Indonesia. AgFor Sulawesi. Kearifan Lokal Marori. Merangkul Kabupaten Gorontalo dan Boalemo Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani

JUNI-JULI2014NO.102

www.bakti.or.id

AgFor Sulawesi Merangkul Kabupaten Gorontalo dan Boalemo Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani

Kearifan Lokal Marori Sebagai Potensi Wisata Kabupaten Marauke

Indonesia

Negara Digital Baru

www.bakti.or.id

Editor CAROLINE TUPAMAHU Smart Practices & Info Book SUMARNI ARIANTO MELYA FINDI ASTUTI Database Suara Forum KTI ZUSANNA GOSAL, Kontak A. RINI INDAYANI ITA MASITA IBNU Design & layout Events at BaKTI SHERLY HEUMASSE Editor Foto ADNAN Website ADITYA RAKHMAT Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146 Email [email protected] atau [email protected] SMS BaKTINews 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201 Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTI BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur lndonesia. Tujuan BaKTINews adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTINews terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan lnggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia. BaKTINews disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTINews agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTINews juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet. BaKTINews dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTINews adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTINews is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTINews aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTINews is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia. BaKTINews is sent by post to readers and rhe main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTINews is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTINews is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access. BaKTINews is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTINews will edit every article for reasons of space and style. BaKTINews does not provide payment to writers for articles.

BaKTINews menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata,menggunakan Bahasa Indonesia maupun lnggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTINews akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat. BaKTINews accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

MENJADI PELANGGAN BaKTINews Subscribing to BaKTINews Untuk berlangganan BaKTINews, silakan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email [email protected] atau mengirimkan SMS kepada kami Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTINews di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja. To subscribe to BaKTINews please send us your full contacts details (including organization. position, HP number and email address) with full postal address to [email protected] or send us SMS For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

BaKTINEWS DITERBITKAN OLEH YAYASAN BaKTI DENGAN DUKUNGAN PEMERINTAH AUSTRALIA DAN PEMERINTAH KANADA / BaKTINEWS IS PUBLISHED BY THE BaKTI FOUNDATION WITH SUPPORT OF THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA AND THE GOVERNMENT OF CANADA. PANDANGAN YANG DIKEMUKAKAN TAK SEPENUHNYA MENCERMINKAN PANDANGAN YAYASAN BaKTI MAUPUN PEMERINTAH AUSTRALIA DAN PEMERINTAH KANADA. / THE VIEWS EXPRESSED DO NOT NECESSARILY REFLECT THE VIEWS OF YAYASAN BaKTI, THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA AND THE GOVERNMENT OF CANADA.

Daftar Isi Juni - Juli 2014

1

Laporan Utama AgFor Sulawesi Merangkul Kabupaten Gorontalo dan Boalemo Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani Oleh Enggar Paramita

5

19

NO. 102

Why Bother About Marine Protected Area Oleh Freddy Pattiselanno

25

Forum KTI Wilayah Cap Tikus Jadi Bahan Bakar Minyak

Analisa Potensi Replikasi Praktik Baik Rumah Tunggu Persalinan di Papua Oleh Theofransus Litaay Marthen Ndoen

Oleh Ismail Husen

Alternatif Kebijakan Agribisnis untuk Mengentaskan Kemiskinan Oleh Titis Yulianty

11

15

Basics Lokakarya Diseminasi Praktik Cerdas : Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Percepatan SPM Profil Lembaga PKBM Sonaf Marthin

29

Indonesia Negara Digital Baru Oleh Matt Abud

35

Kearifan Lokal Marori Sebagai Potensi Wisata Kabupaten Marauke Oleh Agustinus Mahuze

40

Kegiatan di BaKTI

41

Info Buku

Oleh Mesakh J. Manoe

Foto Sampul : Frederick Roynadly Sembiring

Foto Frederick Roynadly Sembiring

7

Foto Musfarayani

Laporan Utama

AgFor Sulawesi Merangkul Kabupaten Gorontalo dan Boalemo untuk Meningkatkan Pendapatan Petani Enggar Paramita

1

No. 102 Juni - Juli 2014

P


World Agroforestry Centre/Enggar Paramita

Agroforestry and Forestry in Sulawesi (AgFor rogram Agroforestry and Forestry in Sulawesi) officially commenced its collaboration Sulawesi (AgFor Sulawesi) resmi with Gorontalo and B oalemo districts. This memulai kerjasama dengan Kabupaten collaboration aimed to improve smallholder Gorontalo dan Boalemo. Kerjasama ini f a r m e r s' i n c o m e s t h r o u g h e q u i t a b l e a n d berupaya meningkatkan pendapatan petani skala sustainable agroforestry and forestry kecil, melalui pengelolaan agroforestri (kebun management. c a m p u r ) d a n ke h u t a n a n y a ng s e t a ra d a n A number of representatives from local berkelanjutan. government, working units, educational institutions Sejumlah perwakilan pemerintah daerah, and non-governmental organizations attended the Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pemangku inception meeting for AgFor Sulawesi in Gorontalo kepentingan, institusi pendidikan, serta lembaga province. This activity was held at the Amaris Hotel, swadaya masyarakat menghadiri Lokakarya Gorontalo city, on Tuesday 3 June 2014. Pembukaan Program AgFor Sulawesi di Provinsi Dr James M. Roshetko, Senior Project Leader Gorontalo. Kegiatan ini dilaksanakan hari Selasa, 3 of AgFor Sulawesi, said that the project seeks to Juni di Hotel Amaris, Gorontalo. improve agricultural systems through agroforestry. Dr. James M. Roshetko, Senior Project Leader He added that it can promote the inclusion of local AgFor Sulawesi, mengemukakan bahwa program communities in spatial and land-use planning and AgFor Sulawesi berupaya meningkatkan sistem support sustainable environmental management. p e r t a n i a n m e l a l u i ke b u n c a m p u r. B e l i a u According to the Central Statistics Agency, menambahkan program ini berupaya melibatkan most of Gorontalo's residents work in agriculture. masyarakat lokal dalam perencanaan tata ruang Moreover, in the first quarter of 2014 agriculture dan penggunaan lahan serta mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. B e rd a s a r k a n d a t a Badan Pusat Statistik Gorontalo, mayoritas penduduk Gorontalo bekerja di bidang pertanian. Pada triwulan 1 tahun 2014, sektor pertanian tercatat sebagai p e ny u m b a ng t e r t i ng g i ekonomi daerah, dengan berkontribusi 28.95% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Antara G orontalo). S ehingga, melalui kegiatan AgFor Sulawesi, diharapkan dapat senantiasa selaras dengan James M. Roshetko, Senior Project Leader AgFor Sulawesi menjelaskan latar belakang pr ogram misi pemerintah daerah. Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, had contributed the most to the provincial Sudirman Habibie berharap kesamaan persepsi economy, producing 28.95% of the Gross Regional antar para pemangku kepentingan dan pihak yang Domestic Product. AgFor Sulawesi's activities are terlibat dalam AgFor Sulawesi akan membantu planned to go hand in hand with the mission mew ujudkan percepatan pembangunan desig ned by the provincial government for pertanian di Gorontalo. agricultural development. Kabupaten Gorontalo dan Boalemo dipilih On the same occasion, the head of the menjadi fokus pelaksanaan kegiatan AgFor Regional Planning and Development Agency, Sulawesi berdasarkan 4 kriteria: 1) keberadaan Sudirman Habibie, declared that he hoped that the kebun campur yang banyak dipraktikkan di people involved with AgFor Sulawesi will be able to masyarakat; 2) komitmen petani untuk develop the same perceptions in order to accelerate memperbaiki sistem kebun campur mereka; 3) agricultural development in Gorontalo. keberadaan hutan di w ilayah tersebut; 4) Gorontalo and B oalemo districts were

2


selected as project sites based on four criteria: 1) the existence of agroforestry systems in the community; 2) farmer's commitment to improving their agroforestry systems; 3) the existence of forest; 4) support from the government. B a s e d o n o b s e r v a t i o n o f, a n d discussion with, A gFor Sulawesi and local communities in Gorontalo and Boalemo districts, five primar y ag ricultural systems were identified Sudirman Habibie, Kepala Bappeda Gor ontalo that were prac tised by berbicara tentang program pembangunan di Gorontalo. smallholders. The systems w e r e c h a ra c t e r i s e d b y their dominant land-use: dukungan dari pemerintah daerah terhadap 1) maize; 2) coconut; 3) cocoa; 4) timber; and 5) program. domestic mixed garden. Berdasarkan pengamatan AgFor Sulawesi “These agricultural systems are still managed dan diskusi bersama masyarakat Kabupaten traditionally”, said Dr Roshetko. “With the increase Gorontalo dan Boalemo, diketahui ada 5 sistem in population and demands from the market, pertanian utama yang dipraktikkan petani skala product intensification has become crucial. Yet we kecil, yaitu jagung, kelapa, kakao, kayu-kayuan, must ensure that it's carried out according to local dan kebun campuran di pekarangan rumah. c o n d i t i o n s a n d by s t re s s i n g e nv i ro n m e n t al “Pengelolaan sistem-sistem ini terkadang masih sustainability”. tradisional. Dengan bertambahnya populasi, dan Husein Hasni, head of the Forestry, Energy permintaan dari pasar, maka intensifikasi and Mineral Resources Office of Gorontalo, noted produksi menjadi perlu. Namun, ini harus that agroforestr y systems have been widely dilakukan dengan metode yang sesuai dengan practised in Gorontalo, even if conventionally kondisi setempat dan memperhatikan kelestarian implemented. “What we need to do is to utilize things lingkungan”, kata Dr. James. that have existed and are being practised so then we Husein Hasni, Kepala Dinas Kehutanan dan can learn from them”, said Hasni. Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo Dr Roshetko responded that AgFor Sulawesi mengakui bahwa sistem agroforestri telah banyak was designed to bring together the experience of the dilakukan masyarakat Gorontalo walau masih World Agroforestry Centre and partners, and the konvensional. “Sentuhan yang dibutuhkan adalah knowledge held by local people. “By doing so, we will menggunakan apa yang telah ada di masyarakat, be able to come up with proper solutions”, he said. sehingga kita juga belajar dari mereka”, katanya. AgFor Sulawesi is funded by the Department Me n a ng g a p i h a l te r s e b u t , D r. Ja m e s of Foreign Affairs , Trade and D evelopment , menegaskan bahwa AgFor Sulawesi dirancang Canada, and has been working in South and S o u t h e a s t S u l a w e s i s i n c e 2 0 1 1 . T h e Wo r l d dengan menyelaraskan pengalaman ICR AF Agroforestry Centre (also known as dengan pengetahuan para pemangku I C R A F/International Centre for Research in kepentingan, dan kearifan lokal. “Dengan begitu, Agroforestry) is the lead implementing kita dapat memperoleh solusi yang tepat”, organization, collaborating with the Center for katanya. I n t e r n at i o n a l Fo r e s t r y Re s e a r c h, Wi n r o c k Program AgFor Sulawesi didanai oleh International, Operation Wallacea Terpadu, D e p a r t m e n t o f Fo r e i g n Af fa i r s , Tra d e a n d Universitas Hasanudin and the National Planning Devolopment Canada dan telah dimulai sejak and Development Agency of Indonesia (Bappenas). tahun 2011 di Sulawesi Selatan dan Tenggara. Through capacity building activities, AgFor Pelaksanaan program ini dipimpin oleh lembaga S u l a w esi works with local communities, Wo r l d A g r o f o r e s t r y C e n t r e ( I C R A F ) y a ng

3


government bodies and others to achieve mutual goals. Up to March 2014, in South and Southeast Sulawesi, AgFor Sulawesi had conducted 231 capacity-building activities in agroforestry and forestry, which were attended by 8113 people; held 450 training sessions on nurseries and propagation, involving 6857 people; initiated the development of 73 farmers' groups; developed and built 132 demonstration plots; and facilitated the


berkolaborasi dengan Center of International Forestry Research (CIFOR), Winrock International, O p e rat i o n Wa l l a c e a Te r p a d u , U n ive r s it a s Hasanuddin, dan Bappenas. Melalui berbagai kegiatan pengembangan kapasitas, AgFor Sulawesi bekerja sama dengan anggota masyarakat, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan bersama. Tercatat hingga Maret 2014, program

Pihak-pihak yang hadir dalam ac ara lokakarya berfoto bersama AgFor Sulawesi di Sulawesi Selatan dan Tenggara telah melangsungkan 231 kegiatan peningkatan kapasitas tentang agroforestri dan kehutanan yang dihadiri oleh 8113 peserta; melaksanakan 450 pelatihan tentang pembibitan dan cara pengembangbiakkan tanaman yang melibatkan 6.857 orang; mendorong berdirinya 73 kelompok tani; bersama petani membangun 132 kebun contoh (demonstration plot); dan memfasilitasi pembuatan 88 pembibitan kelompok dan 92 pembibitan pribadi. “Sambutan pemerintah daerah Gorontalo sangatlah menggembirakan. Kami mendapat b a ny a k d u k u ng a n . B a g i k a m i , i n i a d a l a h permulaan yang sangat baik, sehingga kami percaya di Gorontalo kami juga dapat meraih keberhasilan seperti yang telah kami capai di Sulawesi Selatan dan Tenggara”, kata Dr. James.

development of 88 group nurseries and 92 individual nurseries. “The response has been very gladdening”, said Dr Roshetko. “We have received lots of support and encouragement, not only in the other provinces but also just at the beginning here in Gorontalo, which is a very good start. And we believe that in Gorontalo we can also achieve the great successes as we did in South and Southeast Sulawesi”.

INFORMASI LEBIH LANJUT Penulis adalah Communication Officer untuk Proyek AgFor Sulawesi - World A g rofof re st r y C e n te r d a n d a p a t d i h u b u n g i m e l a l u i e m a i l [email protected]


4

Forum KTI Wilayah

Cap Tikus Jadi Bahan Bakar Minyak Ismail Husen

K

ecamatan Tombatu di Kabupaten Minahasa Tenggara adalah penghasil minuman keras tradisional Cap Tikus yang terbuat dari nira aren. Cap Tikus adalah jenis cairan berkadar alkohol rata-rata 40 persen, dan dihasilkan melalui proses penyulingan saguer. Cap Tikus dapat bermanfaat bagi tubuh sebagai penghangat tubuh dan membangkitkan stamina. Namun, Cap Tikus tidak dianjurkan untuk dikonsumsi berlebihan karena memiliki dampak negatif bagi kesehatan. Berdasar pada hal ini, ada upaya untuk memanfaatkan Cap Tikus dari sebuah minuman tradisional berkadar alkohol tinggi, menjadi produk yang memiliki nilai jual menguntungkan. Dari hasil penelitian beberapa pakar ahli, Cap Tikus dapat diolah menjadi Bioetanol atau Biofuel. Bioetanol dikenal sebagai bahan bakar nabati yang ramah lingkungan. Bioetanol merupakan sumber energi alternatif pengganti bahan bakar minyak. Bioetanol dapat diolah menjadi etanol industri, pengganti produk alkohol (industri farmasi). Disisi lain juga dapat digunakan sebagai bahan pendukung produksi makanan dan minuman. Cap Tikus mengandung rendimen etanol 30 persen. Dengan menggunakan mesin distilasi, maka dilakukan pemisahan kandungan air dari C ap Tikus. C ap Tikus dipanaskan secara berkelanjutan pada suhu 77 derajat celcius. Proses pemanasan dilakukan hingga ethanol yang d i k a n d u ng ny a m e ng u a p . Pe ng u a p a n ny a terkondensasi dan kemudian mengalir ke sebuah bak penampung. Itulah Bioetanol dengan kandungan etanol antara 90-92%. Penggunaan Bioetanol dapat menghasilkan api berwarna biru tanpa jelaga. Sehingga penggunaannya lebih dapat menghemat karena konversi minyak tanah dan Bioetanol 2:1, yang artinya 1 liter Bioetanol mampu menggantikan 2

5

liter minyak tanah. “Kesuksesan ini telah mendorong kelompok nelayan mengganti minyak tanah dengan Bioetanol untuk lampulampu petromaknya”, tutur bapak Jantje Mangula, Kelompok Tani Seho Orginal dari Tombatu Minahasa. Manfaat ekonomis Bioetanol adalah menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Maanfaat ini terlebih dapat dirasakan melalui perkembangan sektor pertanian, dan juga menciptakan kemandirian energi bagi petani dan masyarakat pedesaan. Sehingga, masyarakat memiliki alternatif lain, apabila muncul kebijakan dari pemerintah terkait penghapusan subsidi BBM. Tabung berukuran 1 liter dapat digunakan selama 4-5 jam dengan api standar. Bioetanol juga dapat digunakan sebagai bahan bakar kompor. Adapun kompor yang yang digunakan, didesain khusus agar tidak berbahaya (rentan meledak) dan aman untuk pemakaian rumah tangga. Petani Cap Tikus dapat meraup pendapatan sebesar Rp 800.000,- – Rp.1.000.000,- per minggunya. Bioetanol adalah bahan yang ramah lingkungan dan mudah didapatkan. Oleh sebab itu, mengapa kita tidak beralih pada penggunaan Bioetanol untuk BBM di Indonesia? Semoga pemerintah tertarik dan memiliki concern terkait hal ini, agar dapat diimplementasikan secara masal dalam lingkup nasional. Pembelajaran mengenai pemanfaatan Cap Tikus untuk Bioetanol, telah dikemukakan dalam diskusi Praktik Cerdas Forum KTI Wilayah Sulawesi Utara. Narasumber diskusi berasal dari Kelompok Sehu Energi dari Kabupaten Minahasa Tenggara, Bapak Jantje Mangula. INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk informasi lebih lanjut mengenai artikel ini, Anda dapat menghubungi Ismail Husen mellaui email [email protected]



6 FOTO http://intisari-online.com

ALTERNATIF KEBIJAKAN AGRIBISNIS UNTUK MENGENTASAN KEMISKINAN Oleh : Titis Yulianty

7


Foto Achild Komodo

beragam, serta dukungan pemerintah pusat. Dukungan ini dilakukan dengan menjadikan NTB sebagai pusat pengembangan rumput laut nasional (NSC, Nasional Seaweed Center). Policy brief ini mendorong Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang diarahkan untuk memperbaiki arah pengembangan rumput laut guna mempercepat penurunan kemiskinan di kawasan pesisir.

N

usa Tenggara Barat memiliki 10 kawasan minapolitan rumput laut, 5 kawasan di Pulau Lombok dan 5 kawasan di Pulau Sumbawa. Beberapa kawasan sentra di Pulau Lombok adalah daerah Pengantap, Kabupaten Lombok Barat, dengan potensi 600 hektare. Namun, pemberdayaan baru dilakukan sekitar 300 hektare. Rumput laut menjadi komoditas unggulan karena memiliki daya saing tinggi di Nusa Tenggara Barat. Ditambah sejumlah faktor lainnya, seperti mudahnya transfer teknologi, partisipasi aktif perempuan, mengakar di masyarakat pesisir, memiliki alternatif metode budidaya yang

Kondisi Pesisir Nusa Tenggara Barat Beberapa tahun terakhir NTB mampu mengurangi persentase kemiskinan. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, persentase kemiskinan pada tahun 2012 sebesar 18,02 %. Hal ini menurun dari tahun 2010 dengan persentase kemiskinan sebesar 21,55%. Dan pada tahun 2011 menjadi 19,73% hingga menurun pada bulan Maret 2012 sekitar 18,63%. (BPS NTB,2012). Salah satu usaha pemerintah NTB saat ini adalah mengembangkan Minapolitan Rumput Laut dalam program PIJAR (Sapi, Jagung, Rumput Laut). Program tersebut merupakan s a l a h s at u p r o g ra m a n d a l a n N T B u nt u k mengatasi masalah kemiskinan. S entra Minapolitan Rumput L aut di Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi kurang lebih 200 hektare, dan belum setengahnya diberdayakan. Di Kabupaten Lombok Timur, dengan potensi 400 hektare, baru setengahnya diberdayakan. Permasalahannya adalah sejauh mana program Minapolitan Rumput Laut tersebut dapat mengurangi kemiskinan masyarakat, serta apa saja kendala yang dirasakan masyarakat dalam mengembangkan usaha rumput laut. Pendapatan Petani Rumput laut Para petani rumput laut juga mengandalkan musim angin barat dan timur untuk melaut, sama halnya dengan para nelayan. Hanya saja berbeda waktu melautnya. Petani rumput laut akan memanfaatkan musim angin barat. Hal ini dikarenakan musim angin barat, yang merupakan musim paceklik bagi para nelayan, memiliki potensi angin dan gelombang laut serta arus yang besar. Bagi para petani rumput laut, pada musim inilah rumput laut berkembang dengan cukup baik, karena dengan angin dan gelombang tersebut membuat tali pada long line terus terombang ambing. Selain faktor cuaca, berkurangnya hasil panen juga dikarenakan serangan predator alami (ice-ice). Hal ini berakibat hasil panen tidak maksimal, yaitu hanya mencapai 2 kwintal


8

Foto Rendra Almatsier

bahkan tidak ada sama sekali. Pada kondisi ini petani har us kehilangan pendapatan dan kemudian mencari bibit dari kelompok lain. Namun, jika ternyata bibit tersebut tidak diperoleh, maka mereka harus mencari bibit ke kecamatan lain. Pendapatan rata-rata petani dari hasil rumput laut adalah sebesar Rp 250.000,-. Jumlah ini dirasa sangat membantu ekonomi keluarga. Mengingat sebelum ada program ini, pendapatan rata-rata mereka dari rumput laut adalah sebesar Rp. 2.586.000,- pertahun. Namun, sekarang meningkat menjadi Rp. 3.000.000,- hingga Rp. 3.600.000,- pertahun. Selain mengharapkan penambahan unit longline, masyarakat juga

mengharapkan adanya pendampingan kepada para istri nelayan dalam pengolahan hasil budidaya rumput laut. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam menambah pendapatan keluarga. Kondisi Terkini Petani Rumput laut Keberadaan program pengembangan rumput laut di lokasi penelitian telah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun sejak realisasi

9

bantuan pertama tahun 2009. Program ini memiliki banyak sisi lain yang menarik untuk diangkat. Keberadaan program pengembangan rumput laut ini telah membawa dinamika tersendiri bagi interaksi sosial dalam masyarakat di lokasi penelitian. S i s i p o s it i f d a r i p r o g ra m i n i a d a l a h menyediakan peluang bagi para petani rumput laut untuk mampu bangkit dari kemiskinan. Di samping itu, hal-hal positif lainnya adalah memperkuat semangat solidaritas antar anggota. Para petani membuat peraturan guna saling menjaga kawasan rumput lautnya dari gangguan pemancing daerah lain. Demikian halnya jika ada kendala lainnya akan diselesaikan secara bersama. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan sejumlah informan, menggambarkan bahwa program ini menimbulkan kecemburuan dari kelompok lain, rasa tidak puas dari penerima bantuan terhadap kualitas bibit rumput laut dan peralatan lainnya, serta menyimpan potensi perselisihan antar anggota sendiri. Bantuan bibit dan peralatan ini juga menimbulkan perselisihan karena tidak adanya rasa kepemilikan untuk memeliharanya, serta ada kecenderungan untuk saling berebut. Peran Perempuan Dalam Budidaya Rumput Laut Teknologi budidaya rumput laut relatif sederhana sehingga dapat dikerjakan di tingkat rumah tangga. Pada budidaya rumput laut, peranan wanita sangat menonjol. Hampir seluruh tahapan dalam proses produksi dapat dilakukan oleh wanita. Adapun prosesnya dimulai dari kegiatan memasang tali bibit pada long line, mengikat bibit pada tali long line, panen dan penjemuran. Untuk melepas rumput laut dari tali ikatan pada long line, biasanya menghabiskan waktu selama dua hari. Setelah semua rumput laut tersebut dilepaskan, mereka akan mulai memilih dan memisahkan rumput laut yang akan dijemur dan yang akan dijadikan bibit. Pada musim kemarau mereka lebih banyak menghabiskan waktu di rumah menunggu suami mereka yang melaut. Untuk mengisi waktu luang biasanya perempuan pesisir membantu memperbaiki jaring atau menjadi buruh tani pada lahan milik orang lain. Namun kegiatan ini hanya berlangsung pada musim penghujan, mengingat daerah yang mereka tempati merupakan daerah yang kering dan sumber irigasi cukup sulit, sehingga pertanian dilakukan pada saat musim hujan saja.


Foto Achild Komodo

Tantangan Bagi Pengembangan Rumput Laut Bagi para petani, hal yang paling dikhawatirkan adalah serangan predator berupa ikan serpik, yaitu ikan kecil perairan dangkal yang menjadikan rumput laut sebagai sumber makanannya. Per ubahan lingkungan juga biasanya diikuti oleh serangan hama ini. Hal ini berdampak pada pertumbuhan yang tidak normal, berwarna pucat dan permukaan tanaman ditutupi oleh debu air sehingga tallus mudah patah/rontok. Serangan hama ini berbeda antar daerah. Serangan hama di teluk Serewe dan Ekas terjadi pada bulan September – akhir Januari. Beberapa kali petani mencoba menjaring guna mengurangi serangan predator alami ini, namun jumlah ikan tersebut tidak pernah berkurang malah semakin benyak yang menyerang rumput laut mereka. Menghadapi predator alami tersebut, nelayan hanya bisa pasrah saja. Solusi yang masih direncanakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini adalah pertama, menerapkan sistem para-para atau membuat tempat khusus penjemuran rumput laut. Kedua, merencanakan penerapan sistem jaring pada areal budidaya dan cara ini

masih dalam tahap percobaan di daerah demplot di daerah perairan utara Lombok. Rekomendasi Perempuan pesisir memiliki cukup banyak waktu luang. Hal ini hendaknya menjadi perhatian pemerintah untuk memberikan pendampingan terkait pemanfaatan waktu luang guna meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga berdasarkan potensi daerah. Sebagai contoh adalah pelatihan dan pendampingan pembuatan kerupuk laut. Kualitas rumput laut pun perlu dijaga agar memiliki hasil yang baik dan berkualitas. Sehingga diperlukan bibit yang berkualitas dan kebun bibit di tiap-tiap lokasi pengembangan. Kebun bibit ini berdasar pada kondisi dilapangan yang lebih memilih untuk memanen rumput laut berusia muda untuk mengejar usia bibit yang baik.

INFORMASI LEBIH LANJUT Penulis adalah Anggota JIKTI Nusa Tengara Barat


10

Program Mitra

LOKAKARYA DISEMINASI PRAKTIK CERDAS :

INOVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PERCEPATAN SPM (Bagian 1) Oleh : Ferry Yunifer

P

royek BASICS bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan dukungan Kementerian Dalam N e g e r i m e ng a d a k a n ke g i a t a n L o k a k a r y a Diseminasi Praktik Cerdas. Kegiatan yang mengambil tema “Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Percepatan SPM” tersebut, dilaksanakan pada tanggal 5-6 Mei 2014 di Kota Kendari, dan tanggal 8 - 9 Mei 2014 di Kota Manado. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan Praktik Cerdas dalam penerapan dan percepatan pencapaian SPM pada 10 kabupaten/kota dampingan BA S I C S di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini juga menjadi media bagi pemerintah pusat untuk melihat langsung, memberikan masukan terhadap inovasi yang sudah dilakukan, serta memberikan dukungan bagi pengembangan inovasi tersebut. Kegiatan ini dapat menjadi titik a w a l b a g i ko n s o l i d a s i d e ng a n ke b i j a k a n pemerintah pusat. Harapannya, Praktik Cerdas yang ditampilkan dapat direplikasi di daerah lain yang memiliki permasalahan serupa. Peserta dan narasumber yang hadir, mewakili pihak-pihak dari kabupaten/kota dampingan BASICS Project di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara, Organisasi Masyarakat Sipil, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini turut mengundang mitra Proyek Kinerja USAID dalam berbagi Praktik Cerdas, baik saat diselenggarakan di Kota Kendari maupun Manado. Di Kota Manado, peserta dan narasumber yang terlibat mencapai 150 orang (58 perempuan), sedangkan di Kota Kendari mencapai 154 orang (53

11

perempuan). Elemen-elemen peserta yang hadir dalam lokakarya ini terdiri dari: Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Pe m b e rd ay a a n Pe r e m p u a n d a n Ke l u a rg a Berencana, Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, serta perwakilan dari penerima manfaat dari Praktik Cerdas (guru kontrak, bidan kontrak, kader dasa wisma, kepala desa, masyarakat serta Organisasi Masyarakat Sipil). Praktik Cerdas bagi pemerintah daerah, secara nyata memberikan dampak dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dalam mendukung pencapaian SPM. Bersama Tim Bantuan Teknis Provinsi (TBTP), dilakukan proses pendokumentasian Praktik Cerdas oleh Tim Proyek BASICS. Adapun Praktik Cerdas yang telah dihasilkan melalui dukungan Proyek BASICS, adalah sebagai berikut. Bidang Kesehatan Mengembangkan insentif ibu bersalin resiko tinggi, yang dirujuk ke rumah sakit bagi keluarga miskin oleh Pemerintah Kabupaten Buton Utara; Kemitraan bidan, dukun bayi dan kader Posyandu oleh Pemerintah Kabupaten Buton Utara dan Kota Baubau; Merekrut dan menempatkan bidan asal daerah bagi pemenuhan bidan di pulau dan desa terpencil oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro; Mengoptimalkan peran perawat membantu persalinan normal di pulau dan desa terpencil yang kekurangan bidan di Kabupaten Kepulauan Sangihe; Mengembangkan partisipasi masyarakat No. 102 Juni - Juli 2014

dalam perencanaan dan pembangunan k e s e h a t a n d e s a a t a u d i s e b u t Wa r a k a (Musyawarah Perencanaan Kesehatan) oleh Pemerintah Kabupaten Buton Utara; Peningkatan peran pihak desa melalui budaya Mapalus untuk mewujudkan Desa Siaga Aktif oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa; Pe n i ng k at a n p e ra n p i h a k d e s a u nt u k kesehatan, pendidikan dan ekonomi melalui Desa Mandara Mandidoha (Desa Sehat, Cerdas dan Sejahtera) oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan; Mengembangkan pendataan dan penyebarluasan informasi kesehatan melalui aplikasi S M S Cluster oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Bidang Pendidikan Dasar Inisiatif dalam menangani kekurangan guru di daerah pulau terpencil, melalui perekrutan dan penempatan guru yang berasal dari Ke p u l a u a n S a n g i h e o l e h P e m e r i n t a h Kabupaten Kepulauan Sangihe; Mengentaskan anak putus sekolah (Sumikolah) melalui peran para pihak di tingkat desa hingga kabupaten oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara; Mengentaskan anak putus sekolah (Basekolah) melalui peran para pihak di tingkat kota dan para pihak di tingkat kecamatan oleh Pemerintah Kota Bitung;

Memperkuat kualitas dan kemandirian PKBM melalui penempatan guru sekolah mengajar di PKBM, serta penguatan forum PKBM oleh Pemerintah Kota Baubau; Perencanaan dan Penganggaran Pemanfaatan Google Earth guna menyakinkan pengambil keputusan di daerah yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara; Mengembangkan instrumen unit cost SPM Kesehatan guna mendukung bantuan khusus kesehatan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; Mengembangkan inisiatif pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan (Desa Sehat Cerdas) oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara; Meningkatkan keterampilan anggota DPRD untuk menganalisis APBD secara praktis oleh beberapa pemerintah daerah di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara; M e n i ng k a t a n k u a l i t a s d a n e f e s i e n s i pengelolaan data S P M kesehatan dan pendidikan dasar oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Kepulauan Sangihe, Wakatobi, Kolaka Utara dan Kota Baubau; Peningkatan kapasitas secara praktis bagi No. 102 Juni - Juli 2014

12

DPRD dalam menyusun Perda Inisiatif oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Minahasa Utara, Minahasa dan Konawe Selatan; Peningkatan peran OMS dalam mendukung pemerintah meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan kesehatan dan pendidikan oleh OMS di Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara; Mengembangkan pendekatan multipihak dalam mendukung perencanaan, penganggaran, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dari tingkat desa hingga kabupaten/kota di seluruh daerah kerja Proyek BASICS. Tanggapan dan Masukan dari Pemerintah Pusat Me l a l u i Ke m e nte r i a n D a l a m N e ge r i , Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Kesehatan, berikut tanggapan dan masukan pemerintah pusat atas Praktik Cerdas yang dihasilkan pemerintah daerah: 1. P raktik Cerdas yang telah dilakukan pemerintah daerah atas dukungan Proyek BASICS dan Kinerja USAID, serta sesuai dengan program dan kebijakan nasional dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, dilaksanakan sesuai dengan sistem, mekanisme dan perundangundangan yang berlaku; 2. Praktik Cerdas yang telah dihasilkan bersifat melengkapi dan memperkuat program dan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat dalam rangka percepatan pencapaian SPM dan MDGs bidang pendidikan dasar dan kesehatan; 3. Praktik Cerdas akan disosialisasikan oleh kementerian terkait ke daerah lain guna menginspirasi daerah tersebut dalam berinovasi atas program dan kebijakan pemerintah pusat, sebagai bentuk apresiasi dan komitmen pemerintah pusat untuk menyebarluaskan Praktik Cerdas; 4. Praktik Cerdas yang telah dihasilkan akan diintegrasikan dalam kebijakan nasional, diantaranya adalah sebagai berikut: Praktik Cerdas pengelolaan data SPM ke s e h at a n d i M i n a h a s a U t a ra d a n pengelolaan data kesehatan berbasis masyarakat di Buton Utara (Waraka), akan diintegrasikan dalam Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang dikelola Kementerian Kesehatan.; Pengelolan data SPM pendidikan serta pendataan anak putus sekolah dan buta aksara berbasis masyarakat (nama dan

13

alamat) akan didorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk diintegrasikan dengan Sistem Pengelolaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik); Laporan dan format pengelolaan data kesehatan maupun pendidikan akan dilakukan pemilahan antara laki-laki dan perempuan, serta analisis masalah guna mendorong kesetaraan gender; Inovasi atas aplikasi google earth akan dikembangkan oleh kementeriankementerian terkait, untuk menggambaran kondisi pencapaian SPM antar daerah sesuai kebutuhan praktis dan data yang diperoleh; Praktik Cerdas penanganan kekurangan guru di Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi masukan bagi pengelolaan program SM-3T (Sarjana Mendidik di daerah Terpencil, Terluar dan Terdepan), yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sumber daya lokal lebih diprioritaskan karena memahami kondisi daerah, daripada sumber daya guru dari daerah lain; Pendekatan Sumikolah di Minahasa Utara dan Basekolah di Kota Bitung telah nyata memberikan dampak di masyarakat, menjadi masukan riil bagi P r o g r a m Wa j i b B e l a j a r d a l a m penanganan anak putus sekolah; Praktik Cerdas penanganan kekurangan bidan melalui bidan tidak tetap dari sumber daya lokal (daerah). Kabupaten Kepulauan Sitaro telah memberikan contoh bagi program dan kebijakan Kementerian Kesehatan terkait perekrutan dan penempatan tenaga kesehatan atau Pegawai Tidak Tetap (PTT); Praktik Cerdas peningkatan kemitraan bidan, dukun dan kader akan diintegrasikan dalam program dan kebijakan Kementerian Kesehatan sebelumnya, serta adanya bentuk penghargaan bagi dukun; Praktik Cerdas BKKKes dalam mendorong peran provinsi menekan ketimpangan anggaran dan capaian SPM Kesehatan di kabupaten/kota akan disebarluaskan dan dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan; Praktik Cerdas penguatan para pihak di desa guna meningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan maupun pendidikan.


Rekomendasi dan Saran bagi Pemerintah Provinsi Selain pandangan serta komitmen pihak kementerian, berikut rekomendasi dan saran bagi pemerintah provinsi dalam mendorong proses integrasi Praktik Cerdas ke dalam kebijakan nasional, yaitu : ü Pemerintah prov insi perlu meny usun l a ng k a h ko n k r i t d a n s t r a t e g i s u nt u k mendorong percepatan pencapaian SPM bagi seluruh kabupaten/kota; ü Pemerintah provinsi perlu memastikan upaya percepatan pencapaian S P M di kabupaten/kota termuat dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah kabupaten/kota; ü Pemerintah provinsi perlu membentuk Satuan Tugas yang berperan dalam mengkoordinasikan pelaporan dan upaya percepatan pencapaian SPM di kabupaten/kota yang dikordinasikan Biro Ortala, Sekretaris Daerah Provinsi; ü Pe m e r i nt a h p r ov i n s i p e r l u m e m b i n a pemerintah dalam mendukung percepatan SPM di kabupaten/kota, diantaranya melalui diseminasi Praktik Cerdas kepada pemerintah kabupaten/kota; ü Pemerintah provinsi perlu melakukan upaya replikasi Praktik Cerdas dengan memuat dalam A P B D provinsi, dan juga A P B D kabupaten/kota; ü Pemerintah provinsi perlu melakukan koordinasi dengan SKPD terkait serta pihak lain (lembaga donor, serta perusahaan), dalam mengeksplorasi dan mengembangkan Praktik Cerdas; ü Pemerintah provinsi dapat mengembangkan replikasi Praktik Cerdas kepada pemerintah kabupaten/kota melalui pendidikan dan pelatihan yang dikelolanya; ü Pemerintah provinsi perlu memperkuat peran tim review anggaran untuk memberikan masukan dan saran bagi APBD Kabupaten/Kota, yang lebih mengarah pada

ü

ü

ü

ü

ü

ü

percepatan pencapaian SPM yang responsif gender; Pemerintah provinsi dapat mengembangkan model BKKKes untuk u r u s a n p e n d i d i k a n d a s a r, d e ng a n menekankan pada upaya pengurangan ketimpangan pencapaian S P M dan kebutuhan anggaran di kabupaten/kota; Pemerintah provinsi dapat mengembangkan kebijakan terkait sanksi dan penghargaan bagi pemerintah kabupaten/kota yang tidak melaporkan dan menerapkan percepatan pencapaian SPM. Pemerintah provinsi perlu mendorong komitmen Kepala Daerah (Walikota dan Bupati), terkait dengan komitmen percepatan pencapaian SPM; Pemerintah provinsi perlu memperkuat kapasitas pengelola data dan sistem pendataan SPM di masing-masing SKPD terkait. Pemutakhiran data dari pemerintah provinsi menjadi dasar laporan kemajuan pencapaian SPM seluruh kabupaten/kota kepada kementerian terkait; Pemerintah provinsi dapat mengembangkan aplikasi Google Earth, untuk menganalisis dan meyakinkan para pihak terkait dalam perencanaan dan penganggaran daerah dalam mendukung pencapian SPM; Pemerintah provinsi perlu terlibat dalam menangani persoalan yang sulit diselesaikan pemerintah kabupaten/kota, seperti pemenuhan kekurangan dan pemerataan bidan dan guru, peningkatan kualitas pengelolaan data pendidikan dan kesehatan yang valid, pemenuhan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penanganan anak putus sekolah dan buta aksara.


14

PROFIL LEMBAGA PKBM

SONAF MARTHIN Oleh : Mesakh J. Manoe

B

erdiri pada tanggal 27 Agustus 2006, dengan latar belakang seorang figur bernama Marthinus Manoe. Marthinus Manoe mengabdi sebagai Gur u di tempat terpencil, di D esa Tanini Kecamatan Takari sejak tahun 1948. Karir terakhirnya sebagai Penilik TK/SD di Kecamatan Amfoang Selatan tahun 1987. Kini saatnya kami sebagai anak dari almarhum Marthinus Manoe, untuk mengembangkan desa ini. Tahun pertama merupakan perjalanan yang penuh perjuangan, mengingat sulitnya akses transportasi dan informasi. Seluruh akses transportasi hanya berhenti di Camplong, ibukota Kecamatan Fatuleu. Untuk tiba ke Camplong, kami harus berjalan kaki apabila tidak ada kuda.

15

Belum tersedianya media seperti radio, televisi, atau surat kabar. Marthinus Manoe tidak pernah surut semangat untuk terus berjuang, baik sebagai guru m a u p u n s e b a g a i t o ko h a g a m a d i t e ng a h masyarakat. Terbukti banyak orang berhasil diciptakkan melalui pendidikan SD, dan sebagian besar telah berkar ya di Kota Kupang dan sekitarnya. Bupati Kupang saat ini adalah salah satu anak didiknya. Ketika Marthinus Manoe menghembuskan napas terakhir pada 5 Oktober 2005, sebagian masyarakat Desa Tanini datang melayat, serta memohon agar jasad almarhum dimakamkan di sana. Ini merupakan sebuah bentuk apresiasi bagi keluarga.


Kami sekeluarga mulai melakukan pengamatan terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat Tanini setelah 30an tahun kami tinggalkan. Hal ini penting dilakukan untuk menemukan konsep-konsep yang tepat dalam pencanangan program pemberdayaan masyarakat. Pengamatan awal menunjukkan secara ekonomis tidak ada perubahan yang signifikan. Pendapatan mereka sebagai petani dan peternak subsisten, dimana pola ekstensif tidak b e r p e ng a r u h pa d a p e r u b a h a n p e r o l e h a n pendapatan mereka dari waktu ke waktu. Adanya program-program pemerintah, seperti KUT, IDT, dana rebutan desa, Koperasi, PKH, dan program lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan

pendapatan mereka bisa dikatakan gagal. Faktor mendasar kegagalan tersebut adalah mentalitas masyarakat yang sulit memahami dan melaksanakan program-program tersebut, karena mereka tidak memiliki semangat atau jiwa wirausaha. Mayoritas dari mereka yang tinggal di desa hanya menamatkan pendidikan SD dan sedikit yang menamatkan pendidikan SMP. Hal ini dikarenakan keterbatasan biaya dari orang tua untuk melanjutkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Anak yang telah tamat SMP/SMA/Perguruan Tinggi enggan untuk kembali dan memilih peruntungannya melalui pekerjaan di sektor formal seperti Pegawai Negeri/Swasta ataupun ABRI. Melihat kondisi inilah, maka maka kami termotivasi untuk kembali mengabdi melalui lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini bukan hanya sebuah lembaga yang menghasilkan lulusan terbanyak, tetapi terlebih agar mereka memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk menciptakan pekerjaan bagi diri sendiri. Apabila tujuan lembaga pendidikan hanya sekedar kelulusan, maka cenderung akan meningkatkan jumlah pengangguran. Dengan demikian orang tua akan terus dibebani dengan biaya hidup. Ijazah yang mereka peroleh melalui pendidikan formal tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendidikan. Ada hal yang terabaikan dari pola pendidikan bagi masyarakat desa, yakni keterampilan. Hal inilah yang menjadi dasar kami untuk memberikan keterampilan selain juga pengetahuan. Inilah yang menjadi dasar bagi kami hingga akhirnya mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang memiliki nilai plus. Berangkat dari dasar pemikiran dan konsep tersebut, maka kami mengirim surat kepada Kepala Desa Tanini tanggal 7 Juli 2006, dengan tujuan untuk melakukan sosialisasi program. Tanggal 14 Juli 2006, kami mewakili keluarga tiba di TaEmaman dan menemui beberapa unsur masyarakat, termasuk Kepala D esa untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini kami lakukan 3 kali berturutturut, yakni di kantor Desa, Di gedung kebaktian Jemaat GMIT Elim TaEmaman, dan di rumah pribadi Kepala Desa Tanini (Sdr Anderias Tafetin). Pada tanggal 27 Agustus 2006, kami mendirikan sebuah sekolah lanjutan pertama dengan nama, S M P P LUS S onaf Marthin. Dikatakan PLUS karena, fokus mata pelajaran yang tersusun dalam kurikulum sedikit berbeda dengan kurikulum yang berlaku pada SLTP


16

umum lainnya. Dikatakan berbeda karena, pihak yayasan menyadari bahwa pendidikan umum tidak menyentuh substansi persoalan kemiskinan yang melilit masyarakat desa. Karena itu, orientasi lembaga pendidikan ini terfokus pada bidang pertanian dan peternakan. Upaya ini merupakan strategi membelokkan orientasi masyarakat yang lebih mengutamakan status sosial yang berorientasi sebagai Pegawai Negeri menjadi orientasi wiraswasta (petani modern yang berorientasi bisnis/ekonomi pertanian). Banyak hambatan yang kami alami dalam prosesnya. Hambatan pertama adalah setelah peresmian, pihak UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Takari, Fredrik Babu, bertindak gegabah. Sehingga pada tanggal 16 S eptember 2006, bersama dua orang staf Pengawas menuju TaEmaman dan melakukan pertemuan dengan guru, orang tua siswa SMP PLUS Sonaf Marthin, yang dihadiri pula oleh Kepala SD GMIT No. 54 Taemaman. Dalam pertemuan itu, Kepala UPTD dengan sangat tegas melarang pihak SMP PLUS memanfaatkan gedung dan perabot S D G M I T No. 54 TaEmaman, walaupun telah diberitahu bahwa kami telah mendapatkan rekomendasi dari Camat Takari dan pihak Yupenkris. Langkah awal yang kami lakukan adalah mengundang Bapak Drs I.A. Medah, Bupati Kupang dan Ibu. Ruth Nina Kedang, SE., anggota

17

DPR RI Komisi IX yang menangani bidang pendidikan untuk mengunjungi kami, bersamaan dengan diadakannya perayaan Paskah tahun 2007. Kehadiran kedua tokoh tersebut seakan meredam konflik yang terjadi antara kami dengan pemerintah desa dan masyarakat. Kami mendapatkan bantuan moril berupa seruan Bupati Kupang, agar masyarakat membantu membuatkan gedung sekolah dan prasarana penunjang lainnya, serta bantuan sejumlah dana agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lancar. Pada tahun 2008, Ibu Ruth Nina Kedang, SE, kembali mengunjungi kami. Beliau memberi dukungan moril, dengan mengarahkan kami ke b i d a ng p e n d i d i k a n n o n - f o r m a l . B e l i a u memediasi kami untuk bertemu dengan Kepala Sub Dinas PLS Provinsi NTT, Bapak Ir. Marthen


Dira Thome, untuk menjelaskan keberadaan kami di desa ini. Beliau kemudian memberikan respon dan menerbitkan Surat Keputusan Ijin Operasional, melalui Sub Din PLS pada Dinas P&K Kabupaten Kupang. Lembaga pendidikan yang semula bernama SMP PLUS Sonaf Marthin, berubah nama menjadi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Sonaf Marthin”. Dan secara operasional, orangtua dan murid tidak dibebani biaya sepeser pun. Pola pendidikan yang kami terapkan pada PKBM Sonaf Marthin, yaitu pola karantina. Setiap peserta pendidikan Paket B, yang berusia 13–19 tahun wajib masuk asrama yang te l a h d i s i a p k a n . Po l a k a ra nt i n a i n i j u g a bermaksud untuk merubah mentalitas mereka. Sementara peserta paket B lainnya, yang rata-rata telah berkeluarga tidak diasramakan. Kelas pembelajaran ditentukan berdasarkan konsentrasi pemukiman penduduk, dimana para tutor secara bergiliran mendatangi dan mengajar kelompok-kelompok paket pada lokasi pemukiman mereka. Ruang belajar para siswa paket yang berada di kompleks hanya pada Lopo-Lopo yang dibangun secara darurat, itupun atas swadaya penyelenggara, para tutor dan siswa yang diasramakan. Sekolah Sonaf Marthin memiliki visi menciptakan masyarakat mandiri dan menciptakan wilayah pelayanan sebagai desa contoh di Kabupaten Kupang. Adapun desa pelayanannya adalah Desa Tanini, Desa Oelnaineno, dan Desa Hueknutu. Hingga kini, telah kurang lebih 300 orang yang mendapat manfaat dari lembaga pendidikan ini. Berikut kegiatan yang telah dilakukan selama kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu pendidikan kesetaraan (kelompok Paket), dan pendidikan keterampilan ( berternak babi, pertanian, keterampilan mebel, bengkel, dll). Hingga ke depannya akan diupayakan pendidikan usaha mandiri dan kecakapan hidup.

INFORMASI LEBIH LANJUT Penulis adalah Ketua PKBM ”SONAF MARTHIN” dan dapat dihubungi di Jl Dr Sam Ratulangi V/ Gang II Kel. Oesapa Barat - Kec Kelapa Lima Kota Kupang Telp : 0380826379/081339039648 E-mail : [email protected] Facebook : sonaf marthin school


18

Why Bother about Marine Protected Areas? Freddy Pattiselanno

19

I

ndonesia memiliki 17.507 pulau dengan rentang ekosistem laut dan pesisir sepanjang 50.000 mil garis pesisir, termasuk pantai, bukit pasir, estuaria, mangrove, terumbu karang, rumput laut, pesisir berlumpur, area pasang surut, area alga, hingga ekosistem pulau kecil. Ragam ekosistem ini sedang secara intensif digunakan untuk tujuan-tujuan komersial dan subsisten. Eksploitasi daerah pesisir berdampak pada pengrusakan habitat dan over-eksploitasi. Persoalan yang terus berlanjut ini menunjukkan perlunya segera memberlakukan fencana pengelolaan Area Perlindungan Laut (APL) sebagai bagian dari program menyeluruh untuk mengelola sumber daya laut Indonesia. Badan Pangan dan Pertanian atau FAO (the Food and Agriculture Organization) baru-baru ini memperkirakan bahwa 1 milyar orang di seluruh dunia bergantung pada ikan sebagai sumber protein hewani utama mereka. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2008 menyebutkan pemerintah-pemerintah dunia telah berkomitmen untuk menambah luas APL hingga enam kali lipat sampai tahun 2012 untuk pengelolaan terumbu karang dan cadangan ikan. Sistem APL di Indonesia dimulai pada tahun 1982 sebagai bagian dari upaya konservasi laut. Untungnya, Indonesia telah memiliki satu contoh pendekatan kelautan untuk pengelolaan sumber daya laut di Papua Barat. Beragam ancaman seperti penangkapan ikan berlebihan dan pemanasan, peningkatan kadar asam dan naiknya permukaan laut telah membuat provinsi


Foto Akram Zakaria

ini menjadi prioritas dalam berbagai program konservasi laut. Pada awal 1990, berbagai upaya konservasi laut untuk pengelolaan dan perlindungan diinisiasi oleh lembaga Worldwide Fund for Nature (WWF) dan International Union for the Conservation of Nature (IUCN). Hingga saat ini, terdapat 12 APL di daerah Kepala Burung Papua. Sebuah jaringan APL yang terhubung secara ekologis antara Kaimana ke Raja Ampat, hingga ke daerah perlindungan penyu belimbing di Abun di Tambrau sampai ke Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Teluk Wondama dan Nabire . Hal ini mengandung arti bahwa hampir 3,6 juta hektar kini telah dikelola sebagai APL. Semenanjung ini juga menjadi bagian dari a re a ko n s e r v a s i l a u t C o ral Tr i a n gl e , y a ng menyimpan keragaman hayati dunia terbesar, termasuk ikan terumbu dengan lebih dari 1.650 jenis khusus di Kawasan Timur Indonesia saja. Walaupun demikian banyak masyarakat setempat yang hidup di bawah garis kemiskinan, j u g a h i d up d i d a e r a h t e r p e n c i l d e n g a n infrastruktur yang buruk dan pembangunan manusia yang rendah, masih bergantung pada pertanian subsisten dan perikanan skala kecil sebagai mata pencaharian mereka. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2013 menyebutkan Papua Barat adalah satu dari delapan provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi (26,67 persen), kedua setelah Provinsi Papua (31,13 persen). Sejak pertengahan 1990an, ratusan studi telah menghitung dampak ekologis dari APL. Daerah tanpa-penangkapan misalnya, secara

Indonesia's 17,508 islands have a range of marine and coastal ecosystems along 50,000 miles of coastline, including beaches, sand dunes, estuaries, mangroves, coral reefs, sea grass beds, coastal mudflats, tidal flats, algal beds and small island ecosystems. These ecosystems have been intensively used for commercial and subsistence purposes. The exploitation of the coastal zone has an impact on habitat destruction and over-exploitation. These continuous problems emphasize the urgent need to implement marine protected area (MPA) management plans as part of an overall program to manage Indonesia's marine resources. The Food and Agriculture Organization (FAO) recently estimated that 1 billion people across the globe depended on fish as their primary source of animal protein. A study in 2008 said governments were committed to at least a six-fold increase in the global coverage of MPAs by 2012 to manage reefs and fish stocks. The system of MPAs in Indonesia began in 1982 as part of the country's marine conservation efforts. Fortunately, Indonesia already has one working example of a seascape approach to ocean governance in West Papua. The threats of overfishing and warming, acidifying and rising oceans have made the province a priority for marine conservation programs. In the early 1990s marine conservation initiatives for management and protection were initiated by the Worldwide Fund for Nature (WWF) and the International Union for the Conservation of Nature. Today, there are 12 MPAs in the province's Papuan Bird's Head Peninsula (BHP). An ecologically-connected network of MPAs across the seascape from Kaimana to Raja Ampat, to the Abun leatherback turtle MPA in Tambrau to the Cendrawasih Bay National Park of Teluk Wondama and Nabire — means that nearly 3.6 million hectares are now managed through MPAs. The peninsula is also part of the Coral Triangle marine conservation area, containing the world's greatest diversity of coral reef fish, with more than 1,650 species in eastern Indonesia alone. However, many local residents still live below the poverty line, many live in remote areas with poor infrastructure and low levels of human development, relying on subsistence agriculture and artisanal fishing for their livelihoods. A report by the Central Statistics Agency (BPS) said that until March 2013, West Papua was among eight provinces with the highest poverty rate (26.67 percent), second after neighboring Papua (31.13 percent). Since the mid-1990s, hundreds of studies have examined the ecological impacts of MPAs. No-take protection for example, typically results in increasing


20

21

an average of organism size, density, biomass and species richness within MPA boundaries. Further, MPAs that protect coastal habitats, such as mangroves or sea grass, could also protect the shoreline from erosion, among others. Other advantages are an increase in cultural services, such as recreation that does not consume fish such as scuba diving and snorkeling. However, the contribution of MPAs to poverty alleviation and sustainable development remains an area of contention and the impacts of MPAs on terrestrial biodiversity are poorly understood. Yet, the findings indicate that food security generally increases following MPA establishment, though some fishing communities experience a relative decline in their catch.

Foto Akram Zakaria

tipikal menunjukkan peningkatan rata-rata ukuran organisme, kepadatan, biomassa, dan kekayaan jenis dalam wilayah APL. Lebih lanjut, APL yang melindungi habitathabitat pesisir, seperti mangrove dan padang lamun, juga dapat melindungi pantai dari erosi. Keuntungan lainnya adalah meningkatnya jasa budaya, seperti rekreasi yang tidak mengkonsumi ikan, seperti menyelam dan snorkeling. Namun, kontribusi APL terhadap pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan masih menjadi perdebatan dan dampak-dampak APL terhadap keragaman hayati darat masih belum dipahami dengan baik. Begitu juga dengan adanya berbagai temuan yang mengindikasikan bahwa keamanan pangan secara umum meningkatkan pengadaan APL, walaupun beberapa komunitas nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan. Antara April dan Juni 2013, kami melakukan perjalanan ke desa-desa di sepanjang pantai Bun di Tambourine untuk melakukan survei tentang kontribusi perburuan tradisional terhadap mata pencaharian lokal. Kami menyadari bahwa walaupun desadesa tersebut berlokasi di sepanjang garis pantai, namun masyarakatnya bergantung pada pertanian sementara lainnya mendapatkan uang dari berburu dan bekerja sebagai tenaga patrol konservasi atau tenaga lepas pada perusahaan kayu dan tambang. Penelitian sosial-ekonomi yang diadakan oleh US chapter dari WWF di tahun 2011 mengamati bahwa tidak ada anggota masyarakat yang memperoleh pendapatan dari menjadi nelayan. Dalam hal pengelolaan sumber daya laut, masyarakat lokal di semenanjung tersebut memiliki sistem yang telah lama berlaku terkait hak penggunaan teritorial untuk mengelola akses klan keluarga atas terumbu karang, yang mana hal ini merupakan hal mendasar dalam struktur sosial mereka. Peraturan adat yang mengatur hak dan kewajiban komunitas lokal, juga mengatur tentang sumber daya alam mereka. Slogan mereka “bur, nden, sem mikindewa membow” (ladang, hutan, dan pantai dilindungi untuk masa depan) memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Perburuan satwa liar terus berlanjut menjadi

Between April and June 2013, we traveled along the coast among villages at the Bun MPA in Tambourine to survey the contribution of indigenous hunting on local livelihoods. We realized that although the villages were located along the coast, most households relied on agriculture while others earned from hunting and paid labor as conservation patrollers or contract work for the logging and mining companies. Socioeconomic research by the US chapter of the WWF in 2011 observed that no households were earning income from fishing. In terms of marine resource management, local communities in the peninsula have long-established systems of territorial use rights to manage the access of family clans to reefs, which is fundamental to their societal structure. The customary law regulates the



22

Foto Frederick Roynadly Sembiring

aspek penting kehidupan masyarakat desa Papua di sepanjang garis pantai. Mereka menjadikan uang sebagai alasan utama melakukan perburuan. Sementara yang lainnya menyebutkan berburu dulunya dilakukan untuk menyediakan asupan protein hewani bagi keluarga. Bukti sebelumnya mengindikasikan bahwa berburu dulunya lebih lazim dilakukan di sepanjang pesisir di daerah Kepala Burung. Kedua, hampir semua masyarakat pesisir dengan pekerjaan berbeda juga berbur u untuk memperoleh pendapatan tambahan dan makanan. Survey kami menunjukkan tanda-tanda yang kuat bahwa ketergantungan masyarakat lokal terhadap aktivitas berburu disebabkan kebutuhan akan uang dan makanan sepertinya meningkatkan tekanan terhadap jenis-jenis tertentu. Kendati adanya permintaan akan babi hutan dan rusa, aktivitas berburu sepanjang daerah Kepala Burung juga mengurangi tekanan terhadap ekosistem laut dan ketergantungan terhadap sumber daya laut yang dapat memberi keuntungan bagi pengelolaan APL Abun. Walau ada keyakinan yang kuat terhadap perlindungan alam melalui peraturan adat, perubahan populasi satwa liar akibat aktivitas berburu di sepanjang pesisir juga mempengaruhi ekologi hutan pantai yang tersisa karena satwa penyebar benih, seperti rusa dan babi liar mulai menghilang. Lebih buruk lagi, dampak-dampak dari deforestasi dan buruknya perencanaan pembangunan kawasan pesisir seperti perubahan landscape akibat pengembangan jalan, tambang, penebangan hutan, dan perkebunan komersial, dapat meningkatkan erosi dan pencucian permukaan tanah di daerah pesisir, yang kemudian dapat mengancam lingkungan laut. Menyadari adanya dampak sosial negatif dari APL terhadap masyarakat setempat, kami menarik perhatian dari semua pemangku kepentingan dengan hasil survey kami yang menunjukkan bahwa APL juga bisa memberi tekanan yang lebih besar terhadap keragaman hayati darat di sepanjang daerah Kepala Burung. Oleh karenanya, pengelolaan terintegrasi situs darat dan pesisir di sekitar dan di luar APL adalah penting untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan memastikan keberhasilan jangka panjang dari APL. Lebih penting lagi, pelibatan pemangku kepentingan l o k a l d a l a m p e r e n c a n a a n , p e ng a m b i l a n keputusan dan implementasi juga sama pentingnya agar mereka dapat merasa lebih memiliki APL yang ada.

23

rights and duties of indigenous communities, including those regarding their natural resources. Their slogan “bur, nden, sem mikindewa membow” (land, forest and coasts are protected for the future) plays an important role in natural resource management. The hunting of wild animals continues to be an important aspect of life in rural Papuan communities along the coast. Communities referred to money as the main reason for hunting, while others mentioned hunting was to supply households with animal protein sources. Previous evidence indicated that hunting was more common along the coastal areas of the peninsula. Secondly, almost all coastal residents of different occupations were engaged in hunting for extra income and food. Our survey revealed a strong signal that the reliance of local communities on hunting for both money and food could likely increase pressure on particular species. Despite the demands on ungulate species (wild pig and deer), hunting practices along the peninsula also reduces pressure on marine ecosystems and reliance on marine resources that may benefit the Abun MPA management. Despite a strong belief in natural protection through local customs, changing wildlife populations because of hunting practices along the coast affects the ecology of remaining coastal forests as many seed dispersers, such as deer and wild pig, may disappear. Worse, impacts from deforestation and poorly planned coastal development such as landscape change because of road expansion, mining, logging and commercial plantations may increase the erosion and run-off of topsoil to coastlines, which may threaten the marine environment. By acknowledging the negative social impact of MPAs on local communities, we draw attention from all stakeholders as our survey reveals that MPAs may also place more pressure on terrestrial biodiversity along the BHP. Therefore, the integrated management of the land and coastal sites nearby or outside the MPA is urgent to foster rapid but sustainable development and ensure the long-term success of MPAs. More importantly, the involvement of local stakeholders in the planning, decision and implementation process are also urgent so they experience ownership of the MPAs. INFORMASI LEBIH LANJUT Penulis adalah Dosen pada Universitas Papua (UNIPA) di Manokwari, Papua Barat dan penerima beasiswa Australian Award yang saat ini sedang menempuh pendidikan di James Cook University dan the Centre for Tropical Environment and Sustainability Science di Cairns, Australia | The writer is a lecturer at Papua State University (UNIPA) in Manokwari, West Papua and an Australian Award Scholarship fellow at James Cook University and the Centre for Tropical Environmental and Sustainability Science in Cairns, Australia.



Analisis Potensi Replikasi Praktik Baik Rumah Tunggu Persalinan

di Papua Theofransus Litaay dan Marthen Ndoen

S

ebagai provinsi di ujung timur Indonesia, Papua masih bergelut dengan masalah kesehatan dan masalah sosial. Angka kematian ibu melahirkan dirasa masih cukup tinggi, termasuk juga penyakit TB, dan penyakit malaria. Dalam rangka mengurangi masalah tersebut, KINERJA-USAID melakukan kajian terhadap praktik baik (good practices) yang pernah dilakukan di Papua maupun di daerah lain. praktik baik ini yang nantinya dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu praktik baik tersebut meliputi potensi implementasi rumah tunggu persalinan di Kabupaten Mimika. Dinas Kesehatan Provinsi Papua sendiri mengidentifikasi tantangan yang dihadapi terkait dengan 12 persoalan yang masih perlu memperoleh penanganan serius, yaitu harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, penyakit infeksi dan menular, gizi buruk, kunjungan bumil, pertolongan persalinan, yankes di kampung, Puskesmas, Pustu (dan Polindes serta Poskes), tenaga kesehatan (dokter, bidan dan perawat), dan standar pelayanan minimal.

Metodologi Dalam proses kajian, tim konsultan yang dibentuk KINERJA-USAID (Theofransus Litaay dan Marthen Ndoen) telah melakukan penelitian mengenai potensi replikasi praktik baik di empat wilayah kabupaten/kota di Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayawijaya. Fokus utama yang ingin diteliti adalah bagaimana tanggapan stakeholders (pemerintah daerah,

25

masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat) jika praktik baik itu diimplementasikan di Papua. Disisi lain adalah keuntungan dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Temuan Secara umum, temuan yang ada menunjukkan adanya masalah pada harapan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan publik di bidang kesehatan. Hal ini terkait dengan kapasitas Dinas Kesehatan dan unit-unit layanan kesehatan dalam memenuhi harapan tersebut. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka ada empat persoalan besar yang perlu ditangani yaitu: persoalan kelembagaan, pemekaran wilayah, keterbatasan informasi dan saranaprasarana. Analisa mengenai penanganan masalah dikaitkan dengan kondisi ideal yang hendak dicapai dan replikasi praktik baik yang relevan akan dijelaskan sebagai berikut. Persoalan Kelembagaan Masalah pemerintahan dan pemekaran wilayah, masalah pembangunan, masalah sumber daya manusia, masalah manajemen, dan masalah implementasi kebijakan saling terkait satu sama lainnya. Persoalan kelembagaan dapat ditangani melalui upaya memotong berbagai hambatan pelayanan dan menjangkau masyarakat lebih cepat, tanpa hambatan kondisi geografis maupun birokrasi pelayanan publik. Pemerintahan (pemekaran Wilayah) Hambatan bagi penyediaan layanan publik yang efektif terjadi akibat maraknya proses pemekaran wilayah yang terjadi dalam waktu


Foto Stevent Febriandy


26

cepat dan melingkupi wilayah administratif dengan populasi yang terbatas. Akibatnya terjadi rotasi dan promosi pegawai yang terlalu cepat dari wilayah lama ke wilayah baru, sehingga muncul berbagai pejabat baru dengan keterbatasan pengalaman dan kurangnya kompetensi. Ke t e r ba t a s a n I n f o r m a s i D a n S a r a n a prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kecamatan masih mengalami kendala dalam pengumpulan data secara akurat. Implementasi kebijakan menghadapi masalah akibat keterbatasan sarana dan prasarana. Masalah-masalah tersebut dapat diatasi melalui pendekatan multi-stakeholder berbasis pengetahuan dan kearifan lokal. Pendekatan ini berupaya membentuk sebuah forum yang menjadi wadah bagi Dinas Kesehatan Provinsi melalui Dinas Kesehatan Kabupaten untuk m e m b e nt u k Ko m i s i Ke s e h at a n K a m p u ng (KOMKESKAM). Forum ini melibatkan Kader Kesehatan, Kepala Kampung, guru, pendeta, Bidan kampung, Kepala Puskesmas, dan wakil p e m u d a . Ko m p o s i s i i n i d i d u k u ng f a k t o r kepercayaan masyarakat sebagai faktor yang penting. Komisi ini ditugaskan untuk melakukan p e r t e m u a n r u t i n b u l a n a n , m e n c at at d a n membahas berbagai persoalan kesehatan di kampung, mencari solusi dan implementasi, serta melaporkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten sehingga menjadi jalur komunikasi dinas dengan masyarakat. Kebiasaan di masyarakat suku setempat (Asmat dan Kamoro) di Mimika adalah adanya tradisi proses kelahiran yang berlangsung di luar rumah agar tidak “mengotori” rumah. Hal ini menimbulkan resiko kesehatan yang tinggi bagi kesehatan ibu dan bayi. Fa k t o r k e t e r b a t a s a n e k o n o m i j u g a m e ny e b a b k a n k a s u s i b u y a ng t e r l a m b a t menghubungi petugas Puskesmas ketika akan melahirkan. Para ibu adalah tulang punggung ekonomi keluarga yang masih bekerja sampai menjelang saat persalinan. Oleh karena itu kaum perempuan senantiasa berpikir untuk melahirkan di dekat rumah walaupun harus di luar. Masalah di atas perlu diatasi melalui persalinan yang aman tanpa melanggar adat dan budaya. Rancangan “Rumah Tunggu Persalinan” seperti yang kita temui di Maluku Tenggara Barat, provinsi Maluku bisa menjadi solusi yang cocok di Timika. Di Maluku rumah tunggu didirikan untuk menampung para ibu yang akan bersalin karena alasan lokasi yang sulit dan terisolasi. Sedangkan

27

di kalangan masyarakat suku di Mimika program ini bisa dilaksanakan untuk membantu kaum perempuan dari dampak negatif budaya. Kehadiran rumah tunggu kehamilan cepat mendeteksi dan mengurangi resiko komplikasi melahirkan. Rumah tunggu ini akan mempermudah akses terhadap pelayanan kehamilan dengan lebih nyaman. Pada akhirnya rumah tunggu bersalin ini harus melibatkan pengambil keputusan dari berbagai sektor. Melibatkan Dinas Kehutanan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, dan Kantor Pemberdayaan Perempuan. Dan yang terpenting adalah melibatkan kepala suku atau kepala kampung. Jika semua elemen yang disebut di atas bisa bekerja sama, mimpi tentang rumah tunggu tidak mustahil dapat direalisasikan. Rekomendasi Implementasi Rumah Tunggu Persalinan Berdasarkan assessment lapangan, maka direkomendasikan beberapa usulan kebijakan sebagai berikut. Rekomendasi Kepada Dinas Kesehatan Provinsi: o Dinas Kesehatan Provinsi perlu menyusun program Rumah Tunggu Persalinan dalam rencana strategisnya dalam koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat terpencil, khususnya ibu hamil dan bayi. o Dinas Kesehatan Provinsi dapat memberikan keputusan yang menjadi legitimasi bagi Dinas Kabupaten/Kota untuk membentuk forum multi-stakeholder kesehatan di tingkat kampung (Komisi Kesehatan Kampung/KOMKESKAM). o Dinas Kesehatan Provinsi perlu melakukan supervisi terhadap pelaksanaan renstra Dinas Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara lebih aktif. o Dinas Kesehatan Provinsi perlu lebih aktif bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melakukan training peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, kader kesehatan, serta training kesehatan dasar kepada tokoh masyarakat di kampung, khususnya tokoh adat, tokoh agama, dan guru. Rekomendasi Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten: o Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota perlu menyusun rencana pelaksanaan pembangunan program Rumah Tunggu Persalinan di wilayahnya dengan melibatkan masyarakat setempat.


o

o

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota perlu membentuk Komisi Kesehatan Kampung (KO M K E S K A M) sebagai forum multistakeholder yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota perlu secara optimal melaksanakan isi dari renstra Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota secara lebih aktif, khususnya yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak serta masalah ibu hamil dan persalinan. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pelatihan untuk memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, kader kesehatan, serta pelatihan kesehatan dasar kepada tokoh masyarakat di kampung, khususnya tokoh adat, tokoh agama, dan guru.

KINERJA perlu mendukung Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan training memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, kader kesehatan, serta training kesehatan dasar kepada tokoh masyarakat di kampung, khususnya tokoh adat, tokoh agama, dan guru.

INFORMASI LEBIH LANJUT penulis dapat dihubungi melalui email : [email protected]/[email protected]

Foto yayasan BaKTI/Ichsan Djunaed

Rekomendasi Kepada Kinerja: o KINERJA perlu memfasilitasi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pembentukan forum multipihak (Komisi Kesehatan Kampung/ KOMKESKAM).

o

Foto yayasan BaKTI/Luna Vidya

o


28

Indonesia:

Negara Digital Baru? Matt Abud

Di bawah ini adalah kutipan dari laporan tentang situasi media baru di Indonesia. BaKTI mendapat kehormatan untuk menjadi bagian dalam penelitian tersebut dan kami percaya laporan ini sangat bermanfaat bagi para praktisi pembangunan, khususnya para penggiat komunikasi.

29

L

aporan ini ditujukan bagi media dan praktisi pembangunan, baik di Indonesia maupun internasonal, yang ingin menggunakan potensi sosial media dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang baru untuk mendukung pembangunan dan advokasi komunitas lokal di Indonesia – khususnya di Kawasan Timur Indonesia, tempat yang jauh dari pusat infrastruktur dan sumberdaya nasional. Isi laporan ini terkait dengan beberapa sektor: pemerintah setempat, media, kelompok masyarakat sipil, jejaring teknis, dan komunitas online, dan berfokus pada kebutuhan untuk memahami konteks lokal.


Illustrasi Achild Komodo

B eberapa isu kunci berdampak pada penggunaan efektif beragam perangkat media. Pada tingkat nasional dan sebagaimana dilaporkan oleh Lim, dan Wattegama dan S oehardjo, kesenjangan digital masih terlalu luas dan dalam di Indonesia. Ini bukan hanya diakibatkan oleh kondisi geografis, namun juga merupakan ko n s e k u e n s i d a r i p ro g ra m d a n ke b i j a k a n pemerintah, dan praktisi dunia usaha. Ini berarti bahwa walaupun sejumlah warga online telah m e r o ke t b e b e ra p a t a h u n b e l a k a ng a n i n i , kesimpulan terkuat adalah bahwa keaksaraan digital di Indonesia masih tertinggal jauh di belakang apa yang ditunjukkan oleh angka-angka

This report is directed towards media and development practitioners , Indonesian and International, who want to use the potential of social media and new ICTs to support local community development and advocacy in Indonesia – especially in eastern Indonesia, far from the infrastructure and resources of national centres. It engages with several sectors: local government, media, civil society, technical networks, and online communities, and emphasises the need to understand local context. Several key issues impact on the effective use of new media tools. At the national level and as highlighted by Lim, and Wattegama and Soehardjo, the digital divide remains wide and deep in Indonesia. This is not only a result of geography, but also a consequence of government policy and programs, and of business practices. This means that although the number of citizens online has skyrocketed in recent years, the strongest inference is that Indonesia's digital literacy lags far behind what these numbers suggest. This poses particular challenges to local engagement that seeks to work with social media and new ICTs. There are nevertheless several positive examples of these tools being used to real effect; yet at the local level they are frequently more limited than they need to be. This is often due to fragmentation between different sectors on the ground: despite some exceptions, many civil society organisations, government, and media institutions are not connected to skilled technical networks (for example, software developers or ICT engineers) that can help them use relevant tools to engage with local problems they confront. New Digital Nation? includes a number of case studies to highlight positive experiences and practice, and to gather examples that demonstrate some of the broad possibilities – and constraints– in using these tools at a local level; and it draws on the observations of those involved in these experiences. The intention is to provide a selection of short examples that can offer useful lessons, and point towards future activities and collaborations that have promise. These examples vary greatly in their approach. Nevertheless several broad features emerge: the combination of features depends on particular circumstances. They include: Local leadership, as a catalyst, driver, and sustainable approach of initiatives. Most often this leadership is found in local organizations be they business, NGOs or government, comes down to one or two individuals, although some broader institutional examples also exist. National technical net works, with organizations connecting expertise and experience and, at least in part, helping to overcome some of the local fragmentation mentioned above. National organisations engaged in this work are small and


30

ini. Ini menunjukkan tantangan-tantangan khusus bagi kerjasama lokal yang ingin menggunakan sosial media dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang baru. Walaupun demikian terdapat beragam contoh positif dari bagaimana perangkat ini digunakan untuk menghasilkan dampak nyata; pada tingkat lokal biasanya perangkat tersebut l e b i h te r b at a s . I n i s e r i ng k a l i d i s e b a b k a n fragmentasi di antara sektor yang berbeda di lapangan: meskipun ada pengecualian, banyak organisasi masyarakat sipil, pemerintah, dan institusi media masih belum terhubung ke jejaring teknis terlatih (misalnya, pengembang perangkat lunak atau insinyur TIK) yang dapat membantu mereka menggunakan alat yang relevan untuk membantu mengatasi beragam masalah lokal yang mereka hadapi. Laporan ini memasukkan sejumlah studi kasus untuk mengangkat pengalamanpengalaman dan praktik positif, dan untuk m e n g u m p u l k a n b e ra g a m c o n t o h y a n g menunjukkan beberapa kemungkinan yang luas – dan batasan-batasannya – dalam menggunakan perangkat-perangkat ini di tingkat lokal; dan ini menggambarkan apa yang diamati oleh mereka yang terlibat. Tujuannya adalah untuk menyediakan seleksi dari beberapa contoh singkat yang dapat menjadi pembelajaran yang berguna, dan mengacu pada aktivitas di masa yang akan datang dan kolaborasi-kolaborasi yang menjanjikan. Contoh-contoh ini dapat sangat beragam dalam pendekatannya. Namun demikian, beberapa fitur luas menyeruak yaitu kombinasi dari fitur-fitur tersebut bergantung pada keadaan tertentu. Itu termasuk: · Ke p e m i m p i n a n l o k a l , s e b a g a i k at a l i s , pendorong, dan pendekatan berkelanjutan dari sebuah inisiatif. Sering kali kepemimpinan ini ditemukan dalam organisasi-organisasi lokal menjadi bisnis mereka, LSM atau pemerintah, hingga satu atau dua individu, walaupun banyak contohcontoh institusional lain juga ada. · Jejaring teknis nasional, dengan organisasiorganisasi yang menghubungkan kepakaran dan pengalaman, dan setidaknya di beberapa bagian, membantu untuk mengatasi fragmentasi lokal sebagaimana disebutkan di atas. Organisasi-organisasi nasional yang terlibat dalam kerja ini biasanya adalah org a n i s a s i ke c i l d a n m e l ay a n i b a ny a k permintaan, mendukung jejaring tersebut dan memiliki kepekaan terhadap komunitas. · Mengintegrasikan perangkat-perangkat baru,

31

overstretched, yet play crucial roles in providing direct skills and also, often more importantly, support networks and a sense of community. Integration of new tools, both software and ICT hardware, within existing, sustainable institutions and networks have the most potential for success. This may range from conventional, commercial media institutions to more community- based groups like e s t a bl i s h e d y o u t h n e t w o rk s . E x i s t i n g l o c al communication capacities, for example community radio, deserve particular emphasis as potential means by which new tools and methods can be tested and adopted at the local level. Finally, broad social perceptions and debates must be considered – although this is extremely hard to capture and isdeserving of further investigation and research in addition to the information in this report.. While in many countries the use of ICTs and social media is accompanied with a discourse emphasising the potential for widespread social change, this was acknowledged as less so in Indonesia by a great number of local informants.


http://fannit.com/marketing-digital-world/

baik software maupun hardware TIK, ke dalam i n s t it u s i d a n j e j a r i ng y a ng s u d a h a d a cenderung memiliki potensi paling besar untuk sukses. Ini bisa bervariasi mulai dari intitusi media konvensional, komersial hingga ke kelompok berbasis komunitas seperti jejaring anak muda. Kapasitas komunitas lokal yang sudah ada, contohnya radio komunitas, pantas memiliki penekanan khusus dimana perangkat dan metode baru dapat diujicobakan dan diadopsi pada tingkat lokal. Akhirnya, persepsi sosial yang luas dan beragam debat harus dipertimbangkan – walaupun ini sangat sulit untuk ditangkap dan membutuhkan penelitian lebih lanjut sebagai tambahan informasi bagi laporan ini. Sementara di banyak negara, penggunaan TIK dan sosial media diserati dengan wacana menekankan pada potensi untuk perubahan sosial yang luas, menurut informan lokal, hal ini diakui sebagai sesuatu yang kurang di Indonesia.

INFORMASI LEBIH LANJUT Info lebih lanjut: Penulis ditugaskan oleh Internews Center for Innovation & Learning dan dapat dihubungi melalui email [email protected] | The writer commissioned by the Internews center fo Innovation & learning and can be contacted at [email protected]


32

Sumber Daya Manusia Kesehatan:

Apa yang masih kurang?

M

elalui berbagai kegiatan sepanjang tahun 2013, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr Nafsiah Mboi, SpA, MPH kerap menggaris bawahi masalah terkait kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan. Menurut beliau, secara nasional akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar sudah meningkat. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah pusat layanan, seperti Puskesmas dan Poskesdes dimasing-masing desa. Disisi lain, mulai diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Januari 2014. Namun, data statistik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukan adanya ketimpangan dalam penyebaran tenaga terampil kesehatan sesuai jenis dan sifat pekerjaan. Secara nasional, data yang ada menunjukkan jumlah tenaga kesehatan belum memenuhi target per 100.000 penduduk. Jumlah dokter spesialis baru mencapai 7,73 dari target 9. Dokter umum tercatat baru mencapai 26,3 dari target 30. Sementara perawat baru mencapai 157,75 dari target 158, dan bidan mencapai 43,75 dari target 75 per 100.000 penduduk. Dengan kondisi demikian, dapat dibayangkan bagaimana ketersediaan tenaga kesehatan di kantongkantong Daerah Tertinggal Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTTPK), seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua. Persoalan ini tidaklah berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan berbagai faktor, seperti kondisi geografis, transportasi, infrastruktur, dan yang paling dasar adalah pemerataan distribusi tenaga kesehatan, serta regulasi terkait kuantitas dan kualitas. Disela-sela acara peluncuran program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang didukung AIPHSS pada bulan Juli 2013, Menteri Kesehatan menegaskan tentang masih adanya kesenjangan antara amanat UU no 12 tahun 2012 dan kondisi SDM Kesehatan dilapangan, khususnya tenaga perawat dan bidan. Terkait jenjang pendidikan minimal bagi tenaga kesehatan, ditunjukkan bahwa tidak kurang dari 146.542 tenaga aktif (perawat dan bidan) belum memenuhi kualifikasi setara Diploma III.

33

Menurut Menteri Kesehatan, Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) menjadi salah satu solusi terbaik yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi persoalan kesenjangan dan kualitas tenaga kesehatan. Melalui Program PJJ, terutama bagi para perawat dan bidan yang bertugas di Daerah Tertinggal Te r p e n c il Pe r b at a s a n ( D T T P K ) , d a p at memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kualifikasinya secara online tanpa harus meninggalkan tempat kerja masing-masing. Hingga saat ini kegiatan-kegiatan terkait PJJ yang didukung dengan pendanaan dari Program AIPHSS, telah dimulai di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk mendukung program PJJ, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kesehatan bersama AIPHSS telah melakukan pengembangan Recognise Prior Learning (RPL) D.III Keperawatan dan Kebidanan. Kegiatan ini bertujuan mendapatkan acuan institusi pendidikan keperawatan dan kebidanan d a l a m m e n e nt u k a n w a k t u d a n k u a nt it a s pembelajaran yang akan ditempuh peserta didik. Selain itu, dilakukan pula Kajian Komprehensif Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. Kajian ini bertujuan untuk mempelajari situasi pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan di tingkat nasional dan institusi-institusi pendidikan kesehatan di tingkat daerah. Dari sisi regulasi, Kementerian Kesehatan dengan dukungan Program AIPHSS sedang m e l a k u k a n r e v i e w t e r h a d a p Ke p m e n ke s No.81/MENKES/SK/1/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia (S D M) Kesehatan di tingkat prov insi, kabupaten/kota serta Rumah Sakit. Review tersebut dilakukan untuk mengetahui implementasi Kepmenkes 81/2004, termasuk permasalahan dan faktor yang mempengaruhinya untuk selanjutnya menyusun metode penyusunan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di pemerintah daerah. B ersamaan dengan upaya merev iew Kepmenkes 81/2004 tersebut, Sistem Informasi Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga


Kesehatan juga turut dirancang untuk menyempurnakan implementasi revisi Kepmenkes tersebut. Sistem informasi ini nantinya dapat digunakkan untuk Perencanaan Tenaga Kesehatan pada Pusat P e r e n c a n a a n d a n Pendayagunaan (Pusrengun) SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan. ‘Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)’ Peningkatan ko m p e t e n s i Pe rawat d a n B i d a n t a n p a terhalang jarak. Tanggal 19 Juni 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr Nafsiah Mboi, Sp.A, MPh, meresmikan dimulainya Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di Badan PPSDM KesehatanJa k a r t a . Ke g i at a n l a u n c h i ng P r o g ra m PJJ d i s e l e ng g a ra k a n d i Po l ite k n i k Ke s e h at a n (Poltekkes) Kemenkes Kupang dan Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Keduanya adalah sebagai Institusi Penyelenggara Pertama Program PJJ. Program PJJ merupakan prakarsa kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). Program ini didukung secara finansial dari Pemerintah Australia, melalui program Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS). Untuk tahun ajaran pertama di 2014, jumlah peserta didik yang telah terdaftar di N T T berjumlah 87orang. Mereka berasal dari dua kabupaten sasaran di NTT, yakni Flores Timur dan Sumba Barat Daya. Ke-87 mahasiswa tersebut juga akan dilengkapi dengan beasiswa selama periode pendidikan, yakni delapan semester. Peserta didik di Kalimantan Timur berjumlah 50 orang, yang berasal dari Kabupaten Nunukan Prov insi Kalimantan Utara. Sejak tahun 2013, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manu s i a Ke s e h at a n ( B P P S D M ) j u g a te l a h mengembangkan sebanyak lebih dari 456 modul pembelajaran, termasuk didalamnya proses digitalisasi modul. Sebanyak 120 tutor serta 70 Petugas Layanan Bantuan Belajar juga telah dilatih untuk melaksanakan dan memantau paket pendidikan jarak jauh ini. Program PJJ kedepannya akan diterapkan di seluruh Indonesia. Program ini merupakan jawaban pemerintah (Kemenkes), terhadap permasalahan kualitas tenaga kesehatan di lapangan. Tercatat sekitar 116,000 perawat dan bidan di seluruh Indonesia yang sedang melayani di Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik dan Fasilitas Layanan Kesehatan lainnya belum memenuhi

standar jenjang minimum pendidikan tinggi tenaga kesehatan. Hal ini sebagaimana diatur d a l a m Pe r m e n ke s N o.1 7 t a h u n 2 0 1 3 d a n Permenkes No. 1464/menkes/per/X/2010. Peraturan tersebut mengharuskan jenjang minimum kualifikasi perawat dan bidan adalah setara Ahli Madya (D-III). “Sumber Daya Manusia Kesehatan masih perlu ditingkatkan kompetensinya secara berkala melalui pendidikan dan pelatihan. Sudah saatnya upaya peningkatan kompetensi bergerak mau dari pendekatan cenderung klasikal dengan pembelajaran dalam kelas menjadi pendidikan berbasis perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yakni Pendidikan Jarak Jauh atau PJJ. Program berbasis internet ini dapat menjembatani jurang terhadap peningkatan kualitas tenaga kesehatan, terutama mereka yang berada di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), serta Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), seperti NTT, Papua, Papua Barat dan Kalimantan Timur”, jelas Menteri Kesehatan RI dr.Nafsiah Mboi SpA. MPH. Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Kesehatan The Australian Department of Foreign A f f a i r s a n d T r a d e ( D FA T ) , J o h n L e i g h , “Masyarakat dan Pemerintah Australia berkomitmen membantu Pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem kesehatan, sehingga akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat menjadi lebih baik dan masyarakat bisa hidup lebih sehat dan lebih produktif. Tenaga kesehatan, khususnya perawat dan bidan yang terlatih dan berkompetensi, masih merupakan tantangan besar di pelosok wilayah Indonesia Timur. Program PJJ memberikan kesempatan untuk para perawat dan bidan untuk m e n i ng k at k a n ko m p e te n s i , t a n p a h a r u s m e n i ng g a l k a n te m p at ke r j a m e re k a d a n terganggunya layanan ditempat layanan mereka”.


34

Kearifan Lokal Marori

Sebagai Potensi Wisata Kabupaten Merauke Agustinus Mahuze

M

engutip pendapat ahli marketing, Hermawan Kertadjaya, “Peluang dalam dunia pariwisata internasional akan terbuka sangat luas, hanya dengan melihat berbagai macam perubahan yang terjadi”. Setiap negara berlombalomba mempertahankan turis domestiknya, dan mencoba menarik turis internasional. Dapat diprediksi pada tahun 2015, negara berkembang akan menerima kunjungan turis internasional lebih besar, dibandingkan dengan negara maju. Jumlah wisatawan internasional mengalami pelonjakan hampir 1,1 miliar sepanjang 2013. Meskipun terjadi masalah ekonomi global di beberapa negara, pertumbuhan pariwisata di Asia Tenggara begitu cepat. Pertumbuhan pariwisata ini bertepatan dengan melemahnya perekonomian hampir di seluruh negara. Pertumbuhan pariwisata melonjak sebesar lima persen menjadi 1,09 miliar wisatawan. Organisasi Pariwisata Dunia PBB (World Tourism O rg a n i z at i o n / W T O ) m e ny at a k a n b a hw a , pertumbuhan akan terus berlanjut pada 2014. Seperti dikutip melalui Okezone.com, “Sektor pariwisata telah menunjukkan kapasitas yang luar biasa untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, mendorong pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja di seluruh dunia meski terjadi goncangan ekonomi dunia”, kata Taleb Rifai, Sekretaris Jenderal Badan PBB. Diperkirakan pariwisata internasional akan tumbuh 4-5 persen di 2014. Kunjungan yang mengalami pertumbuhan sangat signifikan dan tercepat di tahun 2013 adalah kawasan AsiaPasifik. Pencapaiannya naik enam persen menjadi 248 juta wisatawan. Asia Tenggara mengalami kenaikan dalam jumlah kedatangan, naik sebesar 10 persen. Eropa sendiri tetap menjadi tujuan utama pariwisata. Kedatangan wisatawan internasional naik lima persen menjadi 563 juta orang. Di

35

Amerika, kunjungan wisatawan tumbuh sebesar empat persen menjadi 169 juta wisatawan. Sementara, di Afrika kunjungan tumbuh enam persen dari tahun sebelumnya menjadi sekitar 56 juta wisatawan internasional,. Paradigma ini bersifat fluktual, dimana ada perubahan persepsi masyarakat terkait pasar industri pariwisata. Setiap negara dituntut untuk memetakan potensi pariwisata sebagai ladang bagi pemasukan. Jika pemasukan ini meningkat, maka secara keseluruhan daya saing ekonomi masyarakat juga terjamin. Melalui kewenangan Otonomi Khusus pada Pemerintah Daerah, setiap kebijakan hendaknya mempertimbangkan aspek partisipatif sebagai instrumen kebijakan interaktif. Sehingga arah perubahan masyarakat dapat terjalin dengan baik. Bagi para pemain bisnis dibidang travel, perlu memahami bagaimana evolusi terjadi, sehingga dapat menjadi daya tarik pelancong Pada wacana pengembangan pariwisata Merauke, perlu dilakukan pengkajian strategis untuk merekonstruksi pemikiran, yang berkaitan dengan kebijakan serta pelaksanaan pengembangan pariwisata di Merauke. Salah satu instrumennya adalah tata kelola kebijakan aturan yang konstruktif dan sinergis, serta pemetaan potensi wisata. Pemetaan potensi wisata bersifat konstruktif guna merencanakan secara strategis dan berkelanjutan. Upaya ini menjadi salah satu cara untuk membangun sinergi yang harmonis, dalam pengambilan keputusan bersama. Untuk mencapai tata kelola tersebut, ada perencanaan strategis yang bisa konstribusikan sebagai usaha untuk membangun dunia pariwisata Merauke. Melalui kantor berita ANTARA, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), menyatakan bahwa pemerintah sedang berupaya untuk menggali potensi wisata Merauke di Papua. P ihaknya menggandeng para pemangku kepentingan di Kabupaten Merauke, yang meliputi No. 102 Juni - Juli 2014

Foto Melya Findi Astuti


36

kepala adat, pastor, dan SKPD di Pemkab Merauke. Menurut Faried, masih banyak potensi wisata yang bisa digali di wilayah itu, mengingat belum banyak wisatawan yang mengenal potensi pariwisata Merauke. Saat ini, telah ada Festival Dambu di Kecamatan Kimaan, yang merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Merauke. Konstruksi gagasan pengembangan potensi pariwisata di Merauke adalah dengan mengembangkan potensi wisata yang akan direncanakan. Kampung Wasur, yang berada di Taman Nasional Wasur adalah sebagai Pilot Project Pengembangan Shamanic Tourism. Kajian ini lebih menitikberatkan pada konsep heritage, yaitu sebagai warisan budaya masa lalu, apa yang saat ini dijalani manusia, dan apa yang diteruskan kepada generasi mendatang (UNESCO). Konsep wisata budaya, berupaya menitikberatkan pada persepsi para turis dalam merekonstr uksi gagasan tentang sebuah peradaban, serta turut mengamati dan terlibat langsung di dalam kegiatan wisata. Berdasarkan riset yang telah dilakukan, maka dikumpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan konsep heritage. Berdasarkan hasil pengumpulan data, berikut budaya dari aktifitas suku Marori : Nyanyian /ritual musik Didalam tradisi orang Marori untuk musik dan ritual, berikut jenis dan tujuan nyanyian : 1) Untuk menerima tamu, 2) U n t u k p e l a n t i k a n suatu jabatan tertentu, 3) Untuk acara–acara tertentu Mandi ritual/Kum, istilah yang dipakai orang Marori untuk membersihkan diri atau memandikan orang yang mengalami kesakitan dengan menggunakan daun dari tumbuhan tertentu. Objek yang menarik dari kegiatan dan kehidupan suku Marori di kampung Wasur adalah : Kegiatan khusus wanita Dalam tradisi suku Marori, kegiatan khusus yang dilakukan oleh wanita meliputi: 1. Kegiatan menganyam Kegiatan ini meliputi penyiapan barang-barang kebutuhan anyaman untuk tikar atau tempat tidur, kamboti (alat untuk memikul barang sejenis tas ransel yang dibuat dari daun kelapa), masri (tas berukuran sedang, terbuat dari tumbuhan yang berada dirawa bernama konggi. Menganyam untuk tempat tidur bayi (siara) 2. Pangkur sagu (membuat sagu) Tradisi yang hanya dilakukan oleh wanita dalam mempersiapkan kebutuhan keluarga. Kegiatan pangkur sagu biasa dilakukan dihutan sagu (nggi merer).

37

3. Membuat Sep Sep adalah cara menanak hasil olahan sagu melalui beberapa rangkaian, misalnya mencari kelapa, memisahkan kelapa hingga membuatnya di dalam bentuk sep, dan memberi adonan daging/ikan. Seni dan kreatifitas Berdasarkan hasil kajian, ditemukan hasil seni kreativitas sebagai berikut : 1. Tarian Etor (tarian kehidupan orang Marori) 2. Tarian Mboyo (tarian memperingati seribu hari orang meninggal untuk menghormati orang mati) 3. Ukiran (rere) Emosi spirit hewan Ada cerita rakyat yang diterjemahkan sebagai ungkapan hubungan spirit hewan, diantaranya adalah : 1. Permainan mber-mber Permainan tradisional yang bertemakan tentang kebun dan berkaitan dengan babi, jumlah orang yang ikut didalam kegiatan ini antara 10 sampai 20 orang. Pada umumnya dimainkan oleh anak-anak. Ungkapan dalam permainan berisi materi soal pencurian tanaman peliharaan. 2. Yalanggal Permainan terampil memanah bagi anak–anak. Ada tahapan yang mesti dilewati untuk penguasaan keterampilan ini, yaitu melatih kelenturan jari (umasa toriw) dan dengan menggunakan busur dan panah dari buah palem . 3. Kororow Permainan tradisional menggunakan rumput yang diimanifestasikan sebagai anjing. Pertandingan antar anjing telah dimanifestasikan melalui yang telah diberi nama sesuai dengan marga. 4. Pagew Plaraga bowling tradisional menggunakan kaki dan buah sebagai pertanda untuk merubuhkan susunan tersebut. 5. Sami Sour Suatu bentuk komedi tradisional yang dipakai dari binatang tawon, melalui gambaran dari siklus yang berada ditanah. Kesehatan dan pengobatan Hal-hal yang berkaitan dengan tradisi Marori dibidang pengobatan berkaitan dengan tradisi berpuasa (Yawar). Dikenal beberapa tradisi berpuasa, diantaranya adalah : 1. Tradisi berpuasa untuk anak pertama (Welem


Yawar) Berpuasa dengan pantangan berupa air, daging, dan ikan. Hanya mengkonsumsi makanan yang dibakar saja. Minuman yang boleh dikonsumsi berasal dari tebu dan kelapa muda. Puasa ini dilakukan selama 1 bulan. 2. Tradisi berpuasa untuk wanita yang menerima haid pertama. Suatu tradisi Marori dalam berpuasa untuk seorang wanita yang akan menginjak remaja. Iptek dan teknologi peradaban Teknologi peradaban pada kehidupan suku Marori adalah : 1. Teknologi membuat api dari bahan berupa gesekan bambu sebagai sumber percikan api (rafa naraw). 2. Teknologi membuat api yang kedua (riwow). Menggunakan bahan lokal yang disebut kwor. 3. Teknologi mengumpulkan air dengan menggunakan bambu disebut ndileli 4. Menggunakan gelas atau mangkuk dari buah kelapa yang disebut dengan rerwo. 5. Kalender tradisional menggunakan daun kelapa sebagai dasar untuk menghitung kalender musiman.

Kerangka yang disusun merupakan langkah awal dari tahapan kegiatan dan perencanaan pengembangan wisata budaya sebagai bagian yang integral dari sebuah produk wisata bernama Wisata Shamanic Wasur atau Wasur Tourism Shamanic. Pemetaan ini memiliki urgensi dalam bentuk kemasan yang dipromosikan. Berdasarkan kajian yang telah disusun, dan diasumsikan sebagai salah salah satu komoditas pariwisata yang dapat di promosikan ke dalam dan luar negeri, maka pemetaan ini menjadi alat yang penting bagi tata pengelolahan serta usaha dan promosi kegiatan wisata berbasis kebudayaan demi menunjang pendapatan asli daerah Merauke melalui kunjungan wisata. Langkah promosi ini akan ditentukan berdasarkan kesepakatan dan kesepahaman, dalam kerangka kerja institusi yang telah berpengalaman mengelolah kegiatan wisata di Merauke. INFORMASI LEBIH LANJUT Info lebih lanjut: Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana S2 Psikologi Pendidikan Mercubuana University Yogjakarta/Konsultan Wisata Spiritual. Tulisan ini pernah dipublikasikan di tabloidjubi.com/2014/03/19/kearifanlokal-marori-sebagai-potensi-wisata-kabupaten-merauke


38

17 Juni 2014 Pemutaran dan Launching Film Dokumenter: Layu sebelum Berkembang

R

umah Ide Makassar bekerjasama dengan Yayasan BaKTI kembali mengadakan Pemutaran dan Launching Film dokumenter berjudul Layu Sebelum Berkembang karya Ariani Djalal yang hadir menjadi narasumber dalam acara ini. Film ini mengisahkan tentang murid SD yang mengalami kegelisahan akut dalam menghadapi masa Ujian Nasional dan pencarian sekolah lanjutan. Ironi kisah dari film itu hanya satu sisi dari karut marut wajah pendidikan nasional. Di sisi lain upaya untuk penguatan visi atau falsafah pendidikan seolah tak ada kemajuan. Pada akhirnya, pendidikan tetap dikontrol semata-mata oleh penguasa politik dan ekonomi, sementara masyarakat tetap menjadi pihak yang dirugikan untuk kepentingan penguasa baik ekonomi maupun politis.

24 Juni 2014 Inspirasi BaKTI: Percepatan SPM Kesehatan melalui Bantuan Keuangan Khusus Kesehatan - pembelajaran dari Sulawesi Utara.

B

aKTI bekerjasama dengan Program BASICS-CIDA berbagi inspirasi dalam Diskusi dengan mengangkat topik berjudul Percepatan SPM Kesehatan melalui Bantuan Keuangan Khusus Kesehatan – Pembelajaran dari propinsi Sulawesi Utara. Koordinator BASICS Provinsi Sulut, Apridon Zaini hadir sebagai n a r a s u m b e r. D a l a m p a p a r a n ny a , narasumber menyampaikan apa yang sudah dikerjakan oleh BASICS bersama mitra BAPPEDA dan Dinas Kesehatan di Provinsi Sulut dan Kab.Sitaro, Kab.Minahasa Utara dan Kota Bitung melalui kajian aksesibilitas kesehatan serta berapa biaya yang dibutuhkan untuk bisa mengatasi persoalan tersebut. Ada 11 indikator SPM yang dikaji/ditemukan satuan pembiayaannya. Penghitungan unit cost ini juga bisa digunakan ditempat lain karena penghitungannya berlaku di semua tempat, yang membedakan hanyalah indeks aksesibilitasnya. Sebanyak 40 peserta hadir dalam acara ini terdiri dari pemerintah daerah, LSM, mitra pembangunan internasional, dan akademisi.

InfoBuku Kajian Pengelolaan Dana Otonomi Khusus untuk Peningkatan Pelayanan Masyarakat Asli Papua PENERBIT Pemerintah Provinsi Papua dan Pusat KEUDA Unchen Laporan ini berisi hasil kajian atas perencanaan dan pengelolaan keuangan Papua. Keuangan yang bersumber dari dana Otsus untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan di tingkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua. Rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan pengelolaan keuangan Otsus juga dihadirkan dalam kajian ini. Kajian ini diharapkan dapat meningkatkan kepekaan aparat perencana pembangunan dan pengelola dana Otsus terhadap berbagai isu dan masalah pengelolaan keuangan yang menjadi perhatian masyarakat.

Pembuat Komitmen, Kewenangan, dan Tanggungjawabnya dalam Pelaksanaan APBN/APBD PENULIS Dr. Herry Kamaroesid dan Drs. Muhammad Sutarsa PENERBIT Mitra Wacana Media ISBN 978-602-8495-95-0 Pembuat komitmen adalah salah satu jabatan dalam mekanisme pengelolaan keuangan negara yang diperkenalkan mulai tahun 2005. Pembuat Komitmen lebih banyak dikenal dalam hal pelaksanaan dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk menampung aspirasi para peyelenggara negara dalam pengelolaan anggaran yang selama ini memberikan penafsiran yang berbeda tentang kewenangan, tugas dan tanggung jawab pembuat komitmen.

Inside Indonesi: 30 Years Anniversary Book PENERBIT Inside Indonesia Buku ini menghadirkan 30 gambar yang dipilih oleh pembaca Inside Indonesia dan dinilai secara panel sebagai foto terbaik. Gambar-gambar dalam buku ini merefleksikan ketertarikan Inside Indonesia dalam hal sosial, politik dan isu lingkungan. Gambar-gambar yang disajikan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan keberagaman rakyat Indonesia, dan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, toleransi dan keberlangsungan lingkungan.

I'm Malala: Menantang Maut di Perbatasan Pakistan Afganistan PENULIS Malala Yousafzia dan Christina Lamb PENERBIT Mizan ISBN "Saya Malala" adalah kisah hidup seorang gadis muda dari Lembah Swat, Pakistan. Malala berasal dari keluarga yang tidak memiliki harta benda. Malala tidak peduli dengan berapa banyak uang yang dia punya, atau apa yang dia memiliki, kecuali buku. Ini adalah kisah inspiratif dari seorang gadis yang menginginkan pendidikan, serta memperjuangkan hak anak-anak Afganistan untuk dapat mengenyam pendidikan, meski resiko yang harus dia tempuh saat berhadapan dengan Taliban.

Terima kasih kepada ADB, Kemitraan, Dr. Herry Kamaroesid, Kemitraan dan Oxfam atas sumbangan buku-bukunya untuk perpustakaan BaKTI. Buku tersebut dapat dibaca di Perpustakaan BaKTI

Indonesia. AgFor Sulawesi. Kearifan Lokal Marori. Merangkul Kabupaten Gorontalo dan Boalemo Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani

Recommend Documents