Ind P PEDOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

351.077 Ind P

PEDOMAN PENINGKATAN AKSES

PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR KEMENTERIAN KESEHATAN RI

2012

Katalo b Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI 351.077 Ind Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Direktorat p Jenderal Bina Upaya Kesehatan Pedoman peningkatan akses pelayanan esehatan di DTPK,-- Jakarta : Kementerian esehatan RI. 2012 SBN 978 -602-235-185-6 I. HEALTH POLICY 1. Judul 1. HEALTH PROGRAM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan kasihNya buku ini dapat tersusun. Kesehatan sebagai hak fundamental setiap individu dinyatakan secara global dalam Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 1948), Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun demikian, data yang ada menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat miskin masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan Angka Kematian Ibu per KH 7,14 per 1000 KH (2008). Sedangkan pada tahun 2007 Angka Kematian Ibu 3,38 per 1000 KH dan pada tahun 2006 sebesar 3,32 per 1000 KH (Depkes RI, 2009).

Kementerian Kesehatan RI, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan , sebagai penanggungjawab terhadap upaya pelayanan kesehatan masyarakat menyusun Pedoman Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan di DTPK dalam rangka meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan. Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan terkait untuk dapat melangkah bersama dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan. PEDOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

Akhirny , terima kasih yang tak terhingga kepada Tim Penyusun ju a pada seluruh pihak, atas bantuan dan dukungannya, buku ini bisa terbit.

Jakarta, November 2012 Dir t ina Upaya Kesehatan Dasar

PE

MAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

KATA SAMBUTAN

Pembangunan kesehatan yang telah diselenggarakan selama ini, telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara bermakna, meskipun belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk di Indonesia, khususnya masyarakat yang bermukim di lokasi-lokasi terpencil, termasuk di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Salah satu prioritas pembangunan adalah pembangunan daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan, yang diarahkan pada Kawasan Timur Indonesia. Hal ini didukung berbagai kebijakan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/l/ 2010 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014, Platform Penanganan Permasalahan Perbatasan Antarnegara Tahun 2005 dari Departemen Dalam Negeri.

Masalah spesifik dan menonjol yang menjadi kendala pembangunan kesehatan terutama di daerah terpencil dan terisolir adalah situasi dan kondisi geografi yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan serta ketersediaan dan kualitas SDM Kesehatan di daerah tersebut. Untuk itu perlu dilakukan upaya mendasar yaitu peningkatan akses pelayanan kesehatan, agar masyarakat di daerah tersebut mendapat pelayanan yang diperlukan dengan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan. PEDOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

Berbagai ke ijakan telah diterbitkan untuk mendukung percepatan pembangunan kesehatan khususnya di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) guna mendukung MDG's. Salah satu upaya Ke enterian Kesehatan adalah dengan menyusun Buku Panduan Peni gkatan Akses Pelayanan Kesehatan

di DTPK.

Panduan ini di arapkan dapat digunakan oleh provinsi /kabupaten/ kota untuk me gembangkan pelayanan kesehatan di lokasi-lokasi yang membutu kan pelayanan yang sifatnya khusus sebagai satu kesatuan data perencanaan yang utuh. Pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan, har s memperhatikan letak geografis, kebutuhan masyarakat setempa , dan masalah yang dihadapi. Dengan demikian diperlukan Ian kah-Iangkah sesuai kemampuan daerah berupa terobosan-tern osan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Kepada ti penyusun dan semua pihak yang terkait dengan penerbitan buk ini kami ucapkan terima kasih serta berharap agar buku ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan di DTPK.

PE60MAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................. ...........................................................................

i iii iii

DAFTAR ISI ...........................................................................

v

SK DIRJEN BINA UPAYA KESEHATAN ...............................

vii

BAB I PENDAHULUAN .....................................................

1

A. Latar Belakang ..................................................

1

B. Tujuan ................................................................

4

C. Sasaran Buku ....................................................

5

D. Pengertian .........................................................

5

E. Dasar Hukum ....................................................

9

SAMBUTAN

BAB 11 KONSEP DASAR PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK ...................................................................

15

A. Konsep Dasar Pelayanan Kesehatan di DTPK

15

B. Ciri-ciri Model Pelayanan di DTPK ....................

22

1. Model Daerah Terpencil ...............................

22

2. Model Daerah Perbatasan ..........................

23

3. Model Daerah Kepulauan ............................

24

C. Jenis Pelayanan Kesehatan di DTPK ..............

24

1. Pelayanan Dasar .........................................

27

2. R u mah sakit .................................................

29

3. Pelayanan Kesehatan oleh Tim Pelayanan . Kesehatan Bergerak ....................................

29

4. Pelayanan Rujukan ......................................

32

PEDOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

BAB III MAN JEMEN PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK 35 A. M najemen Pelayanan Kesehatan di DTPK ..... 35 1. Evaluasi ....................................................... 35 2. Perencanaan ................................................ 36 3. Pelaksanaan dan Pengendalian .................. 37 4. Penilaian ...................................................... 37 B. S stem Informasi ............................................... 38

BAB IV DUK NGAN SUMBER DAYA PENINGKATAN AKS S PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK ........ 41 A. K tenagaan ....................................................... 41 B. P mbiayaan ....................................................... 43 C. S rana Pelayanan ............................................. 44 D. at Kesehatan .................................................. 44 E. Tat dan Perbekalan Kesehatan Habis Pakai .. 45 F. ndukung Lainnya ........................................... 46

BAB V PEM INAAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN PENT GKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DID PK ................................................................... 47 A. embinaan, Pengawasan dan Pengendalian ... 47 B. enanggungjawab/Koordinator ......................... 50 C. I dikator Pelayanan Kesehatan di DTPK ......... 50 BAB VI PEN IJ TUP ................................................................ 55 DAFTAR BU IC U RUJUKAN .................................................. 57 KEPUSTAKAA N .................................................................... 61 TIM PENYU UN .................................................................... 65

PEWMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN NOMOR : HK.03.05/II/2485/2012 TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN

DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

MENIMBANG : a. bahwa sasaran prioritas nasional diarahkan pada Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan khususnya di wilayah perbatasan dengan negara tetangga; b. bahwa dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010 - 2014 telah ditetapkan daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan kesehatan, agar masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan dapat mudah terjangkau dan menjangkau pelayanan kesehatan; c. bahwa dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan diperlukan buku Pedoman Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan di DTPK; d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), (b), dan (c) dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan tentang Pedoman Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).


MENGINGAT

1 Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 17, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4925); 3 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4 Peraturan Presiden RI No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (92 Pulau Pulau Kecil Terluar); 5 Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 6 Keputusan Menteri Kesehatan RI No.374/Menkes/SKN/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 7 Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1144/Menkes/PerNII/2010 Tentang Organisasi clan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

PEWOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

8 Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan No 1 Tahun 2011 Tentang Design Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011 - 2025; 9 Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan No 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011 - 2014; 10 Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan No 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011

MEMUTUSKAN: MENETAPKAN KESATU

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN (DTPK)

KEDUA

:

Pedoman Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal , Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

:

Buku Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam peningkatan akses Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).


KEEMPAT I : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dite pkan di : JAKARTA : 12 NOVEMBER 2012 Pad Tanggal

SUPNTORO N IP H95408112010061001

Tembusan: 1. Sekretari Jenderal Kementerian Kesehatan 2. Inspektur enderal Kementerian Kesehatan

PEEIOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

BABI PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan yang telah diselenggarakan selama ini, telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara bermakna, meskipun belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk di Indonesia, khususnya masyarakat yang bermukim di lokasi-lokasi terpencil, termasuk di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Salah satu prioritas pembangunan nasional adalah pembangunan daerah tertinggal, perbatasan dan kepuiauan, yang diarahkan pada Kawasan Timur Indonesia. Hal ini didukung berbagai kebijakan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.03.01/60/I/


2010 Tahu 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehata Tahun 2010-2014, Platform Penanganan Permasal an Perbatasan Antarnegara Tahun 2005 dari Departem Dalam Negeri. Pendekata yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan di daerah ersebut tidak dapat disamakan dengan daerah Iainnya. P ndekatan yang dilakukan harus memperhatikan pendekat n kedaulatan ( souvereignity approach) dan pendekata ekonomi (prosperity approach). Pembangunan yang dila anakan di daerah tertinggal ,

perbatasan dan

kepulauan harus dilaksanakan secara terpadu , sinergis dan berkesina bungan oleh seluruh sektor. Pelayana kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulaua , perlu memperhatikan tuntutan dan kebutuhan masyarak t setempat serta sesuai dengan perkembangan dan per asalahan yang dihadapi. Upaya peningkatan pelayana kesehatan ini perlu mempertimbangkan kondisi geografi, aca, ketersediaan sarana prasarana, sumber daya

PEbOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

sumber daya manusia, pembiayaan serta kemampuan Pemda dan masyarakat, sehingga diharapkan terjadi peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan pada masyarakat di wilayah tersebut.

Delapan dasar pemikiran dalam menyusun konsep pelayanan kesehatan di DTPK: 1. Pelayanan kesehatan belum merata karena kondisi geografis, distribusi penduduk dan epidemiologi penyakit sehingga menyebabkan hambatan akses pelayanan 2. Keberadaan dan kemampuan RS Kabupaten atau Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan rujukan 3. Kebijakan otonomi daerah dalam menetapkan kewenangan pelayanan kesehatan, harus memperhatikan peningkatan pelayanan kesehatan di DTPK 4. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 5. Pelayanan kesehatan harus bersifat seimbang/sesuai kebutuhan/equiti 6. Perlu adanya peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal

PEDOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK mi

7. Perlu adan, a kerjasama Lintas Program, Lintas Sektor serta pihak lain ti rkait secara berkesinambungan 8. Perlu adan a inovasi dan upaya percepatan yang ditujukan untuk mei ingkatkan ketersediaan, akses serta mutu pelayanan kesehatan di DTPK Mengingat terb atasnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ada di DTPK khususnya di Puskesmas terpencil/ sangat terpenc it diperlukan upaya peningkatan akses kesehatan, agar masyaral^ .at di daerah tersebut mendapat pelayanan yang diperlukan der igan mutu yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu dip erlukan pedoman upaya peningkatan akses kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

B. TUJUAN Umum Tersedia ya pedoman peningkatan akses dan mutu pelayana kesehatan di daerah tertinggal perbatasan dan kepulaua (DTPK).

PE 6OMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

Khusus 1. Diperolehnya persepsi yang sama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di DTPK 2. Meningkatnya keterpaduan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di DTPK 3. Diperolehnya dukungan sumber daya yang memadai dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan di DPTK

C. SASARAN BUKU : seluruh pemangku kepentingan terkait dengan pelayanan kesehatan di DTPK. D. PENGERTIAN Tidak ada definisi operasional langsung mengenai DTPK. Kriteria DTPK penetapannya dilakukan oleh berbagai kebijakan. 1. Daerah Tertinggal Daerah kabupaten/kota yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional clan berpenduduk relatif tertinggal. Ditetapkan berdasarkan PP No 5 Tahun 2010 tentang RPJMN ditetapkan 183 kabupaten/kota di 27 provinsi.

PEDOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK J

2. Daera Perbatasan Kabup ten/wilayah geografis yang berhadapan dengan negar tetangga, dengan penduduk yang bermukim di wilaya tersebut disatukan melalui hubungan sosioekono i, dan sosio-budaya dengan cakupan wilayah admini tratif tertentu setelah ada kesepakatan antarnegar yang berbatasan. 3. Puske mas Terpencil dan Sangat Terpencil Adala Puskesmas yang ditetapkan statusnya dengan SK bupati/ alikota berdasarkan kriteria yang tercantum dalam Perme kes No 929 dan 1239 Tahun 2007. Perm nkes No 929 dan 1239 Tahun 2007 tentang penet pan kriteria sarana yankes (Puskesmas dan RS) terpen it dan sangat terpencil dengan memperhatikan: a. Le ak Geografi

4. Pulau ulau Kecil Terluar (PPKT) a. P Iau-pulau dengan luas area kurang atau sama d gan 2000 km2 yang memilliki titik dasar koordinat PEIIOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai hukum internasional dan nasional b. Diterapkan berdasarkan Perpres 78 Tahun 2005 dimana terdapat 92 PPKT yang berada di 45 kabupaten/kota 5. Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk (PPKTB) Pulau-pulau kecil terluar berpenduduk yang memerlukan perhatian dalam masalah kesehatan, berdasarkan data Tim Toponomi Perpers 78 Tahun 2005 terdapat 34 pulau termasuk Pulau Nusakambangan yang terletak di 11 provinsi dan 21 kabupaten/kota. 6. Daerah Bermasalah Kesehatan a. Kab/Kota yang memiliki IPKM di bawah rerata dan proporsi penduduk miskinnya lebih tinggi dari rerata atau kab/kota yang memiliki masalah kesehatan khusus b. Penetapakan berdasarkan data Riskesdas 2007 berdasarkan 24 indikator. Ditetapkan 130 kab/kota DBK di 27 provinsi

PEDOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK Mi

7. 101 P kesmas Prioritas Nasional di DTPK Puske mas yang terdapat di kecamatan yang berbatasan Iangsu g dengan negara tetangga baik darat maupun di pulau- ulau kecil terluar berpenduduk, yang memerlukan perhati n semua pihak pusat dan daerah serta menjadi priorita nasional dalam bidang kesehatan. 8. NSPK:J Norma, Standar, Prosedur, Kriteria merupakan kriterial Pelayanan Minimal yang harus terpenuhi. 9. IPM D A N IPKM: IPM: I deks Pembangunan Manusia. IPKM: ndeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat. 10. Ruma Sakit Rujukan Adala Rumah Sakit yang mampu memberikan pelayanan spesia istik dan rujukan medis.

PErIOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

E. DASAR HUKUM 1. Amandemen ke 4 pasal 34 UUD 45. 2. UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 pasal 4 - 13: a. Hak setiap orang b. Kesehatan

c. Akses atas sumber daya d. Yankes yang aman, bermutu dan terjangkau e. Menentukan sendiri yankes yang diperlukan f. Lingkungan yang sehat g. Info & edukasi kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab h. Informasi tentang data kesehatan dirinya i. Kewajiban setiap orang j. Ikut mewujudkan mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat k. Berperilaku hidup sehat 1. Menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya m. Turut serta dalam program jaminan


3. UU K ehatan 36 Tahun 2009, pasal 16: untuk dapat terse) nggaranya pelayanan kesehatan yang merata kepad masyarakat, diperlukan ketersediaan tenaga keseh tan yang merata dalam arti pendayagunaan dan penye arannya harus merata ke seluruh wilayah sampai ke da ah terpencil sehingga memudahkan masyarakat dalam emperoleh layanan kesehatan. 4. UU K sehatan 36 Tahun 2009, pasal 19: Untuk melak anakan upaya kesehatan yang merata dan terjan kau oleh masyarakat diperlukan ketersediaan fasilita pelayanan kesehatan di seluruh wilayah sampai daera terpencil yang mudah dijangkau oleh seluruh mast' akat. 5. UU K ehatan 36 Tahun 2009 pasal 171 : Besar nggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabup ten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh perse) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimak ud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk kepen ingan pelayanan publik yang besarannya sekurangPE4OMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 6. UU 27 Tahun 2007, pasal 1: tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil dinyatakan, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan , pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan taut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 7. UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 8. PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dinyatakan: Pada bagian kedua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.


a M nteri/kepala lembaga pemerintah non-departemen m netapkan norma, standar, prosedur dan kriteria un uk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. b Di alam menetapkan norma, standar, prosedur dan kri eria memperhatikan keserasian hubungan Pe erintah dengan Pemerintahan Daerah dan antarPe erintahan Daerah (pasal 9) 9. PP 58 ahun 2005: Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebag imana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melin ungi dan meningkatkan kualitas kehidupan mast' rakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang iwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang Iayak serta mengembangkan sistem jaminan sosial pasal 16) 10. Kepm nkes RI No 160 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010 - 201 : Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berke dilan bagi seluruh bangsa Indonesia termasuk mast' rakat yang tinggal di daerah tertinggal, perbatasan dan k pulauan


11. SK Dirjen Bina Upaya Kesehatan No.HK.02.04/11/2028/ 2011 Tahun 2011 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan melalui Tim Kesehatan Mobile di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)

PEDOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK J

BAB II KONSEP DASAR PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

A. KONSEP DASAR PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK Program pelayanan kesehatan di DTPK telah dikembangkan Kementerian Kesehatan sejak tahun 1985 melalui program Inpres maupun program bantuan luar negeri seperti Proyek United Nation Development and Planning (UNDP). Program pelayanan kesehatan di DTPK sudah dilaksanakan hampir di semua kabupaten secara rutin walaupun dalam kondisi yang terbatas. Dengan masuknya kebijakan mengurangi kesenjangan antar-daerah pada RPJP 2005-2025 maka terjadi peningkatan yang signifikan pada pengembangan program pelayanan kesehatan di DTPK. Hal ini terlihat dari masuknya isu DTPK pada berbagai program, adanya peningkatan pembiayaan pada program DTPK diberbagai program utama, serta banyaknya intervensi Kementerian/ Lembaga dalam pengembangan DTPK.


Dalam me gatasi masalah di DTPK, diperlukan kebijakan dengan p ndekatan kesejahteraan (prosperity approach) serta pen ekatan kedaulatan (souvereignity approach), mengingat asalah yang dihadapi selain terkait kesejahteraan juga ada masalah yang menyangkut keamanan dan kedaulatan negara. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di daerah t rtinggal, perbatasan dan kepulauan perlu menjalin kerjasama an keterpaduan antar-kementerian dan lembaga terkait, pe erintah daerah, dunia usaha dan pihak swasta serta NGO Hal ini untuk meningkatkan daya ungkit program/ kegiatan ang dilaksanakan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan ditujukan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayana kesehatan bagi masyarakat di DTPK, dengan memperh ikan tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat dan sesua dengan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi. Disisi lain perlunya upaya percepatan untuk mengejar etertinggalan tanpa menimbulkan culture shock

PEdOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

bagi masyarakat. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan ini perlu dukungan balk pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan kemampuan sumbar daya manusia dan peningkatan dana sehingga terjadi peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan pada masyarakat di wilayah tersebut. Pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan di daerah tersebut tidak dapat disamakan dengan daerah Iainnya. Pendekatan yang dilakukan harus memperhatikan pendekatan kedaulatan (souvereignity approach) dan pendekatan ekonomi (prosperity approach). Pembangunan yang dilaksanakan di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan oleh seluruh sektor. Pelayanan kesehatan di DTPK, secara prinsip sama dengan pelayanan di tempat lainya . Akan tetapi, dalam pelaksanaan dan tahapan kegiatan diperlukan pendekatan yang berbeda mengingat adanya karakteristik dan hambatan yang berpengaruh secara mendasar antara lain:


1. Kondi geografi dan kondisi alam/iklim; 2. Masai h kedaulatan dan show window; 3. Kondi budaya sosial, ekonomi masih tertinggal; 4. Kondi keamanan; 5. Jarak e fasilitas pelayanan publik jauh; 6. Prasar na dasar di DTPK: a. Fa ilitas jalan belum optimal b. Sa ana komunikasi terbatas; c. Al bersih sulit; d. S ana transportasi terbatas;

e. Li rik tidak tersedia di beberapa wilayah tertentu. 7. Penye aran masyarakat dalam jumlah kecil di wilayah yang N as; 8. Peratu an Perundang-undangan yang belum mendukung sepert: a. D sentralisasi Kewenangan kepada Kabupaten/Kota tid k disertai dengan dukungan pembiayaan yang di erlukan; b. B lum tegasnya peran provinsi dalam pemberdayaan ka upaten.

PE6OMAN PENINGKATAN AKSES PEIAYANAN KESEHATAN DI DTPK

c. Dicabutnya Inpres Puskesmas dan pelayanan daerah terpencil (pembangunan sarana, tenaga, peralatan dan bahan habis pakai) di Fasilitas Pelayanan kesehatan di DTPK. Mengingat terbatasnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ada di DTPK khususnya di Puskesmas terpencil/sangat terpencil diperlukan upaya terobosan berupa Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan di DTPK, agar masyarakat di daerah tersebut mendapat pelayanan yang diperlukan dengan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu diperlukan pedoman Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan di DTPK. Tujuan akhir (impact) peningkatan akses pelayanan kesehatan di DTPK adalah meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat sehingga terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Impact lain yang juga perlu dicegah adalah kekecewaan masyarakat.

Untuk mencapai IPM, perlu dicapai outcome yang sesuai seperti Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM).


Untuk itula 1 semua upaya peningkatan harus diberikan baik melalui Ii tas program maupun lintas sektor, dengan memperti bangkan seberapa besar upaya peningkatan kesehatan asyarakat mempengaruhi individu, keluarga, dan kelompok aupun masyarakat.

Gambar.l. Model sistem Pelayanan Kesehatan di DTPK

PELAYANAN DASAR DANA

N P LAYANAN RUMAH SAKIT

MATERIAL PELAYANAN RUJUKAN

)-Gkupan Pdayanan Pwbordayaan Ma.yarakat

IPM

METODE OBAT

ELAYANAN TIM MOBILE i....1 ..

. ............ ....... ...... ...............

PE" NSPK JENIS PELAYANAN SPM

INPUT

PROSES

ouTPUT OUTCOME IMPACT

PE6OMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

Sasaran intervensi kesehatan masyarakat adalah seluruh masyarakat termasuk individu, keluarga, kelompok beresiko tinggi termasuk kelompok/masyarakat penduduk di daerah kumuh, terisolasi, berkonflik, dan daerah yang tidak terjangkau pelayanan kesehatan. Tantangan di atas berpengaruh terhadap berbagai input pelayanan dan proses pelayanan. Berbagai keterbatasan dan tantangan yang ada menyebabkan pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil harus menentukan sasaran utama kegiatan, pelayanan prioritas yang akan dilakukan, serta memadukan beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan strategis yang ada. Disamping itu, dalam upaya pelayanan rujukan di DTPK, perlu digunakan konsep Wilayah Cakupan Rujukan. Hal ini bertujuan agar pelayanan yang dilakukan sesuai kebutuhan, berdaya guna dan berhasil guna serta menghasilkan daya ungkit yang tinggi.


B. CIRI-CIRI M ODEL PELAYANAN DI DTPK Menginga karakteristik DTPK berbeda dengan non DTPK, maka dip rlukan pendekatan yang berbeda agar upaya pengingka an akses pelayanan berfungsi optimal. Sesuai de gan Karakteristik yang berbeda tersebut, maka Rencana embangunan Pelayanan Kesehatan di DTPK perlu dibagi me jadi 3 Model Dasar : 1. Model Pelayanan Kesehatan di daerah Terpencil 2. Model Pelayanan Kesehatan di Perbatasan 3. Model Pelayanan Kesehatan di Kepulauan. Adapun c ri dari masing-masing model, dapat diuraikan sebagai b rikut : 1. Model Pelayanan Kesehatan di daerah Terpencil :

a.

P rencanaannya difokuskan untuk menghilangkan ke enjangan pelayanan akibat keterpencilan daerah d ngan cara memperkuat fasilitas pelayanan ke ehatan yang ada

b.

P nguatan kemampuan fasilitas kesehatan dasar

C.

P nguatan kemampuan Rumah Sakit Kabupaten yang berada di wilayah cakupan rujukannya, sebagai p at rujukan medik.

d. T sedia radio medik PE6OMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

2. Model Pelayanan Kesehatan di Daerah Perbatasan: a. Perencanaannya difokuskan untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang mampu berperan sebagai `Gate Keeper', Rujukan Kesehatan dan show window pelayanan kesehatan dengan pembangunan unit pelayanan kesehatan yang responsif dan kompetitif terhadap pelayanan kesehatan di daerah perbatasan. b. Membangun kerja sama dengan Negara tetangga dalam rujukan gawat darurat. c. Adanya koordinasi pelayanan kesehatan antara Pemda/Dinas kesehatan dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan. d. Tersedia radio medik Model ini hanya untuk daerah Perbatasan RI dengan negara yang pelayanan kesehatannya lebih menarik. Untuk perbatasan lain, cukup pelayanan kesehatan yang responsif yang mampu menjawab perkembangan `demand masyarakat.

PEDOMAN PENMNGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

3.

Model Daerah Kepulauan: a.

b.

P rencanaannya difokuskan untuk menciptakan P

at Jejaring Pelayanan Kesehatan Rujukan

E

kuasi dilakukan berdasarkan konsep Wilayah

C kupan Rujukan c.

P

gembangan tanaman obat keluarga

d.

Te sedia radio medik

C. JENIS PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK Pembang nan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah sat hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Bahkan untuk mendapat an penghidupan yang layak di bidang kesehatan, amandem n kedua UUD 1945, Pasal 34 ayat (3) menetapkan: "Negara ertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayana kesehatan dan pelayanan umum yang layak". Di era ot
PE110MAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

Daerah sebagai sub-sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap masyarakat, dan Pemerintah Daerah dituntut dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang layak, tanpa ada diskriminasi sosial, budaya, ekonomi dan politik. Amanat ini harus diterjemahkan dan dijabarkan secara baik oleh sistem dan perangkat pemerintahan daerah. Untuk lebih menjamin penerapan hak-hak publik sebagaimana tersebut di atas, di era otonomi daerah UU No. 32 Tahun 2004 dalam Pasal 11, 13 dan 14 telah menjadikan penanganan bidang kesehatan sebagai urusan wajib/tugas pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah. Merujuk Pasal 11 ayat (4), maka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang layak dalam batas pelayanan minimal adalah merupakan tanggung jawab atau akuntabilitas yang harus diselenggarakan oleh daerah yang berpedoman pada PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Secara ringkas, PP No.65 Tahun 2005 memberikan rujukan bahwa SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu


pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak di eroleh setiap warga negara secara minimal, terutama ang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Pr vinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. SPM Bida g Kesehatan diterapkan pada urusan wajib daerah. Oleh kar na itu, SPM merupakan bagian integral dari Pembangunan Kesehatan yang berkesinambungan, menyeluru , terpadu sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menenga Nasional. Untuk itu, menurut PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan P merintahan Bidang Kesehatan, juga Pemerintah kabupate /kota berkewajiban melaksanakan urusan kesehatan Lebih lanjut SK MENKES No.922/MENKES/SK/ X/2008 m netapkan, Pemerintah Kabupaten/Kota mampu menyusu dan menetapkan kebijakan/NSPK upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala kabupaten/kota setelah NSPK ditetapkan oleh Pem rintah kabupaten/Kota.

PEIJOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

Jenis pelayanan kesehatan di DTPK: 1. Pelayanan Dasar Sesuai dengan SK Menkes 128 Tahun 2004, Puskesmas di DTPK mempunyai fungsi: a. Unit Pelaksana Teknis Yang dimaksud dengan Unit pelaksana teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas. Sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota (UPTD) Puskesmas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas kesehatan kabupaten/kota. b. Pembangunan kesehatan Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan


ke ehatan diselenggarakan berdasarkan pada 1) pe ikemanusiaan; 2) pemberdayaan dan kemandirian; 3) dil dan merata; 4) pengutamaan dan manfaat. c. Pe anggungjawaban Penyelenggaraan P anggungjawab utama penyelenggaraan seluruh up ya pembangunan kesehatan di wilayah kabupa en/kota adalah dinas kesehatan kabupaten/kota, se angkan Puskesmas bertanggungjawab hanya un uk sebagian upaya pembangunan kesehatan yang di ebankan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota se uai dengan kemampuannya. d. Wi ayah kerja W (ayah kerja Puskesmas meliputi wilayah kerja ad insitratif, yaitu satu wilayah kecamatan, satu atau be erapa desa/ kelurahan di satu wilayah kecamatan. Di etiap kecamatan harus ada satu Puskesmas. Faktor lu s wilayah, kondisi geografis, kepadatan jumlah pendu uk, merupakan dasar pertimbangan untuk membang n dan menentukan wilayah kerja Puskesmas.

PEiOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

Agar dapat menjangkau masyarakat di wilayah kerjanya, Puskesmas ditunjang dengan unit pelayanan kesehatan yang lebih sederhana yaitu Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. 2. Pelayanan Rumah Sakit Sesuai dengan UU RS no 44 Tahun 2009, pada pasal 47, disebutkan: a. Rumah Sakit dapat berbentuk Rumah Sakit statis, Rumah Sakit bergerak, dan Rumah Sakit lapangan. b. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan Rumah Sakit bergerak dan Rumah Sakit lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 3. Pelayanan Kesehatan oleh Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak (TPKB) Pelayanan yang dilakukan oleh Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak untuk menjangkau masyarakat di kampung, desa yang letaknya jauh dari sarana pelayanan yang ada mengingat penduduk di DTPK tersebar dalam kelompok


yang latif kecil. Pelayanan rutin ini dilakukan dengan terlebi dahulu dilakukan perencanaan dan koordinasi denga berbagai sumber daya dan pusat pelayanan yang memb tuhkan. TPKB diantar ke lokasi pelayanan dan akan ijemput beberapa hari kemudian Tim P Iayanan Kesehatan Bergerak (TPKB): a. Ti TPKB adalah tim yang melaksanakan kegiatan pe ayanan ke desa atau kelompok masyarakat yang tin gal di lokasi terpencil/sangat terpencil. Tim terdiri d is 1) Dokter Spesialis/dokter umum yang terlatih 2) Petugas Kesehatan non medis Kabupaten 3) Petugas Kesehatan non medis Provinsi b. K giatan yang dilakukan meliputi: P (ayanan dasar esensial termasuk pemberdayaan m syarakat dan pelayanan rujukan kesehatan serta ru ukan medis c. K mampuan yang dimiliki oleh TPKB: 1) Kemampuan tiap jenis tenaga berdasarkan standar kompetensinya dan standar profesi PEfOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

2) Memiliki sertifikat pelatihan GELS/PONED/ Dokter Plus 3) Kemampuan Surveilans 4) Kemampuan sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat 5) Kemampuan menyusun pencatatan dan laporan d. Sarana pendukung:

1) Sarana transportasi: Dapat berupa pesawat, kendaraan roda 4 khusus, kendaraan roda 2, pusling air, atau dengan menggunakan hewan. 2) Alat kesehatan, Obat dan perbekalan kesehatan habis pakai e. Frekuensi kegiatan TPKB direncanakan minimal 4 (empat) kali pertahun di lokasi yang sama dengan tujuan meningkatkan akses dan cakupan pelayanan pada daerah sasaran


4. Pelay nan Rujukan: Dinas Kesehatan bersama RS membangun dan memf ngsikan sistem rujukan kabupaten yang efektif dan efisien Pelay nan yang dilakukan oleh TPKB adalah pelayanan rujuka yang merupakan bagian dari pola rujukan kabupaten. ola rujukan dapat menggunakan pola pendekatan wilay h administratif dan pola pendekatan wilayah cakup n rujukan. Dala pola wilayah cakupan rujukan perlu di tunjuk satu atau b berapa RS di tiap Wilayah Cakupan Rujukan sebagai R pusat rujukan (walaupun berada di luar wilayah admin tratif kabupaten yang bersangkutan, dengan beberapa k iteria:

a. K cepatan waktu untuk mendapat pelayanan, yang di asarkan atas: 1) Kriteria golden period suatu kasus misalnya: 2 jam untuk kasus perdarahan . 5 menit untuk kasus trauma otak dan serangan jantung PE OMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN Of DTPK

2) Kriteria Jarak tempuh 3) Jaringan sarana kesehatan disekitarnya (Lihat gambar.2.) b. Kemampuan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit & Puskesmas. c. Kemampuan pra dan sarana Rumah Sakit tujuan rujukan.


Gambar. 2. Wilayah Cakupan Rujukan

10 km KeRS

jukan ,r...l^.,..9AeT

- w; lae a4,

N

RIA^ u 1 '

I

Wilayah I 1 Dinkes I j KabupatenX1

Rujukan 2 jam Rumah Ke RS singy

Wi1a

ujukan

/

Dinkes Kati aten Y

WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN UNGKIN MELEWATI BATAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA

Gambar. 3. Model Pelayanan Rujukan PENCEGAHAN PROMO1N=

ISUMBER DAYAMANUSIA (YANG MEMBERI PERTOLONGAN IAYAM UMUM PETUGAS DOKTER 15!&53 KHUSUS AMBULANS PERAWAT

PEMANGGULANGAN MULTI DISIPLIN MU LTI PROFE SI MULTI SEKTOR

TUJUAN MENCEGAH - KEMATIAN/KESAKITAN

MASYARAKAT TPK^ AMAN -SEHATSEJAHTERA (SAFE COMMU In-y): Rmh Sgpah

•KECACADAN

.A= *

Doktaumum .J - FYlSt

PASIEN AMBULANS PUSKESMAS Rp.KLASC

I S.KLASAIB

T T . T I t

PE[10MAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

BAB III MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

A. MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK Dalam melaksanakan kegiatan, pelayanan kesehatan di DTPK perlu ditunjang manajemen yang baik yang meliputi evaluasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta penilaian. Agar kegiatan TPKB dapat berjalan dengan baik dan terpadu maka perlu adanya kegiatan: 1. Evaluasi Sebelum menyusun perencanaan, perlu dilakukan evaluasi kinerja pelayanan. Evaluasi pelayanan kesehatan dilaksanakan pada akhir tahun, yang ditujukan untuk melihat sejauh mana: a. Kebutuhan pelayanan yang belum terpenuhi

b. Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai indikator keberhasilan yang disusun pada tahun lalu.


2. Peren ;anaan rencanaan disusun secara komprehensif dan Nadu setiap tahun, dengan memperhatikan: Profil kesehatan kabupaten/provinsi Pemanfaatan pelayanan yang ada Ketersediaan pelayanan yang ada Kebutuhan pelayanan yang belum tersedia b. PE ting diperhatikan berbagai prasyarat yang harus ad

untuk mencapai output - outcome dan impact

pe ayanan yang diharapkan. Contoh, dalam program Ja kesmas, perlu dilakukan: 1)

Kendali kasus (mana kompetensi rumah sakit dan mana yang merupakan kompetensi Puskesmas)

2)

Kendali biaya (meliputi imbal jasa nakes, Obat dan Bahan habis Pakai)

3)

Kendali mutu, dengan menyusun standar dan SOP pelayanan

PEtiOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

3. Pelaksanaan dan Pengendalian a. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pelayanan kesehatan dipantau melalui kegiatan money yang dilaksanakan oleh kabupaten. b. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui keberhasilan/kesenjangan atau kegagalan dan kesinambungan suatu kegiatan/upaya yang telah dilaksanakan dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta kondisi situasi yang terjadi di lapangan. c. Pencatatan dan pelaporan yang merupakan alat untuk mengetahui pencapaian kegiatan serta merencanakan kegiatan di tahap berikutnya. 4. Penilaian a. Penilaian pelayanan kesehatan dilaksanakan pada akhir tahun, yang ditujukan untuk melihat sejauh mana upaya yang telah dilakukan dalam mencapai indikator keberhasilan yang disusun pada awal tahun. b. Penilaian Iebih ditujukan sebagai selft assesment (penilaian diri) terhadap kinerja bersama yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan berikutnya.

PEDOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK mi

KeemK at aspek manajemen ini seharusnya berjalan secara berjenjang, sinkron, terpadu dan berkelanjutan dari semua tingkat adminstratif, yaitu: 1. Tin gkat Desa 2. Tin gkat Kecamatan 3. Tin gkat Kabupaten 4. Tin gkat Provinsi 5. Tin gkat Pusat

B. SISTIM IN FORMASI Analisa s tuasi harus menghasilkan informasi tentang kebutuhan pelayanan yang merupakan hat penting dalam pelaksana n kegiatan berikut: 1. Permirfitaan bantuan dari lokasi ke Jejaring TPKB 2. Kegiat an yang sudah dilaksanakan 3. Hasil y ang sudah dicapai 4. Data y ng diperlukan untuk merencanakan kegiatan yang akan c atang Sistim Inf( rmasi Puskesmas (SIMPUS) merupakan sistim informasi yang disusun untuk mendukung pelaksanakan PEE OMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

kegiatan di Puskesmas. Pola pencatatan dan pelaporan di Puskesmas dengan berbagai format yang ada merupakan bagian dari SIMPUS yang perlu diperhatikan semua Puskesmas, tetapi dalam pelaksanaan di Puskesmas terpencil dan sangat terpencil perlu didukung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menganalisa data, mengingat terbatasnya tenaga yang ada.


BAB IV DUKUNGAN SUMBER DAYA PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

A. KETENAGAAN Puskesmas dan Rumah Sakit Rujukan di DTPK merupakan sarana pelayanan yang memerlukan dukungan sumber daya manusia yang cukup bila diharapkan melaksanakan kegiatan pelayanan dengan balk dan bermutu. Mengingat berbagai kendala yang ada, antara lain terbatasnya tenaga kesehatan yang mau bertugas di DTPK serta kurangnya dukungan sarana prasarana yang terbatas. Dengan kondisi tersebut maka pola pelayanan di DTPK merupakan pelayanan khusus dengan ketenagaan yang diharapkan mempunyai kemampuan yang Iebih balk. Pemenuhan tenaga kesehatan di DTPK harus bertahap dan melibatkan berbagai pemangku kebijakan terkait dan terobosan dalam pemenuhan ketenagaan tersebut.


1. K mpetensi Di usun berdasarkan jenis kegiatan pelayanan dan lat r belakang pendidikannya. 2. In entif U uk meningkatkan motivasi kerja, PEMDA wajib m mberikan insentif untuk petugas. Besaran dan jenis in entif disesuaikan dengan ketentuan daerah m sing-masing. 3. K enangan D lam melaksanakan pelayanan, petugas harus m miliki kompetensi dan kewenangan. Untuk itu, pe ugas harus diberi kewenangan dengan dasar surat ke utusan (SK) dengan memperhatikan: a. Surat Penugasan dari Dinkes b. Kompetensi

c. Tempat tugas/wilayah kerja d. Waktu/masa kerja yang diperkenankan K wenangan ini diberikan agar petugas dan program to lindungi dengan balk.

PEOOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

B. PEMBIAYAAN Pembiayaan peningkatan akses pelayanan kesehatan di DTPK seyogyanya merupakan hasil perhitungan yang melingkupi pelayanan Iangsung ( Dinas kesehatan ) maupun pelayanan lintas sektor yang berpengaruh terhadap pencapaian SPM kesehatan . Adapun sumber pembiayaan dapat di himpun dari gabungan dari berbagai sumber , yaitu: 1. APBD Kabupaten/Kota 2. APBD Propinsi 3. APBN Pusat 4. APBN - DAK 5. APBN - TP 6. APBN - Dana Dekon 7. Swasta/LSM - CSR Mengingat 101 Puskesmas prioritas adalah Beranda Depan Indonesia yang mencerminkan kondisi Indonesia di dunia internasional, seyogyanya pelayanan kesehatan di DTPK mendapat dukungan intensif dari Pusat Iebih dibandingkan program lainnya.


C. SARANA ELAYANAN Sarana pel yanan untuk pelayanan kesehatan di DTPK dapat mengguna an pesawat terbang dan atau helikopter dari pihak luar. Adap n pola pembiayaannya, dapat di bagi menjadi 2 Pola:

1. Pola s wa pesawat: a. Se a penuh/Charter: Sewa pesawat swasta, dibayar pe uh oleh Pemerintah (Pusat/Daerah) b. Se a terbatas: Sewa pesawat untuk instansi Pe erintah, untuk pola pembiayaan kerjasama de gan instansi pemerintah perlu disiapkan aturan kh sus seperti Permenkeu dll. c. Ko binasi a dan b. 2. Pola C R/ Corporate Social Responsibility. bantuan sosial oleh s asta yang melaksanakan program pelayanan keseh tan di DTPK.

D. ALAT KE EHATAN Peralatan elayanan Kesehatan di DTPK, harus disesuaikan dengan ke utuhan pelayanan yang akan dilaksanakan, antara lain: PECIOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

1. Personal kit 2. Untuk Pelayanan dengan TPKB: a. Poliklinik kit b. Bidan kit (KIA & KB) c. Penyuluhan d. PHN kit e. Antropometri kit, food model & Posyandu kit f. Imunisasi kit g. Sanitarian kit h. Minor surgery kit i. UKGS Kit (Mobile Dental Kit) j. Puskesmas Pembantu Set 3. Untuk Pelayanan rujukan: a. Peralatan Gawatdarurat. b. Peralatan pelayanan gigi.

E. OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN HABIS PAKAI Obat dan perbekalan kesehatan habis pakai yang dibutuhkan adalah yang alkes dengan teknologi tepat guna, praktis dan sederhana mengingat sebagian besar kondisi geografinya tergolong sulit. PEDOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK vi

Obat dan ahan habis pakai untuk pelayanan kesehatan DTPK aka disesuaikan kebutuhan kegiatan serta aturan keuangan ang berlaku. Hal lain ya ng perlu dipikirkan adalah perlunya kebijakan dimana b berapa pemeriksaaan laboratorium diarahkan mengguna an rapid test.

F. PENDUK NG LAINNYA Dalam me aksanakan pelayanan kesehatan di Puskesmas terpencil d an sangat terpencil di DTPK dimana kegiatan TPKB menjadi k butuhan yang besar, perlu didukung berbagai peralatan an pembiayaan yang baik. 1. Perala n Pedukung Keselamatan bagi petugas lapangan: a. Life, Jacket b. Ja Hujan c. Pe lengkapan petugas lainnya 2. Hal lai yang diperlukan: a. P et lapangan untuk tim b. As ransi petugas


BAB V PEMBINAAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

A. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan di DTPK, dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Mengingat fungsi pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan medik, maka pembinaan dilakukan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi, yaitu: PEMERINTAH

PEMDA PROVINSI

PEMDA KAB/KOTA

Pengelolaan upaya kesehatan di DTPK skala nasional :

Bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan di DTPK skala provinsi:

Penyelenggaraan upaya kesehatan di DTPK skala kabupaten/kota:

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan/NSPK upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala nasional. 2. Penyusunan pengembangan

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan/NSPK upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala propinsi 2. Penyusunan pengembangan

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan/ NSPK upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala kabupaten/kota 2. Penyusunan pengembangan


PEMERINT AH upaya rencana pelayanan kesehatan pada daerah terl inggal, dan perbatasan skala kepulauan nasional.

PEMDA PROVINSI rencana upaya pelayanan kesehatan pada daerah

tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala propinsi

vokasi i LP, wasta arakat ijakan yanan

3. Sosialisasi, Advokasi dan koordinasi LP, LS, LSM, swasta dan masyarakat terkait Kebijakan upaya pelayanan kesehatan

pada

pada daerah

daerah to inggal, dan perbatasan kepulauan skala nasional

tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala Propinsi

teknis, dan

4. Bimbingan teknis, monitoring dan

evaluasi t rhadap

evaluasi terhadap

upaya pel yanan pada kesehatan daerah to inggal, dan perbatasan

upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan

skala

kepulauan skala

3. Sosialisasi, A dan koordin LS, LSM, dan mas terkait Ke upaya pel kesehatan

4. Bimbingan monitoring

kepulauan

propinsi

nasional 5. Pengembang on sumberdaya manusia pengelolaan pelayanan pada kesehatan

5. Pengembangan sumberdaya manusia pengelolaan pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal,

PEMDA KAB/KOTA rencana upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal,

perbatasan dan kepulauan skala kabupaten/kota 3. Sosialisasi, Advokasi dan koordinasi LP, LS, LSM, swasta dan masyarakat terkait Kebijakan upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal,

perbatasan dan kepulauan skala kabupaten/kota 4. Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala kabupaten/kota 5. Pengembangan sumberdaya manusia pengelolaan pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal,


PEMERINTAH daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala

I PEMDA PROVINSI

I PEMDA KAB/KOTA

perbatasan dan kepulauan skala propinsi

perbatasan dan kepulauan skala Ka b u pate n/kota

6. Pengembangan teknologi dan informasi pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala nasional

6. Pengembangan teknologi dan informasi pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala propinsi

6. Pengembangan teknologi dan informasi pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala kabupaten/kota

7. Kajian pengelolaan/ manajemen mutu pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala nasional

7. Kajian pengelolaan/manaje men mutu pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala propinsi

7. Kajian pengelolaan/ manajemen mutu pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala kabupaten/kota

8. Fasilitasi dan penyelenggara an pemenuhan sumber daya upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala

8. Fasilitasi dan pen yelenggaraan pemenuhan sumber daya upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala propinsi

8. Fasilitasi dan penyelenggara an pemenuhan sumber daya upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala ka b u pate n/kota

nasional

nasional


B. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR : 1. Pelak anaan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan di Pusat: Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Keme terian Kesehatan (unit utama yang bertanggung jawab i bidang bina pelayanan kesehatan). 2. Pelak anaan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan di Provi is Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi 3. Pelak anaan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan di Kabu ten/Kota: Sebagai penanggungjawab/koordinator adalal Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

C. INDIKAT R PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK Indikator k berhasilan adalah satu alat untuk mengukur sejauh mana keg atan telah dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil g na. Indikator elayanan kesehatan di DTPK dapat dibagi atas 2 kelompok besar yaitu: 1. Indika or Keberhasilan di tingkat Pusat : a. T rbinanya Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan di Provinsi DTPK.

L


b. Tersedianya biaya pelayanan kesehatan di DTPK secara wajar. 2. Indikator Keberhasilan di tingkat Daerah : a. Outcome yang membaik, pada: 1) Derajat Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita 2) Status Gizi Masyarakat 3) Angka Kesakitan Penyakit Menular 4) Pelayanan Gawat Darurat di DTPK 5) Peran Serta Masyarakat b. Tertanganinya kasus rujukan c. Persentase desa-desa yang terpencil yang terlayani di wilayah kerja Puskesmas. 3. Indikator Program di tingkat Puskesmas dan Rumah sakit : Sesuai indikator yang diharapkan program dengan nilai capaian yang disesuaikan dengan SPM Kabupaten/kota, seperti: 1) Cakupan Pelayanan Ibu Hamil K1 dan K4 2) Persalinan ditolong oleh Bidan atau Dukun Terlatih 3) Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas (KF) 4) Cakupan Penanganan Kasus Asfiksia PEDOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

5) Ca upan Penanganan Kasus Tetanus Neonatorum 6) Ca upan Imunisasi Rutin TT 7) Pe olongan Persalinan yang Aman dan Bersih 8) Ca upan Penanganan Kasus ISPA melalui MTBS 9) Ca upan Penanganan Kasus Diare melalui MTBS 10) Ca upan Penimbangan Bayi dan Balita di Posyandu 11) Ca upan Pemberian ASI Eksklusif 12) Ca upan Penanganan Kasus Gizi Buruk melaui MTBS 13) Ca upan Pemberian Tablet Fe pada Ibu Hamil 14) Ca upan Balita yang Dilayani MTBS 15) C upan Pemantauan Garam Beryodium di Masyarak at 16) Pe rsentase penduduk yang menggunakan cara pei cegahan yang efektif untuk memerangi malaria 17) Pe sentase Penderita Malaria yang Diobati 18) Pe capaian Pemeriksaan Sediaan Darah (Konfirmasi Lal oratorium) 19) Ins idensi TB-Paru 20) Pri valensi TB-Paru

PENMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

21) Kasus TB-Paru yang Dideteksi 22) Kasus TB-Paru yang Diobati melalui Program DOTS 23) Pencapaian Succes Rate 24) Cakupan Penemuan Penderita Secara Dini 25) Cakupan Kegiatan Konseling 26) Angka Proporsi Cacat Tingkat II (cacat akibat kerusakan syaraf dan cacat terlihat) 27) Cakupan Penemuan Kasus Pneumonia pada Balita 28) Terlayaninya kasus Gadar 29) Jumlah kasus Rujukan 30) Poskesdes aktif


BAB VI

PENUTUP

Pedoman Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan di DTPK ini, merupakan standar minimal yang harus dipenuhi. Dalam implementasinya, Kabupaten/Kota harus melengkapi dengan menyusun NSPK yang sesuai kondisi dan kebutuhan wilayah. Diharapkan buku ini menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan di DTPK, sehingga pelayanan kesehatan di DTPK dapat meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di DTPK

Dengan berjalannya waktu, adanya perkembangan serta kebijakan yang baru dapat dijadikan masukan bagi pengembangan program kesehatan daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan tanpa melupakan prinsip dasar yaitu pengembangan ditujukan untuk menjawab masalah yang ada, keberpihakan pada kelompok yang kurang mampu serta merupakan pembangunan yang berkesinambungan


INFORMASI LAIN YANG ANDA BUTUHKAN BERKAITAN DENGAN DTPK, SILAHKAN MENGHUBUNGI; Subdit Bina Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan clan Kepulauan (DTPK) Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

JI HR Rasuna Said Kav X-V No. 4- 9 Jakarta Selatan Lantai V Blok B Gedung Lama, Ruang 508 Teip/Fax (021) 5222430 Email : [email protected]

PED MAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

DAFTAR BUKU RUJUKAN

1. Pedoman Peralatan Puskesmas, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Jakarta 2008 2. Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan kesehatan di Kepulauan dan Daerah Perbatasan, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Jakarta 2007 3. Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan kesehatan di Daerah Kepulauan, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Jakarta 2007 4. Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas, Departemen Kesehatan RI, Pusat Promosi Kesehatan, Jakarta 2007 5. Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga, Departemen Kesehatan RI, Pusat Promosi Kesehatan, Jakarta 2006 6. Pedoman Pemetaan dalam Penanggulangan Bencana, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Jakarta 2006 PEDOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

7. Kurikulu Pelatihan Penolong Pertama Kedaruratan, Departe en Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehata Masyarakat, Jakarta 2006 8. Pedoman renilaian awal Masalah Kesehatan Akibat Bencana bagi Pus esmas, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal ina Kesehatan Masyarakat, Jakarta 2006 9. Tata Rua g Puskesmas, Departemen Kesehatan RI, Direktorat IJenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Jakarta 2006 10. Pengem angan dan penyelenggaraan Poskesdes, Departem n Kesehatan RI, Jakarta 2006 11. Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu, Departemen Kesehata RI, Jakarta 2006 12. Kebijakan Dasar Puskesmas, Departemen Kesehatan RI, Direktorat enderal Bina Kesehatan Masyarakat, Jakarta 2006 13. Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas, Departemen Kesehat n RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarak t, Jakarta 2006 14. Pedoma Lokakarya mini Puskesmas, Departemen Kesehat n RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarak t, Jakarta 2006


15. Pedoman Penilaian Kinerja Puskesmas, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Jakarta 2006 16. Buku Pedoman Puskesmas Dalam penanggulangan Bencana, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Jakarta 2005


KEPUSTAKAAN

1. UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 5. UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 6. UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 7. UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil 8. UU No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 9. UU 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara 10. UU No.29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran 11. Peraturan Pemerintah RI No.43 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil


12. Peraturan emerintah RI No.7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan De onsentrasi dan Tugas Perbantuan 13. Peraturan emerintah RI No.65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusun n dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 14. Peraturan Pemerintah RI No.38 Tahun 2007 tentang Pembagia Kewenangan Pusat, Propinsi dan Daerah 15. Peraturan emerintah RI No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Car Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana n Rencana Pembangunan Daerah 16. Perpres RI No.5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka M nengah Nasional 2010 - 2014 17. Perpres R No.78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan PulauPulau Kec Terluar (92 Pulau-Terluar) 18. Keputusa Menteri Kesehatan RI No.1295/Menkes/SK/2007 tentang O anisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan 19. Kepmen N gara Pembangunan Daerah Tertinggal RI No.001/ KEP/M-P T/I I/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Te tinggal


20. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.374/ Menkes /SKN/2009 tentang Sistim Kesehatan Nasional 21. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.128/Menkes/SK/11/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas 22. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.03.01/160/1/2010 tentang Rencana Strategi Departemen Kesehatan 2010 2014 23. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.949/Menkes/PER/VIII/ 2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil. 24. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1239/Menkes/PER/XII/ 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menkes RI No.949/ Menkes/PER/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil. 25. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1231/Menkes/PER/11/ 2008 tentang Penugasan Khusus SDM Kesehatan 26. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1235/Menkes/SK/12/ 2007 tentang Pemberian Insentif Bagi SDM Kesehatan yang Melaksanakan Penugasan Khusus


27. Buku Kes atan Ibu dan Anak, Gerakan Nasional Pemantauan Turn uh Kembang Anak, Departemen Kesehatan RI, 2007

PE

MAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

Wd TIM PENYUSUN Pusat:

dr. Asral Hosan, MPH; dr. Inti Mudjiati; R.J. Sukowidodo, SKM,MPH; dr. Yenni Yuliana; dr. Bambang Widodo; dr. Trisa Wahyuni Putri, M.Kes; Dra. Rahmi Purwakaningsih; dr. Ganda R.P. Sinaga; dr. Kama] Amirudin; drg. Kartini Rustandi, M.Kes; dr. Emil Ibrahim, MARS; drg. Haslinda, M.Kes; dr. Irni Dwi A.; Yusuf Wibisono, S.Kom; Nia Kurniawati; Marwiah; dr. Berta Pasaribu; dr. Ernawati Octavia; dr. Mularsih Restianingrum; Uud Cahyono, SH; drg. Aditya Putri; drg. Helmi Rustam, M.Kes; Kusnawi; dr. Bambang Sardjono, MPH; dr. H. Kuntjoro Adi Purwanto, M.Kes; Ir. Noer Suwartina; Sularsono, SP,ME; Amna Yusuf; Suparman; dr. Untung Suseno Soetarjo, M.Kes; Rifanny Sastradipradja,S.Sos; dr. Setyo Budi Hartono; Aris Munanto, SKM; Sukman; Drs. Syafrizal, Apt; Ingrid Masithoh, S.Kom; Mimi Sumiasih, SKM; drg. Sudono, M.Kes; drg. Bulan Rachmadi, M.Kes; Ir. Anis Abdul Muis, M.Kes; drg. Made Muryani T.; dr. Willy Pandu Ariawan; Dra. Sri Endah Suhartatik, Apt.; Ir. Chandra Rudianto, MPH; Yunimar Usman, SKM, MPH; dr. KM. Taufik, MMR; Sihadi; dr. Tjetjep Ali Akbar; Ermawan; dr. Aina Fatiya


Konsultan: Prof. dr. Koeshartono, Sp.An.KIC;

dr. Teguh Syvaranto, Sp.An.KIC; dr. April Poerwanto Basoeki; dr. Sri Hastuti N nggolan; Dr. dr. Tri Wahyu Murni, Sp.BTKV; Kesatrya Chandra Meliala, BE, DipI.IM, M.Kes; dr. So darmono Soejitno, MSc.; dr. Harmen Harum; dr. .E. Laksmono, MPH; dr. Siti Zainar, M.Kes; Prof. DR. dr. Ascobat Gani, MPH; Prof. Dr.Hj. Asiah Hamzah, Dra. MA; Prof. dr. Purnawan Djunaidi, MPH; DR.dr. dang Bachtiar, MPH; dr. IGP. Wiadnyana, MPH Universitas: Prof. Dr.Hj. Asiah Hamzah, Dra. MA; Prof. dr. Purnawan Djunaidi, MPH; Prof. DR. dr. Ascobat Gani, MPH; D .dr. Adang Bachtiar, MPH; Andi Nurwahidah Daerah: N

Kaniawaty, SP, M.Kes; Nur Salam, SKM;

Berna^etta Rosianti, SKM,M.Kes; dr. Putrijani Kharie; dr Steffanus Osok; drg. Josep Rinta R.M.Kes Editor: drg. Kartini Rustandi, M.Kes; dr. Emil Ibrahim, MARS

P@ DOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

Catatan


Catatan

P

OMAN PENINGKATAN AKSES PEIAYANAN KESEHATAN DI DTPK

Ind P PEDOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

Recommend Documents