IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TANJUNGPINANG (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat)

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TANJUNGPINANG (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat) Bayu Agung Syahida Program Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji [email protected]

Abstrak Implementasi adalah proses pelaksanaan suatu keputusan kebijakan yang telah dibuat, proses implementasi kebijakan dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah dibuat. Untuk memperoleh hasil seperti yang diharapkan dalam proses Implementasi perlu melibatkan berbagai pihak, sehingga hasil dari sebuah kebijakan akan mewakili semua kepentingan. Implementasi kebijakan tidak selalu dapat berjalan dengan baik, karena dalam proses kebijakan selalu ada kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang ingin dicapai. Faktor komunikasi sangat penting, karena dalam mengimplementasikan setiap individu harus mengetahui informasi tentang apa yang dilakukan pemerintah, implementasi harus diinformasikan kepada semua orang yang bersangkutan sehingga harus jelas, tepat dan konsisten. Faktor sumber daya harus ada, guna menjamin kelancaran implementasi. Oleh karena itu apabila menginginkan implementasi berhasil dengan baik maka harus dituntut kualitas aparatur yang baik, apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan kurang efektifnya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis pada penelitian ini antara lain yaitu Untuk mengetahui pelaksanaan Perda no 14 tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang Khususnya Kelurahan Tanjung Unggat. Jenis penelitian ini beirifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain, data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Jumlah informan/responden dalam penelitian ini adalah 21 orang, dimana 14 dari masyarakat (Rt/Rw) dan 7 orang dari pihak instansi yakni Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Tata Kota Kebersihan, pertanaman dan pemakaman Kota Tanjungpinang dan Kelurahan Tanjung Unggat. Kesimpulan dari penelitian ini ialah Perda tersebut telah terealisasikan dengan benar akan tetapi terdapat beberapa faktor penghambat dalam melaksanakan Perda tersebut salah satunya ialah minimnya sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah ( Penyediaan Tong Sampah). Saran dari peneliti ialah Pemerintah hendaknya menyediakan fasilitas yang mencukupi kebutuhan masyarakat yang ada di Kelurahan Tanjung Unggat. Kata kunci : Implementasi, Perda no 14 tahun 2009 Kota Tanjungpinang tentang Pengelolaan Sampah

Abstract Implementation is the process of implementing a policy decision has been made, the process of policy implementation can be started if the policy objectives have been made. To obtain the expected results in the implementation process needs to involve various stakeholders, so that the result of a policy would represent all interests. Policy implementation can not always go well, because the policy process there is always a possibility of a difference between what is expected by policy makers with what you want to achieve, Communication is very important factor, because in implementing each individual must know information about what government does, implementation should be informed to all concerned and should be clear, precise and consistent. Resource factors must exist, in order to ensure smooth implementation. Therefore, if wanting implementations work well it must be demanded good quality apparatus, if not met will result in less effective in implementing a policy. The goals of the authors in this study, among others, to know the implementation of Regulation No. 14 of 2009 on Waste Management in Urban Cape City Tanjungpinang particular Tanjung Unggat. This type of research is beirifat descriptive qualitative study was conducted to determine the value of an independent variable, either one or more variables (independent) without making a comparison or connection between the variable and the other variables, Qualitative data is data that is expressed in the form of words, sentences, and pictures. The number of informants / respondents in this study were 21 people, of which 14 of the community (Rt / Rw) and 7 of the agencies namely the Environment Agency (BLH), Health Department of City Planning, planting and funeral Tanjungpinang and Village Tanjungpinang Unggat. Results from this study is that the law has been correctly realized but there are several inhibiting factors in implementing The law is one of lack of facilities and infrastructure provided by the government (Provision Trash). Advice from researchers is the Government should provide facilities that meet the needs of existing communities in the village of Tanjung Unggat. Keywords: Implementation, Regulation No. 14 of 2009 on Waste Management Tanjungpinang.

I.

PENDAHULUAN

perkotaan terutama bagi daerah-daerah yang

Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kota sekaligus merupakan Ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Dengan Koordinat 0º5' Lintang Utara; 104º27' Bujur Timur, kota ini memiliki pesona menarik dengan beragam kultur budaya suku dari hampir seluruh Indonesia masuk ke kota ini, dengan bahasa Melayu yang masih tergolong klasik, dan sedikit unik terdengar di telinga orang-orang dari luar kota namun memiliki

pembangunan

pemukiman

daerah

diusahakan

perbaikan

pelayanan

umum

pembinaan

perkotaan, dan

kota,

perlu

peningkatan

seperti

fasilitas

kesehatan, penyediaan sarana komunikasi, air bersih,

penanganan

pencemaran

dan

lingkungan

pengendalian

dan

kebersihan.

Melalui usaha-usaha tersebut, daerah dan masyarakatnya akan menjadi lebih baik. Pencemaran lingkungan perkotaan terutama yang disebabkan oleh sampah, baik yang bersifat sampah organik dan sampah nonorganik

harus

lebih

ditingkatkan

penanggulangannya. Karena bilamana tidak, akan mengancam kesejahteraan hidup manusia dengan kondisi lingkungan yang cenderung menjadi kumuh dan menjadi lingkungan tidak sehat

serta

ataupun sebagai wilayah pemukiman, menjadi salah satu agenda permasalahan pemerintah setempat dan hal tersebut harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Mewujudkan lingkungan yang bersih setiap masyarakat haruslah ikut berpartisipasi didalamnya. Karena penelitian ini dilakukan di daerah

Tanjungpinang

maka

peneliti

mengetahui Pemerintah Kota Tanjungpinang telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 14

daya tarik tersendiri. Dalam

berkembang sebagai pusat kegiatan industri

keindahannya

tidak

menarik

dipandang mata. Masalah sampah sebagai salah satu bagian dari permasalahan yang terkait dengan bidang lingkungan hidup. Bagi daerah-daerah

Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang

Perda ini mengatur

tentang penanganan masalah persampahan dan segala dampaknya bagi masyarakatnya yang harus dilakukan secara terencana, terarah dan sistematis dengan pengelolaan yang baik agar terhindar dari pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan, dalam rangka usaha Pemerintah Daerah ini untuk menjamin dan meningkatkan pelayanan kebersihan kota serta peningkatan

peran

masyarakat

dan

aktif

seluruh

penyehatan

lapisan

lingkungan

pemukiman yang berkelanjutan, oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Banyak

keluhan

masyarakat

Tanjungpinang tentang penanganan sampah di daerahnya

yang

dianggap

masih

belum

maksimal, dan ternyata menjadi perhatian penting oleh pemerintah Kota Tanjungpinang. Untuk mewujudkan Kota bersih, rapi, indah, nyaman, dan sehat bukanlah suatu pekerjaan

yang mudah dalam pelaksanaannya. Dapat

Padahal sudah jelas Kota Tanjungpinang

dibayangkan berapa banyak sampah yang

telah mengeluarkan peraturan daerah no 14

dikeluarkan setiap harinya karena aktivitas

tahun 2009 yang berbunyi:

kehidupan di Kota. Semua sampah menumpuk setiap

harinya,

karena

masalah

sistem

pengelolaan sampah,

Dalam teknis pengelolaan sampah pasal 9 teknik pengelolaan sampah dimulai dari :

Dalam mewujudkan kebersihan pelu mendapatkan perhatian yang serius. Oleh

1.

Pengumpulan sampah a.

Pengumpulan

sampah

dari

karena itu di perkotaan pengelolaan sampah

sumber sampah oleh Petugas dan

berkembang menjadi suatu kebutuhan yang

dikumpulkan

perlu dilayani oleh pemerintah. Pemerintah

pembuangan sampah sementara

sebagai pelayan masyarakat dituntut untuk

(TPSS).

menyediakan berbagai fasilitas yang dapat

b.

pada

Pengumpulan

tempat

sampah

dari

menunjang proses pengelolaan sampah mulai

penghasil sampah oleh Petugas

dari petugas kebersihan, petugas pengangkut

menggunakan kendaraan Dinas

sampah,

Pemukiman

kendaraan

pengangkut

sampah,

Dan

Prasarana

menyediakan tempat pembuangan sementara

Wilayah atau kendaran Mitra

dan menyediakan tempat pembuangan akhir.

Kerja

Implementasi Peraturan Daerah Nomor

yang

langsung

dibawa

14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah

pembuangan

di Tanjungpiang secara implementatif belum

(TPSA).

berjalan optimal secara keseluruhan. Hingga

c.

ditunjuk

dan

Ke

tempat

sampah

akhir

Orang dan atau badan membawa

saat ini kondisi pengelolaan sampah di

sendiri

Tanjungpinang

masih belum memenuhi

dibungkus dalam kantong plastik

harapan. Timbulan sampah setiap harinya

ke tempat pembuangan sampah

meningkat,

sementara

adanya

masalah

dalam

penampungan sampah, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah sejak

sampah

yang

(TPSS)

sudah

yang

ditentukan. d.

Sampah-sampah

yang

berasal

dari sumbernya, dan kelemahan pemerintah

dari pejalan kaki ataupun yang

dalam mengelola dan mengawasi tidak dapat

berasal dari kendaraan harus

dipungkiri telah membuat Kota Tanjungpiang

dibuang ke tempat pembuangan

dipenuhi dengan sampah.

sampah sementara (TPSS) yang ditentukan

2.

3.

Pengangkutan sampah dari tempat

dilakukan oleh Dinas Pemukiman

pembuangan

Dan Prasarana Wilayah atau Mitra

sampah

sementara

(TPSS) dilakukan oleh Kendaraan

Kerja yang ditunjuk.

Dinas Pemukiman Dan Prasarana

Dalam pasal 10 berbunyi:

Wilayah atau kendaraan Mitra Kerja

1.

Pengelolaan

menjadi

yang ditunjuk sesuai jadwal yang

tanggungjawab bersama antara

ditetapkan

pemerintah

Pengolahan

tempat

pembuangan

sampah akhir (TPSA) meliputi: a.

b.

2.

Kegiatan

daalam

lokasi

sampah sebagaimana dimaksud

TPSA

dilakukan

Lokasi

TPSA

hanya

untuk

pengelolaan

ayat (1) meliputi: a.

sampah

Pemeliharaan

kebersihan

dilingkungannya

masing-

umum, non Bahan Berbahaya

masing baik secara pribadi

Beracun (B3).

maupun gotong royong.

Pembuangan sampah dari tiap-

b.

c.

Sampah-sampah ditentukan dilapisi

yang

telah

dengan

tanah

sesuai

sistem

yang

Penyediaan tempat sampah di secara tertutup dengan

pembuangannya

dengan

Pemilahan sampah menurut jenisnya.

oleh petugas.

e.

masyarakat

melaksanakan

tiap kendaraan pengangkut diatur

d.

dengan

Setiap kendaraan yang memasuki

diperuntukkan

c.

daerah

masyaakat.

pemeriksaan oleh petugas.

jumlah menurut kebutuhan. 3.

Kegiatan

pemerintah

daerah

dalam melaksanakan pengelolaan

diberlakukan.

sampah sebagaimana dimaksud

Tidak dibenarkan para pemulung

dalam ayat (1) meliputi:

yang

a.

ada

di

mendirikan

TPSA

untuk

bangunan

atau

Pengumpulan dijalan

lokasi

sampah kota

dan

menumpuk barang-barang bekas

lapanan terbuka khusus serta

kecuali

pengangkutannya ke tempat

ada

izin

dari

dinas

terkait. 4.

sampah

pembuangan sampah akhir

Sampah-sampah yang berasal dari

(TPSA) menjadi tanggung

penyapuan

jawab

jalan,

parit,

selokan,

taman dan tempat tempat umum, pengumpulan dan pengangkutannya

instansi

mengelola kebersihan.

yang

b.

c.

d.

Pengumpulan

sampah

dipasar-pasar

serta

keramaian mengumpulkan

pengangkutannya ke tempat

banyak


kebersihannya. Dalam pasal 12 berbunyi:

tanggungjawab

instansi

Setiap

menjaga

pemilik

bangunan

disepanjang

jalan

pemerintah.

gedung

Pengangkutan sampah dari

sebagaimana dimaksud dalam pasal

tempat pembuangan sampah

11

sementara (TPSS) ke tempat

menyediakan tempat sampah yang


berjarak antara 25 sampai 100 meter

(TPSA).

bagi pejalan kaki yang pengadaanya

Penyediaan dan pengaturan

dapat


maupun gotong royong.

sementara (TPSS), tempat

Dalam pasal 13 berbunyi:


Siapapun dilarang:

ayat

a.

pengangkutan

(2),

juga

dilakukan

berkewajiban

secara

pribadi

Membuang sampah ke laut, sungai, saluran air hujan,

sampah.

saluran

Dalam Pasal 11:

air

limbah

dan

pengairan.

Sarana angkutan umum baik

b.

Membuang sampah di jalan,

penumpang maupun barang

taman kota atau tempat-

serta

tempat umum.

perorangan

yang

melakukan aktifitasnya di Daerah,

wajib

dengan

c.

Setiap

Membuang

ke


penampungan

sementara (TPSS) atau ke tempat pembuangan sampah

pemilik bangunan

akhir

(TPSA)

gedung di sepanjang jalan

semestinya

wajib

dimusnahkan.

memelihara

kebersihan. Bagi

sesuatu

dilengkapi

sampah.

c.

wajib

menjadi

prasarana

b.

orang

(TPSA)

(TPSA) serta sarana dan

a.

dengan

d. perorangan,

ditanam

yang atau

Membakar sampah ditempat yang menimbulkan bahaya

perusahaan, lembaga yang

kebakarang

atau

menyelenggarakan

mengganggu lingkungan.

e.

Membuang

sampah

a.

Barang

siapa

melanggar

yangberasal dari luar daerah

ketentuan dimaksud Pasal

lain ke wilayah daerah.

11, Pasal 13 dan Pasal 15

Dalam Pasal 15 berbunyi:

diancam

Siapapun dilarang :

kurungan selama-lamanya 5

a.

(lima) bulan atau denda

tempat penyimpanan atau

sebanyak-banyaknya

Rp.

penempatan benda sehingga

5.000.000,-

juta

mengganggu lalu lintas dan

rupiah). b.

mengotori dan atau merusak

(1),

pohon perindang, tanaman,

bersangkutan

bangunan

diwajibkan

dan

fasilitas

setiap

kepada

yang tetap memenuhi

kewajibannya sebagaimana orang

ditempat

atau

badan

diatur

yang

dalam

Peraturan

Daerah ini.

berjarak

c.

Ketentuan

sebagaimana

kurang 5 (lima) meter dari

dimaksud

bangunan dan atau ditempat

dilakukan oleh Perusahaan,

yang

Instansi atau Lembaga, maka

dapat

kegiatan

mengganggu

manusia

atau

yang

ayat

(1),

adalah

udara.

Perusahaan,

menaruh Lumpur atau bahan

Lembaga tersebut.

terutama

yang

d.

Pimpinan Instansi

dimaksud

jalan

adalah Pelanggaran.

atau

fasilitas

umum. Perda no 14 tahun 2009

atau

Tindak pidana sebagaimana

berasal dari saluran air di dan

jika

bertanggungjawab

mengakibatkan pencemaran

lainnya

Didalam

Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat

dilarang membakar sampah

d.

(lima

lingkungan.

umum. c.

pidana

menggunakan jalan sebagai

kebersihan serta keindahan

b.

dengan

pada

ayat

(1)

Kebijakan pemerintah daerah kota Tanjungpinang

yang telah

di buat dan

juga telah ada ketentuan pidana apabila pasal-

beberapa penjelasan di atas tentang isi

pasal yang tertuang dalam Perda tersebut

kebijakan

dilanggar yaitu:

sampah

Dalam Pasal 17 yang berbunyi:

pemerintah ternyata

dari

dalam

pengelolaan

beberapa

kondisi

dilingkungan ternyata tidak sesuai dengan

kenyataan

dilapangan

dimana

kondisi

4.

Struktur birokrasi”.

dilapangan tidak sesuai dengan prosedur yang

Menurut

Webster

Dictionary

ada dalam kebijakan pemerintah dearah Kota

dalam Tachjan (2006:23) mengenai

Tanjungpinang.

pengertian implementasi menyatakan

Berdasarkan kondisi tersebut beserta masalah yang di hadapi itu,

dalam upaya

bahwa: “Implementasi

yang

merupakan

menciptakan wilayah Kota Tanjungpinang

terjemahan

yang bersih dan nyaman dan juga untuk

“implementation”, berasal dari kata

mengetahui

kerja

kebijakan

bagaimana

implementasi

pemerintah

Tanjungpnang,

penulis

daerah

Kota

tertarik

untuk

dari

“to

kata

implement”,

kata

to

implement berasal dari bahasa latin “implementatum”

dari

asal

kata

mengangkat masalah ini dengan tema tersebut

“impere” dimaksudkan “to fill up”,

untuk mempermudah penelitian, maka wilayah

“to fill in” yang artinya mengisi

penelitian dibatasi pada Kelurahan Tanjung

penuh,

unggat

“plere” maksudnya “ to fill”, yaitu

Kecamatan

bukit

bestari

Kota

melengkapi,

Tanjungpinang, karena kurangnya kesadaran

mengisi.

masyarakat

implement”

disitu dalam

hal

membuang

Selanjutnya

sedangkan

kata

dimaksudkan

“to

sebagai:

sampah, karena masih terdapat masyarakat

“(1) to carry into effect, to fulfill,

yang membuang sampah tidak sesuai dengan

accomplish. (2) to provide with the

aturan

means for carrying out into effect or

malahan

para

masyarakatnya

fullfling, to gift pratical effect to. (3)

membuang sampah di laut.

to provide or equip with implement. Pertama, to omplement dimaksudkan II.

LANDASAN TEORI

“membawa ke suatu hasil (akibat),

A. IMPLEMENTASI

melengkapi

“Implementasi

kebijakan

dan

menyelesaikan”.

Kedua, to implement dimaksudkan

menurut Edwards dalam Winarno

“menyediakan

(2012:177)

menurutnya

dalam

melaksanakan sesuatu, memberikan

mengkaji

suatu

kebijakan

hasil yang bersifat praktis terhadap

memerlukan

empat

faktor

yang

sesuatu”.

sarana(alat)

Ketiga,

to

krusial terdiri atas :

dimaksudkan

1.

Komunikasi

melengkapi dengan alat.

2.

Sumber-sumber

3.

Kecenderungan-kecenderungan

implement

menyediakan

Sehubungan

untuk

dengan

atau

kata

implementasi diatas, Pressman dan

Wildavsky dalam Tachjan (2006:24)

governments

mengemukakan bahwa:

macbinery to problem”.

“Implementation as to carry out, acoumplish, complete”

fulfill,

administrative

Kemudian

Edwards

dalam

produce,

Tachjan (2006:25) mengemukakan

maksudnya: membawa,

bahwa: “policy implementation, is the

menyelesaikan,

mengisi,

menghasilkan,

Jadi

estabilishment of a policy and the

secara etimologis implementasi itu

consequent of the policy for the

dapat dimaksudkan sebagai suatu

people whom it affects”.

aktifitas

melengkapi.

stage oof policy making between the

yang

bertalian

dengan

Sedangkan

Grindle

dalam

penyelesaian suatu pekerjaan dengan

Tachjan (2006:25) mengemukakan

penggunaan

bahwa: “implementation a general

sarana

(alat)

untuk

memperoleh hasil”.

process of administarive action that

Apabila

pengertian

implementasi

diatas

dirangkaikan

can

be

investigated

at

specific

program level”.

dengan kebijakan publik, maka kata

Dari uraian di atas di peroleh

implementasi kebijakan publik dapat

suatu gambaran bahwa, implementasi

diartikan

aktifitas

kebijakan publik merupakan suatu

penyelesaian atau pelaksanaan suatu

proses kegiatan administrative yang

kebijakan

dilakukan

sebagai

publik

yang

telah

ditetapkan/disetujui penggunaan

sarana

dengan (alat)

untuk

mencapai tujuan kebijakan.

publik,

kebijakan

di

tetapkan/disetujui. Menurut Grindle dalam Jedawi (2006:8) Dalam hal implementasi

Dengan demikian, dalam proses kebijakan

setelah

implementasi

suatu kebijaksanaan sesungguhnya tidak hanya sekedar bersangkut paut

kebijakan merupakan tahapan yang

dengan

bersifat praktis dan dibedakan dari

keputusan-keputusan politik kedalam

formulasi

kebijakan

yang

dapat

prosedur-prosedur

dipandang

sebagai

tahapan

yang

saluran-saluran birokrasi, melainkan

bersifat teoritis. (Tachjan 2006:24) Anderson (2006:25) “policy

dalam

penjabaran

rutin

melalui

lebih dari itu, dalam implementasi

Tachjan

kebijakan kebijaksanaan menyangkut

bahwa

konflik, keputusan siapa mendapat

mengemukakan implementation

mekanisme

is

the

application of the policy by the

apa dari suatu kebijaksanaan.

Demikian

pula

ungkapkan

Jones

(2006:8),

bahwa

yang

dalam

di

Jedawi

kecenderungan atau tingkah laku, dan struktur organisasi.

implementasi

Adanya

ketidakberhasilan

kebijaksanaan itu memang mudah di

dalam implementasi kebijaksanaan

pahami secara abstrack dan seolah-

yang sering dijumpai antara lain

olah dapat dilaksanakan, padahal

karena adanya keterbatasan sumber

dalam

daya, stuktur organisasi yang kurang

praktis

senantiasa

pelaksanaannya

menuntut

adanya

memadai dan kurang efektif , dan

(sumber-sumber

komitmen yang rendah di kalangan

kebijaksanaan) sebagai kondisi yang

pelaksana (Syukur Abdullah, 1988),

di

adanya

ketersediaan

butuhkan

untuk

kelancaran

menjamin implementasi

kebijaksanaan.

ketidakmampuan

administrative (Bryant dan White, 1989), atau seperti di kemukakan

Menurut Budi Winarno 1989 dalam Jedawi (2006:8) implementasi

tahapan

W.

bahwa:

Riggs

(hossein,

“administratife

1993)

capability

setelah

refers to ability of a bureaucracy to

tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan

implementation with efficiercy and

atau diidentifikasi oleh keputusan-

affectifitiess.” (Jedawi 2006:9)

keputusan

dilakukan

Fred

kebijaksanaan,

tahap

Menurut

implementasi kebijaksanaan terjadi

Jedawi

hanya

pentingnya

setelah

undang-undang

ditetapkan dan dana telah disediakan. Dari uraian tersebut diatas, dapat

disimpulkan

kelancaran

bahwa

implementasi

kebijaksanaan,

selain

(2006:9)

udodji

dalam

Dalam

hal

implementasi

kebijaksanaan, bahwa implementasi kebijaksanaan

merupakan

sesuatu

untuk

yang penting bahkan mungkin jauh

suatu

lebih penting dari pada pembuatan

dibutuhkan

kebijaksanaan

itu

sendiri.

Suatu

dukungan

sumber

daya,

juga

kebijaksanaan hanya akan merupakan

diperukan

rincian

yang

lebih

rencana bagus yang hanya tersimpan

oprasional dari tujuan dan sasaran

rapi dalam arsip kalau tidak dapat

yang bersifat umum, Bahkan menurut

diimplementasikan.

Edward 1980 dalam Jedawi (2006:9) implementasi

perlu

Implementasi berarti menyediakan

memperhatikan factor komunikasi,

sarana untuk melaksanakan suatu

sumber-sumber,

kebijaksanaan

Menurut Widodo (2012:86)

kecenderungan-

kebijakan dan dapat menimbulkan

dari suatu kebijakan, yaitu cara,

dampak/akibat terhadap sesuatu.

merupakan komponen yang berfungsi

Mazmanian dalam menjelaskan

&

Sabatier

dua

(2012:88)

komponennya yang pertama, yakni

proses

implementasi

tujuan dan sasaran khusus. Cara ini

mengemukakan

biasa disebut sebagai implementasi,

dengan

bahwa

implementasi

adalah

keputusan

kebijakan

dasar,

mewujudkan

Widodo

kebijakan

pelaksanaan

untuk

biasanya

dalam

bentuk

Misalnya,

mendefinisikan

implementasi tindakan

kebijakan

yang

sebagai

dilakukan

undang-undang, namun dapat pula

pemerintah

berbentuk

secara individu maupun kelompok

perintah-perintah

atau

keputusan badan peradilan. Implementasi merupakan kebijakan harus

tahap publik,

maupun

oleh

swasta

baik

yang dimaksudkan untuk mencapai kebijakan

dalam suatu

proses program

diimplementasikan

agar

tujuan sebagaimana dirimuskan di dalam

kebijakan.

implementasi setelah

ini

baru

kebijakan

dilakukan

memperoleh

mempunyai dampak agar tujuan yang

pengesahan

diinginkan tercapai.

alokasi sumberdayanya juga disetujui.

Secara

garis

besar, implementasi merupakan setiap

dari

Kegiatan

Udoji

legislatife

dalam

dan

Wahab,

kegiatan yang dilakukan menurut

(2008:59), mengatakan bahwa : “The

rencana untuk mencapai tujuan yang

execution of policies is as important

telah

untuk

if not more important than policy

memahami adanya perbedaan antara

making. Policies will remaindreams

yang diharapkan dengan fakta yang

or blue prints file jackets unless they

telah

are

ditentukan.

yang

Upaya

telah

terjadi

telah

implemented”.(Pelaksanaan

menimbulkan kesadaran mengenai

kebijaksanaan adalah suatu yang

pentingya suatu pelaksanaan.

penting bahkan mungkin jauh lebih

Menurut Meter dan Horn

penting

dari

pada

pembuatan

dalam wibawa (1994:15) Kebijakan

kebijaksanaan. Kebijaksanaan akan

publik selalu mengandung setidaknya

sekedar berupa impian atau rencana

tiga komponen dasar, yaitu tujuan

bagus yang tersimpan rapi dalam

yang luas, sasaran yang spesifik dan

arsip kalau tidak diimplementasikan).

cara

mencapai

sasaran

tersebut.

Dengan demikian, komponen ketiga

Implementasi

kebijakan

menurut Van Metern dan Van Horn

dalam Nawawi (2009) adalah Those

atau kejelasan informasi, konsistensi

actions

informasi

by

individual

public (or

directed

at

or

group)

the

private that

are

achievement

of

(communications),

ketersediaan jumlah

sumberdaya

dan

dalam

mutu

tertentu

objectives set forth in prior policy

(resources), sikap dan komitment dari

decision”, yang artinya tindakan-

pelaksana program atau kebijakan

tindakan

baik

birokrat (disposition), dan struktur

individu-individu maupun pejabat-

birokrasi atau standar operasi yang

pejabat

mengatur tata kerja dan tata laksana

yang

atau

dilakukan

kelompok-kelompok

pemerintah

atau

swasta

yang

(bureaucratic strucuture).

diarahkan pada tercapainya tujuan-

Menurut Soenarko (2005:43)

tujuan yang telah digariskan dalam

“Kebijakan publik adalah merupakan

keputusan kebijaksanaan.

suatu keputusan yang dilakukan oleh

Meter

dan

dalam

pejabat Pemerintah yang berwenang,

Nawawi (2009:131) mendefinisikan

untuk kepentingan rakyat, dimana

implementasi kebijakan, merupakan

kepentingan rakyat ini merupakan

tindakan yang dilakukan baik oleh

keseluruhan yang utuh dari perpaduan

individu atau pejabat pejabat atau

kristalisasi

kelompok-kelompok pemerintah atau

keinginan-keinginan dan tuntutan-

swasta

tuntutan dari rakyat”.

yang

tercapainya digariskan

Horn

diarahkan

tujuan

yang

dalam

untuk telah

keputusan

pendapat-pendapat,

Menurut Winarno

(2012:17)

kebijakan. Suatu proses implementasi

kebijakan

adalah

sangat

kegiatan

yang

dipengaruhi

oleh

sifat

Rose

:

dalam Pengertian

”Serangkaian

sedikit

banyak

kebijakan yang akan dilaksanakan.

berhubungan beserta konsekuensi-

Perubahan, kontrol dan kepatuhan

konsekuensinya bagi mereka yang

bertindak merupakan konsep konsep

bersangkutan daripada sebagai suatu

penting alam proses implementasi.

keputusan tersendiri”.

Teori Implementasi menurut

Selain

itu,

menurut

Edward III 1980 dalam widodo

Anderson dalam Winarno (2012:18)

(2012:96)

kebijakan

menjelaskan

bahwa

mempunyai

terdapat empat variable kritis dalam

sebagai

implementasi kebijakan public atau

merupakan

program

mempunyai maksud yang ditetapkan

diantaranya,

komunikasi

berikut arah

:

pengertian ”Kebijakan

tindakan

yang

oleh seorang aktor atau sejumlah

3. Komunikasi antar organisasi dan

aktor dalam mengatasi suatu masalah

kegiatan-kegiatan pelaksanaan;

atau suatu persoalan”.

4.

Berdasarkan uraian di atas,

Karakteristik

badan-badan

pelaksana;

kebijakan merupakan suatu keputusan

5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial

yang

dan politik;

diambil

untuk

mengatasi

persoalan atau permasalahan yang

6.

ada

(implementers).

di

mana

kebijakan

setiap

kebijakan-

tersebut

memiliki

konsekuensi tersendiri. Seperti

Kecenderungan

Menurut (2012:86)

yang

dinyatakan

pelaksana

Purwanto

Beberapa

faktor

yang

menentukan berhasil atau tidaknya

Meter dan Horn dalam Winarno

suatu proses implementasi yaitu:

(2012:146)

bahwa

implementasi

1.

Kualitas kebijakan itu sendiri

kebijakan

mempunyai

pengertian

2.

Kecukupan

sebagai

berikut:

Implementasi

kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang

dilakukan

oleh

input

kebijakan

(terutama anggaran) 3.

individu

Ketepatan instrument yang di pakai untuk mencapai tujuan

individu (atau kelompok-kelompok)

kebijakan(pelayanan,

pemerintah maupun swasta yang

hibah, dan lainnya)

diarahkan untuk mencapai tujuan-

4.

subsidi,

Kapasitas implementor (struktur

tujuan yang telah ditetapkan dalam

organisasi,

dukungan

keputusan

koordinasi,

pengawasan,

keputusan

kebijakan

sebelumnya.

dan

sebagainya)

Menurut Meter dan Horn dalam

SDM,

Karakteristik

dan

dukungan

(2012:156)

kelompok

sasaran

(apakah

Implementasi kebijakan agar dapat

kelompok

sasaran

adalah

terlaksana dengan baik maka harus

individu atau kelompok, laki-laki

dilaksanakan

atau perempuan, terdidik atau

elemen ikatan

Winarno

5.

berdasarkan

pokok

yang

(lingkage).

enam

membentuk

Enam

elemen

tidak) 6.

Kondisi

lingkungan

tersebut adalah:

social,

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-

dimana

tujuan kebijakan;

dilakukan.

2. Sumber-sumber kebijakan;

ekonomi,

dan

geografi, politik

implementasi tersebut

Menurut

Grindle

(1980)

Menurut

Mustofa

dalam

implementasi kebijakan ditentukan

Ramdhiani (2013:561), Pengertian

oleh

konteks

sampah telah banyak dikemukakan

kebijakan

oleh para ahli. Dalam Kamus Besar

isi

kebijakan

implementasinya.

dan Isi

mencakup

Bahasa

1.

Kepentingan yang terpengaruhi

sampah sebagai benda yang dibuang

oleh kebijakan.

karena tidak terpakai dan tidak dapat

2.

Jenis

manfaat

yang

akan

dihasilkan. 3.

Indonesia

digunakan Istilah

Derajat

perubahan

yang

lagi.

mengartikan

Menurut

Lingkungan

Kamus

pengertian

sampah adalah bahan yang tidak

diinginkan.

mempunyai nilai atau tidak berharga

4.

Kedudukan pembuat kebijakan.

untuk digunakan secara biasa atau

5.

Siapa pelaksana program.

khusus

6.

Sumberdaya yang dikerahkan.

pemakaian, barang rusak atau cacat

Konteks implementasi mencakup

selama

(1) kekuasaan, kepentingan dan

berlebihan atau buangan.

strategi actor yang terlibat, (2) karakteristik

lembaga

dan

dalam

produksi

manufaktur

atau

meteri

Pengelolaan Menurut Kamus Besar

Bahasa

Indonesia

dalam

penguasa dan (3) kepatuhan serta

Ramdhiani (2013:561)“definisi kelola

daya

atau

tanggap

pelaksana.

(Wibawa 1994:22) Menurut Mazmanian

dalam

dan wibawa

mengatur,

menyelenggarakan,

mengurus

merupakan

perbuatan mengelola”.

dari

tiga

dan

menjalankan. Sedangkan pengertian pengelolaan

fungsi

adalah

mengendalikan,

Sabatier

1986

mengelola

(2012:25). implementasi kebijakan

varibel,yaitu:

adalah

proses,

cara,

Pengelolaan menurut Kamus

1.

Karakteristik masalah.

2.

Struktur

menejemen

Besar

Bahasa

Indonesia

dalam

program

Ramdhiani (2013:561), Edisi Ketiga

yang tercermin dalam berbagai

(adalah proses melakukan kegiatan

macam

tertentu dengan menggerakkan tenaga

peraturan

yang

mengoprasionalkan kebijakan. 3.

atau

orang lain.

Faktor-faktor diluar peraturan.

B. PENGELOLAAN SAMPAH

Menurut (2013:561), adalah

suatu

Ramdhiani

Pengelolaan proses

sampah

manajemen

pengelolaan sampah yang bertahap

nilai variabel mandiri, baik satu

yaitu pengumpulan, pengangkutan,

variabel atau lebih (independen)

pemrosesan,

tanpa membuat perbandingan

pendaurulangan

atau

pembuangan dari material sampah.

atau

Kalimat ini biasanya mengacu pada

variabel satu dengan variabel

materi sampah yang dihasilkan dari

yang lain, data kualitatif adalah

kegiatan

manusia,

data yang dinyatakan dalam

dikelola

untuk

dan

biasanya

mengurangi

bentuk gambar.

dampaknya

terhadap

kesehatan,

lingkungan

atau

keindahan.

2

kata,

dilakukan

untuk

Tanjungpinang

memulihkan

sumber

daya

antara

kalimat,

dan

Lokasi Penelitian: Penelitian ini

Pengelolaan sampah juga dilakukan

di

Kelurahan

Kota,

yang

dalam hal itu bisa melibatkan zat

meliputi 2 instansi yakni Dinas

padat, cair, gas atau radioaktif dengan

Tata

metoda dan keahlian khusus untuk

Pertanaman

masing-masing jenis zat.

Kota Tanjungpinang, kelurahan

Menurut Notoatmodjo dalam Ramdhiani

(2013:562),

mengemukakan bahwa pengelolaan sampah

III.

menghubungkan

dan

Kebersihan, pemakaman

Tanjung Unggat. 3

Sumber dan jenis data a.

Data Primer

meliputi

Menurut Arikunto (2010 :

pengumpulan, pengangkutan, sampai

22) data primer adalah Data

dengan pemusnahan atau pengelolaan

dalam bentuk verbal atau kata

sampah sedemikian rupa sehingga

kata yang diucapkan secara lisan,

sampah

gangguan

gerak-gerik atau perilaku yang

kesehatan masyarakat dan lingkungan

dilakukan oleh subjek yang dapat

hidup.

dipercaya, dalam hal ini adalah

METODE PENELITIAN

subjek

1

adalah

Kota

tidak

menjadi

penelitian

(informan)

Jenis Penelitian:Jenis penelitian

yang berkenaan dengan variabel

yang digunakan dalam penulisan

yang diteliti.

ini

adalah

deskriptif

jenis

penelitian

Data ini di peroleh dari

kualitatif.

Menurut

langsung ketemu (face to face)

Sugiyono (2003:15). Penelitian

dengan

deskriptif adalah penelitian yang

mempunyai informasi lengkap

dilakukan

sesuai

untuk

mengetahui

pihak-pihak

kebutuhan

yang

peneliti

diantaranya

Dinas

arikunto (2010:174) sampel atau

Kebersihan, Pihak Kelurahan,

contoh adalah sebagian atau

Pihak masyarakat (RT/RW).

wakil populasi yang diteliti.

b.

Pihak

Data Skunder

Karena penelitian ini

Menurut

bersifat deskriptif kualitatif maka

(2010:22) data sekunder adalah

sampel

Data

dari

menggunakan istilah informan,

dokumen-dokumen grafis (table,

Informan dalam penelitian bisa

catatan, notulen rapat, SMS, dan

dikatakan

lain-lain),

informan

yang

dan

diperoleh

foto-foto,

rekaman

4.

Arikunto

video,

lain-lain

film,

benda-benda yang

dapat

dalam

penelitian

sebagai

ini

responden,

adalah

orang

yang

memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan

memperkaya data primer.

dapat dikatakan sama dengan

Populasi dan sampel

responden,

a)

keterangannya karena dipancing

Populasi Menurut

Arikunto

oleh

apabila

pihak

pemberian

peneliti,

Istilah

(2010:173) berpendapat bahwa

informan ini banyak digunakan

poulasi

adalah

dalam penelitian kualitatif.

subyek

penelitian,

keseluruhan sedangkan

Penentuan responden dalam

menurut Sugiyono (2011:119)

penelitian

populasi

dapat

purposive

sebagai

wilayah

didevinisikan generalisasi

ini

dilakukan

sampling,

secara menurut

Sugiono

(2011:85)

purposive

yang terdiri dari obyek atau

sampling

yaitu teknik

penentuan

subyek

yang

mempunyai

sampel dengan pertimbangan tertentu

dan

karakteristik

yang dapat memberikan data secara

tertentu yang ditetapkan oleh

maksimal. Misalnya akan melakukan

peneliti untuk dipelajari dan

penelitian tentang kualitas makanan,

kemudian ditarik kesimpulannya.

maka sampel sumber datanya adalah

b) Sampel

orang

kuantitas

Menurut

yang

ahli

makanan,

atau

Sugiyono

penelitian tentang kondisi politik

(2011:120) sampel adalah badian

disuatu daerah, maka sumber datanya

dari jumlah dan karakteristik

adalah

yang

dimiliki

tersebut,

orang

oleh

populasi

Informan

sedangkan

menurut

merupakan

yang

dari

ahli

politik.

Penelitian

pihak-pihak

ini yang

memiliki informasi lengkap sesuai

kesimpulan

kebutuhan peneliti, yaitu pihak dinas

dipahami oleh diri sendiri maupun

Kenersihan,

orang lain”

kelurahan

Tanjung

Unggat, masyarakat tanjung unggat (Rt/Rw). Dari pihak dinas kebersihan

IV.

sehingga

mudah

PEMBAHASAN A. Karakteristik responden

terdiri dari 1 orang Kepala Bidang

Didalam

bab

ini

akan

Pemeliharaan Kebersihan di Dinas

menjelaskan dan membahas terlebih

Tata Kota Kebersihan, Pertamanan

dahulu identitas atau karakteristik

dan Pemakaman Kota TPI, 1 orang

informan/responden

Pengawas Sapu Jalan Dinsos, 1 orang

mendapatkan informasi yang akurat

Staff Dinsos, dari pihak kelurahan 1

dalam menganalisa data, yang pada

orang

akhirnya

Kasi

Pembangunan

dan

akan

guna

dapat

Pemberdayaan Kelurahan Tanjung

dipertanggungjawabkan

Unggat, 1 orang Staff Kelurahan

kebenarannya dalam pembahasan dan

Tanjung Unggat dan 14 masyarakat

menganalisa tentang “Implementasi

(Rt/Rw).

Perda Nomor 14 tahun 2009 di Kota Tanjungpinang dalam pengelolaan

5.

Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi,

wawancara dan

dokumentasi. 6.

pada

Sugiyono

teori

Menurut

(2005:89)

yang

mengatakan analisis data adalah “proses mencari dan menyusun secara

sistematis

data

yang

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan

cara

mengorganisasikan

data kedalam katagori, menjabarkan kedalam

Kelurahan Tanjung Uangat), Didalam penelitian ini peneliti memiliki 21 orang

Analisis data dalam penelitian ini mengacu

sampah (study kasus di wilayah

unit-unit,

melakukan

sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat

informan/responden

yaitu

diantaranya: 1 orang Kepala Bidang pemeliharaan kebersihan di Dinas Tata Kota Kebersihan, Pertanaman dan pemakaman Kota Tanjungpinang, 1 orang Staff kebersihan (pengawas sapu jalanan)di Dinas Tata Kota Kebersihan,

Pertanaman

dan

pemakaman Kota Tanjungpinang, 1 orang Staff kebersihan di Dinas Tata Kota Kebersihan, Pertanaman dan pemakaman Kota Tanjungpinang, 1 orang

Kasi

pembangunan

dan

Pemberdayaan di Kelurahan Tanjung

Unggat, 1 orang Staff di kelurahan

dapat merupakan faktor yang penting

Tanung

dalam melaksanakan kebijakan.

Unggat,

masyarakat

(Rt/Rw)

14

Orang

di

wilayah

Kelurahan Tanjung Unggat.

c.

Kecenderungan-

kecenderungan (tendencies)

B. Implementasi Perda Nomor 14 Tahun

Kecenderungan

dari

2009 tentang pengelolaan sampah di

pelaksana

Kota Tanjungpinang (Study Kasus

fakror

di Kelurahan Tanjung Unggat

konsekuensi

Berdasarkan hasil penelitian yang

implementasi kebijakan yang efektif.

dilakukan, penelitian ini mengacu pada

Jika para pelaksana bersikap baik

teori dari tujuan dan sasaran yang bersifat

terhadap suatu kebijakan tertentu dan

umum, Begitu juga yang diungkapkan

hal ini berarti adanya dukungan,

oleh Edwards dalam winarno (2012:177)

kemungkinan

Implementasi kebijakan yang diajukan

melaksanakan kebijakan sebagaimana

menurutnya

yang diinginkan oleh para pembuat

dalam

mengkaji

suatu

kebijakan

para

ketiga

yang

merupakan mempunyai

penting

besar

mereka

kebijakan memerlukan empat faktor yang

keputusan

krusial terdiri atas: Komunikasi, Sumber-

sebaliknya bila tingkah laku atau

sumber,

perspektif para pelaksana berbeda

Kecenderungan-

kecenderungan,Struktur birokrasi. a.

awal.

bagi

proses pelaksanaan suatu kebijakan

(communication)

menjadi adalah

suatu

semakin

Kecenderungan

keadaan

merasa

terdorong

sesuatu

untuk

individu

pemikiran orang lain atau kelompok

melakukan

kepada individu lain agar orang lain

mendapatkan hasil.

atau kelompok lain paham dengan

d.

yang

disampaikan

dan

yang

sulit.

adalah

proses penyampaian informasi atau

apa

pula

dengan pembuat keputusan maka

Komunikasi

Komunikasi

Demikian

Struktur Birokrasi Birokrasi merupakan salah satu

diinformasikan.

badan yang paling sering bahkan

b.

secara keseluruhan menjadi pelaksana

Sumber-sumber (resousces) Sumber-sumber adalah sebuah

kebijakan. Birokrasi baik secara sadar

instrument yang digunakan untuk

maupun tidak sadar memilh bentuk

melanjutkan suatu tugas dengan jelas.

organisasi untuk kesepakatan kolektif

Dengan demikian, sumber-sumber

dalam rangka memecahkan masalah-

masalah

V.

sosial

dalam

kehidupan

masyarakat, komunikasi yang diberikan

modern

melalui sosialisasi tentang Perda No 14

KESIMPULAN DAN SARAN

Tahun2009

A.

diberikan

Kesimpulan Berdasarkan

hasil

atau

penataran

Kelurahan

yang

disampaikan

analisa

masyarakat Tanjung Unggat Tanjung

terhadap indikator yang ditampilkan,

Unggat, lalu 1 orang menyatakan

berkenaan dengan judul Implementasi

bahwa tidak pernah ada sosialisasi

Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang

maupun

pengelolaan

antara aparatur pemerintah dengan

sampah

di

Kota

Tanjungpinang dengan study kasus di

komunikasi

yang

intensih

masyarakat.

wilayah Kelurahan Tanjung Unggat

Dari

hasil

disimpulkan

penelitian bahwa

ini

peneliti mendapatkan kesimpulan dari

dapat

apa yang telah diteliti yaitu sebagai

komunikasi dengan adanya sosialisai

berikut :

sangat

berpengaruh

berhasilnya

faktor

terhadap

pelaksanaan

kebijakan

yang telah ditetapkan, dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan Perda Nomor 14

1. Komunikasi 

Sosialisasi dari pemerintah

Tahun

terhadap

sampah,

masyarakat

2009 dari

tentang

pengelolaan

uraian

yang

sudah

Tanjung Unggat

dijelaskan di atas bahwa di daerah

Dari hasil wawancara yang

Kelurahan

Tanjung

Unggat

yang

dilakukan oleh peneliti kepada 21 orang

menjadi lokasi penelitian ini terdapat

informan/responden, dapat disimpulkan

kurang

bahwa 13 orang menyatakan jarang

komunikasi antara Pemerintah Kota

adanya sosialisasi tentang berlakunya

Tanjungpinang

Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang

Tanjung

Unggat,

pengelolaan sampah dari Pemerintah

menjadi

faktor

Kota

kurang

menyempurnakan Perda tersebut dan

adanya komunikasi yang insentif dari

kuranya kesadaran Msyarakat akan

pemerintah

pentingnya Perda Nomor 14 tahun 2009

Tanjungpinang

kepada

dan

masyarakat

sehingga masyarakat kurang paham akan pentingnya Prda tersebut hanya

yang

intensif

kepada

sosialisasi

dengan hal

dan

masyarakat inilah

penghambat

yang dalam

tentang pengelolaan sampah 

saja 7 orang mengatakan bahwa ada komunikasi

adanya

Konsistensi Dari

dapat

hasil

disimpulkan

penelitian bahwa

ini

faktor

komunikasi dan konsistensi sangat

terdapat beberapa orang mengatakan

berpengaruh

hanya sedikit mendapat bantuan tong

terhadap

berhasilnya

pelaksanaan kebijakan yang telah

sampah

ditetapkan, dalam penelitian ini yaitu

Tanjungpinang yang tidak sesuai

pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun

dengan kebutuhan masyarakat dan

2009 tentang pengelolaan sampah,

kurang

dari uraian yang sudah dijelaskan di

disebutkan di dalam Perda Nomor 14

atas bahwa di daerah Kelurahan

tahun 2009 pasal 10 ayat 2 huruf c

Tanjung Unggat yang menjadi lokasi

yang menyatakan penyediaan tempat

penelitian ini terdapat kurangnya

sampah disecara

kejelasan

dan

yang

jumlah sesuai dengan kebutuhan,

tertanam

dari

pelaksana

hanya saja beberapa orang dari pihak

konsistensi para

dari

pemerintah

mencukupi

Kota

padahal

tertutup

telah

dengan

kebijakan disini

aparatur pemerintah sudah banyak

2. Sumber-sumber

memberikan bantuan tong sampah,



Fasilitas

yang

diberikan

hal

inilah

yang

menjadi

faktor

pemerintah daerah seperti

penghambat dalam menyempurnakan

tong

bak

Perda tersebut dan kuranya kesadaran

dalam

Masyarakat akan pentingnya Perda

sampah

atau

sampah mengimplementasikan

Nomor

kebijakan.

pengelolaan sampah.

Dari

hasil

penelitian

wawancara ini dapat disimpulkan

14

tahun

tentang

3. Kecenderungan-kecenderungan 

Sikap

masyarakat

bahwa

indicator

sumber-sumber

aparatur

dengan

dimensi

bantuan

mengenai

yang

2009

diberikan pemerintah berupa tong

sendri.

sampah sangat berpengaruh terhadap

Dari

hasil

dan

pemerintah kebijakan

penelitian

itu

ini

berhasilnya pelaksanaan kebijakan

dapat disimpulkan bahwa indikator

yang

kecenderungan-kecenderungan

telah

ditetapkan,

dalam

penelitian ini yaitu pelaksanaan Perda

dengan dimensi Sikap masyarakat

Nomor

tentang

dan aparatur pemerintah mengenai

pengelolaan sampah, dari uraian yang

kebijakan itu sendri, dalam penelitian

sudah dijelaskan di atas bahwa di

ini yaitu pelaksanaan Perda Nomor 14

daerah Kelurahan Tanjung Unggat

Tahun 2009

yang menjadi lokasi penelitian ini

sampah, dari uraian yang sudah

14

Tahun 2009

tentang

pengelolaan

dijelaskan di atas bahwa di daerah

mendengar akan adanya keluhan

Kelurahan Tanjung Unggat yang

masyarakat apabila ada sampah

menjadi lokasi penelitian ini terdapat

kiriman yang berasal dari laut

kesimpulan yang menyatakan bahwa

apabila air laut pasang supaya

sikap

dan

pemerintah lekas mengatasi akan

masyarakat sendiri sudah baik dalam

adanya hal tersebut karena apabila

menyikapi kebijakan itu sendiri dan

tidak diatasi orang berpikir bahwa

sangat

adanya

timbulan sampah yang ada dilaut

kebijakan itu supaya sebagai aturan

dihasilkan oleh warga Kelurahan

dan

Tanjung

aparatur

pemerintah

setuju

acuan

dengan

guna

menciptakan

Unggat

lingkungan kota yang bebas dari

masyarakat

sampah.

mengikuti



Sanksi

yang

diberikan

dan

bias-bisa

Tanjung

Unggat

hal

tersebut

yaitu

membuang sampah kelaut karena

apabila melanggar peraturan

sudah ada yang seperi itu yang

Dari

dilakukan

hasil

penelitian

ini

dapat disimpulkan bahwa indikator

dimensi

diberikan

Sanksi

apabila

tanjung

unggat. 4. Struktur birokrasi

kecenderungan-kecenderungan dengan

masyarakat

yang



melanggar

Prosedur kerja dasar atau yang sering disebut SOP.

peraturan, dalam penelitian ini yaitu

Dari

hasil

penelitian


wawancara ini dapat disimpulkan


bahwa


dengan dimensi atau pengukuran


Prosedur kerja dasar atau yang sering

Tanjung lokasi

Unggat

yang

menjadi

disebut

penelitian

ini

terdapat

terhadap

kesimpulan

yang

menyatakan

faktor

kebijakan

SOP

struktur

birokrasi

sangat

berpengaruh

berhasilnya

pelaksanaan

yang

telah

bahwa Sangat setuju akan adanya

dalam

Perda dengan sanksi yang ada


dalam


perda

masyarakat

tersebut

semakin

supaya

sadar

penelitian

ditetapkan, ini

yaitu

dan


memberikan efek jera untuk tidak


membuang sampah sembarangan


akan tetapi Pemeritah juga harus

penelitian ini terdapat kesimpulan

bahwa aparatur pemerintah terkait

seharusnya

sudah

turun langsung dalam menghadapi

melakukan

prosedur

kerja

dengan tepat dan sesuai dengan SOP nya akan tetapi memang belum

pemerintah

situasi ini. B. Saran-saran

maksimal sepenuhnya. 

aparatur

Adapun

saran-saran

Pengawasan langsung dari

dapat

aparatur pemerintah dalam

penelitian ini, mengenai implementasi

pelaksanaan Kebijakan.

perda nomor 14 tahun 2009 yang di

Dari

lakukan

wawancara

hasil dengan

penelitian 19

orang

responden dalam penelitian ini dapat

disampaikan

di

dari

yang

Kelurahan

hasil

Tanjung

Unggat yakni: 1.

Pemerintah

hendaknya

disimpulkan bahwa faktor struktur

selalu membuat acara guna

birokrasi

dimensi

penyampaian Perda Nomor

Pengawasan langsung dari aparatur

14 Tahun 2009 Tentang

pemerintah

dalam

pelaksanaan

pengelolaan

Kebijakan

sangat

berpengaruh

sehingga masyarakat dapat

berhasilnya

pelaksanaan

mengetahui aturan yang ada

kebijakan yang telah ditetapkan,

dalam Perda tersebut begitu

dalam

juga dengan sanksi yang ada

terhadap

dengan

penelitian

ini

yaitu

dalam Perda tersebut.

pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah,

sampah

2.

Pemerintah

hendaknya


menyediakan fasilitas yang


mencukupi


masyarakat

penelitian ini terdapat kesimpulan

Kelurahan Tanjung Unggat.

bahwa kurang adanya pengawasan

Sehingga

langsung dari aparatur pemerintah

mendapat jatah tong sampah

bahkan jarang yang mengatakan ada

dengan

pengawasan bisa dikatakan tidak ada

komunikasi yang seharusnya

pengawasan

selalu

langsung

yang

kebutuhan yang

ada

semua

adil.

di

Rt/Rw

Kemudian

dijaga

antar

diberikan oleh pemerintah kepada

pemerintah

dengan

masyarakat

masyarakat,

sehingga

guna

membantu

mensukseskan Perda nomor 14 tahun

informasi


masyarakat

sampai

ke secara

menyeluruh

tidak

pertemuan

dibalai

tetapi

hanya desa

berkunjung

perkampungan juga

ke

masyarakat

diharapkan

oleh

masyarakat Tanjung Unggat. 3.

Kepada

masyarakat

Kelurahan Tanjung Unggat sendiri

dihaapkan

selalu

menjaga kebersihan, jangan membuang sampah di laut meskipun sampah kiriman selalu berdatangan namun tetap saja jangan membuang sampah

ke

melihat

sampah

dirasa

tidak

laut

ketika kiriman

bisa

untuk

diatasi. 4.

Kepada

pemerintah

seharusnya

segera

menyelesaikan sampah

yang

masalah ada

dilaut

Karena ketika air pasang sampah-sampah

yang

ad

dilaut naik ke permukaan sehingga

wilayah

daratan

menjadi kumuh dan kotor.

DAFTAR PUSTAKA PT. raja grafindo prasada.

A. Buku referensi Arikunto,

Suharsimi. 2010.Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Yogyakarta. Rineka Cipta

Jeddawi,

Murtir. 2006. Implementasi kebijakan otonomi daerah, malaka. Gramedia

Nawawi, Ismail. 2009. Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek. Surabaya: PMN Purwanto, erwan agus. 2012. Implementasi kebijakan public. Yogyakarta :

Wahab,

Solichin Abdul. 2008. Analisis kebijaksanaan, dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara.Jakarta:Bumi Aksara

B. Jurnal Ramadhinai, tri nanda, 2013 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di Kota Samarinda eJournal Ilmu Administrasi, 2013, 1(2): 558-571 ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisipunmul.org © Copyright 2013 diakses 28 Mei 2014, 14.00 Wib

gava media. Soenarko, Sd. 2005. Public Policy Pengertian Pokok Untuk Memahami Dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah.Surabaya : Airlangga Sugiyono, 2003.“Metode Penelitian Administrasi” cetakan ke-19, Bandung. Alfabeta. Tachjan, 2006. implementasi kebijakan publik. Bandung: Truen RTH Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta : Media Pressindo. Widodo, joko. 2012. Analisis kebijakan public. Jatim :bayu media publishing. Wibawa, Samoedra dkk. 1994. Evaluasi kebijakan public. Jakarta :

C. Skripsi Wardhani, Ratika Yana. 2013.”Strategi Pengembangan Pariwisata Museum Kota Tanjungpinang. Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji hal 8.

D. Dokumen Undang–Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Unadang Dasar Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah.

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TANJUNGPINANG (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat)

Recommend Documents