No
Intitusi/ individu H. Karimun Usman. Tokoh masyarakat Aceh
Saifuddi Gani, SH. Praktisi hukum.
Monitoring Aceh Maret 2007 Ringkasan Mengingatkan, hukuman potong tangan hanya diberlakukan dan terjadi di negara Islam. Aceh, kata dia, bukan negara Islam, tapi sebuah provinsi yang menerapkan pelaksanaan Syariat Islam. Dia kurang setuju kalau hukuman seorang pencuri di potong tangan. Karena masih ada hukum lain yang lebih meringankan. Pelaku pencurian, utamanya di Aceh, kata dia, dilakukan oleh orang-orang kecil. Kita di sini tidak ada perampokan bank dan kejahatan besar lainnya, kalau pencuri dipotong tangan, bagaimana pula hukuman bagi pelaku koruptor? Apa kita setuju pelaku koruptor digantung di depan masjid seperti yang terjadi di negara Islam, mantan anggota DPR-RI ini balik bertanya. Apakah pantas maling ayam dipotong tangan? Jadi, kita jangan ekstrim dalam menerapkan Syariat Islam. Menyebut, tujuan hukum untuk membuat jera pelaku dan hal itu tidak dalam bentuk penyiksaan karena akan melanggar ketentuan azasi manusia. Salah satu contoh convenant PBB tentang human rights adalah larangan terhadap penyiksaan manusia atas nama apapun juga atas nama hukum. Persoalannya sekarang, ini balik bertanya apakah potong tangan itu dalam masyarakat Aceh dipandang sebagai penyiksaan atau bukan? Kalau dalam sebagian komunitas manusia yang lain, sebut dia itu bentuk penyiksaan. Malah orang yang kehilangan tangan atau kakinya karena kecelakaan, dunia medis membuat pengganti. Saya pikir dalam merumuskan hukuman kita jangan terbawa oleh romantisme masa lalu, kita harus melihat realitas saat ini, terutama tentang tingkat kemiskinan yang sering membuat orang mencuri demi makan, ingat mantan aktifis Aceh itu. Dia juga mengingatkan
Sumber Berita Banda Aceh, Waspada Online 02 Mar 07 02:54, WIB
Judul berita Qanun Potong Tangan Mendapat Reaksi Keras
Banda Aceh, Waspada Online 02 Mar 07 02:54, WIB
Idem
Tgk Faisal Ali. Ketua Rabithah Thaliban Aceh
Anas Bidin Nyak Syeh, S. Ag, MBA
tentang sejumlah hal yang harus dikaji. Misalnya soal pajak dan zakat yang harus dibayar oleh orang yang kaya kemudian disalurkan sebagai bantuan bagi yang miskin dalam bentuk tunjangan social sebagaimana yang terjadi di Negara-negara lain yang kaya. Mendukung pelaksanan Syariat Islam. Namun caranya harus dikemas sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan rasa takut dikalangan masyarakat. Gunakan bahasa qanun yang bisa menyejukkan. Kalau ada qanun potong tangan, kesannya sangat menakutkan, ini yang harus dihindari, kata Tengku Faisal sehubungan ada rancangan qanun pencurian yang hukumannya potong tangan. Menurut dia, hukuman potong tangan juga tidak sembarangan. Ada tahapan- tahapan dan prosedur yang ketat. Misalnya merampok hak orang, memakan hak orang lain. Setelah melewati tahapan tertentu, baru diperbolehkan potong tangan. Kita sangat respek dengan pelaksanaan Syariat Islam. Tapi pelaksanaannya jangan menimbulkan kesan menakutkan, ingat Tengku Faisal Ali. Menyatakan setuju asal memenuhi persyaratan yang pernah dilaksanakan di zaman Rasululah SAW. Di zaman Rasulullah, kata dia, hukum potong tangan dilaksanakan bila disertai bukti lengkap dan keyakinan yang dihukum orang yang tepat, tidak salah hukum yang merugikan orang lain yang tidak bersalah. Kedua, kata dia, harus diminta pendapat para ulama yang di pandang orang yang paling berkompeten dimintai pendapatnya. Ketika Rasulullah telah tiada, ketika itu, umat Islam bertanya kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Sekarang ini, Rasul dan sahabatnya telah tiada, maka orang yang paling layak untuk diminta masukan dan pendapatnya adalah para ulama. Kita akan ikuti apa yang akan diputuskan oleh ulama, kata Anas Bidin Nyak Syeh.
Banda Aceh, WaspadaOnline 02 Mar 07 02:54, WIB
Idem
Banda Aceh, Waspada Online 02 Mar 07 02:54, WIB
Idem
Direktur International Peace Building (Interpeace), sebuah NGO internasional dari Swiss, Juha Christensen
Kepala Biro Perempuan Pemprov NAD, Lailisma Sofyati mewakili Gubernur Irwandi Yusuf Ketua Task Force ACSTF. Juanda
Menyatakan peran media sangat penting dalam melanjutkan atau Banda Aceh, menghancurkan perdamaian di Aceh. Juha menunjukkan bukti (Analisa) 5 Maret pemberitaan media terbitan Aceh dan nasional sangat berpengaruh 2007 ketika perundingan demi perundingan dilaksanakan di Helsinki. Apalagi dalam peace building, media bisa memberitakan hal-hal yang mendukung perdamaian atau mengingatkan hal-hal yang terlupa oleh banyak pihak. Dalam diskusi yang digelar Women Revival on Peace Media (WRPM) di Banda Aceh, Rabu (28/2) menyatakan keyakinannya akan kelanjutan perdamaian pada pemerintah baru Aceh dan bisa berjalan dengan baik. Menerangkan, pihaknya sudah melakukan berbagai aksi sebagai Banda Aceh, wujud pelaksanaan perdamaian di Aceh. Kini di Aceh sudah ada (Analisa) 5 Maret Badan Reintegrasi Aceh (BRA) untuk menangani korban konflik dan 2007 Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) menangani korban tsunami.
Menanggapi tuntutan peserta yang meminta agenda Pemprov Aceh untuk menjaga perdamaian, justru menyarankan agar setiap elemen elemen sipil di Aceh mengajukan agenda kepada Pemda. Koodinator WRPM Menguraikan kegiatan ini untuk membangun komunikasi dan Liza, Cici Dayani sinergitas. WRPM ini menjadi sebuah cikal bakal organisasi yang bertujuan mendorong kesetaraan dan optimalisasi peran-peran perempuan dalam pembangunan perdamaian. Penyelenggaraan diskusi rutin forum bersama itu membahas isu-isu krusial berkenaan dengan proses perdamaian di Aceh, dinamika politik yang ada dan persoalan-persoalan yang mungkin timbul dalam proses perdamaian. “Program ini bukanlah program besar, namun dari sini diharapkan dapat menghasilkan kontribusi bagi
Banda Aceh, (Analisa) 5 Maret 2007 Banda Aceh, (Analisa) 5 Maret 2007
Media Massa Berperan Penting dalam Kelanjutan Perdamaian Aceh
idem
idem
idem
Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Muhammad Nazar S.Ag
pengembangan opini dalam mendukung perdamaian. Mendesak pemerintah pusat agar segera memenuhi kekurangan dana Banda Aceh, untuk program reintegrasi Aceh, seperti yang sudah dijanjikan (Analisa) 7 Maret sebelumnya sebesar Rp700 miliar tahun 2007. Pemerintah tahun 2007 2007 ini mengalokasikan dana reintegrasi Rp 700 miliar. Namun, dengan alasan karena keterlambatan pengajuan anggaran, APBN baru mengalokasikan Rp250 miliar. Sementara sisanya Rp450 miliar lagi akan dianggarkan melalui APBN-Perubahan mendatang. Soal dana reintegrasi, sudah kita sampaikan yang kurang itu segera ditutupi. Mungkin di dalam APBN-P, Nazar usai membuka Musyawarah Besar (Mubes) I HUDA. Selain itu, Wagub juga menginginkan adanya program yang berkelanjutan terhadap program reintegrasi Aceh sampai tahun 2009 mendatang, supaya proses perdamaian yang sudah terwujud bisa bertahan permanendi Aceh.Kita minta agar program reintegrasi ini dilanjutkan hingga 2009 dan ditunjang dengan tambahan dana yang lebih besar. Menyangkut pentingnya masalah reintegrasi, Wagub juga mengaku sudah menyampaikan hal itu berkali-kali kepada pemerintah pusat supaya ini diperhatikan dengan sangat serius. Perlu juga diingatkan, agar tidak ada diskriminasi dalam program reintegrasi dan semua yang berbeda pendapat Insya Allah bisa disatukan kembali nanti dengan proses yang baru mungkin rekonsiliasi. Sebelumnya pemerintah mengalokasikan dana reintegrasi senilai Rp1,5 triliun yang dibayarkan secara bertahap. Namun menurut Nazar, jumlah itu tidak cukup, mengingat makin tingginya kebutuhan hidup masyarakat. Dana untuk pembangunan rumah korban konflik hanya dialokasikan Rp30 juta per unit. Tentu ini
Kekurangan Dana Reintegrasi Harus Segera Dipenuhi
Ketua Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA), Dr Islahuddin
sangat tidak sesuai dengan ukuran saat ini. Sementara dana pembangunan rumah korban tsunami mencapai Rp60 juta per unit, kata Nazar mencontohkan. Menyatakan, pencairan dana reintegrasi 2007 untuk korban konflik Banda Aceh, sebesar Rp 250 juta untuk triwulan I dan II pada bulan Maret-April (Analisa) 7 Maret ini. Sedangkan untuk triwulan III dan IV juga akan terealisasi pada 2007 tahun ini, namun belum diketahui bulan berapa.
Idem
Menurut Islahuddin, dari komitmen yang ada, pemerintah hanya akan menyalurkan dana reintegrasi hingga tahun 2007, sementara 2008-2009 belum ada pembicaraan untuk itu. BRA sendiri sudah menuntaskan penyaluran dana reintegrasi kepada seluruh mantan anggota GAM baik kombatan maupun non TNA. Penyerahan bantuan dana reintegrasi terakhir kepada 6.200 mantan GAM non kombatan, dilakukan Februari lalu. Sebelumnya juga sudah disalurkan kepada 3.000 kombatan GAM sebanyak Rp25 juta per orang.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda)
Setelah penyerahan bantuan reintegrasi kepada mantan GAM baik kombatan maupun sipil, maka ke depan penyaluran dana reintegrasi oleh BRA akan mulai dilakukan kepada masyarakat korban konflik yang ada di desa-desa. Untuk penyaluran dana reintegrasi kepada masyarakat korban konflik di 5.800 desa dan 67 kecamatan di Aceh, saat ini sedang dalam proses, terang Islahuddin yang juga akademisi Unsyiah. Dijelaskan, dalam penyaluran dana reintegrasi kepada korban konflik, setiap desa akan mendapatkan dana mulai dari Rp60 juta hingga Rp170 juta, sesuai dengan jumlah penduduk dan tingkat eskalasi konflik yang terjadi dulunya, sehingga dibutuhkan dana paling kurang Rp1 triliun. Menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian di Aceh untuk Banda Aceh, menyatakan perang terhadap kriminalitas yang semakin marak (Analisa) 7 Maret
Kapolda NAD Nyatakan
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Irjen Pol Bachrumsyah Kasman
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan atau Panwaslih Nanggroe Aceh Darussalam Iskandar
Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Moh Sunarto
dewasa ini. Kriminalitas dimaksud seperti perampokan, pemerasan 2007. dengan menggunakan senjata api yang kini terus meningkat. Sedangkan kemampuan polisi untuk mengejar dan menangkap tersangkanya sejauh ini masih di bawah dari harapan bersama. Mulai hari ini, kita nyatakan perang terhadap para kriminalitas, tegas Kapolda saat melantik 7 Kapolres di lingkungan Polda NAD. Kapolda juga menegaskan, para Kapolres baik yang baru menjabat ataupun yang masih menjabat sekarang ini, harus bisa mensiasati dan mengeluarkan segala inovasi untuk membasmi pelaku kriminalitas. Polisi harus bisa meredam dan menghentikan aksi kriminalitas yang meresahkan masyarakat. Kapolres yang mengerti situasi daerah harus bisa menyelesaikan dan mengatasi masalah ini dengan baik. Serahterima kali ini, ujar Kapolda, memang untuk menuntaskan kasus-kasus kriminalitas, yang belakangan ini semakin meningkat. Makanya, para Kapolres yang dilantik ini merupakan tenaga-tenaga baru, yang diharapkan bisa mengatasi semua permasalahan. Menyatakan, tak ada laporan resmi mengenai intimidasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah putaran kedua di Aceh Barat dan Aceh Barat Daya. Sampai saat ini tak ada laporan secara resmi mengenai intimidasi yang dilakukan militer, sebagaimana diungkapkan Uni Eropa, dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah putaran kedua. Kami sudah mengecek hal ini ke panwaslih setempat, kata Iskandar, Seperti diberitakan Kompas, Kamis, Ketua Misi Pemantau Uni Eropa Glyn Ford mengungkapkan adanya intimidasi oleh militer yang terjadi di Aceh Barat untuk memilih calon tertentu. Memprotes keras pernyataan Ketua Misi Pemantau Uni Eropa Glyn Ford kepada media massa yang menyebut adanya indikasi intimidasi sebelum dan saat pencoblosan pada pemilihan kepala daerah di Aceh Barat oleh militer. Pernyataan seperti itu dinilai mendiskreditkan institusi TNI dan bernuansa fitnah.Dalam surat bantahannya itu
Perang terhadap Kriminalitas
Banda Aceh, Kompas 9 Maret 2007
Panwaslih dan Militer Bantah Adanya Intimidasi Pilkada
Banda Aceh, Kompas 9 Maret 2007
idem
Sunarto mengatakan, tidak ada penjabat militer di wilayah Aceh Barat yang melakukan kegiatan seperti dituduhkan Ford.
Kuspen Kodam Iskandar Muda Mayor Dudi Dzulfadli Ketua DPR Aceh, H Sayed Fuad Zakaria, SE
Kapoltabes Banda Aceh, Kombes Pol Zulkarnain
Menurut Sunarto, keberadaan Komandan Distrik Militer 0105/ Aceh Barat di sana pada Senin, 26 Februari 2007, bukan untuk mengumpulkan dan mengintimidasi kepala desa agar tidak memilih pasangan tertentu dalam pilkada. Acara itu rutin diadakan setiap bulan. Sunarto menambahkan, kegiatan seperti itu terkait dengan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya terkait hal pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukung secara dini sesuai sistem pertahanan semesta. seharusnya Ford melapor dan mengonfirmasi temuannya itu terlebih dahulu ke Panitia Pengawas Pemilihan dan bukan langsung membuat keterangan ke media massa. Selain itu, disayangkan pula Ford juga tidak mengonfirmasikan hal yang sama ke TNI. Membantah adanya intimidasi. Memang ada pengumpulan warga, Banda Aceh, termasuk sejumlah kepala desa, oleh Kodim Aceh Barat pada 26 Kompas 9 Maret Februari 2006. Tetapi, forum itu hanya bela negara seperti biasa. 2007 Mengharapkan gubernur untuk menghormati proses tahapan akhir dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di kabupaten dan kota. Tahapan yang belum selesai itu adalah melantik pemenang Pilkada 11 Desember 2006, lalu. Dia mengatakan hal itu ketika menjawab pertanyaan wartawan, Sabtu (10/3) di Banda Aceh, terkait dengan belum dilantiknya sejumlah bupati yang tersangkut masalah hukum. Kita harus pisahkan antara tahapan Pilkada dengan proses hukum. menyatakan, pihaknya belum bisa menjelaskan sekarang karena masih dalam pengembangan. Sekarang belum tahu hasilnya, karena anggota saya masih melakukan pengembangan lebih lanjut,” ujarnya. Selain memintai keterangan dari saksi, pihak kepolisian juga
idem
Banda Aceh Waspada Online 12 maret 2007
Gubernur Harus Hormati Tahapan Pilkada
Banda Aceh, (Analisa) 14 Maret 2007.
Polisi Usut Kasus Keracunan Peserta
Ketua Pengurus Harian Komite Persiapan PRA, Thamrin Ananda
Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Lhok Tapaktuan,
memeriksa sampel makanan yang menyebabkan keracunan yang diamankan pihak rumah sakit, karena itu ada kemungkinannya mengarah ke perbuatan kriminal yang mengakibatkan orang lain jadi korban. Ini merupakan kriminal baik karena kesengajaan atau mungkin karena kelalaian. Kalau pun kelalaian mengakibatkan orang sampai meninggal dunia atau sakit berat, itukan ada hukumnya karena kelalaiannya, atau dia sengaja maka lebih parah lagi karena ada niat dia membunuh. Gua racun nih supaya dia mati. Kalau tanpa sengaja misalnya makanan busuk, itu kena Pasal 360 KUHP, dengan ancaman hukuman dua tahunan. Menyatakan, dari 180 peserta kongres yang menjadi korban, Banda Aceh, sebagian sudah mulai membaik dan sebanyak 40 orang masih (Analisa) 14 Maret dirawat secara intensif di Rumah Sakit Umum dr Zainoel Abidin 2007. (RSUZA) Banda Aceh. Hari ini (kemarin sore), kita juga membawa dua lagi panitia kongres ke rumah sakit yaitu perempuan setelah tumbang akibat mengkonsumsi makanan yang disediakan catering sampai muntah-muntah dan sakit perut. Panitia akan memfokuskan penanganan korban yang masih dirawat sebanyak 40 orang lagi sampai sembuh, setelah itu kongres akan dilanjutkan lagi di Aula SMK 3, kawasan Lampineung, Banda Aceh. Kita akan lanjutkan kongres yang agendanya hanya tinggal sedikit lagi yaitu untuk pemilihan pengurus baru PRA. Jadwal kongres sebelumnya dari 28 Februari hingga 2 Maret, tapi kalau peserta belum sembuh hingga besok (hari ini), tentu kita akan tambah beberapa hari lagi, dan kita harapkan pihak kepolisian dapat memperpanjang izin, karena ada masalah yang sifatnya darurat Pelayanan tamu yang mau menjenguk keluarga atau familinya di Tapaktuan, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tapaktuan, hingga kini masih (Analisa) 16 Maret terjadi diskriminasi sehingga mengecewakan masyarakat. 2007, Sebagaimana yang dialami sejumlah warga Trumon yang mau
Kongres KPPRALima Saksi Diperiksa
idem
Penegakan Hukum Masih Mengecewakan
Tgk Abrar Muda
menjenguk keluarganya, di Rutan Tapaktuan dilarang oleh petugas sebelum melapor terlebih dahulu ke Posko TNI terdekat. Ini merupakan ketentuan yang tidak logis dan dibuat-buat, karena kalau memang harus dijaga dengan dalih pengamanan seharusnya dijaga oleh polisi militer atau aparat kepolisian dan bukan oleh TNI, kata Abrar yang menerima keluhan dari masyarakat. Menurutnya, kekecewaan warga ini tidak perlu terjadi jika tidak ada intervensi. Apalagi para pelaku atau tahanan ini telah rela dan ikhlas bahwa persoalan mereka diselesaikan secara hukum. Kita dukung upaya penegakan hukum ini, tetapi hendaknya jangan ada intervensi pihak tertentu sehingga dikhawatirkan membuat suasana bisa menjadi keruh”, katanya. Karena itu dia meminta Panglima TNI agar menertibkannya, karena intervensi penegakan hukum ini tidak sesuai dengan MoU damai Helsinki yang disepakti GAM dengan pemerintah RI, dua tahun lalu.
Sekretaris BRA Aceh Selatan Bestari Raden
Empat tahanan yang mau dijenguk itu merupakan warga yang terlibat dalam kasus perkelahian dengan aparat TNI di Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur beberapa bulan lalu, hanya gara-gara kesalahpahaman. Keempat tahanan tersebut adalah Darman (warga Pinto Rimba), Darmawi (warga Krueng Luas), Ali Akbar (warga Jambo Papen) dan Marham (warga Jambo Dalem). Kesemuanya termasuk dalam wilayah Kecamatan Trumon Timur. Mereka kini masih dalam proses persidangan di PN Tapaktuan. Dia mengakui, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan BRA Tapaktuan, Provinsi NAD bahwa masalah anggota GAM yang menyerah (Analisa) 16 Maret ditangani oleh Forkab sesuai dengan hasil rapat BRA Provinsi NAD 2007. dengan BRA kabupaten di Banda Aceh, belum lama ini. Masyarakat luas harus mengetahui terutama korban konflik bahwa anggota GAM yang menyerah sebelum MoU ditangani Forkab Aceh Selatan.
Forkab Tangani Anggota GAM yang Menyerah Sebelum MoU
Dalam Peserta rapat kordinasi program reintegrasi damai Aceh Aceh Selatan di ruang data Setdakab menjelaskan, pihaknya telah membentuk organisasi interen guna menampung dan menyalurkan serta membela hak-hak anggota Forkab. Selama ini sepertinya kami luput dari perhatian banyak pihak, maka kehadiran organisasi kami adalah untuk pembelaan hak-hak. Ketua Forkab Aceh Pembentukan organisasi Forkab di tingkat kabupaten adalah hasil Selatan Rahmad realisasi pembentukan Forkab Provinsi NAD di Banda Aceh, barubaru ini. Dia melihat perlu adanya wadah organisasi yang akan memperjuangkan nasib para anggota sehingga perlu dibentuk Forkab kabupaten. Sekarang sudah jelas permasalahannya bahwa masalah anggota GAM yang menyerah bukan lagi ditangani oleh BRA kabuapaten Mantan (Kapuspen) Mensinyalir dalam penyaluran dana reintegrasi senilai Rp.1,35 miliar Front Pembela telah terjadi penyelewengan besar-besaran. Akibatnya ratusan Merah Putih anggota laskar yang ada di Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, (FPMP) Nanggroe dan Kabupaten Aceh Tamiang belum mendapat bagian sepeserpun, Aceh Darussalam, dana yang telah diselewengkan itu semua bersumber dari anggaran Darwis. tahun 2006 yang disalurkan melalui BRA NAD dalam dua tahap. Tahap pertama, katanya, disalurkan Agustus 2006 senilai Rp. 450 juta diterima Ketua PETA NAD, Amiruddin kemudian tahap kedua disalurkan Februari 2007 senilai Rp.900 juta diterima Muazam, SE. ST juga atas nama Ketua PETA NAD. Penyelewengan yang dilakukan dalam penyaluran dana reintegrasi dengan cara memanipulasi nama-nama penerima. Seharusnya setiap anggota laskar pembela tanah air atau pembela merah putih menerima senilai Rp. 10 juta per orang. Namun karena telah terjadi manipulasi, tambah Darwis, nama-nama penerima itu direkayasa sedemikian rupa dengan menghilangkan nama-nama anggota laskar
Tapaktuan, (Analisa) 16 Maret 2007.
idem
Langsa Waspada online 19 Mar 07 20:04
Penyaluran Dana Reintegrasi Diduga Diselewengkan
Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra.
Irwandi Yusuf, Gebenur Aceh
yang sebenarnya dan mengganti dengan nama orang lain yang tidak pernah terlibat dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan NKRI. Partai lokal (parlok) di Aceh semakin diakui. Peraturan Pemerintah Jakarta, Jawapos (PP) tentang Parlok Aceh Nomor 20 Tahun 2007 ditandatangani 21 Mar 2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Jumat malam lalu. Kemarin PP itu diumumkan PP tersebut dijadwalkan selesai 15 Februari 2007. Tapi, pembahasannya molor hingga satu bulan. Seharusnya, ini tanggung jawab menteri hukum dan HAM untuk finalisasi PP. Saya hanya membantu. Mungkin karena banyak faktor, kata Yusril di kantor Sekretariat Negara kemarin.Karena terlambat, kata Yusril, PP tersebut dibuat berlaku surut mulai 15 Februari 2007. Ini untuk memenuhi amanat UU Nomor 11 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Parlok di Aceh berhak mengikuti pemilihan umum lokal, seperti pemilihan DPRA dan DPRK di Aceh. Selain itu, parlok juga berhak mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur serta calon bupati dan calon wakil bupati.Untuk membuka ruang partisipasi dalam pemilu nasional, anggota parlok dapat merangkap menjadi anggota partai politik nasional. Kalau ingin menjadi anggota DPR misalnya, harus masuk dari partai politik nasional, Parlok Aceh juga akan mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah secara proporsional berdasar perolehan kursi di DPRA dan DPRK. Besarnya bantuan tidak akan melebihi besaran bantuan kepada parpol nasiona Gerakan Aceh Merdeka (GAM) siap deklarasikan diri menjadi salah Jakartasatu partai politik lokal di Tanah Rencong. Kantor sudah siap Republikaonline semua, bahkan sampai desa. Tinggal deklarasi, orang nomor satu di 23 Maret 2007 Aceh, Irwandi yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Aceh ini menyatakan, GAM telah siap menjadi partai politik lokal dengan telah dibentuknya sejumlah kepengurusan partai. Sudah lengkap
Pemerintah Akui, Berlaku Surut
GAM Siap Deklarasikan diri Jadi Partai Lokal di Aceh
Sekretaris Jenderal PEMA Unsyiah, Said Andy Saida di Banda Aceh
Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Irwandi Yusuf
semua, AD/ART sedang dibuat, pengurusan sudah ada. Tinggal beri merk saja. Pemerintah Mahasiswa (PEMA) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam, mengimbau masyarakat Aceh agar tidak terpesona dengan kehadiran berbagai partai lokal yang mencoba menawarkan berbagai janji-janji baru bagi rakyat. Kami mengimbau masyarakat Aceh untuk tidak terpesona dan menggantungkan harapan pada partai lokal, tatapi melihat lebih mendalam tentang misi yang akan dijalankan partai tersebut. Pernyataan itu disampaikan berkaitan dengan muncul sejumlah Partai Lokal (Parlok) seperti Partai Rakyat Aceh (PRA) dan Partai Generasi Aceh Beusaboh That dan Taqwa (Gabthat) yang dideklarasikan belum lama ini. Imbauan mengenai partai lokal No.01/ H/PEMA/ USK/III/ 2007 itu dikeluarkan setelah dilaksanakan rapat kabinet pemerintahan mahasiswa Unsyiah pada 23 Maret 2007. Pemerintah diharapkan segera membuat payung hukum bagi pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. mengingat payung hukum yang direncanakan, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. setelah bertemu dengan sejumlah penggiat lembaga swadaya masyarakat di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Irwandi berjanji akan menindaklanjuti semua masukan perihal dugaan korupsi yang dilakukan bawahannya. Dia juga akan memberikan kemudahan untuk memperlancar proses hukum jika ada pejabat di Aceh yang diindikasi melakukan korupsi. Saya akan menggandeng sejumlah pihak dari luar, seperti ICW, untuk menyeret koruptor dan mengontrol pemerintahan di Aceh. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh, harus dibentuk karena merupakan amanat perjanjian damai antara Pemerintah
Banda AcehRepublika online Jumat, 23 Maret 2007 .
PEMA Unsyiah Himbau Masyarakat tak Terpesona Partai Lokal
Jakarta, Kompas 24 Maret 2007-
Irwandi Berharap KKR Aceh Segera Dibentuk Amanat Nota Kesepahaman Helsinki Harus Dipenuhi
Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Tursilo
Wakil Ketua KIP Aceh, Rasyidin Hamid
Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Saya sebagai wakil pemerintah (Indonesia) merasa malu karena GAM sudah melaksanakan semua kewajibannya, sementara pemerintah belum, Dia mengaku sudah menyampaikan masalah payung hukum pembentukan KKR di Aceh ini kepada Presiden. Kondisi politik di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), kian memanas terkait sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 11 Desember 2006. Rapat pleno terbuka Komite Independen Pemilihan (KIP) yang sudah beberapa kali tertunda mendapat protes warga setempat. Protes itu berakhir rusuh. Kapolres Aceh Tenggara, mengonfirmasikan kerusuhan itu. Ia menjelaskan, kerusuhan terjadi ketika massa melakukan protes terhadap KIP setempat dengan cara brutal. Massa melempar batu, sehingga aparat membubarkan aksi warga. Meski ada tiga polisi terluka akibat terkena lemparan batu, tetapi tidak ada korban jiwa dalam kerusuhan tersebut. Mengatakan kerusuhan terjadi karena ada tuntutan dari pendukung salah satu kandidat untuk tidak melakukan proses perhitungan suara ulang. Tetapi, jauh sebelumnya KIP Aceh sudah meminta KIP Aceh Tenggara agar melaksanakan proses tahapan pilkada, tetapi KIP setempat tidak mengindahkannya. Terkait kerusuhan di Aceh Tenggara, KIP Aceh telah membuat keputusan bahwa perhitungan suara ulang oleh KIP Aceh Tenggara tidak sah. KIP setempat diminta segera melakukan proses tahapan pilkada dengan membuat rekapitulasi suara. Apabila keputusan tersebut tidak dilaksanakan, KIP Aceh memminta aparat segera menghentikan kegiatan KIP Aceh tenggara dan mengamankan semua dokumen serta memproses KIP setempat sesuai dengan hukum yang berlaku. Sumber Pembaruan di Aceh
Banda Aceh, Ssuara Pembaharuan 26 Maret 2007
Pilkada di Aceh Tenggara Rusuh, 6 Warga Luka Tertembak
Banda Aceh, Ssuara Pembaharuan 26 Maret 2007
idem
Tenggara menyebutkan penyulut kerusuhan yang menyebabkan tiga polisi terluka dan enam warga tertembak, terjadi akibat kemarahan massa terhadap KIP setempat. Warga yang menderita luka tembak itu masih dirawat di Rumah Sakit Umum, Kutacane. Para korban mengalami luka di bagian kepala, paha, dan kaki.
