Implication, the Application, the system of general election, direct election. By: Bustanuddin, S.H., LL.M. Abstrac

Implication, the Application, the system of general election, direct election.

1

Implikasi Penerapan Sistem Pemilihan Umum Tertentu Terhadap Hasil Pemilihan Umum Di Indonesia By: Bustanuddin, S.H., LL.M. Abstrac General Election is a mean of transferring power in a state. The system of general election determines the final result of transferring power. There are two kinds of system of general election. They are single-member constituency (also known as district system), one representative for one district, and multi-member constituency (also known as proportional system), some representatives for one district. The application of certain system of general election usually gives different output, both for legislative and for presidential election, as well as for local government election. To be elected in the system of district general election does not guarantee to win in the system of proportional general election. The application of the system of direct general election by the people will bring different implication from the system of direct election by the parliament. Key words: Implication, the Application, the system of general election, direct election.

I. Pendahuluan. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, berarti melaksanakan kedaulatan itu bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan suatu kebijakan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu.1 Salah satu sarana tertentu dalam menjalankan kedaulatan rakyat adalah melalui pemilihan umum. Pemilihan Umum merupakan dinamika politik yang dilaksanakan oleh setiap negara, sebagai sarana peralihan kekuasaan dalam negara, karena telah berakhirnya masa jabatan yang diemban, baik jabatan sebagai seorang Presiden, Kepala Daerah ataupu jabatan sebagai wakil rakyat di parlemen. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap

Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994. hlm. 738-739. 1

JMP, Volume I Nomor I Juni 2014


2

lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi. 2 Walaupun tidak selalu pemilihan umum merupakan tolak ukur dalam berdemokrasi suatu bangsa. Makna Pemilihan umum di Indonesia didasarkan kepada Ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa, Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara yang berdemokrasi dalam peralihan kekuasaannya juga menerapkan konsep pemilihan umum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 22 E ayat 1-5 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut : 1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. 4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. 5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. 6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah diperkuat dengan ketentuan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Rekpublik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Adanya ketentuan mengenai pemilihan umum dalam 2

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 461.



3

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat.3 II. Pembahasan. Pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia bertujuan untuk melaksanakan demokrasi yang benar dan konsekwen sesuai asas demokrasi. Pemilihan umum juga merupakan sarana untuk menjalankan amanat rakyat. Menurut Jimly Asshiddiqie sistem pemilihan umum berbeda satu sama lain, tergantung dari sudut mana hal itu dilihat. Dari sudut kepentingan rakyat, apakah rakyat dipandang sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihannya, dan sekaligus mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat, atau apakah rakyat hanya dipandang sebagai kelompok yang sama sekali tidak berhak menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya dilembaga perwakilan rakyat atau juga tidak berhak untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.4 Pada dasarnya tujuan pemilihan umum yakni untuk peralihan pemerintahan secara aman dan tertib dalam melaksanakan kedaulatan rakyat dan dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan melihat kondisi suatu negara dan agar proses pemilihan umumnya berjalan lancar. Penerapan sistem pemilihan umum yang tepat merupakan solusi yang tepat. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa sistem pemilihan umum dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu antara : (1). Sistem Pemilihan Mekanis; dan (2). Sistem pemilihan organis.

5

Sistem pemilihan umum yang bersifat mekanis disini suatu sistem yang

penerapannya mencerminkan pandangan yang bersifat mekanis yang melihat rakyat sebagai massa individu-individu yang sama.6 Sedangkan dalam sistem pemilihan yang bersifat organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup, berdasarkan geneologis (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu 3Ni’matul

Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 268. Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 421. 5 Ibid 422-423. 6 Ibid hlm. 422. 4



4

(ekonomi, industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani, cendekiawan), dan lembaga-lembaga sosial (universitas).7 Sistem pemilihan umum yang bersifat mekanis merupakan sistem yang lebih umum, sistem ini biasanya dilaksanakan dengan dua cara yang dalam pandangan Miriam Budiardjo yang dikutip dari Jean Blondel disebutkan sebagai dua prinsip pokok yaitu :8 1. Single-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil : biasanya disebut sistem distrik). 2. Multi-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Proposional. Pendapat yang sama disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie berkaitan dengan sistem pemilihan umum yang bersifat mekanis yang dilaksanakan dengan dua cara yaitu :9 1. Perwakilan Distrik/mayoritas (Single member constituencies); 2. Sistem perwakilan berimbang (proportional representation). Sistem pemilihan umum dengan sistem distrik atau sering juga dinamakan dengan sistem single member constituence atau sistem the winner’s take-al. 10 Sistem pemilihan umum tersebut dinamakan demikian karena wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan atau daerah-daerah pemilihan (dapil) yang jumlahnya sama dengan dengan jumlah kursi yang trsedia di parlemen,11 atau anggota lembaga perwakilan rakyat yang perlu untuk dipilih.12 Sedangkan sistem pemilihan umum perwakilan berimbang atau Proporsional, satu wilayah besar (yaitu daerah pemilihan) memilih beberapa wakil (multi member constituency),13 atau dengan kata lain suatu pemilihan dimana kursi yang tersedia diparlemen dibagi kepada Ibid. Miriam Budiardjo, Op. Cit, hlm. 462. 9 Jimly Asshiddiqie, Op. Cit. Hlm. 424. 10 Ismail Suni, Sistem Pemilihan Umum yang Menjamin Hak-hak Demokrasi Warga Negara,dalam himpunan karangan dan tulisan Ismail Suni mengenai Pemilihan Umum, dihimpun oleh Harmaily Ibrahim dalam Jimly Asshiddiqie, 2009, hlm 424. 11 Ni’matul Huda, Op. Cit. Hlm 273. 12 Jimly, Op. Cit, hlm 424. 13 Miriam Budiardjo, Op. Cit, hlm. 462. 7 8



5

partai-partai politik (organisasi peserta pemilihan umum) sesuai dengan imbangan suara yang didapat.14 Setiap sistem pemilihan memiliki perbedaan masing-masing dan menurut Miriam Budiardjo setiap sistem itu memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing, Sistem Distrik memiliki kelebihan antara lain :15 1. Sistem Distrik lebih mendorong kearah integrasi partai-partai politik dan saling kerja sama. 2. Fragmentasi dan kecenderungan mendirikan partai baru dapat dibendung, sistem distrik mendukung penyederhanaan partai tanpa paksaan. 3. oleh karena dalam suatu daerah pemilihan kecil (distrik) hanya ada satu pemenang, wakil yang terpilih erat dengan konstituennya dan merasa accountable kepada konstituen. Lagi pula kedudukannya terhadap partai lebih bebas karena faktor kepribadian seseorang berperan besar dalam kemenangannya. 4. Sistem Distrik lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas parlemen. Sekalipun demikian harus dijaga agar tidak terjadi elective dictatorship. 5. Terbatasnya jumlah partai dan meningkatnya kerja sama mempermudah tercapainya stabilitas politik. Sedangkan sistem pemilhan umum sistem distrik juga memiliki beberapa kelemahan antara lain :16 1. Dengan sistem distrik akan terjadi kesenjangan antara persentase suara yang diperoleh dengan jumlah kursi di parlemen. Kesenjangan ini disebabkan oleh “distorsi” (distortion effect). Partai besar memperoleh keuntungan darid distorsi dan seolah-olah mendapat “bonus”. Hal ini menyebabkan over-representation dari partai besar dalam parlemen. 2. Distorsi merugikan partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika terpencar dibeberapa distrik. Persentase kuris lebih kecil dari persentase suara sehingga Ni.matul Huda, Op. Cit, hlm. 271. Miriam Budiardjo, Op. Cit. Hlm, 470-471. 16 Ibid. 14 15



6

terjadi under-representation dari partai kecil. Sistem ini kurang representatif karena banyak suara yang hilang (wasted). 3. Sistem Distrik ini kurang mengakomodasikan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat yang heterogen dan pluralis sifatnya. 4. Wakil Rakyat dipilih cenderung lebih memperhatikan kepentingan daerah pemilihannya dibandingkan kepentingan nasional. Disamping sistem pemilihan umum distrik juga terdapat sistem pemilihan umum proporsional. Sama halnya dengan sistem distrik, sistem proporsional juga memiliki kelemahan dan keunggulan. Sistem Proporsional memiliki kelebihan antara lain :17 1. Sistem Proporsional dianggap lebih representatif karena persentase perolehan suara setiap partai sesuai dengan pesentase perolehan kursinya diparlemen. Tidak ada distorsi antara perolehan suara dan perolehan kursi. 2. Setiap suara dihitung dan tidak ada yang hilang. Partai kecil dan golongan minoritas diberi kesempatan menempatkan wakilnya di parlemen. Karena masyarakat yang heterogen dan pluralis lebih tertarik pada sistem ini. Kelemahan sistem pemihan umum sistem proporsional dibandingkan sistem distrik adalah :18 1. Kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi satu sama lain, malah sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan diantara mereka. Bertambahnya jumlah partai dapat menghambat proses integrasi diantara berbagai golongna di masyarakat yang sifatnya pluralis. Hal ini mempermudah fragmentasi dan berdirinya partai baru yang pluralis. 2. Wakil rakyat kurang erat hubungannya dengan konstituennya, tetapi lebih erat dengan partainya (termasuk dalam hal akuntabilitas). Peranan partai lebih menonjol daripada kepribadian seorang wakil rakyat. Akibatnya sistem ini memberikan kedudukan kuat kepada pimpinan partai untuk menentukan wakilnya di parlemen melalui stelsel daftar (list Stelsel). 17 18

Ibid. Ibid.



7

3. Banyak partai yang bersaing mempersukar satu partai untuk mencapai mayoritas di parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlementer, hal ini mempersulit terbentuknya pemerintahan yang stabil karena harus mendasarkan diri pada koalisi. Konsep pemilihan umum dalam perjalanannya di Indonesia, walau secara umum sistem yang dianut adalah sistem proposional, tetapi dalam kenyatannya tidak murni seutuhnya sistem pemilihan umum proporsional murni yang diterapkan. Sistem pemilihan umum di Indonesia pada saat ini, menerapakan sistem proporsianal dengan penambahan-penambahan ketentuan tertentu. Ketentuan yang ditambah yakni adanya pemberlakuan electoral threshold atau parlemetiary threshold terhadap peserta pemilihan umum. Pemilihan umum 2009 ditetapkan electoral atau parlementiary threshold sebesar 2,5 %, Sebagai ambang batas suara yang memperbolehkan partai untuk mendapatkan kursi di parlemen. Kondisi ini mengakibatkan tidak semua partai mendapat kursi di parlemen, walaupun suara yang diperoleh legislatornya pada saat pemilihan umum melebihi batas break even point yang ditentukan. Berkaitan dengan parlementiary threshold pada pemilihan umum pada 2014 ditetapkan sebesar 3 %. Mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat dalam Badan Legislasi (Baleg) dalam penetapan ambang batas, beberapa partai mengusulkankan ambang batas suara atau electoral threshold sebesar 3 %, walau ada beberapa partai menginginkan berbeda, PDIP menginginkan Parlementiary atau electoral threshold untuk pemilu 2014 sebesar 5 %, seperti yang selalu diungkapkan oleh anggota fraksi PDIP di DPR Maruarar Sirait dan juga diusulkan oleh Partai Golkar serta PKS. Partai Demokrat mengusulkan ambang batas sebesar 4 % sedangkan PPP, PKB, PAN, Partai Hanura dan Gerindra menginginkan angka yang lebih kecil yakni 2,5% saja.19 Kondisi ini akan mengakibatkan hilangnya suara yang di miliki oleh partaipartai kecil yang suaranya secara keseluruhan tidak mencapai Parlemetiary Threshold walau Break Even Point untuk mendapatkan jatah kursi bisa dicapai oleh calon anggota legislatif dari partai-partai yang tidak memperoleh suara diatas ambang batas atau Parlemetiary Threshold yang telah ditentukan. Kondisi seperti ini akan meimbulkan dilema dalam penerapan sistem 19

NTA, Ambang Batas di Paripurna, Kompas Selasa, 14 Juni 2011.



8

pemilihan seperti apa yang akan diterapkan, baik untuk pemilu legislatif, pemilu Presiden atau kepala daerah. Pada akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Menyepakati ambang batas 3 % pada pemilihan umum legislative 2014. Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia untuk pemilihan legislatif mengaplikasi system pemilihan umum proporsional terbuka dengan ambang batas perolehan suara partai minimal 3 % untuk mendapat kursi di legislatif. Sedangkan untuk pemilihan umum presiden menggunakan model pemilihan umum langsung, dengan perolehan suara minimal 50 %+1 dengan sebaran suara minimal 20 % di minimal 17 Provinsi. Penerapan system pemilihan umum akan memunculkan Hasil Akhir yang berbeda setiap penerapan system pemilihan umum. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia baik untuk pemilihan Presiden, Kepala Daerah maupun legislatif akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Kondisi ini di pengaruhi oleh format dari pemilihan umum tersebut yang sulit untuk memperoleh hasil yang sama jika diperbandingkan menerapkan system tertentu terhadap system yang lain. Implikasi Penerapan Sistem Pemilihan Umum Tertentu Terhadap Hasil Pemilihan Umum Di Indonesia untuk pemilihan Presiden misalnya, Jika di pilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Maka kekuatan politik secara utama akan mempengaruhi hasil pemilihan presiden tersebut. Keanggotaan MPR yang terdiri atas 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terdiri atas komposisi 10 (sepuluh) Partai Politik ditambah 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah lebih mudah untuk menyepakati pemahaman untuk hasil tertentu dibandingkan jika pemilihan itu dilakukan dengan pemilihan langsung dengan keterlibatan masyarakat yang sangat banyak. Sedangkan pemilihan Kepala Daerah langsung oleh rakyat, akan menghasilkan hasil yang berbeda jika dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kondisi ini dipengaruhi oleh kristalisasi kepentingan antara anggota DPRD yang sangat bisa untuk dikondisikan untuk tujuan tertentu dengan berbagai macam kesepakatan ditambah pengaruh dan arahan dari pimpinan pusat dari partai politik terhadap anggotanya yang ada di DPRD tersebut. Pemilihan legislatif dengan system proporsional hasilnya akan berbeda apabila penerapan dengan system Distrik hasil yang dilaksanakan. Sistem pemilihan umum yang



9

bersifat mekanis merupakan sistem yang lebih umum, sistem ini biasanya dilaksanakan dengan dua cara yang dalam pandangan Miriam Budiardjo yang dikutip dari Jean Blondel disebutkan sebagai dua prinsip pokok yaitu :20 Sistem pemilihan dengan format Single-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil : biasanya disebut sistem distrik) yang dilaksanakan maka partai-partai besar yang kecenderungan untuk memperoleh kursi lebih besar dibandingkan dengan partaipartai kecil. Penerapan system distrik akan menghasilkan kemenangan mayoritas sehingga menimbulkan hilangnya kursi yang diperoleh oleh partai yang suara nya lebih kecil. System distrik dalam pemilihan umum menggunakan perwakilan myoritas untuk dapat dinyatakan sebagai pemenang. Kondisi ini akan berbeda jika penerapan system pemilihan legislative menggunakan system Multi-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Proposional. System proporsional tidak mengenal suara atau kursi yang hilang, system ini menganut pola siapa yang memperoleh kursi maka maka tetap sah kursinya walau bukan pemenang mayoritas dalam pemilihan. Pengaturan system pemilihan umum dengan berbagai varian dan ketentuan yang diatur menurut ketentuan format tertentu tersebut. Maka dapar disimpulkan bahwa setiap penerapan system pemilihan umum tertentu akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Baik terhadap pemilihan umum presiden, kepala daerah, maupun legislative.

III. Kesimpulan. Penerapan Sistem Pemilihan Umum tertentu akan memunculkan hasil akhir pemilihan umum yang berbeda pada setiap model system pemilu. System Single-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil/sistem distrik). Akan memunculkan hasil yang berbeda bila dibandingkan penerapan Multi-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih 20

Miriam Budiardjo, Op. Cit, hlm. 462.



10

beberapa wakil/ Sistem Perwakilan Berimbang atau Proposional) pada pemilihan anggota legislative. Begitupun Penerapan system pemilihan umum Presiden dan kepala daerah model langsung. Akan berbeda hasil bila menerapkan model pemilihan umum tidak langsung oleh anggota legislatif.

DAFTAR PUSTAKA Jimly Asshiddiqie, 1994, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Ni’matul Huda, 2009, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Jimly Asshiddiqie, 2009, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Ismail Suni, 2009, Sistem Pemilihan Umum yang Menjamin Hak-hak Demokrasi Warga Negara,dalam himpunan karangan dan tulisan Ismail Suni mengenai Pemilihan Umum, dihimpun oleh Harmaily Ibrahim dalam Jimly Asshiddiqie. NTA, Ambang Batas di Paripurna, Kompas Selasa, 14 Juni 2011.


Implication, the Application, the system of general election, direct election. By: Bustanuddin, S.H., LL.M. Abstrac

Recommend Documents