IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.03.1.23.04.12.2205 TAHUN 2012 DALAM PROSES PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI JURNAL ILMIAH Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum Oleh:
REZZA PRADITA A. NIM. 0610110172
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM MALANG 2013
1
ABSTRACT
REZZA PRADITA AFRISIAN, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2013, Implementasi Peraturan Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Dalam Proses Perizinan Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Lutfi Effendi SH.MHum; Agus Yulianto SH.MH. In this paper the author discusses about the process of making the certificate in domestic food production industry in the field of licensing. This is motivated by the many foods that contain substances that should not be in food consumed by humans. So necessary to the protection of the consumer in order to continue to feel safe to consume foods purchased. Method approach is used sociojuridical, and the type used is the empirical research. Implementation in the field regarding the titling process of household food production industry is done in Kediri District Health Office. Results of this study are that it must be taken to obtain a certificate of household food production industry through a number of stages : the application for SPP-IRT, food safety education, inspection equipment and production sites, and get a certificate of PP-IRT.
Keyword : certificate in domestic food production ABSTRAKSI
Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis membahas mengenai proses dalam pembuatan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga di bidang perizinan. Ini dilatarbelakangi dengan banyaknya makanan yang mengandung zatzat yang seharusnya tidak berada dalam makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Sehingga diperlukan adanya perlindungan terhadap para konsumen tersebut agar tetap merasa aman untuk mengkonsumsi makanan yang dibeli. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, dan jenis yang digunakan adalah penelitian empiris. Pelaksanaan di lapangan mengenai proses pembuatan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Hasil penelitian ini adalah bahwa hal yang harus ditempuh untuk mendapatkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga melalui beberapa tahap, yaitu pengajuan permohonan SPP-IRT, penyuluhan keamanan pangan, pemeriksaan alat dan lokasi produksi, dan mendapatkan sertifikat PPIRT. Kata Kunci : sertifikat SPP-IRT
2
PENDAHULUAN Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Perizinan, walaupun tak dibutuhkan setiap hari, sangatlah berperan penting bagi kehidupan kita. Tanpanya, banyak hal yang tak dapat kita lakukan karena izin adalah bukti penting secara hukum. Tidak ada bagian lain dalam domain publik tempat interaksi antara pemerintah dan masyarakatnya begitu jelas dan langsung selain pada bagian pelayanan perizinan. Sebagai garda terdepan atas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, dapat dikatakan kinerja pemerintah secara keseluruhan benar-benar dinilai dari seberapa baik pelayanan unit perizinan ini.1 Banyak aspek kehidupan sebagai warga negara diatur melalui sistem perizinan. Demikian juga perizinan yang terkait dengan dunia usaha terkait investasi. Proses perizinan usaha yang tidak efisien tidak tepat waktu dan berbiaya tinggi pada akhirnya akan menurunkan jumlah investasi dan kegiatan wiraswasta. Hal ini tentu saja berdampak serius terhadap upaya menciptakan lapangan kerja dan masalah-masalah ketenagakerjaan lainnya. Peran pemerintah daerah dalam pelayanan perizinan mungkin yang terbesar dalam pengertian interaksinya secara langsung dengan masyarakat, baik sebagai penyedia pelayanan, maupun sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Kepentingan pemerintah daerah terhadap pelayanan perizinan juga sangat tinggi karena perizinan mempengaruhi pendapatan dan iklim investasi daerah. Saat ini terdapat banyak jenis pelayanan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah, baik yang dimandatkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sendiri. Izin khusus tertentu berbeda antar satu daerah dengan lainnya. Hal lain yang terkait dalam karya tulis ini adalah makanan (pangan), yang mana proses penelitian nantinya akan membahas juga tentang makanan yang diizinkan untuk diproduksi maupun dikonsumsi. Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber 1
Fahmi Wibawa, Panduan praktis perizinan usaha terpadu, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 7
3
hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan merupakan salah satu dari 3 hal utama yang paling dibutuhkan manusia selain sandang (pakaian) dan papan (Tempat Tinggal). Jadi karena itulah kenapa pangan memiliki peran yang sangat besar untuk kelangsungan hidup manusia pada umumnya. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan setiap insan, baik secara psikologis, fisiologis, sosial, maupun antropologis. Pangan selalu terkait dengan upaya manusia untuk mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu, pemerintah indonesia sejak orde baru sangat memperhatikan peranan strategis pangan dalam pembangunan nasional.2 Seiring berkembangnya zaman, banyak jenis makanan yang dihasilkan oleh manusia, namun tidak semua makanan tersebut menyehatkan, dan malah dapat mengakibatkan sakit. Karena hal itulah diperlukan suatu proses yang nantinya dapat memberi keamanan pada konsumen yang menikmati makanan tersebut. Proses tersebut yaitu pemberian izin pada makanan supaya makan yang tersebar di daerah itu aman untuk dikonsumsi dan mudah diawasi, untuk pengawasannya setiap makanan yang diproduksi diberi nomor yang tujuannya supaya dapat dicatat dan diklasifikasikan berdasarkan bahan dasar pangan tersebut. Good Manufacturing Practices (GMP) secara menyeluruh umumnya belum diterapkan di sebagian industri pangan, terutama yang berskala kecil dan menengah. Beberapa kasus penolakan ekspor komoditi pangan diantaranya disebabkan karena masalah GMP ini. Mengingat makin ketatnya persaingan perdagangan pangan termasuk pangan olahan, khususnya dalam perdagangan internasional, mengharuskan setiap industri pangan menerapkan GMP sebaikbaiknya.
2
Sagung Seto, Pangan dan Gizi Ilmu teknologi, industri, dan perdagangan, Bogor, IPB, 2001, hlm. 1.
4
Industri pangan menghasilkan berbagai produk pangan olahan dalam bentuk makanan tradisional maupun modern. Produksi pangan olahan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Berdasarkan skala dan pola pertumbuhannya, industri pangan dikelompokkan menjadi: industri pangan besar, menengah, dan kecil, industri katering, restoran, dan hotel, serta industri makanan jajanan atau rumah tangga.3 Untuk membatasi supaya tidak terlalu luas, maka akan dibatasi untuk satu daerah tertentu yang akan dijadikan tempat penelitian, yaitu kabupaten kediri. Keterkaitan antara perizinan dan pangan disini adalah untuk mendapatkan suatu data bagaimana proses pemberian izin itu dilaksanakan berdasarkan aturan yang ada serta upaya untuk mengatasi hambatan yang ada. Dan aturan yang digunakan disini yaitu Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012, dan isi dalam peraturan tersebut tidak bisa dipisahkan antara satu pasal dengan pasal yang lain, sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh.
Perumusan Masalah 1. Bagaimana Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 dalam proses perizinan pemberian sertifikat produksi pangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri? 2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawas
Obat
dan
Makanan
Republik
Indonesia
Nomor
HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 dalam pemberian izin sertifikat produksi pangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dan solusi apa saja yang akan dilakukan? Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang dikaji melalui studi lapang terhadap aspek-aspek sosial (dari) hukum, yang kemudian lebih dikenal dengan studi hukum dan masyarakat.
3
Ibid, Sagung Seto, hlm. 2
5
Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju ke penyelesaian masalah. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji masalah yang terjadi di masyarakat atau penerapannya dalam kenyataan kemudian mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Sosiologis (Yuridis Empiris), Yang dimaksud Yuridis Empiris disini adalah suatu penelitian yang lebih ditekankan pada aspek hukum terhadap kenyataan yang ada di masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta dan permasalahan yang kemudian akan diselesaikan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji masalah yang ada di masyarakat dalam kenyataannya, yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lokasi Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Jawa Timur dikarenakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri ini termasuk dinas yang membidangi kegiatan perijinan di bidang kesehatan yang terkait dengan pemberian sertifikat pangan PIRT dari seluruh wilayah Kabupaten Kediri. Untuk Jenis dan Sumber Data, penulis menggunakan dua data, yaitu Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung di lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden Penelitian. Responden Penelitian disini adalah sejumlah pejabat yang berwenang memberikan informasi serta data yang terkait dengan permasalahan penulis, Yaitu Kepala Sub Bagian Perizinan, Kepala Sub Bagian Kefarmasian, Manakan dan Minuman, dan Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan. Dan juga melalui observasi untuk mengumpulkan dan mencatat data atau dokumen dari tempat penelitian, selain data primer, ada juga data Sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dengan menggunakan atau mempelajari buku-buku ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik
6
Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 serta informasi yang berkaitan dari Internet. Metode Pengumpulan Data yang digunakan sebagai data primer adalah metode wawancara, yaitu suatu cara yang digunakan oleh seseorang untuk suatu tugas tertentu untuk mendapatkan keterangan secara lisan dengan bercakap-cakap dengan responden secara langsung. Penulis mencari informasi yang terkait dengan materi penelitian melalui wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung dengan para responden guna untuk mencari informasi mengenai pelaksanaan perizinan. Sedangkan data sekunder nya adalah studi dokumentasi dan kepustakaan, yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melihat, mencatat, mengumpulkan serta menganalisa dari dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Populasi, yaitu keseluruhan objek yang akan diteliti, populasi disini adalah seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Sedangkan sampel, yaitu suatu proses yang dilakukan dalam memilih suatu bagian yang tedapat dari sebuah populasi. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling (sampel bertujuan), yaitu penelitian dalam menentukan sampel dan jumlahnya berdasarkan atas tujuan-tujuan yang memang dikehendaki peneliti. Adapun yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses pemberian izin dan yang berwenang mengeluarkan izin tentang kesehatan di Dinas Kabupaten Kediri ini terutama bagian pangan. Analisa data merupakan tahap yang paling menentukan dalam proses penelitian karena menyangkut kuatnya analisa yang kemudian akan dijadikan dasar dalam mendeskripsikan situasi/konsepsi sebagai suatu data pada objek yang diteliti. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan atau menguraikan temuan dari data primer mengenai gambaran secara jelas dan sistematis guna membandingkan pelaksanaan di lapangan mengenai permasalahan yang ada dengan tata cara di literatur, dan metode analisis isi untuk pengolahan data sekunder yang berasal dari literatur berupa buku-buku dan data internet.
7
Pembahasan Gambaran Umum Lokasi Penelitian Lokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri ini menjadi satu dengan dinasdinas lainnya (yaitu Dinas Pendapatan, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, Kehutanan, Perkebunan, dan Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan) yang berada di Jalan Pamenang nomor 1 C Kediri dengan nomor telepon (0354) 683756 dan fax 680445. Yang mana Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri memiliki visi Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Kediri adalah “Kediri Sehat 2013”. Dapat diartikan sebagai sehat jasmani, rohani dan sehat sosial lingkungannya. Masyarakat Kediri sehat ditandai dengan : 1) Lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat. 2) Perilaku masyarakat yang proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit. 3) Pelayanan kesehatan yang berkualitas berhasil dan berdaya guna tersebar merata di Kabupaten Kediri. 4) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Penjelasan tentang visi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri yaitu meningkatnya secara
bermakna
derajat
kesehatan
masyarakat
yang
ditandai
dengan
meningkatnya status gizi masyarakat, peningkatan angka kesehatan ibu dan angka kesehatan bayi, kondisi lingkungan yang sehat dan di dukung dengan peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau beserta peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dalam mewujudkan Kediri Sehat 2013.4 Dan misinya adalah untuk mewujudkan visi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, maka ditetapkan misi sebagai berikut : 1) Menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan. 2) Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi masyarakat. Meningkatkan kesehatan
individu, keluarga
dan masyarakat dan
lingkungan.
4
Wawancara dengan Narasumber Bapak Warsito (Kepala sub Bagian Umum dan perlengkapan) tanggal 24 April 2013.
8
Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Dalam Proses Perizinan Pemberian Sertifikat Produksi Pangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Yang berwenang di dalam Dinas Kesehatan mengenai proses pembuatan sertifikat yang dimaksudkan oleh peraturan kepala badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 adalah Seksi Kefarmasian dan Penyehatan Makanan & Minuman. Berdasarkan wawancara tanggal 24 April 2013 dengan Bu Niken, Tata urutan pemberian SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) yaitu:5 1. Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRT. Permohonan
diterima
oleh
Bupati/Walikota
c.q.
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota dan dievaluasi kelengkapan dan kesesuaiannya yang meliputi: a. Formulir yang memuat informasi sebagai berikut: 1) Nama jenis pangan. 2) Nama dagang. 3) Jenis kemasan. 4) Berat bersih/isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl). 5) Komposisi. 6) Tahapan produksi. 7) Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRTP. 8) Nama pemilik. 9) Nama penanggungjawab. 10) Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa). 11) Informasi tentang kode produksi. b. Dokumen lain antara lain: 1) Surat keterangan atau izin usaha dari Instansi yang berwenang. 2) Rancangan label pangan. 2. Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan.
5
Wawancara dengan narasumber (Bu Niken dari seksi Makanan dan Minuman) tanggal 24 April 2013
9
a. Penyelenggara penyuluhan keamanan pangan dikoordinasikan oleh Bupati c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten. b. Kriteria Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang penyuluhan keamanan pangan dari Badan POM dan ditugaskan oleh Bupati c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten. c. Narasumber pada penyuluhan keamanan pangan adalah tenaga PKP yang kompeten dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan setempat. d. Peserta penyuluhan keamanan pangan peserta penyuluhan keamanan pangan adalah pemilik atau penanggung jawab IRTP. e. Materi Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari: 1) Materi Utama a) Peraturan perundang-undangan di bidang pangan, b) Keamanan dan mutu pangan, c) Teknologi proses pengolahan pangan, d) Prosedur operasi sanitasi yang standar (Standard Santitation Operating Procedure /SSOP), e) Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT), f) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP), g) Persyaratan Label dan iklan pangan, 2) Materi Pendukung a) Pencantuman label halal. b) Etika bisnis dan pengembangan jejaring bisnis IRTP. f. Metode Penyuluhan Keamanan Pangan. Materi penyuluhan keamanan pangan disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi/peragaan simulasi, pemutaran video dan cara-cara lain yang mendukung pemahaman keamanan pangan. g. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan.
10
1) Sertifikat ini diberikan kepada pemilik/ penanggungjawab yang telah lulus mengikuti penyuluhan keamanan pangan dengan hasil evaluasi minimal nilai cukup (60) 2) Penomoran Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan adalah sebagai berikut : Nomor Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) kolom dan 9 (sembilan) angka sesuai contoh berikut: 123 /4567/ 89 Keterangan penomoran adalah sebagai berikut: a) Angka ke–1,2,3 pada kolom I, menunjukkan nomor urut tenaga yang sudah memperoleh sertifikat di kabupaten/kota yang bersangkutan. b) Angka ke-4,5,6,7 pada kolom II, menunjukkan propinsi dan kabupaten/kota penyelenggara penyuluhan keamanan pangan. c) Angka ke-8,9 pada kolom III, menunjukkan tahun penerbitan sertifikat. 3. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. a. Pemeriksaan sarana dilakukan setelah pemilik atau penangungjawab telah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan, b. Pemeriksaan sarana produksi pangan IRT dilakukan oleh tenaga pengawas Pangan Kabupaten/Kota dengan dilengkapi surat tugas yang diterbitkan oleh Bupati / Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, c. Kriteria Tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (District Food Inspector/DFI) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi pengawas pangan dari Badan POM, d. Pemeriksaan sarana produksi IRTP sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, e. Jika hasil pemeriksaan sarana produksi menunjukkan bahwa IRTP masuk level I – II maka diberikan SPP-IRT. 4. Pemberian Nomor P-IRT. a. Nomor P-IRT minimal terdiri dari 15 (lima belas) digit sebagai berikut:
11
P-IRT No. 1234567890123–45 b. Penjelasan 15 (lima belas) digit sebagai berikut: 1) digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan sesuai Lampiran 5. 2) digit ke-2 dan 3 menunjukkan nomor urut jenis pangan IRTP sesuai Lampiran 6. 3) digit ke-4,5,6 dan 7 menunjukkan kode propinsi dan kabupaten/kota sesuai Lampiran 4. 4) digit ke 8 dan 9 menunjukkan nomor urut pangan IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT. 5) digit ke-10,11,12 dan 13 menunjukkan nomor urut IRTP di kabupaten/kota yang bersangkutan. 6) digit ke 14 dan 15 menunjukkan tahun berakhir masa berlaku. c. Nomor P-IRT diberikan untuk 1 (satu) jenis pangan IRT. Setiap perubahan, baik penambahan maupun pengurangan propinsi, kabupaten/kota, pemberian nomor disesuaikan dengan kode baru untuk Propinsi, Kabupaten, dan Kota yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam penerbitan kode propinsi, kabupaten dan kota. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembuatan sertifikat PP-IRT adalah sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana dana itu digunakan untuk:6 1. Biaya penyuluhan peserta. 2. Biaya survey lokasi dengan kendaraan. 3. Biaya untuk menerbitkan sertifikat produk. 4. Narasumber dari lintas sektor yang berkaitan yang terdiri dari: a. Pihak MUI untuk memberikan label "halal". b. Lintas seksi dan lintas program untuk memberikan penyuluhan dan penelitian.
Masa berlaku sertifikat tersebut yaitu 5 tahun. Sebelum masa berlaku sertifikat itu habis (biasanya 3 bulan sebelum deadline, dinas kesehatan akan
6
Wawancara dengan narasumber (Bu Niken dari seksi Makanan dan Minuman) tanggal 17 Mei 2013
12
memberikan informasi untuk melakukan perpanjangan), dan apabila melebihi tanggal yang tertera di sertifikat tersebut, maka harus mengikuti prosedur dari awal lagi. Pengawasan dilakukan oleh kepala dinas kesehatan yang diserahkan sepenuhnya pada kepala bidang masing masing seksi. Wewenang proses pembuatan serfikat ini diserahkan pada dinas kesehatan seluruhnya, karena tak mungkin Badan Pengawas Obat dan Makanan pusat mengawasi keseluruhan yang ada di negara ini. Dan izin (sertifikat PP-IRT) akan dicabut bila diingatkan 3 kali tak dilaksanakan. Mengenai tulisan "halal", produsen mendaftar sendiri, namun biasanya disertakan oleh pihak dinas kesehatan dengan persyaratan fotokopi sertifikat izin P-IRT yang telah dibuat. Perbedaan yang paling menonjol antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Dinas Kesehatan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan lebih ditekankan pada pengawasan dan pembinaan, sedangkan Dinas Kesehatan lebih ditekankan pada penerbitan izin.
Hambatan yang Dihadapi Dalam Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawas
Obat
dan
Makanan
Republik
Indonesia
Nomor
HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Dalam Pemberian Izin Sertifikat Produksi Pangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dan Upaya yang Dilakukan Hambatan-hambatan yang ada dalam proses pelaksanaan Peraturan Kepala Badan
Pengawas
Obat
dan
Makanan
Republik
Indonesia
Nomor
HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri adalah: 1. Sulitnya memenuhi jumlah quota untuk penyuluhan pangan minimal 20 s.d. 25 orang untuk mengikuti penyuluhan tersebut. 2. Kelayakan tempat untuk melakukan usaha produksi. 3. Sarana transportasi untuk mendatangi masing masing tempat yang akan digunakan untuk proses produksi. 4. Kurangnya kesiapan dari beberapa pemohon izin sertifikat tersebut untuk membenahi lokasi yang dimilikinya.
13
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam menghadapi hambatan itu adalah: 1. Tentang quota jumlah peserta penyuluhan keamanan pangan, dinas kesehatan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri untuk mempercepat proses penyuluhan yang dikarenakan peserta penyuluhan ingin segera memproduksi pangan. 2. Untuk lokasi yang masih belum memenuhi nilai yang ditentukan, Dinas Kesehatan terus melakukan kunjungan dan pemeriksaan lokasi yang yang digunakan untuk usaha produksi. 3. Dinas Kesehatan melakukan sistem bagi tugas dalam beberapa kelompok untuk mendatangi masing-masing lokasi yang akan digunakan. Untuk kesiapan produsen, dari pihak Dinas Kesehatan memberikan informasi selengkap mungkin hingga mudah dipahami oleh peserta penyuluhan.
Kesimpulan Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian diatas tentang Proses Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau yang biasa disingkat SPP-IRT adalah bahwa proses tersebut utamnya terbagi dalam 4 hal pokok, yaitu: 1.
Pengajuan permohonan SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga). a. Memenuhi syarat yang diminta oleh Dinas Kesehatan (peraturan perundang-undangan). b. Diperiksa ulang oleh Dinas Kesehatan tentang kelengkapannya.
2.
Penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan. a. Quota jumlah peserta yang telah dipenuhi. b. Ada narasumber dari pihak Dinas Kesehatan dan wakil dari BPOM provinsi. c. Peserta adalah pemilik/penanggung jawab Industri Rumah Tangga Produksi.
14
d. Penyampaian materi yang meliputi: aturan perundang-undangan yang berlaku, aturan pangan yang diperbolehkan, proses pengolahan yang sesuai aturan, serta bahan tambahan yang diizinkan & label kemasan. e. Pemberian sertifikat penyuluhan keamanan pangan bila sudah sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh perundang-undangan. 3.
Pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga. a. Harus sudah punya sertifikat lulus penyuluhan keamanan pangan. b. Pemeriksaan ke lapangan dilakukan olah pihak dari Dinas Kesehatan.
4.
Pemberian SPP-IRT pada produsen makanan. Pengawasan dilakukan oleh kepala dinas kesehatan yang diserahkan
sepenuhnya pada kepala bidang masing masing seksi. Wewenang proses pembuatan serfikat ini diserahkan pada dinas kesehatan seluruhnya. Dan mengenai tulisan "halal", produsen mendaftar sendiri, namun biasanya disertakan oleh pihak dinas kesehatan dengan persyaratan fotokopi sertifikat izin P-IRT yang telah dibuat. Masa berlaku sertifikat tersebut yaitu 5 tahun, serta setelah Sertifikat PPIRT tersebut jadi maka yang perlu dicantumkan dalam kemasan (label) makanan yang diproduksi adalah: Merk dagang, Tulisan "di produksi oleh", Komposisi, Isi/berat bersih, Kode produksi, Tanggal produksi kadaluwarsa, Nomor PIRT. Hambatan-hambatan yang ada dalam proses pelaksanaan Peraturan Kepala Badan
Pengawas
Obat
dan
Makanan
Republik
Indonesia
Nomor
HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri adalah: 1. Sulitnya memenuhi jumlah quota untuk penyuluhan pangan minimal 20 s.d. 25 orang untuk mengikuti penyuluhan tersebut. 2. Kelayakan tempat untuk melakukan usaha produksi. 3. Sarana transportasi untuk mendatangi masing masing tempat yang akan digunakan untuk proses produksi. 4. Kurangnya kesiapan dari beberapa pemohon izin sertifikat tersebut untuk membenahi lokasi yang dimilikinya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam menghadapi hambatan itu adalah:
15
1. Tentang quota jumlah peserta penyuluhan keamanan pangan, dinas kesehatan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri untuk mempercepat proses penyuluhan yang dikarenakan peserta penyuluhan ingin segera memproduksi pangan. 2. Untuk lokasi yang masih belum memenuhi nilai yang ditentukan, Dinas Kesehatan terus melakukan kunjungan dan pemeriksaan lokasi yang yang digunakan untuk usaha produksi. 3. Dinas Kesehatan melakukan sistem bagi tugas dalam beberapa kelompok untuk mendatangi masing-masing lokasi yang akan digunakan. Untuk kesiapan produsen, dari pihak Dinas Kesehatan memberikan informasi selengkap mungkin hingga mudah dipahami oleh peserta penyuluhan.
Saran 1. Hendaknya setiap produsen yang ingin mendapatkan sertifikat PP-IRT mempersiapkan lokasi yang akan digunakan untuk usahanya terlebih dahulu agar saat pemeriksaan lokasi usaha oleh Dinas kesehatan, dapat dengan cepat mendapatkan penilaian baik untuk segera dibuatkan sertifikat PP-IRT yang dimohonkan oleh produsen makanan. 2. Perlu adanya komunikasi yang lebih baik lagi antara pihak Dinas Kesehatan dengan produsen, agar penyampaian informasi lebih cepat dan hasil yang diharapkan lebih cepat selesai dan sesuai keinginan 2 belah pihak dan sesuai aturan yang ada.
16
Daftar Pustaka Abdul Wahab, Solichin. 2002. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara: Jakarta. Code of Good Administrative Behaviour: Relation with the Public, dalam Official Journal of the European Communities: OJ L 267,20.20.2000. Farida, Yayuk & Ali Khompsan. 2006. Pengantar Pangan & Gizi. Penebar Swadaya: Jakarta. Hadjon, Philipus M. 1993. Pengantar Hukum Perizinan. Cetakan pertama. Surabaya: Yuridika. Nawawi, Ismail. "Manajemen Publik: Perspektif Kebijakan Pelayanan Umum Sebagai Daya Saing di Era Global". www.suaradiklat, diakses tanggal 17 November 2012. Prins, W.F dan R. Kosim Adisapoetra. 1983. Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Pradnya Paramita. Ridwan, H.R. 2006. Hukum Administrasi Negara. Rajagrafindo: Jakarta. Seto, Sagung. 2001. Pangan & Gizi Ilmu, Teknologi, Industri, dan Perdagangan. IPB: Bogor. Soetaryono, Retno. 1998. Kebijakan, Hukum dan aturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Bumi Akasara: Jakarta. Suryokumoro, Herman. 2007. Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Makalah, Kuliah Kerja Lapang, Program pemberdayaan Masyarakat. Universitas Brawijaya: Malang. Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Perijinan dalam sektor pelayanan publik. Jakarta: Sinar Grafika. Utrecht, E. 1985. Pengantar Hukum Administrasi Negara. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Ichtiar Jakarta. Wibawa, Fahmi. 2007. Panduan praktis perizinan usaha terpadu. Jakarta: Grasindo.
17
