INDEKS. Menguji Kapolri Baru. Teroris Kembali Merajalela, Eksekusi Mati Atau Diasingkan? Lady Jill Octoquin: Boleh Booking Aku Asal

MAJALAH PATROLI EDISI POLRI-3.indd 1

4/14/2015 2:08:02 PM


4/14/2015 2:08:03 PM

INDEKS Menguji Kapolri Baru Dalam sistem ketatanegaraan kita Polri adalah instrumen negara dan alat negara penegak hukum yang tidak sama dengan Kejaksaan Agung. Sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945 Polri adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.... >>> HAL 12

Lady Jill Octoquin: “Boleh Booking Aku Asal...” ...Hal 57

Teroris Kembali Merajalela, Eksekusi Mati Atau Diasingkan? Kemunculan teroris dan pergerakannya yang sulit diprediksi membuat aparat penegak hukum harus ekstra mewaspadainya, masyarakat pun dibuat waswas atas aktifitasnya yang semakin brutal. Tak heran kemunculannya selalu menjadi perbincangan hangat berbagai kalangan.... >>> HAL 18

TNI TERUS MELAKUKAN UPAYA EVAKUASI WNI DI YAMAN ... 38 WAKIL KETUA DPRD KARAWANG DIDUGA TERIMA DANA DARI PENGUSAHA ... 50 MOBIL-MOBIL SUPER DI FILM FAST & FURIOuS ... 54


4/14/2015 2:08:04 PM

REDAKSI Presiden RI, Bukan ”Petugas Partai” Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri bisa saja bersikukuh dengan pandangannya, sebagai politisi PDIP, bahwa Jokowi masih dianggap petugas partainya. Hanya saja pandangan tersebut bisa bertentangan dengan aturan legal konstitusional maupun etika dalam kehidupan ketatanegaraan. Sebab, ketika Jokowi telah resmi dilantik sebagai Presiden RI, beliau bukan lagi orang partai. Presiden bukan saja seorang kepala peme rintahan, tetapi juga seorang kepala Negara. Dengan demikian, mereduksi posisi seorang Presiden sebagai sekadar petugas partai, adalah, tidak tepat. Dalam praktik tatanegara kita, Presiden sebelumnya memang tetap memimpin parpol secara formal. Pak Harto adalah Ketua Dewan Pembina DPP Golkar, Gus Dur Ketua Dewan Syuro DPP PKB, Megawati Ketum DPP PDIP, dan SBY Ketum DPP PD. Namun konteks Jokowi berbeda. Beliau tdk punya posisi struktural apapun di PDIP saat menjabat Presiden. Di samping itu Jokowi punya komitmen politik yang jelas yaitu semua anggota Kabinet “DILARANG” merangkap jabatan struktural parpol. Dengan konteks yang berbeda tersebut, sangat tidak nalar jika Megawati dan elit DPP PDIP tetap bersikukuh memakai istilah petugas partai bagi Presiden Jokowi saat ini. Ketika beliau masih cawapres, sebutan itu masih bisa dimengerti karena faktanya memang beliau belum menjadi Presiden. Dan pencapresan Jokowi adalah program PDIP. Sebutan petugas partai seharusnya berhenti begitu Jokowi menjadi Presiden RI karena

kedudukan beliau jelas mengatasi posisi struktural partai. Belum lagi jika dikatakan bahwa sebagai kepala negara, beliau adalah representasi bangsa dan NKRI. Terlepas apakah Presiden Jokowi setuju atau tidak, penyebutan terhadap seorang Presiden RI sebagai petugas partai harus ditolak oleh warganegara RI yang bertanggungjawab dan menghormati negara dan lembaga-lembaganya. Sebutan itu berkonotasi negatif seolah-olah Presiden Jokowi hanya ‘suruhan’ PDIP atau, bahkan lebih khusus lagi, suruhan DPP PDIP. Padahal sebagai Presiden bisa saja Jokowi membuat keputusan yang mungkin merugikan kepentingan partai tersebut. Misalnya soal pengangkatan BG sebagai Kapolri. Jika Jokowi hanya petugas PDIP, logikanya beliau tidak bisa dan tidak boleh menolak maunya partai tersebut. Tetapi sebagai Presiden RI, Jokowi punya hak prerogatif untuk mengangkat atau tidak. Mengurus negara tidak sama dengan, atau dikalahkan oleh mengurus kepentingan partai. Sebagai seorang pejabat negara, mestinya Megawati paham masalah yang sebenarnya sangat elementer seperti ini. Sayangnya seperti sering kita jumpai di negeri ini, pejabat negara sering mencampuradukkan antara kepentingan partainya dengan kepentingan negara. Ujung-ujung nya, negara terancam menjadi kacau seperti kacaunya parpol-parpol belakangan ini. Mengurus negara tidak dapat disamakan dengan mengurus yayasan milik ke luarga atau perusahaan keluarga..!!!

DEWAN PEMBINA & PELINDUNG: Komjen Pol (Purn) Drs. Oegroseno SH., Mayjen TNI (Purn) HR Karyono, SIP., Irjen Pol (Purn) Drs. Maman Suleman., Irjen Pol (Purn) Drs Aryanto Sutadi, MH., M.Sc., Laksmana Muda TNI (Purn) Kingkin Suroso, SE., Mayjen (Purn) TNI Djoko Pramono Marinir, SIP, MBA., Laksamana Pertama TNI Muhammad Faisal, SE, MM. (Direktur Bela Negara, Kemenhan RI), Mulyadi SE., Agung Gede Bagus Cahaya Buana Soeryo Mataram., Elsye Widodo, H. Abdurahman Atim. DEWAN PENASEHAT: Ruly Rahadian. (Staf Khusus Direktorat Potensi Pertahanan bidang Bela Negara Kementerian Pertahanan RI), Ferdinand Montororing, SH, MH., Eka Wardiyanto., Hanny Sumakul Franky, SE., Drs Yislam Alwini (Ketua Umum Komisi Nasional Pilkada Independen), Marulitua Siahaan, Ichwan SH., Muntoha Samoen, Try Yudho Soetoto. PIMPINAN PERUSAHAAN: Panca Dwikora Aba Soekarno. SEKRETARIS UMUM: Budiharto Haryono, SE, HK. PEMIMPIN REDAKSI: Panca Dwikora Aba Soekarno. WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zulkarnaen SE. SEKRETARIS REDAKSI: Lily F. Tumengkol. DEWAN REDAKSI: Ahmad Munir.SH., DR. Agus Effendi (Independen Calon Institute / ICI), Ismadi Shpn., Rizal NF Sulaeman, SE., Ida Bagus Wedha Manuaba, Ir. Eko P. Pungky. LITBANG: Iriyanto, SH., Jhon Pangemanan, Evin Muhammad Isa, Sunarto, SS., Fitri Irawati, Abdul Haris ,ST., PENASEHAT HUKUM: Rizal Fauzi Ritonga. SH,MH., Ferdinand Montororing, SH, MH., Zamzamir. SH, SE, MBA., REDAKTUR PELAKSANA: Ipung Surya, Eduard Hudson, DESAIN GRAFIS: Ghustie Alie.. FOTO GRAFER: Sartono, IP. Surya. BIRO DKI JAKARTA: Agung Adiyanto Lesmono. BIRO TANGERANG: E. Hudson. BIRO BOGOR, DEPOK: Harry Sudarma. BIRO BEKASI & KARAWANG: Wawan. BIRO BALI & NTB: Bayu Aji. BIRO BANDUNG: Donny Aldhy Irawan. BIRO KALIMANTAN SELATAN: Abdul Gafur. BIRO KALIMANTAN TIMUR: Gatut Teguh Indra Cipta SE. BIRO KALIMANTAN BARAT: Triaji Buditomo. BIRO KALIMANTAN UTARA: Muhdi Noor. BIRO SULAWESI UTARA: Risat Sanger, Leriando Kambey. BIRO SULSEL / Selayar: Fadly Syarif. BIRO JAWA TIMUR: Baku Widodo. KOORDINATOR Liputan: Rachmadie. TIM Liputan: Surya Fachrudin, Raditya Pradipta, Sukron Jamil, Musa Marasabessy, Adnan Siregar. REPORTER LUAR NEGERI: Ricky Wisnu Sulistio (LA), Shanty Hughes (Seattle WA), Hamka Bin Mohammad (Malaysia). PIMPINAN PERUSAHAAN: Panca Dwikora Aba Soekarno. Wakil PIMPINAN PERUSAHAAN: Ir. Indah Aprilina P. MANAGER UMUM & IKLAN: Drs. Ainur Rovic. MANAGER KEUANGAN: Elsye Widodo. Sirkulasi / DISTRIBUSI: Repelita Sebayang Semua Wartawan yang melakukan peliputan di Lapangan di bekali ID Card Jurnal Patroli yang masih berlaku, memiliki kode batang / barcode dan disertai Surat Tugas dari Redaksi. Apabila ada yang mengaku sebagai Wartawan Jurnal Patroli tanpa ID Card dan Surat Tugas, maka segala tindakannya bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Jurnal Patroli. Terimakasih untuk tidak memberikan uang tip pada wartawan kami.

4

Jurnal Patroli


PENERBIT: PT. JURNAL PATROLI MEDIA Jl. Raya Alternatif Cibubur KM 4 Kawasan Niaga Citra Gran Blok R12 No.20 Bekasi 17435 Telp/Fax : (021) 2906 6819

edisi april 2015

4/14/2015 2:08:04 PM

OPINI

Pemberdayaan Secara Terfokus

P

Oleh Prof. Dr. Haryono Suyono

Umumnya keluarga desa yang lugu dan penuh harapan menerima para dosen melakukan praktek di lapangan dengan senang hati dan harapan baru. Keluarga desa berharap nasib mereka bisa berubah karena dosen dan mahasiswa, yang kelak menjadi pemimpin bangsa, bisa memperbaiki nasib mereka.

elatihan pendataan dan pemetaan keluarga bagi para dosen pembimbing lapangan untuk kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) tematik Posdaya, telah selesai dilakukan pada bulan Maret 2015. Tidak kurang dari 325 perguruan tinggi yang selama ini ikut dalam kegiatan kuliah kerja nyata telah mengirimkan dosen dan mahasiswa senior ikut pelatihan, baik tentang falsafah, teori maupun praktek pendataan dan pemetaan keluarga di desa. Banyak kejutan yang mereka alami dalam pelatihan dan praktek lapangan. Umumnya keluarga desa yang lugu dan penuh harapan menerima para dosen melakukan praktek di lapangan dengan senang hati dan harapan baru. Keluarga desa berharap nasib mereka bisa berubah karena dosen dan mahasiswa, yang kelak menjadi pemimpin bangsa, bisa memperbaiki nasib mereka. Para dosen muda dan mahasiswa, melalui pendataan itu akhirnya memetakan seluruh keluarga di Posdaya dan di pedesaan dalam suatu peta sederhana, mudah dibaca tetapi dengan jelas menggambarkan keadaan seluruh keluarga di wilayahnya. Keluarga prasejahtera sebagai sebuah keluarga yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasar yang sangat minimum ternyata masih banyak di desa dan di kelurahan di perkotaan. Bangunan mewah yang berjejer di jalan-jalan di perkotaan, dengan keluarga dan anggotanya yang keluar masuk rumah dengan mobil atau sepeda motor, di belakangnya ternyata masih menyembunyikan puluhan keluarga lain yang memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh untuk bisa menikmati kemerdekaan di tanah air tercinta ini. Keluarga-keluarga prasejahtera tidak terlalu kelihatan secara fisik, karena terlindung oleh bangunan dan kemewahan yang kadang tidak mengenal tetangganya yang menderita. Di pedesaan, biarpun sepintas tidak

terlalu menyolok adanya perbedaan seperti itu, tetapi sering kita lihat ke senjangan juga bertambah menganga. Keluarga yang gagal membebaskan diri dari kemiskinan, anaknya yang dianggap dewasa segera dinikahkan. Keluarga baru ini jadi tambahan karena umum nya belum bisa secara sungguh-sungguh memenuhi kebutuhan dasarnya yang sangat menimal. Keluarga baru itu ikut orang tuanya, bekerja seadanya dan akhirnya ikut menambah, bahkan menurunkan tahapan keluarga yang semula pada posisi keluarga sejahtera I, kembali menjadi keluarga prasejahtera. Di daerah yang relatif gersang karena ditinggalkan anak mudanya, situasinya bertambah ruyem. Orang tua yang ter tinggal tidak bisa mengolah sawah atau ladang yang terbatas dengan teknologi mahal. Anak-anak muda dengan pendidikan seadanya tidak lagi mau tinggal di desa. Dengan bekal seadanya mencari kerja di kota atau di tempattempat yang menurut pengetahuan terbatas bisa memberi kemudahan hidupnya. Mereka melepaskan diri dari kungkungan pedesaan yang secara turun menurun menghasilkan keluarga yang hampir tidak pernah berubah. Anak-anak muda mencoba hidup baru yang menjanjikan. Yang ditinggalkan, karena idak ada tenaga kerja muda, menjadi lebih sengsara. Anak muda yang menggabung pada keluarga lain di kota menyebabkan keluarga tempat bergabung merosot menjadi keluarga prasejahtera baru karena tanggungannya bertambah berat. Pendataan dan pemetaan keluarga dengan tepat menempatkan keluarga prasejahtera dengan jelas di dalam peta. Para dosen dan mahasiswa senior semester ke 7 yang sebentar lagi akan lulus menjadi sarjana bertamah pengetahuannya bahwa gemerlapan keluarga di kota yang tinggal di rumah mewah tidak berarti di belakang rumahnya tidak ada masalah bangsa

edisi april 2015


Jurnal Patroli

5

4/14/2015 2:08:05 PM

OPINI

yang perlu segera dipecahkan. Keluarga yang ikut bergabung dengan keluarga lain yang lebih dulu ke kota membawa masalah bagi keluarga yang ditinggalkan di desa, dan menurunkan tahapan keluarga desa yang lebih dulu pindah ke kota. Belum sampai keluarga sanak saudara di kota berkembang dan berubah menjadi keluarga sejahtera III sudah “terpaksa” menjadi keluarga sejahtera III plus, yaitu menolong kerabatnya yang ikut arus pindah ke kota. Akibatnya, keluarga pelopor kepindahan itu gugur, berubah kembali menjadi keluarga sejahtera II, atau bahkan merosot menjadi keluarga prasejahtera. Alasan sangat sederhana, karena “berbaik hati” menolong anggota keluarga dari desa, anaknya sendiri, terpaksa tidak melanjutkan

6

Jurnal Patroli


pendidikan, dan jadilah keluarganya masuk dalam kategori keluarga prasejahtera. Insya Allah, seperti halnya pada saat kita gencar-gencarnya mengatasi kemiskinan di Indonesia pada tahun 1990-an, peta yang secara seksama dibuat oleh rakyat sendiri, akan bisa mempersatukan seluruh keluarga di suatu kawasan untuk menyegarkan kembali budaya hidup gotong royong, bersatu bekerja bersama menolong keluarga yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya yang sangat menimal. Kita tidak perlu malu, karena ternyata di tanah air tercinta ini memang masih ada peristiwa keluarga yang naik tingkat tetapi juga ada keluarga turun dari suatu fase kemajuan ke tingkatan yang lebih

rendah. Ada alasan yang didorong rasa kemanusiaan yang sangat luhur ingin menolong saudaranya yang masih menderita, karena belum mapan, rasa kemanusiaan itu justru bisa menyeret keluarganya mundur ke posisi lebih ren dah. Disamping itu, ada karena alasan kesombongan, membuat batasan untuk keluarganya. Keluarga ini tidak mau peduli sesama, takut kehilangan gengsi dan merasa sudah bekerja keras kenapa yang lain mau enaknya sendiri saja. Ada ribuan alasan lain yang bisa diurai dengan panjang lebar. Pendataan dan pemetaan keluarga mengundang hati nurani kita untuk berbagi bukan dengan gratis, tetapi melalui pemberdayaan kerja cerdas dan keras. Marilah berbagi untuk keluarga Indonesia yang masih tertinggal. g

edisi april 2015

4/14/2015 2:08:06 PM

OPINI

Sejarah Baru Perikanan Indonesia

M

Laksda TNI (Purn) Kingkin Suroso SE

Tema besar yang merupakan program utama Presiden Ir. Joko Wododo dengan Kabinet Kerjanya adalan sebuah gebrakan atau didalam ilmu baris berbaris militer merupakan ”hentakkan pertama kaki kiri” yang akan menentukan apakah pasukan itu akan berbaris dan bertugas dengan baik untuk memenangkan pertempuran.

iris rasanya tatkala melihat kenyataan bahwa pemimpin negeri tak bervisi maritim, dan lebih miris lagi manakala para hulubalang alergi terhadap kehidupan di laut sehingga bisikan yang sampai ke telinga pemimpin menjelma menjadi sebuah keputusan yang jauh dari aroma bangsa pelaut. Sudah terlalu lama bangsa ini ingkar dari karakter jatidirinya sebagai bangsa pelaut, bangsa yang detak jantungnya keras, sekeras deburan ombak samudra. Dan akibatnya kesadarannya pupus dan tak peduli akan lingkungan dimana dia tinggal. Seorang pakar hukum laut Indonesia Prof DR Hasyim Djalal pada sebuah kesempatan mengatakan bahwa hilangnya Sipadan dan Ligitan dari peta Indonesia bukan karena kalah dalam berdiplomasi di fora internasional, namun sebenarnya karena kita bangsa Indonesia tidak paham bahwa Sipadan dan Ligitan adalah milik kita, artinya ”kita tidak peduli” akan apa yang seharusnya menjadi hak dan kewajiban kita. Selagi pemimpin bangsa tidak memiliki visi dan bangsa ini tidak peduli maka Ambalat, Tanjung Datuk dan yang lainnya akan senantiasa terjadi seperti Sipadan dan Ligitan. Ketidak pedulian yang melahirkan ketidak mampuan telah memunculkan penyakit kronis yaitu tidak terurusnya sawah ladang kita yang bernama laut sehingga para tetangga yang cerdik turun memanfaatkannya bagi kepentingan bangsanya. ”MENCURI” mungkin label tepat untuk tetangga yang memanfaatkan hasil laut kita atau bahasa orang bilang ”ilegal fishing”. Apa benar mereka mencuri jika yang punya lahan mengetahui hal itu? Tambah miris toh? Kenapa, ya karena tidak memiliki visi, tidak punya kemampuan dan tidak memiliki ”karakter jatidiri sebagai bangsa pelaut”. Bayangkan akibat pencurian yang hampir menjadi ”budaya” di laut

teritorial bangsa yang berdaulat ini, kekayaan kita (ikan) dikeruk dan disisakan hanya ”ikan teri” nya saja untuk nelayan kita, yang tentu saja sampai detik ini menjadi anggota keluarga bangsa yang paling miskin. Beruntung, Tuhan YME mendengar rintihan dalam doa doa anak bangsa, sehingga atas kehendaknya pula lahir pemimpin bangsa yang karena visinya, karena tekadnya ingin mewujudkan kembali kejayaan maritim Indonesia, melalui program besarnya yaitu menjadikan Negara Kepulauan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Kelahirannya telah melahirkan banyak sekali ahli-ahli maritim tidak hanya di kota-kota, di kampus-kampus bahkan dipuncak gunung banyak yang berbicara maritim. Subhanallah. Tema besar yang merupakan program utama Presiden Ir. Joko Wododo dengan Kabinet Kerjanya adalan sebuah gebrakan atau didalam ilmu baris berbaris militer merupakan ”hentakan pertama kaki kiri” yang akan menentukan apakah pasukan itu akan berbaris dan bertugas dengan baik untuk memenangkan pertempuran. Sebagai indikasi adanya persiapan untuk ”memenangkan perang” Presiden telah menyiapkan perangkatnya antara lain dengan adanya Menko Maritim, dan segera diresmikannya Bakamla yang memang sangat memerlukan keberanian dan yang tidak kalah hebatnya adalah ditempatkannya seorang yang cerdas dan berani untuk menduduki jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan. Penting untuk mengedepankan bahwa apa yang menjadi kebijakan Presiden dengan hentakan pertama nya juga bagian yang mestinya dilakukan oleh para menteri dalam Kabinet Kerja. Sebagaimana gebrakan yang dilakukan Presiden, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menggelindingkan kebijakan moratorium yang menggemparkan

edisi april 2015


Jurnal Patroli

7

4/14/2015 2:08:06 PM

OPINI masyarakat perikanan khususnya pegiat perikanan asing yang beroperasi laut teritorial Indonesia yang dikenal masyarakat sebagai pencuri ikan. Belum hilang demam tinggi akibat kebijakan moratorium, tertayang di media berita penenggelaman kapal ikan asing oleh aparat keamanan laut sebagai bagian dari gebrakan Ibu Menteri yang pemberani. Terlepas dari adanya gebrakan, keberanian untuk membuat perubahan, kiranya perlu untuk diperhatikan hal-hal sebagai berikut agar apa yang menjadi kebijakan dan action di lapangan tetap dapat berbuah manis bagi bangsa ini terlebih khusus bagi para nelayan kita yang sudah terlalu lama menderita. Yang pertama, jika hentakan pertama kaki kiri sudah dilakukan maka lanjutkan lah dengan hentakan kaki kanan, kaki kiri, kanan dan selanjutnya terus berbaris dengan gagah dan jangan pernah berhenti. Pengamat bilang jangan ”hangat-hangat tai ayam”. Yakini dan lakukan terus, rakyat Indonesia akan mendukung setiap perubahan yang membawa kebaikan bagi bangsa ini. Jika beberapa hari lalu ada kapal ikan kayu di tenggelamkan petugas, masyarakat menunggu tayangan petugas Bakamla kita menenggelamkan ”Mother Boat” yang menjadi kapal induk para pencuri ikan kita. Apa yang telah dilakukan setidaknya telah memberikan efek jera dengan kaburnya 3.000 kapal ikan asing yang selama ini merasa nyaman tinggal di laut Indonesia tanpa ada yang mampu dan mau mengusik. Bangsa Indonesia sudah sangat merindukan keberadaan mother boat berbendera Indonesia dengan awak putra Indonesia juga. Yang kedua, TNI AL dalam tugasnya sudah jelas yaitu menegakkan kedaulatan negara di laut serta menjaga keutuhan wilayah NKRI.

8

Jurnal Patroli


Dalam palaksanaan tugasnya mereka menjalankan tiga fungsi yaitu Fungsi Militer, Fungsi Polisionil dan Fungsi Diplomasi. Dalam kerangka Fungsi Diplomasi sangatlah penting TNI AL menjaga hubungan baik dengan negara sahabat yang mungkin saja warga negaranya adalah ”pencuri ikan”, karenanya janganlah secara frontal melakukan gerakan penghancuran kapal asing yang dapat berdampak buruk dan menghambat tugasnya di forum internasional. Meskipun dalam hal kemampuan melakukan tugas kaeamanan laut yang berkaitan dengan kebijakan henrikan (penghentian, pemeriksaan, dan penindakan termasuk penenggelaman kapal), TNI AL tidak diragukan karena memiliki alutsista yang memadai. Namun adalah penting bahwa kapal-kapal TNI AL yang

bertugas harus dalam kerangka tugas Bakamla (Badan Keamanan Laut), yang berarti segala perintah gerak operasi dan dukungan operasi menjadi tanggung jawab Kabakamla. Pembentukan Bakamla yang sejak lahirnya Undang-Undang Pelayaran tidak pernah terealisir akibat kuatnya ego sektoral, kiranya perlu keberaniaan pemerintah untuk segera meresmikannya jika perlu membatalkan undang-undang yang menjadi faktor penghambatnya. Dan untuk menghilangkan hambatan psikologis pantaslah jika Kabakamla dijabat pejabat setara Bintang Empat.

Yang ketiga, menilik luasnya perairan yang menjadi medan tugas aparat penegak hukum di laut maka penting adanya peningkatan kemampuan operasi baik peningkatan kwalitas persenjataan dan dukungan operasional kapal berupa bahan bakar serta dukungan lainnya, tak lupa peningkatan kesejahteraan para awak kapal serta petugas di lapangan. Bayangkan saja, seorang prajurit Angkatan Laut yang menggadaikan nyawanya menentang badai di tengah samudra hanya diberi imbalan tunjangan uang layar enam ribu rupiah sehari, sesuatu yang kurang masuk akal sehat. Sebagai pekerja pejuang matra laut siapapun yang ada disana para awak kapal yang bertugas sudah semestinya mendapatkan perhatian dari pemerintah demi meningkatkan kesejahteraannya. Yang keempat, tanpa bermaksud meragukan kapabilitas pejabat Menteri Kelautan dan Perikanan yang kini gencar melakukan gebrakan, adalah menjadi kewajiban para staf di lingkungan kementerian yang bersangkutan dan tentunya pimpinan lembaga lain serta para ahli untuk memberikan dukungan dan masukan berharga bagi Menteri, karena sebenarnyalah bahwa beliau adalah aset bangsa, batu intan yang darinya kita yakin hentakan pertama kaki kirinya akan menjadi baris berbaris dengan gagah dan memenangkan perang. Menyadari bahwa bertugas di lingkungan birokrasi jelas berbeda dengan lingkungan sebuah perusahaan, sehingga penting diyakinkan bahwa berbagai kebijakan haruslah berdasarkan perundangundangan yang berlaku tanpa harus mengurangi kadar keberanian dan keragu-raguan. Rakyat Indonesia telah lama dan jenuh menunggu tokoh-tokoh yang berani bekerja bagi rakyatnya dan kini mereka menunggu, what next...?! BRAVO MARITIM INDONESIA !!! g

edisi april 2015

4/14/2015 2:08:06 PM

OPINI

Menyoal Komisi Yudisial Sebagai Institusi Penegakan Hukum Bagi Hakim ”Nakal”

B

JJ AmstronKag SH MH Praktisi Hukum

Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

aru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membentuk pani tia seleksi (Pansel) untuk memilih calon anggota Komisi Yudisial (KY) pe riode 2015-2020. Proses pemilihan calon anggota KY dimulai pada Mei 2015 mendatang. Ketua Pansel Har kristuti Harkrisnowo menyatakan, pembentukan panitia seleksi pemilihan anggota Komisi Yudisial itu berdasar kan Keppres Nomor 6 Tahun 2015 tentang pembentukan panitia seleksi pemilihan anggota Komisi Yudisial. Melalui keppres itu, Jokowi meng angkat 8 orang untuk menjadi Pansel. Mereka adalah Harkristuti Harkrisnowo sebagai ketua Pansel, kemudian Yuliandri, Mustafa Abdullah, Asep Rahmat Fajar, Maruarar Siahaan, Ahmad Fikri Assegaf, Topo Santoso, dan Cecep Sutiawan. Tak salah jika masyarakat pencari keadilan menaruh harapan besar kepa da Komisi Yudisial (KY) untuk memper baiki citra hakim agar lebih bersih dan bermartabat. Selama ini ada dua hal yang menyebabkan tidak maksimalnya kinerja KY, pertama masih ada komi sioner yang berperspektif konservatif, kedua tidak ada mekanisme yang jelas soal tindak lanjut laporan publik. Selain itu juga di dalam UU No. 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial di dalam Pasal 13B yang berbunyi menjaga dan menegakkan kehormatan dan ke luhuran martabat serta perilaku hakim itu masih terlalu abstrak dikarenakan perilaku hakim apa yang harus diawasi oleh Komisi Yudisial. Ketika apa yang di sebut dengan perilaku hakim itu masih terlalu ambigu jadi seharusnya perilaku hakim lebih dispesifikkan kedalam batasan-batasan yang mencakup segi perilaku hakim seperti yang tertuang didalam kode etik.

Tidak Sedikit Hakim Melanggar Perilaku Kode Etik Tidak Ditindaklanjuti KY, Bebas Bergentayangan

Ambil salah satu contoh saja, hakim tidak profesional dengan mainan Handy cam di saat sidang di ruang persidang an dan kemudian menutup persidangan tersebut tanpa adanya agenda berikut nya dalam perkara 320 di PN Jakarta Barat, pada persidangan tanggal 24 Desember 2013. Seharusnya pengadilan itu mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepasti an hukum dan keadilan merupakan conditio sine qua non atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang ber dasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegak nya martabat dan integritas Negara. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Dimana wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung

edisi april 2015


Jurnal Patroli

9

4/14/2015 2:08:07 PM

OPINI jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irahirah ”Demi Keadilan berdasarkan Ke tuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebe naran dan keadilan itu wajib dipertang gungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Keprofesionalitas KY Patut Dipertanyakan

Sebagaimana paparan diatas tak heran jika penulis sendiri sangat kecewa dengan kinerja KY dan mengalami dimana laporan kronologis tentang kinerja administrasi Komisi Yudisial mengenai pengaduan nya terombang-ambing selama 2 Tahun kurang, tarik ulur tanpa ada kejelasan, dimana pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 penulis datang ke Komisi Yudisial Jakarta untuk menanya kan sejauh mana perkembangan tentang penangan laporan/ pengaduan tersebut, dimana kedatangan kami sudah puluhan kali sejak laporan/ pengaduan tersebut kami layangkan pada pertengahan tahun 2013. Kedatangan penulis ditanggapi oleh pihak staf Komisi Yudisial dan kemudian menurut staf dari bagian pengaduan Komisi Yudisial tersebut, kemudian kami diberikan informasi perkembangan penanganan laporan No : 132/ IP/ LM.02/ IX/ 2014, dengan no registrasi/ no penerimaan : 0132/L/KY/III/ 2014, dimana status laporan tersebut adalah Daftar Tunggu Sidang Panel Atas Lapor an Pemeriksaan Pendahuluan. Petugas Penerima bernama Senni Perdani, SH. Kurang lebih 5 bulan setelah itu, belum ada kabar berita mengenai informasi tersebut ke kantor hukum penulis, dan setelah menanti cukup lama kemudian pada tanggal 26 Januari 2015 kami menerima surat penting dari Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 228/ SET/ LM. 02/ 01/ 2015 dan isi surat tersebut hal pemberitahuan

10 Jurnal Patroli


mengenai Petikan Keputusan Sidang Panel yang menyatakan laporan register tersebut tidak dapat ditindaklanjuti. Padahal jelas-jelas Bawas Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan pelanggaran kode etik terhadap hakim tersebut sebelumnya sebagaimana dilansir detik,com pada tanggal 8De sember 2014. Sebagaimana surat peng aduan penulis yang sama ditujukan ke Komisi Yudisial dan Bawas Mahkamah Agung tertanggal 09 Desember 2013 yang kemudian diterima oleh Mawardi bagian pengaduan Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia saat itu. Seharusnya Komisi Yudisial (KY)

memberi sangsi kepada Tiga (3) hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat. ”Pasalnya, mereka sudah menyalahi konstruksi hukum yang ada.” Tiga hakim yang menyidangkan perkara tersebut sudah dilaporkan ke KY dengan nomor 0132/L/KY/III/2014.” Dia menilai persi dangan yang diketuai hakim Harijanto (Ketua), SH.,MH, Sigit Hariyanto, SH.,MH (hakim anggota) dan Julien Mamahit, SH (hakim anggota) menyalahi konstruksi hukum yang ada. ”Kalo dalam sita jaminan, harus diputus dulu oleh hakim. Karena ini sangat penting mengingat harta yang dikuasai keseluruhan. Tapi ini aneh bin ajaib, baru pertama kali dalam sejarah hukum, instalasi yang baku itu diobrak-abrik oleh majelis hakim”. secara definisinya sita jaminan itu harus diputus sebelum pokok materi, tapi ini diputus setelah pokok materi, dimana letak sita jaminannya. ”Bukan itu saja,

perilaku majelis hakim yang dinilai tidak sesuai prosedural, dengan mainan handycam, merekam saat sidang ber langsung”.

Pentingnya Sikap Profesional

Bahwasanya profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (expertise) dari para anggota nya. Artinya, tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Keahlian diperoleh melalui apa yang disebut profesionalisasi, yang dilakukan baik sebelum seseorang menjalani profesi itu maupun setelah menjalani suatu profesi (inservicetraining). Namun demikian, istilah ”profesi” memang selalu menyang kut pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan dapat disebut profesi. Berkaitan dengan profesi ada beberapa istilah yang hendaknya tidak dicampur adukan yaitu profesi, profesional, profe sionalisme, profesionalitas dan profesionalisasi. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para petugasnya. Suatu jabatan atau pekerjaan disebut profesi apabila ia memiliki syarat-syarat atau ciri-ciri tertentu. Sejumlah ahli seperti (Mc Cully, 1963 ; Tolbert, 1972 ; dan Nugent, 1981) telah merumuskan syarat syarat atau ciri ciri utama dari suaru profesi sebagai berikut: Pertama, suatu profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang me miliki fungsi dan kebermaknaan sosial yang sangat menentukan. Kedua, untuk mewujutkan fungsi tersebut pada butir di atas para ang gotanya (petugas dalam pekerjaan itu) harus menampilkan pelayanan yang khusus yang didasarkan atas teknik teknik intelektual, dan keterampilan keterampilan tertentu yang unik. Ketiga, penampilan pelayanan terse but bukan hanya dilakukan secara rutin saja, melainkan bersifat pemecahan

edisi april 2015

4/14/2015 2:08:07 PM

masalah atau penanganan situasi kritis yang menuntut pemecahan dengan menggunakan teori dan metode ilmiah. Keempat, para anggotanya memiliki kerangka ilmu yang sama yaitu yang didasarkan atas ilmu yang jelas, sistema tis, dan eksplisit, bukan hanya didasar kan atas akal sehat (common sense) belaka. Kelima, untuk dapat menguasai kerangka ilmu itu diperlukan pendidikan dan latihan dalam jangka waktu yang cukup lama. Keenam, para anggotanya secara tegas dituntut memiliki kompetensi menimum melalui prosedur seleksi, pendidikan dan latihan serta lisensi ataupun sertifikat. Ketujuh, dalam menyelenggarakan pelayanan kepada pihak yang dilayani para anggota memiliki kebebasan dan tanggung jawab pribadi dalam mem berikan pendapat dan pertimbangan serta membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukan berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan profesional yang dimaksud. Kedelapan, para anggotanya baik perorangan maupun kelompok lebih mementingkan pelayanan yang bersifat sosial daripada pelayanan yang menge jar keuntungan yang bersifat ekonomi. Kesembilan, standar tingkah laku bagi anggotanya dirumuskan secara tersurat (eksplisit) melalui kode etik yang benarbenar diterapkan. Setiap pelanggaran atas kode etik dapat dikenakan sanksi tertentu. Kesepuluh, selain berada dalam pekerjaan itu para anggotanya terus menerus berusaha menyegarkan dan meningkatkan kompetensinya dengan jalan mengikuti secara cermat literature dalam bidang pekerjaan itu, menyeleng garakan dan memahami hasil riset serta berperan serta secara aktif dalam per temuan pertemuan sesama anggota. Demikian juga tidak jauh berbeda dengan ciri-ciri di atas, Soetjipto dan Raflis Kosasi (2007) mengemukakan ciri-ciri utama suatu profesi itu sebagai berikut : Pertama, suatu jabatan yang memi

liki fungsi dan signifikansi sosial yang menentukan (crusial). Kedua, jabatan yang menuntut ke terampilan atau keahlian tertentu. Ketiga, keterampilan atau keahlian yang dituntut jabatan itu di dapat mela lui pemecahan masalah dengan meng gunakan teori dan metode ilmiah. Keempat, jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistimatik, eksplisit, yang bukan hanya sekadar pendapat khalayak umum. Kelima, jabatan itu memerlukan pen didikan tingkat perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama. Keenam, proses pendidikan untuk jabatan itu juga merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai- nilai profesional itu sendiri. Ketujuh, dalam memberikan layanan kepada masyarakat anggota profesi itu berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi. Kedelapan, tiap anggota profesi mempunyai kebebasan dalam memberi kan judgement terhadap permasalahan profesi yang dihadapinya. Kesembilan, dalam prakteknya melayani masyarakat, anggota profesi otonom dan bebas dari campur tangan orang luar. Kesepuluh, jabatan ini mempunyai prestise yang tinggi dalam masyarakat, dan oleh karenanya memperoleh imbal an yang tinggi pula. Dan perlu direnungi kembali bersama terutama dikalangan profesi hakim, makna professional yaitu jika dalam pekerjaan bagaimana pun situasinya, baik dalam fasilitas yang cukup baik atau kurang baik, tetapi harus melaku kan setiap pekerjaan dengan sungguh- sungguh dan penuh tanggung jawab, dan tidak harus melulu dengan me ningkatkan kesejahteraan, perubahan gaji dan tunjangan hakim, hal itu tidak menjamin kenyataannya belum mem berikan kesan bahwa peradilan adalah tempat yang bersih dari korupsi. Bahwa peradilan yang bersih dan berwibawa dapat dibangun dengan menciptakan profesionalitas para hakim.

Prinsip dasar inilah yang harus dijunjung hakim dalam menjalankan tugas mau pun berinteraksi sosial. Salah satu yang memengaruhi tingginya indeks persepsi korupsi di Indonesia adalah sistem per adilan yang korup, terjadi mafia peradil an, aparat penegak hukum menerima suap. Semua itu menimbulkan persepsi negatif terhadap peradilan kita. Dikutip, beberapa penelitian yang di lakukan menunjukkan bahwa penyebab korupsi peradilan bervariasi dari negara ke negara. Beberapa kemungkinan penyebab termasuk remunerasi yang rendah dan sifat administratif peran hakim yang terlampau besar wewenang kekuasaan diskresi dan lemahnya pengawasan dari pelaksanaan kekuasaan tersebut. Faktor-faktor yang menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan hakim juga menciptakan sebuah lingkungan di mana peringatan pengawasan menjadi tidak berdaya, mengingat kekuasa an luas dan kewenangan individu yang terlibat. Kurangnya transparansi dan tidak adanya database yang komprehen sif dan diperbarui secara teratur lebih memperburuk efek dari korupsi di per adilan. Situasi seperti ini mudah men dorong terjadinya inkonsistensi dalam penerapan hukum dan membuatnya lebih sulit untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, atau kasus-kasus individual di mana putusan menjadi buruk atau anomali yang menunjukkan kemungkinan korupsi. Inkonsistensi mungkin timbul tidak hanya berkaitan dengan substansi putusan pengadilan, tetapi juga se hubungan dengan penundaan eksekusi putusan pengadilan, didorong oleh tidak adanya standar waktu dan pemantauan ketat pelaksanannya. Kurangnya sistem teknologi infor masi adalah salah satu penyebab utama untuk inkonsistensi juga , menurut pengacara dan para hakim Amerika Latin ( The World Bank, 1999, An Analysis of the Causes of Corruption in the Judiciary). Semua itu menunjukkan tidak adanya nilai profesionalitas dikedepan kan. g

edisi april 2015


Jurnal Patroli

11

4/14/2015 2:08:07 PM

Menguji Kapolri Baru Dalam sistem ketatanegaraan kita Polri adalah instrumen negara dan alat negara penegak hukum yang tidak sama dengan Kejaksaan Agung. Sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945 Polri adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. 12 Jurnal Patroli


Menyoroti pencalonan Kapolri peng ganti Jendral Polisi Drs Sutarman, Man tan Wakapolri Komjen Pol. (Purn) Drs Oegroseno, SH, menuturkan hal sa ngat mendasar yang harus diluruskan terkait cara pemberhentian Kapolri dan pencalonan Kapolri oleh Presiden Joko Widodo. “Seharusnya Presiden memperhatikan ketentuan Undang-Undang Polri yakni UU Nomor 2 tahun 2002. Dalam hal ini, juga harus memperhatikan usia pensiun an dari seorang anggota Polri yang se dang menjabat selaku Kapolri.” ujarnya Terkait pemberhentian Jendral Pol. Drs. Sutarman yang masa dinasnya masih panjang. Menurut Oegroseno

kedudukannya harus dipikirkan juga. “Bagaimana dengan kedudukan nya (Sutarman) apakah tidak dipikirkan posnya dalam kedudukan sebagai ang gota Polri dibebas tugaskan selaku ang gota dinas aktif yang belum memasuki masa pensiun, itu namanya melanggar undang-undang.” Kata Oegroseno. Menurutnya, aturan dalam pencalon an dan pengangkatan Kapolri perlu dipertegas serta Polri tidak boleh dibuat menjadi alat politik sehingga kenetralan nya tidak ternodai. Hal lain yang menim bulkan sistem pembinaan karier di tubuh Polri menjadi “semrawut” adalah karena adanya intervensi politik dari parpol. Polri mulai bermain mata dengan para

edisi april 2015

4/14/2015 2:08:08 PM

seharusnya tidak hanya calon tunggal, tapi calon lebih dari satu dan diusulkan oleh Wanjakti dan bukan oleh Menkopolhukam karena Kapolri bukan berada dibawah Menkopolhukam.” pungkasnya

Independensi Polri

”

Sistem pembinaan karier Polri ini sangat tidak sehat, seharusnya dalam pembinaan karier dilakukan dalam seleksi yang ketat oleh dewan jabatan kepangkatan (wanjak/wanjakti).” Komjen Pol. (Purn) Drs Oegroseno, SH. Mantan Wakapolri

politisi untuk meniti jenjang kariernya. “Sistem pembinaan karier Polri ini sangat tidak sehat, seharusnya dalam pembinaan karier dilakukan dalam se leksi yang ketat oleh dewan jabatan kepangkatan (wanjak/wanjakti).” lanjut Oegroseno. Sementara terkait dibatalkannya Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo dan diganti kan oleh Komjen Badrodin Haiti, menu rut Oegroseno ini merupakan pengala man pahit bagi institusi Polri. “Presiden dalam mencalonkan Kapolri

Sementara itu, Ketua Umum Garda Tipikor Indonesia (GTI), Panca Dwikora mengatakan bahwa secara konstitusi Ka polri bukan anggota Kabinet yang masuk dalam struktur eksekutif. “Polri bukan alat kekuasaan eksekutif tapi alat negara yang bersifat indepen den dan netral, tidak boleh terkontami nasi oleh eksekutif maupun kekuasaan lain. Itu sebabnya Presiden Joko Widodo harus memperhatikan UU Polri No.2 ta hun 2002 dalam proses pencalonan, dan segera keluarkan Perpres tentang tata cara pemberhentian dan pencalonan Kapolri baru.” jelas Panca. Ibaratnya Polri itu seperti “gadis can tik” yang seksi yang selalu dilirik oleh Par tai Politik dan kekuasaan Politik karena kedudukannya yang unik selaku penegak hukum. Pelanggaraan atas kekuasaan eksekutif yang absolut dan bisa koruptif apabila didukung Polri, maka kekuasaan akan menjadi absolut koruptif dan hu kum tidak akan dapat dijalankan. “Polri menjadi bagian dari kekuasaan yang koruptif kalau dibiarkan Polri tidak profesional, independen dan netral” ujar Panca. Sedangkan pencalonan Komjen Badrodin Haiti oleh Presiden Joko Widodo dengan membatalkan melantik Komjen Budi Gunawan ini menjadi pela jaran berharga. Bagaimanapun reaksi penolakan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR, Komjen Badrodin Haiti akan tetap menjadi Kapolri. Menurut Panca, untuk menyelamat kan institusi Polri dari perpecahan, se baiknya Badrodin Haiti segera ditetap kan oleh DPR-RI. Badrodin Haiti harus mengemudikan lokomotif Polri ke jalan lurus dan membenahi internal Polri yang telah terjadi kubu-kubuan setelah Komjen Budi Gunawan tidak jadi dilantik.

”

Polri bukan alat kekuasaan eksekutif tapi alat negara yang ber sifat independen dan netral, tidak boleh terkonta minasi oleh eksekutif maupun kekuasaan lain. Panca Dwikora Ketua Umum Garda Tipikor Indonesia “Melaksanakan program kerjanya yang telah ia canangkan baik dibidang reserse yang akan dilakukan sertifikasi dan uji kompetensi, serta perlu adanya perhatian khusus dalam kejahatan transnasional bi dang narkoba, dan terorisme.” jelasnya Panca juga menyoroti masalah korup si yang memerlukan perhatian khusus dari Kapolri baru apabila Badrodin Haiti nantinya dilantik, terutama korupsi di internal Polri yakni rekening gendut harus dituntaskan. “Ini penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat pada institusi Polri.” Kata pungkas Panca.

Kinerja Kapolri Baru Ditunggu

Dalam masa kevakuman jabatan ka

edisi april 2015


Jurnal Patroli

13

4/14/2015 2:08:08 PM

polri diharapkan proses pencalonan Kapolri Komjen Pol. Drs. Badrodin Haiti menunjukkan indikasi positif. Sehingga Kapolri defenitif dapat segera dilantik dan institusi ini tidak terombang-ambing dengan tarik ulur kepentingan politik dan kekuasaan. “Jabatan Kapolri memang jabatan poli tik, tetapi kevakuman kepemimpinan di induk institusi “baju coklat” itu tentu berdampak terhadap beragam persoal an pelik dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.” ujar Anton Pasaribu. Kehadiran dan kepastian posisi Kapolri tentu berimplikasi terhadap program su premasi hukum. Peningkatan target kiner ja dalam penanganan kasus-kasus hukum. “Bagaimana kapasitas politis dan kualitas kepemimpinan Kapolri baru, dalam mem posisikan intitusi Kepolisian sebagai lem baga Negara yang independen dan tidak di intervensi dalam beragam penanganan kasus-kasus korupsi besar maupun pe nyalahgunaan kewenangan atas jabatan politis maupun birokratis, eksekutif, legis latif maupun yudikatif ?” katanya Pria yang pernah menjadi konsul tan, assesor dalam Recovery Community Program (CRP) UNDP di saat krisis mo neter ini mengatakan, apakah uji kepa tutan dan kelayakan (fit and proper test) yang difasilitasi oleh Komisi III DPR RI

14 Jurnal Patroli


”

Jabatan Kapolri me mang jabatan poli tik, tetapi kevakum an kepemimpinan di induk institusi ”baju coklat” itu tentu berdampak terhadap beragam persoalan pelik dalam kehidup an berbangsa, bernegara dan ber masyarakat.” Anton Pasaribu

tersebut menjadi jaminan serta jawaban atas upaya-upaya masyarakat mencari keadilan dan penyelesaian kasus hukum secara obyektif ? “Beberapa pertanyaan refleksi meru pakan representasi dari keingintahuan dan harapan masyarakat bahwa Kapolri harus menjadi perekat atas beragam dinamika permasalahan. Posisi Kapolri adalah jabatan politis tetapi kepangkat an dan latarbelakang perjalanan karir calon Kapolri adalah melekat dan bagian yang tidak terpisahkan dari spirit dan visi sebagai Polisi Republik Indonesia.” jelasnya Harapan besar warga diamanatkan ke pada Kapolri baru. Polri sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem Yudikatif, memiliki mitra Kejaksaan dan Pengadilan serta Lembaga Tinggi Negara lainya un tuk membangun demokrasi Indonesia. “Salah satu pilar demokrasi adalah supremasi hukum yang berdiri diatas semua kepentingan golongan dan indi vidu. Tidak tebang pilih. Tajam kebawah, tumpul keatas. Seluruh warga Indone sia ingin mengetahui rencana kerja dan program Kapolri baru dalam mencipta kan situasi kondusif untuk semua kom ponen warga dalam menjalankan usaha, mencari nafkah dengan harapan bisa menaikkan kualitas kehidupan keluarga masing-masing dan masyarakat Indone sia” urainya. Selain itu, lanjut pendiri Urban Alter native Development Strategy (UADS), Polri dituntut obyektif dalam penangan an kasus hukum apapun, dari level pal ing sederhana hingga paling rumit. Ke terbukaan Polri terhadap awak Media juga diharapkan agar transparansi dan rasa keadilan (hak asasi) masyarakat bisa terpenuhi. “kesediaan Polri untuk selalu bermi tra dengan Media juga menjadi harapan besar masyarakat, agar segala informasi bisa terserap dan tersosialisai agar ter cipta pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).” pung kasnya. (JP)

edisi april 2015 2014

4/14/2015 2:08:09 PM

wawancara dengan pengamat kepolisian dari Universitas Mpu Tantular, Ferdinand Montororing

Hutang Kapolri Baru Adalah Melakukan Reformasi Kultural

Tugas pokok dan fungsi Polri adalah alat negara penegak hukum dan penegak ketertiban dalam masyarakat. Sebagai alat negara penegak hukum, anggota Polri tidak boleh sewenang-wenang dalam menegakkan hukum, berikut petikan wawancara Jurnal Patroli (JP) dengan Advokad yang juga pengamat kepolisian dari Universitas Mpu Tantular, Ferdinand Montororing (FM) JP : Sebagai pengamat kepolisian, bagaimana pandangan anda terkait perubahan di tubuh polri? FM : Hutang Kapolri baru kepada bangsa ini adalah bagaimana melanjut kan reformasi kultural internal Polri sebagai kelanjutan dari reformasi yang telah dicanangkan dalam agenda reformasi. Ketika Polri dipisahkan dari TNI sejak tahun 1998 yang dibarengi dengan perubahan undang un dang Polri pada tahun 2002. JP : Reformasi seperti apa yang paling signifikan di tubuh polri? FM : reformasi kultural ditubuh Polri sejak dipi sahkan organisasinya dari TNI atau dahulu ABRI (Ang katan Bersenjata Republik Indonesia) pada tahun 1998 silam, menampilkan postur Polri yang profesional, meng hilangkan cara-cara militeristik dan membangun mental anggota Polri yang tidak menonjolkan kekua saan. JP : Menurut anda bagaimana seharusnya

polri dalam melayani masyarakat. FM : Tugas pokok dan fungsi Polri adalah alat negara penegak hukum dan penegak ketertiban dalam masyarakat, sebagai alat negara penegak hukum anggota Polri tidak boleh sewenangwenang. Serta bagaimana seharusnya Polri dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mendapatkan simpati dari masyarakat. Masyarakat harus dipandang sebagai mitra dan pe mangku kepentingan atau stackholder. Polisi tidak bisa bekerja tanpa dukung an masyarakat. Masyarakat jugalah khususnya kalangan civil society yang telah mendorong Polri di tahun 1998 untuk dilepaskan dari struktur TNI dalam organisasi, karena Polri itu adalah alat kekuasaan pemerintahan sipil, tak bisa polisi bekerja dengan pendekatan militeristik. Dimasyarakat masih banyak dijumpai masyarakat yang melaporkan kehilangan ayam tapi setelah melapor kepada kepolisian justru malahan ke hilangan kambing karena membiayai si polisi menyidik pelaku kejahatan itu, hal ini jangan sampai terjadi lagi. JP : Citra polri dimasyarakat saat ini terbilang kurang bagus, pendapat anda? FM : Seperti yang dikemukakan Profe sor Reekles dalam bukunya “The Cirime Problems” negara yang kuat adalah adanya Polisi yang kuat, profesional dan sistem organisasi yang kuat. Karena ditangannya hukum dan undang-undang yang tidur menjadi hukum yang hidup atau “the living law”. Dengan demikian ketertiban dalam masyarakat akan ter cipta, maka masyarakat bisa hidup ten tram dan damai. Dan dalam masyarakat yang tertib, kriminilitas pasti menurun.

edisi april 2015 2014


Jurnal Patroli

15

4/14/2015 2:08:10 PM

”

Negara yang kuat adalah adanya Polisi yang kuat, profesional dan sistem organisasi yang kuat. Karena di tangannya hukum dan undang-undang yang tidur menjadi hukum yang hidup atau the living law. 16 Jurnal Patroli


JP : Pengalaman anda sebagai Advokad berhadapan dengan polisi FM : Selama menjadi Advokat yang sudah hampir 30 tahun, sering memper oleh perlakuan yang sangat kasar dan tidak ada saling menghargai diantara anggota Polri selaku penyidik dengan Advokat yang juga berpredikat penegak hukum, padahal kita sama-sama ingin mencari kebenaran yang hakiki. JP : Terkait Kapolri baru, apa masukkan anda dalam kepemimpinannya FM : Hutang Kapolri baru harus me nuntaskan reformasi kultural dilingkung an Polri. Polri diharuskan mengedepan kan profil polri yang profesional dan tangguh. Saya mengapresiasi program Badrodin Haiti yang mencanangkan

setiap anggota reserse untuk mengikuti program sertifikasi dan uji kompetensi, sehingga melahirkan reserse yang pro fesional bekerja menggunakan metode “police scientific” berdasarkan keten tuan perundang-undangan. JP : Sejauh mana kinerja polisi dalam melayani masyarakat dalam pengamatan anda. FM : Sebagai akademisi dan penga mat Kepolisian, saya masih menemu kan dilapangan polisi dalam menekan hukum tidak profesional. Justru polisi bertindak atau berpihak kepada yang bayar, ini tidak boleh terus berlangsung kalau kita ingin membangun Kepolisian yang tangguh dan profesional. Me mang banyak prestasi Polri yang sudah

edisi april 2015

4/14/2015 2:08:10 PM

dibuktikan dalam kinerjanya di fora Internasional seperti memberantas keja hatan transnasional di bidang peredaran gelap narkoba, kejahatan terorisme dan money laundry sebagai kejahatan ekonomi yang merusak prata ekonomi kita yang hingga kini sulit bangkit dan sulit dipercaya dunia Internasional. JP : Siapa sosok yang cocok menduduki jabatan Kapolri FM : Saya melihat Badrodin Haiti cocok menjadi Kapolri, beliau pernah menjabat Kapolda Sulawesi Tengah dan mempunyai pengalaman dalam operasi di Poso. Saya berharap kedepan dibawah kepemimpinan Badrodin Haiti masalah kejahatan kemanusian yang bersifat idiologis yakni masalah teror isme bisa diberantas. Tapi ada PR besar yang harus diselesaikan yakni menun taskan revolusi mental Presiden Jokowi, dalam hal ini anggota Polri perlu terus dibina dan dikembangkan SDM-nya, Polsi yang nakal dengan menggunakan kekuasaan yang melekat dalam jabatan nya disalahgunakan untuk memeras rakyat, dengan cara-cara yang sangat klasik. Kita sudah melihat kemajuankemajuan yang diraih polisi, tapi masih juga banyak dijumpai polisi “busuk”

Komjen Pol (Purn) Drs. Oegroseno SH, saat berdiskusi dengan Aktivis pegiat anti korupsi di Plaza Senayan (06/6/15)

yang hanya mementingkan urusan pribadi. Inilah yang harus dibenahi oleh Kapolri baru Jendral Polisi Badrodin Haiti Diakhir wawancaranya, Ferdinand menceritakan bersama rekan-rekan aktifis tahun 1998 mendorong Presiden Soeharto dan Menhankam Pangab Wiranto untuk melepaskan Polri dari organisasi TNI, ketika itu Kapolrinya

Jendral Polisi Drs Rusmanhadi. Ke tika Ferdinand menemuinya diruang kerjanya yang saat itu didampingi oleh Jendral Da’i Bachtiar, Ferdinand telah menyampaikan cetak biru polri refor masi. Walau saat itu Rusmanhadi masih tidak percaya, tapi hal itu pada akhirnya terwujud hingga saat ini. (Ips/Madi/Adi/Lily)

edisi april 2015


Jurnal Patroli

17

4/14/2015 2:08:11 PM

lipsus

TERORIS KEMBALI MERAJALELA, EKSEKUSI MATI ATAU DIASINGKAN? Kemunculan teroris dan pergerakannya yang sulit diprediksi membuat aparat penegak hukum harus ekstra mewaspadainya, masyarakat pun dibuat was-was atas aktifitasnya yang semakin brutal. Tak heran kemunculannya selalu menjadi perbincangan hangat berbagai kalangan.

18 Jurnal Patroli


edisi april 2015

4/14/2015 2:08:12 PM

lipsus Munculnya kelompok jaringan teroris ini menandakan bahwa terorisme di Indo nesia belum padam. Terorisme saat ini telah menjadi bahaya laten yang mem bahayakan keamanan dan perdamaian NKRI. Jaringan merekapun sangat ba nyak sehingga sulit diberantas jika yang melakukannya hanya aparat keamanan. Tertangkapnya kelompok teroris Abu Roban oleh densus 88 di beberapa lokasi berbeda di pulau Jawa dan ter bunuhnya terduga teroris Daeng Koro di Poso, Sulawesi Tengah pekan lalu seba gai upaya aparat kepolisian menciptakan rasa ama ditengah-tengah masyarakat Diberbagai tempat Densus 88 meng gerebek beberapa rumah yang diduga dijadikan sarang teroris, yang terbilang baru ini diawali rumah di daerah Ke mang, Jakarta Selatan dan Bedungan Hilir, Jakarta Pusat. Di tempat tersebut aparat kepolisian menangkap dua orang terduga teroris dan mengamankan se jumlah bahan peledak. Tidak hanya di Jakarta, kelompok tero ris jaringan baru yang berencana mem bumi-hanguskan Kedubes Myanmar di Jakarta juga diringkus Densus 88 di Kebumen dan Bandung, kepolisian men duga pendanaan aksi mereka dari hasil merampok. Dari 20 anggota kelompok Abu Roban ini, polisi menembak mati 7 orang ka rena melawan saat hendak ditangkap. Beberapa waktu lalu juga polisi berhasil mengungkap jaringan teroris ‘Depok’ setelah satu tempat yatim piatu meledak karena bom rakitan yang sebenarnya su dah disiapkan untuk diledakan di tempat lain. Begitu juga di bilangan Tambora, Jakarta Barat, petugas menggerebek satu ru mah yang ternyata berisikan sejumlah perangkat bom yang siap untuk dirakit. Dari hasil penyelidikan ternyata mereka masih ada jaringan kelompok teroris ter dahulu. Terorisme bukanlah kejahatan biasa atau ordinary crime, namun telah men jadi kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime against humanity karena sifatnya sangat luas dan sistematik yang telah menewaskan ribuan orang tidak

”

Perlu keseriusan semua pihak mengatasi teroris, hukum mati atau diasingkan. Alexius Tantrajaya,SH. Pemerhati Hukum

bersalah. Beberapa kejadian akibat ulah tero ris seperti tragedi World Trade Center (WTC), ledakan Bom Bali I dan II, ledakan Bom Madrid, ledakan bom London, Bom Mumbai dll hingga semakin menunjuk kan jati diri terorisme sebagai bahaya laten yang akan muncul dan terus me nerus di dalam lingkungan masyarakat dunia Internasional Pemerintah terus gigih menumpas keberadaan teroris. Bahkan pemerintah dinilai berhasil menangkap pelaku tero ris seperti Amrozi, Imam Samudra dan kawan-kawan. Tentunya, para korban mengutuk dan menghujat. Sementara atas dasar apa para pelaku melakukan aksinya, sampai hari ini sebenarnya be lum sepenuhnya terjawab secara pasti. Hanya persoalan agama yang selalu di jadaikan alasan mereka. Upaya pemberantasan terorisme yang telah dilakukan oleh aparat keamanan selama ini sudah tepat, namun masih diperlukan bantuan dari masyarakat.

Keberadaan mereka sudah sangat meng akar sehingga sulit diberantas. Selain pantas dihukum mati, pemerintah juga harus ada upaya lain yang tepat untuk mengatasi masalah yang satu ini. “Jadi wajar bila kelompok teroris se baiknya dihukum seberat-beratnya. Se kecil apapun keikutsertaannya, mereka juga harus dihukum yang setimpal“ ucap pemerhati hukum Alexius Tantrajaya, SH. Memang diakui, ada sebagian bangsa ini yang menolak hukuman mati. Tapi, bila hukuman mati dihapuskan, pelaku pembunuhan bisa direhabilitasi dan pe luang untuk dimasyarakatkan kembali jauh lebih besar daripada pelaku teroris. Paradigma pelaku teroris yang mengang gap korbannya layak mati dan dirinya pun siap mati demi kelompoknya adalah suatu tindakan yang sangat sulit dilurus kan. “Kalau pun akhirnya jika pelaku teroris tidak dihukum mati, hukuman yang co cok bagi pelaku terorisme dengan cara diasingkan, agar dalam penjara tidak mempengaruhi dan menginspirasi nara pidana lainnya,” tegasnya. Melihat pengkaderan jaringan tero ris yang tidak pernah putus dan dilaku kan secara underground, kepedulian masyarakat masih sangat dibutuhkan. “Pemberantasan jaringan teroris dan tindak kejahatan terorisme harus dilaku kan oleh seluruh warga Indonesia un tuk menciptakan negeri yang aman dan damai,” ucapnya.

Dieksekusi

Kalau sudah demikian, lanjut Alexius yang juga pengacara, harus segera dian tisipasi lebih jauh terhadap seluruh pe rangkat hukum yang menghambat gerak aparat penegak hukum dalam pembe rantasan terorisme. “Siapa pun yang terlibat dalam aksi ini harus dieksekusi alias dihukum mati,” ucapnya. Meski persoalan hukum mati di negeri ini masih ada yang kontra karena adanya pelanggaran HAM, namun bukan berarti aksi mereka yang sudah menelan ba nyak korban jiwa tak berdosa harus di anulir atau dihukum rendah. “Saya pikir

edisi april 2015


Jurnal Patroli

19

4/14/2015 2:08:12 PM

lipsus

tidak demikian. Mereka sudah pantas mendapat sanksi yang seimbang dengan perbuatannya,” ujarnya. Yang terpenting dalam pencegahan aksi terorisme di negeri ini sebenarnya harus adanya lembaga atau instansi terkait dalam pengawasan mereka. Misal, masuknya atau impor barang kimia dari luar negeri. “Buat satu atur an, barang kimia tidak boleh dijual be bas dan kalau dijual pun harus diketahui kepentingannya. Sebab zat kimia ini oleh kelompok teroris sudah sering dipakai kelompok ini. ” katanya. Keberhasilan aparat kepolisian meng ungkap kelompok teroris ‘Abu Roban’ pekan lalu yang menewaskan 7 ang gotanya, perlu diacungkan jempol. Na mun bukan berarti cukup puas begitu saja. “Kinerja kepolisian perlu ditingkat kan. Badan intelejen harus lebih aktif mengintai pergerakan mereka, seperti pengawasan terhadap keluar masuknya warga asing terutama mereka yang be rasal dari negara tertentu dari Indone sia” himbaunya. Menurut pengacara ibukota yang ju ga anggota Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) ini, menghadapi pergerakan aksi kelompok ini memang tidak mudah. “Perlu keseriusan, sebab lengah sedikit saja, bom rakitan mereka langsung me ledak,” katanya. Tentu selain dari aparatnya, dalam

20 Jurnal Patroli


upaya maksimal yang bisa dicapai dalam pemberantasan terorisme, sebaiknya pemerintah harus mengimbangi dengan menata kembali perangkat hukum UU RI No.15 Tahun 2003 Tentang Pemberan tasan Tindak Pidana Terorisme dengan mengamandemen UU tersebut sepan jang mengenai sanksi pidana bagi mere ka yang mengetahui serta melindungi pelaku tindak pidana terorisme. “Selain itu juga memberi extra ke wenangan kepada kepolisian berdasar kan bukti permulaan yang cukup un tuk bergerak cepat dalam melakukan pencegahan secara dini terhadap ke giatan tindak pidana terorisme tanpa harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari ketua pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam pasal 26 UU No.15 Tahun 2003,” ucapnya.

Peledakan Di Tanah Abang

Kasus peledakan yang baru-baru ini terjadi di Tanah Abang, Jakarta Pusat dan masih dalam penyelidikan kepoli sian menambah keresahan masyarakat. Meskipun penyidik belum bisa memas tikan apakah peledakan tersebut dilaku kan oleh kelompok terioris atau tidak, polisi harus terus menyelidikinya. Menurut pengamat hukum Alfin Suherman, SH, tidak sedikit akibat ledak an yang berasal dari bom rakitan itu me makan korban jiwa. Biasanya peledakan

Alfin Suherman, SH Pengamat Hukum, yang terjadi di tempat strategis dilaku kan oleh kelompok teroris. “Meski terbilang daya ledaknya ren dah atau low explosive, namun masalah ini jangan dianggap enteng, penyidik harus mengusut tuntas kasus ledakan itu” ucapnya. Apapun alasannya, meski kemu dian dari hasil penyelidikan, ternyata ledakan itu berasal dari bahan mercon sekalipun, si pelakunya harus dihukum berat karena perbuatan ini sudah mere sahkan masyarakat dan memakan kor ban,” tegasnya

UU Darurat

Bila diketahui ternyata peledakan itu berasal dari mercon, sebagaimana yang diakui beberapa warga setempat,

edisi april 2015

4/14/2015 2:08:13 PM

lipsus pelakunya tetap harus diproses hukum dengan acuan Undang-Undang Daru rat No. 12/DRT/1951 yang ancaman hu kumannya maksimal mati. “Sebaliknya bila ternyata ledakan itu memang untuk teror, si pelakunya bisa dijerat dengan Undang-Undang teroris, disinilah, tugas polisi untuk bisa meng ungkap motif di balik ledakan terebut. Siapapun pelakunya harus diproses hu kum tanpa pandang bulu,” katanya. Negara ini, tambahnya, memang sudah menjadi sorotan dunia soal teroris. Sudah banyak kasus-kasus teroris yang berlatar belakng ingin menacaukan keamanan ne gara dengan mengkait-kaitkan soal faham maupun ajaran agama. “Keberadaan terorisme sudah sangat meresahkan bangsa ini. Ibarat penyakit, teroris merupakan sel kanker yang harus dimatikan secara tuntas, bila tidak akan menjalar semakin meluas, apalagi dari perkembangan akhir-akhir ini adanya fenomena baru dengan merekrut tena ga-tenaga muda ke jaringan kelompok teroris.”jelasnya Memang upaya pemberantasan terorisme yang telah dilakukan oleh aparat keamanan selama ini sudah te pat, namun masih diperlukan bantuan dari masyarakat. Melihat pengkaderan jaringan teroris yang tidak pernah pu tus dan dilakukan secara underground, kepedulian masyarakat masih sangat dibutuhkan.

“Pada prinsipnya kita setuju teroris ini dihukum mati. Bukan saja kepada gem bongnya, tapi juga mereka yang sudah berulangkali melakukan perbuatan bi adab tersebut,” tambah anggota Perhim punan Advokat Indonesia (Peradi) ini. Melihat keberhasilan Tim Anti Teror Densus 88 Polri menyergap kelompok teroris di beberapa tempat pekan lalu membuktikan gerakan aksi kelompok teroris di negeri ini tidak surut. “Bahkan jaringannya justru meluas sampai ke desa-desa terpencil dan sa ngat membahayakan, kasus peledakan

di Tanah Abang, beberapa waktu lalu jangan dianggap sebagai hal yang biasa. Penyidik harus benar-bernar cermat. Pemberantasan jaringan teroris dan tin dak kejahatan terorisme harus dilaku kan oleh seluruh warga Indonesia un tuk menciptakan negeri yang aman dan damai,” pungkasnya. Melihat peristiwa ledakan “bom” di Tanah Abang, Jakarta Pusat, pemerhati hukum Andi Hakim, SH, melihat ternyata masih saja ada kelompok yang menebar teror untuk mengacaukan keamanan ne gara ini. “Nah hal ini bisa saja memperlihatkan sesulit dan sekecil apapun peluangnya, kelompok radikal tetap berusaha me nebar terror,“ ucap pendiri Himpunan Advokat Dan Pengacara Indonesia (Hapi) ini. Tentunya, tambahnya, persoalan ini harus disikapi secara bijak, terutama aparat keamanan baik Polri serta TNI. “Intinya, jangan biarkan kelompok teroris terus berkembang di negeri ini. Mereka harus dibasmi, sebab ulah kelompok tersebut sudah banyak me makan korban jiwa. Jangan pandang bulu, sipapun pelakunya harus diproses hukum. Hukum setinggi-tingginya,” te gas ketua Umum Persaudaraan suhusuhu se-Indonesia ini.

edisi april 2015


Jurnal Patroli

21

4/14/2015 2:08:14 PM

lipsus BAHAN PELEDAK

Advokat yang juga menjabat seba gai ketua Umum Majelis Tao Indonesia (MTI), Ia melihat kasus Tanah Abang ada lah modus baru kedua yang dipertonton kan kelompok radikal di 2015. Pertama adalah ledakan di Gedung ITC Depok, Jabar. Tujuan yang ingin dicapai adalah efek kebakaran hebat tapi untungnya gagal. “Bom lempar Tanah Abang itu di maksud meski daya ledaknya kecil, tapi banyak di tebar di tempat-tempat strate gais dengan tujuan ingin melukai korban dengan tebaran paku. Menurutnya, peristiwa peledakan di Tanah Abang itu, nampaknya para teroris ingin memperlihatkan semakin sulitnya kelompok teroris mendapat bahan peledak, “Yang jelas, mereka ingin tetap menciptakan modus baru dan bahan peledak baru,” ujarnya. Melihat tindakan teroris saat ini dalam melakukan aksinya jutru melawan ter hadap aparat. Mengapa ? “Nah ini ba rangkali, mereka beranggapan, polisi menghalangi aksi mereka dengan cara brutal,” katanya. “Jadi pada intinya kita semua setuju teroris dihukum seberat beratnya terutama bagi gembong atau mereka yang sudah berulangkali melaku kan perbuatan itu,” ucapnya Kedepan, lanjutnya sebaiknya paradig

22 Jurnal Patroli


”

Sudah banyak makan korban, basmi teroris di negeri ini” Andi Hakim Pengamat hukum ma untuk pembrantasan terorisme ini di lakukan dengan cara prefentif, presuasif dan edukatif. “yang terpenting, jangan segan-segan datang ke pondok pesantren atau tem pat lain yang dianggap sebagai tempat mereka mencari “pengantin” untuk di berikan penyuluhan, bahwa perbuatan teroris sangat membahayakan semua

umat.” jelasnya Ia menambahkan tentunya kita harus memberi apresiasi petugas kepolisian yang cepat tanggap ke lokasi ledakan di Tanah Abang. “Terima kasih banyak kepada Polda Metro, Mabes Polri yang datang sangat cepat dan menangani kasus ledakan dengan gesit,” ucapnya. Andi berharap guna mengantisipasi dan mengatas gerakan radikan kelompok teroris, masyarakat harus ikut berpartisi pasi menjaga lingkungan tempat tinggal mereka. “Tentunya dengan peran serta masyarakat, minimal gerakan mereka terbatasi,” pungkasnya. BAGI pelaku yang menguasai bahan peledak tanpa ijin, terancam hukuman mati. Sanksi ini tertuang dalam Undang Undang No. 12/DRT/1951, pasal 1 ayat (1). Isi Undang-Undang tersebut berbunyi: Mengingat: pasal 96, 102 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No.17); Menetapkan: Undang-undang tentang mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-undang R.I. dahulu No.8 tahun 1948.

edisi april 2015

4/14/2015 2:08:14 PM

lipsus Pasal 1 Barangsiapa, yang tanpa hak me masukkan ke Indonesia, membuat, me nerima, mencoba memperoleh, menye rahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai per sediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, me nyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu ba han peledak, dihukum dengan hukum an mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterang kan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peratur an Senjata Api (vuurwaapenregeling: in, uit, door, voer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan seba gai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan. Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimak sudkan dalam Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No.168), semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mi jnem), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemische verbindingen) maupun yang merupakan adukan bahanbahan peledak (explosieven mengsels) atau bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam penger tian amunisi. Pasal 3 Perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum menurut Undang-undang ini di pandang sebagai kejahatan.

harus dirusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain.

Sistem Hukuman Mati Sudah Diatur

”

Masalah hukuman mati sudah diatur dalam sistem hu kum di Indonesia, dan kepolisian tinggal melaksana kan aturan yang ada. Brigjen Boy Rafli Amar Pasal 4 Bilamana sesuatu perbuatan yang da pat dihukum menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum, maka penuntutan dapat dilakukan dan hukuman dapat di jatuhkan kepada pengurus atau kepada wakilnya setempat. Ketentuan pada ayat (1) dimuka ber laku juga terhadap badan-badan hukum, yang bertindak selaku pengurus atau wakil dari suatu badan hukum lain. Pasal 5 Barang-barang atau bahan-bahan de ngan mana atau terhadap mana sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si tertuduh. Barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat (1),

Sistem hukum di Indonesia sudah mengatur terkait hukuman mati bagi pelanggarnya (teroris) jadi pihak ke polisian tidak serta merta bisa lang sung mengarahkan kepada pelakunya dengan hukuman mati. Karo Penmas Polri, Brigjen Boy Rafli Amar, mengatakan terkait adanya masukan hukuman mati terhadap pelaku teroris, pihak kepolisian tidak bisa langsung memutuskan. Namun masalah tersebut perlu disesuaikan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. “Masalah hukuman mati sudah diatur dalam sistem hukum di Indonesia, dan kepolisian tinggal melaksanakan aturan yang ada,” jelasnya. Menurutnya aturan hukum tersebut telah dipaparkan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Adapun, pelaku kejahatan yang dapat dijerat hu kuman mati antara lain; Pasal 104 KUHP, terkait makar terha dap presiden dan wakil presiden. Pasal 111 ayat 2 KUHP, terkait membu juk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilaku kan atau jadi perang. Pasal 124 ayat 3 KUHP, terkait mem bantu musuh waktu perang. Pasal 140 ayat 3 KUHP, terkait makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan beraki bat maut. Pasal 340 KUHP, terkait pembunuhan berencana. Pasal 365 ayat 4 KUHP, terkait pencu rian dengan kekerasan yang mengakibat kan luka berat atau mati. Pasal 368 ayat 2 KUHP, terkait peme rasan dengan kekerasan yang meng akibatkan luka berat atau mati. Pasal 444 KUHP, terkait pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengaki batkan kematian. (Ips/Hbw/Adn)

edisi april 2015


Jurnal Patroli

23

4/14/2015 2:08:14 PM

k

rupsi

Anggaran Siluman DKI Jakarta Merembet Ke Dinas Kebersihan? Jakarta: Buntut adanya dana siluman dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2015, pemerintah provinsi pun menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menjalankan tata pemerintahannya.

24 Jurnal Patroli


Kementerian Dalam Negeri menarget kan pengesahan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 dilakukan pada 10 April 2015. Pe ngesahan itu terhitung 14 hari kerja sejak Pemprov DKI menyerahkan Rapergub APBD 2015 ke Kemendagri pada (23/3/2015) lalu. Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, pengesahan APBD ini tergolong proses yang cepat dari bi asanya. Sebab, idealnya dibutuhkan waktu selama 30 hari oleh Kemendagri untuk mengesahkan sebuah Raperda APBD yang diajukan kepala daerah. ”Dengan spirit pelayanan, Pak Menteri minta dipercepat (proses pengesahan rapergub) dan Insya Allah sebelum tang gal 10 April mudah-mudahan penge sahan Rapergub yang dimaksud sudah dapat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan SK Kemendagri terbit,” kata pria yang akrab disapa Donny itu, di Kan tor Kemendagri, Kamis (2/4/2015).

Jika telah disahkan, maka Pemprov DKI Jakarta dapat segera menggunakan pagu APBD 2014 untuk pembiayaan program kerja tahun ini. Adapun total belanja yang telah disusun Pemprov DKI Jakarta dengan menggunakan pagu APBD 2014 untuk tahun ini sebesar Rp 67,269 triliun. Dari total anggaran belanja sebesar Rp 67,2 triliun tersebut, alokasi belanja langsung untuk modal mendapat porsi paling besar dengan jumlah anggaran mencapai Rp 22,2 triliun, atau 34,8 per sen dari total anggaran belanja. Setelah belanja modal, belanja tidak langsung untuk pegawai juga mendapat porsi besar dalam Rapergub penggunaan APBD DKI Jakarta 2015 sebesar Rp 19,5 triliun, atau 30,47 persen dari jumlah anggaran belanja. Belanja barang dan jasa menyusul dengan alokasi anggaran senilai Rp 16,9 triliun, atau 26,5 persen dari alokasi belanja. Sementara itu Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mene rangkan, Pemprov DKI Jakarta tak ingin kembali kecolongan seperti APBD 2014 dan 2013, di mana Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) DKI menemu kan banyak anggaran siluman. Dia pun memastikan, kejadian ini tak akan terulang, kalau pun terjadi, menu rut Ahok hal itu dapat dengan mudah di

edisi april 2015

4/14/2015 2:08:15 PM

k lacak, lantaran sistem pengadaan barang dan jasa kini telah menerapkan dalam jaringan (Daring). ”Dengan adanya e-budgeting, siapapun yang mengganti angka (pengadaan barang/jasa) itu, ke catat password-nya siapa,” tegasnya.

Temukan Indikasi Korupsi

Anggapan Ahok tidak lagi kecolongan seperti APBD 2014 harusnya diteliti lebih jelas lagi, pasalnya Garda Tipikor Indone sia (GTI) menemukan dugaan Anggaran di tahun tersebut digunakan secara asalasalan, bahkan terindikasi korupsi. ”Kami menemukan dugaan mark up beberapa anggaran dalam pengadaan ba rang pada dinas kebersihan DKI Jakarta” ujar Sekretaris Jenderal GTI, Rizal Fauzi Ritonga, SH. Dugaan mark up, lanjut Rizal terjadi pada tahun 2014 dalam pengadaan sa rana dan prasarana khusus penunjang pembersihan sungai dengan kode le lang 23767127. ”Lelang tersebut meng

gunakan metode e-lelang sederhana, dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp2.954.279.900,” ujarnya Berdasarkan hasil investigasi GTI me nemukan kejanggalan dalam lelang tersebut, dimana semua anggaran terse but dihabiskan untuk membeli 5 perahu karet dengan harga satu perahu karet lengkap beserta peralatannya sesuai dalam daftar kuantitas dan harga sebe

rupsi

sar Rp537.141.000 per unit. ”Penelusuran kami harga satu pe rahu karet lengkap beserta peralatan dan spesifikasi sesuai Bill Of Quan tity sebesar Rp156.523.100, jika di kalikan lima totalnya Rp782.615.500 jadi terdapat selisih anggaran sebesar Rp1.964.854.500.” jelasnya Untuk itu GTI mendesak Komisi Pem berantasan Korupsi (KPK) untuk mengu sut dugaan tindak pidana korupsi yang ada di Dinas Kebersihan DKI Jakarta. ”Kami segera menindaklanjuti temuan ini kepada Komisi Pemberantasan Ko rupsi (KPK) agar ditindak lanjuti” ujarnya GTI akan mendesak KPK bukan hanya memeriksa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saja tapi pemenang lelang harus juga ikut mempertanggungjawabkan uang rakyat. ”KPA, Pemenang lelang dan bila perlu orang yang menerima alir an dana dari dugaan mark up tersebut harus mempertanggungjawabkan per buatannya” pungkasnya. (JP)

Garda Tipikor Indonesia Lebarkan Sayap Ke Sulawesi Utara Perangi Korupsi di Indonesia Timur Manado: Komitmen Garda Tipikor Indonesia (GTI) dalam memerangi Tindak Pidana Korupsi bukan isapan jempol semata. Hal ini dibuktikan bahwa Garda Tipikor Indonesia kini konsen memerangi Korupsi di Indone sia Timur. Sayap GTI dari Jakarta kini merambah ke Sulawesi Utara. Dari beberapa informasi yang berhasil dihimpun wartawan Jurnal Patroli, diketahui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Garda Tipikor Indone sia Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) saat ini sedang mengkonsolidasi diri. Usai melakukan musyawarah bulan Maret lalu, berhasil memilih Risat Sanger sebagai Ketua DPD Garda Tipikor Indonesia Sulut dan Brayen Putra Lajame sebagai Sekretaris. “Pertama saya mengucapkan teri ma kasih atas amanah yang diberikan

”

Kami mengapresiasi pembentukan Garda Tipikor Indonesia Sulut. Kedepannya kita dapat bekerjasama dalam memerangi korupsi. Brigjen Pol Wilmar Marpaung Kapolda Sulut

dari para anggota DPD Garda Tipikor Indonesia Sulut serta pengurus DPP Garda Tipikor Indonesia kepada saya untuk memimpin organisasi anti ko rupsi ini di Nyiur Melambai. Janji saya adalah mengibarkan Panji Garda Tipikor Indonesia dan kami siap memerangi tindak pidana korupsi khususnya di Sulut ini,” ujar Risat Sanger, Jumat (10/04/2015). Dalam kesempatan terpisah, Kapolda Sulut Brigjen Pol Wilmar Marpaung mengatakan sangat meng apresiasi pembentukan Garda Tipikor Indonesia di Sulut. “Kami mengapresiasi pembentukan Garda Tipikor Indonesia Sulut. Ke depannya kita dapat bekerjasama dalam memerangi korupsi,” tukas Marpaung. (risat)

edisi april 2015


Jurnal Patroli

25

4/14/2015 2:08:16 PM

k

rupsi

BPK Menemukan Kerugian Negara Sebesar Rp 1,42 Trilyun di Sektor Migas Jakarta: Sidang Paripurna di Gedung MPR/DPR di Jakarta, Selasa (7/4) dengan agenda penyampai an laporan hasil pemeriksaan BPK periode semester II Tahun 2014, disampaikan langsung oleh Kepala BPK, Harry Azhar Aziz. Pada periode tersebut BPK menemu kan kerugian negara sebesar Rp 1,42 trilyun akibat penyimpangan ang garan di beberapa Kementerian dan lembaga negara. Selain itu sejumlah penyimpangan juga dinyatakan BPK berpotensi merugikan negara. ”Dari masalah ketidakpatuhan ter sebut sebanyak 3.293 masalah ber dampak pada pemulihan keuangan negara senilai Rp 14,74 trilyun, terdiri atas masalah yang mengakibatkan kerugian Rp 1,42 trilyun, potensi kerugian Rp 3,77 trilyun, kekurangan penerimaan negara Rp 9,55 trilyun,” papar Harry Azhar Aziz. Harry Azhar Aziz juga menyampai kan penyimpangan ditemukan pada sektor migas. Kelemahan pemerintah melakukan kontrol terhadap Kontrak tor Kontrak Kerja Sama atau KKKS membuat penemerimaan negara berpotensi merugi. Ia menambahkan, ”BPK menemu

26 Jurnal Patroli


kan masalah senilai Rp 1,12 trilyun terdiri atas potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas terutang minimal sebesar Rp 666,23 milyar karena 59 KKKS tidak menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak PBB Migas tahun 2013 dan 2014, Direktorat Jenderal Pajak tidak menetapkan PBB Migas terhadap KKKS yang belum mendapat persetujuan ter minasi atas wilayah kerjanya dengan po tensi kekurangan penerimaan PBB Migas tahun 2014 minimal sebesar Rp 454,38 milyar” Menanggapi laporan BPK tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, komisi yang membidangi masalah keuangan, Fadel Muhammad kepada VoA me negaskan akan memanggil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro dan diharapkan dapat menjelaskan berbagai persoalan karena sebelumnya Bambang Brodjonegoro menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. ”Banyak sekali ditemukan berbagai pe

nyimpangan dan saya kira harus ditin daklanjuti, ada kesalahan, ada berba gai temuan di Kementerian Keuangan sama Pajak, kita akan segera panggil menteri keuangan untuk menindak lanjuti temuan tersebut,” ujar Fadel. Fadel Muhammad menambah kan kedepannya diharapkan BPK dipercaya sebagai pihak yang berhak menyatakan seseorang bersalah atau tidak atas penyimpangan yang dilaku kan terhadap keuangan negara. Ban yaknya institusi yang terlibat dalam proses hukum menurutnya justru membuat penyelidikan kasus men jadi tidak fokus. Selanjutnya, Fadel mengatakan, ”Cuma kita mau seseorang dinya takan tersangka, terpidana itu harus jelas BPK yang mengatakan, kalau Polisi, Kejaksaan, KPK, BPK yang jadi patokan, BPK ini menjadi single iden tity yang menyatakan ada penyim pangan, ada kesalahan, jangan semua tumpang tindih di dalamnya” BPK juga menyampaikan hasil te muan berbagai penyimpangan di berbagai sektor seperti diantaranya melibatkan Kementerian Agama, Ke menterian BUMN dan Kementerian Pertanian. (JP)

edisi april 2015

4/14/2015 2:08:16 PM

k

KPK: Adriansyah Terima Setoran Rutin Dari PT MMS Jakarta: KPK resmi menetapkan anggota DPR yang juga merupakan mantan Bupati Tanah Laut, Kalsel, Adriansyah sebagai tersangka suap pengurusan izin perusahaan tambang. KPK langsung mengusut keterkaitan suap ini dengan posisi anak Adriansyah, Bambang Alamsyah yang kini menggan tikan sang ayah sebagai bupati. ”Terkait keterkaitan dengan bupati yang seka rang masih didalami. Itu nanti akan bisa dilihat di proses penyidikan,” kata Plt pimpinan KPK, Johan Budi di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Adriansyah diketahui telah menerima uang suap dari PT Mitra Maju Sukses se jak lama atau sejak dia masih menjabat sebagai bupati. Suap yang terungkap di Bali diduga merupakan bagian dari setoran rutin yang diterima Adriansyah. ”Sebelumnya dari keterangan yang

berhasil dihimpun sebelumnya pernah dilakukan pemberian kepada A jum lahnya berapa belum ada informasi. Ini berkaitan dengan bisnis PT MMS yang salah satunya di bidang batubara,” jelas Johan. Untuk diketahui, PT MMS memang melakukan usaha penambangan batu bara di Tanah Laut. Ada setoran rutin yang diberikan kepada bupati untuk memuluskan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Atas perbuatannya, Adriansyah dijerat dengan Pasal 12 huruf b atau pasal 5 ayat 2 jo pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 11 UU 31/1999 jo pasal 20/2001 jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana?. (JP)

Fuad Amin Terima Suap 18,85 Miliar Dari PT MKS Jakarta: Direktur Human Re source Development PT Media Karya Sentosa (MKS), Antonius Bambang Djatmiko, didakwa me nyuap mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Rp 18,85 miliar terkait kerja sama pembelian gas alam antara PT MKS dengan Perusahaan Daerah (PD) Sumber Daya (SD). ”Seluruhnya berjumlah Rp 18,85 miliar,” kata jaksa KPK Burhanuddin, membacakan surat dakwaan Antonius, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (4/3). Suap tersebut terkait jasa Fuad Amin yang telah mengarahkan tercapainya perjanjian kerja sama dalam pemberian gas bumi antara PT MKS dan PD SD. Suap dilakukan Antonius bersama jajaran direksi PT MKS yakni, Sardjono, Sunaryo Suhadi, Achmad Harijanto, dan Pribadi Wardojo. Pemberian suap dari PT MKS kepada Fuad Amin dilakukan pada tahun 2009-2014 ketika Fuad tak lagi menjabat bupati Bangkalan. Suap pertama dilakukan pada Juni 2009-Juni 2011 sebanyak Rp 50 juta per bulan. Selama setahun Fuad menerima Rp 1,25 miliar. Pemberian suap kedua dilaku kan dalam kurun waktu 2011 hing ga 4 Febuari 2014, di mana direksi PT MKS memberikan uang Rp 200 juta setiap pengirimannya. Uang kepada Fuad dalam kurun waktu tersebut dikirim sebanyak 16 kali. Pemberian terus berlanjut hingga mencapai Rp 18,85 miliar. (JP)

edisi april 2015


rupsi

Jurnal Patroli

27

4/14/2015 2:08:17 PM

k

rupsi

KPK Resmi Menahan Suryadharma Ali Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Suryadharma Ali (SDA) hingga 20 hari ke depan mantan Menteri Agama itu akan tidur di Rutan Guntur, Jakarta.

28 Jurnal Patroli


SDA Ditahan di Rutan Guntur untuk 20 hari pertama,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi di Jakarta, Jumat (10/4). Saat keluar dari gedung KPK SDA mengaku diperlakukan tidak adil. ”Saya tadi diperiksa mulai pukul 11.30 sampai pukul 18.00 WIB, saya merasa diperlakukan tidak adil,” terangnya. Pasalnya, KPK belum menyampaikan kerugian negara terkait kasus yang di tundingkan kepadanya. KPK mengenakan dua sangkaan ke pada SDA yaitu dugaan tindak pidana ko rupsi penyelenggaraan haji di Kemente rian Agama 2012-2013 dan 2010-2011. Sebelumnya SDA dua kali mangkir dari

pemanggilan penyidik KPK sebagai ter sangka yaitu pada 10 Februari 2015 de ngan alasan sakit dan dirawat di Rumah Sakit MMC Jakarta. Panggilan kedua pada 24 Februari dia juga mangkir dengan alasan sedang mengajukan praperadilan di PN Jakarta Selatan. Mantan Ketua Partai Persatuan Pem bangunan (PPP) itu disangka melang gar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 66 KUHP. SDA sempat mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Ne geri Jakarta Selatan. Namun, hakim me nolak gugatannya. (JP)

edisi april 2015

4/14/2015 2:08:17 PM

k

rupsi

Kejari Jakpus Tahan Direktur PT SDP Jakarta: Pengadaan Busway paket I dan paket II pada tahun 2012 yang menyeret mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono sebagai tersangka, kini merembet ke perusahaan pemenang lelang.

Gunawan (52) selaku direktur PT Sapta guna Daya Prima (SDP) sebagai peme nang lelang dalam pengadaan tersebut, hari ini, Kamis (02/04) resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. “Terdakwa ditahan selama 20 hari kedepan terhitung 2 April sampai de ngan 21 April 2015 di Rutan Cipinang, Jakarta Timur” ujar kejari Hermanto ke pada awak media di kantornya (02/04). Penahanan Gunawan ini, lanjut Hermanto berdasarkan hasil peme riksaan berkas dari penyidik dan diper oleh bukti yang cukup. “Terdakwa (Gunawan) diduga keras melakukan

tindak pidana yang dapat dilakukan pe nahanan dan dikhawatirkan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti” jelasnya Perusahaan Gunawan secara teknis diduga tidak memenuhi syarat dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), akibatnya negara dirugikan sebesar Rp. 8.573.454.000. Akibat perbuatannya Gunawan dijerat melanggar pasal 2 dan 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah de ngan UU nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (ips)

KPK Mengendus Dugaan Korupsi di Bappebti Jakarta: Komisi Pemberantasan Ko rupsi (KPK), terus mengendus dugaan korupsi dalam permintaan ijin ope rasional PT Indokliring Internasional yang dikeluarkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Lembaga antirasuah pun mene mukan minimal dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tiga pejabat Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) sebagai tersangka. ”Mereka adalah Direktur Utama BBJ M. Bihar Sakti Wibowo, Peme gang Saham BBJ Hasan Wijaya, dan Pemegang Saham BBJ Sherman Rana Krishna,” kata Priharsa Nugraha ke pada wartawan, Senin (9/3). Ketiga tersangka diduga sengaja memberi hadiah atau janji dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara penerima dalam permintaan ijin operasional PT Indokliring Internasional. Ketiganya bermaksud mendirikan lembaga kliring PT Indokliring Internasional. ”Yang bersangkutan memberikan uang sejumlah Rp7 miliar kepada Kepala Bappebti untuk memuluskan

permohonan ijin operasional yang di keluarkan oleh Bappebti,” imbuh dia. Atas perbuatannya, ketiganya disang kakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau b ataupasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (JP)

edisi april 2015


Jurnal Patroli

29

4/14/2015 2:08:18 PM

HUT Provinsi Kaltara ke-2 Dimeriahkan Aneka Kegiatan

Tanjung Selor: Berbagai acara dirancang dan dipersiapkan untuk menyambut HUT Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang jatuh pada tanggal 22 April mendatang, genap berusia 2 tahun. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Drs H Badrun, M.Si mengatakan saat ini pihaknya tengah menggelar koordinasi mengenai kesiapan panitia agar perhelatan tersebut dapat berjalan dengan maksimal. “Perhelatan ini, kami harapkan memi liki hasil yang maksimal khususnya bagi warga Kaltara. Apalagi provinsi ini masih muda, sehingga pada pelaksanaannya nanti kami harapkan bisa membawa manfaat,” kata Badrun saat memimpin rapat di Ruang Serba Guna Pemprov Kaltara, Kamis, (9/4). Sebelumnya, lanjut Badrun, beberapa instansi dinas telah menggelar kegiatan untuk meramaikannya peringatan HUT tersebut. “Dalam kurun waktu ke depan, acara kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun Kaltara sangat banyak, mi salnya, gerak jalan yang digagas oleh Di nas Pendidikan Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpar pora)” jelasnya. Selain itu, Badrun juga mengatakan

”

Perhelatan ini, kami harapkan memiliki hasil yang maksimal khususnya bagi war ga Kaltara. Apalagi provinsi ini masih muda, sehingga pada pelaksanaannya nan ti kami harapkan bisa membawa manfaat.

secara resmi pihaknya akan menyeleng garakan puncak peringatan HUT Kaltara yang ke 2 pada, Senin (20/4) mendatang. Alasan pada tanggal 22 April menda tang akan dilaksanakan prosesi pelantik an Penjabat Gubernur pengganti Dr H Irianto Lambrie yang akan mengakhiri masa jabatannya karena telah menjabat selama dua periode. “Pada tanggal 20 April itu adalah acara puncaknya, padahal HUT Kaltara sendiri jatuh pada tanggal 22 April. Na mun kami majukan, karena pada tanggal itu ada pelantikan penjabat Gubernur Kaltara yang baru di Kementerian Dalam Negeri (Kemendag ri),” ungkap dia. Badrun mengimbau kepada masyarakat, agar ikut berparitisipasi dengan cara memasang

umbul-umbul. Menurutnya, ini adalah salah satu langkah partisipasi masyarakat untuk memperingati momen itu. “Surat edarannya Senin (13/4) nanti, akan kami sebar ke kelurahan untuk segera ditindaklanjuti ke masyarakat,” lanjutnya. Yang kedua, dia juga mengimbau ke pada masyarakat agar menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban umum pada saat pelak sanaan. Ini juga hal penting agar prosesi pelaksana an ulang tahun Provinsi baru tersebut bisa berjalan de ngan tertib. “Kami harap kan juga ke

Drs H Badrun, M.Si Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara

30 Jurnal Patroli


edisi april 2015

4/14/2015 2:08:18 PM

tertiban, untuk itu kami juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa instansi keamanan untuk menjaga ke amanan dan ketertiban kota khususnya pada saat pelaksanaan puncak peringat an HUT Kaltara ke-2,” pungkasnya.

Harapan Kepala Desa

Sementara itu, Midcol Huda, Kepala Desa Ardi Mulyo, Kecamatan Tanjung Alas Utara, Kabupaten Bulungan meng ucapkan selamat hari jadi Provinsi Kaltara yang ke 2. “selamat ulang tahun semoga lebih maju dan berkembang, dengan semakin

bertambahnya usia provinsi ini diharap kan kesejahteraan kepala desa dan pe rangkatnya juga ikut bertambah” ujarnya Midcol juga berharap pemerintah provinsi bisa memfasilitasi pembentuk an organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Ka limantan Utara. “Kami berharap pemprov bisa mem fasilitasi pembentukan APDESI, agar ter cipta sinergisitas antara kepala desa dan pemerintah. Kami di desa siap menjalan kan program pemerintah yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat” harapnya. (JP)

Selamat & Sukses

HUT Provinsi Kaltara ke-2 22 April 2015

edisi april 2015


Jurnal Patroli

31

4/14/2015 2:08:19 PM

Nasional

Keresahan Masyarakat Terhadap Radikalisme Situs Jakarta: Berbagai macam modus tindak kejahatan untuk mengeruk keuntungan pribadi ataupun menjelekkan nama seseorang melalui media online dan media sosial hendaknya menjadi perhatian serius pemerintah selain memblokir 19 situs yang dianggap radikal. Seperti yang terjadi terhadap Hari Widiyanto, warga Pasuruan, Jawa Timur ini mengeluh dengan kemunculan data pribadinya pada situs yang mengatakan bahwa dirinya penipu. “Saya tidak mengenal orang yang te lah menjelekkan diri saya melalui media sosial. Dengan munculnya nama saya di situs tersebut jelas sangat merugikan bahkan akibat ulahnya nama baik saya

32 Jurnal Patroli


jadi tercemar” ujar Hari sambil men ceritakan awal kejadian beberapa bulan terakhir ini. Kejadian tersebut berawal ketika diri nya menerima sms dan telepon dari orang yang mengaku bernama Supriadi dan minta tolong untuk dibantu dalam memudahkan mendapatkan pekerjaan, teman dan jodoh. Tanpa diminta, Supriadi pun mengirimkan uang sebesar Rp 350.000 ke nomor

rekeningnya. Selang beberapa hari Supriadi me minta uang yang telah dikirimnya dikem balikan ke rekening atas nama Misbah yang diakui sebagai temannya. “setelah saya transfer melalui mobille banking dan saya buktikan dengan sms, ternyata Supriadi tidak mengakui kalau uangnya sudah terkirim, bahkan me nuduh saya penipu” ujarnya.

edisi april 2015

4/14/2015 2:08:20 PM

Nasional

Hari Widiyanto (kiri). Begitu terus berulang kali bahkan Supriadi mengaku meminta bantuan Kapolda Jawa Timur dan Kabid Humas Polda Jatim untuk memblokir rekening tersebut. Tidak sampai disitu saja, Supriadi mengancam melalui pesan singkatnya di nomor 081268945751, 0821746115141, 081270686536 dan 082382657339 de ngan akan mencemarkan nama baiknya. “Foto dan no HP bapak sudah saya se barkan di facebook, sy tdk akan pernah berhenti menyebarkan fitnah2 dimedia online” ujarnya melalui pesan singkat. Bukan itu saja sms tersebut berlanjut dan berisi “besok sy sebarkan no hp dan pin bb kau di akun facebook dengan pa kai foto2 wanita telanjang” demikian bu nyi sms tersebut Akibat kejadian tersebut, Hari Widiyanto pun melaporkan Supriadi atas tindakan pencemaran nama baik dan tindak pidana bidang informasi dan tran saksi elektronik atau pasal 310 KUHP dan atau 311 KUHP dan atau Pasal 45 ayat 1 jo pasal 27 ayat 3 UU RI No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektron ik ke Polda Metro Jaya dengan nomor LP/1221/IV/2015/PMJ/DIT RESKRIMSUS tanggal 1 April 2015 dengan melampir kan berbagai bukti di media sosial.

Laporkan Situs

Menanggapi hal tersebut Praktisi Hu kum Amstrong Sembiring, SH menga takan kalau kasus tersebut disengaja, pasalnya, yang bersangkutan tahu persis posisi targetnya.

buatan yang bersangkutan disengaja, maka pihak kepolisian harus segera mengungkap kasus ini, jangan sampai ada orang lain yang menjadi korbannya. Sementara terkait pemblokiran terha dap 19 situs yang dianggap radikal oleh Kementerian Komunikasi dan Informa tika, Amstrong mendesak pemerintah tidak hanya memblokir situs yang diang gap radikal saja. “sudah jelas bahwa situs yang me ngandung unsur pornografi, konten kekerasan, konten yang terkait dengan intoleransi rasial atau advokasi melawan individu, kelompok atau organisasi ma napun dan konten ilegal, mempromosi kan aktivitas ilegal atau melanggar hak legal orang lain harus diblokir atau di hapus” jelasnya. Menurut Amstrong, hal ini berimbas, karena yang bersangkutan di teror de ngan “mempromosikan” biodata korban melalui situs yang dianggap tidak jelas dan melanggar intoleransi rasial. “Kami akan mendatangi kominfo dan mendesak menghapus situs yang mendiskriditkan seseorang tanpa adanya konfirmasi, ini kan negara hukum semua proses harus melalui pengadilan”ujarnya Amstrong juga menghimbau kepada para korban dari situs yang tidak jelas untuk berani melawan. “Ini jaringan, dan diduga korbannya banyak, saya menghimbau para korban agar berani melawan, jangan diam aja dan mendesak aparat kepolisian untuk segera menuntaskan kasus ini” pung kasnya.

Harus Jelas Aturannya

Amstrong Sembiring Praktisi Hukum “Saya menduga kasus ini by design, atau disengaja mau menghancurkan ke luarga tersebut, pasalnya, yang bersang kutan (Hari) adalah salah satu penggiat anti korupsi yang sudah dikenal nama nya” jelasnya. Kalau memang, lanjut Amstrong, per

Sementara menurut Bambang Koestopo, SH. MH terkait situs radikal pemerintah harus mempunyai batasanbatasannya dan terkait dengan situs yang menampilkan penipuan juga harus dipilah-pilah mana yang menipu mana yang ingkar janji. “Kata-kata yang menggerakkan, sehingga membuat seseorang tertarik, itu yang menjadikan sebagai dasar se seorang menipu jika tidak terpenuhi janjinya” ujar Bambang yang juga Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

edisi april 2015


Jurnal Patroli

33

4/14/2015 2:08:20 PM

Nasional Sejauh mana, lanjut Bambang pihak kementerian yang dalam hal ini membi dangi teknologi informasi (situs) itu tadi, membuat aturan yang jelas, ini bukan pi dana biasa tapi pidana cyber. “Kejahatan dibidang cyber harus dilihat dulu dari segi apa pelanggarannya, na mun diharapkan dalam membuat sebuah peraturan pemerintah harus mempunyai definisinya, agar masyarakat lebih mema hami” katanya Bambang yang juga hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menampik bahwa dalam setiap perkembangan tek nologi pasti ada plus minusnya. Terkait dengan isi dalam sebuah situs itu bisa diblokir atau tidak harus dibuktikan dulu di pengadilan. Setelah terbukti bahwa kontennya tidak digunakan dengan be

Bambang Koestopo, SH. MH nar, bisa dijerat dengan tindak pidana Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bambang mengibaratkan pemilik situs itu sebagai “bapak kos” yang menerima anak kos dirumahnya, sejauh mana ia

mengetahui dan mendata seseorang yang akan numpang di rumahnya, tahu, tidak atas apa yang dilakukan atau aktifi tas anak kos tersebut dirumahnya, “Sejauh mana yang mewadahi (pemi lik situs) mengetahui bahwa pemberi informasi itu benar atau tidak, kemudian disitulah nanti diuji di pengadilan ten tang yang memberikan wadah, jika dia tau tentu juga akan dikenakan undangundang ITE” jelasnya Semua akan melalui proses dan semua akan merasakan dampak atas tindakan tersebut namun tetap harus diuji di pengadilan agar bisa dibuktikan. “Segala perbuatan harus ada pertang gung jawabannya, Polisi juga harus bisa mengungkap lebih jelas jika memang itu meresahkan” pungkasnya. (ips/lily/adi)

Narkoba Baru Jenis CC4 Yang Mematikan

Badan Narkotika Nasional (BNN) sejauh ini belum dapat menentukan narkotika jenis baru yaitu CC4 yang ditemukan aparat Direktorat IV Tindak Pi dana Narkotika Bareskrim Polri saat menggeledah Lembaga Pe masyarakatan Cipinang, Jakarta, pada Kamis malam (9/4). Temuan obat CC4 bukanlah barang baru dalam dunia me dis. Obat yang dirancang untuk mengobati ketergantungan ter hadap nikotin itu sudah diteliti sejak 1960-an. Dalam dunia far makologi, obat tersebut lazim dike nal dengan istilah cyt. Senyawanya bersifat agonis nikotinat yang bisa memberhentikan ketergantungan ter hadap nikotin. Obat ini juga memiliki sifat agonis parsial yang bekerja un tuk mempengaruhi neurotransmitor dan dophamine. Para pengguna obat ini menjadi sangat energik, karena adanya peningkatan aliran darah ke jantung yang biasanya orang nor mal antara 4-6 liter saja. Akibatnya, kerja jantung bisa berpacu cepat dan meningkatkan tensi darah. Para peng

34 Jurnal Patroli


guna juga mengalami gangguan psikis bahkan berujung pada depresi. Mereka berhalusinasi dan punya kecenderungan bunuh diri. Senyawa CC4 ini belum masuk dalam daftar obat-obatan terlarang. Itu karena senyawa ini masih dalam tahap pengem bangan. Sejumlah penelitian menyebut bahwa penggunaan senyawa CC4 ber dampak buruk bagi tubuh. Karena itu CC4 belum bisa diproduksi. “Perlu diteliti di laboratorium tapi kami belum dapat bahannya,” kata Slamet kepada Jurnal Patroli News, ketika dikonfirmasi pada Jumat (10/4).

Slamet menambahkan, meski demikian, senyawa itu memiliki efek buruk seperti halnya penggunaan obatobatan terlarang yang lain nya. Penggunaan dosis kecil saja sudah sangat mengerikan. Apalagi kalau digunakan de ngan dosis yang tidak terukur. Resikonya bisa berujung pada kematian. Petugas Direktorat IV Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri melakukan penggeledah an di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur, pada Kamis malam (9/4). Petugas menemukan ekstasi dan CC4. Menurut sumber di Direktorat IV Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri, CC4 yang berbentuk lembaran merupakan narkotika jenis baru yang mempunyai efek sangat be sar bagi penggunanya yakni sepuluh kali lebih besar ketimbang satu butir ekstasi. Berdasarkan data BNN, saat ini di dunia terdapat 350 narkoba jenis baru yang 35 jenis di antaranya sudah ma suk ke Indonesia. (EKW)

edisi april 2015

4/14/2015 2:08:21 PM

INTERNasi nal

Saudi Sudah Bunuh 500 Milisi Houthi Sejak Perang Dimulai RIYADH: Arab Saudi mengklaim telah menewaskan lebih dari 500 milisi pem berontak Houthi di Yaman, sejak Saudi dan koalisi Teluk meluncurkan serangan udara mulai 26 Maret 2015 lalu. Data itu diungkap untuk pertama kalinya oleh Kementerian Pertahanan Saudi. Saudi juga mengakui jumlah korban di pihaknya mencapai dua kali lipat, di mana pada hari Jumat tiga serdadu Saudi tewas dan dua lainnya terluka aki bat tembakan mortir di wilayah Najran, perbatasan Saudi dan Yaman. Arab Saudi dan Koalisi Teluk tercatat sudah meluncurkan 1.200 serangan udara sejak perang terhadap milisi Houthi di Yaman dimulai. Data itu di ungkap juru bicara operasi militer Koalisi Teluk, Brigadir Jenderal Ahmed Asseri, di Riyadh. Jenderal Asseri mengatakan, setalah serangan udara begitu banyak diluncur kan secara intensif, serangan darat di Yaman bisa dimulai. Dia mencatat, se mula serangan udara untuk memerangi kelompok Houthi saban harinya seba nyak 50 kali. Kemudian meningkat men jadi 80 kali dan yang terbaru meningkat menjadi 120 kali per hari. Selain itu, lanjut Asseri, koalisi tidak mengesampingkan kemungkinan ke terlibatan pasukan Iran dalam perang di Yaman. Kecurigaan itu muncul setelah dua perwira elite militer Iran ditangkap dalam pertempuran di Aden selatan, Yaman Sementara itu, serangan udara Koali si Teluk menargetkan kamp militer di wilayah Yaman tengah. Menurut sum

ber medis di Yaman, seperti dilaporkan Reuters, sebanyak delapan warga sipil tewas. Serangan udara itu ditujukan pada sebuah situs militer milik tentara loya lis mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh. Pasukan loyalis Saleh ikut jadi tar get serangan Koalisi Teluk karena telah bersekutu dengan milisi Houthi. Pasukan koalisi bekerja untuk meng ganggu pergerakan milisi Houthi di darat. Hal itu untuk menggagalkan pasokan logistik untuk pertahanan milisi pemberontak Yaman itu. ”Kami telah se cara akurat menerapkan operasi udara,

dan dengan erat mengikuti pergerakan target di darat. Oleh karena itu, jumlah serangan udara meningkat, “ ujar Asseri. Jenderal Saudi itu menambahkan, bahwa pasukan Koalisi Teluk telah me numpas militan Houthi di Saada, Emran, Sanaa, Shabwah, Baizaa, Al-Zaalah dan Aden. ”Kami pantau gerakan mili tan Houthi untuk mencegah mereka menempatkan kehidupan masyarakat di bawah risiko,” imbuh dia mengadu pada laporan bahwa Houthi mengguna kan fasilitas sipil seperti sekolah, rumah sakit, stadion dan kamp-kamp pengungsi untuk menyimpan senjata. (JP)

edisi april 2015


Jurnal Patroli

35

4/14/2015 2:08:22 PM

p litik

Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintahan Jokowi-JK Menurun Jakarta: Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menurun. Presiden Jokowi dan JK dinilai harus melakukan banyak perubahan, demi meningkatkan kembali kepercayaan publik. Direktur Indo Barometer, M Qodari, saat merilis hasil survei soal ”Kepuasan Publik Jelang Setengah Tahun Pemerin tahan Jokowi-JK” di Jakarta, Senin (6/4) mengatakan, menjelang setengah ta hun pemerintahan Jokowi-JK, kepuasan publik masih belum memuaskan, jauh di bawah angka 75 persen. Menurut survei, kinerja Presiden Jokowi sebesar 57,5 persen dan ki nerja JK 53 persen. ”Sedangkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri di bawah 50 persen, tepatnya 46,8 persen,” kata Qodari, Jakarta, Senin (6/4). Permasalahan penting yang paling

36 Jurnal Patroli


banyak diungkapkan publik terkait ketidakpuasan itu, lanjut Qodari, adalah masalah ekonomi secara umum (21,6 persen), mahalnya harga kebutuhan pokok (19,6 persen), kolusi – korupsi – nepotisme (14,6 persen), sulitnya lapa ngan kerja (8,4 persen), dan mening katnya kemiskinan (6,7 persen). Menariknya, kata Qodari, sebanyak 67 persen publik menilai ada pemimpin di Indonesia saat ini yang dapat menye lesaikan permasalahan tersebut sam pai tuntas. Sebaliknya, kata dia, ada 33 persen yang menilai tidak ada pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah di atas sampai tuntas.

Peringatan Awal

Sementara itu, Ketua DPD RI, Irman Gusman mengatakan, survei Indo Barometer ini menarik, karena dilakukan jelang enam bulan pemerintahan Jokowi-JK. Dan hasil survei ini adalah early warning atau peringatan dini untuk Jokowi-JK, karena pada masa enam bulan sebenarnya usia bulan madu atau honey moon. ”Ini jadi perhatian kami di DPD RI, agar presiden harus berbenah. Ini baru babak pertama dan hak presiden untuk me lakukan re-posisioning menteri kabinet sebelum terlambat,” katanya Sementara itu, pengamat ekonomi Rizal Ramli mengatakan, masalah utama yang dihadapi bangsa ini adalah soal ekonomi, rendahnya daya beli masyarakat, lapangan pekerjaan, dan korupsi. Soal kinerja Jokowi-JK, Rizal Ramli mengatakan, kinerja relatif mengecewa kan dan kacau untuk rakyat biasa. ”Tetapi untuk investor atau para holder pasti akan merasa senang de ngan Jokowi-JK, karena menaikkan harga BBM akan menambah uang bagi mereka untuk membayar utang. Rakyat banyak kurang bahagia dengan apa yang terjadi selama enam bulan ini. Harga bahan pokok naik, karena ketidakmampuan Bu log menstabilkan harga,” katanya. Qodari mengatakan, survei dini di laksanakan pada 15 – 25 Maret 2015 di 34 provinsi, dengan jumlah responden 1.200 orang. Tingkat margin of error kurang lebih 3,0 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dipilih dengan metode multistage random sampling. ”Pengum pulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka secara langsung, dengan menggunakan kuesioner,” katanya. (JP)

edisi april 2015

4/14/2015 2:08:23 PM

p

litik

JK: Siap atau Tidak, Pemerintah Daerah Harus Anggarkan Pilkada Serentak Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang rencananya dilaksanakan pada akhir tahun 2015 ini, adalah harga mati. Sebab, sesuai perintah Undang-Undang (UU).

Oleh karena itu, lanjutnya, semua daerah harus menaati aturan yang telah diun dangkan tersebut. Walaupun, terdapat sekitar 120 daerah yang belum memiliki anggaran menggelar pilkada tersebut. ”Ini (pilkada serentak 2015) perintah UU, artinya harus ditaati oleh semua daerah. Saya kira batas waktunya April. Jadi, masih ada waktu beberapa minggu untuk mendaftar. Tetapi, pasti mereka harus ikut,” kata JK di Istana Wapres, Ja karta, Jumat (10/4). Demikian juga, lanjut JK, perihal ang garan, siap ataupun tidak, harus diang garkan, karena hal tersebut memang masuk dalam anggaran masing-masing daerah. ”Soal biayanya (pilkada) memang bagaimana aturannya, saya belum baca aturannya. Tetapi, memang sejak dulu pilkada dianggarkan oleh daerah masingmasing,” ujarnya. Seperti diketahui, anggota Bawaslu Nasrullah mengatakan, sebanyak 183 daerah telah melaporkan untuk meng ikuti pilkada serentak pada Desember

2015 mendatang. Tetapi, ada 127 daerah yang kekurangan bahkan tidak memiliki dana. Oleh karena itu, Bawaslu berencana melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pemerintah pusat bisa membantu terkait anggaran sehingga pilkada serentak tidak mundur dari waktu yang sudah ditetapkan. Berdasarkan revisi UU No 1/2015 ten tang Pilkada, dikatakan, Pilkada mulai dilakukan serentak tahun 2015 ini dan dilaksanakan dalam tiga gelombang sampai dengan tahun 2018. Sedangkan, Pilkada serentak secara nasional baru akan digelar mulai tahun 2027. Gelombang pertama dilaksanakan Desember 2015 untuk yang Akhir Masa Jabatan (AMJ) 2015 dan semester per tama tahun 2016. Gelombang kedua dilaksanakan Februari 2017 untuk AMJ semester kedua tahun 2016 dan selu ruh yang AMJ 2017. Gelombang ketiga dilaksanakan Juni 2018 untuk yang AMJ tahun 2018 dan AMJ 2019. (SP/JP)

edisi april 2015


Jurnal Patroli

37

4/14/2015 2:08:24 PM

p litik

Soal Hak Angket, Ahok Siap Hadapi DPRD DKI Jakarta: Panitia hak angket, belum juga memberikan hasil penyelidikannya terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Pria yang akrab disapa Ahok ini, justru menantang tim angket untuk langsung menyelesaikan perkara di Mahkamah Agung. ”Orang saya enggak salah. Takut kena pa (dimakzulkan)?. Sudah jelas Rp12,1 triliun dicrop dari APBD. Saya salahnya cuma karena enggak mau terima Rp12,1 triliun kan. Nanti dibuktikan saja di MA salah siapa,” tegas Ahok di Dermaga Marina Ancol, Jakarta Utara, Selasa (7/4). Dia pun jelas sudah siap bila memang dimakzulkan, namun Ahok meminta agar

diproses secara jelas. ”Kalau dipecat, aku lihat proses-prosesnya. 2016 pertengah an, baru kepecat,” ucapnya. Menurutnya yang paling penting, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah

APDESI Sesalkan Sikap Bupati Rohul Tunjuk Pjs Kades Diluar PNS Jakarta: Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Se luruh Indonesia (APDESI) provinsi Riau menyoal penerapan Peraturan Peme rintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tentang Desa yang dilanggar oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. ”Dalam aturan tersebut sudah je las bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa Bupati menunjuk Pejabat kepala desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota” ujar Hamdan

38 Jurnal Patroli


Ipin Arifin, S.Sos., MM Yani Ketua I DPD APDESI Riau Beberapa desa di dua kecamatan, lan jut Hamdan diisi oleh Pjs diluar PNS tiga desa di Kecamatan Bangun Purba, Desa Bangun Purba Timur Jaya, Desa Bangun Purba Barat, Desa Tangu. ”Dua desa di Kecamatan Rambah yaitu Desa Koto Tandu, Kecamatan Tandu, Desa Tanjung Belit” ujarnya Hamdan berharap Bupati mau mema tuhi peraturan yang ada sehingga tidak

memiliki APBD dan bisa berjalan sehing ga segala pelayanan publik tak terbeng kalai. ”Minimal saya punya APBD sudah jalan lumayan kan,” singkat Ahok. (JP) timbul gejolak karena kebijakannya. ”alangkah bagusnya Bupati mentaati aturan dan tetap mengacu pada UU No mor 6 tahun 2014” harapnya Sementara sekretaris jenderal DPP AP DESI, Ipin Arifin, S.Sos., MM, sebagaima na tercantum dalam PP 43 tahun 2014 pasal 40 Penjabat kepala Desa seba gaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota. ”Jika kepala daerah tidak mematuhi aturan tersebut tentunya jelas melang gar, terkait dengan sanksi, memang tidak diatur tapi itu nanti bisa jadi temuan yang mengarah pada tindak administra si” ujarnya. Senada dengan Ipin, Kasi administrasi desa pada subdit administrasi peme rintahan desa direktorat pemerintahan desa dan kelurahan, Kementerian dalam negeri, OJ Rahanra mengatakan, kalau memang Bupati tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam peraturan tersebut jelas itu melanggar. ”Mengenai sanksi, itu memang tidak diatur namun hal itu akan mengarah pada temuan” ujarnya. (ips)

edisi april 2015

4/14/2015 2:08:25 PM

p

litik

Presiden Jokowi Umumkan Alasan Pembatalan Budi Gunawan Sebagai Kapolri Jakarta: Dalam jumpa pers Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan alasan sosiologis dan yuridis saat menje laskan pembatalan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri dan menggantinya dengan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon baru kapolri. ”Pencalonan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai kapolri menimbulkan per debatan di masyarakat dan dalam rang ka menciptakan tekanan di masyarakat serta kebutuhan kepolisian NKRI, kami mengajukan kapolri yang baru,” jelas Jokowi dalam jumpa pers di, Jakarta, Senin (6/4). Jumpa pers dilakukan setelah rapat konsultasi dilakukan. Ada dua hal yang

dibahas dalam rapat, yakni calon kapolri dan APBN-P 2015. Jokowi mengatakan hal itu setelah Ketua DPR Setya Novanto menjelaskan ikhwal rapat konsultasi. Setya didampingi seluruh pimpinan DPR dan ketua-ketua fraksi. Jokowi mengatakan, ia menggunakan alasan sosiologis dan yuridis saat mem batalkan pencalonan Budi Gunawan. ”Kami mengguanakan alasan sosiologis dan alasan yuridis,” kata Jokowi. Jokowi menjelaskan, pertemuannya dengan pimpinan DPR dan Ketua Fraksi partai politik berlangsung hangat de ngan penuh nuansa kekeluargaan. Me nurutnya, hal ini sangat penting untuk memperkuat NKRI. (JP)

Megawati Tegaskan Semua Kader PDIP Merupakan Petugas Partai Denpansar: Ketua Umum DPP Par tai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri me negaskan, semua kader partai yang kini duduk di legislatif dan eksekutif, baik di pusat maupun di daerah, me rupakan petugas partai. Hal itu ditegaskan Megawati dalam pidato penutupan kongres IV PDI-P di Sanur Bali, Sabtu (11/4). Dia mengatakan, kader partai di eksekutif dan legislatif berfungsi seba gai perpanjangan tangan partai. ”Kalian semua kader PDIP yang ada di DPR, DPRD, Bupati, Wali Kota, Gubernur hingga Presiden adalah pe tugas partai. Kalau tidak mau disebut petugas partai silahkan keluar,” ujar Megawati. Megawati menegaskan, keputusan itu merupakan amanat kongres se

hingga harus dijalankan. ”Saya juga seperti itu. Itu sesuai putus an kongres. Kalau saya pribadi kelihatan kok lembut, kalau ketum kenapa galak ya. Mengapa rakyat memilih kita karena mereka melihat bendera PDIP,” katanya. Menurut Direktur Populi Center, Nico Harjanto pidato Mega itu seperti berbi cara dengan cermin dan semestinya hal itu menjadi koreksi untuk partainya. ”Dari pidato Megawati, ada kritik keras

kepada parpol pendukung, teruta ma PDIP karena pidato itu seperti bi cara di depan kaca,” kata Nico dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4). Nico menuturkan, dalam pidato yang disampaikan Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan periode 20152020 itu mengingatkan kehidupan bernegara hendaknya sesuai dengan konstitusi. Menurutnya, sesuai konstitusi kita sistem pemerintahan adalah pre sidensial maka presiden hendaknya didukung bukan dikritik oleh partai pendukung. ”Mestinya semua partai pen dukung ada di belakang presiden, bu kannya ambil alih peran presiden. Ini yang harus dipahami politisi PDIP,” tuturnya. (JP)

edisi april 2015


Jurnal Patroli

39

4/14/2015 2:08:26 PM

TNI

TNI Terus Melakukan Upaya Evakuasi WNI di Yaman TNI - Setelah lima hari melaksanakan misi percepatan pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Yaman, Tim Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berkekuatan 22 personel terus melakukan berbagai upaya untuk dapat memasuki wilayah tersebut dengan menggunakan pesawat miliki TNI jenis Boeing 737-400 bermuatan 110 penumpang, Rabu (8/4/2015). Tim satgas penyelamatan untuk peng angkutan WNI yang berjumlah 22 per sonel, terdiri dari 12 orang Crew Pesa wat, 4 orang dari Satuan Bravo Paskhas, 2 orang Penerangan, 3 dari Kemenlu dan 1 Supervisi dari Mabes TNI, dipimpin oleh Letkol Penerbang I.G. Putu Setia Dharma. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Tim Percepatan Pemulangan WNI, antara lain melaksanakan pertemuan dengan Duta Besar (Dubes) RI untuk Yaman Bapak Wajid Fauzi di Salalah, Oman. Dalam pertemuan tersebut, Dubes RI menyam paikan tentang situasi dan kondisi yang

40 Jurnal Patroli


terjadi di Yaman saat ini antara lain: Per tama, di wilayah Tarim, terdapat kurang lebih 1.000 WNI dan saat ini terdapat 45 WNI sedang melakukan perjalanan darat menuju ke Salalah, Oman. Kedua, untuk wilayah Aden, masih terjadi per tempuran darat dan terdapat sejumlah WNI belum dapat melakukan perjalanan menuju Pelabuhan Aden. Kapal laut yang telah di charter pemerintah Indonesia masih berlabuh di Jibouti. Sementara itu, Bandara Aden juga belum dapat di gunakan untuk pendaratan pesawat. Ketiga, di lokasi Al Mukalla, saat ini 100 WNI dengan menggunakan kendaraan

bus menuju Salalah. Prioritas evakuasi WNI di Yaman saat ini adalah melalui jalur darat menuju Salalah untuk WNI yang berasal dari Tarim dan Mukalla, sedangkan yang menuju Jizan untuk WNI yang berasal Hudaidah dan Sana’a. Disamping itu, ter dapat 47 WNI dari Tariim saat ini sudah memasuki wilayah Oman dan siap diter bangkan menuju Indonesia. Pesawat milik TNI hingga saat ini masih mengalami hambatan untuk melakukan penerbangan di Yaman. Hal ini lebih di sebabkan adanya kendala izin terbang saat hendak memasuki wilayah udara Yaman, yang saat ini sudah dikuasai oleh otoritas Arab Saudi. Selain izin clearance, kendala lain adalah lokasi landasan ter bang terpaksa dipindah akibat situasi yang tidak kondusif. Alhasil, seluruh WNI yang akan dievakuasi terpaksa melalui perjalanan darat sebelum diterbangkan ke lokasi aman. Hingga saat ini, operasi penerbangan untuk mengevakuasi WNI di Yaman me lalui jalur udara telah dilaksanakan se

edisi april 2015

4/14/2015 2:08:26 PM

TNI banyak tiga kali dengan mengangkut 300 WNI. Setidaknya, terdapat 4.159 WNI di Yaman. Mereka, antara lain, terdiri dari 2.626 mahasiswa dan pelajar serta 1.488 pekerja profesional bidang minyak dan gas bumi. Sisanya ialah diplomat serta pegawai Kedutaan Besar RI dan keluarga. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa pada hari Minggu (5/4/2015), Pesawat TNI AU Boeing 737-400 telah berhasil mengevakuasi 110 Warga Negara Indo

nesia yang berada di Jizan, Arab Saudi menuju Muskat, Oman dengan selamat walaupun harus terbang lebih lama 45 menit dari jadwal semula dikarenakan flight clearance dari otoritas Arab Saudi yang mengharuskan merubah rute pe nerbangan. Satu hari sebelumnya, pada hari Sab tu, 4 April 2015, Pesawat TNI AU Boeing 737-400 juga telah berhasil meng evakuasi 110 Warga Negara Indonesia,

yang berada di Jizan, Arab Saudi untuk diterbangkan menuju Bandara Muskat, Oman dan telah diterbangkan menuju daerah asal masing-masing di Indonesia menggunakan pesawat komersial. Sedangkan pada hari ini Senin (6/4/2015), Pesawat TNI AU Boeing 737-400 telah berhasil mengevakuasi 80 Warga Negara Indonesia yang berada di Jizan, Arab Saudi menuju Salalah, Oman. (JP)

Panglima TNI Tinjau Pasukan Garuda di Lebanon Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko meninjau Pasukan Garuda yang sedang melaksanakan misi perdamaian di Lebanon, kemarin. Kunjungan ini dalam rangka melihat dan mengetahui secara dekat pelaksana an tugas Prajurit TNI yang tengah melaksanakan tugas sebagai Peacekeepers dalam misi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) di Lebanon. Dalam kunjungannya di Lebanon, Pang lima TNI didampingi antara lain oleh Asintel Panglima TNI Laksda TNI Amri Husaini, Asops Panglima TNI Mayjen TNI Indra Hidayat R., Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya, dan Asops Kasad Mayjen TNI Johny L. Tobing. Setibanya di Naqoura, Panglima TNI beserta rombongan diterima oleh Komandan Kontingen Garuda Kolonel Inf Danni Koswara didampingi Koman

dan Satgas Indo FPC (Force Protection Company) Konga XXVI-G2/Unifil Letkol Inf Muhammad Sjahroni, dan langsung menuju UNIFIL HQ (United Nations In terim Force In Lebanon - Headquarter). Kedatangan Panglima TNI beserta rombongan di Unifil HQ disambut oleh Force Commander Unifil Mayjen Luciano Portolano, dan menerima Jajar Kehor matan dari Pasukan Unifil. Pertemuan antara Jenderal TNI Dr. Moeldoko de

ngan Mayjen Luciano Portolano ber langsung dengan penuh keakraban, diakhiri tukar menukar cinderamata. Selanjutnya, Panglima TNI beserta rombongan menuju menuju Sudirman Camp, Naqoura-Lebanon untuk ber tatap muka dengan Pasukan Garuda yang bertugas di Unifil HQ. Dalam pe ngarahannya, Jenderal TNI Dr. Moeldoko mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kinerja para Prajurit TNI selama melaksanakan tugas yang mendapat apresiasi oleh Force Commander Un fil. Panglima TNI juga berpesan kepada Pasukan Garuda yang bertugas sebagai pasukan perdamaian di Lebanon agar tetap memelihara dan meningkat kan disiplin, loyalitas, semangat, kerja sama dalam pelaksanaan tugas serta jaga nama baik Indonesia. (JP)

edisi april 2015


Jurnal Patroli

41

4/14/2015 2:08:27 PM

TNI

TNI dan Kemenkumham Jalin Kerjasama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjalin Kerjasama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakat an. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Kamis (2/4/2015).

42 Jurnal Patroli


Dalam Nota Kesepahaman tersebut, kedua institusi menyepakati kerjasama dalam hal pengamanan, pembinaan war ga binaan pemasyarakatan, dan pening katan kapasitas petugas Pemasyaraka tan. Nota Kesepahaman ini meliputi pembinaan mental kepada petugas pe masyarakatan dan pembinaan disiplin warga binaan pemasyarakatan; bantuan pengamanan untuk Lapas/Rutan terten tu; penugasan dan penyaluran personel TNI sebagai petugas pemasyarakatan; pelatihan dan pendidikan bagi petugas pemasyarakatan; pemanfaatan rumah tahanan militer bagi warga binaan pe masyarakatan tertentu dan hibah/pinja man senjata api organik TNI Nonstandar ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Panglima TNI mengatakan, pencapai an yang kian baik dalam intensitas pembangunan nasional akan sangat menentukan Indonesia tinggal landas, menuju harapan bangsa dan negara sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam konstitusi nasional. ”Semua entitas nasional kiranya harus bertang gung jawab dalam usaha mewujudkan pembangunan nasional secara berkelan jutan, berdayaguna, berhasil guna, dan

kompetitif”, ujarnya. Lebih lanjut Panglima TNI mengata kan, pencapaian itu merupakan wujud kontribusi dari segenap warga bangsa, termasuk didalamnya Kemenkumham RI sebagai garda terdepan berdasarkan skema hukum nasional, dan TNI yang juga berdiri di barisan terdepan dalam kerangka mencapai tujuan nasional ber dasarkan skema Hankam. ”Pada hari ini Kemenkumham dan TNI menjadi kekuatan yang saling meleng kapi dan saling menyempurnakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sesuai lingkup nota kesepahaman yang telah disepakati”, kata Jenderal TNI Moeldoko. Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menekankan kepada seluruh unit organisasi jajaran TNI terkait, untuk segera mengimplementasikan nota ke sepahaman ini dalam bentuk perjanjian kerjasama teknis, yang disusun secara cermat dan detail, sesuai ketentuan ad ministrasi yang berlaku. Eliminasi segala kendala di lapangan dengan melakukan komunikasi dan koordinasi, guna mewu judkan rencana kerjasama penyelengga raan tugas dan fungsi, baik pada bidang pengamanan dan pembinaan, maupun pada bidang peningkatan kapasitas per

edisi april 2015

4/14/2015 2:08:29 PM

TNI sonel yang dibutuhkan. ”Kita semua berharap nota ke sepahaman ini menjadi titik berangkat pemahaman yang lebih luas, terhadap pentingnya sinergitas semua entitas na sional dalam membangun bangsa ini, ka rena kita sadari bahwa totalitas kekuatan bangsa terletak pada kualitas dan inten sitas sinergitas yang dibangun”, tutup Panglima TNI. Sementara itu Menkumham RI menga takan, landasan utama pemasyarakatan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, menga manatkan bahwa sistem pemasyaraka

tan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, se hingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan ber tanggungjawab. Amanat tersebut me nunjukkan bahwa tugas pemasyarakatan cukup berat dan mulia didalam mem bina dan membimbing warga binaan pemasyarakatan, dengan tujuan agar mereka menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidananya kembali. Di sisi lain, pemasyarakatan memiliki banyak keterbatasan didalam mewujud kan tujuan tersebut.

Adapun keterbatasan-keterbatasan yang ada antara lain keterbatasan jumlah dan kualitas SDM, sarana dan prasarana, serta perangkat regulasi lainnya yang se muanya tidak berbanding lurus dengan kondisi kejahatan yang ada di masyarakat. Seiring perkembangan waktu, kejahatan yang ada meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini berdampak pada adanya over crowding, meningkatnya jenis-jenis kejahatan dengan adanya ex tra ordinary crime seperti tindak pidana korupsi, teroris dan narkoba, yang tentu nya memerlukan strategi dan kemampuan khusus untuk menanganinya. (JP)

98 Prajurit TNI Konga XXXV-A Naik Pangkat di Darfur El Geneina - Sebanyak 98 Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Batalyon Komposit TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXV-A/Unamid (United Nations Mission In Darfur) di Darfur-Sudan, Afrika, mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula, ter hitung mulai 1 April 2015. Upacara kenaikan pangkat ke-98 Prajurit TNI Konga XXXV-A/Unamid tersebut di laksanakan secara kemiliteran dan di pimpin langsung oleh Komandan Satgas Batalyon Komposit TNI Letkol Inf M. Herry Subagyo, di lapangan di Camp Indonesian Batalyon (Indobatt), Supercamp Unamid, Darfur Barat, Kamis (2/4/2015). Adapun 98 anggota TNI yang naik pangkat terdiri dari berbagai kepang katan, yaitu 6 orang Perwira, 51 orang Bintara, dan 41 orang Tamtama baik dari Matra TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Salah satu anggota TNI yang melaksanakaan ke naikan pangkat adalah Wakil Komandan

(Wadansatgas) Konga XXXV-A/Unamid Letkol Inf Yuswanto, yang sebelumnya berpangkat Mayor Infanteri. Pada acara laporan Korps Kenaikan Pangkat dihadapan para prajurit garuda, Komandan Satuan Tugas Indonesian Batalyon (Dansatgas Indobatt) Letkol Inf M. Herry Subagyo menyampaikan ucap an selamat kepada seluruh anggota yang naik pangkat. ”Saya sebagai Dansatgas Indobatt mengucapkan selamat atas kenaikan pangkat anggota sekalian, semoga de ngan kenaikan pangkat ini dapat mening katkan moril dan memacu semangat ka lian dalam melaksanakan tugas selama

di Darfur ini,” ujarnya. ”Kenaikan pangkat merupakan salah satu kehormatan dari negara kepada para prajurit berdasarkan penilaian secara objektif atas prestasi dan peng abdiannya. Oleh karena itu, para pra jurit yang memperolehnya harus dapat mempertanggung jawabkannya kepada satuan, lebih khusus kepada bangsa dan negara”, tegas Dansatgas Indobatt. Kalian mendapatkan pengalaman berharga sepanjang karier militer, yakni memperoleh kenaikan pangkat satu ting kat lebih tinggi dari pangkat semula di medan tugas operasi pasukan perdamai an di Darfur. (JP)

edisi april 2015


Jurnal Patroli

43

4/14/2015 2:08:29 PM

TNI Memahami Sejarah Sebagai Upaya Untuk Mencegah Radikalisme dan Memelihara Ketahanan Nasional

A

Letkol Inf. Eko Ismadi Kepala Perpustakaan Pusat Angkatan Darat

Perilaku radikalisme atau tindak kekerasan yang sudah menumbuhkan rasa kawatir didalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa saat ini. Karena masyarakat tahu akan dampak dan pengaruh yang ditimbulkan dalam kehidupan kita. Apabila ini tidak mendapat perhatian yang serius dan kewaspadaan maka energi kita akan banyak terkuras untuk menyelesaikan masalah. Yang ditimbulkannya hanya untuk diskusi, seminar, talkshow, dan penggunaan anggaran yang tidak kecil. 44 Jurnal Patroli


kibat dari sikap dan perilaku radikal itu dapat pula mengancan cam kondisi ketahanan nasional. Kondisi yang baik adalah terciptanya rasa aman bagi setiap masyarakat dan warga negara. Aman dalam arti tidak ada pertikaian dan konflik serta bentrok masa. Salah satu yang menjadi sarana untuk melakukan pencegahan adalah sejarah. Dimana sejarah yang dimaksud adalah sejarah nasionalisme bangsa In donesia. Pada ulasan ini tentang sejarah dari manfaat dan gunanya serta aktu alisasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI yang kita cintai ini.

Pengertian, Wawasan, Manfaat, dan Guna Sejarah

Pengertian. Sejarah adalah catatan masa lalu dari segala sesuatu yang kemudian ditulis, ditata, disimpan, dan dipelihara sehingga dapat diketahui oleh generasi ke generasi secara berkesi nambungan dan lestari. Karena sejarah memiliki nilai kejuangan atau motivasi dan nilai spiritual.. Pengetahuan sejarah dapat menumbuhkan semangat juang dan patriotisme juga menjadi penggerak bagi mereka yang mau mempelajarinya. Manfaat dan Guna Sejarah. Manfaat sejarah adalah sebagai bahan kajian, pencerminan, dan menilai perbuatan yang berkadar positip dan negatip ataupun mana yang merupakan keber hasilan dan kegagalan. Orang tidak akan belajar sejarah kalau tidak ada gunanya. Sejarah hingga kini masih ditulis disetiap peradaban manusia. Guna sejarah yaitu sebagai pelajaran, sebagai inspirasi, dan sejarah sebagai sarana alih generasi. Wawasan Sejarah. Sejarah akan selalu dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan untuk menetukan masa depan bangsa. Sejarah yang harus dipahami adalah sejarah nasional Indonesia yaitu sebuah catatan sejarah yang memberi

pelajaran bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Sebagai Upaya Mencegah Pengaruh Radikalisme

Masa Lalu. Sejarah selalu berhu bungan dengan masa lalu. Maka bila pemahaman sejarah tidak dibatasi atau dilakukan secara bebas maka inter prestasi menimbulkan standar ganda. Dan juga peristiwa masa lampau juga seseorang pada kepicikan dalam perse pektif bahkan dapat membias pada perilaku propaganda yang yang tidak berimbang. Masa lampau juga dapat membentuk karakter seseorang dalam menghadapi masa depan. Pembiasan ini yang kemudian menumbuhkan sikap radikalisme. Ini tidak dapat dibiarkan berkembang dimasyarakat, bangsa dan negara. Bila hal ini dibiarkan maka ra dikalisme akan mengancam ketahanan nasional bangsa Indonesia. Pergeseran Moral. Diera globalisasi sekarang ini, sikap hidup sudah bergeser dari kemandirian pangan kepada sikap yang konsumtif. Pengaruh terhadap ke hidupan masyarakat tidak lagi mencer minkan kegotongroyongan, toleransi, dan bersilaturahim. Tercermin dari anak bersikap terhadap orang tua yang tidak lagi memperhatikan kesopanan dan tidak begitu akrab dalam hubungan keluarga. Sikap Hidup yang Tanggung Jawab. Masyarakat yang memahami sejarah akan selalu mempertahankan ke amanan, karena hanya melalui ke amanan rasa nyaman dan damai dapat dirasakan. Maka dari itu sejarah dapat melahirkan masyarakat yang kreatif dan pemuda yang berpikir kritis yang positip dengan ide cerdasnya bagi kehidupan masyarakat sejahtera. Cara Pandang terhadap Radikalisme. Radikalisme yang terjadi saat ini adalah hasil cara pandang yang kurang tepat.

edisi april 2015

4/14/2015 2:08:30 PM

TNI Karena radikalisme hanya dilihat dari akibat yang ditimbulkannya saja, tidak ditinjau dari sudut penyebabnya. Masyarakat bahkan tidak sadar kalau mereka dijadikan alat dan sarana untuk mengimplementasikan radikalisme. Melalui pemahaman agama justru di jadikan alat untuk melegalkan tindakan radikalisme, yang seharusnya adalah radikalisme adalah untuk melegalkan ajaran agama yang dipahami.

Sejarah dan Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional. Ketahanan na sional dibentuk karena ada kepentingan nasional. Dimana kita tahu bahwa kepenting an nasional ada karena sejarahnya. Tanpa ada sejarah ketahanan nasional tidak dapat diklasifikasikan dan dinventarisasi dalam bentuk abstrak, sebagai agenda tujuan nasional bagi suatu bangsa. Mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Pemahaman sejarah harus diarahkan pada erat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI, bukan sebaliknya justru menonjolkan sejarah nasionalisme kedaerahan atau semangat kedaerahan. Karena ini akan dapat timbul peristiwa konflik sosial yang disebabkan karena perbedaan keadaan ekonomi daerah. Memperkokoh Jati diri Bangsa. Pema haman sejarah harus dapat memperko koh jati diri bangsa. Karena dengan belajar sejarah, jati diri bangsa dapat dikenal dan dipahami dengan baik. Kita harus prihatin ada guru yang menga jarkan kepada muridnya untuk tidak hormat sama bendera dan menganggap upacara bendera tidak penting. Menga jak masyarakat dan pemuda untuk tidak patuh pada aturan, hukum, dan Undang Undang Negara Indonesia tetapi negara yang masih dalam wacana seperti NII misalnya.

Memahami Wawasan Nusantara. Pengertian dari wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Bangsa Indonesia harus tahu perbedaan nu santara dan NKRI. Nusantara itu berarti wilayah bekas Majapahit, sedangkan NKRI wilayah bekas jajahan Belanda. Seruan untuk kebangkitan Nusantara, paham ini membahayakan NKRI, sebab bila nusantara bangkit maka terbentuk wilayah bekas kerajaan. Tetapi nu santara tetap dibutuhkan karena untuk membangun kerukunan hidup bangsa dalam kawasan regional. Kokohnya Idiologi Pancasila. Sepan

jang kehidupan bangsa Indonesia masih saja ada golongan dan kelompok tertentu yang selalu ingin menggantikan atau merubah idiologi Pancasila sebagai dasar negara. Dengan dalih dan cara apa saja dilakukan dari cara terselubung hingga cara terbuka. Seperti penulisan buku dan penyebaran famlet. Yang berisi untuk menghasut dan mem pengaruhi pemahaman masyarakat yang sudah mapan berubah menjadi ragu dan gamang dengan pendiriannya akan Pancasila. Padahal dalam kesepa katan seluruh komponen bangsa sudah menyatakan bahwa masalah Idiologi Pancasila adalah final. Sejarah Dan Pembangunan. Secara umum pembangunan dapat diartikan sebagai upaya atau usaha atau gerakan untuk mengubah kehidupan kepada

yang lebih baik. Pembangunan yang berorientasi pada sejarah tidak selalu memperhatikan kepentingan bisnis semata, tetapi juga pertahanan, dan kelangsungan hidup berbangsa. Seja rah terkait erat dengan memori atau ingatan, maka setiap keputusan tidak ada tanpa mampu mengingat masa lalu yang pernah terjadi. Untuk itu, dalam menetapkan kegiatan pembangunan juga disertakan faktor sejarah.

Sejarah dan Politik

Sejarah harus menjadi simbol pemersatu. Dalam kehidupan politik sejarah nasional Indonesia harus menjadi simbol dalam idiologi politik dan politik ke bangasaan. Bila hal itu dapat dicapai kata sepa kat dari seluruh kekua tan dan partai politik, maka semua kepenting an partai dan golongan dapat terwadahi dengan baik, serta sistem politik dapat diakomodir dan dikelola secara damai. Karena bila sejarah dijadikan simbol pemer satu, maka akan muncul semboyan,”Bersatu Damai Dalam Per bedaan Itu Indah”. Poltik Yang Belajar Dari Sejarah. Sebuah pemahaman sejarah yang dijadi kan landasan berpikir sebagai sebuah pembelajaran dan alat evaluasi. Dengan sikap politik seperti ini akan dapat memilih mana yang pantas untuk di lanjutkan dan mana yang pantas untuk dihentikan. Maka orientasi pemikiran politik yang demikian beorientasi pada kelestarian dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Membangun kerja sama politik yang dilandasi oleh sikap qusnulzon. Sedikit ulasan ini berharap kita dapat memberikan gambaran akan penting dan artinya sejarah bagi kehidupan ber bangsa dan bernegara sepanjang hayat dan sepanjang masa. Hidup Indonesia dan NKRI harga mati !!! g

edisi april 2015


Jurnal Patroli

45

4/14/2015 2:08:30 PM

opini

Bela Negara Sebagai Konstruksi Dalam Struktur Pembangunan Karakter Bangsa

P

Ruly Rahadian Staf Ahli bidang Bela Negara, Direktorat Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI

Bela Negara bukan kata yang asing lagi bagi kita masyarakat Indonesia. Segala hal yang berbentuk sikap perlawanan terhadap sesuatu yang merongrong stabilitas bangsa dan negara kita selalu disebut dengan bela negara, dan itu pun selalu diidentikkan dengan perlawan an fisik bahkan menggunakan senjata. 46 Jurnal Patroli


ernyataan tersebut di atas sudah menjadi tidak relevan lagi, ketika negara dalam keadaan tidak bersengketa dengan negara lain, atau biasa kita sebut dengan kondisi perang. Lalu tindakan apa yang kita sebut bela negara jika negara dalam keadaan damai dan tenang? Atau bisakah kita abaikan masalah bela negara tersebut jika kita sedang tidak berkonflik dengan negara lain? Jika kita telaah makna bela negara secara terminologi, maka bela negara adalah sikap dan perilaku warga Negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi Negara guna menghadapi ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan dan mengancam kedaulatan baik kedaulatan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara. Setelah kita paham dengan pernyataan tersebut, pertanyaannya adalah; berlaku untuk siapa bela negara itu? Jika kita melihat dari sisi kewajiban, antara lain melalui pasal 27(1) UUD 45, adanya kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecuali, serta pasal 30(1) UUD 45 adanya kewajiban ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Artinya, kita semua wajib ikut peran serta dalam bela negara. Tentunya bagi warga negara RI ada kewajiban juga ada hak dalam bela negara tercantun pada Pasal 30(1) yaitu hak ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Jika bela negara sudah menjadi kewajiban dan hak setiap warga negara Republik Indonesia, lalu peran apa yang harus kita ambil dalam bela negara? Sedangkan kita sendiri merasa tidak mempunyai kemampuan

fisik, apalagi kemampuan untuk berperang menggunakan senjata? Seperti yang telah diformulasikan oleh Kementerian Pertahanan RI bahwa bela negara merupakan bentuk pertahanan nirmiliter, karena kembali lagi ke dasar pemikiran dari bela negara adalah kewajiban semua warga negara tanpa kecuali. Artinya ada porsi masyarakat sipil yang prosentase jumlahnya jauh lebih banyak dari TNI yang sudah jelas dalam tugas pokok dan fungsinya adalah bela negara. Lalu apa yang harus dilakukan oleh warga negara masyarakat sipil yang katanya wajib melakukan bela negara, dan bela negara ini sudah ditegaskan adalah sebuah konsep pertahanan nirmiliter? Tentunya setiap individu mempunyai spesifikasi yang berbeda dalam tindakannya dalam melakukan bela negara. Seorang pejabat tinggi yang melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar tanpa menyalahgunakan jabatannya apalagi tidak melakukan korupsi sudah melakukan tindakan bela negara. Demikian pula seorang nelayan yang menangkap ikan sebagai mata pencahariannya, namun selalu tertib dalam menjaga ekosistem wilayah tangkapannya juga sudah melakukan tindakan bela negara. Seorang tukang ojek yang membawa penumpangnya dengan penuh kehati-hatian dan melayaninya dengan ramah serta menaati aturan lalu lintas yang berlaku, juga sudah melakukan tindakan bela negara. Kemudian seorang pelajar yang menjalankan kewajibannya untuk belajar dengan baik tanpa melakukan hal-hal tercela seperti melakukan bullying di sekolah, tawuran, kebutkebutan dan lain-lain yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pelajar, sudah pantas disebut melakukan bela negara. Jadi tidaklah sulit jika kita menginterpretasikan apa arti bela

edisi april 2015

4/14/2015 2:08:30 PM

opini negara bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada periode kepemimpinan Jendral TNI (Purn) Ryamrizard Ryacudu ini telah membenahi kembali konsep Bela Negara yang berada dibawah Direktorat Potensi Pertahanan yang dipimpin oleh Dirjen Pothan DR. Timbul Siahaan, dan dengan dukungan program-program strategis serta pelaksanaannya yang diramu oleh staf-staf Dirpothan yang dipimpin oleh Laksamana Pertama Muhamad Faisal, SE. MM selaku Direktur Bela Negara. Segenap jajaran pimpinan dan staf Direktorat Potensi Pertahanan khususnya bidang Bela Negara ini terus menerus secara simultan melakukan koordinasi bagaimana mensosialisasikan konsep-konsep Bela Negara di masyarakat, serta koordinasi dengan berbagai komponen masyarakat, agar spirit bela negara ini bisa didiseminasikan secara baik, benar dan terarah kepada masyarakat, serta secara sistematik terbangun sebagai pola sebuah budaya yang kelak mampu membangun karakter manusia Indonesia yang ideal di masa mendatang. Arah dari program bela negara yang kini sedang dijalankan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ini adalah membawa pola pikir atau mindset bela negara ke dalam masyarakat melalui serangkaian kegiatan yang bersifat pembinaan, baik secara struktural melalui jalur pemerintahan, maupun masuk secara langsung ke dalam komunitas yang ada di masyarakat, sehingga pemahaman Bela Negara dapat terserap dengan baik melalui bahasa dan budaya yang berlaku pada setiap daerah dan

masyarakat yang ada di seluruh pelosok Nusantara ini, tanpa merasa dipaksa atau merasa diintimidasi. Dasar pemikiran dari strategi yang dilakukan oleh Direktorat Potensi Pertahanan ini adalah; bela negara sebagai kewajiban dan hak setiap warga negara Indonesia ini agar dapat

dijalankan secara baik dan benar, serta menjadi nafas dan spirit setiap individu warga negara Republik Indonesia agar mampu menjaga dirinya sendiri sebagai warga negara yang baik yang patuh terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku, mulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga sampai kepada wilayah terluas miliknya yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan sebagai warga dunia.

Tentu saja dalam pembentukan pola pikir ini membutuhkan waktu yang tidak pendek, karena jika kita bicara soal bela negara, maka kita akan bicara masalah kesinambungan bangsa ini ke depan, dan membangun sikap mental bela negara ini menjadi sebuah budaya yang harus menjadi spirit dalam membangun karakter bangsa. Bela Negara ini kita ibaratkan sebagai sebuah struktur konstruksi pembangunan bangsa yang bersemayam di setiap individu anak bangsa yang sedang dan akan membangun sebuah bangunan besar yang di dalamnya terdapat ikatan keluarga yang erat beserta kekayaan miliknya yang dimanajemeni secara arif dan bijak bagi kemakmuran seluruh penghuninya, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kini, di dalam atmosfir bangsa yang sedang mengalami krisis mental dan karakter, program bela negara diharapkan akan menjadi sebuah oase segar yang mampu memberikan pelepas rasa dahaga terhadap karakter bangsa yang ideal serta berwawasan kebangsaan yang berorientasi kepada pengayaan mental dan spiritual yang elegan serta mendukung keadiluhungan budaya Nusantara, dimana setiap individunya semakin sadar akan nilai sebuah negara yang harus mereka jaga, mereka rawat dan mereka bangun. Sehingga bela negara yang semakin hari semakin banyak didengungkan melalui media-media, bukan lagi sekedar menjadi trending topic, ataupun slogan-slogan tanpa makna, melainkan menjadi sebuah sikap moral, mental dan spiritual yang mampu mewujudkan nation character building yang ideal, dan manjadi identitas bangsa kita di pentas dunia. g

edisi april 2015


Jurnal Patroli

47

4/14/2015 2:08:31 PM

travel Pulai Likri, Pesona Alam di Tengah Danau Tondano

Tondano: Jika di Danau Toba Sumatera Utara ada Pulau Samosir, maka Danau Tondano di Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara ada Pulau Likri. Meski tak seluas Pulau Samosir, pulau yang terbentuk dari lapisan bebatuan ini punya pesona tersendiri. Dijamin, siapa yang datang menginjakkan kakinya di Pulau Likri akan mendapatkan suatu pengalaman tak terlupakan.

Untuk menuju Pulau Likri pengunjung atau wisatawan harus menggunakan sebuah perahu milik warga setempat dengan biaya sewa yang murah meriah. Hal itu mengingat memang belum ada fasilitas serupa yang disediakan pemerintah, karena objek wisata ini masih berada dalam tahap pengembangan. Berada di Pulau Likri dapat membuat seseorang lupa untuk pulang, karena dimanjakan dengan pemandangan alam Danau Tondano. Belum lagi bisa menyaksikan aktivitas masyarakat pesisir danau saat menjala ikan atau yang sedang memberi makan ikan peliharaan di tambak. Tak hanya itu di tempat ini, pengunjung bisa menikmati sejuknya udara dengan kicauan burung. Soal bentuk, Pulau Likri jika dilihat dari udara nyaris membentuk segi tiga siku-siku. Bagian ujung pulau berbentuk runcing, yang memperlihatkan

48 Jurnal Patroli


lempengan lapisan batu. Hal itu semakin menambah kesan alamiah. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Debby Bukara mengatakan bahwa pihaknya sedang merencanakan pengembangan wisata di kawasan Danau Tondano, dimana Pulau Likri adalah salah satu sasarannya. Di pulau ini sedang dibangun fasilitas MCK dan renovasi sebuah pondok dan pelataran yang bisa digunakan untuk pentas seni

budaya Minahasa. “Itu baru tahap awal, selanjutnya direncanakan akan dibangun beberapa buah gazebo sebagai tempat berteduh bagi wisatawan yang datang berkunjung. Tentu di dalamnya sudah termasuk pengadaan semua faslitas pendukung sebuah objek wisata yang dibutuhkan oleh wisatawan. Mudahmudahan rencana ini tidak akan mengalami hambatan,” ungkap Bukara. (JP)

edisi april 2015

4/14/2015 2:08:33 PM

catatan Petugas Partai Lawan Petugas Rakyat “Sebagai kepanjangan tangan partai, kalian adalah petugas partai. Kalau enggak mau disebut petugas partai, keluar!” demikian petikan pidato Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dalam kongres PDIP di Bali, April 2015 Hubungan Rakyat, Partai Politik, Anggota Legislatif adalah hubungan yang sangat kompleks. Banyak yang salah persepsi bahwa jika seorang rakyat sudah duduk sebagai anggota di DPRD bahkan sampai Presiden melupakan perannya untuk memperjuangkan hak rakyat.

Janji kampanye mensejahterakan rakyat pupus sudah saat partai memintanya untuk tunduk pada “aturan main” yang ada. Hanya segelintir orang pemilih memahami bahwa fasilitas wakilnya “diambil” dari jeri payahnya. Hanya segelintir orang pemilih pula yang tahu bahwa anggota dewan tersebut mewakili wilayahnya. Rakyat hanya tahu bahwa partai politik sebagai jembatan untuk mendapatkan “jabatan” dalam mewakili suaranya. Agak naif memang jika para wakil rakyat

tersebut disebut petugas partai, karena jika sudah duduk di dewan mereka semua mewakili rakyat dan menjadi Petugas Rakyat, Rakyat dari mana saja yang penting Indonesia Rakyat bukan partai tapi partai adalah rakyat Rakyat tidak tahu apa yang dikerjakan wakilnya, mereka hanya menginginkan wakilnya bisa membawa perubahan dan kesejahteraan. Apakah Dewan Perwakilan Rakyat bisa dirubah menjadi Dewan Perwakilan Partai? -redaksi-

Pencerahan

Advokat Ahmad Munir,S.H. Dewan Redaksi Jurnal Patroli, dan Ketua DPP Garda Tipikor Indonesia

T

uhan aku tidak mungkin berpijak di langitmu karena ketidakpastian, aku lebih nyaman dan realistis berdiri di atas tanah yang mengajarkan kejujuran, apa yang ditanam itulah yang akan tumbuh, disinilah tempat kami berpijak, kamipun sadar ke

empat elemen tanah air api dan udara ini adalah satu kesatuan yang utuh, semuanya utama dan tidak ada yang menjadi nomor dua, sebagai takdir kami hidup di republik tercinta. Aku bangga Tuhan, hidup di republik ini penuh warna, karena itu jagalah jiwa kami untuk tidak terpecah belah dalam Negara Kesatuan ini, berilah kami kesadaran yang tercerahkan cahaya iman, untuk tetap bersatu dan memperbaiki bangsa dan negara ini secara kolektip, sekecil apapun peran kami di republik ini. Bimbinglah kami dengan ilmumu agar kami semua dapat mengabdi di negeri ini, menegakkan konstitusi, menjadikan agama sebagai penasihat bagi politik, agar tetap bermoral dan beretika, menempatkan penegakan hukum secara independen dan profesional,

menghormati Jabatan KAPOLRI baru yang akan segera melakukan pembenahan dan penguatan internal, sesuai amanah undang-undang dan konstitusi, agar rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara memenuhi kebutuhan rakyat akan keamanan dan ketertiban, tidak lagi ada rasa takut dari segala bentuk kejahatan, maupun kesewenang-wenangan kekuasaan POLRI. Berilah kami kesadaran agar hukum tetap tegak sebagai panglima, dan hadir di setiap sendi-sendi system kenegaraan dan kebangsaan. Selamat berkarya dan mengabdi, semoga kita semua menjadi kaya akan iman, kaya akan ilmu, kaya akan harta dan tidak korupsi, serta mengamalkan kesalihan sosial dan menjaga peradaban. Jaya NKRI

edisi april 2015


Jurnal Patroli

49

4/14/2015 2:08:33 PM

LINTAS

Proyek Pekerjaan Di Karawang “Dikomersilkan” 5% Karawang: Sejumlah proyek di Kabupaten Karawang diduga dikomersilkan anggota dewan, alih-alih memuluskan untuk mendapatkan pekerjaan, para kontraktor pun dimintai sejumlah uang sebagai “pelicin”.

50 Jurnal Patroli


Isu dugaan pemberian uang pelicin kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Karawang untuk mendapatkan paket pekerjaan yang di alokasikan pemerintah sebagai wujud aspirasi dibantah Wakil ketua DPRD Kabupaten Karawang, Budianto. Anggota dewan dari Partai Demokrat ini juga mengakui bahwa ia telah menerima sejumlah uang dari salah seorang pengusaha untuk menebus beberapa paket pekerjaan aspirasi fisik pembangunan infrastruktur desa senilai 1 Milyar rupiah, namun uang tersebut sudah ia kembalikan. ”Uang sudah saya kembalikan, apa lagi yang ia tuntut” katanya. Budi mengatakan bahwa, saat pemberian uang tersebut ia menjanjikan kalau pekerjaan tidak ada sekarang ya

nanti akan diberikan pada anggaran perubahan. “Saya tahu, dia bayar ke saya sebesar 5 persen kemudian pekerjaan ia berikan lagi ke kontraktor lain dengan nilai sampai 7-8 persen, makannya ia meminta uang tersebut di kembalikan untuk bisa belanja proyek lagi ke kepala dinas” ujarnya sambil menjelaskan bahwa ia juga mempunyai kepentingan secara politik dan harus “bagi-bagi” juga pada PAC.

Kecewa

Encam, salah seorang yang merasa kecewa membeberkan bahwa sebelumnya Budi akan memberikan paket senilai 1Milyar rupiah dengan cara harus ditebus sebesar 5 persen dari total nilai pekerjaan.

edisi april 2015

4/14/2015 2:08:34 PM

LINTAS “Sudah saya berikan tapi setelah menunggu cukup lama dan beberapa kali saya tanyakan proyek tersebut, yang bersangkutan tidak bisa memberikan jawaban pasti” ujarnya. Merasa ”dipermainkan” akhirnya Encam pun meminta kembali uang penebus paket pekerjaan yang dijanjikan “Dia kembalikan tapi dicicil, kan ga adil ini” sesalnya. Bukan itu saja menurut informasi yang dihimpun “aksi” wakil rakyat tersebut banyak dikeluhkan, pasalnya janji memberikan paket pekerjaan dengan “modus” yang sama ditawarkan kepada salah satu pengusaha berinisial AS. Menurut sumber, ia menawarkan 2 paket pilihan di Dinas Cipta Karya Karawang yaitu paket pertama pe magaran di wilayah Kecamatan Tempuran senilai Rp 100 juta dan pembuatan turap (Drainase) senilai Rp 50 juta.

Terus Memantau

Menangapi hal tersebut Wawan, Garda Tipikor Indonesia cabang Karawang, menyayangkan sikap wakil rakyat yang “menjual-belikan” proyek pekerjaan,

”

apalagi meminta sejumlah uang sebagai “tanda jadi”. “Anggota dewan yang notabenenya mewakili rakyat dalam mengemban aspirasinya, hendaknya amanah, jika kejadian tersebut benar adanya tentunya merupakan suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat” sesalnya. Menurut Wawan, jika anggaran proyek dipotong tentu akan mengurangi kualitas pekerjaan. Pihaknya akan terus memantau segala informasi yang masuk dan mendesak pihak terkait segera

Anggota dewan yang notabenenya mewakili rakyat dalam mengemban aspirasinya, hendaknya amanah, jika kejadian tersebut benar adanya tentunya merupakan suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat” Wawan Garda Tipikor Indonesia Cabang Karawang menindaklanjuti. “jika laporan kami tidak ditanggapi, kami akan melaporkannya ke tingkat lebih tinggi lagi, kami menginginkan Kabupaten Karawang yang bersih dari KKN” ujarnya. (JP)

edisi april 2015


Jurnal Patroli

51

4/14/2015 2:08:34 PM

LINTAS

Inilah Wujud Anyar Nissan X-Trail, Mobil Dinas DPRD Sulut

Manado: Pimpinan Alat Keleng kapan Dewan (AKD) DPRD Provinsi Sulawesi Utara diharapkan dapat meningkatkan kinerja. Pasalnya, selain mendapat gaji tun jangan, pimpinan AKD juga menda pat fasilitas mobil dinas mewah dari sekretariat DPRD. Terpantau warta wan, Minggu (12/4/2015) tadi, seki tar 10 Mobnas baru merek Nissan

X-Trail type terbaru terparkir di halaman kantor DPRD Sulut, Sario, Manado. 10 Mobnas baru melengkapi 12 Mobnas yang sudah ada, sesuai infor masi diperuntukkan bagi pimpinan AKD (Ketua, Wakil ketua dan Sekretaris) di 4 Komisi serta Ketua dan Wakil ketua Badan Legislatif (Baleg) dan Badan Ke hormatan (BK). “Setiap Komisi memperoleh tiga Mob

nas untuk Ketua, Wakil ketua dan Sekretaris. Sedangkan untuk Baleg dan BK masing-masing hanya di berikan dua Mobnas yakni untuk Ketua dan Wakil ketua. Soal ang garan sudah tertata di APBD 2015.” tutur salah-satu pejabat di sekre tariat yang meminta namanya tidak ditulis. (jerrypalohoon)

Dua Desa Di Muna Bentuk Kelompok Berburu Batu Akik RAHA- Batu akik menjadi fenomenal dan menjadi terkenal, tak hayal semua daerah mulai menggali potensi alamnya, tak terkecuali di Desa Langkoroni dan Raimuna, Kecamatan Maligano Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Masyarakat dari dua desa tersebut berbondong-bondong mencari batu di sungai Siloi bahkan Tim Penggerak PKK Kabupaten Muna bahkan ikut berburu batu tersebut “Di wilayah Siloi, batu bacan cukup banyak. Bahkan, sudah muncul dipermu kaan,” ujar Hj Wa Ode Farida Baharuddin

52 Jurnal Patroli


kepada awak media sambil memperli hatkan batu akik yang dikumpulkan dari lokasi tersebut. Bahkan warga di dua desa telah mem bentuk kelompok-kelompok untuk mencari dan memproduksi batu bacan. Masyarakat menjualnya sangat murah, Rp 100 ribu per batu. Saat ini batu-ba tu tersebut diolah dengan sederhana, masyarakat memecah batu tersebut dengan menggunakan gurinda. “Ini potensi bagi peningkatan ke sejahteraan masyarakat. PKK bisa men dorong dan melakukan pembinaan un

tuk pengrajin batu akik,” terangnya. Ia akan mengusulkan ke Pemda Muna agar para pengrajin batu akik di dua desa tersebut diberikan bantuan peralatan. “Ini bisa dibantu lewat Dinas Sosial atau Disperindag untuk pengembangan nya,” kata anggota komisi IV DPRD Muna itu. Dalam rangka HUT Sultra nanti ren cananya PKK akan memamerkan sejum lah batu yang ada di wilayah Muna. “Ini kan lagi demam batu akik. Kami akan pamerkan nanti saat HUT Sultra,”pungkasnya. (jpnn/ips)

edisi april 2015

4/14/2015 2:08:35 PM

Ronaldo Cetak Rekor

SPORT

Gol ke 300

Cristiano Ronaldo mencetak gol Real Madrid-nya yang ke 300 saat mereka mengalahkan Rayo Vallecano Rabu (08/04). Rekor gol pemain asal Portugal tersebut didapat dalam 288 pertanding an sejak dia bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2009. Di Real Madrid, dia merupakan pemain ketiga dalam jajaran pemain yang mencetak 300 gol. Sebelum Ronaldo, Raul sudah mencetak 323 gol dan Alfredo Di Stefano 307 gol untuk Real. Saingannya masingmasing membutuhkan 741 dan 396 pertandingan untuk mencapai kesuksesan yang sama. Pria berusia 30 tahun tersebut mencetak lima gol untuk pertama kalinya beberapa waktu lalu pada pertandingan Real Madrid lawan Granada yang dimenangkan oleh Real Madrid dengan 9-1. Ronaldo sebelumnya bermain untuk Manchester United. Dia pindah ke Real Madrid dengan nilai transfer sebesar £80juta. Real Madrid menempati po sisi kedua di liga, tertinggal empat poin di belakang Barcelona yang berada di puncak La Liga. (BBI/JP)

Prediksi Rumah Judi: Ancelotti Jadi Pengganti Pellegrini Kekalahan Manchester City dalam laga Derby Manchester membuat posisi Manuel Pellegrini kian genting. Pellegrini diprediksi bakal dipecat akhir musim ini, dan Carlo Ancelotti diprediksi menggan tinya. Setelah di empat laga derby sebelum nya selalu menang, City akhirnya harus takluk dari Manchester United dengan skor 2-4 meski sempat unggul lebih dulu lewat gol Sergio Aguero. Kekalahan ini menjadikan City mene lan kekalahan yang keenam dari delapan pertandingan terakhir di seluruh kom

petisi. City kini tertahan di posisi keem pat klasemen, selisih empat angka dari MU di posisi ketiga, lima angka dari Arse nal, dan sembilan angka dari Chelsea di puncak klasemen. Dengan kondisi demikian, jelas City bakal sulit mempertahankan gelar juara. Ini tentu bakal berimbas pada kursi manajer yang kini diduduki oleh Pel legrini, bahkan sebelum kekalahan ini saja posisi Pellegrini sudah digoyang. Maka kemudian wajar jika usai laga di Old Trafford tersebut, sejumlah rumah judi online, seperti Sky Bet, Bet Victor,

888, William Hill, dan Bet Fair menem patkan Pellegrini di posisi teratas daftar manajer klub Premier League berikutnya yang bakal dipecat, dengan koefisien rata-rata 4/5. Di bawah Pellegrini tepat adalah tidak ada manajer yang sama sekali dipecat dengan koefisien 5/4 dan Samy Allardyce. Sebagai pengganti Pellegrini, City di sebut akan menunjuk Carlo Ancelotti di kandidat pertama atau Rafael Benitez di posisi kedua. Kedua pelatih tersebut juga sedang dispekulasikan masa depannya di klub masing-masing. (dtk/JP)

edisi april 2015


Jurnal Patroli

53

4/14/2015 2:08:36 PM

AUTO&TECHNO

Mobil-Mobil Super di Film Fast & Furious 7

Bugatti 16.4 Veyron

Ferrari 458 Berlinetta Diproduksi tahun 2012, Ferrari 458 Berlinetta merupakan salah satu produk Ferrari yang sangat prestis dalam sejarahnya, hingga saat ini. Bermesin V12 6.300 cc, tenaganya mencapai 570 daya kuda.

Supercar rakitan Perancis ini dikendarai Tyrese Gibson. Memiliki mesin di tengah dengan sistem penggerak all whell drive, serta dibekali mesin 8.000 cc, quad-turbocharged dengan transmisi 7 kecepatan DSG Sequential, mobil ini mampu menghasilkan tenaga hingga 1.200 daya kuda.

Film aksi berbau otomotif terbaru Fast & Furious 7, telah tayang di bioskop. Dalam film yang dibintangi Vin Diesel, almarhum Paul Walker, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris ‘Ludacris’ Bridges, serta Sung Kang tersebut menampilkan beberapa mobil eksotis. Berikut mobil yang mereka kendarai di sekuel terbarunya:

McLaren MP4-12C

Bermesin tengah dengan penggerak roda belakang, mobil ini merupakan suksesor dari McLaren 650S. Dibekali mesin V8, twin turbo, tenaganya tembus hingga 592 daya kuda.

Dodge Viper SRT-10 Dikenal sebagai mobil liar dan salah satu yang tercepat yang pernah diproduksi pabrikan asal amerika. Bicara dapur pacu, mesin V10 berkapasitas 8.000 cc mampu menyalurkan tenaga 500 daya kuda melalui roda belakangnya.

54 Jurnal Patroli


edisi april 2015

4/14/2015 2:08:38 PM

AUTO&TECHNO Pabrikan Berlomba Mempercantik

Produk Low MPV Sejak dua tahun lalu, pasar kendaraan di segmen low Multi Purpose Vehicle (MPV) mulai disukai oleh konsumen di Tanah Air. Mesti ukuran tidak terlalu besar, namun mobil keluarga tersebut bisa memuat 7 penumpang di dalamnya. Sukses penjualan pun pernah dirasakan oleh Suzuki Ertiga, lebih dari dua tahun penjualan Low MPV yang dipasarkan oleh PT. Suzuki Indomobil Sales ini meng hipnotis banyak konsumen khususnya keluarga Indonesia. Tercatat puluhan ribu Ertiga telah terjual dan disukai kon sumen. Ingin kembali mengulang sukses penjualan Ertiga, Suzuki Indonesia pun

meluncur kan varian faseliftnya, yak ni Ertiga Sporty. Kemunculuan Suzuki Ertiga Sporty pun diikuti oleh PT. General Mo tors Indonesia dengan memperkenal kan varian Chevrolet Spin Active. Sama halnya dengan Ertiga Sporty, Spin Active yang diproduksi di pabrik GM Pondok Ungu Bekasi ini hanya mendapat sedikit penyegaran tanpa adanya perubahan signifikan. Perubah an facelift juga dila k u k a n oleh To yota As tra Mo tor, dengan

meluncurkan Avanza Luxury. Dengan hadirnya varian mewah low MPV yang sudah 10 tahun hadir di Indonesia ini terkesan memaksakan karena beberapa pesaingnya telah melakukan perubahan facelift. Selama 10 tahun, Avanza belum per nah sekalipun mengalami perubahan besar yang membedakan pada setiap generasinya. Selama jangka waktu terse but, beberapa kali Avanza hanya di dandani ‘kecil-kecilan’, seperti Avanza Veloz yang mengalami perubahan pada bodi yang dikenal di pasar dengan desain bodi ‘penyok’.

edisi april 2015


Jurnal Patroli

55

4/14/2015 2:08:38 PM

LIFESTYLE&SHOWBIZ

Saya Lebih Senang Posisi di Bawah...

MOUNA MARLEEN

Dunia modelling memang terkesan glamour, sebenarnya sejak kapan kamu menekuni dunia modelling? “Selepas lulus SLTA tahun 2000 saya konsen didunia modelling dengan mengikuti berbagai event” Selain modelling aktifitas apa yang sekarang kamu tekuni? “Heeemm.....apa ya? banyak sih sekarang ini, sam pai susah mengatur jadwal, selain jadwal pemotretan yang padat saya juga disibukkan dengan syuting layar lebar dan berbagai sinetron” Kalau boleh tahu, apa alasan kamu memilih ber karier di dunia modelling? “Karier di dunia modelling memang menyenang kan, selain banyak teman, dapat uangnya juga ce pat....hehehhee” Menurutmu keseksian seorang model dilihat dari mana sih? “Waduh....itu semua tergantung mata memandang, bisa saja dilihat dari bentuk tubuhnya, bisa juga dari kaki, bahkan dadanya juga bisa dibilang seksi” Yang mana kamu suka pakai bikini atau lingerie? “Aku lebih suka pake lingerie, selain terlihat seksi... menurut aku lho, menurutku lingerie juga terkesan lebih nyaman dan simpel kalau dalam pemotretan, tapi semua tergantung sama kontrak, jika kontraknya harus mengunakan bikini, ya saya siap...jadi model kan harus profesional” Apakah kamu termasuk wanita yang girly girl? “Hahahaha...saya ga suka yang girly, saya itu orang nya simpel dan ga mau ribet” Terkait foto-foto seksimu yang beredar, apa kamu tidak takut jika dimanfaatkan orang? “kalau dimanfaatkan dengan baik ya saya ber syukur....itung-itung promo lah, tapi kalau dimanfaat kan aneh-aneh ya semua itu adalah sebuah resiko dalam profesi” Boleh cerita sedikit terkait beberapa film yang pernah kamu bintangi? “Waduh....sudah banyak film yang saya ikuti, terakhir bersama ashanty dan anang dalam film romantini Dibeberapa media posemu pernah ditampilkan, posisi yang paling seksi bagi kamu seperti apa? “Posisi apa aja yang penting bisa terlihat bagus dalam pemotretan tapi saya lebih menyukai posisi dibawah guyuran air, bisa terlihat lebih segar ha...ha... ha”. (adi/lily/ips)

56 Jurnal Patroli


edisi april 2015

4/14/2015 2:08:40 PM

LIFESTYLE&SHOWBIZ Lady Jill Octoquin

Boleh Booking Aku Asal... Selain aktif di dunia modeling, gadis seksi ini juga aktif dalam olahraga yang menantang dan beresiko. Lady Jill Octoquin, gadis kelahiran Palembang 27 tahun silam ini menekuni olahraga asal Thailand. Gadis dengan tinggi 167 Cm dan berat 48 Kg ini sudah tercatat sebagai model di majalah pria dewasa diantaranya Popu lar Magazine, FHM Magazine, dan X Men’s Magazine. Hallo Jill, apa kabarnya, sibuk apa sekarang ini? “Hallo juga, heemm...jadwal saya me mang padat, selain pemotretan seka rang lagi sibuk menekuni olahraga Thai Boxing” Thai Boxing kan identik dengan olahraga laki-laki, sedangkan kamu kan seorang model, Sejak kapan kamu me nyukai olahraga? “Memang olahraga ini menguras ba nyak tenaga dan saya memang hobi dengan sesuatu yang menantang, saya menyukai olahraga ini sejak tahun 2013” Menurut kamu bagian mana yang terlihat menarik di tubuhmu saat me ngenakan bikini? “heemm....mana ya??pinggul tentu nya tapi saya lebih mencintai seluruh tubuh saya”

Ada orang yang mengatakan sesuatu yang buruk mengenai kamu di internet, bagaimana kamu menghadapi mereka? “Bagi saya menghadapi mereka yang berfikiran buruk sangat konyol dan buang-buang waktu untuk mengomen tari, tapi disatu sisi kalau diperhatikan ada kepedulian mereka kepada saya dan menganggap saya sebagai orang yang penting. Tapi saya cuek aja lah, yang penting saya tak seburuk yang mereka katakan” Terkait dunia malam, dan berbagai tawaran pemotretan serta main film, bagaimana pendapatmu? “Dunia modelling memang identik dengan dunia malam, ya....boleh aja booking aku asal semuanya sesuai de ngan kontrak pemotretan atau akting

dan ga macam-macam, pokoknya asal semuanya positif, tidak ada masalah bagi saya” Belum lama ini kamu dinobatkan sebagai Miss Bikini Modslide Jakarta 2014, bagaimana perasaanmu? “Ya cukup senang lah....disitu saya bisa menunjukkan bakat dan talenta saya se bagai model” Berbicara masalah cowok nih, type pria seperti apa yang kamu dambakan? “Semua wanita pasti menginginkan punya pasangan yang bertanggung jawab dan perhatian, kalau saya tidak neko-neko yang penting berkepribadian baik dan mau menjaga aku kapanpun” Kalau tatto menurutmu seperti apa? “Tatto bagi saya selain mempunyai nilai seni, juga sarat makna dan yang tahu itu cuma saya” (ips/adi/lily)

edisi april 2015


Jurnal Patroli

57

4/14/2015 2:08:41 PM

Jl. mundu raya no.23, Lagoa, Koja - Jakarta Utara - telp. 081280487444 / 081806060430

GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER Rukan Puri Botanical Residence Blok H8 No. 22 Jl. Raya Meruya Selatan - Joglo, Jakarta 11640 Telp. 021-5855552, 58906449, 58904238-39 Fax. 021 5852896


4/14/2015 2:08:42 PM


4/14/2015 2:08:43 PM


4/14/2015 2:08:45 PM

INDEKS. Menguji Kapolri Baru. Teroris Kembali Merajalela, Eksekusi Mati Atau Diasingkan? Lady Jill Octoquin: Boleh Booking Aku Asal

Recommend Documents