import. BAH dan HBAH antar. Menurunnya resiko kematian dan

LAMPIRAN

A. KELOMPOK

: EKONOMI

1. BIDANG

: PETERNAKAN

NO

1

ISU AKTUAL YANG TERKAIT 2

PROGRAM

3

KEGIATAN

4

OUTPUT

5

: KEPUTUSAN BERSAMA GUBERNUR ANGGOTA FORUM KERJASAMA DAERAH MITRA PRAJA UTAMA NOMOR : TANGGAL : TENTANG : PROGRAM DAN KEGIATAN KERJASAMA PEMBANGUNAN TAHUN 2011

SASARAN

6

1

Penyakit berbasis hewan/ zoonosis

Penguatan dan pengelolaan ketahanan pangan

1. Optimalisasi Pengawasan Lalu Lintas BAH dan HBAH.

Pengawasan Lalu Lintas BAH & HBAH antar daerah dan import

Meningkatnya peran daerah dalam penataan peredaran BAH dan HBAH antar daerah / import

2

• Penyakit berbasis hewan/zoonosis • Rendahnya konsumsi protein hewani

Pengendalian Penyakit hewan Menular Strategis/zoonosis

2. Pengendalia n Penyakit Hewan Menular

Koordinasi penanganan dan pengendalian PHM.

Menurunnya resiko kematian dan kesakitan ternak akibat penyebaran penyakit hewan menular.

PROVINSI PESERTA 7

PROVINSI PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN 8

BIAYA PROVINSI PESERTA (Rp)

BIAYA PENANGGUNG JAWAB (Rp)

9

250.000.000,-

200.000.000,-

KET

10

11

PM

Masih belum tertata nya distribusi / peredaran BAH dan HBAH antar daerah

PM

Kurang optimalny a deteksi dini terhadap penyebar an PHM

NO

ISU AKTUAL YANG TERKAIT

PROGRAM

3

KEGIATAN

4

OUTPUT

SASARAN

PROVINSI PESERTA 7



BIAYA PENANGGUNG JAWAB

KET

(Rp)

1

2

5

6

3

• Penyakit berbasis hewan/ zoonosis • Rendahnya konsumsi protein hewani


3. Pengendalia n Penyakit Hewan Menular

Penyusunan SOP Lalu Lintas Ternak dan BAH

Tersusunnya SOP lalu lintas ternak dan BAH.

350.000.000,-

9

PM

10

Belum terawasin ya lalu lintas ternak dan BAH

11

4

Penyakit berbasis hewan/ zoonosis

Pengendalian Penyakit hewan Menular Strategis/zoonosis

4. Pengendalia n Peredaran Obat Hewan

Pengawasan peredaran obat hewan.

Terkendalinya peredaran obat hewan antar daerah.

250.000.000,-

PM

Masih belum termonito r nya peredaran obat hewan

5

Rendahnya konsumsi protein hewani

Pengembangan agribisnis peternakan

5. Integasi ternak sapi

Kerjasama penyediaan bibit , potong dan semen beku

Peningkatan kualitas dan kuantitas ternak

200.000.000,-

PM

6

Rendahnya konsumsi protein hewani


6. Pengawasan Sistem Tataniaga

Rakor supply demand dan ketersediaan bibit ternak.

Penataan kuota ternak dan deregulasi tataniaga ternak bibit.

250.000.000,-

PM

Kurang terkendali nya lalu lintas ternak dan stock bibit ternak yang berkualitas

NO


1

2

7

• Masih rendahnya SDM Peternakan

8

• Perubahan Iklim

PROGRAM

3

Pemanfaatan Bioteknologi

KEGIATAN

4

OUTPUT

5

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7




KET

(Rp)

9

10

7. Pengembang an SDM Peternakan

Diperolehnya peningkatan pelatihan peternak

Aparatur dan Peternak

100.000.000,-

PM

8. Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Anggota MPU

Pertemuan evaluasi MPU

Meningkatnya kerjasama bidang peternakan antar anggota

200.000.000,-

PM

11

Masih belum optimalny a koordinasi dan sinkronisasi antar anggota MPU

2. BIDANG : PERTANIAN

NO

1

1.


PROGRAM

3

Pengembangan Produk Agribisnis Organik

KEGIATAN

4

5

• Workhshop Pengembangan Produk Organik

Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang pertanian organik Meningkatnya pengetahuan dan fasilitasi sertifikasi Produk Organik Terselenggaranya kegiatan promosi produk unggulan

• Pelatihan Sertifikasi Produk Organik • Promosi Produk Organik • Magang / Transfer Penerapan Teknologi (Pertanian Organik) 2.

Pemberdayaan IKM/UKM yang berorentasi produk/ jasa kreatif

OUTPUT

• Saburai Agro & Food Expo • Saropadan Agro Expo • Jakarta Agro Expo

Terselenggaranya kegiatan promosi produk unggulan

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7

PROVINSI PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN


8

9


KET

(Rp) 10

11

Petugas dan pelaku usaha di bidang pertanian organik

PM

Lampung

Petugas dan pelaku usaha di bidang pertanian organik

PM

DKI Jakarta

Terwujudnya daya saing produk pertanian Orgaink

PM

Bali

PM

Bali/Jawa Barat

PM

Lampung

Terwujudnya daya saing produk unggulan pertanian

Dirjen P2HP c/q. Direktorat Pemasaran Luar Negeri untuk memfasilitasi promosi pelaku usaha untuk mengakses pasar luar negeri

PM

Jawa Tengah DKI Jakarta

NO

1


PROGRAM

3

KEGIATAN

4

OUTPUT

5

SASARAN

6

• NTB Expo • Indonesia Agribisnis Expo • Jabar Expo 3.

Penguatan dan Pengelolaan Ketahanan Pangan

• Temu Usaha dan Kemitraan • Fasilitas Sarana dan Prasarana Agro Outlet

• Forum Perbenihan

• Terfasilitasinya pelaku usaha dan kemitraan di bid. pertanian • Tersedianya Sarana Agro Outlet bagi Anggota MPU dan Prov. lain di seluruh Indonesia • Terselenggara nya koordinasi forum perbenihan antar daerah

PROVINSI PESERTA 7



8

9


KET

(Rp) 10

11

PM PM

NTB Jawa Timur

PM

Jawa Barat

PM

DKI Jakarta/Ja wa Timur

Terwujudnya daya saing produk unggulan pertanian

PM

DKI Jakarta

Terwujudnya jalinan kerjasama perbenihan antar daerah

PM

NTB

4.

Pengembangan Agribisnis Sapi, Jagung dan Rumput Laut

Pengembangan Agribinis Jagung

Terlaksananya pengembangan agribisnis jagung

Terwujudnya Kawasan pengembangan agribisnis jagung

PM

NTB

5.

Rapat Koordinasi MPU

Rakernis Bidang Petanian Rakernis Sekber Bidang Pertanian Ragab Sekber Rapat Evaluasi Triwulan Rapat Evaluasi Tahun 2011 dan Usulan Th 2011 Bid. Pertanian

Terlaksananya Evaluasi awal 2011 dan Pemantapan Program Kerja 2012

Meningkatnya kinerja MPU dalam mendukung pembangunan pertanian

PM

Banten

PM PM PM PM

NO

1

6.


PROGRAM

3

Pemanfaatan Bioteknologi

KEGIATAN

4

Pelatihan Kultur Jaringan

OUTPUT

5

Terlatihnya petugas

SASARAN

6

Petugas Laboratorium dinas pertanian

PROVINSI PESERTA 7



8

9


KET

(Rp) 10

PM

11

DKI Jakarta

3. BIDANG

NO

1

:

PERKEBUNAN


PROGRAM

2

KEGIATAN

3

4

1

China Asean Free Trade

Pengembangan IKM/UKM yang berdaya saing dalam menghadapi tantangan China Asean Free Trade

Peningkatan Produksi dan Produktifitas tanaman perkebunan

2

Produk Organik

•

Pengembangan produk agribisnis organik

•

Pengembanga n produk perkebunan organik

•

Pengembangan pasca panen dan pemasaran hasil

•

Peningkatan kualitas produk dan pemasaran hasil

OUTPUT

SASARAN

5

6

PROVINSI PESERTA 7




8

9

10

KET

(Rp) 11

Terlaksananyan kesepakatan kerjasama penggunaan bibit unggul dan terkendalinya serangan OPT • Tersedianya produk perkebunan organik di Provinsi anggota MPU • Terbentuknya pemasaran bersama produk perkebunan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk dengan penerapan PHT (Pengendalian Hama Terpadu)

PM

Dinas Hutbun D.I Yogyakarta

•

Diperolehnya harga premium bagi produk perkebunan organic

PM

Dinas Perkebuna n Prov. Bali

•

Peningkatan pendapatan petani

PM

Dinas Perkebuna n Prov. NTB dan Lampung

3

Bioteknologi

Pemanfaatan teknologi

Kerjasama peningkatan aplikasi teknologi bidang perkebunan

Diperolehnya aplikasi teknologi yang efektif dan efisien dalam pengembangan komoditas perkebunan

Meningkatnya produksi dan nilai tambah komoditas perkebunan

PM

Dinas Perkebuna n Prov. Banten

4

Perlindungan produksi

Sosialisasi dan penguatan hak intelektual dan paten bagi produk/jasa IKM/UKM

Sosialisasi HAKI terhadap komoditi perkebunan

adanya kesepakatan tentang penggunaan benih bersertifikat

Meningkatnya penggunaan benih bersertifikat bagi Provinsi anggota MPU

PM

Dinas Perkebuna n Prov. Jawa Tengah

NO


1

2

5

Swasembada pangan

PROGRAM

3


KEGIATAN

4

Penataan varietas dan peningkatan rendemen tebu rakyat

OUTPUT

5

Meningkatnya rendemen tebu

SASARAN

6

Tercapainya swasembada gula

PROVINSI PESERTA 7



8

9


KET

(Rp) 10

PM

11

Dinas Perkebuna n Prov. Jawa Timur

4. BIDANG

NO

1

: PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


PROGRAM

KEGIATAN

3

4

OUTPUT

5

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7




8

9

10

KET

(Rp) 11

NUSA TENGGARA BARAT 1.

Peningkatan dan pengembangan produk dan jasa industri kreatif dalam era perdagangan bebas

Peningkatan Akses Pasrar dalam dan luar negeri produk unggulan daerah Pemasaran

Forum Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah Dalam Rangka MPU 1. Partisipasi pada Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2. Partisipasi & Pameran Majapahit Expo 3. Partisipasi pada NTB Expo 4.

5.

6.

Partisipasi Festival desaign kreatif berbasis IT batik dan tenun di Prov.DIY Partisipasi pada pameran di Banten Partisipasi pada pameran Lampung Expo

Produk unggulan daerah di 10 provinsi anggota mpu

Sekretariat Dinas Perindag Prov. NTB

Semakin dikenalnya produk NTB

Pengusaha IKM/Produk Kerajinan

65.549.000,-



70.000.000,-



61.844.000,-



37.152.500,-

50.000.000,-

65.549.000,-

Sekretariat Dinas Perindag Prov. NTB Sekretariat Dinas Perindag Prov. NTB Sekretariat Dinas Perindag Prov. NTB Sekretariat Dinas Perindag Prov. NTB

Sekretariat Dinas Perindag Prov. NTB Sekretariat Dinas Perindag Prov. NTB

NO

1


2.

PROGRAM

KEGIATAN

3

Pengembangan Kerjasama MPU

4

1. Raker Gubernur Anggota MPU 2. Rapat Sekber Prov. Anggota MPU 3. Peningkatan Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU) 4. Ratek Penyusunan Program MPU 2012 Sektor Indag

OUTPUT

5

Terselenggarnya keikutsertaan Prov. NTB sebagai salah satu anggota MPU dalam koordinasi dan konsultasi program / kegiatan MPU

SASARAN

6

UKM industri & perdagangan di 10 provinsi anggota MPU Meningkatnya kerjasama antar provinsi anggota MPU dalam membangun sinergitas kebijakan dan program / kegiatan anggota MPU

PROVINSI PESERTA 7



8

9

BIAYA PENANGGUNG JAWAB (Rp) 10

150.000.000,-

60.000.000,-

2

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Pengembangan Pemasaran Produk IKM

•

Prtisipasi pada Trade Expo Jakarta

•

Partisipasi Pada Pameran Produk Ekspor di Yogyakarta.

•

Bintek Perdagangan Luar Negeri di Jakarta Partisipasi dalam PRJ 2011 di Jakarta Partisipasi pada Pameran Lampung Expo

•

•

Dapat terlaksananya partisipasi expo di Jakarta Terlaksananya partisipasi pada Pameran Produk Ekspor di Yogyakarta Terlaksananya Bimtek Perdagangan Luar Negeri di Jakarta Terlaksananya Partisipasi PRJ di Jakarta

11

Sekretariat Dinas Perindag Prov. NTB Sekretariat Dinas Perindag Prov. NTB

Sekretariat Dinas Perindag Prov. NTB

NUSA TENGGARA TIMUR 1

KET

50.000.000,-

60.000.000,-

15.600.000,-

100.000.000,-

NO

1


PROGRAM

KEGIATAN

3

4

•

3

4

5

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program Penegembangan Industri Kecil dan Menengah

Program Pengembangan Agro Industri

•

Festival desain kreatif berbasis IT batik dan tenun di Prov.DIY Operasionalisa si dan Pengembangan UPT Kemetrologian daerah Metrologi Legal ‐ Verifikasi Intercomper asi (Jakarta dan Pontianak) ‐ Kalibrasi (BBML Yogyakarta)

Bantuan Promosi/Pemasara n (Jakarta, Denpasar, Surabaya) Magang bagi pengusaha kerajinan tenun tradisional Magang/Study Banding di Provinsi Jawa Timur

OUTPUT

5

Terlaksananya partisipasi Festival desain kreatif berbasis IT batik dan tenun di Prov. DIY

Terlaksananya Verifikasi Interkomporasi di Jakarta dan Pontianak Terlaksananya Kalibrasi alat Standar di BBML Yogyakarta Terlaksananya bantuan promosi/pemasara n di Jakarta, Denpasar, Surabaya Terlaksananaya magang bagi pengusaha kerajinan tenun Terlaksananya magang/study banding di Prov. Jawa Timur

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7



8

9


KET

(Rp) 10

50.000.000,-

25.00.000,-

25.000.000,-

110,000,000,-

27,500,000,-

85.000.000,-

11

NO

1

6


PROGRAM

3

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

KEGIATAN

4

Partisipasi Pasar Lelang Daerah ( Surabaya ) Misi Dagang Lokal di Surabaya Partisipasi Pameran Produk Dalam Negeri di Jakarta

7


1. Raker Gub Anggota MPU 2. Sekber Prov. Anggota MPU 3. Ratek Sekber MPU Sektor Indag 4. Ratek Penyusunan Program MPU 2012 Sektor Indag

Mengembangkan Kerjasama MPU

Partisipasi ke Provinsi Anggota MPU: • Rakergub Anggota MPU • Ragab Sekber anggota MPU • Ratek Penyusunan Program MPU 2012 Sektor Indag

OUTPUT

5

Terlaksananya keikutsertaan pelaku bisnis NTT pada pasar lelang di Surabaya Terlaksananya Misi Dagang Lokal di Surabaya Terlaksananya Partisipasi Pameran Produk dalam Negeri di Jakarta Terselenggarnya keikutsertaan Prov. NTB sebagai salah satu anggota MPU dalam koordinasi dan konsultasi program / kegiatan MPU

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7



8

9


KET

(Rp) 10

11

85,000,000 ,-

55,000,000,121,000,000,-

Meningkatnya kerjasama antar provinsi anggota MPU dalam membangun sinergitas kebijakan dan program / kegiatan anggota MPU

60,000,000,-

Prov. Anggota MPU


100,000,000,-

Prov. Anggota MPU

BANTEN 1

Terselenggaranya keikutsertaan Prov Banten sebagai anggota MPU dalam koordinasi, konsultasi dan sinergitas program / kegiatan MPU dalam koordinasi, konsultasi

NO

1

2

3


PROGRAM

3

Pengembangan Pemasaran Produk IKM / UKM

Pengembangan SDM

KEGIATAN

OUTPUT

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7



8

9


KET

(Rp)

4

5

1. Partisipasi dalam kegiatan misi dagang lokal produk unggulan daerah anggota MPU 2. Partisipasi Festival desaign kreatif berbasis IT batik dan tenun di Prov.DIY 3. Partisipasi dalam PRJ 2011 di Jakarta

Meningkatnya akses dan pemasaran produk unggulan daerah

Meningkatkan dan mengembangkan pemasaran produk unggulan daerah

75.000.000,-

10

Dinas Perindag Provinsi Banten

11

Terlaksananya partisipasi festival desaign kreatif berbasis IT batik dan tenun di Prov.DIY Terlaksananya partisipasi PRJ di Jakarta

Pengusaha IKM / produk kerajinan

50.000.000,-


Pengusaha IKM / produk kerajinan

50.000.000,-

4. Temu Usaha Produk Hasil Industri Makanan dan Minuman Forum Koordinasi Anggota MPU : 1. Partisipasi Bintek pengembangan desain produk unggulan daerah 2. Partispasi Forum teknis peningkatan daya saing produk unggulan daerah

Terjalinnya potensi peluang usaha produk Pangan

Terjadinya sinergitas usaha produk pangan

150.000.000,-

Dinas Perindag Provinsi Banten Dinas Perindag Provinsi Banten

Adanya partisipasi Provinsi Banten dalam kegiatan Bintek dan forum teknis

Terkoordinasinya partisipasi Provinsi Banten dalam kegiatan Bintek dan Forum Teknis anggota MPU

75.000.000,-


NO


1

2

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7




8

9

10

KET

(Rp)

3

4

5

11

Program Pengembangan IKM

1. Workshop Pengembangan E-Commerce Produk Unggulan Daerah Provinsi Anggota MPU

Meningkatnya kemampuan teknis pengusaha IKM penghasil produk unggulan daerah Provinsi Anggota MPU dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan akses pasar (50 orang 3 hari, 1 kali) Meningkatnya akses pasar dan pangsa pasar Produk Unggulan Industri Kreatif di Yogyakarta Daerah Provinsi Anggota MPU (2 UU)

150.000.000,-

Disperinda g Prov. Jateng

300.000.000,-


Semakin meningkatnya kemitraan usaha IKM Penghasil Produk Unggulan antar Provinsi anggota MPU (70 orang 2 hari, 1 kali)

375.000.000,-


JAWA TENGAH 1

2. Fasilitasi Promosi dan Pameran bersama Produk Unggulan Daerah Pengembangan Industri Kreatif Prov Anggota MPU 3. Temu Bisnis dan Gelar Produk Unggulan Daerah Provinsi Anggota MPU

NO


1

2

PROGRAM

3

KEGIATAN

OUTPUT

4

5

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7




8

9

10

(Rp)

DKI JAKARTA 1

Pengembangan Kerja Sama MPU

Partisipasi ke Provinsi Anggota MPU: • Rakergub anggota MPU • Rapat Kerja Gabungan Sekber anggota MPU • Rapat Teknis Penyusunan Program MPU 2012 Sektor Indag

Terselenggaranya keikutsertaan Provinsi DKI Jakarta sebagai anggota MPU dalam koordinasi, konsultasi dan sinergitas program / kegiatan MPU dalam koordinasi, konsultasi

Meningkatnya kerjasama antar provinsi anggota MPU dalam membangun sinergitas kebijakan dan program / kegiatan Anggota MPU

2

Pengembangan Kerjasama Pemasaran Produk UKM

Fasilitasi, promosi/pemasara n produk UMKM anggota MPU 10 Provinsi

Semakin meningkatnya daya saing dan dengan perluasan pasar produk UMKM anggota MPU Partisipasi pada PRJ di Jakarta

Meningkatnya omzet penjualan produk UMKM anggota MPU

PRJ Tahun 2011

3

Partisipasi Kegiatan Anggota MPU Tahun 2011

Partisipasi Festival desaign kreatif berbasis IT batik dan tenun di Prov.DIY Fasilitasi Forum Kerjasama Anggota MPU 10 Provinsi

Partisipasi pada festival Jogya

Terciptanya partisipasi kegiatan SDM 10 Provinsi Anggota MPU

KET

75.000.000,-

Meningkatnya omzet penjualan produk UMKM anggota MPU Pengusaha IKM / produk kerajinan

450.000.000,-

Terkoordinasinya partisipasi kegiatan anggota MPU ke 10 provinsi

150.000.000,-

50.000.000,-

11

NO


1

2

PROGRAM

3

KEGIATAN

4

OUTPUT

5

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7




8

9

10

KET

(Rp) 11

JAWA BARAT 1

Pengembangan Kerja Sama MPU

Partisipasi ke Provinsi Anggota MPU: • Rakergub anggota MPU • Rapat Kerja Gabung Sekretariat anggota MPU • Rapat Teknis Penyusunan Program MPU Sektor Indag tahun 2012



2

Pengembangan Pemasaran Produk IKM/UKM

Partisipasi pada pameran bersama anggota MPU: • Pameran Pekan Raya Jakarta 2011 • Festival Design Kreatif berbasis IT Batik dan Tenun di Prov DIY

Terselenggaranya keikutsertaan perajin IKM Provinsi Jabar pada pameran dan promosi

Mengembangkan dan makin meluasnya pasar produk unggulan IKM Provinsi Bali

• Penyelenggaraa n pameran bersama se anggota MPU pada even pameran di Bali

Terselenggaranya keikutsertaan perajin IKM se anggota MPU pada even pameran di Bali

Mengembangkan dan makin meluasnya pasar produk unggulan IKM anggota MPU

75.000.000,-

150.000.000,-

Prov. Anggota MPU

Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat

NO

1

3


PROGRAM

3

KEGIATAN

4

OUTPUT

5

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7



8

9


KET

(Rp) 10

11

Pengembangan KM

Kerjasama Pengembangan jaringan industri kreatif antar anggota MPU

Terbangunnya komunikasi dan kerjasama antar anggota MPU dan perlaku usaha industri kreatif yang melakukan kerjasama

Aparat anggota MPU dan pengusaha industri kreastif

400.000.000,-

Provinsi Jawa Barat

1

Pengembangan Pemasaran Produk IKM/UKM

Terselenggaranya keikutsertaan perajin IKM Provinsi Bali pada pameran dan promosi di PRJ Jakarta dan Festival di Jogyakarta

Mengembangkan dan makin meluasnya pasar produk unggulan IKM Provinsi Bali

150.000.000,-

Disperinda g Prov. Bali

2

Pengembangan Teknologi dan Produksi

Partisipasi pada pameran bersama anggota MPU: • Pameran Pekan Raya Jakarta 2011 • Festival Design Kreatif berbasis IT Batik dan Tenun di Prov DIY • Kemitraan bahan baku kayu bagi industri kecil se Prov. Anggota MPU • Magang pengembangan desain kerajinan gerabah ke NTB Workshop/forum peningkatan daya saing produk unggulan daerah anggota MPU

Tersedianya bahan baku kayu bagi industri kerajinan kayu daerah Bali

Aparat anggota MPU dan pengusaha industri bahan baku kayu

50.000.000,-


Terselenggaranya studi banding IKM gerabah

Berkembangnya desain kerajinan gerabah

50.000.000,-

Terselenggaranya workshop/ forum peningkatan daya saing produk unggulan daerah anggota MPU

Meningkatnya daya saing daerah, baik di pasar anggota MPU maupun di luar anggota MPU

75.000.000,-

BALI

3

Pengembangan SDM


NO


1

4.

2

PROGRAM

3

KEGIATAN

4

OUTPUT

5

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7



8

9


KET

(Rp) 10

11


• Rakergub Anggota MPU • Rapat Kerja Gabungan Sekber Prov anggota MPU • Rapat Teknis Penyusunan Program MPU Sektor Indag tahun 2012

inkronisasi dan sinergitas program kegiatan provinsi anggota MPU sektor Indag

Tersusunnya rencana program/ kegiatan kerjasama MPU sektor Indag

50.000.000,-

Program Pengembangan Pemasaran

Misi Dagang dan Temu Bisnis

Terlaksananya misi dagang dan temu bisinis di 5 Prov.anggota MPU

Meningkatnya pemasaran bagi 75 poengusaha UKM

250.000.000,-

Disperinda g Prov. Jawa Timur

Terlaksananya kerjasama perdagangan antar pulau dengan 1 Prov. Anggota MPU

Meningkatnya pemasaran kebutuhan pokok dengan 1 prov.anggota MPU

100.000.000,-


Partisipasi pada PRJ 2011


50.000.000,-

Disperinda g Prov. Jawa Timur Disperinda g Prov. Jawa Timur

Prov. Anggota MPU

JAWA TIMUR 1

• Partisipasi di Bali, NTB, Jabar, Jateng dan DIY Pengembangan kerjasama perdagangan antar pulau dilaksanakan di Prov. NTT Pameran bersama Prov.anggota MPU • Pameran Pekan Raya Jakarta 2011 • Festival Design Kreatif berbasis IT Batik dan Tenun di Prov DIY

Partisipasi pada festival Jogya

50.000.000,-

NO


1

2

PROGRAM

3

2

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

3


KEGIATAN

OUTPUT

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7



8

9


KET

(Rp)

4

5

Studi banding dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif • diadakan di Prov. Bali, Jawa Barat, Jateng • Rapat Kerja Gabungan Gubernur Anggota MPU • Rapat Kerja Gabungan Sekretaris bersama Provinsi anggota MPU • Rapat Teknis Penyusunan Program MPU Sektor Indag tahun 2012

Terlaksananya studi banding dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif, 3 kali

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan teknis bagi 10 IKM

100.000.000,-

10

11

Sinkronisasi dan sinergitas program kegiatan provinsi anggota MPU sektor Indag


25.000.000,-

Provinsi Anggota MPU

Sinkronisasi dan sinergitas program kegiatan provinsi anggota MPU sektor Indag


150.000.000,-

Prov. Anggota MPU


DI YOGYAKARTA 1


Rakergub Anggota MPU Rapat Kerja Gabungan Sekber Pro. anggota MPU Rapat Teknis Penyusunan Program MPU Sektor Indag tahun 2012

NO


1

2

2

PROGRAM

KEGIATAN

3

4

Pengembangan dan pemasaran produk IKM

1. Festival Makanan Indonesia 2. PRJ Tahun 2011

5

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7


8

9


KET

(Rp) 10

11

Peningkatan promosi wisata Kuliner. Partisipasi pada PRJ di Jakarta Tersedianya hasil desain baru produk fasion (sebanyak 100 desain). Tersedianya hasil desain baru produk fasion (sebanyak 100 desain).

Produsen makanan khas daerah

309.000.000,-


200.000.000,-

Produsen Busana pria/wanita, garmen, tas aksesoris fasion,perhiasan, tour trave, hotels Batik

500.000.000,-

1. Pengembangan Pasar Lelang Agro

Terjalinnya kontak dagang antar pelaku bisnis anggota MPU

Pelaku Bisnis Anggota MPU komoditi unggulan daerah

75.000.000,-

Disperinda g Prov. Lampung

2. Interkomparasi alat standard metrologi

Terlaksanannya UTTP dan BDKT dlam upaya perlindungan Konsumen

Pemilik/pengelola UTTP dan BDKT

40.000.000,-


3. Kerjasama Pemasaran Produk Komoditi unggulan anggota MPU

Terwujudnya sinkronisasi dalam pengelolaan pasar

Pelaku Bisnis

52.000.000,-


3. Jogya Fasshion Week

3

OUTPUT


4. Festival design kreatif berbasis IT batik dan tenun

Disperinda gkop dan UKM DIY

300.000.000,-

LAMPUNG 1

Pengembangan Tata Niaga/ Perdagangan Lintas Batas

NO

1

2

3

4


PROGRAM

3

Pengembangan Industri potensial/Kreatif dan Kluster

Pengembangan dan pemasaran produk IKM

Pengembangan Usaha Mikro,Kecil, Menengah dan Koperasi Pengembangan Kerjasama Anggota MPU

KEGIATAN

4

OUTPUT

5

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7



8

9


KET

(Rp) 10

11

Hasil Industri kreatif anggota MPU • Pengembangan industri kreatif daerah

Terwujudnya kerjasama penyediaan bahan baku industri Tumbuh dan berkembangnya industri kreatif daerah

Anggota MPU

65.000.000,-


IKM dan Pemuda Potensial

70.000.000,-


• Promosi pada PRJ Tahun 2011

Partisipasi pada PRJ di Jakarta


100.000.000,-

• Partisipasi Festival design kreatif berbasis IT batik dan tenun di DIY

Partisipasi festival di Jogya

Disperinda g Prov. Lampung Disperinda g Prov. Lampung

Peningkatan Kapasitas Koperasi/UMKM

Terciptanya Kerjasma/sinergita s antar anggota MPU dalam hal peluang usaha, nilai tambah produk kemitraan dan pedagang lintas batas

Forum koordinasi kerjasama/daya saing produk • Partisipasi Pameran • Rapat Teknis • Rapat Sekber gabungan • Rapat Kerja Gubernur

50.000.000,-

Aparat Pembina, IKM/Koperasi dan UMKM

85.000.000,-


5. BIDANG

NO

1

: PERIKANAN DAN KELAUTAN


PROGRAM

3

KEGIATAN

4

OUTPUT

5

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7




8

9

10

KET

(Rp)

1

Lemahnya payung hukum penanganan konflik nelayan andon

Penanganan Konflik Nelayan Andon

Rapat koordinasi penanganan nelayan andon

Meningkatkan koordinasi dalam penanganan nelayan andon antar provinsi anggota MPU

- Nelayan - stake holder terkait

200.000.000,-

2

Rendahnya mutu produk hasil perikanan dan lemahnya daya saing ekspor

Peningkatan Jalinan Kemitraan, Peluang Usaha, Mutu dan Pemasaran Produk Perikanan dan Kelautan

Rapat koordinasi, kemitraan, mutu dan pemasaran produk perikanan dan kelautan

Meningkatkan jalinan kemitraan, mutu, dan pemasaran produk perikanan dan kelautan antar provinsi anggota MPU

- Pembudidaya ikan - Nelayan - Pengolah ikan - Pedagang ikan - Eksportir - Importir - stake holder terkait

200.000.000,-

11

SKPD Sektor kelautan dan perikanan masingmasing provinsi anggota MPU SKPD Sektor kelautan dan perikanan masingmasing provinsi anggota MPU

6. BIDANG

NO

1

: KEHUTANAN


PROGRAM

3

1. Pemberdayaan IKM/UKM yang berorientasi produk/jasa kreatif

KEGIATAN

4

• Workshop/ Pameran Pemanfaatan Limbah Kayu dan HHBK

• Semiloka Peningkatan Hutan Rakyat Pola Kemitraan

OUTPUT

SASARAN

PROVINSI PESERTA 7



8

9


KET

(Rp)

5

6

• Peningkatan Kapasitas Kelompok dan Petugas • Kesepakatan Kerjasama Peningkatan Mutu dan Pemasaran • Kesepakatan strategi pengembangan Hutan Rakyat (HR) Pola Kemitraan

Kelompok Tani Desa Hutan/LMDH dan Petugas Kehutanan, 100 Orang SeWilayah MPU

100.000.000,-

10

11

Petugas dan Mitra Usaha HR, 75 orang Se Wilayah MPU.

95.000.000,-

Prov. Banten

Prov. Jawa Tengah

2. Penguatan dan Pengelolaan Ketahanan pangan

• Workshop Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

• Peningkatan Kapabilitas Petugas dan Kelompok Tani Desa Hutan (KTH) dalam Pengembangan PHBM • Peningkatan Produk Pangan Hasil PHBM

Kelompok Tani Desa Hutan/LMDH dan Petugas Kehutanan, 40 Orang SeWilayah MPU

70.000.000,-

Prov. Lampung

3. Pengembangan Agribisnis sapi, jagung dan rumput laut (PIJAR)

• Lokakarya Pengembangan Model Sylvopasture

• Model Pengembangan Sylvopasture

Petugas Kehutanan Se Wilayah MPU, 30 orang

75.000.000,-

Provinsi NTB

NO

1


PROGRAM

3

4. Dampak ”Global Warming”

KEGIATAN

OUTPUT

4

• Pembentukan Jejaring Koleksi Tanaman TAHURA

5

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7



8

9


KET

(Rp) 10

11

• Jejaring TAHURA • Peningkatan Koleksi Jenis Endemik • Bahan Penyusunan Raperda Tentang Jasa Lingkungan SDH.

TAHURA Se Wilayah MPU

150.000.000,-

Petugas Kehutanan Se Wilayah MPU, 40 orang.

75.000.000,-

• Lokakarya Pengembangan Model Jasa Lingkungan Hutan Mangrove

•

Model Pengembaqng an Jasa Lingkungan Kawasan Hutan Mangrove

Petugas Kehutanan dan KTH Mangrove, 40 orang.

150.000.000,-

Provinsi DKI Jakarta

• Sinkronisasi Pengelolaan SDH Lintas Provinsi

•

Kebijakan Pengelolaan SDH Lintas Provinsi

Petugas Kehutanan, Se Wilayah MPU, 40 orang

150.000.000,-

Provinsi Jawa Barat

• Fasilitasi Persiapan Regulasi Mengenai Kontribusi Jasa Lingkungan Sumberdaya Hutan (SDH)

Provinsi Banten

Provinsi Jawa Timur

7. BIDANG

NO

1

1.

2.

: TENAGA KERJA


PROGRAM

2

Tingginya Tingkat pengangguran

Rendahnya UMP

KEGIATAN

OUTPUT

3

4

•

Penempatan Tenaga Kerja

• AKAD / AKAN se-wilayah MPU

• Kesepakatan aturan penempatan tenaga kerja

•

Pengembangan Kualitas Tenaga Kerja

• Pelatihan berbasis kompetensi sewilayah MPU

• Penyeragaman kualitas tenaga kerja

• Workshop sewilayah MPU

• Rumusan dan Kebijakan Pengupahan • Saling menginformasikan pelaksanaan pembahasan UMP Tahun 2011 di masingmasing provinsi • Kebutuhan/Rek omendari bidang Pengawasan

Perlindungan Tenaga Kerja

SASARAN

5

6

PROVINSI PESERTA 7




8

9

10

KET

(Rp) 11

Pencari Kerja LPTKIS PPTKIS Petugas pelayanan penempatan CTKI ke luar negeri Pencari Kerja

300.000.000,-

Dinas yang menangani Tenaga Kerja Provinsi

Dewan Pengupahan sewilayah MPU

250.000.000,-

Dinas Tenaga Kerja Provinsi

‐ ‐ ‐ ‐

NO

1

3.


Mobilitas Penduduk

PROGRAM

3

Forum KIE bidang transmigrasi

KEGIATAN

4

• Lokakarya seanggota MPU

OUTPUT

5

• Hasil kesepakatan bersama peserta MPU tentang program Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM). • Keseragaman dalam pemberian bantuan/ sharing dari Kab/Kota dan Prov. baik jenis dan jumlahnya agar menghindari adanya kecemburuan sosial diantara sesama transmigran

SASARAN

6

Dinas yang menangani Ketransmigrasian (Asal/Tujuan)

PROVINSI PESERTA 7



8

9


KET

(Rp) 10

220.000.000,-

11

DIY

8. BIDANG

NO

1

1

: PENANAMAN MODAL


Pengembangan investasi sebagai sumber daya ekonomi

PROGRAM

3

Promosi ivestasi bersama anggota MPU

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KEGIATAN

4

OUTPUT

5

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7




8

9

10

KET

(Rp) 11

• Workshop penyusunan profil project investasi

tersedianya tenaga terampil dalam menyusun profil project investasi

Aparatur pengelola kebijakan investasi

200.000.000,-

Jawa Timur

• Workshop Partisipatory Planning Of Investment

Tersedianya aparatur yang mempunyai kemampuan dalam pengelolaan kebijakan investasi untuk menyusun strategi komunikasi dan perencanaan investasi

Aparatur pengelola kebijakan investasi

PM

Jawa Barat

• Study banding dalam rangka pemantapan PTSP

Tersedianya aparatur yang mempunyai wawasan mengenai PTSP di daerah yang sudah maju

Aparatur pengelola ptsp di daerah anggota MPU

PM

DKI Jakarta

NO

1


PROGRAM

3

Pengembangan kebijakan investasi

KEGIATAN

4

OUTPUT

5

• benchmarking

Tersedianya aparatur yang mempunyai wawasan dan pengetahuan teknis pelayan terpadu

• Workshop penyusunan pelaksanaan perpres.....111/ 2009

Tersedianya aparatur yang mempunyai kemapuan yang tinggi dalam pengelolaan kebijakan investasi

SASARAN

6

Aparatur pengelola PTSP di daerah anggota MPU

PROVINSI PESERTA 7



8

9


KET

(Rp) 10

11

PM

Jogjakarta

PM

Jawa Barat

9. BIDANG

NO

: PEREKONOMIAN


PROGRAM

KEGIATAN

1

2

3

4

1

Pengembangan IKM/UKM yg berdaya saing dlm menghdpi tantangan China, Asean Free Trade

Peningkatan dan pengembangan sistem perdagangan

2

Pengembangan Investasi

Pengembangan Ekonomi Daerah

3

a. Pemberdayaan IKM/UKM yg berorientasi produk/jasa kreatif

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia

b. Pengembangan Investasi

b. Pengembangan ekonomi Daerah

Workshop membangun konektivitas jalur logistik Sumatera, Jawa, bali, NTB dan NTT melalui pengembangan koridor ekonomi yang terintegrasi a. Meningkatkan Partisipasi pd Event Promosi Dagang, Investasi & Pariwisata antar ang MPU b. Optimalisasi website MPU dlm memasarkan produkproduk unggulan a. Workshop upaya peningkatan Wawasan Teknologi para pelaku industri kreatif pada anggota MPU b. Rakoor Pengembagan Investasi dlm rangka Peningkatan Ekonomi Daerah

OUTPUT

5

Adanya rekomendasi penguatan dan penataan jalur logistik Sumatera, Jawa, Bali, NTB dan NTT

SASARAN

6

Terpenuhinya kebutuhan logistik bagi masyarakat

PROVINSI PESERTA 7




8

9

10

KET

(Rp) 200.000.000,-

11

Prov. DKI Jakarta

Prov. Banten

Prov. Jawa Timur

NO

5


PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT

5

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7




8

9

10

KET

(Rp)

1

2

3

4

4

Pengembangan agen IKM/UKM yg berdaya saing dlm menghadapi tantangan China, Asean Free Trade

Peningkatan dan pengembangan sistem perdagangan

Fasilitasi strategi kiat-kiat membuka pasar ekspor dan memperkuat pasar dalam negeri

Prov. Lampung

11

Pengembangan agen IKM/UKM yg berdaya saing dlm menghadapi tantangan China, Asean Free Trade

Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan

a. Lokakarya penanganan dampak Implementasi China Asean Free Trade b. Seminar upaya percepatan pemanfaatan bahan baku lokal sebagai industri kreatif

Prov. Jawa Barat

8. BIDANG

NO

1

: KOPERASI DAN UKM


PROGRAM

3

1

Pengembangan Kerjasama

2

Pengembangan Kerjasama Pemasaran Produk UKM

KEGIATAN

Partisipasi Kegiatan Anggota MPU Tahun 2011

SASARAN

4

5

Partisipasi ke Provinsi Anggota MPU: • Rakergub Anggota MPU • Rapat Gabungan Sekber Anggota MPU • Rapat Teknis Penyusunan Program Sektor Indag Fasilitasi, promosi/pemasara n produk UMKM anggota MPU 10 Provinsi



Semakin meningkatnya daya saing dan dengan perluasan pasar produk UMKM anggota MPU • Partisipasi pada even promosi di Bali • Partisipasi pada festival Jogya


• Even promosi/pamera n di Bali • Festival design kreatif berbasis IT Batik dan Tenun di Prov. DIY 3

OUTPUT

Fasilitasi Forum Kerjasama Anggota MPU 10 Provinsi

Terciptanya partisipasi kegiatan SDM 10 Provinsi Anggota MPU

6


Terkoordinasinya partisipasi kegiatan anggota MPU ke 10 provinsi

PROVINSI PESERTA 7




8

9

10

KET

(Rp) 11

75.000.000,-

Prov. Anggota MPU

100.000.000,-

DKI Jakarta

50.000.000,-

DKI Jakarta

250.000.000,-

DKI Jakarta

NO

1


PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT

SASARAN

3

4

5

6

4

Pengembangan Workshop Bidang Pemasatan Produk UMKM Anggota MPU

5

Peningkatan Kegiatan Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen

Forum teknis pemasaran dan pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelajaan dan toko modern Rapat koordinasi teknis penyusunan draft regulasi barang beredar di pasar semua anggota MPU 10 Provinsi dapat berpartisipasi

Terwujudnya sinkronisasi dalam pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelajaan /toko modern Rapat koordinasi teknis penyusunan draft regulasi barang beredar di pasar semua anggota MPU 10 Provinsi dapat berpartisipasi

35 orang dari 10 Provinsi Anggota MPU dan 6 Subdin Provinsi DKI Jakarta, 1 paket dokumen hasil forum teknis Tersusunnya draft regulasi barang keluar di pasar

PROVINSI PESERTA 7



8

9


KET

(Rp) 10

11

210.000.000,-

DKI Jakarta

500.000.000,-

DKI Jakarta

B. KELOMPOK

: LINGKUNGAN DAN INFRASTRUKTUR

1. BIDANG

: PERHUBUNGAN

NO

1

1

2


Moda Trasportasi Publik Massal

Interkoneksi Pulau

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT

SASARAN

PROVINSI PESERTA

8

BIAYA PROVINSI PESERTA (Rp) 9


KET

(Rp)

3

4

5

6

Pengembangan Transportasi Berbasis Aglomerasi

Penerapan Sistem Angkutan Umum Dengan Konsep Aglomerasi

Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum

PM

Semua Anggota MPU

Penerapan Transportasi Ramah Lingkungan

Konservasi Bensin Ke BBG

Tersedianya Sistem Pelayanan Angkutan Umum yang Beraglomerasi Terlaksananya Konservasi Bensin Ke BBG Bagi Angkutan Penumpang Umum

Pengurangan Polusi Udara

PM

Semua Anggota MPU

Integrated Ticketing System

Pengembangan Sistem Tiket Terpadu


PM

Semua Anggota MPU

Pengembangan Angkutan Antar Pulau

Fasilitasi Pengoperasian Coastal Ferry


PM

Semua Anggota MPU

Tersedianya Fasilitas eTicketing Bagi Angkutan Umum Terfasilitasinya Pengoperasian Coastal Ferry Sepanjang Lampung – Nusa Tenggara

7


10

11

Diperlukan nya Jaminan Keberdaya an Penyediaan BBG

2. BIDANG

NO

1

: PEKERJAAN UMUM


PROGRAM

3

KEGIATAN

4

OUTPUT

5

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7




8

9

10

(Rp)

AIR 1

Mitigasi Bencana

Penyusunan Database

Pemetaan & Inventarisasi

2

Peningkatan Kualitas Infrastruktur bidang sda

Penyusunan Draft Norma Standar, Prosedur dan manual bidang sda

Lokakarya Norma Standar, Prosedur dan manual bidang sda

Akreditasi Laboratorium Peningkatan Kelembagaan

KET

Terpetakan & Terinventarisasi Daerah Rawan Bencana Terselenggaranya Lokakarya

Tersedianya Peta Rawan Bencana

100.000.000,-

Tersusunnya Rekomendasi dalam rangka penyusunan draft Norma Standar, Prosedur dan manual bidang sda sesuai UU 7/2004

150.000.000,-

Sertifikasi Laboratorium

Terakreditasinya Laboratorium

Kompetensi Laboratorium

150.000.000,-

Penyamaan persepsi tugas dan fungsi dewan sumber daya air provinsi

Terselenggaranya kesesuaian kinerja dewan sumber daya air provinsi

Forum Komunikasi

150.000.000,-

11

NO

1


PROGRAM

2

3

KEGIATAN

4

OUTPUT

5

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7




8

9

10

KET

(Rp) 11

JALAN 1

Mitigasi Bencana

Penyusunan Database

Pemetaan & Inventarisasi

Terpetakan & Terinventarisasi Daerah Rawan Bencana

Tersedianya Peta Rawan Bencana

100.000.000,-

Dinas Terkait

2

Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan

•

Penyusunan Draft SPM

Lokakarya SPM bidang Jalan & Jembatan

Terselenggaranya Lokakarya

Tersusunnya Rekomendasi dalam rangka penyusunan draft SPM sesuai UU 38/2004

450.000.000,-

DPU DKI Jakarta

•

Akreditasi Laboratorium

Sertifikasi Laboratorium

Terakreditasinya Laboratorium

Kompetensi Laboratorium

150.000.000,-

Seluruh Anggota MPU

•

Peningkatan Kelembagaan

Pembentukan Sekber Percepatan Pembangunan Jalan Lintas Selatan

Terbentuknya Sekber

Forum Komunikasi

100.000.000,-

Dinas Bina Marga Prov. Banten dan Lampung

•

Peningkatan Status Jalan Provinsi Percepatan Pembangunan Lintas Selatan

Rekomendasi usulan Jalan

Peningkatan Status Jalan

Tertanganinya Jalan Provinsi

Pengadaan Lahan

Tersedianya Lahan

Terlaksananya Pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa

Pembatasan Muatan & Sosialisasi UU 22/2009

Sosialisasi & Law Enforcement Zero Tolerance

Penertiban Muatan Lebih

Mencegah kerusakan dini jalan

•

•

Sesuai kemampuan Prov. yang terlintasi 100.000.000,-

Sekber Dinas PU Jatim, Jabar, Jateng, Banten, Yogya Seluruh Anggota MPU & Sekber

Masingmasing Provinsi terkait

3. BIDANG

NO

1

: PETAMBANGAN DAN ENERGI


PROGRAM

3

1

Banyaknya Kejadian Bencana Alam Geologi

Mitigasi Bencana

2

Krisis Energi

Ketahanan Energi

KEGIATAN

4

Kajian Potensi Respon Dinamika Gempa BKI Jakarta Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan ELPIJI

OUTPUT

5

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7




8

9

10

Peta respon gempa

Tersedianya Peta respon gempa

900.000.000,-

Terciptanya Keamanan Penggunaaan ELPIJI

Masyarakat Pemakai

150000.000,-

KET

(Rp) 11

4. BIDANG

NO

: PARIWISATA DAN BUDAYA


1

2

1

Pariwisata yang berkelanjutan ‐ Parwisata ramah lingkungan ‐ Pariwisata ramah budaya ‐ Pariwisata yang kompetitif

Terjadinya Degradasi budaya terutama terhadap nilai nilai moral terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Hilangnya karakter bangsa

PROGRAM

3

1. Pengembangan Produk

KEGIATAN

4

OUTPUT

5

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7




8

9

10

KET

(Rp) 11

a. Temu Sastra Nusantara

Terlaksananya kegiatan Temu Sastra bagi para sastrawan seMPU

Meningkatkan kegiatan apresiasi masyarakat terhadap karya Sastra

Jawa Timur

Koordinato r Pelaksana Prov. Jawa Timur

b. Pemeran Bersama Permuseuman dan Kepurbakalaan antar Provinsi MPU

Meningkatnya pemahaman masy. terhadap arti pentingnya sejarah permuseuman dan kepurbakalaan

DKI

Koordinato r Pelaksana Prov. DKI Jakarta

c. Sarasehan Permusiuman dan Benda Cagar Budaya Provinsi MPU

Menumbuhkemba ngkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan Benda Cagar Budaya Terselenggaranya Duta Seni Pelajar se-MPU Terselenggaranya Festival Tradisi Anggota MPU

Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap peninggalan sejarah, permuseuman dan kepurbakalaan Meningkatnya kinerja dalam penyelamatan dan pelestarian Benda Cagar Budaya

NTT

Koordinato r Pelaksana Prov. NTT

Pentas Seni Pelajar seluruh anggota MPU Dikenalnya dan terlestarinya Seni Tradisi anggota MPU Meningkatnya Kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara di wilayah provinsi anggota MPU

Jawa Timur

d. Duta Seni Pelajar se-MPU e. Festival Seni Tradisi Anggota MPU f. Penyusunan Paket wisata terpadu (Roudmap) Anggota MPU

Tersusunnya paket wisata antar anggota MPU.

Jawa Timur

NTB

Koordinato r Pelaksana Prov. Jawa Timur Koordinato r Pelaksana Prov. NTB

NO

1


PROGRAM

3

2. Pengembangan Pemasaran

KEGIATAN

4

OUTPUT

5

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7



8

9


KET

(Rp) 10

11

g. Penataan Obyek-obyek Wisata

Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana pariwisata

NTB

Koordinato r Pelaksana Prov. NTB

h. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Pariwisata ‐ Pelatih Tari/ Sanggar Seni ‐ Pelatihan Sertifikasi Kepariwisata an ‐ Balai Keterampilan

Terlaksananya pengembangan SDM dan profesionalisme bidang kebudayaan dan pariwisata

Terdidiknya komponen pelaku budaya dan pariwisata

BALI, DKI

Koordinato r Pelaksana Prov. BALI dan DKI

i. Pemberdayaan Duta Wisata Provinsi MPU

Terlaksananya pertukaran Duta Wisata anggota MPU

Bertambahnya wawasan Duta Wisata MPU

Seluruh Anggota MPU

a. Pengadaan Bahan-bahan Promosi Terpadu b. Pembuatan bahan informasi museum

Tersedianya bahan-bahan informasi pariwisata Tersedianya bahan informasi bersama Museum anggota MPU (dlm bentuk brosur & CD)

Terinformasikan dan dikenalnya potensi pariwisata anggota MPU Meningkatnya informasi koleksi museum anggota MPU kepada masyarakat

Jawa Barat

Jawa Timur

Koordinato r Pelaksana Prov. Jawa Barat Koordinato r Pelaksana Prov. Jawa Timur

NO

1


PROGRAM

3

3. Pengembangan Kelembagaan

KEGIATAN

4

OUTPUT

SASARAN

PROVINSI PESERTA 7



8

9


KET

(Rp)

5

6

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Terpeliharanya website pariwisata terpadu antar anggota MPU

Jawa Tengah

Koordinato r Pelaksana Prov. Jawa Tengah

d. Peningkatan wawasan pelayan informasi di gedung TIC

Tersediannya pelayan informasi yang cakap dan profesional

Tersedianya media informasi pariwisata yang actual melalui internet dan mudah diakses oleh calon wisatawan Terwujudnya pelayanan informasi yang mempunyai wawasan mengenai daerah tujuan wisata anggota MPU

10

11

BALI

Koordinato r Pelaksana Prov. BALI

e. Peningkatan Pengelolaan Gedung TIC

Berfungsinya gedung TIC sebagai sarana mempromosikan potensi daerah anggota MPU

Pemanfaatan gedung TIC untuk kegiatan promosi pariwisata melalui penyebaran informasi dan pameran potensi daerah atau pertunjukan kesenian anggota MPU

BALI

Koordinato r Pelaksana Prov. BALI

a. Pra Rapat Gabungan

Terwujudnya usulan/konsep program/kegiatan kerjasama bidang kebudayaan dan pariwisata bagi seluruh anggot MPU (Tahun 2011)

Terciptanya keterpaduan program pembangunan kerjasama Kebudayaan dan Pariwisata bagi seluruh anggota MPU (Tahun 2011)

DIY

Koordinato r Pelaksana Prov. DIY

NO

1


PROGRAM

3

KEGIATAN

4

b. Penyelenggara an Pra Raker Gubernur

OUTPUT

5

Terwujudnya usulan Final Program Kerjasama Kebudayaan dan Pariwisata MPU (Tahun 2011)

SASARAN

6

Meningkatnya kinerja pariwisata masing-masing anggota MPU (Tahun 2011)

PROVINSI PESERTA 7



8

9


KET

(Rp) 10

DKI

11

Koordinato r Pelaksana Prov. DKI

5. BIDANG

NO

1

: LINGKUNGAN HIDUP


PROGRAM

3

KEGIATAN

4

OUTPUT

5

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7




8

9

10

KET

(Rp) 11

C. KELOMPOK

: SOSIAL

1. BIDANG

: SOSIAL

NO

1


PROGRAM

3

1

Jaminan sosial dan jaminan kesehatan

2

Pengelolaan penduduk kelompok usia lanjut

KEGIATAN

4

1. Asuransi Kesejahteraan Sosial bagi Pekerja Sektor Informal 2. Jaminan Sosial bagi Penyandang cacat Berat 3. Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia terlantar 1. Pelayanan sosial bagi lanjut usia melalui PUSAKA(homecare) 2. Pemberian bantuan UEP bagi lanjut usia potensial 3. Pemberian sarana alat bantu fisik/mobilitas bagi lanjut usia 4. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut usia di Panti Sosial

OUTPUT

5

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7




KET

(Rp)

9

10

11

Terpenuhinya kebutuhan sosial dasar bagi keluarga miskin, cacat berat dan lanjut usia

Keluarga miskin, penyandang cacat berat dan Lanjut Usia

@Rp.300.000/pe rorang/perbulan

Dinas Sosial di masing-masing propinsi

Jumlah sasaran disesuiakan dengan kemampua n daerah maisngmasing

Terpenuhinya Pelayanan Sosial bagi lanjut usia luar panti dan di dalam panti

Lanjut Usia Potensial

Rp. 15.000/org/hr

Dinas Sosial di masing-masing provinsi

Pengelolaa n diubah menjadi Pelayanan Sosial

Rp. 2.000.000/org Tentatif Rp 50.000/org/hr

NO

1


PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7




KET

(Rp)

3

4

5

3

Penolakan masyarakat terhadap penertiban umum

Sosialisasi bersama tentang penertiban sosial PMKS Jalanan

Adanya kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang penertiban sosial PMKS Jalanan

Masyarakat, stake holder, PMKS Jalanan

Rp. 250.000.000 Masing-masing Provinsi

Dinas Sosial DKI akarta Banten Jawa Barat Lampung

10

4

Perdagangan anak dan perempuan

1. Perlindungan dan pelayanan sosial anak dan perempuan 2. membuat kesepakatan bersama dalam tahapan perlindungan bagi anak dan perempuan (khususnya perdagangan, korban tindak kekerasan dan bermasalah dengan hukum) 3. Pelayanan sosial dan rehabilitasi anak dalam panti

Terlindungi dan terlayaninya anak dan perempuan

Anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak terlantar, pekerja migran, anak korban traficking, anak dan perempuan korban tindak kekerasan,

Rp. 2 M

Dinas Sosial masing-masing provinsi

11

PMK Jalanan = Anjal, gepeng, spikotik terlantar, TS. Kerjasamka dengan Satpol PP, perhubung an, polisi Model penanga nan bersama

NO

1


PROGRAM

3

KEGIATAN

OUTPUT

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7




KET

(Rp)

4

5

9

10

11

5

Pengelolaan CSR

Membuat model pengelolaan CSR

Tersusunnya model pengelolaan CSR

CSR

Rp. 500.000.000

Dinas Sosial Jawa Barat

9 Provinsi membiayai transportas i kegiatan

6

Jaminan dan perlindungan hukum bagi masyarakat

Rp. 500.000.00

Dinas Sosial Jawa Timur

9 Provinsi membiayai transportas i kegiatan

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lintas batas

Kemudahan pemberian rekomendasi adopsi antar propinsi Terkendalinya jumlah PMKS

Balita terlantar

7

Kerjasama proses rekomemndasi adopsi anak antar propinsi Pemulangan PMKS ke daerah asal

PMKS

Rp. 500.000.000

Dinas Sosial masing-masing provinsi

Melibatkan : Perhubung an Kesehatan Kepolisian

2. BIDANG

NO

1

: KESEHATAN


PROGRAM

3

KEGIATAN

4

OUTPUT

5

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7




8

9

10

KET

(Rp) 11

1

Jaminan Kesehatan

Integrasi Jamkesmas dan Jamkesda

Pertemuan Menentukan Model

Pengembangan Model

10 Prov Anggota MPU

200.000.000,(untuk prov penyelenggara) 40.000.000,(Utk Prov. Lain)

Dinkes Jateng

Akomsi ditanggung penyelengg ara

2

HIV-AIDS/Narkoba

Review Dan Pengembangan Implementasi MoU

Pertemuan Pengembangan Implementasi MoU

Kesepakatan Pengembangan Program

10 Prov Anggota MPU

200.000.000,(untuk prov penyelenggara) 40.000.000,(Utk Prov. Lain)

Dinkes Banten


3

Pencapaian MDGs Penurunan AKI dan AKB Prevalensi Gizi Buruk

Akselerasi Penurunan AKI, AKB dan Prevalensi Gizi Buruk

Pertemuan Akselerasi

Rencana AKSI Daerah

10 Prov Anggota MPU

Dinkes NTB


Penyebaran Peny. Menular

DBD, TB, Malaria

Pertemuan DBD,TB dan Malaria

Cross notification data kasus, DBD, TB dan Malaria

10 Prov Anggota MPU

Dinkes Jabar


Provinsi Jateng

Msg2 Prov harus menyiapka n anggarann ya

4

5

200.000.000,(Utk Prov. Penyelenggara) 40.000.000,(Utk Prov. Lain) 200.000.000,(untuk prov penyelenggara) 40.000.000,(Utk Prov. lain)

PRARAKER 40.000.000,-

6

RAKERGUB

40.000.000,-

Provinsi Yogya

3. BIDANG

NO

: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN


PROGRAM

1

2

3

1

Intensitas kekerasan rumah tangga

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Perempuan dan anak

2

Perdagangan anak dan perempuan

KEGIATAN

4

OUTPUT

5

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7




8

9

10

KET

(Rp)

1. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang.

1. Tersosialisasin ya Peraturan Per-UndangUndangan tentang PKDRT, Trafiking.

1. Tertanganinya kasus-kasus KDRT dan perdagangan orang.

120.000.000/pro vinsi

BPPMD Provinsi Banten

2. Penyusunan Data base tentang korban dan pelaku kasus kekerasan terhadap peremuan, anak dan trafiking yang terjadi secaca lintas wilayah, secara on line di 10 prov. MPU

2. Tersedianya data dan informasi tentang kasus-kasus kekerasan yang terjadi

2. Tersusunnya data dan informasi tentang kasuskasus kekerasan yang terjadi.

150.000.000/pro vinsi

BPMPKB Provinsi DKI

3. pemberdayaa n ekonomi bagi korban kekerasan

3. meningkatnya pendapatan ekonomi keluarga.

3. Terfasilitasinya peningkatan skil ekonomi keluarga perempuan.

150.000.000/pro vinsi

BPPMKB D.I.Y.

11

D. KELOMPOK

: PEMERINTAHAN

1. BIDANG

: KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO

1

1


Penataan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7




KET

(Rp)

3

4

5

Pengembangan SIAK Berbasis NIK Nasional

1. Kesiapan masing-masing daerah anggota Forum MPU dalam penyediaan sarana dan prasarana 2. Pembangunan Jaringan informasi kependudukan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 3. Peningkatan SDM, bimbingan teknis dan konsultan di daerah anggota forum MPU

Terbangunnya SIAK yang terintegrasi secara Nasional

Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sekretariat MPU

Sekretaris MPU

10

Renstra 2011 Semua Anak yang lahir Tercatat Kelahirannya

1. Penyusunan Renstra Provinsi dan Kab/ Kota 2. Sosialisasi Renstra 3. Pembentukan Tim Renstra Provinsi dan Kab/Kota

Terbentuknya Renstra Provinsi dan Kabupaten/Kota

Semua anak indonesia tercatat kelahirannya

APBD masingmasing

Sekda, Asisten Pemerintahan, Kepala Instansi pelaksana Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil

11

NO

1


PROGRAM

3

Pembentukan Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Kab/Kota. (Sesuai PP 37/2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23/2006)

KEGIATAN

4

Rapat Koordinasi Nasional

OUTPUT

SASARAN

5

6

Terbentuknya Badan/Biro/Dinas di Pusat, Provinsi, Kab/Kota

Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

PROVINSI PESERTA 7




9

10

APBD masingmasing

KET

(Rp) 11

2. BIDANG

NO

1

: KETERTIBAN UMUM, PENEGAKAN PERDA & LINMAS


PROGRAM

3

KEGIATAN

4

OUTPUT

5

PROVINSI PESERTA

SASARAN

6

7




8

9

10

KET

(Rp)

1

Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat

Kerawanan akibat perekonomian, pergeseran tata nilai yang ada dalam kebudayaan satu suku dengan suku yang lain, konfilik politik di daerah perbatasan Provinsi

Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Trantib di wil. Perbatasan Provinsi

Tersedianya Peta Daerah rawan gangguan Trantib

Kasatpol PP anggota MPU

se

Bersumber dari APBD masingmasing daerah anggota MPU

Kasatpol PP Anggota MPU

2

Penanganan penegakan Peraturan daerah

Masih rendahnya ketaatan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum

Rakor Regional Trantib dan Penegakan Perda Provinsi anggota MPU

Pedoman Penanganan Penegakan Peraturan Daerah

Kasatpol PP anggota MPU

se



3

Peningkatan kinerja Aparatur

Belum optimalnya informasi intansi kepada masyarakat

Pembangunan Website Satpol PP untuk masingmasing Anggota MPU

Terbentuknya web site Satpol PP di masing-masing anggota MPU

Pol PP anggota MPU



11

3. BIDANG

NO

: KOMINFO


PROGRAM

1

2

3

1.

Terbitnya UU No. 14/08 ttg KIP, Terbitnya UU No. 11/2008 tentang ITE, PP No. 19/2010 dan SKB 3 Menteri dan 1 Badan tentang Menara Bersama

Pengembangan Komunikasi dan Informatika

KEGIATAN

4

OUTPUT

5

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7




8

9

10

KET

(Rp) 11

On-line sistem antar Provinsi anggota MPU

Terbangunnya komu-nikasi data dan infor-masi antar ang. MPU : 1. Pemb Website MPU 2. Fasilitasi jaringan antar anggota MPU

Anggota MPU

Sekretariat MPU dan APBD masingmasing anggota MPU

Sekber MPU

Penataan dan Penyusunan SOP mengenai Menara Bersama

1. Tertatanya Menara Bersama di wilayah Prov. dan perbatasan (Master Cell Plan) 2. Tersusunnya SOP dan MOU antar Prov dan Kab/Kota

Provider dan administrator di masing-masing Provinsi

Masing-masing Anggota MPU

Sekber MPU

Penguatan Kelembagaan Informasi Publik dan SOP Layanan KIP

1. Terbentuknya kesekretariata n PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) 2. Tersusunnya SOP tentang content informasi public

Masyarakt pengguna informasi di Provinsi anggota MPU

Masing-masing Anggota MPU

Sekber MPU

NO

1


PROGRAM

3

KEGIATAN

OUTPUT

4

5

Workshop tentang PP No. 19/2010 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Komunikasi dan Informatika kepada Kem. Kominfo

Rekomendasi kepada Kem. Kominfo mengenai Dekonsentra-si dan Tugas Pemban-tuan Bidang Komunikasi dan Informatika : 1. Penguatan Pelak PP No. 19/2010 2. Pemerintah Prov. di ikut sertakan dalam program dan kegiatan Kem. Kominfo

SASARAN

6

Kem. Kominfo

PROVINSI PESERTA 7



8

9


KET

(Rp) 10

Sekretariat MPU

11

Sekber MPU

4. BIDANG

NO

: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN


PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT

SASARAN

1

2

3

4

5

6

1

Tingginya Standarisasi Tingkat Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah yang Dibutuhkan

Kerjasama Penyelenggaraan Kegiatan Kediklatan Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Aparatur meliputi: 1. Diklat Prajabatan 2. Diklat kepemimpinan Tk. IV 3. Diklat Kepemimpinan Tk. III 4. Diklat Kepemimpinan Tk. II 5. Diklat Fungsional Umum (Diklat Pengelolaan & Pelaporan Keuangan Daerah) 6. Diklat Fungsional Khusus (Diklat Pelayanan Prima) bagi Aparatur Kelurahan sebagai ujung tombak/ front liner Pelayanan Masyarakat

Forum Dialog /simposium tentang Teknis Pengelolaan Kerjasama Kediklatan (Diklat Aparatur)

Rekomendasi: Masalah dan Solusi Terhadap Teknis Penyelengga raan Kerjasama Kediklatan (Diklat Aparatur)

Terbukanya Peluang Kerjasama Kediklatan (Diklat Aparatur)

PROVINSI PESERTA 7




8

9

10

40.000.000

KET

(Rp) Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta

11

NO

1


PROGRAM

3

KEGIATAN

4

OUTPUT

5

SASARAN

6

PROVINSI PESERTA 7



8

9


KET

(Rp) 10

2

Stagnasi Kebijakan Diklat Aparatur sehingga diperlukan pembaharuanpembaharuan

Kajian Pembaharuan Kebijakan Diklat Aparatur

Workshop pembaharuan Kebijakan Dilat Aparatur

Tersusunnya rekomendasi dari 10 Provinsi untuk pemnbaharuan Kebijakan Diklat Apapartur

Adanya pembaharuan Kebijakan Diklat Aparatur

-

Badan Diklat Provinsi Jawa Timur

3

Perbedaan Kompetensi Widyaiswara antara satu Provinsi dengan Provinsi lainnya

Program Peningkatan Kompetensi Widyaiswara

1. Sitting program 2. Tukar menukar Widyaiswara

Terpenuhi kebutuhan widyaiswara sesuai kompetensinya

Adanya pemenuhan kebutuhan widyaiswara sesuai kompetensinya

-

Badan Diklat Provinsi Yogyakarta

4

Pertukaran Peserta Diklat

Sesuai dengan kebutuhan daerah anggota MPU, sehinga diharapkan kebutuhan suatu daerah terhadap pemenuhan suatu kompetensi dapat dipenuhi dari diklat yang diselenggarakan oleh daerah lain

Pertukaran Peserta Diklat

Terpenuhinya kebutuhan kompetensi bagi aparatur yang berasal dari Provinsi anggota MPU

PNS dari anggota MPU

-

Badan Diklat Provinsi Bali

11

5. BIDANG

NO

: KESBANGPOL


PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT

1

2

3

4

1.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap etika dan budaya politik dalam berbangsa dan bernegara

Program Pendidikan Politik Masyarakat

♦ Koordinasi Pendidikan Politik Dan Budaya Politik

Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Fasilitasi Dan Koordinasi Pengawasan Orang Asing dan LSM Asing (NGO)

8

9

10

KET

(Rp)

Terbinanya IKPM

10 Provinsi

Sharing

Bersama (10 Provinsi)

Terlaksananya Rapat kerja dan Informasi berkala

10 Provinsi

Sharing


TerIdentifikasin ya permasalahan HAM Ragam pembinaan masyarakat

10 Provinsi

Sharing


♦ Sistem dan Fasilitasi Dan Koordinasi prosedur Pemberdayaan pengerahan Satuan massa Perlindungan ♦ Juklak Masyarakat pembinaan (Satlinmas) SATLINMAS Penguatan Sistem Terciptanya Jaringan Komunikasi timbal (Networking) balik Badan Informasi Bidang Kesbangpol Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana.

10 Provinsi

Sharing


10 Provinsi

Sharing


♦

7


6

♦

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

PROVINSI PESERTA


5

Koordinasi Pemahaman Dan Pemajuan Hak Asasi Manusia

Program Peningkatan Kenyamanan Lingkungan dan Perlindungan Masyarakat

SASARAN


11

NO

1


PROGRAM

3

Program Pendidikan Politik Masyarakat

KEGIATAN

4

♦ Koordinasi Pendidikan Politik Dan Budaya Politik

OUTPUT

SASARAN

5

6

Terbinanya IKPM

10 Provinsi

PROVINSI PESERTA 7




KET

(Rp)

9

10

Sharing


11

Denpasar, 3 Juni 2010 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

GUBERNUR JAWA BARAT,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

GUBERNUR JAWA TIMUR,

FAUZI BOWO

AHMAD HERYAWAN

H. BIBIT WALUYO

HAMENGKU BUWONO X

H. SOEKARWO

GUBERNUR BALI,

GUBERNUR LAMPUNG,

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

GUBERNUR BANTEN,

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

MADE MANGKU PASTIKA

SJACHROEDIN Z.P.

H.M. ZAINUL MAJDI

Hj. RATU ATUT CHOSIYAH

FRANS LEBU RAYA

import. BAH dan HBAH antar. Menurunnya resiko kematian dan

Recommend Documents