Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) Undangan Untuk Memasukkan Usulan Program Mitigasi Perubahan Iklim Program ICCTF - USAID Bagian 1: Pendahuluan The Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) didirikan sebagai lembaga wali amanat dana perwalian perubahan iklim Indonesia (trust fund) yang akan bertindak sebagai penyalur dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan perubahan iklim. Dana perwalian ini dioperasikan dan dikelola oleh Lembaga Wali Amanat (Board of Trustee) yang didirikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KPPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Tujuan utama dana perwalian ialah untuk mendukung pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan membantu Indonesia ke arah “low carbon economy” serta dapat beradaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim. Peran ICCTF adalah untuk menggalang, mengelola dan menyalurkan pendanaan yang berkaitan dengan penanganan perubahan iklim serta mendukung program pemerintah untuk pengarusutamaan perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan nasional, provinsi, dan daerah. ICCTF juga mendanai pelaksanaan Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API). ICCTF telah mengidentifikasi tiga fokus program (windows) yang mempunyai prioritas tinggi yang tanggap terhadap risiko perubahan iklim, yaitu mitigasi berbasis lahan, energi, dan adaptasi. Setiap fokus program mempunyai prioritas masing-masing: 1. Fokus program mitigasi berbasis lahan bertujuan untuk mengurangi emisi GRK yang berasal dari berbagai aktivitas berbasis lahan. Hal ini akan dicapai dengan cara mendanai program-program yang melindungi dan merehabilitasi hutan dan kawasan lain yang mempunyai nilai karbon, ekonomi, sosial, dan nilai konservasi tinggi, serta mempromosikan praktik pertanian yang mempunyai emisi GRK rendah agar bisa menghasilkan manfaat pembangunan yang ramah lingkungan pada ekosistem yang kritis. 2. Fokus program energi bertujuan untuk bisa mengurangi emisi GRK secara nyata dalam hubungannya dengan pasokan energi dan kebutuhan energi, meliputi pendanaan teknologi pembangkit energi bersih (clean energy) serta implementasi konservasi energi dan peningkatan efisiensi. 3. Fokus program adaptasi dan ketangguhan bertujuan untuk memperkuat kapasitas penduduk dan institusi lokal, serta masyarakat yang rentan, untuk beradaptasi dan meningkatkan ketangguhan terhadap dampak perubahan iklim saat ini ataupun di masa datang, serta akibat cuaca ekstrim sesuai dengan RAN-API. Hal ini dilaksanakan dengan menyusun inisiatif dan strategi adaptasi, serta memasukkan strategi adaptasi ke dalam program dan rencana pembangunan pemerintah. Target dan strategi ICCTF untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi adalah berdasarkan pada Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR), RAN-GRK, RPJMN 2014-2019 dan RAN-API.
1
Bagian 2: Prioritas Program Mitigasi Berbasis Lahan Tahun 2016-2018 1. Pengolahan lahan tanpa bakar (perkebunan, pertanian) di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara dan Papua (wilayah-wilayah yang sering terjadi kebakaran hutan dan lahan). Kebakaran hutan terjadi karena banyak faktor misalnya penggunaan api untuk pembersihan dan pengolahan lahan. Pembakaran pada luasan yang kecil dengan frekuensi yang cukup tinggi menjadikan kebakaran sulit untuk dikendalikan. Pembakaran untuk pembersihan dan pengolahan lahan dinilai sudah tidak tepat untuk dilakukan karena pola cuaca yang tidak lagi sama, serta ekspansi masyarakat ke lahan terdegradasi yang lebih kering. Di samping itu, pengolahan lahan tanpa bakar dianggap sebagai cara yang mahal sementara sebagian besar masyarakat tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai. Pengembangan pola-pola pengolahan lahan tanpa bakar baik mekanis maupun organik perlu diperluas sehingga pembakaran lahan dan biomassa dapat ditinggalkan oleh masyarakat. 2. Manajemen area konservasi darat dan laut. Pengelolaan kawasan konservasi darat dan laut yang inovatif perlu dikembangkan untuk menjaga kelestarian keragaman hayati serta menyokong kehidupan masyarakat di sekitar wilayah konservasi. Tujuan akhir pelestarian keragaman hayati diharapkan dapat dicapai dengan mengurangi tekanan terhadap kawasan konservasi tersebut. 3. Alternatif mata pencaharian di lahan gambut (paludiculture, silvofishery, sagu, jelutung, purun, dan lain-lain). Pengalihan fungsi lahan gambut menjadi perkebunan sawit merupakan salah satu penyebab utama mengeringnya lahan gambut sehingga menjadikannya mudah terbakar. Penyediaan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat yang tinggal di lahan gambut perlu dikembangkan. Upaya penyediaan sumber pendanaan alternatif ini sudah dilakukan namun seringkali tidak berkembang karena kegagalan melihat proses produksi dari hulu ke hilir meliputi pengembangan jenis budidaya, pengelolaan, sampai ke penyediaan pasar dan pemasarannya. Hal lain yang perlu dikembangkan adalah alternatif produksi bagi perusahaan-perusahaan besar yang telah mendapatkan izin agar dapat menyesuaikan produksinya tanpa melakukan pengeringan gambut. 4. Pengembangan dan pengelolaan hutan kota dan daerah aliran sungai di perkotaan. Salah satu upaya pengurangan emisi adalah penyediaan hutan kota dan pengembangannya sebagai lahan terbuka bagi masyarakat perkotaan yang berpotensi menyediakan pemasukan tambahan bagi pemerintah kota. Dalam jangka panjang hutan kota berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama sebagai penghasil oksigen, penyerap karbon dioksida (mengurangi emisi), dan sebagai daerah resapan air untuk menahan penurunan muka air tanah di daerah perkotaan. 5. Peningkatan produktivitas lahan dengan penerapan teknologi dan budidaya sistem organik dalam upaya mengurangi emisi (pengembangan budidaya SRI, kakao, kopi, lada, karet, hortikultura, dan lain-lain). Produktivitas lahan di Indonesia masih tertinggal jauh sementara upaya peningkatan produksi selama ini hanya dilakukan dengan perluasan lahan produksi. Dengan meningkatkan 2
produktifitas lahan, diharapkan tekanan akibat pembukaan lahan dapat dikurangi sementara target produksi tetap dapat dipenuhi. Dengan kegiatan ini, pembukaan lahan-lahan yang seharusnya dilindungi seperti hutan lindung, taman nasional, dan daerah resapan air dapat dihindari.
Bagian 3: Pendanaan Dana yang disediakan untuk setiap usulan kegiatan Program Mitigasi Berbasis Lahan adalah maksimum sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua milyar rupiah). Permohonan dana selain melalui satu lembaga atau institusi, dapat pula melalui konsorsium (gabungan beberapa lembaga) dalam satu atau lebih (maksimal tiga) pengajuan proposal. Dalam mengusulkan pendanaan, pengusul kegiatan harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut: 1. Periode pelaksanaan kegiatan maksimum 18 bulan, mulai bulan Januari 2017 sampai dengan Juni 2018. 2. Pendanaan tidak dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan selain kegiatan yang diusulkan dalam proposal. 3. Pengelolaan kegiatan dan keuangan mengikuti mekanisme pendanaan APBN (swakelola), termasuk pelaporannya. Sekretariat ICCTF akan memfasilitasi dan mendampingi staf pelaksana kegiatan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi. Bagi konsorsium, pertanggungjawaban keuangan dan administrasi dilaksanakan oleh ketua/koordinator konsorsium yang menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama. 4. Perubahan anggaran yang terjadi selama kegiatan berjalan dapat dimungkinkan, dengan catatan perubahan tersebut mempunyai alasan yang jelas, data pendukung yang kuat dan tidak mengubah output kegiatan. Perubahan anggaran tidak menambah total anggaran semula dan melalui mekanisme pengajuan kepada ICCTF.
Bagian 4: Bagaimana dan Kapan Dapat Mengajukan Usulan Kegiatan Setelah pengumuman call for proposal, pengusul dapat menyampaikan usulan kegiatan ke Sekretariat ICCTF. Usulan kegiatan harus dibuat dengan menggunakan formulir usulan program ICCTF yang dapat diunduh dari website ICCTF (http:icctf.or.id/usaid-and-apbn-fund). Usulan kegiatan harus dibuat dan diserahkan dalam bentuk format elektronik (MS Word 2003 compatible atau versi yang lebih baru) paling lambat tanggal 15 Oktober 2016 jam 17.00 WIB, ke E-mail: Program Mitigasi Berbasis Lahan
E-mail:
[email protected]
Usulan kegiatan yang akan disampaikan harus memperhatikan: 1. Proposal tidak melebihi 20 halaman yang tertera di dalam formulir/template 2. Proposal dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris 3. Penamaan file proposal dengan format: NAMA LEMBAGA-FOKUS PROGRAM (Contoh: ICCTF-Mitigasi.doc) 4. Dokumen yang disampaikan tidak melebihi 10 MB. 5. Usulan kegiatan yang diserahkan setelah batas penerimaan berakhir tidak akan diterima.
3
Bagian 5: Siapa yang Dapat Mengajukan Usulan Kegiatan 1. Undangan untuk memasukkan usulan kegiatan ini ditujukan kepada organisasi masyarakat sipil dengan pengalaman kerja di bidang pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. 2. Organisasi masyarakat sipil yang dapat mengajukan usulan kegiatan ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), universitas, lembaga penelitian, serta lembaga riset non-pemerintah. 3. Pengusul kegiatan harus mempunyai status badan hukum serta sistem pengelolaan kerja dan sistem keuangan yang mapan. 4. Pengusul kegiatan harus berasal dari provinsi atau lokasi tempat lokasi kegiatan akan dilaksanakan. Pelaksana program dari luar dapat membentuk konsorsium dengan lembaga di lokasi program agar dapat memenuhi prasyarat tersebut. 5. Pengusul kegiatan harus menyiapkan informasi pendukung (legal documents) yang diserahkan bersamaan dengan usulan meliputi: a. Fotokopi akta notaris/Surat Pengukuhan dari Kementerian/Lembaga terkait b. Fotokopi Standard Operating Procedure/SOP sistem pengelolaan keuangan c. Struktur organisasi d. NPWP organisasi/institusi e. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) f. Surat dukungan dari pemerintah setempat
Bagian 6: Program Ini TIDAK Dapat Mendanai 1. Management fee atau biaya pungutan lembaga/organisasi. 2. Pembangunan infrastruktur skala besar. 3. Kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan dan dampak sosial negatif yang penting, termasuk ancaman terhadap spesies flora dan fauna yang penting, dan program yang memerlukan penggusuran penduduk secara paksa (involuntary resettlement). 4. Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip Environmental and Social Safeguard (ESS) ICCTF yang meliputi: a. tidak menghargai pengetahuan tradisional dan nilai-nilai kebudayaan masyarakat adat maupun lokal dengan merujuk pada kewajiban hukum internasional termasuk Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat; b. merusak kelestarian dan keanekaragaman hayati; c. akuisisi lahan dan pemukiman kembali; d. melanggar HAM dan diskriminasi gender; e. perburuhan anak (child-labor); f. memproduksi - menggunakan bahan/komoditas yang menganggu kesehatan masyarakat, secara langsung ataupun tidak langsung seperti tembakau, minuman keras, narkotika dan obat-obatan yang terakumulasi (DDT, dan lainnya); dan g. dukungan terhadap kegiatan politik praktis.
4
Bagian 7: Kriteria Evaluasi dan Penilaian Usulan Program Usulan kegiatan akan dievaluasi berdasarkan kinerja yang diharapkan, dan kriteria berikut ini: 1. Pemahaman terhadap substansi a. Kualitas analisa dampak perubahan iklim di lokasi rencana kegiatan; b. Inovasi di bidangnya, ketepatan upaya menjawab permasalahan, dan kesesuaian kegiatan dalam konteks lokal; c. Potensi untuk peningkatan (up-scaling) ke skala yang lebih besar/luas dan replikasi (replication) di tempat lain; d. Kesesuaian dengan kebijakan dan strategi perubahan iklim nasional (RAN-GRK) dan regional (RAD-GRK), serta prioritas nasional, dan mendapat dukungan dari masyarakat lokal; e. Menunjukkan efektivitas dan efisiensi; f. Potensi keberlanjutan program; g. Potensi untuk mendukung pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan. 2. Kapasitas dan pengalaman lembaga pelaksana 3. Personil (agar dilampirkan daftar riwayat hidup, masing-masing tidak melebihi 3 halaman) 4. Bobot penilaian proposal: a. Project Detail or Feasibility (45%) b. Expected Performance from Investment (30%) c. Reason for ICCTF Involvement and Exit Strategy (10%) d. Risk Analysis (10%) e. Stakeholder Engagement (5%) Ketentuan mengenai penilaian proposal meliputi: 1. Penilaian proposal dilakukan melalui tahapan: a. Penilaian kelengkapan administrasi b. Penilaian oleh tim ahli independen yang ditunjuk oleh MWA ICCTF c. Persetujuan oleh MWA ICCTF 2. Hasil penilaian akhir proposal bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Bagian 8: Jadwal Evaluasi Usulan Program Mitigasi Berbasis Lahan ICCTF akan menghubungi pengusul kegiatan yang proposalnya masuk dalam shortlist pada minggu III-IV bulan November 2016 untuk menentukan jadwal verifikasi dan negosiasi dengan tim seleksi proposal.
Bagian 9: Alamat ICCTF Pertanyaan-pertanyaan mengenai proses pengajuan usulan kegiatan agar ditujukan ke alamat berikut ini:
ICCTF Secretariat Wisma Bakrie 2 Building, 20th floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-2, Jakarta 12920, Indonesia Tel: +62 21 57945760, Fax: +62 21 57945759 Email:
[email protected] Web: www.icctf.or.id 5
