara lain: United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL), Model Law on e-Commerce to enactment (1996), The European Union tahun 2000 yang memperkenalkan e-Commerce Legal Issues Platform, Word Trade Organization (WTO), The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), The Group of Eight (G-8), The International Telecommunication Union (ITU), The United Nation (UN), The World Intellectual Property Organization (WIPO) dan APEC di mana didalamnya terdapat e-Commerce Steering Group. Organisasi-organisasi ini membahas dan mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan implementasi e-Commerce yang saat ini fokus utamanya adalah paperless trading, data privacy dan cross-border economy exchange,”.
Terkait yuridiksi, pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa ditentukan oleh para pihak dan atau mengikuti kaedah dalam hukum perdagangan internasional. Atas transaksi antara pelaku usaha asing dengan konsumen Indonesia dan antara pelaku usaha asing dengan pemerintah Indonesia, berlaku hukum perlindungan Indonesia. Perihal kontrak elektronik, kontrak perdagangan elektronik sah ketika terdapat kesepakatan para pihak. Kontrak Perdagangan Elektronik paling sedikit harus memuat identitas para pihak, spesifikasi barang dan atau Jasa yang disepakati, legalitas barang dan atau jasa, nilai transaksi perdagangan, persyaratan dan jangka waktu pembayaran, prosedur operasional pengiriman barang dan atau jasa, dan prosedur pengembalian barang dan atau jika terjadi ketidaksesuain. Kontrak Perdagangan Elektronik dapat menggunakan tanda tangan elektronik dan harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Kontrak Perdagangan Elektronik harus disimpan dalam jangka waktu tertentu. PPSE wajib membuat sistem yang memungkinkan penyimpanan kontrak elektronik. PMSE = Perdagangan Melalui Sistem Elektronik PPSE = Penyelenggara Perdagangan Sistem Elektronik
DASAR HUKUM UU No. 7/2014 tentang Perdagangan, Pasal 66 menyebutkan untuk menerbitkan PP tentang Transaksi Perdagangan melalui Sistem elektronik.
– Ketentuan terkait e-commerce itu tertera dalam pasal 65. Antara lain, mengatur pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar. – Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi," demikian kutipan ayat (2) pasal 65 UU Perdagangan itu. – Data dan informasi yang dimaksud antara lain: identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi, persyaratan teknis barang yang ditawarkan, persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran barang dan atau jasa, dan cara penyerahan barang. PP tentang Transaksi Perdagangan melalui Sistem elektronik sebagaimana diamanatkan dalam UU tersebut dalam proses penerbitan. Diharapkan tahun ini sudah selesai. Adapun penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud, wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
UU ITE No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa pasal dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) yang berperan dalam e-commerce adalah : Pasal 2, setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Pasal 9, Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pasal 10, Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 18, Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik
mengikat para pihak. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang “Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik”. Telah diterbitkan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) selaku badan regulasi resmi dari pemerintah. Kementerian Perdagangan sendiri pada saat ini sedang melakukan promosi terhadap bisnis online ini dengan cara mempersiapkan regulasi e-commerce. Regulasi tersebut dibutuhkan untuk melindungi konsumen dan sekaligus melindungi rintisan bisnis yang menggunakan ecommerce sebagai basis usahanya.
Hal tersebut akan membuat pelaku usaha mendapatkan kepastian dan perlindungan jika melakukan transaksi internasional.
Untuk mendukung penggunaan e-Commerce di Indonesia, Kemkominfo saat ini menyiapkan perangkat- perangkat regulasi terkait: penerapan dan pemanfaatan e-Commerce serta transaksi elektronik, menyiapan sarana dan prasarana layanan e-Commerce dan transaksi elektronik, menerapkan proses transformasi masyarakat khususnya UKM menuju e-UKM secara terencana dan bertahap, hingga ke daerah melalui Pusat Komunitas Kreatif Bangunan yang berfasilitas media Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) yang dikhususkan bagi para Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam mentransformasikan manual business ke elektronik business, memfasilitasi, membina dan memberi bimbingan teknis bagi masyarakat dalam rangka penerapan eCommerce di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Kemkominfo juga menyiapan dan fasilitasi proses e-Commerce dan transaksi elektronik internasional secara cross-border, technology neutral dan mengedepankan perlindungan data pribadi atau indentitas pribadi.
Terkait pajak, transaksi perdagangan secara elektronik dikenakan pajak sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pelaku Usaha yang menawarkan secara elektronik kepada Konsumen Indonesia wajib tunduk pada ketentuan perpajakan Indonesia karena dianggap memenuhi kehadiran secara fisik dan melakukan kegiatan usaha secara tetap di Indonesia. Terkait bea meterai, pengenaan bea materai terhadap dokumen bukti transaksi elektronik diberlakukan terhadap bukti transaksi yang dilakukan secara tertulis di atas kertas. Situs yang telah diaudit berhak memperoleh trustmark. Situs yang tidak bertanggungjawab dapat dimasukkan dalam blacklist. Tanggungjawab pemerintah sendiri dalam pengembangan e-Commerce atau PMSE adalah melakukan pembinaan melalui mekanisme pendaftaran, mendorong peningkatan e-UKM dan melakukan pengawasan. Pemerintah juga bertanggungjawab mendorong penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara lain secara online alias Online Dispute Resolution atau ODR.
DAYA SAING, PELUANG DAN TANTANGAN INDUSTRI E-COMMERCE DAN UKM ONLINE INDONESIA
PELUANG: • Pada acara “China-ASEAN e-commerce Summit 2014” telah pembahasan berbagai hal yang terkait dengan transaksi elektronik dan termasuk juga regulasinya. • Negara -negara di ASEAN dan Tiongkok terus mempersiapkan diri dalam melakukan antisipasi pertumbuhan e-commerce seiring dengan kemajuan teknologi pada saat ini. • Transaksi yang terdapat di dalam jaringan e-commerce menjadi sebuah peluang bagi Indonesia untuk dapat memasarkan berbagai produk ke negara tujuan Republik Rakyat Tiongkok. Seperti diketahui jika negara Tiongkok menjadi salah satu mitra perdagangan terbesar bagi Indonesia
PELUANG: Indonesia adalah pangsa pasar e-Commerce terbesar dunia. Indonesia juga penyumbang serangan internet terbesar dunia 38% disusul Cina 33%, USA 6,9% Taiwan 2,5%, Turki 2,4% dan sisanya Negara lain. Pembeli online di Indonesia ada sekitar 7 juta orang atau hampir 20% dari total netizen Indonesia, Netizen yaitu yang menggunakan internet minimal 3 jam sehari ada 36 juta orang di Indonesia. Pengusaha kecil menengah di Indonesia hingga akhir 2013 ada sekitar 56 juta. "5 juta diantaranya telah menyiapkan akses dan membangun infrastruktur e-Commerce. Hingga akhir 2013, 75 ribu UKM telah melakukan bisnis e-Commerce,“ Kementerian Perdagangan memperkirakan transaksi jual beli barang melalui internet (e-commerce) dari Indonesia akan menembus angka US$ 10,08 miliar. Rata-rata nilai transaksi belanja online tersebut tumbuh 40 persen setiap tahun. Sementara itu, nilai transaksi e-commerce dunia pada tahun ini diperkirakan naik 20 persen atau sebesar US$ 1,5 triliun dari pencapaian 2013 US$ 1,25 triliun.
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
TANTANGAN… Kekuatan e-Commerce ada pada kenyamanan membeli via Internet, banyak pilihan dengan harga yang kompetitif, Potensi besar populasi penduduk Indonesia, Fleksibilitas akses serta praktis dan mudah bertransaksi. Kelemahan e-Commerce terletak pada masih lemahnya daya beli, Sedikitnya jumlah pemilik credit card, Belum meratanya koneksi internet, Besarnya biaya pengiriman barang, dan Belum bagusnya kualitas SDM yang ada. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
24
TANTANGAN PROFIL SDM INDONESIA 2013
Angkatan Kerja: 121,19 juta Pekerja: 114,02 juta (94,08% dari total angkatan kerja) Penganggur: 7,17 juta (5,29% dari total angkatan kerja
Tingkat Pendidikan Pekerja PENDIDIKAN PEKERJA
JML (juta)
Sebaran Tenaga Kerja SEKTOR
%
JML (juta)
%
Pertanian
39,96 35,05 14,78 12,96
SD ke Bawah
54,62 47,9
Industri
SMP
20,29 17,8
Konstruksi
SMA
17,77 15,9
Perdagangan
SMK
10,18
8,9
5,23
4,59
Diploma (1-3)
3,22
2,8
Transport, Pergudangan & Komunikasi
Universitas
7,94
6,9
Keuangan
3,01
2,64
114,02
100
Jasa Kemasyarakatan
Total Sumber: BPS Mei 2013
Lainnya (tambang, listrik, gas dan air) The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
6,89
6,04
24,81 21,76
17,53 15,37 1,81
1,59 25
Regulasi tentang e-Commerce di Indonesia telah turut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan,. Dalam Pasal 10 ayat (1) UU) Nomor 11 tahun 2008 ditegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Pasal 15 ditetapkan bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta Bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan tertentu.
SANKSI: UU ITE Indonesia disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008. UU ITE terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi didalamnya.Perbuatan yang dilarang (cybercrime) dijelaskan pada Bab VII (pasal 27-37): o Pasal 27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan) o Pasal 28 (Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan Permusuhan) o Pasal 29 (Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti) o Pasal 30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking) o Pasal 31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi) o Pasal 32 (Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi Rahasia) o Pasal 33 (Virus?, Membuat Sistem Tidak Bekerja (DOS?)) o Pasal 35 (Menjadikan Seolah Dokumen Otentik (phising?))
Pengaturan e-Commerce itu memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disingkat PMSE) dan memberikan perlindungan dan kepastian kepada pedagang, penyelenggara PMSE, dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. “Pengaturan eCommerce juga bertujuan untuk mempromosikan kegiatan PMSE di dalam negeri,”. Dalam UU Perdagangan diatur bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang dan atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar. Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan Barang dan atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan atau informasi dan penggunaan sistem elektronik tersebut wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Data dan atau informasi PMSE paling sedikit harus memuat identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi, persyaratan teknis Barang yang ditawarkan, persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran Barang dan atau Jasa, dan cara penyerahan Barang. Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya,. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang dan atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin“.
UU Perdagangan sendiri mendefinisikan PMSE sebagai perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Jenis pelaku usaha PMSE meliputi pedagang (merchant) dan Penyelenggara Perdagangan Secara Elektronik ("PPSE"), terdiri atas Penyelenggara Komunikasi Elektronik, Iklan Elektronik, penawaran elektronik, Penyelenggara sistem aplikasi Transaksi Elektronik, Penyelengara jasa dan sistem aplikasi pembayaran dan Penyelenggara jasa dan sistem aplikasi pengiriman barang. Bentuk Perusahaan PMSE dapat berbentuk orang perseorangan atau berbadan hukum. Penyelenggara Sarana Perdagangan Secara Elektronik dapat berbentuk perorangan atau berbadan hukum. Pedagang asing wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundangan.
PERLINDUNGAN HUKUM E-COMMERCE: Perlindungan hukum terhadap konsumen • Indonesia UU ITE menerangkan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap berkaitan dengan detail produk, produsen dan syarat kontrak. • Malaysia Communications and Multimedia Act 1998 menyebutkan bahwa setiap penyedia jasa layanan harus menerima dan menanggapi keluhan konsumen. • Filipina Electronic Commerce Act 2000 dan Consumer Act 1991 menyebutkan bahwa siapa saja yang menggunakan transaksi secara elektronik tunduk terhadap hukum yang berlaku. Sedangkan pada negara ASEAN lainnya, hal tersebut belum diatur. Perlindungan terhadap data pribadi serta privasi • Singapura Sebagai pelopor negara ASEAN yang memberlakukan cyberlaw yang mengatur ecommerce code untuk melindungi data pribadi dan komunikasi konsumen dalam perniagaan di internet. • Indonesia Datanya Sudah diatur dalam UU ITE. • Malaysia & Thailand Datanya Masih berupa rancangan, Sedangkan pada negara ASEAN lainnya, data pribadi masih belum diatur.
Cybercrime Sampai dengan saat ini ada delapan negara ASEAN yang telah memiliki cyberlaw yang mengatur tentang cybercrime atau kejahatan di internet yaitu Brunei, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam dan termasuk Indonesia melalui UU ITE yang disahkan Maret 2008 lalu. Ternyata sudah banyak sekali UU ITE ini tersebar di Negara ASEAN. Tetapi walaupun sudah ada UU ITE masih aja ada para hacker di negeri ini. Spam Spam digunakan sebagai pengiriman informasi atau iklan suatu produk yang tidak pada tempatnya dan hal ini sangat mengganggu. • Singapura Di singapura merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang memberlakukan hukum secara tegas terhadap spammers (Spam Control Act 2007) • Malaysia & Thailand Spam tersebut masih berupa rancangan. • Indonesia UU ITE belum menyinggung masalah spam.
Hak Cipta Intelektual atau Digital Copyright Di ASEAN saat ini ada enam negara yaitu Brunei, Kamboja, Indonesia, Filipina, Malaysia dan Singapura yang telah mengatur regulasi tentang hak cipta intelektual. Online Dispute resolution (ODR) ODR adalah resolusi yang mengatur perselisihan di internet. • Filipina Merupakan satu-satunya negara ASEAN yang telah memiliki aturan tersebut dengan adanya Philippines Multi Door Courthouse. • Singapura Mulai mendirikan ODR facilities. • Thailand Masih dalam bentuk rancangan. • Malaysia Masih dalam tahap rancangan mendirikan International Cybercourt of Justice. • Indonesia Dalam UU ITE belum ada aturan yang khusus mengatur mengenai perselisihan di internet. Sementara di negara ASEAN lainnya masih belum ada. ODR sangat penting menyangkut implementasinya dalam perkembangan teknologi informasi dan ecommerce.
www.kemendag.go.id http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/ 34
