Ind Bersama ersama Pak T P o ak T gra ogra

364.132.3 Ind t

Bersama Bersama Pak Togra Pak Togra

SAMBUTAN

Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI Gratifikasi pada awalnya bersifat netral, namun ketika berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajiban penyelenggara negara maka gratifikasi dapat dikategorikan suap. Dalam praktiknya, seringkali ditemukan upaya pembenaran terhadap penerimaan gratifikasi dengan berbagai alasan di antaranya adagium “tidak boleh menolak rezeki” atau “pemberian merupakan cerminan budaya Timur”, semakin memperkuat kebiasaan tersebut termasuk dalam pelayanan publik bidang kesehatan. Kementerian Kesehatan sebagai institusi yang memberikan pelayanan publik bagi masyarakat, seringkali bersinggungan dengan persoalan gratifikasi. Hal tersebut dapat berimplikasi pada biaya tambahan pelayanan, yang mencederai rasa keadilan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang optimal sesuai haknya. Salah satu penyebab masih berlangsungnya praktik gratifkasi antara lain kurangnya pemahaman aparatur Kemenkes terkait gratifikasi. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut, maka dikembangkan media bergambar yang dapat memberikan informasi yang singkat dan menarik tanpa mengurangi kualitas informasinya. Saya menyambut baik diterbitkannya Buku Tolak Gratifikasi Bersama Pak Togra sebagai salah satu media informasi yang diharapkan akan memutus rantai ketidaktahuan serta kurangnya pemahaman tentang gratifikasi di lingkungan satker Kemenkes. Diharapkan dengan meningkatnya pemahaman aparatur terkait gratifikasi akan berdampak pada hilangnya praktik gratifikasi sehingga kualitas pelayanan kesehatan akan meningkat serta masyarakat akan semakin percaya terhadap Kementerian Kesehatan. Inspektur Jenderal Drs. Purwadi, Apt, MM, ME

2

PENGANTAR

Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI Permenkes Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenkes mengamanatkan bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) harus dibentuk di tingkat Kementerian (UPG Pusat), Eselon I (UPG Unit Eselon I) dan Satuan Kerja (UPG Satuan Kerja). Demikian pula Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi PPK 2015, menargetkan bahwa UPG yang terbentuk agar dapat berfungsi dengan optimal. Hasil Monitoring dan evaluasi terhadap 141 Satker menunjukkan bahwa fungsi UPG belum optimal terutama dalam melaksanakan kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi baik melalui sosialisasi maupun pemanfaatan media informasi lainnya di lingkungan satuan kerja. Buku Tolak Gratifikasi Bersama Pak Togra diharapkan menjadi salah satu alternatif media informasi bagi UPG dalam menjalankan kampanye pengendalian gratifikasi baik di kalangan pegawai maupun mitra kerja di lingkungan satuan kerja. Penyajian informasi tentang pengendalian gratifikasi dalam buku ini merupakan ringkasan Permenkes 14/2014 dan Juknisnya serta mengacu pada Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2014 yang dibuat dalam bahasa sederhana. Ilustrasi gambar kartun dibuat agar lebih menarik serta bentuknya yang kecil memudahkan buku dibawa ke mana-mana. Hal tersebut dimaksudkan agar pesan tentang gratifikasi dapat menjangkau segmen pembaca yang lebih luas tanpa dibatasi umur, tingkat pendidikan maupun latar belakang profesi pembaca. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja keras seluruh Tim Penyusun, semoga Allah SWT memberikan pahala dan kebaikan untuk kita semua. Aamiin. Sekretaris Inspektorat Jenderal drg. S.R. Mustikowati, M.Kes

3

TIM PENYUSUN

4

4

Pelindung

: Drs. Purwadi, Apt, MM, ME (Inspektur Jenderal)

Pengarah

: drg. S.R. Mustikowati, M.Kes (Sekretaris Inspektorat Jenderal) Drs. Wiyono Budihardjo, MM (Inspektur I) Heru Arnowo, SH, MM (Inspektur II) Dra. Rahmaniar Brahim, Apt. MM (Inspektur III) Drs. Wayan Rai Suarthana, MM (Inspektur Investigasi)

Ketua

: Dede Mulyadi, SKM M.Kes (Kabag. Program dan Informasi)

Wakil Ketua

: drg. Mirna Putriantiwi, MQIH (Kabag. Umum, Inspektorat Jenderal)

Anggota

: Wahono, ST, MM (Kabag. Keuangan dan Perlengkapan) Hendro Santoso, S.Kp, M.Kep,Sp.Kom (Kabag APTLHP) Rudi Supriatna Nata Saputra, S.Kp, M.Kep ( Kasubbag Program) drg. Diah Nursianti Imron, MARS (Kasubbag Informasi dan Dokumentasi) Drs. Hadi Suprayitno, MM (Kasubbag Tata Usaha) Hidayanti, S.Sos, MM (Kasubbag Kepegawaian) Sri Rahayu, S.Kom, M.Ak (Kasubbag Bagian APTLHP II) Kanser Arif Ardiyanto, SKM (Kasubbag APTLHP I) Teguh Sumargono, S.Sos, MM (Kasubbag Keuangan) Sri Endang Suprihartati, S.AP, MM (Kasubbag Perlengkapan)

Dokumentasi

Administrasi : Mahendra Sari, SE, MM (Staf Keu) : Andri Rubiana, S.Kom (Staf PI) Rahmat (Staf Keu) Ario Agung Bramanthi, S.Kom (Staf PI) Ahmad Fahrudhin, SE (Staf PI) Juwita Puspita, S.Ikom (Staf PI) Tim Design : Den Setiawan Salim Shahab Devi Trias Tuti, Apt (Staf PI) Yuli Winarko Widyastuti, SE (Staf PI) Adhitya Andy Widyatmono, SE, Ak (Staf PI)

Info lebih lanjut : Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI Jl. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan 12950 Telp. (021) 5201950, Fax (021) 5201589 www.kemkes.go.id www.Itjen.kemkes.go.id

DAFTAR ISI Sambutan Inspektur Jenderal ........................................................................................................................... 02 Kata Pengantar Sekretaris Inspektorat Jenderal ............................................................................................. 03 Antara Hadiah dan Gratifikasi ............................................................................................................................ 06 Pengertian Gratifikasi .......................................................................................................................................... 09 Gratifikasi di Sektor Kesehatan

....................................................................................................................... 14

Contoh Gratifikasi di Sektor Kesehatan ......................................................................................................... 18 Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap ................................................................................................................ 21 Pelaporan Gratifikasi ke UPG ............................................................................................................................... 25 Sanksi .................................................................................................................................................................. 33 Daftar Pustaka ..................................................................................................................................................... 35

Pak Togra

Mbak Aci

Mas Awam

55

ANTARA HADIAH DAN GRATIFIKASI

Wah, mantap topi dan gitar-nya, Mas Awam, Baru beli, ya?

Bukan, Mbak Aci. Topi dikasih waktu jadi panitia pengadaan, sedangkan gitar hadiah ulang

6

6

Mbak Aci

tahun dari kakak kandung.

Mas Awam


Hmmmm...., jangan-jangan topi itu

gratifikasi...! Masak yang begini saja gratifikasi? Ini, kan, bukan

barang mahal.

Lho, gratifikasi itu bisa saja berupa barang yang nilainya sepele semacam topi itu... Terus akibat pemberian itu kita merasa perlu membalas budi pada si pemberi...

Artinya pemberian itu mempengaruhi keputusan kita.

7


Wah, jangan-jangan benar ini adalah gratifikasi. Bagaimana caranya mengetahuinya apakah ini gratifikasi atau bukan, ya?

Tanya saja Pak Togra, beliau pasti punya saran apa yang harus kita lakukan jika kita menerima barang seperti itu atau bentuk pemberian lain... Kebetulan akan ada sosialisasi pengendalian

gratifikasi.

8

8

Pak Togra, saya suka bingung, apakah yang saya terima itu termasuk gratifikasi atau bukan. Bagaimana cara

mengetahuinya?

PENGERTIAN GRATIFIKASI

Pertanyaan bagus Mas Awam, Ayo kita pahami dulu apa itu

GRATIFIKASI....

Pak Togra

9


Masak, topi saja, gak boleh, Pak Togra?

Menurut saya, kita harus selalu waspada terhadap setiap pemberian. Akan lebih baik bila kita tidak mentoleransi pemberian apa pun selama bertugas. Bekerja saja sesuai kewenangan dan jangan berharap mendapat “hadiah” kendatipun hanya topi.

Gratifikasi itu adalah pemberian berupa:

Uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, fasilitas lainnya,

yang diterima sehubungan dengan jabatan atau kewenangan kita baik di dalam maupun luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

10

Repot juga jadi Aparatur Kementerian Kesehatan, “ya” ini gak boleh, itu gak boleh...


Tentu saja ada kekecualian karena ada gratifikasi yang dianggap suap dan ada yang tidak. Gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh aparatur Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima. Gratifikasi yang tidak dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh aparatur Kementerian Kesehatan yang tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima.

1111


Kategori GRATIFIKASI

Tidak DIANGGAP SUAP

Terkait KEDINASAN

12

12

Tidak Terkait KEDINASAN

DIANGGAP SUAP


Untuk mengecek apakah itu

gratifikasi dalam bentuk suap

bisa diketahui dengan mengajukan pertanyaan pada diri sendiri:

Apakah gratifikasi yang diterima

Jika saya tidak menjabat sebagai direktur/PPK/dokter, apakah mereka akan memberikan gratifikasi?

dalam memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat?

1

2

mempengaruhi kewajiban saya

1313

GRATIFIKASI DI SEKTOR KESEHATAN

Di sektor kesehatan bisa meliputi semacam:

Emmm... selain topi, barang apa lagi yang bisa menjadi gratifikasi?

1. Marketing fee atau imbalan terkait pemasaran produk. 2. Cash back yang diterima instansi tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi . 3. Gratifikasi terkait pengadaan barang/ jasa, pelayanan publik atau proses lainnya. 4. Sponsorship terkait pemasaran atau penelitian suatu produk.

14

14


MARKETING FEE Bentuk Gratifikasi dalam Marketing Fee dari perusahaan/ produsen/distributor (obat/ alkes)/lainnya yang diterima: 1. Sebelum jenis obat diresepkan atau alat direkomendasikan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 2. Karena meresepkan obat baik di dalam maupun di luar formularium.

5. Fasilitas seminar kepada pribadi Aparatur Sipil Negara yang ada hubungannya dengan jabatan dan kewenangannya.

3. Karena telah mengusulkan atau menetapkan merk atau jenis alkes tertentu untuk digunakan.

6. Tim Penetapan Formularium obat baik secara pribadi maupun kolektif terkait penetapan suatu merk obat yang akan digunakan.

4. Kegiatan/proses pemasukan jenis obat/alkes tertentu ke dalam daftar obat/formularium yang bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya.

7. Penentuan jenis dan merk alkes sehubungan dengan kegiatan KSO (Kerja Sama Operasi). 8. Kompensasi dalam rangka promosi produk.

1515


SPONSORSHIP Penerimaan gratifikasi sponsorship dari produsen, distributor obat/alkes makanan/susu dalam bentuk: 1. Pembiayaan untuk mengikuti atau menghadiri penelitian atau pengujian yang dibiayai atau disponsori secara individu. 2. Bantuan tiket perjalanan untuk keperluan pribadi/dinas tanpa melalui institusi. 3. Fasilitas akomodasi dan transportasi seperti hotel, mobil, dan sebagainya. 4. Pembiayaan short course kesehatan di dalam/luar negeri kepada individu atau pribadi.

16

16


CASH BACK

Penerimaan gratifikasi berupa cash back dari perusahaan/ bank/ hotel/lainnya terkait: 1. Pengelolaan gaji, pinjaman dan tabungan pegawai dengan imbalan berupa komisi, voucher, uang, barang, dan sebagainya. 2. Penginapan/ hotel/ biro travel terkait kontrak atau

pelaksanaan pertemuan atau perjadin.

1717

CONTOH GRATIFIKASI DI SEKTOR KESEHATAN

Beberapa contoh Gratifikasi Terkait Layanan Publik: a. Dari pasien kepada petugas rumah sakit agar pasien didahulukan dalam pelayanan.

1

b. Dari pasien/keluarga agar mendapatkan fasilitas ruang rawat inap. c. Pelayanan kesehatan kunjungan rumah, penggunaan ambulans pada jam kerja dengan tambahan biaya di luar tarif resmi. d. Penetapan kelas dan/atau akreditasi rumah sakit. e. Pengujian laboratorium di BBTKL/BTKL (misal : pengaturan jadwal pemeriksaan sampel, pengaturan petugas sampling, penyerahan sertifikat hasil uji, order parameter tambahan). f. Pengujian dan kalibrasi di BPFK (misal: pengaturan jadwal uji/kalibrasi, pengaturan petugas penguji/kalibrasi, penyerahan sertifikat uji/kalibrasi dan laporan hasil uji/kalibrasi, permintaan tambahan layanan pengujian/kalibrasi, permintaan percepatan hasil uji/kalibrasi).

18 16

18


g. Pengujian laboratorium di BBLK/BLK (misal: pengaturan jadwal pemeriksaan sampel, pengaturan petugas sampling, penyerahan hasil laboratorium, permintaan tambahan pemeriksaan/parameter). h. Bimbingan teknis dan dalam rangka kegiatan pemantapan mutu eksternal laboratorium di wilayah kerja. i. Penyelenggara haji/umroh dan/atau pihak lain dalam rangka pelayanan vaksinasi, penerbitan sertifikat vaksinasi internasional.

2

j. Perizinan dan sertifikasi (misal: perizinan industri farmasi, perizinan Pedagang Besar Farmasi, penyalur alat kesehatan, registrasi dan sertifikasi alat kesehatan, sertifikasi laik terbang/layar untuk penumpang, penerbitan port health clearance, penerbitan buku kesehatan kapal, sertifikasi jasa lainnya, penerbitan izin bebas karantina, penerbitan sertifikat obat makanan dan alat kesehatan dan barang berbahaya, penerbitan Ship Sanitation Control Certificate (SSCC)/ Ship Sanitation Control Excemption Certificate (SSCEC), penerbitan sertifikat P3K kapal, penerbitan izin penyelenggaraan tindakan hapus tikus/fumigasi/pest control). k. Izin pendirian, perpanjangan operasional rumah sakit, pemberian rekomendasi untuk izin perpanjangan dan pendirian baru pendidikan diploma bidang kesehatan.

1919


l. Pemberian rekomendasi untuk izin baru dan perpanjangan praktek pengobatan tradisional dan asing. m. Pemberian rekomendasi untuk tenaga kesehatan warga negara asing yang memberikan pelayanan kesehatan di Indonesia .

3

n. Penerbitan Surat Tanda Registrasi tenaga kesehatan, Surat Keterangan Laik Praktek, Surat Keterangan Sehat/Sakit, dll. o. Penerbitan surat akreditasi untuk pelatihan tenaga kesehatan dan institusi pelatihan tenaga kesehatan. p. Penerimaan pegawai atau mahasiswa baru/Tugas Belajar, penetapan lokasi pelaksanaan internship tenaga kesehatan. q. Pengurusan kepegawaian (misal: surat keputusan mutasi kepegawaian, penetapan peserta tugas belajar dan penetapan angka kredit). r. Pengurusan izin Material Transfer Agreement (MTA), persetujuan etik penelitian (ethical clearance), pemberian data hasil penelitian.

20

20

Sepertinya, topi itu gratifikasi yang tidak dianggap suap, deh......

GRATIFIKASI TIDAK DIANGGAP SUAP

Nah, gratifikasi yang tidak dianggap suap juga ada kategorinya:

Gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan yang antara lain berupa: Cendera mata dalam kegiatan resmi kedinasan (rapat, seminar, workshop, konferensi pelatihan, dll). Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honor,

akomodasi transportasi sesuai standar biaya yang berlaku

di instansi pemberi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, nilai wajar, tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.

Sponsorship diberikan kepada organisasi/instansi terkait pengembangan institusi, perayaan tertentu yang dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Kompensasi/penghasilan/jasa profesi saat jam kerja yg mendapat izin tertulis atasan.

2121


Silahkan

Mbak Aci jelaskan! Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan: 1. Karena hubungan keluarga, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan. 2. Penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lain paling banyak Rp1.000.000. 3. Terkait Musibah atau Bencana paling banyak Rp1.000.000. 4. Sesama pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun (tidak berbentuk uang) paling banyak Rp300.000 dengan total pemberian Rp1.000.000 dalam 1 tahun dari pemberi yang sama.

1 22

22

5. Sesama rekan kerja paling banyak (tidak dalam bentuk uang) Rp200.000 dengan total pemberian Rp1.000.000 dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.


6. Hidangan atau sajian yang Berlaku Umum. 7. Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan. 8. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum. 9. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum. 10. Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang Berlaku Umum.

2

11. Penerimaan hadiah, beasiswa atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2323


12. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai/ kode etik. 13. Pemberian instansi berasal dari sumbangan bersama kepada Aparatur Kementerian Kesehatan selain upacara yang dilaporkan ke KPK dan setelah diverifikasi KPK dinyatakan tidak diangap suap. 14. Pemberian dari atasan kepada bawahan sepanjang tidak menggunakan anggaran negara. 15. Hadiah, hasil undian, diskon/rabat, voucher, point reward atau souvenir yang Berlaku Umum.

3 Sumber: Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2014

24

24

PELAPORAN GRATIFIKASI KE UPG

Jadi, soal topi itu, bagaimana Pak Togra?

Hahahaha....., rupanya belum menemukan jawabannya, ya? Sebaiknya tolak saja setiap pemberian yang mencurigakan.

Kalau terpaksa menerima topi itu, maka harus dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UPG, nanti KPK yang akan menetapkan status topi itu sebagai suap atau bukan. Tapi kalau gitar itu tidak perlu dilaporkan karena bukan gratifikasi yang harus dilaporkan.

25


Weleh-weleh, gara-gara topi

mesti lapor KPK segala.... Pasti ribet...

Tenang saja, kan, ada peraturan yang mempermudah prosesnya. Dalam hal prosedur melapor, di Itjen Kemenkes ada yang namanya

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

UPG ini adalah unit pelaksana program pengendalian Gratifikasi. Melapor saja ke sana. Itu sudah cukup.

Nanti UPG yang akan membantu melaporkan ke KPK bersama gratifikasi yang diterima

26

26

teman-teman lain di Kemenkes.


Kapan saya harus melaporkan gratifikasi ke UPG?

Setiap Aparatur Kementerian Kesehatan harus memberikan laporan kepada UPG di lingkungan kerjanya paling

lambat 5 (lima) hari kerja

terhitung sejak diterimanya gratifikasi dengan menggunakan form Pelaporan Gratifikasi.

2727


Selain datang ke UPG, pelaporan gratifikasi bagi Aparatur Negara Kemenkes juga bisa dilakukan melalui website, yaitu di www.itjen.kemkes.go.id

28

28


BATAS WAKTU PELAPORAN

KPK 15 hari

30 hari

UPG Kemenkes

5 hari

5 hari

UPG Unit Utama

5 hari UPG Unit Pelaksana Teknis Aparatur Kemenkes

2929

MENGENAL UPG

UPG Kementerian Kesehatan itu ada tingkatannya, yaitu UPG Unit Utama dan

UPG Unit Pelaksana Teknis.

UPG Kementerian Kesehatan bertugas sebagai unit yang melaksanakan

analisa, pelaporan, monitoring dan evaluasi kepada

KPK terkait adanya gratifikasi. Dalam melaksanakan tugasnya, UPG Kementerian Kesehatan mempunyai fungsi:

Penyiapan perangkat aturan terkait penerimaan hadiah/fasilitas.

Melakukan diseminasi ketentuan terkait penerimaan hadiah/fasilitas kepada internal instansi.

30

30

MENGENAL UPG

Penerimaan pelaporan dan pemrosesan laporan.

Melaksanakan mekanisme SPP (Sistem Pelaporan Pelanggaran)/ WBS (Whistle Blowing System)

Memberikan informasi dan data terkait penerimaan sistem pengendalian gratifikasi sebagai management tools bagi Pimpinan Instansi.

3131

MENGENAL UPG

Banyak manfaat melaporkan gratifikasi ke KPK melalui UPG...

1. Melepaskan ancaman hukuman bagi penerima Dapat dibebaskan dari hukuman jika melaporkan gratifikasi paling lama 30 hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima. 2. Memutus konflik kepentingan Pelaporan gratifikasi mengurangi risiko terganggunya independensi, objektifitas dan imparsialitas (ketidakberpihakan) dalam pengambilan keputusan.

32

32

3. Cerminan Integritas Individu Salah satu indikator tingkat integritas dalam bentuk penolakan atau pelaporan gratifikasi yang terpaksa diterima.

SANKSI

Kalau tidak melaporkan gratifikasi,

sanksinya apa?

BAGI PENERIMA: Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). (Pasal 12B ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001)

BAGI PEMBERI: Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) (Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999)

3333

SANKSI

Waahhh, serem juga, ya.......

Mas Awam, mau ke mana?

Mau melaporkan gratifikasi topi ke UPG

takut kena sanksi.......

34

34

Daftar Pustaka: 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Daftar Pustaka: Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001Kesehatan. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/Menkes/306/2014 Tentang Petunjuk Teknis 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/Menkes/306/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI 364.132.3 5. Peraturan KomisiInd Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Inspektorat t Jenderal

Tolak Gratifikasi bersama Pak Togra.__ Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2016

ISBN 978-602-416-017-3 1. Judul I.CORRUPTION - LAW AND LEGISLATION II. GOVERNMENT POLICY III. GOVERNMENT PROGRAMS

3535 3535

ISBN 978-602-416-017-3

www.kemkes.go.id 36 www.Itjen.kemkes.go.id

9

786

024

16

017

3

Ind Bersama ersama Pak T P o ak T gra ogra

Recommend Documents