IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT TESIS. : Prajna Wisakha NPM : FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS INDONESIA

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT

TESIS Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

NAMA

: Prajna Wisakha

NPM

: 0806427594

FAKULTAS HUKUM MAGISTER KENOTARIATAN DEPOK JUNI 2010

i Universitas Indonesia

Implementasi undang..., Prajna Wisakha, FH UI, 2010.

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh : Nama : Prajna Wisakha NPM : 0806427594 Program Studi : Magister Kenotariatan Judul Tesis : Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Perkreditan Rakyat

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing: Bpk. Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.

( ................................)

Penguji

: Bpk. Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.................................)

Penguji

: Bpk. Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn.

(.................................)

Ditetapkan di : Depok Tanggal : 19 Juni 2010

ii Universitas Indonesia


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas berkat, rahmat dan karunia Sanghyang Adi Buddha Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulisan tesis dengan judul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT” dapat diselesaikan dengan baik. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan tesis ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan tulus berterima kepada: 1.

Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., L.L.M, selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar dan tulus memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk dan saransaran serta bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukannya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini;

2.

Bapak Kusnandar Wirjosantoso, selaku Direktur BPR “ABC” yang telah dengan sabar dan bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab berbagai pertanyaan dari penulis serta menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan BPR;

3.

Bapak Heru Santoso, selaku Deputi Direktur Bidang Pengawasan BPR pada Bank Indonesia yang telah dengan sabar dan bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab berbagai pertanyaan dari penulis serta menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan BPR;

4.

Mbak Indah, selaku sekretaris Pak Yunus di PPATK, yang telah banyak membantu penulis dalam mengatur jadwal bimbingan tesis dengan Pak Yunus;

5.

Mbak Sulis, selaku customer service di BPR “ABC”, yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya dan menjawab berbagai pertanyaan dari penulis sehubungan dengan penulisan tesis ini;

iii Universitas Indonesia


6.

Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan bantuan dukungan moral dan material;

7.

Prajna Indrawati (Iin) dan Prajna Padma Dewi (Wiwi) selaku saudara-saudara dari penulis, yang sudah banyak memberikan motivasi dan kesabaran selama penulis menyelesaikan penulisan tesis ini;

8.

Elisa, selaku sahabat terdekat penulis yang selama ini sudah memberikan dukungan dan masukan dalam segala hal.

9.

Teman-teman terdekat dan seperjuangan penulis: Ruping, Agnes, Pipit, Ester, Vinita, Jenny, dan teman-teman angkatan 2008 lainnya yang telah memberikan bantuan, dukungan serta sumber inspirasi penulis dengan caranya masing-masing dalam menyelesaikan tesis ini; dan

10. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Demikianlah tesis ini secara khusus dipersembahkan kepada pihak-pihak tersebut di atas yang telah memberikan bantuan dan dukungannya dalam pembuatan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata “sempurna”, oleh karena itu penulis sangat membuka diri terhadap masukan berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan karya serupa di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Depok, 19 Juni 2010

Penulis

iv Universitas Indonesia


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

: Prajna Wisakha

NPM

: 0806427594

Tanda Tangan

:

Tanggal

: 19 Juni 2010

v Universitas Indonesia


HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Prajna Wisakha

NPM

: 0806427594

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas

: Hukum

Jenis karya

: Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Perkreditan Rakyat” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di

: Depok

Pada tanggal

: 19 Juni 2010

Yang menyatakan

( Prajna Wisakha )

vi Universitas Indonesia


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................. LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................... KATA PENGANTAR ........................................................................................... LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ...................................................... LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .............................. ABSTRAK ............................................................................................................. DAFTAR ISI .........................................................................................................

i ii iii v vi vii ix

BAB 1. PENDAHULUAN .................................................................................... 1.1. Latar Belakang .......................................................................................... 1.2. Permasalahan ............................................................................................ 1.3. Metode Penelitian ..................................................................................... 1.4. Sistematika Penulisan ...............................................................................

1 1 8 8 11

BAB 2. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT ................................................................................................ 2.1. Dasar Hukum BPR .................................................................................. 2.2. Bentuk Usaha BPR .................................................................................. 2.3. Perkembangan BPR di Indonesia ............................................................ 2.4. Pencucian Uang ....................................................................................... 2.4.1. Obyek Pencucian Uang .................................................................. 2.4.2. Tujuan Pencucian Uang ................................................................. 2.4.3. Alasan Mengapa Pencucian Uang Harus Diberantas ..................... 2.4.4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang .............................................................................. 2.5. Analisis Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh BPR ........................................................................................ 2.5.1. Upaya Yang Dilakukan Oleh BPR Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang ...................................................... 2.5.2. Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh BPR ........................................................................................ 2.5.3. Dampak Hukum Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Kepada Nasabah BPR .......................................... 2.5.4. Penerapan Prinsip Know Your Customer Principle Oleh BPR ...... 2.5.5. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum ....................................... 2.5.6. Fungsi PPATK Dalam Memantau Kepatuhan Bank ...................... 2.6. Analisis Kendala Yang Timbul Dalam Mengatasi Tindak Pidana

12 12 13 19 20 27 29 31 34 36 37 39 43 44 48 55

vii Universitas Indonesia


Pencucian Uang Oleh BPR ....................................................................... 65 2.6.1. Cara Penanggulangan Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh BPR ............................................................. 72 BAB 3. PENUTUP ............................................................................................... 82 3.1. Simpulan .................................................................................................. 82 3.2. Saran ........................................................................................................ 83 DAFTAR REFERENSI ....................................................................................... 85 LAMPIRAN

viii Universitas Indonesia


ABSTRAK

Nama : Prajna Wisakha Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Judul : Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Perkreditan Rakyat

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kelangsungan perekonomian. Ditinjau dari jenisnya, bank di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank dalam menjalankan usahanya, tidak lepas dari ancaman terjadinya tindak pidana pencucian uang (money laundering), termasuk juga BPR yang merupakan lembaga keuangan mikro. Tujuan dari pencucian uang adalah agar uang yang diperoleh secara ilegal dapat berubah statusnya seolah-olah menjadi uang yang legal sehingga uang hasil tindak kejahatan tersebut akan sulit dilacak keberadaannya oleh aparat penegak hukum. Sejalan dengan kompleksitas kegiatan pencucian uang, Indonesia telah mendirikan sebuah lembaga khusus yang independen yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menangani masalah pencucian uang dan berfungsi mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi informasi yang diperolehnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) bagi Bank Perkreditan Rakyat. Terkait masalah pencucian uang, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undangundang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan dengan Undangundang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Namun dalam mengimplementasikan UU TPPU ini, BPR masih menemui berbagai masalah, baik secara intern maupun ektern, yang berarti akan menghambat penerapan undang-undang tersebut sekaligus menghambat kesehatan dan perkembangan BPR itu sendiri. Dengan latar belakang tersebut, maka timbul permasalahan yaitu bagaimana implementasi UU TPPU oleh BPR, dan kendala yang dihadapi berkenaan dengan hal tersebut beserta cara penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan bersumber pada data sekunder dan data primer berupa wawancara dengan narasumber, baik dengan menganalisis bahan hukum primer yang berupa undang-undang dan peraturan pendukung lainnya, serta bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, dan dilengkapi dengan hasil wawancara dengan Direktur BPR “ABC” dan Deputi Direktur Bidang Pengawasan BPR pada Bank Indonesia.

Kata kunci: Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Bank Perkreditan Rakyat.

vii Universitas Indonesia


ABSTRACT

Name :Prajna Wisakha Study Program :Magister of Notary, Faculty of Law University of Indonesia Title :Implementation of Money Laundering Act By Rural Bank

Bank is one of the financial institutions that have very important role in the survival of economy. Viewed from the type, the Indonesian bank consists of 2 (two) types of commercial bank and rural bank. Bank in the operations, not free from the threat of money laundering, including rural bank, which is micro-finance institutions. The purpose of money laundering is that the money was obtained illegally can change its status as if the money is legal so that the proceeds of crime will be difficult to trace its existence by law enforcement officers. In line with the complexity of money laundering activities, Indonesia has established a special independent agency of the Central Financial Transaction Reports and Analysis (INTRAC), which handles the problem of money laundering and serves to collect, analyze and evaluate information that is available. In this regard, Bank of Indonesia has issued Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 5/23/PBI/2003 on the Implementation of Know Your Customer Principle for rural bank. Related to the problems of money laundering, the Indonesian government has issued Act No. 15 of 2002 as amended by Act No. 25 of 2003 concerning of Money Laundering. However, in implementing the Money Laundering Act, the rural bank is still encountering many problems, both internal and external, which means it will hamper the implementation of the laws as well as inhibit the health and development of rural bank itself. With this background, cause the problems: how to implement Money Laundering Act by rural bank, obstacles encountered to these things and how to overcome with it. The research method used in this thesis is a normative juridical approach by using secondary data and interviews, either by analyzing the primary legal materials in the form of law and regulations of other supports, as well as secondary legal materials in the form of books and equipped with the results of interviews with Director of rural bank “ABC” and Deputy Director Directorate of Credit, Rural Bank and MSME at the Bank of Indonesia. Data collection tool used herein is in the form of document study with qualitative data analysis as the analysis method.

Keywords: Money Laundering Act, Rural Bank.

viii Universitas Indonesia


IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT TESIS. : Prajna Wisakha NPM : FAKULTAS HUKUM

Recommend Documents