Reky Kurniawan Universitas Lampung
IMPLIKASI HUKUM PERUBAHAN PENGATURAN TENTANG BLANGKO AKTA PPAT DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH
Reky Kurniawan, Sudirman Mechsan, S.H., M.Hum., Upik Hamidah, S.H., M.H. Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, No. 1, Bandar Lampung, 35154 E-mail:
[email protected]
ABSTRACT In registering for the transfer of land rights must exist first before PPAT deed in accordance with Article 37 of the norm of Government. 24 Year 1997 on Land Registration, which deed provided by BPN, today after the publication of BPN Regulation 8 of 2012 which amend Article 96 Regulation of the Minister of Agrarian 3, 1997 is about forms bestow manufacture of blank deed and deed created directly by PPAT, after the publication of these regulations had positive impact and negative impact. This research is normative data used in the form of primary data and secondary data. In this case the positive impact that occurred since the publication of the regulation in the service of increasing land deed, but the more vulnerable to the negative impacts of its lawlessness, in this case tends to forgery deed, as in the manufacture of blank land deeds are not equipped with adequate safety systems Keywords: Land,Land Registration, Blangko Deed, PPAT.
ABSTRAK Dalam melakukan pendaftaran tanah karena pemindahan hak harus ada akta terlebih dahulu dihadapan PPAT sesuai dengan Pasal 37 Peratuan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mana akta disediakan oleh BPN, dewasa ini setelah terbitnya Peraturan Kepala BPN No.8 Tahun 2012 yang mengubah Pasal 96 Peraturan Menteri Agraria No.3 Tahun 1997 yaitu mengenai bentuk-bentuk akta dan melimpahkan pembuatan blangko akta dibuat langsung oleh PPAT, setelah terbitnya peraturan tersebut menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Dalam hal ini dampak positif yang terjadi yaitu sejak terbitnya peraturan tersebut pelayanan dalam pembuatan akta tanah meningkat, akan tetapi
1
Reky Kurniawan Universitas Lampung
mengenai dampak negatifnya lebih rentan pelanggaran hukum nya, dalam hal ini cenderung pemalsuan akta, karena dalam pembuatan blangko akta tanah tidak dilengkapi dengan system keamanan yang memadai. Kata Kunci : Tanah,Pendaftaran Tanah, Blangko Akta, PPAT.
seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah
I. PENDAHULUAN
(PPAT), Dalam hal Tanah merupakan sumber kehidupan bagi
otentik
seluruh makhluk hidup salah satunya
merupakan pejabat umum yang paling
manusia, manusia hidup dan tinggal diatas
berwenang untuk membuat akta otentik
tanah dan memanfaatkannya untuk sumber
tersebut yang mana kewenangan PPAT
kehidupan mereka. Mereka hidup di atas
dalam pembuatan akta tertuang dalam
tanah dan memperoleh bahan pangan
diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-
dengancara mendayagunakan tanah, dan
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
mengenai
menimbulkan
Haktanggungan atas tanah berserta benda-
persengketaan karena manusia-manusia
benda yang berkaitan dengan tanah bahwa:
ingin menguasai tanah orang/bangsa lain
“Pejabat Pembuat Akta Tanah yang
karena
tanah
dapat
sumber-sumber
alam
yang
mengenai
pembuatan akta
pertanahan
PPAT
selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat
terkandung nya1.
umum yang diberi wewenang untuk
Mengenai tanah, sangat penting dalam
membuat akta pemindahan hak atas tanah,
hukum pertanahan untuk membuktikan
akta pembebanan hak atas tanah, dan akta
adanya suatu hak atas tanah adalah dengan
pemberian
melakukan
pendaftaran
tanah2,
Pendaftaran Tanah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah, untuk pemeliharaan data khususnya dalam hal pemindahan suatu hak atas tanah, perlu adanya suatu akta tanah yang dibuat oleh 1
G. Kartasapoetra dkk,, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, (Jakarta: Rineka Cipta,1991) hlm 1 2 Soedharyo Soimin, , Status Hak dan Pembebasan Tanah,(Jakarta:Sinar Grafika, 2004) hlm 47
kuasa
membebankan
hak
tanggunan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku” Selanjutnya, keberadaan PPAT ditegaskan dalam
pasal
Pemerintah
1
angka
Nomor
24
24
Peraturan
Tahun
1997
Tentang Pendaftaran tanah bahwa: “Pejabat
Pembuat
akta
tanah
sebagaimana disebut PPAT adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu”
1
Reky Kurniawan Universitas Lampung
Kemudian, dalam Pasal 1 ayat (1) dan (4) serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala
Dalam hal ini Jabatan PPAT diatur sendiri
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
dalam Peraturan Pemerintah No 37 Tahun
Tahun
1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat
2006
Tentang
ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
Pembuat Akta Tanah
37
menyatakan tugas pokok PPAT untuk
tahun
1998
JabatanPejabat
tentang
Pembuat
Peraturan
Akta
Tanah
ditegaskan bahwasanya:
sebagai Pembuat
Akta
Tanah
selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat
umum
yang
diberi
kewenangan untuk membuat aktaakta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. (4) Akta PPAT adalah akta tanah yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun Pasal 2 :
kegiatan
bukti
telah
dilakukannya
perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu3. Perbuatan hukum yang dimaksud : 1. Jual beli 2. Tukar Menukar 3. Hibah 4. Pemasukan ke dalam perusahaan 5. Pembagian hak bersama 6. Pemberian hak guna bangunan / hak pakai atas tanah milik 7. Pemberian hak tanggungan
(1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuata hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atassatuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran
sebagian
pendaftaran tanah dengan membuat akta
Pasal 1: (1) Pejabat
melaksanakan
(PPAT) yang
perubahan
data
pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu
8. Pemberian kuasa membebankan hak tanggungan4 Dalam membuat blangko akta mengenai bentuk-bentuk nya sudah di atur dalam Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan 3
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 4 Ibid ayat (2)
1
Reky Kurniawan Universitas Lampung
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
dalam peraturan tersebut juga sekaligus
pendaftaran tanah, mengenai akta otentik
mengubah ketentuan Pasal 96 tentang
diatur dalam Pasal 95 yang berisikan
bentuk akta di dalam Peraturan Menteri
tentang jenis-jenis akta tanah yang dapat
Agraria No. 3 Tahun 1997, yang mana
dibuat oleh PPAT untuk dijadikan dasar
dalam
pendaftaran perubahan data pendaftaran
pembuatan akta harus dilakukan dengan
tanah dan dalam Pasal 96 berisikan tentang
menggunakan formulir sesuai bentuk akta
bentuk-bentuk akta nya5, dalam Peraturan
sebelumnya telah dihapuskan, dan ayat (3)
Menteri Negara Agraria / Kepala Badan
yang berisikan tentang perubahan data
Pertanahan
yang
pendaftaran tanah dan pembuatan akta
menjelaskan tentang jenis dan bentuk akta,
pemberian hak tanggungan tidak dapat
didalam peraturan tersebut sebenarnya
dilakukan jika tidak sesuai dengan ayat (2)
sudah cukup jelas mengatur tentang
diubah dengan ayat (1) karena ayat (2)
prosedur-prosedur pendaftaran tanah, dan
sudah dihapuskan , serta menambahkan
sudah berlangsung cukup lama, akan tetapi
dua ayat baru yakni ayat (4),yang berisikan
seiring berjalannya waktu, dewasa ini
penyiapan dan pembuatan akta dilakukan
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala
oleh masing-masing Pejabat Pembuat Akta
Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun
Tanah6, Pejabat Pembuat Akta Tanah
1997
dengan
Pengganti, Pejabat Pembuat Akta Tanah
Pertanahan
Sementara, atau Pejabat Pembuat Akta
Nasional
tersebut
Peraturan
telah
Kepala
tersebut
diubah
Badan
ayat
(2)
Tanah
Perubahan Peraturan Menteri Agraria No.
berisikan
3
menolak pendaftaran akta Pejabat Pembuat
1997
tentang
ketentuan
pelaksanaan pendaftaran tanah.
serta
kepala
ayat
menyatakan
Nasional No. 8 Tahun 2012 tentang
Tahun
Khusus
yang
kantor
(5)
yang
pertanahan
Akta Tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur.
Peraturan
Kepala
Badan
Pertanahan
Nasional No. 8 Tahun 2012 tersebut
Bedasarkan
merupakan
terkait
Pertanahan Nasional Tersebut yang baru
tentang pendaftaran tanah yang mana
mulai berlaku 1 April 2013 lalu, yang
dalam Pasal 1 menyatakan perubahan
mana dalam hal pembuatan blangko akta
peraturan
bentuk-bentuk 5
akta
terbaru
yang
Peraturan
Kepala
Badan
dilampirkan
Jimly Joses Sembiring, , Panduan Mengurus Sertifikat Tanah,(Jakarta:Transmedia , 2010), hlm 77
6 http://riomamdoeh.blogspot.com/2012/12/kedudukanhukum-pejabat-pembuat-akta_7367.html diakses pada tanggal 03 November 2013: 18:30
1
Reky Kurniawan Universitas Lampung
dibuat
langsung
memungkinkan
akta
oleh
PPAT
bertujuan untuk mempelajari satu atau
mudah
untuk
beberapa gejala hukum tertentu, dengan
dipalsukan dan rentan pelanggaran hukum
jalan menganalisisnya.7
dan juga tidak disemua tempat yang sudah memahaminya
seperti
daerah
Pendekatan masalah yang digunakan oleh
pedalaman yang belum tentu PPATS nya
peneliti adalah yuridis normatif, yaitu
memiliki
dengan
ilmu
yang
di
cukup
dalam
meneliti
berbagai
peraturan
pembuatan akta, seperti yang kita ketahui
perundang-undangans
perbuatan hukum di bidang pertanahan
sebagai dasar ketentuan hukum serta
dalam rangka peralihan hak atas tanah
berbagai literature untuk menganalisis
dapat terjadi meski baru berwujud akta.
tentang implikasi hukum sejak diubahnya
Sehingga
terjadi
pengaturan mengenai pendaftaran tanah ,
kekeliruan dalam hal pendaftaran tanah
dalam hal ini juga peneliti melakukan
yang sekarang karena ada peraturan baru
wawancara
yang mengaturnya.
penelitian, yang mana digunakan untuk
Dari
dimungkinkan
hal
diatas,
permasalahan
akan
muncul
bahwasanya
sebuah implikasi
hukum setelah terbit nya peraturan tersebut dan
perbedaan-perbedaan
nya.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka timbul
pertanyaan
bagaimanakah
implikasi hukum perubahan pengaturan tentang blangko akta PPAT dalam rangka pendaftaran
tanah
dan
apa
saja
perbedaan-perbedaan pengaturan tentang blangko akta PPAT ?
II. METODE PENELITIAN
menggali
untuk
yang
digunakan
mendukung
informasi
dan
melakukan
penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara Pertanahan
dengan Badan
Nasional
Bandarlampung
di
serta
Kota
melakukan
wawancara kepada PPAT selaku pejabat yang
membuat
akta
tanah.
Hal
ini
dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai
penerapan
perubahan
pengaturan tentang pendaftaran tanah
III.
HASIL
PENELITIAN
PEMBAHASAN
Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang
data
7 Abdul Kadir. M,Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Rineka Cipta,2004) hlm 28
DAN
1
Reky Kurniawan Universitas Lampung
A. Implikasi
Hukum
Perubahan
Pengaturan Tentang Blangko Akta PPAT dalam Rangka Pendaftaran
1. Peningkatan
Pelayanan Pembuatan
Akta Dalam rangka melayani kepentingan
Tanah yang Baru
masyarakat, seperti yang kita tahu sebuah Jika kita berbicara mengenai sesuatu hal
pemerintahan
yang baru biasanya terdapat pro dan kontra
goodgovernance dimana salah satu yang
terhadap sesuatu hal yang baru tersebut,
menjadi
begitu
peraturan
masyrakat dengan baik, dulu yang kita
mana
tahu bahwa dalam hal pembuatan akta
merupakan produk hukum, ada suatu
tanah dilakukan oleh Badan Pertanahan
dampak yang akan terjadi bilamana kita
Pusat dengan cara dicetak, setelah itu
membicarakan mengenai suatu produk
disebarkan keseluruh kanwil yang ada di
hukum, dalam hal ini terdapat suatu
tiap-tiap provinsi di Indonesia, setelah itu
peraturan
disebarkan
pula
dengan
perundang-undangan
baru
suatu yang
mengenai
pertanahan
mempunyaiprinsip
tujuannya
lagi
iyalah
ke
melayani
kantor-kantor
tentang perubahan pembuatan blangko
pertanahan yang ada sesuai dengan
akta tanah, yang mana diatur dalam
Peraturan yang dibuat oleh Kepala Badan
Peraturan
Pertanahan
Kepala
Badan
Pertanahan
Nasional,
akan
tetapi
Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Merubah
disinidari kebijakan yang dibuat oleh
Peraturan Sebelumnya Peraturan Kepala
Kepala BPN tersebut dalam prakteknya
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
tidak berjalan dengan baik, karena disini
Tahun 1997, dalam hal ini jika kita lihat
sesuai
dalam Pasal 1 Peraturan Tersebut dimana
mempunyai kewenangan mencetak suatu
mengubah Pasal 96 Peraturan sebelumnya
blangko akta hanyalah BPN Pusat saja
, yang mana menghapus Pasal 96 ayat (2)
dan
mengenai blangko akta yang disediakan
Kanwil BPN di seluruh Indonesia lalu
BPN, dengan begitu PPAT dapat membuat
diteruskan ke kantor-kantor pertanahan
blangko akta sendiri. Namun dengan
setempat dan juga Kantor Pos, baru lah
dilimpahkan
pembuatan
PPAT bisa mengambil ny ke Kantor
blangko akta tersebut tentunya akan terjadi
Pertanahan atau membelinya ke Kantor
dampak-dampak positif maupun negatif.
Pos, sehingga disini bisa kita lihat
Antara lain dampak-dampak yang akan
birokrasi yang cukup panjang dan juga
timbul adalah :
akibat dari birokrasi yang cukup panjang
kewenangan
peraturan
harus
tersebut
membagikan
ke
yang
seluruh
1
Reky Kurniawan Universitas Lampung
tersebut terjadilah kelangkaan akta-akta
beliau mengatakan bahwa sejak terbitnya
PPAT yang mana disini membuat kerja
peraturan
PPAT menjadi terhambat karena tidak
merupakan angin segar bagi para PPAT
tersedianya blangko-blangko yang harus
diseluruh Indonesia mengapa demikian,
mereka
dikarenakan mereka tidak perlu lagi
pergunakan
dalam
rangka
kepala
BPN
tersebut
peralihan hak atas tanah8. Disadari
mengambil
kehidupan itu terus bergulir, dan melihat
setempat ataupun membeli di kantor pos,
kejadian
pembuatan
Selain itu kerja mereka pun tidak
blangko akta yang sering terjadi, Kepala
terhambat lagi seperti dulu ketika ada
BPN mengeluakan suatu kebijikan yaitu
masyarakat
Peraturan Kepala BPN No.8 Tahun 2012
penerbitan
dimana
mendaftarkan
keterhambatan
yang
mendasari
terbitnya
ke
kantor
yang
ingin
suatu
pertanahan
melakukan
akta
tanah
untuk
tanahnya,
tidak
dapat
peraturan tersebut pertama adalah untuk
langsung
meningkatkanpelayanan pembuatan akta
dikarenakan PPAT kehabisan akta dan
tanah, dimana kita tahu bahwa sebelum
belum mendapatkan stock akta lagi dari
terbitnya
pernah
BPN sehingga tentunya mau tidak mau
akta,
penerbitan akta ditunda sampai ada
sehingga terjadinya keterhambatan dalam
blangko akta yang telah didistribusikan
pembuatan akta sedangkan setiap harinya
kembali kepada PPAT barulah akta dapat
ada saja orang-orang yang melakukan
dibuat. Setelah terbit peraturan kepala
peralihan hak atas tanah jadi disini,
BPN No.8 Tahun 2012 tidak ada lagi
setelah kewenangan pembuatan blangko
kejadian seperti dulu lagi karena disini
akta ada ditangan PPAT, hampir tidak
PPAT
mungkin terjadinya kelangkaan blangko
blangko-blangko akta yang dibuat oleh
akta seperti yang pernah terjadi. Selain
BPN, karena para PPAT dapat membuat
menguntungkan bagi orang-orang yang
akta-akta mereka sendiri secara langsung,
ingin melakukan peralihan hak atas
sehingga
tanah, dalam hal ini PPAT juga ikut
terhambat lagi, dan penghasilan PPAT
merasa diuntungkan, seperti salah satu
pun ikut meningkat9
terjadi
PPAT
peraturan kelangkaaan
yang
daerah
tersebut, blangko
kerja
kabupaten TulangBawang
nya
dilakukan
tidak
perlu
kerja
penerbitan
menunggu
mereka
pun
di
, dimana
2. Rentan Pemalsuan Akta
8
Wawancara dengan Bapak Kustulani selaku Kasie Pendaftaran,Peralihan,Pembebanan Hak dan PPAT BPN Kanwil Lampung
9
Wawancara dengan Bapak Zulkifli Sabkie, S.H. Selaku PPAT
akta
lagi
tidak
1
Reky Kurniawan Universitas Lampung
Dalam sebuah akta perlu ada nya system
blangko akta tersebut bisa menjadi ajang
keamanan yang kuat sebelum dibuatkan
seperti jual-beli blangko tanah ketika
sertifikat, karena kita tau disini dalam
adanya
masalah pertanahan sering sekali terjadi
mengkormesialisasikan
sengekta pertanahan walaupun tanah
tersebut.
upaya-upaya akta-akta
tersebut masih berupa sebuah akta belum sertifikat, dan juga sengketa pertanahan bukan hanya bisa terjadi pada saat akta diterbitkan, melainkan bisa juga terjadi lima atau sepuluh tahun kedepannya, oleh karena nya dalam akta-akta tersebut perlu adanya sistem keamanan yang kuat, agar terjaga keabsahan akta-akta yang telah dibuat sehingga tidak merugikan yang mempunyai akta aslinya, seperti yang peniliti telah paparkan sebelumnya yang mana terdapat beberapa perubahan dan perbedaan dalam hal membuat blangko akta tanah, dimana salah satu nya ialah tidak adanya system keamanan dalam blangko akta yang bisa dibuat langsung oleh PPAT, yaitu di dalam blangko-blangko akta yang baru tidak dilengkapi dengan system QR Code seperti
blangko-blangko
sebelumnya,
oleh karena itu dalam hal ini membuat akta-akta yang dibuat PPAT tidak ada pengamanan yang lebih khusus terhadap akta yang telah dibuat, bukan hanya PPAT saja yang dapat membuatnya, setiap orang yang ingin membuatnya pun bisa melakukan pembuatan akta jika mereka inginkan, selain itu juga blangko-
Disini terlihat bahwa Peraturan yang diterbitkan
oleh
Badan
Pertanahan
Nasional , Perkaban No. 8 Tahun 2012, memiliki dampak positif mau negatif nya, yang mana dampak positif nya dengan pelimpahan blangko
kewenangan akta
pembuatan
PPAT,
pelayanan
pendaftaran tanah menjadi lebih cepat dan efisien10,
karena
tidak
terjadi
lagi
kelangkaan blangko akta seperti yang sering terjadi sebelumnya, dan para PPAT pun tidak perlu repot-repot lagi meminta kepada
Kantor
Pertanahan,
atau
membelinya dikantor pos, namun ada pula dampak negatif yang dikhawatirkan terjadi kedepannya nanti, mengapa demikian, karena mengenai pertanahan biasanya terjadi bukan dalam waktu dekat, akan tetapi dalam jangka waktu beberapa tahun, oleh karenanya disini dikhawatirkan bisa terjadi
pemalsuan-pemalsuan
blangko
akta, karena mudah sekali dibuat bukan hanya oleh PPAT saja, akan tetapi oleh semua orang yang ingin membuatnya, karena
sudah 10
terdapat
contoh-contoh
Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia Jilid 2, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya,2004), hlm 66
1
Reky Kurniawan Universitas Lampung
dalam
lampiran
peraturan
yang
sebelumnya
mengenai
blangko
akta
dikeluarkan, juga sudah ada tata cara
pertanahan, yang sebelum nya dicetak atau
pengisiannya, disisi lain seperti yang kita
dibuat oleh BPN dilimpahkan kewenangan
tahu bahwa dalam membuat blangko akta
tersebut ke pada masing-masing PPAT
yang baru diperlukannya teknologi yang
secara langsung untuk dapat membuat
cukup untuk membuat blangko akta yang
blangko-blangko
sesuai dengan peraturan yang ada, akan
mandiri, di dalam peraturan tersebut
tetapi kita tahu bahwa di Indonesia tidak
dilampirkan ketentuan-ketentuan atau tata
semua wilayah mempunyai teknologi yang
cara pengisian blangko akta yang akan
sama, dikhawatirkan kurangnya teknologi
dibuat
atau pun pengetahuan didaerah pedalaman
pembuatan blangko akta terdahulu dimana
Indonesia.
terjadi
blangko akta dibuat/dicetak langsung oleh
keterlambatan dalam pendaftaran tanah
BPN, dalam hal ini ada perbedaan
nantinya
ketentuan-ketentuan secara teknis dalam
Sehingga
B. Perbedaan
akan
Pengaturan
Tentang
Blangko Akta PPAT Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Yang Lama dan
akta
tersebut
masing-masing
pembuatan
PPAT,
blangko-blangko,
secara
dalam
berikut
beberapa perbedaan teknis yang ditentukan dalam pembuatan blangko akta antara lain: a. Kertas
Yang Baru
Dalam hal pembuatan blangko akta tentu 1.
Perbedaan Teknis
Berdasarkan
harus diperhatikan kertas apa yang akan
Peraturan
Kepala
Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor
24
Tahun
1997
Tentang Pendaftaran Tanah, dan telah diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2012 dan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2013, dimana dalam peraturan tersebut di dalam Pasal 1 menyebutkan mengubah ketentuan-ketentuan Peraturan
digunakan, karena kita tau suatu akta akan terpakai bukan hanya untuk setahun akan tetapi bisa berpuluh-puluh tahun lama, apa lagi sebuah akta mengenai pertanahan, oleh karena nya dibutuhkan kertas yang baik untuk membuat akta agar tahan hingga berpuluh-puluh tahun lama
nya,
sebelum
dilimpahkan
kewenangan pembuatan blangko akta ke tangan PPAT bedasarkan Peraturan BPN terbaru, kertas yang digunakan dalam pembuatan blangko akta, ialah kertas cetak (buram) yang digunakan oleh BPN
1
Reky Kurniawan Universitas Lampung
dalam mencetak blangko-blangko akta
kesalahan-kesalahan dalam pembuatan
tersebut, setelah diterbitkan peraturan
akta.
tersebut kertas yang digunakan oleh PPAT untuk membuat blangko-blangko
c.
Warna Blangko Akta
akta ialah kertas HVS 80 s/d 100 gram,
Dari segi yang satu ini, memang cukup
oleh karena itu PPAT harus membuat
terjadi perbedaan dari cover blangko
blangko akta minimal dengan kertas
akta, karena warna dari blangko akta
HVS 80 gram, tidak boleh dibawah
yang dibuat oleh BPN beragam-ragam
ketentuan yang telah ditentukan oleh
warna nya, seperti warna biru, kuning,
BPN.
pink dan sebagainya, sedangkan untuk akta-akta yang dibuat oleh PPAT ,
b.
Pencoretan (Renvoi)
semuanya merata berwarna putih , tidak
Didalam sebuah akta tanah yang sering sekali
kita
temui
sebelumnya,
boleh menggunakan warna lainnya.
kita
temukan pencoretan-pencoretan didalam
d.
Huruf
akta tersebut, hal tersebut dikarenakan di
Untuk hal yang satu ini huruf yang
dalam blangko akta yang dibuat BPN
digunakan
terdapat banyak klausul yang ditawarkan,
sebelumnya yang dipakai oleh BPN
sehingga diperbolehkan oleh BPN untuk
adalah
mencoret hal-hal yang dianggap tidak
sebagaimana yang sering kita lihat dalam
perlu dicantumkan didalam akta, dan
membuat suatu akta, akan tetapi huruf
wajib disetujui oleh para pihak dengan
tersebut sudah tidak terpakai lagi dalam
ditandatangani
ada
sebuah blangko akta yang baru, didalam
pencoretannya, sedangkanuntuk blangko
blangko akta yang baru ini digunakan
akta
tidak
huruf Bookman Old Style dalam sebuah
Pencoretan
blangko. Dan untuk ukuran huruf yang
yang
diperbolehkan
dihalaman
baru
ini
yang
bukan
melakukan
dalam
huruf
Times
New
Roman,
digunakan
melakukan pencoretan, karena disini akta
sebelumnya yaitu ukuran 28 untuk
yang akan digunakan dalam rangka
sampul akta dan ukuran 12 untuk bagian
peralihan hak atas tanah dibuat oleh
isi akta nya.
sendiri.
Sehingga
bisa
meminimalisir adanya pencoretan, dan bisa dilakukan pencoretan jika ada
e.
Sampul (Cover) Akta
sama
akta
(renvoi), akan tetapi dihindari untuk
PPAT
hampir
blangko
dengan
1
Reky Kurniawan Universitas Lampung
Untuk bagian depan atau sampul akta,
keamanan yang cukup kuat, agar akta-
dahulu saat masih di cetak oleh BPN
akta yang kita punya lebih aman dan kita
hanya terdapat nomor/kode blangko akta
pun merasa nyaman tidak perlu khawatir
yang di isi oleh BPN saja tanpa ada hal
dalam hal membuat ataupun menyimpan
lainnya , sedangkan pada sampul akta
suatu
yang sekarang, bukan hanya terdapat
demikian, karena kita tahu mengenai
nomor/kode blangko seperti yang dicetak
pertanahan sering sekali terjadi sengketa-
oleh BPN dahulu , akan tetapi harus
sengketa tanah oleh perlu adanya suatu
memuat
sebagai
sistem keamanan untuk menjaga dan
PPAT, daerah kerja, Surat Keputusan
mencegah agar tidak terjadi sengketa
(SK) Pengangkatan, tanggal, serta alamat
tanah, dalam hal ini BPN mempunyai
kantor dari PPAT.
peranan
Nama,
kedudukan
akta
pertanahan,
penting
mengapa
dalam
mencegah
maupun menyelesaikan suatu sengketa f.
Sistem Printing
tanah,
oleh
karena
nya
Dalam hal pembuatan sebuah blangko
pembuatan
akta pertanahan yang telah dilimpah
kewenangan nya ke pihak PPAT secara
kewenangan pembuatan blangko akta
langsung,
dari BPN kepada PPAT, dimana kita tahu
membuat sistem keamanan, yaitu sistem
bahwa
Qr Code, yang disini terdapat symbol-
blangko-blangko
akta
yang
akta-akta
sebelum
BPN
dilimpahkan
sebelumnya
dahulu dibuat dengan sistem cetak
simbol
tertentu
melalui percetakan. Sedangkan saat ini
blangko
akta,
sejak
kewenangan
scanning terhadap Qr Code yang ada di
pembuatan blangko akta kepada PPAT,
blangko akta tersebut. Yang cukup
pembuatan
tersebut
disayangkan setelah pembuatan blangko
sistem
akta pertanahan yang dapat dilakukan
printing. Sehingga para PPAT pun bisa
sendiri oleh PPAT, tidak terdapat sistem-
membuatnya sendiri tanpa harus melalui
sistem keamanan tertentu seperti sistem
percetakan.
Qr Code yang dilakukan oleh BPN. Oleh
dibuat
dilimpahkan
blangko-blangko
dengan
cara
melalui
yang dan
ada
telah
bisa
disebuah dilakukan
karena itu didalam blangko akta yang 2.
Perbedaan Sistem Keamanan (Securty
baru ini tidak terdapat sistem keamanan
System)
seperti blangko akta yang dulu.
Dalam suatu akta mengenai pertanahan kita tahu harus adanya sebuah jaminan
Dari beberapa hal yang telah peneliti paparkan, cukup terlihat secara signifikan
1
Reky Kurniawan Universitas Lampung
perbedaan-perbedaan yang terdapat pada blangko
akta
baru
yang
ditentukan
IV. PENUTUP
ketentuan pembuatan blangko oleh BPN. Berikut tabel perbandingan antara blangko
A. Simpulan
akta yang lama dengan yang baru : Tabel 1. perbandingan antara blangko akta yang lama dengan yang baru Blangko Akta Lama
Bedasarkan Penelitian yang telah dibahas , dapat
disimpulkan
bahwa
Implikasi
pengaturan dalam pendaftaran tanah yang
Blangko Akta
sudah dirubah, sebagaimana dalam hal
Baru
melaksanakan Peraturan Pemerintah No.
1. Dibuat oleh BPN
1. Dibuat Oleh
24 Tahun 1997 diatur dengan Peraturan
2. Kertas Cetak
PPAT
Kepala Menteri Agraria/Kepala BPN No.3
3.
Diperbolehkan 2. Kertas HVS
Mencoret (renvoi)
80 s.d 100 Gram
4. Warna blangko 3. akta beragam
Dihindari
6.
Sampul
terdapat Akta
4.
8. Dicetak
Ketentuan
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, yang mana dalam Pasal 96 menyatakan tentang
mana sebelumnya pembuatan blangko akta dibuat oleh BPN , akan tetapi sering terjadi
akta
kelangkaan blangko akta dan sulit untuk
hanya Blangko
dicari jika adapun harganya cukup mahal,
nomor putih 5.
Huruf
oleh karena itu untuk meningkatkan
Old
pelayanan dalam hal pendaftaran tanah kepala BPN mengeluarkan Peraturan baru
Style 6.
Sampul
yakni Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun
“Kop
2012 yang mengubah Pasal 96 Peraturan
terdapat Surat” 7.
Tentang
Warna
7. Terdapat sistem Bookman Qr Code
1997
bentuk-bentuk akta pendaftaran tanah yang
terjadinya
5. Huruf Times New Pencoretan Roman
Tahun
Tidak
Menteri Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun ada
1997 sebelumnya pembuatan blangko akta
Sistem Qr Code
yang pembuatannya dilakukan oleh PPAT
8. Diprint
bukan oleh BPN lagi, juga bentuk-bentuk blangko akta yang telah terjadi beberapa perubahan, dari kertas yang digunakan, sampul akta, sistem mencetaknya , jenis huruf
nya,
sistem
Qr
Code
yang
1
Reky Kurniawan Universitas Lampung
dihilangkan, hingga ukuran hurufnya telah
disini para PPAT lebih kreatif dalam hal
dirubah dan sudah ditentukan dalam
pembuatan blangko akta. Seperti membuat
Peraturan Kepala BPN No.8 Tahun 2012
kode-kode tertentu dalam akta mereka,
yang mana telah terlampir dalam peraturan
untuk membedakan akta mereka dengan
tersebut.
yang lainnya, tanpa merubah ketentuan yang telah diatur oleh BPN, karena peran dan moral PPAT disini harus bisa dijaga
B. Saran
kredibilitasnya
Sebaiknya perlu diadakan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, dan juga Pembinaan kepada PPAT , karena disini agar masyarakat tahu terutama masyarakat pedalaman, yang mana disini , jarang sekali yang tahu dan minim pengetahuan mengenai
peraturan
hukum
terbaru
sebaiknya juga BPN membuat kode etik PPAT secara khusus, agar jika terjadi pemalsuan yang dilakukan oleh PPAT yang tidak bermoral dapat dilakukan sanksi yang tegas dan juga sebaiknya
perbedaan
Mengenai
disini
sebaiknya
dalammelimpahkan
BPN
kewenangannya,
syarat-syarat bentuk blangko akta harus adanya sistem keamanannya agar lebih aman
dan
tidak
mudah
pelanggaran
hukum. Seperti sistem Qr Code yang sebelumnya diterapkan, atau bisa dengan sistem-sistem keamanan dokumen lainnya, karena kita tahu mengenai pertanahan, sering sekali terjadi sengketa bukan dalam waktu sekarang ini atau pada saat dibuat akta,
akan
tetapi
beberapa
tahun
kedepaannya
Harsono, Boedi, 2008, DAFTAR PUSTAKA
perbedaan-
Hukum Agraria
Indonesia , Djambatan , Jakarta Joses Jimly Sembiring, 2010, Panduan
Buku-buku
Mengurus
Achmad Ali Chomzah, 2004, Hukum
Transmedia
Agraria (Pertanahan) Indonesia Jilid 2 , Prestasi Pustakaraya, Jakarta. Adjie Habib, 2011, Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sertifikat
Tanah,
Pustaka,
Jakarta
Selatan Kartasapoerta, G, dkk , 1991 , Jaminan UUPA
bagi
pendayagunaan Cipta, Jakarta
keberhasilan tanah,
Rineka
1
Reky Kurniawan Universitas Lampung
Muhammad Abdulkadir, 2004, Metode
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
Penelitian Hukum ,Rineka Cipta ,
Tentang tentang Hak tanggungan
Jakarta
atas tanah berserta benda-benda
Marzuki Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta Soimin Soedharyo, 2004, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta Soekanto
Soejono,
yang berkaitan dengan tanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
2007,
Pengantar
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
Penelitian Hukum , Universitas
1997 Tentang Peraturan Jabatan
Indonesia, Jakarta
Pejabat Pembuat Akta Tanah
Sumarja, FX, 2010, Hukum Pendafataran
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006
Tanah , Universitas Lampung,
Tentang
Bandarlampung
Nasional
Supriadi , 2010 , Hukum Agraria , Sinar Grafika , Jakarta Sutedi Adrian, 2010, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta
Badan
Pertanahan
Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997
Tentang
Ketentuan
Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 Peraturan Kepala Badan Pertanah Nasional
Santoso Urip, 2011, Pendafataran Tanah
Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang
dan Peralihan Hak Atas Tanah,
Perubahan atas Peraturan Menteri
Predana Media Group, Jakarta
Agraria No.3 Tahun 1997 Tentang ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997
Peraturan Perundang-undangan
Peraturan
Kepala
Badan
Pertanahan
Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Tentang ketentuan Pelaksanaan PP
Indonesia Tahun 1945
No.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
peraturan jabatan pejabat pembuat
Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria
38
akta tanah.
Tahun
1997
tentang
1
