Implementasi Prinsip Keadilan Sosial Bidang Pendidikan di Indonesia Pasca Reformasi
NAMA
: Harits Fadillah
NIM
: 11.11.4883
Kelompok : C Jurusan
: S1 Teknik Informatika
Dosen
: Tahajudin S, Drs
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA 2011
Implementasi Prinsip Keadilan Sosial Bidang Pendidikan di Indonesia Pasca Reformasi
Bab I Salah satu tujuan pendirian negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana termaktub pada pembukaan UUD 1945….
Bab II Pendidikan, terutama melalui jalur pendidikan formal dan nonformal belum dapat diakses oleh semua warga….
Bab III Lahirnya prinsip-prinsippendidikanpada hakekatnyatidakbisa dilepaskandari misi reformasiyang terjadi di Indonesia10 tahunyang lalu….
Bab IV Layanan pendidikantelah berkembangpesat untuk semua, termasuk warga Indonesia yangberkebutuhankhusus dan yang beruntung secara geografis….
Bab V Reformasi memangmeniupkanangin perubahan,terutamaadanyapenegakan rasa keadilandiberbagaisektorkehidupan,termasukdalam bidang pendidikan.
BAB I
A. Latar Belakang Masalah Salah satu tujuan pendirian negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana termaktub pada pembukaan UUD 1945. Artinya bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dan berharga dalam kehidupan bangsa Indonesia, terlebih-lebih sangat berarti ketika peranannya dalam membekali setiap insan Indonesia untuk menghadapi tantangan jaman yang semakin kompleks dan kompetitif. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, sehingga sudah sepatutnya jika kita selalu memperbanyak rasa syukur kepada Tuhan Yang Rahman dan Rahiim atas nikmat yang tidak ternilai harganya dan tak terhitung banyaknya. Namun perlu disadari bahwa sumber daya alam yang terus dikonsumsi dan dimanfaatkan dari waktu ke waktu tentu semakin habis. Karena itulah untuk menyelamatkan bangsa Indonesia di masa depan, di tengah-tengah terbatasnya sumber daya alam, pengembangan sumber daya manusia (SDM) sudah tidak bisa dielakkan dan menjadi kebutuhan semua pihak. Diyakini sepenuhnya bahwa strategi yang paling efektif dalam pengembangan SDM adalah pendidikan yang mantap. Pemerintah dan masyarakat baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama telah mengawal pembangunan pendidikan dari masa ke masa. Telah banyak hasil yang sudah dapat dicapai dan dirasakan, namun secara obyektif banyak hal yang perlu terus diupayakan untuk membangun pendidikan yang lebih efektif dan fungsional, sehingga mampu memberikan kemampuan dan bekal bagi setiap insan Indonesia.
BAB II
B. Rumusan Masalah Pendidikan, terutama melalui jalur pendidikan formal dan nonformal belum dapat diakses oleh semua warga. Mental, intelektual, geografis, ekonomis, kultural, maupun gender. Atas dasar itulah melalui semangat reformasi, UUSPN No.20 tahun 2003 mengamanatkan melalui salah satu pasalnya tentang prinsip pendidikan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Prinsip pendidikan tersebut seyogyanya dijadikan acuan dalam memberikan layanan pendidikan nasional, namun pada prakteknya tidak sedikit pemerintah dan masyarakat belum berhasil mewujudkan layanan pendidikan bermutu untuk semua. Kiranya diduga bahwa banyak faktor yang belum mendukung sepenuhnya dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, terlebih- lebih di era pasca reformasi. Untuk itu dapat diidentifikasi dan dicarikan solusinya, sehingga pendidikan untuk semua dapat diwujudkan, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi semua.
BAB III
C. Pendekatan Lahirnya prinsip-prinsippendidikanpada hakekatnyatidakbisa dilepaskandari misi reformasiyang
terjadi
satuagendanyayangpaling dilandasioleh
di
Indonesia10
lalu.Salah
pentingadalahmenegakkankeadilanbagi
nilai
demokrasidan
(HAM).Keadilanmemangpenting,apalagi daridasar
tahunyang
semua,yang
hak
keadilan
tidak
azazimanusia bisa
dipisahkan
negara kita,Pancasila.Lebihkhususnya adalahkeadilansosialbagiseluruh
rakyatIndonesia.
Keadilanmerupakankata
kunci
mengetahuimaknakeadilan
lebih
dalam
konteksini.Untuk
mendalam,secara
konseptualdi
antaranya
dapatmengacupadapendapat Murtadla al Muthahhari (Nurkholis Madjid,1992) bahwa
keadilandapat
dipahamimelaluiempatpengertianpokok.Pertama,keadilanmengandung pengertian
perimbangan ataukeadaanseimbang(mawzan,balanced),tidak
pincang.Kedua, keadilan mengandungmakna persamaan (musawah,ega-lite)dan tiadanyadiskriminasi
dalam
bentuk
apapun.Makasalah
satumaksud
ungkapanbahwaseseorangtelah bertindak adil ialah jikaiamemperlakukansemua orang secarasama.Ketiga,pengertian
Keadilan tidak utuh jika
kita
tidak memperhatikanmaknanyasebagai
pemberianperhatiankepadahak-hak pribadidan penunaianhakkepada siapayang berhak
(ithaakulli
dzii
haqqq
haqqahuu).Makakedzaliman
dalamkaitannyadenganpengertianiniialah perampasanhakdari orang yangberhak, danpelanggaranhakorang
yangtakberhak.Keempat,keadilanTuhan(al-„Ad‟lal-
Ilaahii),berupakemurahan-Nyadalam
melimpahkanrahmatkepadasesuatu
atau
seseorang setingkat
dengan kesediannya untuk
menerimaeksistensi dirinya
sendiri danpertumbuhannyakearah kesempurnaan.
Di
antara
keempatpengertian
keadilantersebut
yang
sangatdekatdenganpengertianprinsip keadilansosial adalahpengertiankedua dan ketiga.
Artinyabahwasetiapwarganegara
memilikikesamaanm
hak
dantidakmemperolehperlakuan diskriminatif,sertamemperoleh perhatian baikberkenaandenganhakpribadimaupun penunaianhak-haknya. Berangkatdarimakna
keadilan,kiranya
ditemukansejumlahlandasanhokumyang memperkuatposisikeadilan bagi pendidikan.
dapat akses
Setidak-tidaknyadapatdijumpaidalam
beberapalandasanhukumdiantaranya: 1.UURepublikIndonesiaNo20tentangSPNtahun2003,yangberbunyi: a.Pasal 4ayat1,bahwa “Pendidikandiselenggarakansecarademokratis danberkeadilanserta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,nilaikeagamaan,nilaikultural,dan kemajemukanbangsa”. b.Pasal 5 ayat1,bahwa ”Setiap warga negara mempunyaihak yang sama untukmemperolehpendidikanbermutu” c.Pasal 5ayat2,Warganegarayangmemiliki kelainanfisik,emosional, mental,intelektual,dan/atausosialberhakmemperolehpendidikankhusus. d.Pasal 5ayat3,Warga negaradi daerahterpencilatauterbelakang serta masyarakatadat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanankhusus. e.Pasal 5ayat4,warga negarayang memiliki potensikecerdasandanbakatistimewaberhakmemperolehpendidikankhusus. f.Pasal 5 ayat5,setiapwarga negaraberhakmendapatkesempatan meningkatkanpendidikan sepanjanghayat.
BAB IV
D. Pembahasan Layanan pendidikantelah berkembangpesat untuk semua, termasuk warga Indonesia yangberkebutuhankhusus dan yang beruntung secara geografis, ekonomis,kultural,dansosial.Sudahsemakinbanyak melaluijalur
formal,nonformal,bahkan
perbaikanprogramdan yangsemakin
praktek
informal
layananpendidikan
pun telahdiupayakanuntuk
pengelolaannya.Ditengah-tengahpertumbuhanekonomi
tidakmenentu,secaralangsung
berdampakterhadap
prakek
bisadipungkiri,jikamasih
atautidak
langsung
pendidikan.Karenaitulahtidak
cukupbanyak
relaitaslayanan
pendidikanyang
belummemnggembirakan,terutamabagipara stakeholder.
Pertama,aksespendidikan.
Telah
diupayakan
programdanpengelolaanpendidikanbermutupada jenjangpendidikan
untukmelayanisetiap
untuk
memantapkan
semua
warga,bahkan
jenisdan
setiap
daerahpun
telahberusaha keras untuk mewujudkan SekolahBerstandar Internasional dalam rangka meresponarus globalisasi.Namundisisilain ternyatasemakin banyakwarga negarayang mengalamikesulitanuntuk memperolehakses pendidikan
yangbermutupada
semua
jenis
dan
jenjang.
Terlebih-lebih
ketikaadasejumlahkepaladaerahyangmenutupdiriuntuk pesertadidikbarudari
luar
masuknya
daerah.Hanyatinggalimpian
keinginan,karenataksemudahitudapatmewujudkannya,walau
dan
modalrelatifsudah
tercukupi.
Demikian
juga
masih terbatasnyajumlahpara pendidikdan tenagakependidikanyang masihbelum welcomedan helpfullterhadap kehadiranpeserta didik berkebutuhan khusus. Kedua,
kurikulum
dan
program.Pemerintahselalu
untukmelakukanupdating
berusaha
kurikulum
untuk
disesuaikandengantuntutanjamandankebutuhanindividu.Modeldesain yang dipilih selalu
kurikulum
bergeserdisesuaikandengan perkembanganteoridan kondisi
empirik. Bahkan model kurikulum yang paling akhir, khususnya untuk jenjang pendidikandasar
dan menengah sangat
terutamakebijakanotonomi.Atasdasar
dipengaruhi oleh itulahmuncul
kebijakan publik,
KurikulumTingkatSatuan
Pendidikan (KTSP).
Menyadarikondisitersebut,kiranyasemakinbanyak
persoalan
berkenaandenganpengembangankurikulum yangharusdirumuskanoleh
dan
institusipendidikan.Disatusisikurikulum
denganstandarisidankomptensilulusan,di programpembelajaran potensidankarakteristik
sisilain
harus
sekolahyang
harus
kurikulum
sesuai dan
disesuaikandengankeragaman
pesertadidik,sementaraitukemampuansetiapsekolah
sangatrelatifdalam pengembangan KTSP, ada relatifmapan
programpembelajaran
dengandukungan memiliki
SDM
yang
sekolah-sekolah yang sudah
memadai,tetapiada
jugasekolah-
keterbatasanSDMyangmemadai.Disinyalir,kiranya
jumlahinstitusipendidikanyang
sudahmapandan
memiliki
kemampuanpengembanganSDM relatifjauhlebih sedikit.
Ketiga,kompetensipendidikdan
tenagakependidikan.Kemauanpolitik
(politicalwill)pemerintahtelahnampakdalam
menghargaiprofesi
guru,yangdikuatkandengandeklarasiUndangundangRINo.14tahun2005tentangGurudan
Dosen.Untuk
mewujudkanundang-
undang ini telah dikeluarkanPermen berkenaandengansertifikasi program
sertifikasi.Dalam
gurudandosensebagaiacuanuntuk batas-batastertentu
penyelenggaraan
peraturan
perundang-
undanganinitelahdilakukan,sehingga berdampakterhadapgeliatkinerjagurudandosen,walau
belum
nampakberarti
pengaruhnyaterhadappeningkatankualitaspendidikansebagaimanayang menjadisalah satutujuan utamapelaksanaan sertifikasi pendidik.Prosessertifikasi guru tahunpertamatelah
berjalan
melaluiportofoliopada
dengan
baik,walau
memuaskan
masihdirasakan
belum
sepenuhnya,karenaproses
sertifikasimasihdiwarnaibeberapakasusmanipulasi. Keberadaanpendidikdan
tenagakependidikansangatlahstrategisdalam
penuntasanwajibbelajarpendidikandasar semua
pendidik
sembilantahun.Namunsayangnyatidak
dantenaga
kependidikan,terutama
pada
jenjangpendidikandasar,telahmendapatkanjaminankesejahteraanyang memadai, terutamamerekayang belum berstatuspegawainegerisipil (PNS).Jika tidakada jaminanyang pasti,maka penuntasanwajibbelajarsembilantahunsulit terwujudkan pada
tahun
2015
sebagaimana
rekomendasi
MilleniumDevelopmentGoals.
Keempat,pembiayaanpendidikan.UUD1945yang
diamandementelah
mengamanatkanbahwa anggaranpendidikanminimal sebanyak20%dari APBN dan atauAPBD.Ditegaskanpula pada UUNo.20tahun2003tentangSPNpada pasal 49 ayat 1,
bahwa
danapendidikan
selain
biayapendidikankedinasandialokasikanminimal
gaji
pendidik
20%APBN
dan pada
sektorpendidikandanminimal 20%APBD.
Namuntanpadiduga,tiba-tibakitasepertidisambarpetirdisiangbolong, dengankeluarnya KeputusanMahkamahKonstitusi(MK) V/2007yang menguji Pasal 49 ayat (1)
UU
Sisdiknasmemutuskanbahwa“Danapendidikanselain pendidikankedinasandialokasikan
Nomor
24/PUU-
No.20/2003tentang biaya minimal20
persendariAPBNpadasektorpendidikan danminimal20persendariAPBD”.Rumusan
inidinilailebih
relevandenganapayangterkandung
dalam
UUD1945,bahwa
pendidikmerupakansubsistemdarisistempendidikan
nasional.
Konsekuensinyabahwa gaji pendidikharus dikeluarkan darirumusanayat tersebut, sehingga gaji pendidik (yang di dalamnyaguru dan dosen) termasuk di dalam alokasi pendidikan.Jikadikajilebihteliti,maka
diduga
bahwa
dipolitisirsedemikianrupa,akibatnyasemakinjelasbahwa
dana
pendidikansudah
pemerintahsangattidak
berpihakpada dunia pendidikan.Dengan demikianbahwapendidikanbermutuuntuk semua hanya sebatasslogan,bahkansemakintermarginalkan. Angka20%bukanlah
jumlah
yang
besar,melainkanjumlahyang
sangat
kecil,sehinggakeinginanuntukmemajukanpendidikanIndonesiasemakin kenyataandan
jauhdari
hanyadalamangan-
angansaja.Dapatdiilustrasikandengankondisiguruyangsekarangberjumlah2.783.32 1orang,yang1.528.472orang
diantaranyapegawainegeri
sipil.Jika
rata-
ratagajisetiapbulannyasekitar 2juta (gaji pokok dan tunjanganfungsional),maka setiaptahunnya harus tersedia36.683.328.000.000.Sementaraitutunjanganprofesi sekitar1,5juta
rupiyah
sebanyak360
perbulannya,maka
milyar
bagi
untuktahuniniharus
tersediauang
guruyangberjumlahsekitar200ribu
yangselanjutnyaakanterusbertambah.Dengandemikiantotaluang tersediauntuktahun
orang yangharus
inisebanyak37.043.328.000.000(kurang
lebih
37triliyunrupiyah).Sementara ituAPBN untuksektor pendidikan tahun ini sekitar 44trilyun.
Jika
dihitungsecarakeseluruhan,maka
diperkirakan
anggaran
pendidikan sudahmencapai 18%dari APBN. Jika
demikianhalnya,maka
upaya
untuk
operasionalpendidikansudah yangserius,karenakeseluruhanbiaya
meningkatkanbiaya tidakdiperlukanusaha
pendidikanang
harusditanggung
dipandangsudah memadai.Padahalkondisipendidikansekarangdenganbiayayangada,sungguhsulitun tukmeningkatkan kualitaspendidikanIndonesiasebagaimanayangdiharapkan.
Kelima,saranadanprasaranapendidikan.Setiaptahunpemerintahtelahmengusaha kanperbaikandan
penambahansaranadan
tahun2000anseluruh serius,di
bangun
samping
prasaranabaru,apalagipada
awal
institusipendidikan memerlukanrehabilitasiyang tambahanruang
kelas
dan
sekolah
baru,sebagaikonsekuensitambahanpenduduk.Demikianjugauntuk mengimbangikemajuanteknologiinformasi,jaringanpendidikannasionalpuntelahd ibangundiseluruh Indonesiamelaluikerjasamadenganperusahaantelekomunikasi. Keenam,pengelolaanpendidikan.KebijakanOtonomidalam ternyataberdampak
kebijakanpublik
langsungterhadapkebijakanpendidikan,yangterwujud
dalambentukdesentralisasi
pengelolaan
reformasi,pengelolaanpendidikan
pendidikan
padaerasebelum
sepenuhnyadikendalikansecarasentral.
Pemerintahdaerahdan
sekolahbertanggung
jawabmengimplementasikanprogramyang sudahdirencanakanolehpusat.Sebaliknya
pada
erapasca
reformasi,pengelolaanpendidikancenderungdikendalikanoleh pemerintahdaerahpropinsterutamapendidikanluarbiasa, danpemerintahdaerahkabupaten/kotaterutamapendidikandasardanmenengah.B ahkan untukpengelolaanteknisedukatifsepenuhnyadikendalikanolehsekolahberdasarkan prinsip ManajemenBerbasis Sekolah.
Ketujuh,penilaianpendidikan.Dalamrangka pendidikan,salah
satu
meningkatkan
upaya
sistematis
mutu yang
telah
dilakukanpemerintahadalahmenetapkanstandarpenilaianyangdiwujudkandenga nujiannasional.
PelaksanaanujiannasionaldidasarkanatasUURI
No.20tahun2003pasal pendidikan,dan
58ayat
2,
bahwa
Evaluasi
programpendidikan dilakukan oleh
berkala,menyeluruh, transparan,dansistemik untuk standar nasionalpendidikan.Landasanhukum hakekatnyasudahjelas,namun
dalam
pesertadidik,satuan
lembaga mandirisecara menilaipencapaian ini
pada
implementasinyaterdapatbanyak
tafsiranyang dapatdikatagorikanmenjadi kelompok pro dan kontra.Pihak pro UjianNasional berpendapatbahwa ujianakhirjenjangharus dilakukanoleh pihak independen,sehingga terhindardari penilaiansubyektif. bahwaujianNasional
Diakuipula
bukanlahsatu-satunya
variabeldalam
variabellain
yangjugasangat
penentuankelulusan,karenaada
penting,yaituujiansekolah danpenilaianterhadapperilakuataubudipekerti. Keduapihak
kontraujiannasionalberpendapatbahwa
yangpaling
tepatmenentukankelulusanadalah sekolah, karenasekolah dan terutamagurulah yang
lebih
mengetahuikeseluruhanpertumbuhandan
selamastudi.Penilaian
sesaatdan
pelajarandiyakini
penilaiaanterhadap bahwa
kemajuananak beberapa
mata
penilaianitubelum
sepenuhnyadapatmenggambarkankondisi anak secarautuhdan benar.Disamping itubahwa
passing
gradeujiannasionaldipandangbelum
dikaitkansepenuhnyadengankeragamanpotensidan
kondisianak,sekolah,dam
daerah.Adakesan bahwa penentuanpassing gradeselalu menimbulkankerugianbagi peserta didik yang tak beruntung,terutamadikaitkandengan kondisipotensi dan kondisi
anak
dan
kehidupan
ekonomi
keluarga,geografitempat
tinggal,danketerbelakanganbudayaanak.Halini semakinmemperkuatbahwa pemberlkakuan ujian nasional dan penetapan passing grade secaranasionalmencerminkanadanyaperlukanyang tidak fairterhadappesertadidik,karenatidakmemperdulikanlatarbelakangnya. Untuk mendapatkaninformasi belajar,memang sangat
tentang kemajuan
diperlukan suatu sistem
dan keberhasilan
penilaian tepat
dan
komprehensif,sehingga tidakmenimbulkanbanyak dampaknegatif.
Kedelapan, pendidikannonformaldan
informal.UUNo.20tahun2003tentang
Sisdiknas,pasal 5 ayat(2) Pendidikandiselenggarakan sebagaisatukesatuanyang sistemik dengansistemterbukadan multimaknadan ayat(3)Pendidikan diselenggarakan
sebagai
suatuprosespembudayaandanpemberdayaan peserta berlangsung
didik yang
sepanjanghayat.Jikamemperhatikanpasal
dan
ayattersebut,maka jalurpendidikannonformal danpendidikaninformalsecarahukum mendapatkankedudukandan
rekognisi
pendidikanformal,sehingga
tidak
underestimateterhadap
yangsama
adaalasan
yang
eksistensipendidikan
Kehadiranpendidikannonformal dan
dengan kuatuntuk
meng-
nonformaldan
informal
jalur
informal.
yang memiliki
kedudukan sejajarmerupakan kemudahan yang dapat diakses bagi warga negara yang memiliki
kesulitandan kendala apapun dalam
formal.Tidak
menjangkaupendidikan
adanyaperbedaan
antaraketigajalurpendidikanmeneguhkanbahwa
penakuandi sistempendidikannasionaltidak
membiarkanadanyaperlakuandiskriminatif.
Keberadaanpendidikannonformaldan
informalpada
hakekatnyatidak
cukup
hanyapengakuansaja, melainkanyang jauh lebih penting adalahpengelolaan pendidikannonformal dan sehingga
informal perlu
terus ditingkatkan kualitasnya,
dapatmemberikankontribusisecaraberarti,
memberikan pilihan
terutama
mampu
bagi masyarakatuntuk layanan pendidikan bagi semua
dengan jaminan kualitas yang tidak diragukan. Untuk mewujudkanlayananyang demikia
nmemang
dibutuhkankomitmenyang
tinggi
bagipenyelenggaradan pengelolapendidikannonformaldaninformal.Namunpada kenyataannya hinggakini baru
sejumlahkecil
layananpendidikannonformaldan
informalyangmampu
memberikankepuasanbagipara stakeholder.
Demikian
sejumlah persoalan praktek pendidikan yang terus munculseiring
denganperubahan
kebijakan
lainnya.Munculnyaissubidang Indonesiasungguh
di
politik,sosial,ekonomi,dan
pendidikan menggambarkan bahwa
memilikidinamikaseiriring
danbudayayangsemakin sulitdikendalikan.
dengan
perubahan
sektor bangsa sosial
BAB V
E. Kesimpulan dan Saran Reformasi memangmeniupkanangin perubahan,terutamaadanyapenegakan rasa keadilandiberbagaisektorkehidupan,termasukdalam
bidang
untukmenjamin leyananpendidikanyang
pendidikan.
berkeadilan,kiranyasangat
diperlukanadanyapencepatanpembuatanundangundangorganik,disampingamandemendan
perubahanperundang-
undanganyangdapatditerapkansecarafungsioanl dilapangan.
Prinsip
keadilan
antarainstitusipublik
mendorong dan
swasta,demikian
negaratanpamempedulikankondisidan berkebutuhan
khusus
munculnya
dan
perlakuan
pula
potensinya,
pada termasuk
setiap invidu
sama warga yang
takberuntungsecarafisik,sosial,budaya,dan
ekonomi,sehingga semakinterbukanyaaksesbagimerekadalammemperolehkesempatan pendidikanyangbermutubagisemua.
yang
Upaya peningkatanmutupendidikan dan relevansi pendidikan pada semuajenjang merupakansuatulangkah baikinstitusimaupun
strategisyang harus didukung oleh semua
sumber
daya
manusia
yang
pihak,
ada
di
belakangnya.u ntukdapatmenjaminkeberartianpeningkatanmutu m pendidikandan
relevansi
pendidikan,
maka
sekaliadanyakeberpihakpada
diharapkan semua,sehingga
dapatmeningkatkanproduktivitasinstitusi,SDMdanlulusan.
Peningkatantatakelolapendidikandanakuntabilitapublicterus rangka
diupayakan
memberikankepuasan
dalam kepada
masyarakatsebagaistakeholderendidikan.Olehkarenaitupengawasanpendidikant erus
ditingkatkankinerjanya,yang
ditekankanpada
antaraakuntabilitaskinerjadan pengawasanmemilikikualitasyang stakeholderdanunsur
kendali
kepentinganyang
sama
finansial.Untukmenjaminhasil handal,sangatdiperlukanketerlibatan baik
para
melaluikomitesekolah,dewan
pendidikan,timpenjaminmutudandewan auditorinternal.
Akhirnyakedepanperlu institusimaupun pendidikabagi
terusdigalakkanadanyakomitmenoleh
pendidik semua
nasionalpendidikan.
dan tenaga
semua,
baik
kependidikanuntuk keberhasilan
dengan kualitas sesuai
dengan standar
BAB VI
REFERENSI
DepartemenPendidikan Nasional,(2003),UU RI No 20 tahun2003 tentang SistemPendidikanNasional,Jakarta:DepartemenPendidikanNasional. DepartemenPendidikanNasional,(2003),PeraturanPemerintahNo19 tahun 2005tentangStandarPendidikanNasional,Jakarta:DepartemenPendidikan Nasional. DepartemenPendidikanNasional,(2005),UURINo14tahun2005tentangGurudanDos en,Jakarta:DepartemenPendidikanNasional. Madjid,Nurcholish,(1992),IslamDoktrindan Peradaban:SebuahTelaahKritistentang Keimanan, Kemanusiaan, Jakarta:YayasanWakafParamadina.
Masalah dan Kemoderenan,
