ISSN : 2085 – 0328
PERSPEKTIF
IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (Studi di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara) Tomi Razalie Email :
[email protected] Jl. Dr. Sofyan No 1 Kampus FISIP USU Departemen Ilmu Administrasi Negara Universitas Sumatera Utara
Diterima 17 Mei 2014/ Disetujui 31 Mei 2014 Abstract This study aims to describe how the implementation of the National Program for Community Empowerment in Rural Secanggang, Langkat, to determine the factors that affect the process of implementation of the National Program for Community Empowerment in Rural Areas in Secanggang, Langkat. The method used is descriptive qualitative research method. This study uses four key informants and 9 the key informants. Data collected by using primary and secondary data collection, and data analysis techniques performed by the analysis of qualitative data. The results showed that the PNPM Rural in Secanggang, Langkat provide benefits for people, especially women namely the increasing standard of living of families with the help of infarstruktur rural development and venture capital for women, but in implementation of the program does not run properly. Keywords: Implementation of PNPM Mandiri Rural
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat . Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan 4 orang informan kunci dan 9 orang informan utama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder, dan teknik analisa data dilakukan dengan analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya perempuan yakni meningkatnya taraf hidup keluarga dengan adanya bantuan pembangunan infarstruktur perdesaan dan modal usaha bagi kelompok perempuan, namun implementasi pelaksanaan program tersebut tidak berjalan dengan baik. Kata Kunci : Implementasi PNPM Mandiri Pedesaan
PENDAHULUAN Masyarakat di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara adalah salah satu cerminan masyarakat yang kehidupannya tertinggal, terpencil dan terisolir dibanding dengan masyarakat PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 2/ OKTOBER 2014
didaerah lainnya dikarenakan beberapa faktor antara lain: 1. Keadaan geografis yang sulit untuk dijangkau karena berada pada daerah pesisir sehingga sulit untuk mendapatkan info tentang keberadaanya. Dan antara desa yang 323
PERSPEKTIF
satu dengan yang lainnya di pisahkan oleh aliran sungai sehingga masyarakat sekitar menggunakan katingting (perahu tradisonal masyarakat) untuk dapat menujuh ke desa tertentu dimana aliran sungai tersebut cukup deras sehingga dapat menghambat dan mengancam nyawa masyarakat yang melintas 2. Akses transportasi yang kurang layak untuk ditempuk karena kondisi jalan yang sulit untuk dilalui dan beberapah jalan antara desa hanya dapat ditemput dengan beberapah kendaraan tertentu seperti motor dan perahu, berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistika)Kabupaten Langkat tercatat hingga tahun 2009hanya 55, 40 Km (Kilometer) panjang jalan yang tergolong baik dan bisa dilewati kendaraan umum dari total panjang jalan yang ada yakni sepancang 117 Km. 3. Masyarakat di Kecamatan Secanggang belum seluruhnya mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, hal ini dikarenakan tingginya tingkat kemiskinan dan keterbatasan infrastruktur dalam penyaluran air bersih ke daerah tersebut, mayoritas masyarakat mengunakan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan harian merekadan hanya sekitar 377 Rumah Tangga (RT) saja yang mendapatkan supply air bersih dari PDAM (Perusaan Daerah Air Minum) Unit Secanggang (PDAM Sumut, 2013). 4. Masyarakat di Kecamatan Secanggang belum bisa mendapatka supply listrik dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) sepenuhnya dikarenakan infrastruktur penyalur listrik (Tiang/ Panel Inter Conecting) belum bisa dibangun dibeberapa desa didaerah tersebut, PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 2/ OKTOBER 2014
ISSN : 2085 – 0328
terbukti berdasarkan data BPS Kabupaten Langkat tahun 2010 hanya tercatat 12.560 RT yang menjadi pelanggan layanan listrik PLN. 5. Tingkat kemiskinan di Kecamatan Secanggang tergolong parah di bandingkan kecamatan lainya Sumut, berdasarkan data BPS Kabupaten Langkat 2009 tercatat sebanyak 49,76 persen dari total jumlah penduduk di daerah tersebut masuk dalam kategori miskin. 6. Tingkat pendidikan masyarakat kecamatan secangga yang berjumlah 65.929 jiwa masih tergolong relatif rendah, dikarenakan kurangnya pembangunan sekolah dan tenaga pengajar, berdasarkan data BPS Kabupaten Langkat tahun 2013 menunjukan semakin tinggi jenjang pendidikanmaka semakin rendah partisipasi sekolah terbukti dengan jumlah siswa SD (Sekolah Dasar) sederajat berjumlah 9.281 murid, SMP sederajat 3.368 murid dan SLTA sederajat hanya 1.393 murid. selain itu opini masyarakat yang menganggap bahwah pendidikan bukanlah sesuatu yang penting juga ikut menjadi penghambat dalam peningkatan pendidikan masyarakat, sehingga anak-anak mereka lebih sering diarahkan untuk membantu para orang tuanya disawah, dikebun ataupun melaut tempat orang tua mereka mencari nafka. Faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan tertinggal, terisolir dan terpencilnya Kecamatan Secanggang sehingga kurang terjangkau oleh penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah terutama pada aspek infrastruktur sosial yang mencakup hidup masyarakat yaitu pengadaan penerangan berupah listrik dan penyediaan sumber air bersih, dimana pada kenyataannya infrastruktir inilah yang sangat dibutuhkan oleh 324
PERSPEKTIF
masyarakat di manapun, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya karena dengan adanya fasilitas tersebut masyarakat dapat merasakan kehidup yang lebih layak apalagi dizaman yang modern ini teknologi informasi merupakan hal yang wajib dipelajari oleh masyarakat, dan dengan adanya sumber air bersih yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat diharapkan pola hidup dan kesehatan masyarakat dapat lebih meningkat lagi. Untuk merealisasikan tujuan diatas maka pemerintah baik itu dari pemerintah pusat dan dari pemerintah daerah dirasa perlu untuk membuat dan menghadirkan beberapah program pemberdayaan yang dapat membangun infrastruktur yang sangat penting bagi masyarakat tersebut, diantaranya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dan beberapah program lainnya yang dapat mendorong dan memacuh terjadinya pembangunan fasilitas publik yang dapat menolong kehidupan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya, PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah, Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal. Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir.Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 2/ OKTOBER 2014
ISSN : 2085 – 0328
sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan. Dimana pada dasarnya program ini bertujuan untuk menyediakan segala hal yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi juga turut serta memfasilitasi masyarakat untuk membangun daerahnya, dan memberikan arahan serta mengadakan evaluasi terhadap segalah aktivitas yang telah mereka laksanakan, sehingga apa yang mereka lakukan dapat terarah dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam pelaksanaan PMPN Mandiri secara umum masalah yang sering terjadi yang menyebabkan pelaksanaan PNPM Mandiri tidak berjalan dengan baik yakni adanya kendala pada rendahnya partisipasi dari masyarakat yang terlibat di dalamnya, kemudian pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Berdasarkan uraianuraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pmpn) Mandiri Perdesaan Dikecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara”. TELAAH PUSTAKA Pengertian Kebijakan Publik Kebijakan publik menurut Thomas Dye (Tangkilisan, 2003:1) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan (public policy is whatever governments choose to do or not to do). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan public mencakup suatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah public. Easton (1969) memberikan pengertian kebijakan public sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh 325
PERSPEKTIF
masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Sedangkan menurut Anderson (Tangkilisan, 2003:2), kebijakan public sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabatpejabat pemerintah Pengertian Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijkan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itulah implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting dalam kebijakan publik. Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood (Tangkilisan, 2003: 17), hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan kedalam keputusan- keputusan yang bersifat khusus. Sementara menurut Pressman dan Wildavsky (1984), implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.Sementara Van Meter dan Van Horn (Putra, Fadillah, 3003:81) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu- individu atau kelompok-kelompok, pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Implementasi terjadi PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 2/ OKTOBER 2014
ISSN : 2085 – 0328
hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Dan merupakan salah satu tahap atau variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan di dalam memecahkan persoalan-persoalan publik. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. untukmemperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada beberapa teori implementasi diantaranya: Teori George C.Edwards III (1980)dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. 1. Komunikasi Keberhasialan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. 2. Sumber daya Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan 326
PERSPEKTIF
sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efiktif.Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. 3. Disposisi Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor.apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegaranegara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan programprogram pembangunan. 4. Struktur birokrasi Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 2/ OKTOBER 2014
ISSN : 2085 – 0328
menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Pemberdayaan Masyarakat Menurut Subejo dan Suprianto, memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui collective action dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan social (http://www.pemberdayaan.com/pemba ngunan/pemberdayaan-masyarakat-danpembangunan berkelanjutan.html)/20/02/2010 Pemberdayaan masyarakat (community empowerment ) adalah perwujutan capita building yang bernuansa pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pengembangan kelembagaan pembangunan sistem sosial ekonomi rakyat, sarana dan prasarana, serta pengembangan 3P, yaitu: 1. Pendampingan, yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat, 2. Penyuluhan, yang dapat merespon dan memantau ubahan-ubahan yang terjadi di masyarakat, dan 3. Pelayanan, yang berfungsi sebagai unsur pengendali ketetapan distribusi asset sumber daya fisik dan non fisik yang diperlukan masyarakat. Di dalam melakukan pemberdayaan, keterlibatan pihak yang diberdayakan sangatlah penting sehingga tujuan dari pemberdayaan dapat tercapai secara maksimal. Program yang mengikutsertakan 327
PERSPEKTIF
masyarakat memiliki beberapa tujuan, yaitu agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka, serta meningkatkan keberdayaan (empowering) pihak yang diberdayakan dengan pengalaman merancang, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonomi (Kartasasmita, 1996: 249). 1. Dalam pemberdayaan, diperlukan suatu perencanaan yang didalamnya terkandung prinsip-prinsip pemberdayaan, yaitu adanya pihakpihak yang memberdayakan (community worker) dan pihak yang diberdayakan (masyarakat). Antara kedua pihak harus saling mendukung sehingga masyarakat sebagai pihak yang akan diberdayakan bukan hanya dijadikan objek, tetapi lebih diarahkan sebagai subjek (pelaksana). Kartasasmita (1996:192-193) menyatakan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui 3 proses, yaitu: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada sumber daya manusia atau masyarakat tanpa daya, 2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana, 3. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdauaannya dalam menghadapi yang kuat. Menurut Shardlow (Adi,2001:5455), pemberdayaan pada intinya PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 2/ OKTOBER 2014
ISSN : 2085 – 0328
membahas bagaimana kelompok atau individu komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan yang sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat adalah; 1. Masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. 2. Masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan. 3. Proses pelaksanaan pembangunan sudah berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. 4. Proses pembangunan terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat. 5. Respon masyarakat terhadap kegiatan program pembangunan tersebut sudah baik. 6. Telah melibatkan masyarakat dalam musyawarah peran pembangunan. 7. Hasil pelaksanaan pembangunan dapat dinikmati masyarakat. 8. Pemerintah dapat mempertanggungjawabkan hasil pemberdayaan pelaksanaan pembangunan. 9. Terlaksananya demokrasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan. 10. Sesuai dengan permintaan atau harapan masyarakat dengan program pemerintah yang terlaksana. Pengertian Partisipasi Masyarakat Kata partisipasi sering dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa pembangunan, pengambilan keputusan, kebijakan, pelayanan pemerintah. Sehingga partisipasi itu memiliki arti yang penting dalam kegiatan pembangunan, dimana pembangunan itu bertujuan untuk 328
PERSPEKTIF
memenuhi kebutuhan yang diinginkan masyarkat. Bhattacharyya (dalam Ndraha,1990: 102) mengartikan partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama, sedangkan Mubyarto (dalam Ndraha,1990: 102) juga menyebutkan bahwa partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Kumorotomo (1999:112-114) mengatakan bahwa partisipasi adalah berbagai corak tindakan massa maupun individual yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warganya. Secara umum corak partisipasi warga Negara dapat dibedakan menjadi empat macam: 1. Partisipasi dalam pemilihan (electoral participation) 2. Partisipasi kelompok (group participation) 3. Kontak antara warga Negara dengan pemerintah (citizen government contacting) 4. Partisipasi warga negara langsung Gambaran Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri sendiri meruapakan program pemerintah yang memiliki fungsi yakni mengeser paradigma pembangunan yang bertumpu pada peranpemerintah semata (state centre) ke arah paradigma pembangunan masyarakat (people centre). Dalam kerangka tersebut program bantuan langsung masyarakat yang diberi nama PNPMMandiri, diluncurkan oleh Presiden RI tanggal 30 April 2007 di Kota Palu-Sulawesi Tengah, program ini sekaligus menandai keseriusan pemerintah untuk merubah logika pendekatan proyek PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 2/ OKTOBER 2014
ISSN : 2085 – 0328
menjadi program, hal ini dilakukan dengan konsolidasi program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai kementrian/lembaga. Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 20074 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi.Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat diperkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerahsekitarnya, dan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP), yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui perbaikan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruktur perdesaan. Selain itu Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PAMSIMAS), serta beberapa program lain telah diharmonisasikan menjadi bagian dari PNPM. Program tersebut adalah PNPM Mandiri Agribisnis Perdesaan, PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan,PNPM Mandiri Pariwisata, dan PNPM Mandiri Perumahan Permukiman PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program 329
ISSN : 2085 – 0328
PERSPEKTIF
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.
tentang Tim Mandiri.
Dasar Hukum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perpres No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), yang diketuai oleh Menkokesra dan bertugas untuk merumuskan langkah-langkah kongkrit dalam penanggulangan kemiskinan. Hasil Sidang Kabinet pada tanggal 7 September 2006: diperlukan percepatan penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Selanjutnya TKPK pada tanggal 12 September menyepakati untuk menindaklanjuti hasil sidang kabinet tersebut dengan merumuskan sebuah program yang bernama PNPM. Menkokesra kemudian menerbitkan SK Menkokesra No. 28/Kep/Menko/Kesra/XI/2006 yang diperbaharui dengan Kepmenkokesra No. 23/KEP/Menko/Kesra/VII/2007
Tujuan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tujuan pelaksanaan PNPM Mandiri dalam Pedoman Operasional Umum PNPM Mandiri (2008:2) adalah: a. Tujuan Umum Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. b. Tujuan Khusus 1. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. 2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang
PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 2/ OKTOBER 2014
Pengendali
PNPM
Visi dan misi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Menurut Pedoman Operasional Umum PNPM Mandiri (2008:1) dijelaskanvisi dan misi PNPM Mandiri adalah: Visi kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan adalah terciptanya masyarakat yang berdaya yang mampu menjalin sinergi dengan pemerintah daerah serta kelompok peduli setempat dalam rangka menanggulangi kemiskinan dengan efektif, secara mandiri dan berkelanjutan. Dari visi dan misi tersebut dapat kita pahami bahwa pengembangan kapasitas merupakan salah satu aspek dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yaitu menanggulangi kemiskinan.
330
PERSPEKTIF
3.
4.
5.
6.
7.
8.
mengakar, representatif dan akuntabel. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (propoor). Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. Sasaran Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri Sasaran pelaksanaan PNPM Mandiri dalam Pedoman Operasional Umum PNPM Mandiri (2008:2) adalah: 1. Terbangunnya infrastruktur perdesaan yang meliputi pembangunan sarana dan infrastruktur: transportasi, produksi pertanian, pemasaran pertanian, air bersih dan sanitasi, pendidikan dan kesehatan. PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 2/ OKTOBER 2014
ISSN : 2085 – 0328
2. Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat. 3. Terbentuknya Kawasan Strategis Kabupaten, Kelompok Usaha Masyarakat, dan institusi Kelompok Diskusi Sektor (KDS) serta menguatnya fungsi KDS di lokasi yang telah memilikinya. 4. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam berperan sebagai fasilitator dalam melaksanakan pembangunan. 5. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Tahap Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian 1. Tahap Pembelajaran (bagi masyarakat dan pemda untuk memahami pengelolaan pembangunan partisipatif) Meski bersifat stimulan, BLM memiliki peran besar untuk pelaksanaan kegiatan awal pengintegrasian perencanaan partisipatif ke dalam sistem perencanaan pembangunan reguler. Peran pendamping (fasilisator/ konsultan) sangat diperlukan terutama dalam inisiatif dan prakarsa. Diperlukan waktu sekitar 2 tahun, tergantung kondisi wilayah dan kesiapan masyarakat. 2. Tahap Kemandirian Masyarakat, pemda, konsultan dan fasilisator sudah merupakan mitra sejajar. Masyarakat dan pemda dapat mengakses berbagai sumber dana yang ada. Perencanaan partisipatif telah ditetapkan sebagai peraturan daerah. Peran fasilisator/ konsultan difokuskan pada supervisi dan penguatan kapasitas pelopor/ relawan masyarakat agar mampu memfasilitasi kegiatan masyarakat di wilayahnya, diperlukan waktu 2 tahun. 3. Tahap Keberlanjutan 331
PERSPEKTIF
Masyarakat mampu menghasilkan keputusan yang rasional dan adil, dan mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Kebijakan dan penganggaran pemda lebih propoor Keberadaan fasilisator/ konsultan atas permintaan masyarakat/ pemda sesuai keahlian yang dibutuhkan. Kemitraan masyarakat, pemda dan kelompok peduli berlangsung secara sinergis sebagai penggerak pembangunan, diperlukan waktu setidaknya 1 tahun. Tujuan dan strategi yaitu terbentuknya masyarakat yang mandiri dan dapat mengakses berbagai program yang diperlukan dari tahun 2007-2015. METODE PENELITIAN Bentuk penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Nawawi (Nawawi, 1990: 64) bentuk deskriptif adalah bentuk penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. PEMBAHASAN 1. Implementasi Program PNPM Pedesaan Pemahaman Informan terhadap PNPM Mandiri Pedesaan. Ketika peneliti melakukan wawancara terhadap informan, dapat diketahui bahwa PNPM MP merupakan suatu program yang sangat baik untuk dijalankan dan telah terimplementasikan dengan baik karena memberi dampak positif bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara di bawah ini:
PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 2/ OKTOBER 2014
ISSN : 2085 – 0328
“Program PNPM MP sangat bagus untuk dilaksanakan, karena dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat meskipun tidak begitu signifikan menurunkan angka kemiskinan di Kecamatan ini relative hanya mampu menurunkan angka kemiskinan 3 sampai 4% saja, kemudian program ini jelas bisa mempermudah hidup masyarakat seperti saat ini sudah banyak jalan yang dibuka kemudian ada program kredit usaha untuk ibuibu ini membuat kaum ibu-ibu di kecamatan ini menjadi lebih produktif. PNPM MP juga mendidik masyarakat untuk dapat berkegiatan artinya membuat suatu perencanaan di dalam membangun infrastruktur di Kecamatan ini.” (Wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar selaku Kepala Camat Secanggang, 19 Juni 2014) Hal di atas juga sesuai dengan pendapat dari PJOK Kecamatan yang menyatakan bahwa PNPM MP sangat membantu ekonomi masyarakat miskin. Dengan terutama adanyan SPP sebagai salah satu program dalam PNPM MP, masyarakat akan terbantu untuk meningkatnya ekonomi keluarga mereka seperti kutipan wawancara di bawah ini: ”Pelaksanaan PNPM MP ini tentu sangat membantulah. Apalagi lebih dari 49 % masyarakat yang ada di desa ini tergolong masyatakat yang kurang mampu. Jadi dengan adanya PNPM MP ini akan membantu masyarakat untuk meningkatkan ekonomi keluagarnya. Sekarangkan dengan adanya SPP para ibi-ibu sudah bisa meminjam untuk modal usaha.” (Wawancara dengan Bapak Akhyar selaku PJOK Kecamatan Secanggang, 15 Juni 2014)
332
PERSPEKTIF
Dalam PNPM MP kemandirian masyarakat dapat ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Masyarakat menjadi penentu dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini sejalan dengan kutipan wawancara penulis lakukan di bawah ini: ”Kemandirian masyarakat sangat diutamakan dalam PNPM MP ini, di mana masyarakat dilibatkan secara langsung mulai dari proses perencanaan dan pelaksanaannya. Masyarakat dapat memilih sendiri apa saja yang prioritas misalnya bidang infrastruktur seperti pembangunan situ, pengerasan jalan pembuatan MCK dan banyak lagi yang lain” (Wawancara dengan Bapak Akhyar selaku PJOK Kecamatan Secanggang, 15 Juni 2014) Pelaksanaan SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) dan Pembangunan Infrastruktur di Perdesaan sebagai suatu program dari PNPM MP bertujuan untuk membangun desa, mensejahterakan dan memandirikan masyarakat, masyarakat terutama perempuan dapat terbantu untu modal usaha, seperti kutipan di bawah ini: ”SPP ini cocok untuk dilaksanakan, seperti saya yang berjualan kan bisa untuk menambah modal. Pertama diberi tahu kami sangat senang. Siapa yang gak senang kalau dikasih bantuan dan untuk pembangunan infrastruktur di Kecamataan ini seperti pengerasan jalan pembangunan situ, Puskesdes dan salauran irigasi membuat kami menjadi lebih terbantu di bidang kesehatan dan transportasi”. (Wawancara dengan Ibu Aswiya selaku anggota kelompok SPP
PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 2/ OKTOBER 2014
ISSN : 2085 – 0328
Mawar Desa Tanjung Ibus, 19 Juni 2014) Namun ada sebagian masyarakat yang merasa SPP dan Pembangunan Infrastruktur di Perdesaan kurang maensejahterakan masyarakat, seperti kutipan wawancara di bawah ini: ”SPP ini memang baguslah dapat membantu sedikit untuk usaha jualan saya, tapi gimana kami bisa sejahtera dan mandiri sementara uang yang dipinjamkan cuma 1 juta, itupun dipotong 5% untuk TPK dan UPK. Sekarang kami untuk makan aja susah apalagi pembangunan infrastruktur di Kecamaatan ini tidak semua desa usulan pembangunannya disetujui dan masih banyak yang harus di bangun seperti jalan di daerah ini banyak yang sulit dilewati kendaraan” (Wawancara dengan Ibu Fatimah Masyarakat Desa Hinai Kiri Kecamatan Secanggang , 19 Juni 2014) Faktor Komunikasi Di Dalam Implementasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Di Kecamatan Secanggang didalam program PNPM Mandiri Perdesaan Komunikasi terlihat dari kegiatan sosialisasi baik secara formal yakni 333
PERSPEKTIF
melalui kegiatan penyelenggaran sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan yang rutin setahun dua kali dilaksanakan maupun informal yaitu sosialisasi yang di laksanakan antara tiap anggota ataupun antara masyarakat di kecamatan ini. Kegiatan sosialisasi dimulai dari perencanaan , pelaksanaannya hingga tujuan dari program ini. Hal ini di ungkapkan sesuai dengan kutipan wawancara di bawah ini: ”Semua masyarakat yang ada di kecamatan ini 85% telah mengetahui program dan tujuan dari PNPM Mandiri Perdesaan ini, mengingat dari pihak pelaksan PNPM Mandiri Pedesaan di tingkat Kecamatan rutin dua kali dalam satu tahun melakukan sosialisasi terkait program ini apalagi startegi komunikasi untuk program ini sudah ada didalam buku pedoman PNPM mandiri namanya Stakom (strategi Komunikasi) dan untuk tingkat desa saya lihat telah di undang baik laki-laki maupun perempuan. Mulai dari MAD (Musyawarah Antar Desa) Sosialisasi, MD (Musyawara Desa) Sosialisasi,MAD 2 Perencanaan dan MKP (Musyawara Khusus Perempuan), MD 2 Penetapan Usulan, serta MD 3 Informasi. Kami ingin melibatkan masyarakat walaupun tidak semua masyarakat yang hadir. Dan dalam pelaksanaannya masyarakat juga ikut mengawasi.” (Wawancara dengan Ibnu Hajar, S. Sos selaku Kepala Camat Secanggang, 19 Juni 2014) Kutipan di bawah ini juga memperlihatkankan adanya komunikasi yang aktif antara pihak pelaksana PNPM Mandiri Pedesaan di tingkat Kecamatan dengan Masyarakat:
PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 2/ OKTOBER 2014
ISSN : 2085 – 0328
”Dalam setiap musyawarah yang dilakukan apalagi kita sudah punya buku pantua Strakom (Strategi Komunikasi) PNPM Mandiri, fakta dilapangan menunjukan malah yang paling banyak hadir perempuan dari pada laki-laki. Dalam musyawarah ini perempuan dapat memberi pendapat dan saran mereka. Apa lagi waktu MKP disitukan yang hadir perempuan semua jadi mereka lebih bebas memberi tanggapan mengenai SPP dan banyak warga yang datang ke kantor bertanya langsung terkait program ini” (Wawancara dengan Bobby Syahputra,SE selaku ketua UPK Kecamatan, 17 Juni 2014) Dalam proses sosialisasi program PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Secanggang Kabupaten langkat dinilai belum berhasil sepenuhnya mengingat pada saat proses prencanaan dan pelaksanaan PNPM MP terutama pada SPP tidak semua perempuan yang ada di Kecamatan tersebut ikut terlibat karena pada waktu Musyawarah Khusus Perempuan dilakukan perempuan yang hadir hanya berjumlah 24 orang (dapat dilihat pada daftar hadir MKP). Hal ini karena rendahnya SDM masyarakat yang ada di Kecamatan tersebut, seperti kutipan wawancara di bawah ini: ”Sebenarnya masih banyak perempuan yang gak ikut SPP di Kecamatan ini, alasan orang itu karena gak ada yang berani menjadi ketua karena tanggung jawabnya berat. Gimanlah.. tamat SD aja nggak, gimana nanti berhitung apalagi mempertanggung jawabkan uang yang di kelolah nantinya?.” (Wawancara dengan Ibu Nurhasanah selaku Bendahara UPK Kecamatan, 17 Juni 2014)
334
PERSPEKTIF
Masalah keterbatasan ekonomi juaga menjadi kendala bagi masyarakat di Kecamatan ini terutama kaum ibu-ibu untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Mereka merasa tidak mampu untuk merencanakan didalam kegiatan pembangunan infastruktur dan juga mereka juga merasa tidak mampu mengembalikan cicilan untuk uang yang dipinjam, seperti kutipan wawancara di bawah ini: ”Memang tidak masyarakat ikut serta di dalam program ini apalagi untuk ibu-ibu yang tergolong RTM masih belum semuanya ikut anggota SPP, alasannya karena mereka tidak bisa melakukan perencanaan atau mereka takut gak mampu mengembalikan cicilannya. Kami memang telah memberi sosialisasi, pembinaan dan pengarahan tapi mereka tetap tidak mau ikut serta” (Wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar, S. Sos selaku Kepala Camat, 19 Juni 2014) Faktor Sumberdaya Di Dalam Implementasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Walaupun isi kebijakan program PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Secanggang sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber Daya yang ada di dalam pelaksanaan implementasi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Secanggang masih dirasa kurang oleh pelaksana
PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 2/ OKTOBER 2014
ISSN : 2085 – 0328
ataupun masyarakat. Seperti kutipan hasil wawancara berikut: ”Untuk SDM (Sumber daya Manusia) yang ada di dalam tim pelaksana di tingkat Kecamatan belum dikatakan cukup, mengingat SDM yang ada di dalam ini memiliki latar belakang pendidikan yang tidak semuanya sarjana kebanyakan tamatan SMA jadi kurang begitu optimal dalam menjalankan program ini, apalagi masalah Anggaran masih tergolong kurang karena tidak semua kegiatan bisa dibiyayai bahkan di Kecamatan ini tidak semua Desa bisa mendapatkan bantuan dari program ini, untuk batas maksimal pendanaan 1 proyek infrastruktur untuk satu desa Rp 350 Juta sedangkan untuk 1 proyek yang pryok tersebut memiliki manfaat untuk dua desa seperti misalnya jembatan penghubung desa batas maksimal pendanaan Rp 500 Juta” (Wawancara dengan Ibu Makaria Maria Sembiring,ST selaku Fasilitator Teknis Kecamatan, 18 Juni 2014) Dalam pelaksanaan PNPM MP tentu memerlukan dana sesuai dengan anggaran yang telah disediakan walaupun masih dirasa kurang. Di Kecamatan Secanggang anggaran yang disediakan untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.360.000.000, dengan perincian 70 % untuk pembangunan fisik dan 30% untuk SPP. Kemudian sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam PTO (Petunjuk Teknis Operasional) seluruh dana PNPM MP baik untuk bangunan fisik maupun SPP dipotong 5% dengan rincian 2% untuk dana operasional TPK dan 3% untuk UPK (Rencana Anggaran Biaya). Hal ini sesui dengan kutipan wawancara di bawah ini: 335
PERSPEKTIF
”Dana PNPM MP di Kecamatan ini untuk anggaran 2014 sebesar 1,34 Miliar. Itu termasuk 70% untuk pembangunan fisik dan 30% untuk SPP. Jadi untuk SPP kira-kira sebesar Rp 390 juta untuk 8 kelompok. Itu pun dana masingmasing kelompok dipotong 5%. 2% untuk dana operasional TPK dan 3% untuk UPK dan tidak semua desa di kecamatan ini mendapatkan bantuan dari program ini dan menurut saya idealnya perdesa mendapatkan dan Rp 1 Miliar mengingat banyak desa yang tergolong terisolir dan butuh banyak dana untuk pembangunan infstruktur seperti irigasi, jalan, puskesmas dan sekolah. (Wawancara dengan Akhyar selaku PJOK Kecamatan, 17 Juni 2014) Dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Secanggang tentunya harus di berikan dukungan berupa saran dan prasaran yang memadai untu menjung keberhasilan dari program ini, namun fakta di lapangan memperlihatkan sarana dan parasaran yang tersedia bagi pihak pelaksana program ini masih dirasa belum memadai, hal ini dipaparkan oleh Kepala Camat Secanggang: ”Untuk Sarana dan Prasaran yang tersedia bagi pelaksan program PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan ini masih belum memadai, bisa di lihat kantor PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Secanggang yang ada di Pasar Gunung Lingkungan 5 Kelurahan Hinai Kiri itu baru satu tahun di tempati karena baru mampu di beli itupun dari Surplus dana pengelolahan SPP sebelumnya kantornya ya di sini gabung sama kantor Camat untuk fasilitas Telephone Fax blum ada apalagi Internet dan Untuk gaji UPK Sendiri PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 2/ OKTOBER 2014
ISSN : 2085 – 0328
masih rendah tidak sesuai dengan kerja mereka yang harus mobile, mengingat gaji meraka hanya 3% dari dana yang” (Wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar selaku Kepala Camat Secanggang, 19 Juni 2014) Struktur Birokrasi yang merupakan salah satu faktor di dalam Implementasi Kebijakan Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan informan, dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, baik struktur birokrasi maupun prosedur operasional yang menjadi pendoman bagi UPK Kecamatan untuk bertindak sangat mendukung untuk menunjang keberhasilah program ini. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara di bawah ini: ”Struktur birokrasi ataupun prosedur operasional di dalam pembuatan perencanaan kegiatan ataupun pelaporan hasil kegiatan saya kira tidak mempersulit masyarakat ataupun UPK, saya selaku Pembina juga sering melakukan diskusi nonformal kepada Tim UPK di sana saya menanyakan apakah ada hal yang kurang dimengerti ataupun hal yang sulit baik dalam hal pencairan dana ataupun pelaporan kegiatan dan sejauh ini saya rasa struktur birokrasi ataupun prosedur operasional di dalam program ini telah di lakukan sesuai dengan pedoman PTO dan tidak 336
PERSPEKTIF
mempersulit baik Tim UPK ataupun masyarakat” (Wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar, S. Sos selaku Kepala Camata Secanggang, 19 Juni 2014) Kemudian Ketua PJOK juga memberikan penjelasan yang sama: ”Jadi begini, untuk prosedur operasional sudah dilakukan sesuai PTO dan kalau ada permasalahan kita selalu melakukan koordinasi misalnya ketika pencairan dana ada persyaratan yang tidak lengkap saya selaku PJOK berkordinasi dengan ketua UPK Kecamatan saya informasikan persyaratan apa lagi yang harus di penuhi. Saya juga sering menghimbau pada Tim UPK agar sering berkoordinasi dengan kelompok-kelompok SPP ataupun masyarakat yang ikut didalam program pembangunan infrastruktur desa agar mereka tidak merasa kesulitan didalam mengikuti program ini mengingat latar belakang pendidikan masyarakat disini masih (Wawancara dengan Bapak Akhyar selaku PJOK, 17 Juni 2014) Sementara masyarakat yang menjadi anggota yang terlibat langsung dalam Kelompok SPP memberikan tanggapan yang berbeda-beda seperti dalam kutipan di bawah ini: ”Saya tidak mengerti soal struktur birokrasi kalau soal prosedur operasional saya sering bertanya ke UPK ataupun Fasilitator karena sering lupa, yang penting waktu kami diundang, kami datang. Kami dikasih pengarahan dan penjelasan mengenai PNPM MP. Tapi memang kami bebas bertanya.” (Wawancara dengan Ibu Fatimah Masyarakat Desa Hinai Kiri Kecamatan Secanggang , 19 Juni 2014)
PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 2/ OKTOBER 2014
ISSN : 2085 – 0328
”Kalo dalam SPP prosedur operasionalnya saya paham seperti syarat menjadi anggota kelompok SPP musti penduduk asli Desa, bisa membayar iuran dan iuran pokok, bersedia mengikuti aturan kelompok yang ditetapkan bersama, berniat ingin mengembangkan usaha yang ada,” (Wawancara dengan Ibu Aswiya selaku anggota kelompok SPP Mawar Desa Tanjung Ibus, 19 Juni 2014) Pelaksanaan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Secanggang. Bila pembangunan diartikan sebagai suatu proses perubahan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dan lebih bermakna. Maka dapat dikatakan bahwa dalam proses pembangunan tersebut akan meliputi beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap perencanaan dalam suatu pembangunan sangatlah diperlukan. Dalam tahap ini, terdapat aktivitas- aktivitas untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan sebagai pendukung untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Di dalam suatu kebijakan, implementasi merupakan aktivitasaktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan. Ini adalah satu aspek proses kebijakan, yang amat sulit dalam menentukan hasil dari kebijakan tertentu. Dalam pelaksanaan suatu program untuk mencapai hasil yang diinginkan harus mendapat dukungan dari setiap orang yang terlibat di dalamnya. Satu hal yang tidak kalah penting yakni pelaksanaan yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah 337
PERSPEKTIF
ditetapkan dan disetujui bersama oleh anggota. Demikian halnya dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri di Kecamatan Secanggang, ada aturan yang harus dipatuhi yang tertuang dalam PTO (Petunjuk Teknis Operasional) yang menjadi pedoman setiap yang ada didalamnya untuk bertindak. Apabila dukungan masyarakat dalam pelaksanaan seimbang dengan aturan yang telah ditetapkan maka hasil yang akan diperoleh pasti akan memberi dampak yang positif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar selaku Kepala Camat Secanggang menyebutkan implementasi program PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Secanggang belum terimplementasikan dengan baik karena hanya mampu mengurangi angka kemiskinan 3 sampai 5%. Banyak beberapa hal yang membuat implementasi program tersebut tidak berjalan dengan maksimal yakni komunikasi dengan masyarakat di Kecamatan Secanggang yang memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah belum terjalin dengan baik, Sumber Daya seperti Sumber Daya Manusia dan Anggaran yang belum memadai serta disposisi yang belum dijalankan sesuai PTO Faktor Komunikasi Di Dalam Implementasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Komunikasi merupakan salahsatu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan public. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Infromasi yang diketahui para pengambil keputusan PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 2/ OKTOBER 2014
ISSN : 2085 – 0328
hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Demikian halnya dengan Implementasi pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Secanggang, Komunikasi yang dilakukan Tim UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) tergolong cukup efektif terbukti dengan meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat dalam program ini. Dalam melakukan Stategi Komunikasi Tim UPK mengikuti buku panduan Strategi Komunikasi (Strakom) PNPM Mandiri, Stakom disusun sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan pemahaman yang benar tentang PNPM Mandiri, mendorong keterlibatan dalam PNPM Mandiri, serta memberikan pemahaman bersama dalam rangka penyatuan langkah menuju sasaran akhir (ultimate goals) dari PNPM Mandiri,yakni kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi permasalah seperti tingkat pendidikan masyarakat di Kecamata Secanggang yang rendah serta tingginya angka kemiskinan di daerah menjadi hambatan utama didalam kegiatan komunikasi program ini, peryataan tersebut sesuai dengan 338
PERSPEKTIF
kutipan wawancara dengan Nurhasanah selaku Bendahara UPK Kecamatan, beliau mengutarakan di dalam proses sosialisasi program PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Secanggang Kabupaten langkat dinilai belum berhasil sepenuhnya mengingat pada saat proses prencanaan dan pelaksanaan PNPM MP terutama pada SPP tidak semua perempuan yang ada di Kecamatan tersebut ikut terlibat karena pada waktu Musyawarah Khusus Perempuan dilakukan perempuan yang hadir hanya berjumlah 24 orang (dapat dilihat pada daftar hadir MKP). Hal ini karena rendahnya SDM masyarakat yang ada di Kecamatan tersebut, seperti kutipan wawancara di bawah ini: Faktor Sumber Daya Di Dalam Implementasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efiktif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumbersumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yamg diharapkan, serta adanya fasilitasfasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.
PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 2/ OKTOBER 2014
ISSN : 2085 – 0328
Demikian halnya dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri di Kecamatan Secanggang, ada beberapa Sumberdaya yang masi dirasa kurang diantara adalah: 1. Sumber Daya Manusia Salah satu modal utama dalam pembangunan adalah sumber daya manusia yang terlibat didalamnya. Dengan adanya sumber daya manusia yang baik, maka mereka akan bersikap lebih reaktif dalam mengatasi masalah kemiskinan. Sumber daya manusia dapat dilihat dari wawasan yang dimiliki masayarakat serta tingkat pendidikannya. Di Desa Kecamatan Secanggang mayoritas masyarakatnya memiliki SDM yang masih tergolong rendah, Berdasarkan data BPS (Badan Pusat satistik) Kecamatan Secanggang tahun 2013 pendidikan di Kecamatan ini semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah partisipasi sekolah semakin tinggi jenjang pendidikan jumlah murid terhadap sekolah semakin menurun. SD (Sekolah Dasar) sederajat 9.281 murid. SMP (sekolah Menengah Pertama) sederajat 3.368 murid dan SLTA (sekolah Lanjutan Tingkat Atas) sederajat 1.393 murid. Rendahnya sumber daya manusia di Kecamatan Secanggang seperti yang dijelaskan di atas, ternyata sangat berpengaruh terhadap partisipasi mereka dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Banyak masyarakat terutama kaum perempuan yang ada di desa tersebut tidak mau ikut dalam program ini, sebab mereka merasa tidak mampu bertanggungjawab didalamnya. Seperti yang di jelaskan Wawancara dengan Ibu Nurhasanah selaku Bendahara UPK 339
PERSPEKTIF
Kecamatan Secanggang, bahwa masih banyak perempuan yang ada di Kecamatan Secanggang yang tidak ikut sebagai anggota Kelompok SPP sebab di antara mereka tidak ada yang berani menjadi ketua yang tentunya bertanggungjawab terhadap kelompok. 2.Anggaran Anggaran merupakan rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu. Dalam implementasi pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan Di Desa Kecamatan Secanggang informan menilai Anggaran yang ada untuk menjalankan program ini dirasa kurang sehingga tujuan dari program ini yakni penuntasan kemiskinan belum berhasil sepenuhnya, seperti yang di ungkapkan Ibu Makaria Maria Sembiring,ST selaku Fasilitator Teknis Kecamatan, pihaknya mengatakan Sumber Daya (Anggaran) yang ada di dalam pelaksanaan implementasi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Secanggang masih dirasa kurang oleh pelaksana ataupun masyarakat, hal ini dikarenakan tidak semua kegiatan bisa dibiyayai bahkan di Kecamatan ini tidak semua desa mendapatkan bantuan dari program ini. Pendapat ini juga di utarakan oleh Bapak Akhyar selaku PJOK Kecamatan beliau menambahkan untuk dana PNPM MP di Kecamatan ini untuk anggaran 2014 sebesar 1,34 Miliar. Itu termasuk PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 2/ OKTOBER 2014
ISSN : 2085 – 0328
70% untuk pembangunan fisik dan 30% untuk SPP. Jadi untuk SPP kira-kira sebesar Rp 390 juta untuk 8 kelompok. Itu pun dana masingmasing kelompok dipotong 5%. 2% untuk dana operasional TPK dan 3% untuk UPK dan tidak semua desa di kecamatan ini mendapatkan bantuan dari program ini dan menurut saya idealnya perdesa mendapatkan dan Rp 1 Miliar mengingat banyak desa yang tergolong terisolir dan butuh banyak dana untuk pembangunan infstruktur seperti irigasi, jalan, puskesmas dan sekolah. Faktor Diposisi Di Dalam Implementasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagianbagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Di dalam Dalam implementasi pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan Di Desa Kecamatan Secanggang peneliti berkesimpulan bahwa Disposisi dijalankan belum dijalankan dengan baik belum semua anggota dari tim Pelaksana program ini mengetahui dan melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawah sesuai dengan PTO. Seperti yang diungkapkan Bapak Ibnu Hajar Selaku Kepala Camat Secanggang didalam wawancara,beliau berpendapat baik UPK ataupun Fasilitator telah melaksanakan pekerjaanya dengan sangat baik, bisa kita lihat dari laporan keuangan bualan 340
PERSPEKTIF
yang mereka kirim selalu tepat waktu dulu pertanggal 25 sekarang sudah menerapkan prinsip akutansi jadi pertanggal 30 kemudian untuk fasilitator telah bekerja sebagi mana mestinya yakni menyarankan dan tetap mengarahkan program ini ke tujuan semestinya dan tidak ada intervernsi. Namun untuk Tingkat Kelompok SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) pembagian tugas belum dilaksanakan dengan benar hal tersebut dikarenakan masih rendahnya latar belakang pendidikan yang dimiliki anggota SPP. Kesimpulan diatas diambil dari kutipan wawancara dengan Bobby Syahputra,SE selaku ketua UPK Kecamatan, pihaknya mengakui ada sebagaian ketua kelompok SPP yang mengeluh kepadanya mengenai permasalahan pembagian tugas, pihaknya membenarkan ada sebagian ketua SPP yang mengurus semua urusan mulai dari mengutip cicilan dari anggota, mencatatnya dan melapor ke UPK. Sekretaris dan bendahara kelompok tidak memiliki tugas apapun hal ini dikarenakan pendidikan anggota mereka yang masih rendah, jadi ketua SPP merasa tidak mungkin memaksa untuk mengerjakanya. Faktor Struktur Birokrasi yang merupakan salah satu faktor di dalam Implementasi Kebijakan. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 2/ OKTOBER 2014
ISSN : 2085 – 0328
yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Demikian halnya dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri di Kecamatan Secanggang, Struktur ataupun prosedur operasional yang ada tidak membuat masyarak ataupun Tim UPK menjadi kesulit didalam menjalankan program ini hal tersebut disimpulkan dari hasil wawancara dengan dengan Bapak Ibnu Hajar, S. Sos selaku Kepala Camata Secanggang. Pihaknya berpendapat didalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, baik struktur birokrasi maupun prosedur operasional yang menjadi pendoman bagi UPK Kecamatan untuk bertindak sangat mendukung untuk menunjang keberhasilah program ini. PENUTUP Kesimpulan Setelah peneliti melakukan observasi dan pengumpulan data serta wawancara dengan informan di lapangan mengenai Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: 1. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Secanggang secara umum memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat di dalam meningkatkan taraf hidup lewat bantuan pembangunan infrastruktur perdesaan dan modal untuk usaha. 2. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Secanggang belum terimplementasikan dengan baik dikarenakan hanya mampu mengurangi anagka kemiskinan 34% tiap tahunya, permasalahan seperti kominikasi yang belum berjalan dengan efektik dengan 341
PERSPEKTIF
masyarakat yang memiliki pendidikan dan tingkat ekonomi yang rendah, sumber daya manusia dan anggaran yang masih kurang serta disposisi yang belum dijalankan sesuai dengan PTO (Petunjuk Teknis Operasional) menjadi penyebab program tersebut belum terimplementasikan dengan baik. 3. Partisipasi masyarakat terutama perempuan didalam program pembangunan infrastruktur pedesaan dan SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) masih tergolong rendah, hal ini terlihat karena tidak semua perempuan yang ada di Kecamatan Secanggang turut serta di dalamnya. 4. Pembagian tugas dalam kelompok antara ketua, bendahara dan sekretaris tidak berjalan seimbang. Ketua memegang kendali penuh atas kelompok sehingga kegiatan kelompok tidak berjalan dengan baik. 5. Masalah Anggaran yang dirasakurang dan SDM yang rendah menjadi penghambat utama masyarakat di Kecamatan Secanggang terutama perempuan untuk dapat turut serta dalan kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan sehingga berdampak pada implementasi dari program ini belum bisa terlaksana sesuai dengan tujuanya yakni penuntasan kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang mandiri. Saran Adapun saran yang dapat peneliti berikan sesuai dengan analisa pelaksanaan PNPM MP pada Kelompok SPP di Desa Napagaluh adalah sebagai berikut: 1. Sebaiknya sebelum melakukan pelaksanaan kegiatan program PPNPM Mandiri Perdesaan, pihak PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 2/ OKTOBER 2014
ISSN : 2085 – 0328
yang terlibat didalamnya sebagai pengurus harus mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya keterlibatan mereka, sehingga kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi akan lebih baik. 2. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan yakni adanya pemberdayaan dan kemandirian perempuan dalam Kelompok SPP, pelaksanaan harus disesuaikan dengan pedoman dan aturan yang tertuang dalam PTO. 3. Pemerintah Pusat sebaiknya melakukan evaluasi ulang terkait pendanaan program ini karena anggaran yang ada untuk program ini masih dinilai kurang Pelatihan bagi pengurus Kelompok SPP yakni ketua, sekretaris dan bendahara perlu dilakukan, sehingga mereka dapat mengelola kegiatan yang ada dalam kelompok dengan baik serta adanya pembagian tugas yang seimbang. DAFTAR PUSTAKA Adi, Isbandi Rukminto. 2001. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis). Jakarta: Lembaga Penerbit fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Islamy, M. Irfan. 1997. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara . Bumi Aksara: Jakarta. Itsna, Sugihastuti, 2007. Gender dan InferioritasPerempuan.Yogyakar ta: Pustaka Pelajar Juliantara, Dadang. 2004. Pembaharu Kabupaten Mewujudkan Kabupaten Partisipasi. Yogyakarta: Pembaharuan. Kaho, Josef. 2007. Prosfek Otomoni Daerah di Daerah Republik Indonesia . Jakarta: 342
PERSPEKTIF
PT RajaGarfindo. Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat. Jakarta: Bappenas Kumorotomo, Wahyudi. 1999. Etika Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Murniati, Nunuk. 2004. Getar Gender. Magelang: Yayasan IndonesiaTera. Nawawi.1990. Metode Penelitian sosial. Yogyakarta: UGM Press Ndraha, Taliziduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas.Jakarta: Rineka Cipta. Putra, Fadillah. 2003. Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik Siahaan, dkk. 2006. Manajemen Pengawas Pendidikan. Jakarta: Quantum Teaching Singarimbun, Masri, Sofyan efendi. 2006. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES Soegijoko dan Kusbiantoro. 199. Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Jakarta: GrasindoSoenarko SD, H. 2003. Public Policy, Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Menganalisa Kebijakan Publik. Surabaya: Airlangga University Press Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta. Suharto, Edi, dkk. 2005. Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia. Bandung: STKS Press PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 2/ OKTOBER 2014
ISSN : 2085 – 0328
Sumodiningrat, Gunawan. 1999. Gramedia Pustaka Utama Suyanto, Bagong & Sutinah. 2005. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Prenada Media. Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta: YPAPI dan Lukman Offset .2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT Grasindo. Wrihatnolo, dkk. 2007. Manajemen pemberdayaan, Sebuah Pangantar dan Panduan Untuk Pembardayaan Masyarakat. Jakarta: Gramedia Statistik Indonesia (BPS, diolah dari berbagai tahun terbitan), dan keterangan Pers BPS (September 2006).
. Yogyakarta: P
343
