IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG TATA RUANG WILAYAH DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN
SKRIPSI Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata Satu untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal
Oleh : RIZKI AMALIA FN NPM. 2111500028
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL 2015
1
PERSETUJUAN PEMBIMBING
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG TATA RUANG WILAYAH DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata Satu untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal
Oleh :
Nama
:
RIZKI AMALIA FN
NPM
:
2111500028
Prodi
:
Ilmu Pemerintahan
Skripsi dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui oleh Pembimbing.
Dosen Pembimbing I,
Dosen Pembimbing II,
Drs. Sana Prabowo, M.Si NIP. 196122519831 001
Unggul Sugiharto, M.Si NIPY. 4251421959 ii
PENGESAHAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TEGAL DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal. Pada Hari
: Selasa
Tanggal
: 28 Juli 2015
Dewan Penguji Penguji I
: Drs. Sana Prabowo, M.Si
(...............)
Penguji II
: Unggul Suguharto,S.Ip, M.Si
(...............)
Penguji III
: Drs.Djoko Suyono,M.Si
(...............)
Mengesahkan, Dekan
Dra. Hj. Sri Sutjiatmi, M.Si NIP. 19630527198803 2 001 SURAT PERNYATAAN iii
Dengan ini saya menyatakan, bahwa karya tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TEGAL DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTA” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri. Dalam penulisan skripsi ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya. Demikian pernyataan ini dapat menjadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko atau sanksi apabila di kemudian hari ternyata dipermasalahkan keaslian skripsi saya. Tegal,
Juli 2015
Yang Menyatakan,
RIZKI AMALIA FN NPM 2111500045
iv
ABSTRAK NAMA : RIZKI AMALIA FN NPM : 2111500028 JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG TATA RUANG WILAYAH DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi perda no. 4 tahun 2012 mengenai tata ruang wilayah Kota Tegal dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan? Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1. Mengetahui sejauh mana pola pembangunan Kota Tegal telah sesuai dengan perda nomor 4 tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah. 2. Mengetahui adakah kendala yang dihadapi dan bagaiman solusi pemecahannya dalam implementasi perda nomor tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif karena penelitian ini bertujuan memberikan gambaran atas implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Data diperoleh dari angket, wawancara, observasi dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan sosialisasi Peraturan Daerah No. 4 tahun 2012 belum terlaksana dengan maksimal. Hasil analisis diperoleh rata-rata 62,67% tegolong dalam kategori sedang-sedang saja. Hal ini dapat terlihat dari sosialisasi yang belum tepat sasaran karena sumber media sosialisasi masih terbatas pada famlet atau pengumuman-pengumuman di kecamatan dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghadiri acara sosialisasi peraturan daerah yang diadakan dikecamatan-kecamatan. Implementasi Peraturan Daerah No. 4 tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal merupakan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang wilayah Kota Tegal diperoleh rata-rata sebesar 66,67% tergolong dalam kategori sedang-sedang saja. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal mempunyai beberapa hambatan, antara lain: masih kurangnya koordinasi antra instansi, masih perlunya intensitas sosialisasi kepada masyarakat yang lebih luas lagi tentang tata ruang wilayah kota Tegal, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tata ruang wilayah kota Tegal dalam kelancaran pembangunan. Saran dari penulis yaitu sosialisasi diharapkan menggunakan media yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, seperti: radio, koran dan lainlain.Program-program peraturan daerah diharapkan memenuhi dan menampung aspirasi masyarakat sehingga pelaksanaan implementasi peraturan daerah dapat berjalan dengan lancar dan tidak menemui hambatan-hambatan Kata Kunci : Peraturan Daerah, Tata Ruang, Pembangunan yang Berkelanjutan. v
ABSTRAC NAME: RIZKI AMALIA FN NPM: 2111500028 Title: THE IMPLEMENTATION OF PERATURAN DAERAH NO.4 TAHUN 2012 ON SPATIAL REGION IN REALIZING SUITANABLE DEVELOPMENT . The Principal problems in this research is how the implementation of perda No. 4 in 2012 about spatial Tegal City region in realizing sustainable development? The goals are going to be achieved in this research are: 1.To find out the suitability between development patterns of Tegal city with perda no 4 tahun 2012 on spatial region. 2. To find out are there any obstacles faced and how the solution in the solution implementation perda no 4 tahun 2012 about Spatial regions. The research type used in this research is descriptive since this research aims to provide an overview of the implementation of the perda No. 4 tahun 2012 about Spatial Locality in realizing sustainable development. Data analysis technique used in this research is descriptive qualitative. The steps are reduction of data, data presentation, and conclusion. Data collecting technique used in this research is done by using interview, observation and literature. The results shows that the socializing of perda No. 4 tahun 2012 has not implemented well. The results of the analysis of the obtained average score 62,67% or belong to the mediocre category. This can be seen from the socialization that is out of the target because the source media of socialization itself is still limited.another reasons are the less of people awareness in attending event of perda socialization held in sub-districts. The implementation of perda No. 4 tahun 2012 on Spatial region of Tegal city is the implementation of policy in the field of spatial regio obtains an average score of 66,67% or belong to the mediocre category.The Implementation of perda No. 4 tahun 2012 on Planning of spatial region of Tegal city has number of obstacles.They are:The less coordination among instances,The less of the number of socialization to the public about the plan it self,the less of people awareness about the importance of spatial region in development.After had done the research ,the writer has some suggestions.first,the socialization are expected to use media that can be reached by people in general,such as radio,newspaper and etc Perda programs are expected to be able to fulfill and accomodates the aspirations of the people so that the implementation of perda can run well without any obstacles.
Keywords:Peraturan Daerah,Spatial Regulation, sustainable development.
vi
MOTTO
Satu pohon sejuta manfaat, mari menamam pohon untuk anak-cucu kita kelak, lestari alamku, lestari lingkunganku! Selamatkan bumi ini dari pemanasan global. (Penulis)
“Keyakinan yang kuat terhadap apa yang kita kerjakan akan memberikan Kekuatan Luar Biasa untuk Mengatasi kegagalan.” (Soichiro Honda)
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka jika kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhan-Mulah hendaknya kamu berharap.” (QS. Al Insyirah: 6-8).
vii
LEMBAR PERSEMBAHAN Yang Utama Dari Segalanya... Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayangMu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi. Ibunda dan Ayahanda Tercinta Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik, Terima Kasih Ibu.... Terima Kasih Ayah... Kakak-kakak aku Tersayang Untuk Mba Lely,Mas Aziz dan Mba Kiki, tiada yang paling membahagiakan saat kumpul bersama kalian, terima kasih atas doa dan bantuan dan support kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan. My Best friend’s Buat sahabatku di Fisip “Budi Imam S “ terima kasih atas bantuan, doa, nasehat, semangat yang kamu berikan selama aku kuliah.Buat yang paling pinter di Fisip “Mizarudin Risqian S.Ip” terimakasih untuk bantuan ide untuk karya kecilku ini. Buat sahabat gengges aku “Deby,Andini,Ami,Yasmin,Putri” terima kasih atas doa kalian, semangat kalian dan candaan kalian, aku tak akan melupakan kalian.Buat Temen jeng-jengku “Boim,Miko,Rifki,Atho,Oki” terimakasih untuk selalu nemenin aku riset, nemenin nongkrong dan jeng-jeng selama putek ngerjain revisian...terimakasih banyak guys..
viii
Dosen Pembimbing skripsiku... Bapak Drs.Sana Prabowo M.Si dan Bapak Unggul Sugiharta M.Si selaku dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih banyak pak.., saya sudah dibantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, saya tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran dari bapak Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Terima kasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yg sangat berarti yang telah kalian berikan kepada saya.. Teman2 angkatan 2011 : Ummu,Cyntia,Anna,Mika,Bang Bud,Yuli,Nova,Wulan,Jonatan,Rizal,Danyep,Deby,Amelia,Panji,Nisa,Adit,Aviv, Arif,Ikhwan,Putri,Sendi,Awal dan semuanya ,Terima kasih banyak untuk bantuan dan kerja samanya selama ini… Serta semua pihak yg sudah membantu selama penyelesaian Skripsiku ini...
ix
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kesejahteraan, kesehatan, dan hidayah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul ”IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TEGAL DALAM
MEWUJUDKAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN”. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pancasakti Tegal. Penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan berbagai pihak baik secara moril atau materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. Wahyono, SH., MS., selaku Rektor Universitas Pancasakti tegal yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menempuh studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal. 2. Dra. Hj. Sri Sutjiatmi, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberi kesempatan untuk melaksanakan penelitian. 3. Drs. Sana Prabowo, M. Si., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan serta petunjuk-petunjuk yang sangatdi perlukan hingga selesainya skripsi ini.
x
4. Unggul Sugiharto, M.Si., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini. 5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal atas ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis. 6. Ir. H. Nur Effendi, M.Si., selaku Kepala Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kota Tegal yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian. 7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi ini. Semoga segala bantuan dan bimbingan yang telah mereka berikan menjadi amal kebajikan dan mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata kritik, saran dan masukan dari semua pihak yang memanfaatkan tulisan ini sangat penulis harapkan demi sempurnanya tugas akhir skripsi ini.
Tegal,
Juli 2015
Penyusun,
RIZKI AMALIA FN
xi
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ................................................................................................
i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN .................................................................................. iii HALAMAN PERNYATAAN ................................................................................. iv ABTRAKSI ..............................................................................................................
v
ABSTRACT ............................................................................................................. vi HALAMAN MOTTO .............................................................................................. vii HALAMAN PERSEMBAHAN .............................................................................. viii KATA PENGANTAR .............................................................................................
x
DAFTAR ISI ............................................................................................................ xii DAFTAR GRAFIK .................................................................................................. xv DAFTAR TABEL .................................................................................................... xvi DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................ xvii BAB I
PENDAHULUAN ....................................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah ......................................................................
1
B. Perumusan Masalah ............................................................................
5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..........................................................
6
1. Tujuan Penelitian ..........................................................................
6
2. Manfaat Penelitian ........................................................................
7
D. Kerangka Dasar Teori .........................................................................
7
1. Kebijakan Pembangunan Tata Ruang Kota ..................................
8
2. Rencana Tata Ruang Kota ............................................................. 10 3. Implementasi Kebijakan ................................................................ 20 E. Definisi Konsepsional ........................................................................ 24 F. Pokok-Pokok Penelitian ...................................................................... 25 G. Metode Penelitian ................................................................................ 26 1. Tipe Penelitian .............................................................................. 26 2. Metode Pemilihan Informan ......................................................... 27
xii
3. Sumber Data .................................................................................. 27 4. Teknik Pengumpulan Data ............................................................ 28 5. Teknik Analisis Data ..................................................................... 29 BAB II IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TEGAL
DALAM
MEWUJUDKAN
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN ................................................................................. 32 A. Pembangunan Kota ............................................................................. 32 1. Perencanaan Tata Ruang ............................................................... 35 2. Pemanfaatan Ruang ....................................................................... 41 3. Penataan Ruang ....................................................................... ...... 46 4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang ................................................ 53 B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 ...................... 61 BAB III DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN ....................................................... 68 A. Gambaran Umum Kota Tegal ............................................................. 68 1.
Keadaan Geografis ....................................................................... 68
2.
Keadaan Wilayah ......................................................................... 68
B. Gambaran Umum Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal .................................................................................................... 72 BAB IV LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TEGAL DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ................... 79 A. Laporan Hasil Penelitian ..................................................................... 79 1. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah ...................................................................... 83 2. Implementasi Rencana Tata Ruang Kota Tegal ............................ 89 B. Pembahasan Hasil Penelitian .............................................................. 109 1. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah ...................................................................... 109 xiii
2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal ...................................... 114 BAB V PENUTUP ................................................................................................. 131 A. Kesimpulan ........................................................................................ 131 B. Saran ................................................................................................... 132 C. Solusi .................................................................................................. 133 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
xiv
DAFTAR GAMBAR Grafik 3.1 Penduduk Kota Tegal
70
Grafik 3.2 Jumlah penduduk dan menurut umur dan jenis kelamin
71
xv
DAFTAR TABEL
Tabel IV.01 .....................................................................................................
81
Tabel IV.02 .....................................................................................................
82
Tabel IV.03 .....................................................................................................
83
Tabel IV.04 .....................................................................................................
84
Tabel IV.05 .....................................................................................................
86
Tabel IV.06 .....................................................................................................
87
Tabel IV.07 .....................................................................................................
88
Tabel IV.08 .....................................................................................................
90
Tabel IV.09 .....................................................................................................
91
Tabel IV.10 .....................................................................................................
92
Tabel IV.11 .....................................................................................................
94
Tabel IV.12 .....................................................................................................
95
Tabel IV.13 .....................................................................................................
96
Tabel IV.14 .....................................................................................................
97
Tabel IV.15 .....................................................................................................
98
Tabel IV.16 ..................................................................................................... 100 Tabel IV.17 ..................................................................................................... 101 Tabel IV.18 ..................................................................................................... 102 Tabel IV.19 ..................................................................................................... 103 Tabel IV.20 ..................................................................................................... 104 Tabel IV.21 ..................................................................................................... 105 Tabel IV.22 ..................................................................................................... 107 Tabel IV.23 ..................................................................................................... 108 Tabel IV.24 ..................................................................................................... 109 Tabel IV.25 ..................................................................................................... 115
xvi
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1
Angket tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal dalam Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan
Lampiran 2 Ijin Research dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Lampiran 3
Surat Rekomendasi Research dari BAPPEDA Kota Tegal
xvii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejateraan umum, dengan demikian sudah sepantasnyalah pemerintah mewujudkannya baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah melaksanakan serangkaian pembangunan di seluruh penjuru Indonesia guna tercapai kemakmuran yang adil dan merata. Pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang diperbaharui Undang Undang No. 12 tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah untuk memberikan peluang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan keadilan. Dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, penyelenggaraan pemerintahan dititikberatkan pada daerah atau desentralisasi, tidak lagi seperti masa-masa silam dimana penyelenggaran pemerintahan dititikberatkan pada pusat atau disebut sentralisasi, sehingga pemerintah diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang timbul di daerahnya sendiri.
19
20
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbaharui Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melestarikan lingkungan hidup dan menyusun perencanaan tata ruang daerah. Dengan merujuk pasal tersebut maka pemerintah wajib menyusun rencana tata ruang wilayah agar terwujud kesatuan tata lingkungan yang dinamis berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam sumber daya manusia dalam kegiatan pembangunan berwawasan lingkungan agar tetap terjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem daerah. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah pada pasal 7 dan 8 menyebutkan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan Tata Ruang itu sendiri adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Pada pada pasal 17 dan 18 Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2010 bahwa Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Dan pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 28 dijelaskan tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di daerah. Besaran
21
proporsi ruang terbuka hijau di daerah dijelaskan pada pasal 29, dimana ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. Sedangkan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sdikit 20 persen dari luas wilayah kota. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dalam hal ini yang termasuk ruang terbuka hijau publik adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan pantai. Sedangkan ruang terbuka hijau privat merupakan ruang terbuka hijau yang berada pada lahan milik masyarakat. contohnya kebun atau halaman rumah/ gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Dari uraian di atas, penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan tata ruang. . Dimana ketersediaan lahan yang semakin sedikit dan ancaman pemanasan global yang terjadi akibat dari penggundulan hutan dan polusi udara yang tinggi di wilayah kota. Untuk mengurangi polusi, ancaman pemanasan global serta terciptanya kenyamanan di wilayah kota maka di dalam pembuatan Rancangan Tata Ruang Wilayah, pemerintah telah menetapkan luasan ruang terbuka hijau dan tempat sebagai ruang terbuka hijau tidak dapat dialihfungsikan sebagai tempat pemukiman atau usaha.
22
Proporsi 30 persen juga merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi, dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan estetika kota. Di Kota Tegal aturan tentang penyediaan ruang terbuka hijau tertuang di dalam Perda No. 4 Tahun 20 12 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031. Dalam pasal 44 Perda No. 4 Tahun 2012 disebutkan bahwa rencana ruang terbuka hijau kota seluas kurang lebih 1.330 hektar atau sebesar kurang lebih 33% dari luas kota. Namun pada kenyataannya besaran luas ruang terbuka hijau masih jauh dari yang direncanakan dan masih banyak penyalahgunaan pemanfaatan ruang, khususnya ruang terbuka hijau. Banyak masyarakat mempergunakan ruang terbuka hijau untuk tempat tinggal dan untuk berdagang. Sebagai contoh, alih fungsi Taman “POCI” Kota Tegal yang dipakai sebagai tempat berjual bagi para PKL. Dimana fungsi Taman “POCI” adalah sebagai taman kota. Akibat yang ditimbulkan dari pedagang kaki lima tersebut adalah membuat lalulintas di sekitar taman tersebut menjadi tidak lancar, selain itu membuat kondisi kurang nyaman dengan adanya PKL yang tidak tertata rapi berjualan di dalam taman dan di sekitar taman “POCI” tersebut. Contoh lain adalah pengalihan lahan Tempat Pemakaman Cina (Bong Cina), dimana lahan tersebut merupakan milik pemerintah kota dan
23
diperuntukkan Ruang Terbuka Hijau. Lahan tersebut digunakan oleh para pendatang yang kesulitan untuk mencari lahan membangun tempat pemukiman. Dari contoh di atas diketahui bahwa ruang terbuka hijau dimana bangunan-bangunan yang ada atau penggunaan wilayah-wilayah untuk suatu keperluan yang semestinya harus sesuai dengan rencana tata ruang yang ternyata dalam prakteknya terjadi pelanggaran. Itu artinya penggunaan lahan dalam wilayah Kota Tegal yang terbagi dalam zona pemukiman, zona perkantoran tidak mampu mewujudkan pembangunan yang optimal. Dari penjelasan dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan”.
B. Perumusan Masalah Pemerintah Kota Tegal selalu berupaya membenahi diri untuk mencapai visi Kota Tegal yaitu terwujudnya Kota Tegal sebagai pusat industri, jasa dan maritime yang mempunyai daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan bagi warganya melalui kebersamaan maka diperlukan misi Kota Tegal yaitu salah satunya dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana umum daerah serta mengembangkan cita kota yang berwawasan lingkungan.
24
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut pemerintah Kota Tegal menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal. Akan tetapi peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 belom dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga visi dan misi Kota Tegal belom dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan dengan implementasi Peraturan Daerah yang dilaksanakan dengan baik maka diharapkan tercipta kenyamanan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun suasana kerja sehingga Kota Tegal bisa menjadi kota yang maju tanpa menghilangkan nilai-nilai estetika lingkungan, kenyamanan dan keselamatan maupun kelancaran segala kegiatan yang ada di Kota Tegal. Terkait dengan hal tersebut maka adanya sebuah perumusan masalah yang muncul yaitu : 1. Bagaimana implementasi perda no. 4 tahun 2012 mengenai tata ruang wilayah Kota Tegal dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan? 2. Adakah
kendala
dan
bagaimana
solusi
pemecahan
dalam
pengimplementasian perda nomor 4 tahun 2012 mengenai tata ruang wilayah Kota Tegal dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Maksud dan tujuan penelitian adalah untuk memberi arahan proses penelitian yang pada akhirnya diperoleh temuan atau pengembangan suatu
25
bentuk pengetahuan. Sehubungan dengan hal ini maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Untuk mengetahui sejauh mana pola pembangunan Kota Tegal telah sesuai dengan perda nomor 4 tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah b. Untuk mengetahui adakah kendala yang dihadapi dan bagaiman solusi pemecahannya dalam implementasi perda nomor tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah
2. Manfaat Penelitian Sedangkan yang menjadi manfaat penelitian ini adalah : a. Bagi Penulis sebagai penerapan dari teori ilmu-ilmu yang pernah penulis yang diperoleh di kampus dalam praktek pembuatan karya ilmiah b. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah Kota Tegal dalam pengambilan kebijakan di bidang penataan ruang. c. Bagi ilmu pengetahuan, sebagai tambahan bagi ilmu pengetahuan dan sebagai tambahan kepustakaan dalam penelitian sejenis. d. Bagi masyarakat dalam hal ini lembaga swadaya masyarakat peduli lingkungan, sebagai tambahan ilmu pengetahuan dalam rangka ikut menjaga kelestarian lingkungan. D. Kerangka Dasar Teori Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dilakukan , yaitu mengenai
26
variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti. Menurut Dr. Siswojo dalam Mardalis (2006:42) “teori dapat diartikan sebagai seperangkat konsep dan definisi yang salingberhubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistematik mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antara variabel, dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena“. Dengan demikian dalam suatu penelitian teori dibutuhkan untuk menetapkan hubungan antar variabel dan membantu peneliti dalam memperjelas sasaran dan tujuan dari penelitian yang akan dilakuan . Adapun teori yang digunakan sebagai landasan berfikir dalam penelitian ini meliputi :
1. Kebijakan Pembangunan Tata Ruang Kota Melalui peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 pasal 7 mengenai kebijakan tata ruang kota melalui pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 di situ menguraikan mengenai pertama, pengembangan pusat kota secara vertical, mengembangkan ruang kawasan yang efisien dan insentif. Kedua, Mempertahankan fungsi ruang terbuka hijau dan mengembalikan penyediaan ruang terbuka hijau di pusat kota. Peranan ruang terbuka hijau menyediakan udara bebas untuk mengatasi dampak tersebut yang tidak hanya menyediakan udara bebas untuk mengatasi dampak tersebut yng tidak hanya diperlukan di kawasan perkotaan saja, tetapi juga bagi pemukiman perdesaan yang padat. Fungsinya adalah sebagai berikut : a. Pencipta lingkungan udara sehat , antara lain berfungsi sebagai ventilasi kota dan menurunkan polutan di udara.
27
b. Penyedia ruang untuk kenyamaan hidup seperti tempat untuk rileks, interaksi social dan olahraga. c. Pendukung estetika lingkungan. Berikut bentuk-bentuk ruang terbuka a. Taman yang bersifat public (parks) yaitu taman kota, alun-alun, taman bermain dan taman pada lingkungan permukiman b. Lapangan olahraga c. Jalur sempadan jalan d. Hutan Kota e. Jalur khusus sepeda dan pejalan kaki f. Perairan, sungi, kolam, danau dan tepian laut g. Ruang terbuka privat yaitu halaman, taman (garden), teras rumah dan sempadan bangunan h. Komplek bangunan besar i. Kuburan Dalam sebuah kebijakan terutama kebijakan ruang terbuka hijau ada instrument-instrumen yang harus dilalui dan sifatnya sangat penting : a. Perencanaan (Planning). Perencanaan merupakan fungsi manajemen pertama yang harus dilakukan oleh manajer dan staf. Untuk dapat menyusun perencanaan yang baik, diperlukan pemikiran analitis dan konseptual.
28
b. Pengorgaisasian (Organizing). Pengorganisasian ini dimaksudkan untuk mengelompokan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dan bagaimana hubungan antar kegiatan tersebut dalam suatu bentuk struktur organisasi dan institusi. c. Pelaksanaan (Actuating). Setelah organisasi terbentuk maka untuk dapat bergerak diperlukan sumber daya manusia seperti staffing, yaitu pengisian orang yang sesuai untuk melaksanakan tugas dan fungsi bagian-bagian organisasi. d. Pengawasan (controlling). Pengawasan diartikan sebagai kegiatan pelaksanaan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa mana atau sejauh mana implementasi dari sebuah kebijakan itu sendiri.
2. Rencana Tata Ruang Kota Rencana Umum Tata Ruang Kota (RURTK) adalah suatu rencana pemanfaatan ruang kota, yang berisikan rencana pembangunan kota yang terkait dengan ruang, sehingga tercapai tata ruang yang dituju dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan dating. Rencana program pembangunan kota disusun untuk 20 tahun kedepan dan dibagi dalam tahapan lima tahunan. Dalam hal ini harus dipadukan pendekatan sektoral dan pendekatan regional (ruang). Sesuai dengan Keputusan Menteri PU No. 64/KPTS/1986, ada empat tingkatan Rencana Tata Ruang Kota, yaitu sebagai berikut :
29
a. Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan. Rencana umum tata ruang kota menggambarkan posisi kota yang direncanakan terhadap kota lain secara nasional dan hubungannya dengan wilayah belakangnya. b. Rencana Umum Tata Ruang Kota. Rencana umum tata ruang kota menggambarkan pemanfaatan ruang kota secara keseluruhan. c. Rencana Detail Tata Ruang Kota. Rencana detail tata ruang kota menggambarkan pemanfaatan ruang kota secara lebih rinci. d. Rencana
Teknik
Ruang
Kota.
Rencana
teknik
ruang
kota
menggambarkan rencana geometrri pemanfaatan ruang kot sehingga sudah bias menjadi pedoman dalam penentuan pembangunan /konstruksi di kota. Tulisan ini hanya akan membahas RURTK karena di satu sisi telah mencakup kebijakan pengembangan kota secara keseluruhan dan di sisi lain pembahasan tidak terlalu detail. Sesuai dengan keputusan Menteri PU no 640/KPTS/1986 Bab III, RURTK setidaknya harus berisikan hal-hal sebagai berikut : a. Kebijaksanaan pengembangan penduduk kota b. Rencana pemanfaatan ruang kota c. Rencana struktur pelayanan kegiatan kota d.
Rencana sistem transportasi
e. Rencana sistem jaringan utilitas Kota f. Rencana kepadatan penduduk
30
g. Rencana ketinggian bangunan h. Rencana pemanfaatan air baku i. Rencana penanganan lingkungan kota j. Tahapan pelaksanaan pembangunan k. Indikasi unit pelayanan kota
a. Perencanaan Tata Ruang Kota Menurut Glasson (1974:5) mengatakan bahwa perencanaan dalam pengertian umum adalah menyangkut serangkaian tindakan yang ditujukan untuk memecahkan persoalan di masa depan. Glasson kemudian menetapkan urutan langkah-langkah sebagai berikut : 1) Identifikasi dari masalah 2) Perumusan tujuan umum dan tujuan yang lebih spesifik dan terukur yang berkaitan dengan masalah. 3) Identifikasi kemungkinan kendala 4) Proyeksi situasi masa depan 5) Generasi dan evaluasi program alternatif tindakan, dan produksi rencana disukai, yang dalam bentuk generik mungkin termasuk pernyataan kebijakan atau strategi serta rencana definitif.
b. Langkah-langkah dalam Perencanaan Kota Untuk kebutuhan perencanaan wilayah di Indonesia, apa yang dikemukakan Glasson masih perlu diperluas. Perencanaan wilayah di
31
Indonesia setidaknya memerlukan unsur-unsur yang urutan atau langkah-langkahnya sebagai berikut. 1) Gambaran kondisi saat ini dan identifikasi persoalan, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Untuk dapat menggambarkan kondisi saat ini dan permasalahan yang dihadapi , mungkin diperlukan kegiatan pengumpulan data terlebih dahulu, baik data sekunder maupun data primer. 2) Tetapkan visi misi dan tujuan umum. Visi misi dan tujuan umum haruslah merupakan kesepakatan bersama sejak awal. 3) Identifikasi pembatas dan kendala yang sudah ada saat ini maupun yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. 4) Proyeksikan berbagai variabel yang terkait , baik yang bersifat controllable (dapat dikendalikan) maupun non controllable (di luar jangkauan pengendalian pihak perencana) 5) Tetapkan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, yaitu berupa tujuan yang dapat diukur. 6) Mencari dan mengevaluasi berbagai alternativ untuk mencapai sasaran tersebut. Dalam mencari alternatif perlu diperhatikan keterbatasan dana dan faktor produksi yang tersedia. 7) Memilih alternatif yng terbaik termasuk menentukkan berbagai kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan. 8) Menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.
32
9) Menyusun kebijakan dan strategi agar kegiatan pada tiap lokasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
c. Bidang-bidang yang Tercakup dalam Perencanaan Kota Perencanaan wilayah dapat dirumuskan dalam sebuah kalimat sederhana, yaitu “Menetapkan kegiatan apa yang perlu dibangun dan dimana lokasinya”. Namun definisi yang dikemukakan atas sebetulnya mencakup bidang yang sangat luas karena menyangkut seluruh sektor kegiatan dan lokasinya menyangkut seluruh wilayah analisis. Melihat luasnya bidang yang tercakup di dalam perencanaan kota maka ilmu perencanaan kota dapat dibagi atas berbagi sub bidang sebagai berikut : 1) Sub bidang perencanaan ekonomi sosial wilayah , dapat diperinci lagi atas: a) Ekonomi sosial dan wilayah (mencakup hal-hal mendasar dan berlaku umum b) Ekonomi sosial perkotaan (mencakup butir a plus masalah spesifik perkotaan) c) Ekonomi sosial pedesaan (mencakup butir a plus masalah spesifik pedesaan) 2) Sub bidang perencanaan tata ruang atau tata guna lahan dapat diperinci atas: a) Tata ruang tingkat nasional
33
b) Tata ruang tingkat provinsi c) Tata ruang tingkat kabupaten atau kota d) Tata ruang tingkat kecamatan atau desa e) Detailed design penggunaan lahan untuk wilayah yang lebih sempit termasuk perencanaan teknis terutama di wilayah perkotaan (misalnya pengaturan IMB) 3) Sub bidang perencanaan khusus seperti : a) Perencanaan lingkungan b) Perencanaan permukiman atau perumahan c) Perencanaan transportasi 4) Sub bidang perencanaan proyek (site planning) seperti : a) Perencanaan lokasi proyek pasar b) Perencanaan lokasi proyek pendidikan c) Perencanaan lokasi proyek rumah sakit d) Perencanaan lokasi proyek real estate e) Perencanaan lokasi proyek pertanian Dari bidang-bidang cakupan tata ruang kota di atas penulis meneliti mengenai perencanaan lingkungan dalam cakupan sub bidang perencana khusus. Perlu dicatat bahwa keseluruhan dari cakupan di atas harus melalui disiplin ilmu yang rinci untuk berkembangnya tata ruang kota yang lebih baik. Perencanaan tata ruang kota khususnya terhadap perencaanaan lingkungan harus melalui teknis pengembangan
34
ilmu yang mengkonsentrasikan pada dikembangkannya wilayah atau ruang yang memiliki rencana pembangunan kota yang lebih progresif.
d. Ketersedian Ruang terbuka Hijau Secara hirarkis, ruang public di Kota Tegal hampir mengalami pengurangan yang sangat besar serta mengalami pergeseran kebutuhan secara nyata. Kebutuhan RTH disetiap wilayah adalah 30% dari luas wilayah, namun hanya sedikit daerah yang mempunyai ketentuan ini. Di Kota Tegal, kebutuhan RTH semakin sempit dan terusir oleh keberadaan perumahan, tempat berbelanjaan modern, jalan lintas tengah kota, dan sebagainya. Postur ketersediaan ruang terbuka, semakin sulit untuk diimplementasikan dengan baik, hal itu sebagai dampak dari kepentingan-kepentingan yang selalu berada dalam lingkup kekuasaan daerah. Pola RTH kota merupakan struktur RTH yang ditentukan oleh hubungan fungsional, antar komponen pembentukannya, terdiri dari RTH struktural dan no struktural. Untuk satu wilayah perkotaan, maka dapat dibangun pola integrasi berdasarkan bobot tertinggi pada kerawanan ekologis kota, sehingga dapat dihasilkan pola RTH struktural. Jadi dalam mempertahankan kebijakan RTH memang banyak pihak yang berkepentingan yang terlibat yaitu pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh pebuka meneliti dari universitas Indonesia menunjukkan bahwa
35
dalam implementasi kebijakan rencana umum tata ruang Kota (RUTRK) ada beberapa pihak yang terdapat didalamnya, dimana masing-masing pihak mempunyai fungsi di kalangan pemerintahan daerah masih ditemukan para penguasa memberikan perizinan alih fungsi lahan tanpa mempertimbangkan kebijakan rencana umum tata ruang Kota dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
e. Rencana Tata Ruang Kota Melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Tegal mempunyai tujuan sebagai upaya untuk menjaga
kesesuaian
antara
pelaksanaan
pembangunan
yang
berkesinambungan juga sebagai pengendalian pemanfaatan ruang untuk
mewujudkan
keterpaduan
sumber
daya
alam
dengan
memperhatikan sumber daya manusia sehingga tidak menimbulkam dampak negatif terhadap lingkungan yang menghasilkan peningkatan terhadap pemanfaatan sumber daya alam secara berdaya guna , berhasil guna untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dengan adanya Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012 , maka dapat dijadikan perencanaan tata ruang adalah untuk menyerasikan berbagai kegiatan sektor pembangunan sehingga dalam memanfaatkan lahan dan ruang dapat dilakukan secara optimal, efisien, dan serasi.
36
Sedangkan tujuan diadakan adanya suatu perencanaan tata ruang adalah untuk mengarahkan struktur dan lokasi beserta hubungan fungsionalnya yang serasi dan seimbang dalam rangka pemanfaatan sumber daya manusia sehingga tercapainya hasil pembangunan yang optimal dan efisien bagi peningkatan kualitas manusia dan kualitas lingkugan hidup secara berkelanjutan. Dengan adanya peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang rencana tata ruang dan wilayah Kota Tegal, keberadaan ruang terbuka hijau penting dalam mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan. Pengendalian pembangunan wilayah perkotaan harus dilakukan secara proporsional dan berada dalam keseimbangan antara pembangunan dan fungsi-fungsi lingkungan. Dengan luas ruang terbuka hijau publik yang disediakan oleh pemerintah Kota Tegal saat ini adalah sebesar 45, 287 Ha atau 1, 13 persen dari total wilayah Kota Tegal sebesar 3968 Ha (Dinas Tata Ruang Kota Tegal). Berdasarkan data di atas, RTH publik di Kota Tegal masih jauh dari rencana RTH kota sebesar 33 persen dari luas wilayah kota. Perda No. 4 Tahun 2012 mempunyai manfaat sebagai pedoman untuk perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kota Tegal, mewujudkan
keterpaduan,
keterkaitan
dan
keseimbangan
perkembangan dan keserasian antar sektor, penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah Kota Tegal dan masyarakat di wilayah
37
Kota sebagai pedoman penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Wilayah Kota Tegal serta pedoman pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan. Adapun rencana sistem tata ruang Kota Tegal digambarkan pada Perda nomor 4 tahun 2012 pada Bab III pasal 13 bahwa rencana struktur ruang meliputi : A Rencana Sistem Pusat Pelayanan Rencana penetapan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. Pusat Pelayanan Kota PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berada di Kecamatan Tegal Timur dengan fungsi utama meliputi pemukiman, pusat pemasaran dan perdagangan, pusat perhubungan dan telekomunikasi, pusat kegiatan usaha jasa dan produksi, serta pusat pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, peribadatan). b. Sub Pusat Pelayanan Kota SPPK sebagaimana dimaksud meliputi: a. SPPK Bandung memiliki fungsi untuk pelayanan permukiman yang meliputi wilayah kecamatan Tegal Selatan b. SPPK Kraton memiliki fungsi untuk pelayanan perdagangan dan jasa yang meliputi wilayah kecamatan Tegal Barat c. SPPK Kejambon memiliki fungsi untuk pelayanan permukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa yang meliputi wilayah Kecamatan Tegal Timur d. SPPK Sumurpanggang memiliki fungsi untuk pelayanan permukiman dan pendidikan meliputi wilayah Kecamatan Margadana. c. Pusat Lingkungan Rencana PL sebagaimana dimaksud terdapat di masing–masing SPPK meliputi : a. PL di SPPK Bandung terbagi atas PL Kalinyamat Wetan, PL Bandung, PL Debong Kidul, I4 di Kelurahan PL Tunon, PL Keturen, PL Debong Kulon, PL Debong Tengah, PL Randugunting;
38
B. C. D. E. F.
b. PL di SPPK Kraton terbagi atas PL Pesurungan Kidul PL Kelurahan Debong Lor, PL Kemandungan PL Pekauman, PL Kraton, PL Tegalsari, PL Muarareja ; c. PL di SPPK Kejambon terbagi atas PL Kejambon, PL Slerok, PL Panggung, PL Mangkukusuman, PL Mintaragen; d. PL di SPPK Sumurpanggang terbagi atas PL Kaligangsa, PL Krandon, IV3 PL Cabawan, PL Margadana, PL Kalinyamat Kulon, PL Sumurpanggang, PL Pesurungan Lor. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Rencana Sistem Jaringan Energi Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air Rencana Sistem Infrastruktur Perkotaan
3. Implementasi Kebijakan Menurut kamus besar bahasa inggris-Indonesia (Echols dan Hasan Sadily, 1992:312), implementasi berasal dari kata “implementation yang berarti pelaksanaan, implemetasi. Menurut Marcus Lukman, op-cit (hal 191-192) menyatakan implementasi sebagai penerapan atau penggunaan peraturan kebijakan oleh badan atau pejabat administrasi negara yang harus sesuai dan serasi dengan asas-asas hukum umum yang berlaku dan tepat guna dengan tujuan yang hendak dicapai. Menurut Anderson (Tachan, 2008:30). Implementasi kebijakan adalah aktifitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan dengan penggunaan sarana atau alat untuk mencapai tujuan kebijakan.
39
Berdasarkan pengertian tersebut , maka implementasi dalam konteks pengertian ini adalah pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang perencanaan tata ruang dan wilayah Kota Tegal dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Tegal. Howlett dan Ramesh, 1995 (dalam Badjuri dan Yuwono, 2002:3) menyatakan bahwa implementasi dipengaruhi oleh : a. Pangkal tolak permasalahan, jika pangkal tolak permasalahan itu jelas maka implementasi kebijakan publik akan berjalan dengan lancar, artinya dengan mengenali apakah pangkal tolak itu berpedoman sosial, politik, ekonomi, ataupun kebudayaanakan memudahkan implementer kebijakan dalam melaksanakan kebijakan publik tersebut. b. Tingkat keakutan masalah yang dihadapi pemerintah;semakin akut permasalahan yang dihadapi sebuah kebijakan publik maka akan membutuhkan waktu penyelesaian dalam implementasi kebijakan, semakin lama dan pengorbanan sumberdaya baik material atau immaterial tentu semakin banyak. c. Ukuran kelompok yang ditargetkan ;semakin kecil target group yang dituju dari sebuah kebijakan publik, tentunya akan semakin mudah dikelola ketimbang kelompok target yang besar dan mempunyai lingkup yang luas. d. Dampak perilaku yang diharapkan;jika dampak yang diinginkan semata-mata
kuantitatif
(ekonomis)
maka
akan
lebih
mudah
40
menanganinya ketimbang jika dampak yang diinginkan merupakan perilaku seperti tingkat ketaqwaan seseorang , penghayatan dan pengamalan tentang nasionalisme, pembangunan tentang watak bangsa dan seterusnya. Selain berdimensi kualitatif dampak perilaku macam ini membutuhkan waktu yang tidak pendek. Menurut George C. Edwards III dalam Nawawi (2009:136) implementasi
kebijakan
dipengaruhi
empat
variabel,
yakni:
(1)
komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Variabelvariabel tersebut, yaitu : a. Komunikasi. Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. . Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu : (1) penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula, (2) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan dan (3) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan
berubah-ubah
akan
pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.
membingungkan
dalam
41
b. Sumber daya. Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya manusia, material dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif dan efisien. c. Disposisi. Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat demokratis. d. Struktur birokrasi. Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan tstatus relatifnya. Analisis atas implementasi kebijakan tentang keberhasilan dan kegagalan implementasi akan membawa kebijakan kearah yang lebih baik pada masa yang akan datang berdasarkan pengalaman yang telah dijalankan. Strategi implementasi yang baik melalui tahapan kebijakan yang meliputi beberapa langkah , antara lain : a. Sosialisasi kebijakan (flow of policy information) b. Konsultasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan c. Koordinasi antar instansi-instansi terkait d. Mekanisme pelaporan
42
e. Persetujuan atau delegasi dan keputusan yang dijalankan dalam implementasi. Dari beberapa uraian di atas tentang teori implementasi kebijakan tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan suatu keputusan dalam bentuk peraturan yang dilakukan baik oleh individu atau swasta maupun pejabat pemerintah dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berbagai akibat yang ditimbulkan bagi kelompok sasaran atau masyarakat.
E. Definisi Konsepsional Definisi konsepsional adalah suatu definisi yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran secara abstrak suatu gejala social yang akan diteliti (Masri Singarimbun, 1985). Berdasarkan penjelasan tersebut maka diperoleh definisi konsepsional dari variabel tersebut adalah : 1. Implementasi adalah aktifiatas pelaksanaan suatu kebijakan dalam pemanfaatan ruang di Kota Tegal bagi semua kebutuhan ruang secara terpadu , berdaya guna, selaras, seimbang dan berkelanjutan 2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 merupakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kota Tegal yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Tegal dengan maksud sebagai alat kendali sekaligus pedoman dalam proses pembangunan 3. Rencana Tata ruang Wilayah Kota Tegal merupakan suatu rencana pemanfaatan ruang kota yang berisikan pembangunan Kota Tegal yang
43
terkait dengan ruang sehingga dapat tercapai tata ruang yang dituju dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang 4. Implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang tata ruang wilayah Kota Tegal dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan merupakan aktifitas suatu kebijakan yang berisi tentang peraturan daerah yang mengenai tata ruang wilayah kota yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota yang meliputi sistem pelayanan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi , sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya Pokok-Pokok Penelitian Pokok-pokok penelitian yang dijabarkan dalam penelitian ini adalah 1. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah a. Sasaran b. Media c. Materi 2. Implementasi Rencana Tata Ruang Kota a. Implementasi rencana sistem pusat pelayanan b. Implementasi rencana sistem jaringan transportasi c. Implementasi rencana sistem jaringan energi d. Implementasi rencana sistem jaringan telekomunikasi
44
e. Implementasi rencana sistem jaringan sumber daya air f. Implemenrasi rencana sistem infrastruktur perkotaan
G. Metodologi Penelitian 1. Tipe Penelitian Terdapat tiga tipe penelitian sebagai berikut (Kountur, 2003:103) : a. Penelitian deskriptif, adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ad perlakuan terhadap obyek yang diteliti. b. Penelitian korelasi, adalah penelitian untuk melihat hubungan antar variabel. Dua atau lebih variabel diteliti untuk melihat hubungan yang terjadi antara mereka tanpa mencoba untuk mengubah atau mengadakan perlakuan terhadap variabel-variabel tersebut. c. Penelitian eksperimen , adalah penelitian dimana ada perlakuan (treatment) terhadap variabel independennya. Penelitian ini dapat memberikan penjelasan tentang alasan mengapa hubungan sebab akibat dapat diketahui karena peneliti melakukan perlakuan terhadap obyek yang akan diteliti. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif karena penelitian ini bertujuan memberikan gambaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah. Menurut Kountur (2003:105) ciri-ciri penelitian deskriptif adalah : a. Berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat ini
45
b. Menguraikan satu variabel saja atau beberapa variabel namun diuraikan satu persatu. c. Variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak diberi perlakuan (treatment)
2. Metode Pemilihan Informan Informan adalah narasumber atau orang yang dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian antara lain pegawai Diskimtaru, BAPPEDA, Satpol P-P serta LSM 3. Sumber Data Data merupakan bahan analisis suatu penelitian maka sangat penting artinya bagi penelitian. Adapun sumber-sumber data penelitian ini adalah : a. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh dari para informan sebagai orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian ini b. Data Sekunder Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi seperti buku, jurnal, majalah ilmiah, monografi dan lainlain.
4. Teknik Pengumpulan Data
46
Pengumpulan data dilakukan setelah mengetahui sumber data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu : a. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan instrumen berupa pertanyaan secara tertulis yang di berikan kepada responden. b. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Wawancara dilakukan langsung dengan para informan, sehingga memperoleh, mengubah dan memperluas informasi dari orang lain. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada 1 (satu) Kepala dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kota Tegal, 1 (satu)Kepala Satpol PP, 1 (satu) Pegawai Dinas pemukiman Tata ruang Kota, 1 (satu) Kepala Dinas Bapedda, 1 (satu) LSM , sehingga informan penelitian ini berjumlah 5 orang. c. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang ada pada obyek penelitian, yang dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 di Dinas permukiman dan Tata ruang Kota Tegal. d. Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku ilmiah, majalah, brosur-brosur, hasil akhir laporan, kliping yang berhubungan dengan pokok bahasan dan permasalahan guna mengananisis data baik kuantitatif maupun kualitatif.
47
5. Teknik Analisis Data Menurut Sugiyono (2009:244), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke adalam kategori, mejabarkan ke dalam unit-unit, melaksanakan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Proses analisa data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah: a. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara, dokumen, dan sebagainya. b. Mengadakan reduksi data, membuat rangkuman yang inti prosesproses dan pernyataan yang perlu dijaga. c. Mengadakan pemeriksaan dan penafsiran data. d. Interpretasi
secara terbatas karena peneliti
hanya melakukan
interpretasi atas data dan hubungan yang ada dalam penelitian. e. Peneliti mencoba mencari pengertian yang lebih luas tentang hasilhasil yang didapatkan dari analisis. Hal ini dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan hasil analisisnya dengan kesimpulan peneliti lain dan menghubungkan kembali interpretasinya dengan teori yang ada. Pendekatan penelitian ini akan memperoleh gambaran mengenai strategi badan pemerintah daerah dalam
48
menyelesaikan proses penerbitan perizinan di Kota Tegal yang pengelolanya ditangani oleh BP2T. Teknik Analisis data dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut: a. Data Reduction (Reduksi Data) Data Reduction (Reduksi Data) adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat dalam bentuk uraian atau laporan terperinci. b. Data Display (Penyajian Data) Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, maupun berupa grafik yang tersusun guna memberi kemungkinan adanya kesimpulan dan pengambilan tindakan. c. Conclusion Drawing/Verification(Kesimpulan) Penarikan kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Dengan demikian penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi data, display data , dan didukung oleh data-data yang mantap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kridibel.
49
Ketiga
komponen
tersebut
saling
interaktif
yaitu
saling
mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti telah mendapatkan dari hasil wawancara atau observasi maka data tersebut direduksi. Setelah direduksi maka diadakan sajian data. Apabila kedua hal tersebut telah dilakukan, maka diambil suatu kesimpulan atau verifikasi
BAB II IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TEGAL DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
A. Pembangunan Kota Pembangunan masa kini adalah usaha pembangunan yang dilakukan untuk menuju suatu keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Pada tataran sebuah negara, maka pembangunan merupakan upaya yang dilaksanakan untuk membawa rakyat kepada keadaan yang lebih maju, sejahtera dan mandiri. Konsep pembangunan berkelanjutan memberikan wacana baru mengenai pentingnya melestarikan lingkungan alam di masa depan, generasi yang akan
“pembangunan yang memenuhi kebutuhan
sekarang tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Menurut Budiharjo,E dan Sudjarto,DJ (2009),pembangunan kota di definisikan sebagai kota yang dalam pembangunannnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya masa kini ,mampu berkompetisi dalam ekonomi global dengan mempertahankan keserasian lingungan tanpa mengabaikan atau mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Pembangunan kota yang berkelanjutan menurut Salim (1977) adalah suatu proses dinamis yang berlangsung secara terus menerus ,merupakan respon terhadap tekanan perubahan ekonomi,lingkungan dan sosial .Proses dan kebijakannya tidak sama pada setiap kota ,tergantung pada kota-kotanya. Salah satu tantangan terbesar konsep tersebut saat ini adalah menciptakan keberlanjutan ,termasuk di dalamnya keberlanjutan sistem politik dan kelembagaan sampai pada strategi ,program,dan kebijakan sehingga pembangunan kota dapat terwujud.
19
20
Kota merupakan sebagai pusat tempat tinggal penduduk dan pusat kegiatan ekonomi ,pusat pendidikan dan sebagainya di harapkan dapat berperan sebagai pusat pertumbuhan serta merangsang perkembangan bagi wilayah pedesaan di sekitarnya .Hal ini selaras dengan tujuan pengembangan perkotaan yaitu : 1. Untuk mencapai pengembangan spasial yang lebih berimbang sehingga akan mendukung realisasi tujuan pemerataan ,pertumbuhan dan stabilitas. 2. Untuk lebih mencapai integrasi nasional 3. Untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup 4. Untuk menyediakan sarana secukupnya yang dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Untuk
mencapai
tujuan
tersebut
maka
bukan
hanya
dengan
melaksanakan pembangunan kota-kota besar dan kota-kota metropolitan saja melainkan juga pembangunan kota-kota kecil. Hal ini dimaksudkan di samping untuk pemerataan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ,juga untuk mengurangi kesenjangan antarspasial dan antardaerah,sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di kota-kota besar semata. Dengan denikian,kota harus dapat berfungsi secara efisien. Untuk itu dibutuhkan perencanaan kota yang efektif. Perencanaan kota ini menyangkut perencanaan tata ruang dan perencanaan manajemen pelayanan kota. Perencanaan kota yang efektif ini diperlukan gua menghindarkan
21
beberapa hal,antara lain :(1) perkembangan kota secara acak yang pada gilirannya menimbulkan kesemrawutan; (2) penyediaan fasilitasn pelayanan dan infrastruktur yang mahal dan tidak efisien; (3) spekulasi tanah yang angdapat
mengakibatkan
pelipatgandaan
biaya
pembangunan;
(4)
penggunaan lahan yang tidak bertanggung jawab,yang dapat mengancam kelestarian lingkungan. Perencanaan kota akan menjadi efektif apabila rencana tersebut sesuai dengan
tuntutan
kebutuhan
dan
didukung
dengan
mekanisme
pelaksanaan,baik yang menyangkut kekuatan hukum maupun mekanisme pengendalian
rencana
personal,pembangunan
prasarana
itu
sendiri,anggaran,penyiapan dan
sebagainya.Di
samping
itu,perencanaan kota bukan hanya merupakan perencanaan fisik kota ,tetapi juga perencanaan yangmelibatkan aspek sosial-budaya,ekonomi dan politik. Mengenai perencanaan pembangunan kota ini,sebenarnya telah dikenal sejak 4000 tahun sebelum masehi.Pada masa itu,kehidupan kota terpusat pada sebuah bangunan tinggi . sejak itu perencanaan pembangunan kota terus
mengalami
perkembangan.
Mulai
dekade
1970-an
terdapat
kecendrungan baru dalam perencanaan kota,yang meliputi : 1. Pengendalian pertumbuhan dan menangani kemunduran ,menggunakan mekanisme peraturan bangunan dan penggunaan lahan ,perencanaan lingkungan pemukiman serta pengendalian urbanisasi.
22
2. Perencanaan lingkungan ,menggunakan mekanisme pelestarian kota lama dan lingkungan pemukiman.dalam hal ini lingkungan pemukiman dianggap sebagai unit yang ideal untuk melaksanakan program perencanaan agar efektif,terutama bila strategi perencanaan kota yang menyeluruh telah ada untuk digunakan sebagai landasanya. 3. Konservasi dan penggunaan kembali bangunan tua dengan beberapa penyesuaian ,serta kawasan tertentu. Hal ini dilakukan sehubungan dengan gagasan bahwa bangunan klasik perlu dikonservasikan dalam rangka pelestarian budaya,di samping memang masih bisa dimanfaatkan untuk penggunaan yang berbeda. Langkah ini dianggap lebih efisien dibandingkan jika membongkarnya dan kemudian mendirikan bangunan baru. Dari kecendrungan di atas terlihat bahwa dalam perencanaan kota,tidak hanya sebatas perencanaan fisik semata,namun juga melibatkan perencanaan ekonomi,sosial dan politik. a. Perencanaan tata ruang Perencanaan tata ruang yang sekarang dipraktikan merupakan istilah generik semua sistem (perencanaan tata guna lahan ,perencanaan kota,perencanaan pedesaan atau perencanaan teritorial) ,yang telah mencakup berbagai aspek (fisik,ekonomi dan sosial budaya) bahkan dipandang sebagai sistem perencanaan formal darat,laut dan udara .
23
Dari definisi tersebut perencanaan tata ruang menekankan tiga perspektf ,yaitu: 1. Mengacu pada metode tertentu ,karena rencana tata ruang mengadopsi perencanaan rasional 2. Digunakan oleh sektor publik ,yang menekankan bahwa prosesnya harus formal dan untuk kepentingan umum 3. Mempengaruhi distribusi kegiatan-kegiatan dalam ruang pada masa yang akan datang Perencanaan tata ruang lebih menekankan berbagai aspek dan pandangan sebagai berikut : 1. Perencanaan tata ruang dilakukan dengan tujuan menciptakan organisasi teritorial penggunaan lahan yang lebih rasional,dan hubungan antara berbagai penggunaan lahan untuk menyeimbangkan tuntutan
pembangunan
dengan
kebutuhan
untuk
melindungi
lingkungan hidup dan untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi. 2. Perencanaan
tata
ruang
mencakup
langkah-langkah
untuk
mengkoordinasikan dampak spasial dari kebijakan sektoral lainnya. 3. Diupayakan untuk mencapai pembangunan ekonomi antar daerah yang lebih merata. Menurut Glasson dalam Robinson taringan(2005:5) mengatakan bahwa perencanaan dalam pengertian umum adalah menyangkut serangkaian tindakan yang ditujukan untuk memecahkan persoalan di
24
masa depan.Glasson kemudian menetapkan urutan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Identifikasi dari masalah 2.Perumusan tujuan umum dan tujuan yang lebih spesifikdan terukur yang berkaitan dengan masalah. 3. Identifikasi kemungkinan kendala 4. Proyeksi situasi masa depan 5. Generasi dan evaluasi program alternatif tindakan, dan produksi rencana di sukai, yang dalam bentuk generik mungkin termasuk pernyataan kebijakan atau strategi serta rencana definitif. 1.1 Langkah-langkah dalam perencanaan kota Untuk kebutuhan perencanaan wilayah di indonesia,apa yang dikemukakan Glasson masih perlu diperluas.Perencanaan wilayah di Indonesia setidaknya memerlukan unsur-unsur yang urutan atau langkahlangkahnya sebagai berikut. 1.Gambaran kondisi saat ini dan identifikasi persoalan,baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.Untuk dapat menggambarkan kondisi saat ini dan permasalahan yang dihadapi ,mungkin diperlukan kegiatan pengumpulan data terlebih dahulu,baik data sekunder maupun data primer. 2. Tetapkan visi misi dan tujuan umum.Visi misi dan tujuan umum haruslah merupakan kesepakatan bersama sejak awal.
25
3.Identifikasi pembatas dan kendala yang sudah ada saat ini maupun yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. 4. Proyeksikan berbagai variabel yang terkait ,baik yang bersifat controllable (dapat dikendalikan) maupun non controllable (di luar jangkauan pengendalian pihak perencana) 5. Tetapkan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu,yaitu berupa tujuan yang dapat diukur. 6. Mencari dan mengevaluasi berbagai alternativ untuk mencapai sasaran tersebut.Dalam mencari alternatif perlu diperhatikan keterbatasan dana dan faktor produksi yang tersedia. 7. Memilih alternatif yng terbaik termasuk menentukkan berbagai kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan. 8. Menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. 9. Menyusun kebijakan dan strategi agar kegiatan pada tiap lokasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 1.2 Bidang-bidang yang tercakup dalam perencanaan kota Perencanaan wilayah dapat dirumuskan dalam sebuah kalimat sederhana,yaitu “Menetapkan kegiatan apa yang perlu dibangun dan di mana lokasinya”.Namun definisi yang dikemukakan atas sebetulnya mencakup bidang yang sangat luas karena menyangkut seluruh sektor kegiatan dan lokasinya menyangkut seluruh wilayah analisis.Melihat
26
luasnya bidang yang tercakup di dalam perencanaan kota maka ilmu perencanaan kota dapat dibagi atas berbagi sub bidang sebagai berikut : 1. Sub bidang perencanaan ekonomi sosial wilayah ,dapat diperinci lagi atas: a. Ekonomi sosial dan wilayah (mencakup hal-hal mendasar dan berlaku umum b. Ekonomi sosial perkotaan (mencakup butir a plus masalah spesifik perkotaan) c. Ekonomi sosial pedesaan (mencakup butir a plus masalah spesifik pedesaan) 2. Sub bidang perencanaan tata ruang atau tata guna lahan dapat diperinci atas: a.Tata ruang tingkat nasional b.Tata ruang tingkat provinsi c.Tata ruang tingkat kabupaten atau kota d.Tata ruang tingkat kecamatan atau desa e.Detailed design penggunaan lahan untuk wilayah yang lebih sempit termasuk perencanaan teknis terutama di wilayah perkotaan (misalnya pengaturan IMB) 3. Sub bidang perencanaan khusus seperti : a. Perencanaan lingkungan b. Perencanaan permukiman atau perumahan
27
c. Perencanaan transportasi 4. Sub bidang perencanaan proyek (site planning)seperti : a. Perencanaan lokasi proyek pasar b.Perencanaan lokasi proyek pendidikan c. Perencanaan lokasi proyek rumah sakit d. Perencanaan lokasi proyek real estate e. Perencanaan lokasi proyek pertanian Dari bidang-bidang cakupan tata ruang kota di atas penulis meneliti mengenai perencanaan lingkungan dalam cakupan sub bidang perencana khusus.Perlu dicatat bahwa keseluruhan dari cakupan di atas harus melalui disiplin ilmu yang rinci untuk berkembangnya tata ruang kota yang lebih baik.Perencanaan tata ruang kota khususnya terhadap perencaanaan lingkungan
harus
melalui
teknis
pengembangan
ilmu
yang
mengkonsentrasikan pada dikembangkannya wilayah atau ruang yang memiliki rencana pembangunan kota yang lebih progresif. Rencana tata ruang wilayah Kota Tegal dapat dijadikan sebagai pedoman perumusan kebijakan dalam pemanfaatan ruang,penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat di wilayah Kota Tegal serta penyusunan detail wilayah perkotaan dan pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan. Dengan adanya Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012 ,maka dapat dijadikan perencanaan tata ruang adalah untuk menyerasikan berbagai
28
kegiatan sektor pembangunan sehingga dalam memanfaatkan lahan dan ruang dapat dilakukan secara optimal, efisien, dan serasi. Sedangkan tujuan diadakan adanya suatu perencanaan tata ruang adalah untuk mengarahkan struktur dan lokasi beserta hubungan fungsionalnya yang serasi dan seimbang dalam rangka pemanfaatan sumber daya manusia sehingga tercapainya hasil pembangunan yang optimal dan efisien bagi peningkatan kualitas manusia dan kualitas lingkugan hidup secara berkelanjutan. b. Pemanfaatan Ruang Dalam rangka mewujudkan kesatuan tata lingkungan yang dinamis berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam kegiatan pembangunan berwawasan lingkungan agar tetap terjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem wilayah Kota Tegal ,maka perlu mengatur tentang rencana tata ruang wilayah kota tegal. Penyusunan dan pengendalian prpgram-program pembangunan perkotaan memerlukan perencanaan tata ruang wilayah agar dapat menjaga keserasian pembangunan antar sektor. Di dalam rencana tata ruang kawasan perkotaan sendiri,diatur alokasi pemanfaatan ruang untuk berbagai penggunaan (pusat pelayanan,jaringan transportasi,jaringan energi,jaringan telekomunikasi ,jaringan sumber daya air dan infrastruktur perkotaan) berdasarkan prinsip-prinsip keadilan,keseimbangan keserasian ,keterbukaan (transparansi) dan efisien agar tercipta kualitas ruang yang layak dan berkelanjutan.
29
Pemanfaatan ruang itu sendiri merupakan rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang sesuai peruntukannya. Penggunaan lahan di Kota Tegal diarahkan dengan kriteria sebagai berikut : a. Pemanfaatan
lahan
exixting
dengan
pengertian
sejauh
tidak
menyimpang dari dasar pengembangan struktur kegiatannya maka lahan existing ini tetap dipertahankan dengan pengaturan penataan lebih lanjut yang pada prinsipnya meningkatkan daya manfaat lahan secara optimal. b. Potensi daya dukung lahan terutama untuk lahan-lahan kosong yang belom dimanfaatkan,dikembangkan secara optimal untuk tata guna lahan baru yang lebih produktif. c. Melaksanakan
pengembangan
tata
ruang
kedalam
dengan
mengupayakan penggunaan sistem zooning (pembagian daerah) d. Mengupayakan pengembangan fisik kawasan perkotataan dengan tetap mempertahankan lahan-lahan persawahan yang produktif. e. Penambahan dan penempatan utilitas dengan menempatkan pada daerah strategis dan memiliki daya jangkau yang optimal. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan rencana struktur wilayah kota yang meliputi :
30
a. Perwujudan pusat pelayanan kegiatan kota b. Perwujudan sistem jaringan prasarana kota yang mencakup pula sistem prasarana nasional dan wilayah/regional dalam wilayah kota meliputi : 1.
Perwujudan sistem jaringan transportasi di wilayah kota yang meliputi sistem prasarana transportasi darat dan air;
2.
Perwujudan sistem sumberdaya air;
3.
Perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan;
4.
Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi dan
5.
Perwujudan sistem jaringan infrastruktur perkotaan Dalam penjelasan di atas bahwa lingkup pemanfaatan ruang
perkotaan,masyarakat dapatberada pada posisi yang berbeda-beda, antara lain sebagai pelaku utamapemanfaatan ruang, sebagai pihak yang terkena dampak kegiatanpemanfaatan ruang, sebagai pihak yang mempengaruhi kebijakanpemanfaatan ruang perkotaan, sebagai pihak yang mengawasi dan mengkontrol kebijakan pemanfaatan ruang perkotaan. Oleh sebab itu,masyarakat
merupakan
pelaku
pembangunan
yang
memiliki
peranterbesar dalam pemanfaatan ruang perkotaan. Masyarakat dapat bertindak secara individu atau kelompok. Padakondisi yang lebih berkembang, masyarakat membentuk suatu forum yang menghimpun anggota masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama, dimana mereka dapat mengambil keputusan, membahas permasalahan, dan berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan demikian, untuk
31
mencapai pelaksanaan pemanfaatan ruang perkotaan yang sesuai dengan RTRW, keterlibatan masyarakat harus dihidupkan dan pemahaman masyarakat akan manfaat jangka pendek, menengah dan panjang penataan ruang perkotan perlu ditingkatkan. Beberapa peran yang diharapkan dimiliki oleh masyarakat antara lain: a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang ; b. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan / atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang ; c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku; e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Swasta juga merupakan pelaku pembangunan penting dalam pemanfaatan ruang perkotaan. Terutama karena kemampuan kewirausahaan yang mereka miliki. Peran swasta yang diharapkan dalam pemanfaatan ruang perkotaan
32
sama seperti peran yang diharapkan dari masyarakat. Namun, karena swasta memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat umum, maka terdapat peran lain yang dapat dilakukan oleh swasta, yaitu untuk tidak saja menekankan pada tujuan ekonomi, namun juga sosial dan lingkungan dalam memanfaatkan ruang perkotaan. Beberapa peran yang diharapkan dimiliki oleh swasta antara lain: a. Melaksanakan dan mengawasi pemanfaatan ruang sesuai ketentuan yang berlaku. b. Memposisikan masyarakat umum sebagai pihak yang harus diperhatikan kepentingannya. c. Mendukung proses perizinan yang melibatkan masyarakat. d. Mendukung penyelenggaraan proses mediasi oleh pemerintah. Organisasi non-pemerintah, konsultan pembangunan, atau organisasi lain yang serupa berperan
utama
sebagai
perantara,
pendamping,
menghubungkan
masyarakat dengan pemerintah dan swasta, dalam angka mengatasi kesenjangan komunikasi, informasi dan pemahaman dipihak masyarakat serta akses masyarakat ke sumber daya. Beberapa peran organisasi non-pemerintah atau konsultan pembangunan antara lain: a. Mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat, swasta.
33
b. Melakukan sosialiasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dan swasta akan manfaat kebijakan penataan ruang dan pemanfaatan ruang perkotaan yang partisipatif. c. Mengembangkan kapasitas masyarakat dalam aspek penataan ruang dan pemanfaatan ruang perkotaan. d. Mengajak masyarakat belajar untuk terlibat dalam proses pembangunan serta memahami dan memecahkan masalah yang dihadapinya. e. Berperan sebagai fasilitator pendamping masyarakat. f.
Mendorong
dan
mendukung
pemerintah
untuk
melakasanakan
pemanfaatan ruang perkotaan yang partisipatif. g. Mengaktifkan forum warga sebagai bagian dari upaya untuk mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah. Berdasarkan peran diatas baik masyarakat, swasta, organisasi non pemerintah mempunyai kewajiban untuk dituntut kejasamanya agar dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang selaras,seimbang dan berkelanjutan. c. Penataan Ruang Beberapa alasan dan pertimbangan penting bagi pemerintah Indonesiauntuk menetapkan ketentuan–ketentuan mengenai penataan ruang, antara lain : 1.
Bahwa ruang wilayah Negara RI sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dengan letak dan kedudukanyang strategis
sebagai
Negara
kepulauan
dengankeanekaragaman
34
ekosistemnya merupakan sumber daya alam yang perlu disyukuri ,dilindungi dan dikelola untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila . 2.
Bahwa pengelolaan sumber daya alam yang yang beraneka ragam di daratan ,lautan ,udara perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam kesatuan tata lingkungan.
3.
Bahwa peraturan perundang–undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang belum menampung tuntutan perkembangan pembangunan, sehingga perlu ditetapkan undang–undang tentang penataan ruang Pengertian ruang tersebut kemudian di dalam ketentuan pasal 1 dalam
undang-undang penataan ruang dinyatakan bahwa : “ Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan,ruang lautan,dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah ,tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya “. Upaya penataan ruang diperlukan karena di dalam penataan ruang tersebut terdapat berbagai macam kegiatan bagi semua kepentingan sehingga berpotensi besar untuk menimbulkan konflik-konflik penataan ruang seperti tertera pada pasar 5 undang-undang penataan ruang berdasarkan pada :
35
1. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. 2. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan lindung dan kawasan budidaya. 3. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional ,penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah kabutan/kota. 4. Penatan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan pedesaan. 5.Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 1 dalam undang-undang penataan ruang secara hierarki terdiri atas : 1. Rencana tata ruang nasional 2. Rencana tata ruang provinsi 3. Rencana tata ruang kabupaten/kota 1. Prinsip-Prinsip Dasar dan Tujuan Penataan Ruang Penataan ruang wilayah Indonesia, baik untuk kepentingan pemeirntah maupun kepentingan masyarakat, pada dasarnya diletakkan di atas beberapa prinsip dasar,yakni:
36
1. Prinsip keterpaduan, yaitu bahwa penataan ruang harus dianalisis dan dirumuskan menjadi satu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang, baikoleh pemerintah maupun masyarakat, agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Keterpaduan itu juga mencakup antara lain pertimbangan dari aspek waktu, modal, optimasi, daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan dan geopolitik. Yang dimaksud dengan berdaya guna dan berhasil guna adalah bahwa penataan ruang harus dapat mewujudkan kualitas ruang yang sesuai dengan potensi dan fungsi ruang. Sedangkan konsep keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara struktur dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar wilayah, pertumbuhan dan perkembangan antar sektor, antar daerah, serta antara sektor dan daerah dalam satu kesatuan Wawasan Nusantara. Demikian pula konsep “berkelanjutan” dalam hal ini adalah bahwa penataan ruang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir dan batin antar generasi. 2. Prinsip keterbukaan, yaitu bahwa penataan ruang harus dilakukan secara terbuka agar dapat diketahui oleh semua pihak, termasuk masyarakat pada umumnya sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi guna menghindari aktivitas penataan ruang yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu
37
saja dan mengorbankan kepentingan-kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. 3. Prinsip keadilan, yaitu bahwa penataan ruang harus selalu menjunjung tinggi rasa keadilan agar ruang wilayah yang tersedia dapat dimanfaatkan secara adil untuk memenuhi kepentingan pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Itu berarti, keadilah yang dimaksudkan di sini tidak hanya dilihat dari kerangka perwujudan kepentingan masyarakat semata, tetapi juga dilihat dari perasaan keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.Oleh karena itu, para perencana tata ruang harus secara sungguh-sungguh mempertimbangkan kedua kepentingan itu agar semua pihak merasa terayomi secara adil dan bijaksana. 4. Prinsip perlindungan hukum, yaitu bahwa penataan tata ruang harus memungkinkan kepentingan pemerintah maupun masyarakat dapat terlindungi secara hukum. Pemenuhan prinsip ini dalam kebiujakan penataan ruang tidak hanya dilihat dari aspek kepastian hukumnya saja, tetapi juga dilihat dari aspek kemanfaatan dan moralitas hukumnya. Penataan ruang yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar yang demikian dimaksudkan agar (a) penyelenggaraan pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan dengan berlandaskan pada wawasan nusantara dan ketahanan nasional; (b) terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung (seperti upaya konservasi, rehabilitas, penelitian, obyek wisata lingkungan dan lainlain) dan pemanfaatan kawasan budi daya
38
(seperti upaya eksploitasi pertambangan, budi daya kehutanan, budi daya pertanian dan kegiatan pembangunan pemukiman, industri, pariwisata dan lain-lain); dan (c) tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Para penentu kebijakan penataan ruang nasioanal merumuskan bahwa hasil sasaran hasil dari pemanfaatan ruang secara berkualitas adalah untuk : a. Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera; b. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan keberadaan sumber daya manusia. c. Meningkatkan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia; d.
Mewujudkan
perlindungan
fungsi
ruang
dan
mencegah
serta
menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan; dan e. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan. 2. Tujuan Penataan Ruang Kota Tegal Tujuan penataan ruang di Kota Tegal itu sendiri
untuk
mewujudkan Kota Tegal sebagai Kota Bahari yang didukung kegiatan perdagangan jasa dan perindustrian yang aman,nyaman,produktif dan berkelanjutan.
39
Upaya pelaksanaan perencanaan penataan ruang yang bijaksana adalah kunci dalam pelaksanaan tata ruang agar tidak merusak lingkungan hidup, dalam konteks penguasaan negara atas dasar sumber daya alam, menurut hemat penulis melekat di dalam kewajiban negara untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan lingkungan hidup secara utuh. Artinya, aktivitas pembangunan yang dihasilkan dari perencanaan tata ruang pada umumnya bernuansa pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Selanjutnya, dalam mengomentari konsep Roscoe Pound,Mochtar Koesoemaatmadja mengemukakan bahwa hukum haruslah menjadi sarana pembangunan. Di sini berarti hukum haruslah mendorong proses modernisasi (Mochtar Koesoemaatmadja, 2002: 104). Artinya hukum yang dibuat haruslah sesuai dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan fungsi tersebut maka pembentuk undang-undang meletakkan berbagai dasar yuridis dalam melakukan berbagai kegiatan pembangunan, sebagai salah satunya yaitu dalam pembuatan undang-undang mengenai penataan ruang. Untuk lebih mengoptimalisasikan konsep penataan ruang, maka peraturanperaturan perundang-undangan telah banyak diterbitkan oleh pihak pemerintah, di mana salah satu peraturan perundang- undangan yang mengatur penataan ruang adalah ndangundang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 merupakan undangundang pokok yang mengatur tentang pelaksanaan penataan ruang.
40
Keberadaan undang-undang tersebut diharapkan selain sebagaikonsep dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan tata ruang, juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup. Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Tegal merupakan arahtindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataanruang wilayah Kota Tegal Kebijakan penataan ruang wilayah kota berfungsi sebagai: a. sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruangwilayah Kota Tegal; b. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruangwilayah Kota Tegal; c. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utamadalam RTRW Kota Tegal; dan d. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalianpemanfaatan ruang wilayah Kota Tegal. d. . Pengendalian Pemanfatan Ruang Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan sebuah kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.
41
Pengendalian pemanfaatan ruang ini sangat diperlukan untuk mengendalikan laju pembangunan di wilayah kota Tegal sehingga diharapkan dapat memberi kontribusi kepada upaya pembatasan dan pencegahan terhadap bahaya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pengendalian pemanfaatan Tata Ruang meliputi kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap penataan ruang.Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam
bentuk
pelaporan,evaluasi,penertiban
terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah diselenggarakan dalam bentuk sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian dari kegiatan penataan ruang yang dipersiapkan sejak awal proses perencanaan tata ruang. Konsep pengendalian dimulai sebelum rencana tata ruang diimplementasikan dengan memasukkan indikator pencapaian hasil ,sebagai dasar-dasar kriteria yang diperlukan ,pada saat rencana dilaksanakan dan sesudah implementasi.Pengendalian dan pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. 1) Pengawasan Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan dan evaluasi. Berdasarkan waktunya pengawasan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :
42
a. Pengawasan selama proses pembangunan (construction),bertujuan untuk mencegah terjadinya kelambatan atau masa idle (non performing) yang berdampak negatif. b. Pengawasan selama masa pemanfaatan ,bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kegiatan yang dilaksanakan dari perijinan yang telah diterbitkan. Kegiatan pengawasan pada umumnya dilakukan
melalui 3 (tiga)
pendekatan ,yaitu : a. Pengawasan by-process,artinya fokus pengawasan ditekankan pada proses perubahan pemanfaatan ruang. Apakah proses perubahan pemanfaatan ruang yang berlangsung sesuai dengan rencana peruntukan. b. Pengawasan by-time, artinya waktu pengawasn dapat dilakukan secara periodik maupun acak. Pengawasan periodik berguna untuk mengikuti dinamika perkembangan karakteristik dampak yang dihasilkan dari terjadinya perubahan pemanfaatan ruang. c. Pengawasan by-place,artinya pengawasan dilakukan pada tempattempat yang mungkin mendorong terjadinya pelanggaran rencana pemanfaatan ruang. 1) Pelaporan Pelaporan berfungsi sebagai salah satu sumber informasi bagi pemerintah atau instansi yang berwenang
medalam memantau dan
43
mengevaluasi pemanfaatan ruang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang sebuah kawasan. Pelaporan tidak hanya berupa laporan pelanggaran atas rencana tata ruang ,tetapi juga segala hal yang menyangkut pemanfaatan ruang ,baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Oleh sebab itu ,pelaporan pemanfaatan ruang di dua pihak,yaitu pihak pengguna ruang itu sendiri dan pihak di luar pengguna,yaitu masyarakat luas baik yang berada di sekitar pemanfaatan maupun bukan . Pelaporan yg dilakukan oleh pengguna berguna sebagai input untuk menilai sejauh mana pemanfaatan ruang direalisasikan sebagaimana rencana tata ruang yang berlaku .Adapun pelaporan yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar pengguna berguna sebagai penyeimbang informasi sekaligus sebagai kontrol terhadap laporan yang dibuat oleh pengguna ruang. Mekanisme pelaporan adalah tata cara dan prosedur pelaporan yang harus dilalui oleh pelapor,baik pengguna ruang itu sendiri maupun masyarakat umum. Bentuk pelaporan adalah format pelaporan standar-formal (baku) yang diberlakukan oleh instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Bentuk pelaporan disampaikan secara tertulis dan tidak tertulis. Pelaporan
44
disampaikan oleh pihak pengguna ruang,sedangkan pelaporan tertulis atau tidak tertulis disampaikan oleh masyarakat umum. Pelaporan disampaikan kepada Dinas Permukiman dan Tata Ruang atau instansi lain yang berfungsi mengendalikan pemanfaatan ruang. Tahapan pelaporan adalah tahap-tahap pelaporan yang harus dilakukan oleh pengguna ruang selama proses kegiatan pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan. Pelaporan pemanfaatan ruang dilakukan dalam tiga tahap : a. Tahap Pra konstruksi, yakni pelaporan secara full pemanfaatan ruang. Dalam tahap ini pihak pengguna ruang menyampaikan semua rencana pemanfaatan ruang yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah atau instansi yang berwenang. Pada tahap ini pihak pengguna diharuskan megisi formulir yang telah disediakan oleh pemerintah atau instansi terkait. b. Tahap konstruksi, yakni pelaporan yang disampaikan pada tahap sebagai input bagi pelaksanaan evaluasi terhadap rencana tata ruang . Itu artinya,hasil laporan pada tahap ini akan menentukkan apakah pelaksanaan pemanfaatan ruang perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan kembali dengan rencana atau terus dilanjutkan. c. Tahap pasca konstruksi, yakni pelaporan hasil akhir dari pelaksanaan pemanfaatan ruang. Pelaporan yang disampaikan pada tahap ini berupa hasil akhir dari pelaksanaan pemanfaatan ruang.seperti halnya pada tahap
45
konstruksi,pelaporan berguna sebagai input bagi proses evaluasi dan peninjauan kembali terhadap kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan akhir pemanfaatan ruang. 2) Evaluasi Evalusi merupakan kegiatan untuk membandingkan data tentang keadaan
suatu
kawasan
dengan
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
(RTRW).Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui apakah suatu kegiatan telah mencapai sasaran sesuai tujuan atau belum. Waktu evaluasi : a. Evaluasi dilakukan pada masa pra konstruksi,,masa konstruksi dan masa pasca konstruksi.
Pra konstruksi dilakukan minimal satu kali bersamaan dengan studi
kelayakan
Konstruksi dilakukan minimal satu kali pada saat pembangunan
berjalan 40-50 %
Pasca konstruksi dilakukan minimal tiga kali ,masing-masing satu
kali setiap tahun (akhir tahun I,akhir tahun II, adan akhir tahun IV). a. Dalam mengevaluasi digunakan indikator dan tolak ukur sebagai alat evaluasi. indikator dalam melakukan evaluasi adalah : Konservasi lahan; Dominasi fungsi
46
Hubungan fungsional antar kegiatan dan antar kawasan; Konflik pemanfataan ruang dalam satu kawasan. Data yang diperlukan : Pra konstruksi: - gambaran umum kawasan - tujuan dan sasaran pembangunan - kondisi awal lingkungan Konstruksi : - Perubahan rancangan (jika ada) - Progress pembangunan Pasca konstruksi : - Perubahan lingkungan di kawasan - Efek yang terjadi - Pemanfaatan hasil pembangunan Lembaga yang melakukan evaluasi adalah lembaga yang berwenang di bidang penataan ruang (Dinas Pemukiman dan Tata Ruang).Dalam pelaksanaanya pimpinan lembaga menunjuk Tim Evaluasi minimal 3 orang yang berkemampuan dan dipimpin oleh minimal eselon III pada lembaga tersebut. Hasil dari kegiatan evaluasi adalah rekomendasi untuk tindak lanjut yang tertuang dalam laporan hasil evaluasi. Alat yang digunakan dalam mengevaluasi adalah :
47
RTRW (yang disahkan oleh perda) Ijin yang dikeluarkan olehpemerintah /dinas terkait Amdal(jika ada) Kriteria lokasi dan standar teknis yang berlaku di bidang penataan ruang. Obyek yang dievaluasi adalah hasil pelaporan dan hasil pemantauan yang dilakukan oleh aparat dan masyarakat. 3) Penertiban Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku. Bentuk sanksi adalah sanksi administratif ,sanksi perdata,dan sanksi pidana. Pengenaan sanksi dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang sanksi baik pelanggaran maupun kejahatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penertiban dilakukan melalui pemeriksaan dan penyelidikan atas pelanggaran pemanfaatan ruang.Penertiban dapat dilakukan selama tahap konstruksi maupun tahap pemanfaatan. Perijininan merupakan langkah awal sebagai dasar dalam kegiatan pengawasan dan penertiban.Suatu ijin diberikan kepada pemohon dengan dasar rencana tata ruang.berdasarkan perijinan kegiatan pengawasan dan
48
penertiban dalam pemanfaatan ruang dapat dilakukan sampai dengan pengenaan sanksi atau dengan insentif dan disinsetif. Beberapa bentuk pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perijinan antara lain :ijin pemanfaatan ruang (IPR),surat ijin penambangan
daerah
(SPID),ijin
lokasi,ijin
mendirikan
bangunan
(IMB),dan ijin undang-undang gangguan/HO. Dari ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini jika setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan ijin pemanfaatan ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan meyita alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran,dan memerintahkan
dalam untuk
penindakannya
membongkar
walikota
,menyegel
dan
berwenang mengehntikan
pekerjaan atau penggunaan sebagian atau seluruh bangunan,instalasi dan perlengkapan bangunan serta dilakukan tindakan pencabutan ijin mendirikan bangunan (IMB) dan pencabutan ijin penggunaan bangunan (IPB). B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Menurut kamus besar bahasa inggris-indonesia(Echols dan Hasan Sadily,1992 :312),implementasi berasal dari kata “implementation yang berarti pelaksanaan,implemetasi.
49
Menurut
Anderson
(Tachan,2008:30).Implementasi
kebijakan
adalah aktifitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan dengan penggunaan sarana atau alat untuk mencapai tujuan kebijakan. Howlett
dan
Ramesh,1995
(dalam
Badjuri
dan
yuwono
,2002:3)menyatakan bahwa implementasi dipengaruhi oleh : 1. Pangkal tolak permasalahan,jika pangkal tolak permasalahan itu jelas maka
implementasi
kebijakan
publik
akan
berjalan
dengan
lancar,artinya dengan mengenali apakah pangkal tolak itu berpedoman sosial,
politik, ekonomi,ataupun kebudayaanakan memudahkan
implementer kebijakan dalam melaksanakan kebijakan publik tersebut. 2. Tingkat keakutan masalah yang dihadapi pemerintah;semakin akut permasalahan yang dihadapi sebuah kebijakan publik maka akan membutuhkan
waktu
penyelesaian
dalam
implementasi
kebijakan,semakin lama dan pengorbanan sumberdaya baik material atau immaterial tentu semakin banyak. 3. Ukuran kelompok yang ditargetkan ;semakin kecil target group yang dituju dari sebuah kebijakan publik,tentunya akan semakin mudah dikelola ketimbang kelompok target yang besar dan mempunyai lingkup yang luas.
50
4. Dampak perilaku yang diharapkan;jika dampak yang diinginkan semata-mata kuantitatif (ekonomis) maka akan lebih mudah menanganinya ketimbang jika dampak yang diinginkan merupakan perilaku seperti tingkat ketaqwaan seseorang ,penghayatan dan pengamalan tentang nasionalisme,pembangunan tentang watak bangsa dan seterusnya.Selain berdimensi kualitatif dampak perilaku macam ini membutuhkan waktu yang tidak pendek. Menurut George C. Edwards III dalam Nawawi (2009 : 136) implementasi kebijakan dipengaruhi empat variabel, yakni : (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Variabelvariabel tersebut, yaitu : a. Komunikasi. Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.. Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu : (1) penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula, (2) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan dan (3) adanya konsistensi yang diberikan dalam
51
pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan. b. Sumber daya. Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya manusia, material dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif dan efisien. c. Disposisi. Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat demokratis. d. Struktur birokrasi. Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan tstatus relatifnya. Analisis atas implementasi kebijakan tentang keberhasilan dan kegagalan implementasi akan membawa kebijakan kearah yang lebih baik pada masa yang akan datang berdasarkan pengalaman yang telah dijalankan. Strategi implementasi yang baik melalui tahapan kebijakan yang meliputi beberapa langkah ,antara lain : a. Sosialisasi kebijakan (flow of policy information)
52
b. Konsultasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan c. Koordinasi antar instansi –instansi terkait d. Mekanisme pelaporan e. Persetujuan atau delegasi dan keputusan yang dijalankan dalam implementasi. Dari beberapa uraian diatas tentang teori implementasi kebijakan tersebut
dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan
suatu tindakan atau pelaksanaan suatu keputusan dalam bentuk peraturan yang dilakukan baik oleh individu atau swasta maupun pejabat pemerintah dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berbagai akibat yang ditimbulkan bagi kelompok sasaran atau masyarakat. Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2004 ini merujuk pada pasal 22 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi,daerah mempunyai kewajiban melestarikan lingkungan hidup dan menyusun perencanaan tata ruang daerah,maka dibentuklah Peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kota tegal. Implementasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012 merupakan bentuk kebijakan pelaksanaan dalam hal penataan ruang wilayah kota tegal supaya terjadi kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan ,juga sebagai pengendalian pemanfaatan ruang untuk sumber daya manusia sehingga tidak menimbulkan dampak negatif
53
terhadap
lingkungan
yang
menghasilkan
peningkatan
terhadap
pemanfaatan sumber daya alam secara berdaya guna,berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan sumber daya manusia. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang disebutkan bahwa pelaksanaan penataan ruang merupakan upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan ruang,pemanfaatan
ruang
dan
pengendalian
pemanfaatan
ruang.
Perencanaan tata ruang merupakan proses untuk menentukkan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang Rencana tata ruang wilayah kota tegal ,dapat dijadikan sebagai pedoman perumusan kebijakan pemanfaatan ruang,penetapan lokasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat di wilayah kota tegal,serta penyusunan rencana detail wilayah perkotaan dan pemanfaatan ruang bag kegiatan pembangunan. Dengan adanya peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 ini maka kota tegal mempunyai fungsi dalam pemanfaatan tata ruang yaitu sebagai pusat kegiatan industri dan pusat kegiatan perdangan bagi wilayah sekitar,sebagai pusat pemerintahan,pusat kegiatan jasa pelayanan. Di dalam rencana tata ruang kawasan perkotaan sendiri diatur alokasi pemanfaatan ruang untuk berbagai penggunaan(jaringan pusat pelayanan,sub
54
pusat pelayanan,jaringan transportasi,jaringan minyak dsb).Berdasarkan prinsipprinsip keadilan ,keseimbangan ,keserasian,keterbukaan dan efisiensi agar tercipta kualitas perkotaan yanglayak dan berkelanjutan. Rencana tata ruang merupakan landasan pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan.
BAB III DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN A. Gambaran Umum Kota Tegal 1. Keadaan Geografis Letak geografis Kota Tegal sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah yang terletak antara 109o08’ – 109o10’ Bujur Timur dan 6o50’ – 6o53’ Lintang Selatan. Kota Tegal dapat dikatakan sangat strategis karena terletak di tiga jalur yang menghubungkan kota - kota besar yaitu Purwokerto - Tegal - Jakarta dan Semarang – Tegal – Jakarta.(sumber:Tegal dalam angka 2014) Secara Adminmistratif wilayah Kota Tegal berbatasan dengan : - Sebelah Utara
: Laut Jawa
- Sebelah Selatan
: Kabupaten Tegal
- Sebelah Timur
: Kabupaten Tegal
- Sebelah Barat
: Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes
2. Keadaan Wilayah a. Luas Wilayah Luas wilayah Kota Tegal relatif kecil, yaitu 39,68 km2 atau sekitar 0,11% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kota Tegal secara administrasi dibagi menjadi 4 wilayah kecamatan dan 27 kelurahan yang terdiri dari 156 Rukun Warga (RW) dan 1.044 Rukun Tetangga (RT). Wilayah Kecamatan Tegal Barat adalah kecamatan yang memiliki wilayah
59
60
terluas di Kota Tegal dengan luas wilayah seluas 13,95 m2, disusul Kecamatan Margadana dengan luas wilayah seluas 11,76 km2, kemudian Kecamatan Tegal Selatan dan Kecamatan Tegal Timur dengan luas wilayah masing-masing seluas 6,43 km2 dan 6,36 km2.(sumber data :Kota Tegal dalam angka tahun 2014) Luas daerah Kota Tegal menurut penggunaan lahan bukan sawah,sebagai berikut : Bangunan/Karangan :1.721,97 Ha (43,40%) Kebon
: 42,52 Ha (1,07%)
Tambak
: 494,90 Ha (12,47%)
Lain-lainnya
: 816,01 Ha (20,56%)
b. Keadaan Penduduk Jumlah penduduk kota tegal cenderung bertambah dari waktu ke waktu. Pada tahun 2013 jumlah penduduk 240.540 jiwa. Terdiri dari 121.173 jiwa perempuan dan 119.367 jiwa laki-laki. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak bila dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Pertumbuhan penduduk di tegal 5 tahun terakhir dari tahun 2008-2013 mengalami gejala yang fluktuatif yaitu naik pada posisi 1,83% pada 2009 namun menurun pada tahun 2013 (-5,03%) akibat adanya migrasi penduduk keluar kota tegal yang jumlahnya cukup signifikan. Rasio jenis penduduk kota tegal mencapai angka 99, yang berarti terdapat 99 penduduk laki-laki dalam penduduk perempuan 100 jiwa.
61
Penduduk tegal tahun 2013 tersebar di 27 kecamatan, di tinjau dari distribusi/persebaran penduduknya. Penduduk terbanyak terdapat di kecamatan tegal timur yaitu sebesar 31% dan jumlah penduduk paling sedikit di kecamatan margadana 18,96 % dari seluruh penduduk kota tegal. Penduduk yang bermukimpadadaerahpesisir (Tegal Barat danTegalTimur) mencapai 15 % darijumlahpendudukkeseluruhan. Grafik 3.1 Penduduk Kota Tegal
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) kota tegal ( Tegal dalam angka 2014) Dari tabel diatas, dapat kita simpulkan bahwa adanya variasi jumlah penduduk di 4 (empat) kecamatan di kota tegal. Dilihat dari jumlah penduduk, Kecamatan tegal timur menempati peringkat pertama dengan memiliki jumlah penduduk sebesar 74.573 jiwa penduduk. Selanjutnya disusul kecamatan tegal barat dengan memiliki jumlah penduduk sebesar 62.582 jiwa penduduk, tegal selatan dengan jumlah penduduk sebesar
62
57.774 jiwa penduduk, dan yang terakhir kecamatan margadana sebesar 45.611 jiwa penduduk. Selain tingkat jumlah penduduk, ada pula besaran kepadatan penduduk di setiap kecamatan. Tegal timur memiliki kepadatan penduduk terbesar dikota tegal yaitu 11.725 jiwa penduduk, selanjutnya tegal selatan sebesar 8.985 jiwa penduduk, tegal barat sebesar 4.136 jiwa penduduk, dan yang terakhir kecamatan margadana sebesar 3.878 jiwa penduduk. Selain jumlah penduduk dan kepadatan penduduk, ada pula besaran luas wilayah di setiap kecamatan di kota tegal. Sangat menarik kita kihat bahwa kecamatan tegal barat memiliki luas wilayah paling luas sebesar 15,13 km², setelah itu kecamatan margadana sebesar 11,76 km², tegal timur sebesar 6,43 km², dan yang terakhir tegal timur dengan memiliki luas wilayah paling kecil diantara 3 kecamatan lainnya dengan luas wilayah sebesar 6,36 km². Grafik 3.2 Jumlah penduduk dan menurut umur dan jenis kelamin
63
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota tegal ( Tegal dalam angka 2014) Dari tabel diatas, dapat kita simpulkan bahwa menurut kelompok umur penduduk di kota tegal, penduduk dibawah 15 tahun sebesar 26% (63.888 jiwa) dan penduduk usia 65 tahun keatas sebesar 2,75% (5.420 jiwa), sedang penduduk usia 15 – 64 tahun sebesar 71,25% (171.874 jiwa). B. Gambaran Umum Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal Dinas permukiman dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah ,dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah. Tugas Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal yaitu melaksanakan
kewenangan
urusan
pemerintahan
di
bidang
64
perumahan,permukiman dan penataan ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal menyelenggarakan fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan,permukiman dan penataan ruang; 2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan,permukiman dan penataan ruang; 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan,permukiman dan penataan ruang; 4. pengelolaan urusan kesekertariatan; 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Susuna Organisasi Dinas Permukiman dan Tata Ruang ,terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekertariat, terdiri dari: 1. Sub bagian Program 2. Sub bagian Keungan 3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian 3. Bidang Perumahan dan Permukiman ,terdiri dari: 1. Seksi Perumahan 2. Seksi Permukiman
65
4. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang 2. Seksi Pengendalian Tata Ruang 5. Bidang Pertamanan dan Persampahan, terdiri dari : 1. Seksi Pertamanan dan Pemakaman 2. Seksi Persampahan 6. UPTD 7. Jabatan Fungsional Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian di Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas Kepala dinas adalah kepala dinas permukiman dan Tata ruang yang bertugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan
dibidang
perumahan,permukiman
dan
penataan ruang berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas,Kepala Dinas Permukiman dan tata ruang Kota Tegal dibantu oleh staf yang berjumlah 350 orang ,adapun rincianya adalah sebagai berikut : PNS
:106 orang
CPNS
: 38 orang
THL/Kontrak : 29 orang
66
Swakelola
: 184 orang
2. Sekertariat Sekretarismempunyai penyiapan
perumusan
tugas
pokok
kebijakan
melaksanakan
teknis,
pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian. Sub Bagian penyiapan
bahan
Program perumusan
mempunyai kebijakan
tugas
melakukan
teknis,
pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayananan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi :koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Dinas. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi :pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas. Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu,
67
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi :pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumahtangga dan perlengkapan di lingkungan dinas. 3. Bidang Perumahan dan Permukiman Bidang-bidang ini dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekertaris.Bidang perumahan dan permukiman adalah unsur pelaksana di bidang perumahan dan permukiman yang bertugas menyusun dan merumuskan kebijakan teknis serta mengelola urusan perumahan dan permukiman. Bidang-bidang
ini
terdiri
dari
seksi-seksi,seksi-seksi
dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. a. Seksi Perumahan Seksi
perumahan
bertugas
melakukan
pemberdayaan
masyarakat di bidang perumahan serta mewujudkan pemenuhan perumahan yang layak huni serta meningkatkatnya kualitas perumahan. b. Seksi Permukiman
68
Seksi permukiman bertugas mewujudkan lingkungan yang aman,harmonis dan berkelanjutan di daerah perumahan serta melakukan pendataan dan penyediaan informasi perumahan. 4. Bidang Penataan Ruang Bidang penataan ruang terdiri dari seksi perencanaan tata ruang dan seksi pengendalian tata ruang . Bidang penataan ruang mempunyai tugas menyusun kebijakan penataan ruang yang baik sesuai dengan peruntukan lahan di Kota Tegal. 5. Bidang Pertamanan dan Persampahan Bidang pertamanan dan persampahan terdiri dari seksi pertamanan dan persampahan serta seksi IPLT .seksi pertamanan bertugas mengelola ruang terbuka hijau yang ada di Kota Tegal termasuk pengelolaan makam. Sedangkan
seksi
persampahan
bertugas
mengangkut
sampah dari tempat pembuangan sampah sementara menuju ketempat pembuangan sampah akhir yang ada di Kota Tegal. Sedangkan IPLT sendiri bertugas melayani permintaan penyedotan wc di wilayah kota tegal dan sekitarnya hyang kemudian dibuang ke tempat pembuangan khusus yang ada di kelurahan muarareja kota tegal. 6. Jabatan Fungsional
69
Kelompok
jabatan
fungsional
mempunyai
tugas
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala Dinas sesuai dengan bidang keahliannya dan ketrampilanya Kelompok ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk dan bertanggung jawab
kepada
Kepala
Dinas.
BAB IV LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TEGAL DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
A. Laporan Hasil Penelitian Pemerintah Kota Tegal selalu berupaya membenahi diri untuk mencapai visi Kota Tegal yaitu terwujudnya Kota Tegal sebagai pusat industri, jasa dan maritime yang mempunyai daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan bagi warganya melalui kebersamaan maka diperlukan misi Kota Tegal yaitu salah satunya dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana umum daerah serta mengembangkan cita kota yang berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut pemerintah Kota Tegal menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal. Implementasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012 merupakan bentuk kebijakan pelaksanaan dalam hal penataan ruang wilayah kota tegal supaya
terjadi
kesesuaian
antara
pelaksanaan
pembangunan
yang
berkesinambungan. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan sejauh mana implementasi Implementasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012.
81
82
Data-data ini diperoleh dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner penelitian dan pedoman wawancara. Hasil penelitian tersebut diolah dan dianalisis dengan mengacu pada teori-teori dan konsep-konsep yang telah dikemukakan pada bab pendahuluan. Pertanyaan disusun sesuai dengan pokok-pokok penelitian pada kerangka dasar teori dan definisi operasional Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dengan pokok-pokok penelitian antara lain: 1. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah, meliputi: a. Efektifitas sosialisasi media b. Sosialisasi bertatap muka 2. Implementasi Rencana Tata Ruang Kota, meliputi: a. Implementasi rencana sistem pusat pelayanan b. Implementasi rencana sistem jaringan transportasi c. Implementasi rencana sistem jaringan energi d. Implementasi rencana sistem jaringan telekomunikasi e. Implementasi rencana sistem jaringan sumber daya air f. Implemenrasi rencana sistem infrastruktur perkotaan Untuk
memperoleh
data
yang
diperlukan
guna
mengetahui
implementasi Perda Nomor 4 tahun 2012 mengenai Tata Ruang Wilayah Kota Tegal dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan kendala serta
83
solusinya. Penulis menyebar daftar pertanyaan (kuesioner) dan melakukan interview kepada responden/informan. Pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner diajukan kepada 15 orang responden sedangkan pada interview diajukan kepada 5 orang informan yang berasal dari staf dan pegawai kecamatan di Kota Tegal. Dari lokasi penelitian di Kecamatan di Kota Tegal, diketahui nama, jenis kelamin, usia, jabatan, pekerjaan, pendidikan terakhir informan adalah sebagai berikut: TABEL IV.01 IDENTITAS RESPONDEN No
Nama
P/L
Usia
Pekerjaan
1.
Rochmat Wijaya
L
44
Staf BPPT Kota Tegal
2.
Ahmad Busaepi
L
32
Pegawai Negeri Sipil
3.
Marsubi
L
50
4.
Isus Wiyanti
P
37
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13. 14. 15.
Andi Zulvirdianto Rohmat Idris Riyanto P. Hery Prayitno Slamet Sambudi Enny S. Heri Prihanto Sugiarti Yulia N. Pitna Agus Handoyo Nurkolid
L L L L L P L P P L L
25 51 33 41 28 38 29 42 37 33 30
Staf Kecamatan Tegal Selatan Staf Kecamatan Tegal Timur Pegawai Negeri Sipil Staf Diskimtaru Kota Tegal Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Staf Admin Tata Ruang Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil
Pend. Terakhir SLTA D3 Komp. SLTA SLTA D3 SLTA SLTA SLTA D3 Ak. D3 D3 SLTA S2 SLTA SLTA
84
TABEL IV.02 IDENTITAS INFORMAN No
Nama
P/L
Usia
Pekerjaan
Pend. Terakhir
1.
Nur Efendi
L
53
Ka Diskimtaru Kota Tegal
S2
2.
Agus Handoyo
L
31
Staf Diskimtaru Kota Tegal
SLTA
3.
Rifki Diah Titisari
P
32
Staf Bappeda
S1
4.
Suhadi
L
53
Satpol PP.
S1
5.
LSM
L
30
LSM
SLTA
Berdasarkan tabel IV.01 dan tabel IV.02 diatas dari 20 orang responden mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki. Adapaun tingkat pendidkian responden mayoritas adalah SLTA, umur responden berkisar antara 30-55 tahun. Selanjutnya deskripsi mengenai jawaban responden tentang implementasi Perda Nomor 4 tahun 2012 mengenai Tata Ruang Wilayah Kota Tegal tergambar dalam uraian hasil penelitian berikut ini. Dalam penelitian ini, akan dikemukakan hasil pengukuran data penelitian berupa data jawaban angket yang akan dihitung dengan teknik deskriptif. Untuk keperluan pengambilan kesimpulan mengenai pokok-pokok penelitian maka perlu dibuat kriteria skala tiap butir instrumen penelitian dengan 5 pilihan, sehingga skor butir dapat ditentukan sebagai berikut, dengan langkah-langkah berikut (Sugiyono, 2009:134): Skor terendah = 1 x 15 = 15 Skor tertinggi = 5 x 15 = 75 Range
= 75 - 15 = 60
85
Kriteria
= 5
Interval kelas = 70 : 5 = 12 Selanjutnya dari kata-kata di atas dapat disusun kriteria kesimpulan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 mengenai Tata Ruang Wilayah Kota Tegal dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagai berikut: TABEL IV.03 KRITERIA JAWABAN RESPONDEN Interval Skor Persentase 63 – 75 84,00% - 100% 51 – 62 68,00% - 82,66% 39 – 50 52,00% - 66,66% 27 – 38 36,00% - 50,66% 15 – 26 20,00% - 34,66% Sumber : Hasil olah data
Kriteria Sangat Efektif / Sangat Sesuai Baik / Efektif / Sangat Sesuai Sedang-sedang saja Kurang Efektif / Kurang Sesuai Tidak Efektif / Tidak Sesuai
Pada bagian ini akan dijelaskan analisis tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan sesuai dengan jawaban responden pada masing-masing penelitian yaitu : 1. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Sosialisasi yang dimaksud adalah upaya memasyarakatkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal dengan menggunakan media dan sosialisasi secara bertatap muka.
86
Dari 15 responden, diperoleh hasil jawaban berdasarkan urutan pertanyaan sebagai berikut : a. Sumber Media Dalam implementasi kebijakan diperlukan adanya sumber media, begitupun dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal, pemerintah daerah menggunakan sumber media untuk mensosialisasi peraturan tersebut, antara lain: famlet, selebaran dan pengumuman di Kecamatan. Penggunaan media dirasa efektif dan memiliki jangkauan sasaran yang luas. Dalam penelitian ini sosialisasi dengan sumber media dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal peneliti mengukur dengan pokok-pokok penelitian efektifitas media dan jangkauan media terhadap sasaran. 1) Efektifitas Media Komponen pertanyaan 1) Menurut Saudara, apakah jumlah media dan frekuensi pemberitaan yang digunakan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal sudah efektif? TABEL IV.04 JUMLAH MEDIA DAN FREKUENSI PEMBERITAAN SOSIALISASI MENGGUNAKAN MEDIA TENTANG PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG TATA RUANG WILAYAH KOTA TEGAL No.
Alternatif Jawaban
f
Skor
Jumlah
87
Item 1.
a. b. c. d. e.
Sangat efektif Efektif Sedang-sedang saja Kurang efektif Tidak Efektif Jumlah Persentase Sumber: Hasil data olah kuesioner nomor 1
1 5 0 9 0
5 4 3 2 1
Skor 5 20 0 18 0 43 57,33%
Berdasarkan data di atas efektifitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal jumlah media dan frekuensi pemberitaan diperoleh jawaban sangat efektif 1 responden, efektif 5 responden, kurang efektif 9 responden sehingga diperoleh skor sebesar 43 dengan persentase sebesar 57,33% dari yang diharapkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah media dan frekuensi pemberitaan sedang-sedang saja dalam sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal. Dalam hal ini pemerintah kota tegal kurang memperhatikan jumlah media media dan frekuensi pemberitaan yang efektif mengena pada masyarakat. Pemerintah hanya memggunakan media berupa famlet atau selebaran-sebenaran, itupun hanya terbatas di kecamatan. 2) Jangkauan Media terhadap Sasaran Komponen pertanyaan 2) Menurut Saudara, jangkauan media yang dilakukan pemerintah Kota Tegal untuk mensosialisasikan Peraturan
88
Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal sudah tepat dan mengenai sasaran? TABEL IV.05 JANGKAUAN MEDIA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KOTA TEGAL UNTUK MENSOSIALISASIKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG TATA RUANG WILAYAH KOTA TEGAL No. Item 2.
Alternatif Jawaban
f
Skor
a. b. c. d. e.
Sangat efektif 0 Efektif 10 Sedang-sedang saja 0 Kurang efektif 5 Tidak efektif 0 Jumlah Persentase Sumber: Hasil data olah kuesioner nomor 2
5 4 3 2 1
Jumlah Skor 0 40 0 10 0 50 66,67%
Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jangkauan media
yang
dilakukan
pemerintah
Kota
Tegal
untuk
mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal diperoleh jawaban efektif 10 responden dan kurang efektif 5 responden sehingga diperoleh skor sebesar 50 dengan persentase sebesar 66,67% dari yang diharapkan. Dengan demikian jangkauan media yang dilakukan pemerintah
Kota
Tegal
sedang-sedang
saja
dalam
mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal.
b. Efektifitas Sosialisasi secara Bertatap Muka
89
Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal, selain menggunakan sumber media pihak penda juga mensosialisasikannya dengan cara bertatap muka, seperti: pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan di kecamatan dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya dan dihadiri oleh masyarakat. Selanjutnya efektifitas cara bertatap muka dapat dilihat dari kecakapan narasumber dan jumlah kehadiran. 1) Kecakapan Narasumber Komponen pertanyaan 3) Menurut Saudara, apakah performance narasumber dalam menyampaikan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal sudah jelas dan dipahami oleh audiens? TABEL IV.06 KECAKAPAN NARASUMBER DALAM MENYAMPAIKAN SOSIALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG TATA RUANG WILAYAH KOTA TEGAL No. Item
Alternatif Jawaban
Sangat jelas 1 Jelas 11 Sedang-sedang saja 3 Kurang jelas 0 Tidak jelas 0 Jumlah Persentase Sumber: Hasil data olah kuesioner nomor 3 3.
a. b. c. d. e.
f
Skor 5 4 3 2 1
Jumlah Skor 5 44 9 0 0 58 77,33%
Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa kecakapan narasumber dalam menyampaikan sosialisasi tentang Peraturan
90
Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal diperoleh jawaban sangat sesuai 1 responden, sesuai 11 responden, dan sedang-sedang saja 3 responden sehingga diperoleh skor sebesar 58 dengan persentase sebesar 77,33% dari yang diharapkan. Sehingga dapat dikatakan kecakapan narasumber dalam menyampaikan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal sudah sesuai konsep materi yang dibawakan. 2) Jumlah Kehadiran Komponen pertanyaan 4) Menurut Saudara, apakah dalam pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal jumlah masyarakat yang hadir sudah representatif? TABEL IV.07 JUMLAH MASYARAKAT YANG HADIR DALAM SOSIALISASI BERTATAP MUKA DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG TATA RUANG WILAYAH KOTA TEGAL No. Item
Alternatif Jawaban
Sangat representatif 0 Representatif 4 Sedang-sedang saja 0 Kurang representatif 10 Tidak representatif 1 Jumlah Persentase Sumber: Hasil data olah kuesioner nomor 4 4.
a. b. c. d. e.
F
Skor 5 4 3 2 1
Jumlah Skor 0 16 0 20 1 37 49,33%
91
Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat yang hadir dalam sosialisasi bertatap muka dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal diperoleh jawaban representatif 4 responden, kurang efektif 10 responden dan tidak efektif 1 responden sehingga diperoleh skor sebesar 37 dengan persentase sebesar 49,33% dari yang diharapkan. Sehingga dapat dikatakan jumlah masyarakat yang hadir dalam sosialisasi bertatap muka dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal kurang representatif. 2. Implementasi Rencana Tata Ruang Kota Tegal Implementasi tata ruang Kota Tegal menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal dalam hal ini meliputi: implementasi rencana sistem pusat pelayanan, implementasi rencana sistem jaringan transportasi, implementasi rencana sistem jaringan energi,
implementasi
rencana
sistem
jaringan
telekomunikasi,
implementasi rencana sistem jaringan sumber daya air, implemenrasi rencana sistem infrastruktur perkotaan. Dari 15 responden, diperoleh hasil jawaban berdasarkan urutan pertanyaan sebagai berikut: a. Pembangunan Sistem Pusat Pelayanan
92
Rencana penetapan pusat pelayanan dalam rencana tata ruang kota Tegal terdiri atas: Pusat Pelayanan Kota, Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
Pusat Lingkungan. Pusat pelayanan kota sebagaimana
dimaksud di Kecamatan Tegal Timur dengan fungsi utama meliputi pemukiman, pusat pemasaran dan perdagangan, pusat perhubungan dan telekomunikasi, pusat kegiatan usaha jasa dan produksi, serta pusat pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, peribadatan). 1) Pusat Pelayanan Kota Komponen pertanyaan 5) Menurut Saudara, apakah di Kecamatan Tegal Timur pelaksanaan pembangunan struktur pusat pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota? TABEL IV.08 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN STRUKTUR PUSAT PELAYANAN MENCERMINKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG TATA RUANG WILAYAH KOTA TEGAL No. Item 5.
a. b. c. d. e.
Alternatif Jawaban
F
Skor
Sangat sesuai Sesuai Sedang-sedang saja Kurang sesuai Tidak sesuai Jumlah Persentase
0 9 3 3 0
5 4 3 2 1
Sumber: Hasil data olah kuesioner nomor 5
Jumlah Skor 0 36 9 6 0 51 68,00%
93
Berdasarkan
data
di
atas,
dapat
diketahui
bahwa
pelaksanaan pembangunan struktur pusat pelayanan mencerminkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal diperoleh jawaban sesuai 9 responden, sedang-sedang saja 3 responden, dan kurang sesuai 3 responden sehingga diperoleh skor sebesar 51 dengan persentase sebesar 68,00% dari yang diharapkan. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan struktur pusat pelayanan sudah sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal. 2) Sub Pusat Pelayanan Kota Komponen pertanyaan: 6) Menurut Saudara, apakah di Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Barat, dan Kecamatan Tegal Selatan pelaksanaan pembangunan sub pusat pelayanan kota sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal? TABEL IV.09 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUB PUSAT PELAYANAN KOTA DI KECAMATAN TEGAL TIMUR, KECAMATAN MARGADANA, KECAMATAN TEGAL BARAT, DAN KECAMATAN TEGAL SELATAN No. Item 6.
a. b. c. d.
Alternatif Jawaban
F
Skor
Jumlah Skor
Sangat sesuai Sesuai Sedang-sedang saja Kurang sesuai
1 11 3 0
5 4 3 2
5 44 9 0
94
e. Tidak sesuai Jumlah Persentase
0
1
0 58 77,33%
Sumber: Hasil data olah kuesioner nomor 6 Berdasarkan
data
di
atas,
dapat
diketahui
bahwa
pelaksanaan pembangunan sub pusat pelayanan kota di Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Barat, dan Kecamatan Tegal Selatan diperoleh jawaban sangat sesuai 1 responden, sesuai 11 responden, dan sedang-sedang saja 3 responden sehingga diperoleh skor sebesar 58 dengan persentase sebesar sebesar 77,33% dari yang diharapkan. Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan pembangunan sub pusat pelayanan kota di Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Barat, dan Kecamatan Tegal Selatan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal. 3) Pusat Lingkungan Komponen pertanyaan: 7) Menurut Saudara, apakah pusat lingkungan yang ada di Bandung, Kraton, Kejambon, dan Sumur Panggang pelaksanaan pembangunannya sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal? TABEL IV.10 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PUSAT LINGKUNGAN YANG ADA DI BANDUNG, KRATON, KEJAMBON, DAN SUMUR PANGGANG
95
No. Item
Alternatif Jawaban
F
Sangat sesuai 0 Sesuai 13 Sedang-sedang saja 0 Kurang sesuai 1 Tidak sesuai 1 Jumlah Persentase Sumber: Hasil data olah kuesioner nomor 7 7.
a. b. c. d. e.
Berdasarkan
data
di
atas,
dapat
Skor 5 4 3 2 1
diketahui
Jumlah Skor 0 52 0 2 1 55 73,33%
bahwa
pelaksanaan pembangunan pusat lingkungan yang ada di Bandung, Kraton, Kejambon, dan Sumur Panggang diperoleh jawaban sesuai 13 responden, kurang sesuai 1 responden dan tidak sesuai 1 responden sehingga diperoleh skor sebesar 55 dengan persentase sebesar 73,33% dari yang diharapkan. Dengan demikian pusat lingkungan yang ada di Bandung, Kraton, Kejambon, dan Sumur Panggang pelaksanaan pembangunannya sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal. b. Pembangunan Sistem Jaringan Transportasi Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal, rencana pembangunan sistem jaringan transportasi meliputi sistem jaringan transportasi darat; dan sistem
96
jaringan transportasi laut. Berikut hasil analisis pembangunan sistem jaringan transportasi di Kota Tegal. 1) Sistem Jaringan Transportasi Darat Komponen pertanyaan: 8) Menurut Saudara, apakah pelaksanaan pembangunan yang meliputi jaringan jalan, prasarana lalu lintas, jaringan kereta api, dan jaringan angkutan penyeberangan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal? TABEL IV.11 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG MELIPUTI JARINGAN JALAN, PRASARANA LALU LINTAS, JARINGAN KERETA API, DAN JARINGAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN DI WILAYAH KOTA TEGAL No. Item
Alternatif Jawaban
Sangat sesuai 0 Sesuai 10 Sedang-sedang saja 4 Kurang sesuai 1 Tidak sesuai 0 Jumlah Persentase Sumber: Hasil data olah kuesioner nomor 8 8.
a. b. c. d. e.
f
Skor 5 4 3 2 1
Jumlah Skor 0 40 12 2 0 54 72,00%
Berdasarkan data di atas, dapat diketahui pelaksanaan pembangunan yang meliputi jaringan jalan, prasarana lalu lintas, jaringan kereta api, dan jaringan angkutan penyeberangan di Wilayah Kota Tegal diperoleh jawaban sesuai 10 responden, sedang-sedang saja 4 responden, dan kurang sesuai 1 sehingga diperoleh skor sebesar 54 dengan persentase sebesar 72,00% dari
97
yang diharapkan. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan yang meliputi jaringan jalan, prasarana lalu lintas, jaringan kereta api, dan jaringan angkutan penyeberangan di Wilayah Kota Tegal sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal. 2) Sistem Jaringan Transportasi Laut Komponen pertanyaan: 9) Menurut Saudara, apakah pelaksanaan pembangunan di sektor jaringan transportasi laut di Kota Tegal sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal? TABEL IV.12 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI SEKTOR JARINGAN TRANSPORTASI LAUT DI KOTA TEGAL No. Item
Alternatif Jawaban
Sangat sesuai 0 Sesuai 9 Sedang-sedang saja 5 Kurang sesuai 1 Tidak sesuai 0 Jumlah Persentase Sumber: Hasil data olah kuesioner nomor 9 9.
a. b. c. d. e.
f
Skor Jumlah Skor 5 4 3 2 1
0 36 15 2 0 53 70,67%
Berdasarkan data di atas, dapat diketahui pelaksanaan pembangunan di sektor jaringan transportasi laut di Kota Tegal diperoleh jawaban sesuai 9 responden, sedang-sedang saja 5 responden, dan kurang sesuai 1 sehingga diperoleh skor sebesar 53 dengan persentase sebesar 70,67% dari yang diharapkan. Dengan
98
demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembangunan di sektor jaringan transportasi laut di Kota Tegal sudah sesuai dengan pemda tersebut.
c. Pembangunan Sistem Jaringan Energi Rencana prasarana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 meliputi: Saluran Udara Tegangan Tinggi; bangunan pengelolaan jaringan listrik; dan jaringan minyak dan gas. 1) Saluran Udara Tegangan Tinggi Komponen pertanyaan: 10) Menurut Saudara, apakah di daerah prioritas 1 dan prioritas II yang terletak di Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Margadana sudah sesuai pembangunannya saluran udara tegangan tinggi? TABEL IV.13 PRIORITAS I DAN PRIORITAS II YANG TERLETAK DI KECAMATAN TEGAL BARAT, KECAMATAN MARGADANA DALAM PEMBANGUNAN SEBAGAI SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI No. Item 10.
Alternatif Jawaban a. b. c. d. e.
f
Sangat sesuai 0 Sesuai 7 Sedang-sedang saja 7 Kurang sesuai 0 Tidak sesuai 1 Jumlah Persentase Sumber: Hasil data olah kuesioner nomor 10
Skor Jumlah Skor 5 4 3 2 1
0 28 21 0 1 50 66,67%
99
Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa Prioritas I dan prioritas II yang terletak di Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Margadana diperoleh jawaban sesuai 7 responden, sedang-sedang saja 7 responden, dan tidak sesuai 1 responden sehingga diperoleh skor sebesar 50 dengan persentase sebesar adalah 66,67% dari pembangunan sebagai saluran udara tegangan tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Prioritas I dan prioritas II yang terletak di Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Margadana sudah sesuai pembangunannya sebagai saluran udara tegangan tinggi. 2) Bangunan Pengelolaan Jaringan Listrik Komponen pertanyaan: 11) Menurut Saudara, apakah pelaksanaan pembangunan pengelolaan jaringan listrik sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal? TABEL IV.14 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PENGELOLAAN JARINGAN LISTRIK DI KOTA TEGAL No. Item
Alternatif Jawaban
Sangat sesuai 1 Sesuai 11 Sedang-sedang saja 2 Kurang sesuai 1 Tidak sesuai 0 Jumlah Persentase Sumber: Hasil data olah kuesioner nomor 11 11.
a. b. c. d. e.
f
Skor 5 4 3 2 1
Jumlah Skor 5 44 6 2 0 57 76,00%
100
Berdasarkan data di atas, dapat diketahui pelaksanaan pembangunan pengelolaan jaringan listrik di Kota Tegal diperoleh jawaban sangat sesuai 1 responden, sesuai 11 responden, sedangsedang saja 2 responden, dan kurang sesuai 1 responden sehingga diperoleh skor sebesar 57 dengan persentase sebesar adalah 76,00% dari yang diharapkan. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan pengelolaan jaringan listrik sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal. 3) Jaringan Minyak dan Gas Komponen pertanyaan: 12) Menurut Saudara, apakah pelaksanaan pembangunan jaringan minyak dan gas sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal? TABEL IV.15 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN MINYAK DAN GAS DI KOTA TEGAL No. Item 12.
Alternatif Jawaban a. b. c. d. e.
f
Skor
Jumlah Skor 5 16 27 0 1 49 65,33%
Sangat sesuai 1 5 Sesuai 4 4 Sedang-sedang saja 9 3 Kurang sesuai 0 2 Tidak sesuai 1 1 Jumlah Persentase Sumber: Hasil data olah kuesioner nomor 12 Berdasarkan data di atas, dapat diketahui pelaksanaan pembangunan jaringan minyak dan gas di Kota Tegal diperoleh
101
jawaban sangat sesuai 1 responden, sesuai 4 responden, sedangsedang saja 9 responden, dan tidak sesuai 1 responden sehingga diperoleh skor sebesar 49 dengan persentase sebesar adalah 65,33% dari yang diharapkan. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan jaringan minyak dan gas di Kota Tegal sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal. d. Pembangunan Sistem Jaringan Telekomunikasi Rencana
prasarana
sistem
jaringan
telekomunikasi
sebagaimana dimaksud dalam dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012
tertuang
Pasal
13
meliputi:
pengembangan
prasarana
telekomunikasi sistem kabel dan sistem seluler; pembangunan dan peningkatan jaringan primer telekomunikasi dengan mengikuti pola jaringan jalan arteri, kolektor dan lokal; pembangunan menara telekomunikasi berupa pembangunan menara telekomunikasi bersama di
setiap
SPPK;
penataan
dan
pengaturan
lokasi
menara
telekomunikasi bersama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota; dan penyediaan sistem hot spot atau sejenisnya di setiap SPPK. Komponen pertanyaan: 13) Menurut Saudara, apakah pelaksanaan pembangunan sistem jaringan telekomunikasi sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal?
102
TABEL IV.16 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI DI KOTA TEGAL No. Item 13.
Alternatif Jawaban a. b. c. d. e.
Sangat sesuai Sesuai Sedang-sedang saja Kurang sesuai Tidak sesuai Jumlah Persentase Sumber: Hasil data olah kuesioner nomor 13
f
Skor
1 8 5 1 0
5 4 3 2 1
Jumlah Skor 5 32 15 2 0 54 72,00%
Berdasarkan data di atas, dapat diketahui pelaksanaan pembangunan jaringan telekomunikasi di Kota Tegal diperoleh jawaban sangat sesuai 1 responden, sesuai 8 responden, sedang-sedang saja 5 responden, dan kurang sesuai 1 responden sehingga diperoleh skor sebesar 54 dengan persentase sebesar adalah 72,00% dari yang diharapkan. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan jaringan telekomunikasi di Kota Tegal sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012. e. Pembangunan Sistem Sumber Daya Air Rencana sistem jaringan sumber daya air pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 diarahkan pada konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dengan mengikuti pola pengelolaan wilayah sungai Pemali-Comal yang meliputi: jaringan irigasi; sistem pengendalian banjir; sistem
103
pengendalian abrasi pantai; dan rencana perlindungan dan pelestarian sumber daya air. Berikut hasil analisis pembangunan sistem sumber daya air di Kota Tegal. 1) Jaringan Irigasi Komponen pertanyaan: 14) Menurut Saudara, apakah pelaksanaan pengembangan sistem irigasi sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal? TABEL IV.17 PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SISTEM IRIGASI DI KOTA TEGAL No. Item
Alternatif Jawaban
Sangat sesuai 0 Sesuai 9 Sedang-sedang saja 2 Kurang sesuai 1 Tidak sesuai 3 Jumlah Persentase Sumber: Hasil data olah kuesioner nomor 14 Berdasarkan data di atas, dapat 14.
a. b. c. d. e.
f
Skor 5 4 3 2 1
diketahui
Jumlah Skor 0 36 6 2 3 47 62,67% bahwa
pelaksanaan pengembangan sistem irigasi di Kota Tegal diperoleh jawaban sesuai 9 responden, sedang-sedang saja 2 responden, kurang sesuai 1 responden dan tidak sesuai 3 responden sehingga diperoleh skor sebesar 47 dengan persentase sebesar adalah 62,67% dari yang harapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengembangan sistem irigasi di Kota Tegal
104
sedang-sedang saja
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal. 2) Sistem Pengendalian Banjir Komponen pertanyaan: 15) Menurut Saudara, apakah pelaksanaan pembangunan yang meliputi pengembangan polder dan pengendalian rob sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal? TABEL IV.18 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG MELIPUTI PENGEMBANGAN POLDER DAN PENGENDALIAN ROB DI KOTA TEGAL No. Item
Alternatif Jawaban
f
Skor
Sangat sesuai 0 Sesuai 6 Sedang-sedang saja 4 Kurang sesuai 2 Tidak sesuai 3 Jumlah Persentase Sumber: Hasil data olah kuesioner nomor 15 15.
a. b. c. d. e.
Berdasarkan
data
di
atas,
5 4 3 2 1
dapat
diketahui
Jumlah Skor 0 24 12 4 3 43 57,33
bahwa
pelaksanaan pembangunan yang meliputi pengembangan polder dan pengendalian rob di Kota Tegal diperoleh jawaban sesuai 6 responden, sedang-sedang saja 4 responden, kurang sesuai 2 responden dan tidak sesuai 3 responden sehingga diperoleh skor sebesar 43 dengan persentase sebesar 57,33% dari yang diharapkan.
Dengan
demikian
dapat
disimpulkan
bahwa
105
pelaksanaan pembangunan yang meliputi pengembangan polder dan pengendalian rob sedang-sedang saja dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal. 3) Sistem Pengendalian Abrasi Banjir Komponen pertanyaan: 16) Menurut Saudara, apakah pelaksanaan pembangunan yang meliputi pembangunan konstruksi perlindungan pantai dan konservasi pengembangan hutan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal? TABEL IV.19 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG MELIPUTI PEMBANGUNAN KONSTRUKSI PERLINDUNGAN PANTAI DAN KONSERVASI PENGEMBANGAN HUTAN DI KOTA TEGAL No. Item
Alternatif Jawaban
f
Sangat sesuai 0 Sesuai 6 Sedang-sedang saja 7 Kurang sesuai 1 Tidak sesuai 1 Jumlah Persentase Sumber: Hasil data olah kuesioner nomor 16 16.
a. b. c. d. e.
Berdasarkan
data
di
atas,
dapat
Skor 5 4 3 2 1
diketahui
Jumlah Skor 0 24 21 2 1 48 64,00%
bahwa
pelaksanaan pembangunan yang meliputi pembangunan konstruksi perlindungan pantai dan konservasi pengembangan hutan di Kota Tegal diperoleh jawaban sesuai 6 responden, sedang-sedang saja 7 responden, kurang sesuai 1 responden dan tidak sesuai 1 responden
106
sehingga diperoleh skor sebesar 48 dengan persentase sebesar 64,00% dari yang diharapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan yang meliputi pembangunan konstruksi perlindungan pantai dan konservasi pengembangan hutan di Kota Tegal sedang-sedang saja dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal. 4) Pembangunan Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Air Komponen pertanyaan: 17) Menurut Saudara, apakah pelaksanaan pembangunan yang meliputi pelestarian sungai dan pemanfaatan air tanah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal? TABEL IV.20 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG MELIPUTI PELESTARIAN SUNGAI DAN PEMANFAATAN AIR TANAH DI KOTA TEGAL No. Item
Alternatif Jawaban
Sangat sesuai 0 Sesuai 6 Sedang-sedang saja 5 Kurang sesuai 0 Tidak sesuai 4 Jumlah Persentase Sumber: Hasil data olah kuesioner nomor 17 Berdasarkan data di atas, dapat 17.
a. b. c. d. e.
f
Skor 5 4 3 2 1
diketahui
Jumlah Skor 0 24 15 0 4 43 57,33% bahwa
pelaksanaan pembangunan yang meliputi pelestarian sungai dan pemanfaatan air tanah di Kota Tegal diperoleh jawaban sesuai 6 responden, sedang-sedang saja 5 responden, dan tidak sesuai 4
107
responden sehingga diperoleh skor sebesar 43 dengan persentase baru mencapai 57,33% dari yang diharapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan yang meliputi pelestarian sungai dan pemanfaatan air tanah di Kota Tegal sedangsedang saja dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal.
f. Pembangunan Sistem Infrastruktur Perkotaan Rencana sebagaimana
prasarana
sistem
infrastruktur
perkotaan
dimaksud Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012
tertuang dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f terdiri atas: rencana sistem air minum kota; b.
rencana sistem air limbah kota; rencana sistem
persampahan kota; rencana sistem drainase kota; rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana
dan
rencana jalur evakuasi bencana; dan
sarana
jaringan pejalan kaki;
penyediaan dan pemanfaatan
sarana dan prasarana perkotaan lainnya. Berikut hasil analisis tentang pembangunan sistem infrastruktur perkotaan. 1) Sistem Air Minum Kota Komponen pertanyaan: 18) Menurut Saudara, apakah pelaksanaan pengembangan sistem air minum kota sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal? TABEL IV.21 PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR MINUM DI KOTA TEGAL
108
No. Item 18.
Alternatif Jawaban
f
a. b. c. d. e.
Sangat sesuai 0 Sesuai 5 Sedang-sedang saja 6 Kurang sesuai 4 Tidak sesuai 0 Jumlah Persentase Sumber: Hasil data olah kuesioner nomor 18 Berdasarkan
data
di
atas,
Jumlah Skor 0 20 18 8 0 46 61,33%
Skor 5 4 3 2 1
dapat
diketahui
bahwa
pelaksanaan pengembangan sistem air minum di Kota Tegal diperoleh jawaban sesuai 5 responden, sedang-sedang saja 6 responden, dan kurang sesuai 4 responden sehingga diperoleh skor sebesar 46 dengan persentase sebesar 61,33% dari yang harapkan. Dengan
demikian
dapat
disimpulkan
bahwa
pelaksanaan
pengembangan sistem air minum di Kota Tegal sedang-sedang saja dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal. 2) Sistem Air Limbah Kota Komponen pertanyaan: 19) Menurut Saudara, apakah pelaksanaan pengembangan sistem air limbah kota yang meliputi pengolahan limbah, pengambilan limbah, pengembangan limbah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal?
109
TABEL IV.22 PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH KOTA YANG MELIPUTI PENGOLAHAN LIMBAH, PENGAMBILAN LIMBAH, PENGEMBANGAN LIMBAH DI KOTA TEGAL No. Item
Alternatif Jawaban
f
Sangat sesuai 1 Sesuai 6 Sedang-sedang saja 2 Kurang sesuai 3 Tidak sesuai 3 Jumlah Persentase Sumber: Hasil data olah kuesioner nomor 19 19.
a. b. c. d. e.
Berdasarkan
data
di
atas,
dapat
Skor 5 4 3 2 1
diketahui
Jumlah Skor 5 24 6 6 3 44 58,67%
bahwa
pelaksanaan pengembangan sistem sistem air limbah kota yang meliputi pengolahan limbah, pengambilan limbah, pengembangan limbah di Kota Tegal diperoleh jawaban sangat sesuai 1 responden, sesuai 6 responden, sedang-sedang saja 2 responden, kurang sesuai 3 responden dan tidak sesuai 3 responden sehingga diperoleh skor sebesar 44 dengan persentase baru mencapai 58,67% dari yang harapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengembangan sistem sistem air limbah kota yang meliputi pengolahan limbah, pengambilan limbah, pengembangan limbah di Kota Tegal sedang-sedang saja dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal.
110
3) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Pejalan Kaki Komponen pertanyaan: 20) Menurut Saudara, apakah pelaksanaan pengembangan tentang penyediaan fasilitas pejalan kaki sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal? TABEL IV. 23 PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TENTANG PENYEDIAAN FASILITAS PEJALAN KAKI SUDAH DI KOTA TEGAL No. Item
Alternatif Jawaban
f
Sangat sesuai 0 Sesuai 9 Sedang-sedang saja 1 Kurang sesuai 4 Tidak sesuai 1 Jumlah Persentase Sumber: Hasil data olah kuesioner nomor 20 20.
a. b. c. d. e.
Berdasarkan
data
di
atas,
dapat
Skor 5 4 3 2 1
diketahui
Jumlah Skor 0 36 3 8 1 48 64,00%
bahwa
pelaksanaan pengembangan tentang penyediaan fasilitas pejalan kaki sudah di Kota Tegal diperoleh jawaban sesuai 9 responden, sedang-sedang saja 1 responden, kurang sesuai 4 responden dan tidak sesuai 1 responden sehingga diperoleh skor sebesar 48 dengan persentase sebesar 64,00% dari yang harapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengembangan pengembangan tentang penyediaan fasilitas pejalan kaki sudah di Kota Tegal sedang-sedang saja dengan Peraturan Daerah Nomor 4
111
Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal. Dalam hal ini pemerintah Kota Tegal kurang memperhatikan fasilitas untuk pejalan kaki, hal ini dapat terlihat dari banyaknya pedagang kaki lima yang mengganggu akses pejalan kaki yang tidak tertangani dengan baik.
B. Pembahasan Hasil Penelitian 1. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal dengan menggunakan media dan sosialisasi secara bertatap muka. Adapun rekapitulasi sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal, sebagai berikut: TABEL IV.24 SOSIALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG TATA RUANG WILAYAH DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DI KOTA TEGAL No. Pokok-Pokok Penelitian Item A. Sumber Media 1. Sumber media yang digunakan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal 2. Jangkauan media yang dilakukan pemerintah Kota Tegal untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal
%
Kriteria
62,00% 57,33%
Baik Sedangsedang saja Sedangsedang saja
66,67%
112
B. 3.
Secara Bertatap Muka Performance narasumber dalam menyampaikan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal 4. Jumlah masyarakat yang hadir dalam sosialisasi bertatap muka dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Rata-rata Sumber : Hasil olah data kuesioner nomor 1 - 4.
63,33% 77,33%
Baik Baik (Sesuai)
49,33%
Kurang Representatif
62,67%
Baik
Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal dilakukan dengan menggunakan media dan bertatap muka. Adapun sumber media yang digunakan sosialisasi sedang-sedang saja (57,33%), jangkauan media sedang-sedang saja (66,67%), performance narasumber dalam menyampaikan sosialisasi sudah baik (77,33%), sedangkan jumlah masyarakat yang hadir dalam sosialiasi secara bertatap muka kurang representatif (49,33%). Dari data tersebut diperoleh rata-rata sebesar 62,67% yang masuk dalam kategori sedang-sedang saja, dengan demikian sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal sedang-sedang saja. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ir. Nur Efendi, M.Si, selaku Kepala Diskimtaru Kota Tegal mengatakan: “Sosialisasi Perda sudah baik, dalam sosialisasi peraturan daerah, kami menggunakan media maupun menggunakan cara bertatap muka dalam mensosialisasikan suatu peraturan daerah.” (Wawancara: Senin, 6 Maret 2015).
113
Pendapat tersebut sejalan dengan pernyataan dari Ibu Rifki Diah Titisari, ST., selaku Staf Bappeda Bidang Prasbangwil, yang menyatakan: “Sudah berjalan dengan baik. Sebelum sosialisasi Perda dilakukan perumusan dengan mengundang tokoh masyarakat, elemen DPR, setelah itu disusun Perda. Sejauh ini sosialisasi Perda menggunakan sumber media dan pertemuan-pertemuan baik di Kecamatan maupun Kelurahan.” (Wawancara: Senin, 16 Maret 2015). Berdasarkan hasil wawantara tersebut secara umum dikatakan bahwa sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal dilakukan melalui media dan bertatap muka secara langsung. Adapun Hasil wawancara secara rinci sebagai berikut: a. Sosialisasi Melalui Media Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan
tersebut
dapat
membawa
hasil
sebagaimana
yang
diharapkan. Aktifitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan dengan penggunaan sarana atau media untuk mencapai tujuan kebijakan. Dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah, Pemerintah Kota Tegal dalam hal ini menggunakan media baik cetak maupun elektronik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ir. Nur Efendi, M.Si, selaku Kepala Diskimtaru Kota Tegal mengatakan:
114
“Dalam sosialisasi menggunakan media, kami menggunakan papan pengumuman di setiap kecamatan, surat edaran di kelurahan, famlet, dan termasuk media masa dan elektronik.” (Wawancara: Senin, 6 Maret 2015). Pendapat tersebut sejalan dengan pernyataan dari Ibu Rifki Diah Titisari, ST., selaku Staf Bappeda Bidang Prasbangwil, yang menyatakan: “Media yang digunakan dalam sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal yaitu dengan menyebarkan surat edaran di setiap kecamatan.” (Wawancara: Senin, 16 Maret 2015). Sedangkan Bapak Agus Handoyo, selaku Staf Diskimtaru Kota Tegal mengatakan: “Iya, pakai media, biasanya menggunakan surat edaran jika ada peraturan daerah baru.” (Wawancara: Senin, 6 Maret 2015). Pendapat berbebeda disampaikan oleh Suhadi selaku Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah Kota Tegal (Satpol PP), mengatakan: “Saya kurang tahu menahu dalam urusan sosialisasi Peraturan Daerah, tugas saya hanya sebatas mengamankan dan melaksanakan penertiban jika ada yang melanggar peraturan daerah.” (Wawancara: Selasa, 17 Maret 2015). Kemudian jawaban berbeda juga disampaikan oleh Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan: “Ada pake selebaran, tetapi saya jarang mendengar atau melihat sosialisasi peraturan daerah di media elektronik, seperti radio. Padahal yang saya tahu masyarakat sering mendengarkan radio.” (Wawancara: Senin, 16 Maret 2015).
115
Berdasarkan hasil wawacara di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal melalui media sudah berjalan dengan sedang-sedang saja, yaitu dengan papan pengumuman di setiap kecamatan, surat edaran di kelurahan, famlet dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini penggunaan media dalam sosialisasi kurang maksimal, karena media yang sangat erat dengan masyarakat umum seperti koran atau radio jarang digunakan disebabkan karena anggaran dana yang terbatas dalam sosialisasi Peraturan Daerah. b. Sosialisasi Secara Bertatap Muka Untuk lebih mengoptimalkan penyampaian informasi kepada masyarakat diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan, maka dari itu perlu
adanya
sosialisasi
secara
bertatap
muka.
Dalam
mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kota Tegal, menurut Bapak Ir. Nur Efendi, M.Si, selaku Kepala Diskimtaru Kota Tegal mengatakan: “Untuk lebih mengena kepada masyarakat, kami biasanya mengundang tokoh masyarakat, kecamatan, bappeda, DPU, kelurahan dalam sosialisasi peraturan daerah umtuk menyampaikan konsep materi rencana tata ruang wilayah.” (Wawancara: Senin, 6 Maret 2015). Sedangkan pernyataan dari Ibu Rifki Diah Titisari, ST., selaku Staf Bappeda Bidang Prasbangwil, yang menyatakan:
116
“Ya, dilakukan sosialisasi secara bertatap muka. Perwakilan bappeda juga sering menghadiri rapat koodinasi dalam sosialisasi peraturan daerah, selanjutnya sosialisasi secara bertatap muka dengan masyarakat umum dilakukan di setiap kecamatan dengan mengundang perwakikan masyarakat.” (Wawancara: Senin, 16 Maret 2015). Sedangkan Bapak Agus Handoyo, selaku Staf Diskimtaru Kota Tegal mengatakan: “Iya, ada sosialisasi secara bertatap muka, biasanya dilakukan 4 kali selama sebulan, di empat kecamatan yang ada di Kota Tegal .” (Wawancara: Senin, 6 Maret 2015). Kemudian jawaban yang lain disampaikan oleh Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan: “Ya, ada sosialisasi bertatap muka, tetapi kurang mengena pada masyarakat umum karena tidak semua masyarkat yang diundang menghadiri sosialisasi. Hal ini disebabkan sosialisasi secara bertatap muka biasanya dilakukan saat jam kerja.” (Wawancara: Selasa, 17 Maret 2015). Berdasarkan hasil wawacara di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal secara bertatap muka sudah baik, hal ini ditunjang dengan performance narasumber yang sudah sesuai dengan konsep materi yang dibawakan. Tetapi dalam hal ini sosialisasi secara bertatap muka, masyarakat umum yang diundang tidak semuanya hadir, karena sosialisasi secara bertatap muka biasanya dilakukan saat jam kerja.
117
2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal meliputi: implementasi rencana sistem pusat pelayanan,
implementasi
rencana
sistem
jaringan
transportasi,
implementasi rencana sistem jaringan energi, implementasi rencana sistem jaringan telekomunikasi, implementasi rencana sistem jaringan sumber daya air, implemenrasi rencana sistem infrastruktur perkotaan. Adapun rekapitulasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal, sebagai berikut:
TABEL IV.25 IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG TATA RUANG WILAYAH KOTA TEGAL No. Pokok-Pokok Penelitian Item A. Sistem Pusat Pelayanan 5. Pelaksanaan pembangunan struktur pusat pelayanan mencerminkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal 6. Pelaksanaan pembangunan sub pusat pelayanan kota di Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Barat, dan Kecamatan Tegal Selatan 7. Pelaksanaan pembangunan pusat lingkungan yang ada di Bandung, Kraton, Kejambon, dan Sumur Panggang No. Item
Pokok-Pokok Penelitian
%
Kriteria
72,89% 68,00%
Baik Baik (Sesuai)
77,33%
Baik (Sesuai)
73,33%
Baik (Sesuai)
%
Kriteria
118
B. 8.
9. C. 10.
11. 12.
D. 13. D.
Sistem Jaringan Transportasi Pelaksanaan pembangunan yang meliputi jaringan jalan, prasarana lalu lintas, jaringan kereta api, dan jaringan angkutan penyeberangan di Wilayah Kota Tegal Pelaksanaan pembangunan di sektor jaringan transportasi laut di Kota Tegal Rencana Sistem Jaringan Energi Prioritas I dan prioritas II yang terletak di Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Margadana dalam pembangunan sebagai saluran udara tegangan tinggi Pelaksanaan pembangunan pengelolaan jaringan listrik di Kota Tegal Pelaksanaan pembangunan jaringan minyak dan gas di Kota Tegal
71,33% 72,00%
Baik Baik (Sesuai)
70,67%
Baik (Sesuai) Baik Sedangsedang saja
Sistem Jaringan Telekomunikasi Pelaksanaan pembangunan telekomunikasi di Kota Tegal Sistem Sumber Daya Air
72,00% 72,00%
jaringan
69,33% 66,67%
76,00% 65,33%
60,33%
14.
Pelaksanaan pengembangan sistem irigasi di Kota Tegal
62,67%
15.
Pelaksanaan pembangunan yang meliputi pengembangan polder dan pengendalian rob di Kota Tegal Pelaksanaan pembangunan yang meliputi pembangunan konstruksi perlindungan pantai dan konservasi pengembangan hutan di Kota Tegal Pelaksanaan pembangunan yang meliputi pelestarian sungai dan pemanfaatan air tanah di Kota Tegal Sistem Infrastruktur Perkotaan
57,33%
16.
17.
F.
18.
Pelaksanaan pengembangan sistem air minum di Kota Tegal
64,00%
57,33%
61,33%
61,33%
Baik (Sesuai) Sedangsedang saja Baik Baik (Sesuai) Sedangsedang saja Sedangsedang saja Sedangsedang saja Sedangsedang saja Sedangsedang saja Sedangsedang saja Sedangsedang saja
119
No. Pokok-Pokok Penelitian Item 19. Pelaksanaan pengembangan sistem air limbah kota yang meliputi pengolahan limbah, pengambilan limbah, pengembangan limbah di Kota Tegal 20. Pelaksanaan pengembangan tentang penyediaan fasilitas pejalan kaki sudah di Kota Tegal Rata-rata
%
Kriteria
58,67%
Sedangsedang saja
64,00%
Sedangsedang saja Sedangsedang saja
66,67%
Sumber : Hasil olah data kuesioner nomor 5 - 20.
Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal sudah dilaksanakan dengan baik. Adapun lebih rinci implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal, antara lain: a. Sistem Pusta Pelayanan Berdasarkan data dikethui bahwa pelaksanaan pembangunan struktur pusat pelayanan sudah mencerminkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal (72,89%) dalam kategori baik, Pelaksanaan pembangunan sub pusat pelayanan kota di Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Barat, dan Kecamatan Tegal Selatan mencapai 77,33% (baik), Pelaksanaan pembangunan pusat lingkungan yang ada di Bandung, Kraton, Kejambon, dan Sumur Panggang sebesar 73,33% (baik). Dari data tersebut diperoleh rata-rata sebesar 72,89% yang
120
masuk dalam kategori baik, dengan demikian Rencana sistem pusat pelayanan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ir. Nur Efendi, M.Si, selaku Kepala Diskimtaru Kota Tegal mengatakan: “Pembangunan sistem pusat pelayanan sudah sesuai dengan Pasal 14-17 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004,.” (Wawancara: Senin, 6 Maret 2015). Pendapat tersebut sejalan dengan pernyataan dari Ibu Rifki Diah Titisari, ST., selaku Staf Bappeda Bidang Prasbangwil, yang menyatakan: “Pembangunan pusat pelayanan di kota Tegal sudah terlaksana di masing-masing kecamatan sesuai dengan tata kota daerah baik sebagai Pusat Pelayanan Kota; Sub Pusat Pelayanan Kota; dan Pusat Lingkungan.” (Wawancara: Senin, 16 Maret 2015). Sedangkan Bapak Agus Handoyo, selaku Staf Diskimtaru Kota Tegal mengatakan: “Iya, sudah sesuai dengan Perda.” (Wawancara: Senin, 6 Maret 2015). Kemudian jawaban berbeda juga disampaikan oleh Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan: “Ya, memang pembangunan pusat pelayanan menyebar di masing-masing kecamatan.” (Wawancara: Selasa, 17 Maret 2015).
121
Berdasarkan hasil wawacara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan sistem pusat pelayanan terlaksana di masing-masing kecamatan sesuai dengan tata kota daerah baik sebagai Pusat Pelayanan Kota, Sub Pusat Pelayanan Kota, dan Pusat Lingkungan sudah sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal sesuai dengan fungsi utama daerah tersebut. b. Sistem Jaringan Transportasi Berdasarkan tabel IV.25 dapat diketahui bahwa rencana sistem jaringan transportasi Kota Tegal, meliputi: Pelaksanaan pembangunan yang meliputi jaringan jalan, prasarana lalu lintas, jaringan kereta api, dan jaringan angkutan penyeberangan di Wilayah Kota Tegal sebesar 72,00% (Baik), Pelaksanaan pembangunan di sektor jaringan transportasi laut di Kota Tegal mencapai 70,67% (Baik). Dari data tersebut diperoleh rata-rata sebesar 71,33% yang masuk dalam kategori baik, dengan demikian rencana sistem jaringan transportasi sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal. Data tersebut di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Ir. Nur Efendi, M.Si, selaku Kepala Diskimtaru Kota Tegal mengatakan: “Pembangunan sistem jaringan transportasi sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012, untuk lebih
122
jelasnya dapat dilihat pada Pasal 18-24..” (Wawancara: Senin, 6 Maret 2015). Pendapat tersebut sejalan dengan pernyataan dari Ibu Rifki Diah Titisari, ST., selaku Staf Bappeda Bidang Prasbangwil, yang menyatakan: “Pembangunan sistem jaringan transportasi di kota Tegal sudah terlaksana sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2012, meliputi sistem jaringan transportasi darat yaitu jaringan jalan; prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; jaringan kereta api; dan jaringan angkutan penyeberangan. Sedangkan sistem transportasi laut yaitu alur pelayaran antar pulau; pelabuhan Tegal sebagai pelabuhan pengumpul dengan lokasi di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat.” (Wawancara: Senin, 16 Maret 2015). Sedangkan Bapak Suhadi, selaku Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal mengatakan: “Saya merasa iya, pelaksanaan sistem jaringan transportasi sudah berjalan dengan baik, terlihat dari jalan-jalan yang sudah diperbaiki, peninggian jalan, dan lain-lain.” (Wawancara: Selasa, 17 Maret 2015). Kemudian jawaban berbeda juga disampaikan oleh Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan: “Ya, terlaksana dengan baik.” (Wawancara: Selasa, 17 Maret 2015) Berdasarkan hasil wawacara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan sistem jaringan transportasi di Kota Tegal meliputi sistem
jaringan transportasi darat
yaitu
jaringan jalan;
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan kereta api, dan
123
jaringan angkutan penyeberangan. Sedangkan sistem transportasi laut yaitu alur pelayaran antar pulau, pelabuhan Tegal sebagai pelabuhan pengumpul dengan lokasi di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat sudah sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal.
c. Sistem Jaringan Energi Berdasarkan tabel IV.25 dapat diketahui bahwa rencana sistem jaringan transportasi Kota Tegal, meliputi: Prioritas I dan prioritas II yang terletak di Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Margadana dalam pembangunan sebagai saluran udara tegangan tinggi sebesar 66,67% (Baik), Pelaksanaan pembangunan pengelolaan jaringan listrik di Kota Tegal mencapai 76,00% (Baik) dan Pelaksanaan pembangunan jaringan minyak dan gas di Kota Tegal sebesar 63,33% (Baik). Dari data tersebut diperoleh rata-rata sebesar 69,33% yang masuk dalam kategori baik, dengan demikian rencana sistem jaringan energi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal. Data tersebut di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Ir. Nur Efendi, M.Si, selaku Kepala Diskimtaru Kota Tegal mengatakan: “Pembangunan prasarana sistem jaringan energi meliputi: saluran Udara Tegangan Tinggi; bangunan pengelolaan jaringan listrik; dan jaringan minyak dan gas. Untuk
124
pembangunan saluran Udara Tegangan Tinggi terdapat dua prioritas yaitu prioritas I dan II sedangkan rencana bangunan pengelolaan jaringan listrik yaitu dengan peningkatan gardu listrik di pusat pelayanan kota dan seluruh sub pusat pelayanan kota.” (Wawancara: Senin, 6 Maret 2015). Pendapat tersebut sejalan dengan pernyataan dari Ibu Rifki Diah Titisari, ST., selaku Staf Bappeda Bidang Prasbangwil, yang menyatakan: “Pembangunan sistem jaringan energi di kota Tegal sudah disesuaikan dengan Perda No. 4 Tahun 2012, Anda dapat melihatnya sendiri point-point pembangunan pada perda tersebut.” (Wawancara: Senin, 16 Maret 2015). Sedangkan pihak dari LSM di Kota Tegal yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan: “Saya kurang tahu mba.” (Wawancara: Selasa, 17 Maret 2015). Berdasarkan hasil wawacara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan sistem jaringan energi meliputi: Saluran Udara Tegangan Tinggi, bangunan pengelolaan jaringan listrik, dan jaringan minyak dan gas. Untuk pembangunan saluran udara tegangan tinggi terbagi dalam dua prioritas yaitu daerah prioritas I dan prioritas II. Sedangkan pengelolaan jaringan listrik yaitu dengan peningkatan gardu listrik di pusat pelayanan kota dan seluruh sub pusat pelayanan kota. Dengan demikian pembangunan sistem jaringan energi sudah sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal.
125
d. Sistem Jaringan Telekomunikasi Berdasarkan tabel IV.25 dapat diketahui bahwa pembangunan sistem jaringan telekomunikasi Kota Tegal, meliputi: Pelaksanaan pembangunan jaringan telekomunikasi di Kota Tegal sebesar 72,00% (Baik). Dengan demikian pembangunan sistem jaringan energi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal. Data tersebut di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Ir. Nur Efendi, M.Si, selaku Kepala Diskimtaru Kota Tegal mengatakan: “Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi yaitu dengan memperbaiki kabel dan sistem jaringan seluler, pembangunan menara telekomunikasi bersama, penyediaan hot spot di setiap sub pusat pelayanan kota, sedangkan pembangunan menara telekomunikasi harus sesuai dengan ijin.” (Wawancara: Senin, 6 Maret 2015). Pendapat tersebut sejalan dengan pernyataan dari Ibu Rifki Diah Titisari, ST., selaku Staf Bappeda Bidang Prasbangwil, yang menyatakan: “Untuk membangun menara telekomunikasi harus ada ijin, ijin lokasi, ijin prinsip, ijin IMP yang harus dilalui. Apabila tidak sesuai pasti tidak diijinkan. Untuk lebih jelasnya di dinas perhubungan terdapat peta menara telekomunikasi.” (Wawancara: Senin, 16 Maret 2015). Sedangkan Bapak Agus Handoyo, selaku Staf Diskimtaru Kota Tegal mengatakan: “Sudah mba, hal ini terlihat dengan adanya penataan kabelkabel dijalan dan galian-galian kabel telekomunikasi untuk
126
menata jaringan telekomunikasi, menara telekomunikasi juga banyak bermunculan dan lokasinya sudah disesuaikan dengan daerah pemukiman.” (Wawancara: Senin, 6 Maret 2015). Berdasarkan hasil wawacara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan sistem jaringan telekomunikasi di wilayah Kota Tegal yaitu dengan yaitu dengan memperbaiki kabel dan sistem jaringan seluler, pembangunan menara telekomunikasi bersama, penyediaan hot spot di setiap sub pusat pelayanan kota, sedangkan pembangunan menara telekomunikasi harus sesuai dengan ijin. Dengan demikian pembangunan sistem jaringan energi sudah sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal.
e. Sistem Sumber Daya Air Berdasarkan tabel IV.25 dapat diketahui bahwa pembangunan sistem sumber daya air di Kota Tegal, meliputi: Pelaksanaan pengembangan sistem irigasi di Kota Tegal mencapai 62,67% (Baik), Pelaksanaan pembangunan yang meliputi pengembangan polder dan pengendalian rob di Kota Tegal baru mencapai 57,33% (sedang-sedang saja), Pelaksanaan pembangunan yang meliputi
pembangunan
konstruksi perlindungan pantai dan konservasi pengembangan hutan di Kota Tegal mencapai 64,00% (Baik), dan Pelaksanaan pembangunan yang meliputi pelestarian sungai dan pemanfaatan air tanah di Kota Tegal baru mencapai 57,33% (sedang-sedang saja). Dari data tersebut
127
diperoleh rata-rata pembangunan sistem sumber daya air sebesar 60,33% yang termasuk dalam kategori baik. Dengan demikian pembangunan sistem sumber daya air sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal. Data tersebut di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Ir. Nur Efendi, M.Si, selaku Kepala Diskimtaru Kota Tegal mengatakan: “Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi: jaringan irigasi; sistem pengendalian banjir; sistem pengendalian abrasi pantai; dan d. rencana perlindungan dan pelestarian sumber daya air. Untuk pengendalian banjir pihak pemda sudah menggali selokan atau got-got (memperbaiki sistem drainase) dan membangun resapan air yang berada di kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur dan di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat; penanaman bakau dan cemara di daerah pesisir sebagai sabuk hijau, dan lainlain.” (Wawancara: Senin, 6 Maret 2015). Kemudian pernyataan dari Ibu Rifki Diah Titisari, ST., selaku Staf Bappeda Bidang Prasbangwil, yang menyatakan: “Sudah, saya melihat di Kelurahan Mintaragen sudah dibangun polder, dan kolam resapan air untuk menanggulangi rob. Semua sudah sesuai dengan pembuatan polder yang dapat menerima air.” (Wawancara: Senin, 16 Maret 2015). Sedangkan salah seorang dari LSM yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan: “Sudah, hal ini terlihat dengan adanya pengerukan got atau saluran air di tempat-tempat rawan banjir. Selain itu juga di pesisir sudah terlihat hijau dengan tanaman bakau.” (Wawancara: Selasa, 17 Maret 2015).
128
Berdasarkan hasil wawacara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan sumber daya air di wilayah Kota Tegal meliputi: jaringan irigasi; sistem pengendalian banjir; sistem pengendalian abrasi pantai; dan d. rencana perlindungan dan pelestarian sumber daya air. Untuk pengendalian banjir pihak pemda sudah menggali selokan atau got-got (memperbaiki sistem drainase) dan membangun resapan air yang berada di kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur dan di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat; penanaman bakau dan cemara di daerah pesisir sebagai sabuk hijau, dan lain-lain.” Dengan demikian pembangunan sistem sumber daya air sudah sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal.
f. Sistem Infrastruktur Perkotaan Berdasarkan tabel IV.25 dapat diketahui bahwa pembangunan sistem infrastruktur perkotaan di Kota Tegal, meliputi: Pelaksanaan pengembangan sistem air minum di Kota Tegal 61,33% (Baik), Pelaksanaan pengembangan sistem air limbah kota yang meliputi pengolahan limbah, pengambilan limbah, pengembangan limbah di Kota Tegal baru mencapai 58,67% (sedang-sedang saja), dan Pelaksanaan pengembangan tentang penyediaan fasilitas pejalan kaki sudah di Kota Tegal mencapai 64,00% (Baik. Dari data tersebut
129
diperoleh rata-rata pembangunan sistem infrastruktur perkotaan di Kota Tegal sebesar 61,33% yang termasuk dalam kategori baik. Dengan demikian pembangunan sistem sumber infrastruktur perkotaan di Kota Tegal sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal. Data tersebut di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Ir. Nur Efendi, M.Si, selaku Kepala Diskimtaru Kota Tegal mengatakan: “Pembangunan sistem infrastruktur perkokaan, rencana sistem air minum kota; rencana sistem air limbah kota; rencana sistem persampahan kota; rencana sistem drainase kota; rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki; rencana jalur evakuasi bencana; dan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perkotaan lainnya. Sejauh ini saya merasa sudah berjalan dengan baik.” (Wawancara: Senin, 6 Maret 2015). Kemudian pernyataan dari Ibu Rifki Diah Titisari, ST., selaku Staf Bappeda Bidang Prasbangwil, yang menyatakan: “Dalam pembangunan air minum di Kota Tegal melalui sosialisasi PDAM dan disesuaikan dengan peta ruang, sedangkan program sanitasi dengan pengelolaan limbah berkoordinasi dengan pihak IPAL (Instalasi Pengelolaan Limbah), kemudian untuk trotoar yang ada di kota masih belum sesuai, pejalan kaki untuk penyandang cacat juga belum ada di lapangan trotoar pejalan kaki sudah ada tetapi disalahgunakan untuk pedagang.” (Wawancara: Senin, 16 Maret 2015). Sedangkan salah satu responden dari LSM, mengatakan: “Saya kurang tahu Mba, yang jelas untuk saluran air PDAM untuk daerah pesisir banyak yang kurang lancar dan harus dengan bantuan pompa air, mungkin itu yang perlu diperbaiki.” (Wawancara: Selasa, 17 Maret 2015).
130
Berdasarkan hasil wawacara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan sumber daya air di wilayah Kota Tegal meliputi: Pembangunan sistem infrastruktur perkokaan, rencana sistem air minum kota, rencana sistem air limbah kota, rencana sistem persampahan kota; rencana sistem drainase kota, rencana penyediaan dan
pemanfaatan
prasarana
dan
sarana
jaringan pejalan kaki,
rencana jalur evakuasi bencana, dan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perkotaan lainnya. Namun masih terdapat kekurangan yaitu untuk saluran air PDAM untuk daerah pesisir banyak yang kurang lancar dan harus dengan bantuan pompa air, trotoar pejalan kaki sudah ada tetapi disalahgunakan untuk pedagang. Dengan demikian pembangunan sistem infrastruktur perkotaan sudah sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal namun masih perlu diperbaiki sehingga sesuai dengan Perda tersebut.
f. Kendala dalam Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Implementasi sebagai penerapan atau penggunaan peraturan kebijakan oleh badan atau pejabat administrasi negara harus sesuai dan serasi dengan asas-asas hukum umum yang berlaku dan tepat guna dengan tujuan yang hendak dicapai. Namun dalam implementasi
131
peraturan daerah masih terdapat beberapa hambatan dan kendala. Termasuk dalam hal ini ini pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah Kota Tegal dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Tegal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir. Nur Efendi, M.Si, selaku Kepala Diskimtaru Kota Tegal mengatakan: “Hambatan yang ada dalam implementasi peraturan daerah umumnya karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan, sehingga kebanyakan masyarakat tidak menghiraukan peraturan yang ada. Seperti pelanggaran pada pemanfaatan ruang yang terjadi di area alun-alun, pelanggaran tersebut dilakukan masyarakat dengan menempati areal yang tidak diperuntukan untuk berjualan.” (Wawancara: Senin, 6 Maret 2015). Kemudian pernyataan dari Ibu Rifki Diah Titisari, ST., selaku Staf Bappeda Bidang Prasbangwil, yang menyatakan: “Ya ada, hambatannya yaitu masih kurangnya koordinasi dalam melaksanakan peraturan daerah, masih kurangnya pemahaman personal dalam memahami rencana tata ruang wilayah, masih perlunya penambahan intensitas sosialisasi kepada masyarakat.” (Wawancara: Senin, 16 Maret 2015). Sedangkan salah satu responden dari Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Suhadi, mengatakan: “Ya, Mba. Dalam hal penertiban, masyarakat yang melanggar peraturan daerah ini menolak untuk dilaksanakan pembongkaran dan meminta ganti rugi apabila bangunannya dibongkar petugas. Para pelanggar ini kurang memahami peraturan daerah tersebut.” (Wawancara: Selasa, 17 Maret 2015).
132
Pendapat senada juga disampaikan oleh pihak LSM, yang mengatakan: “Pasti ada. Setiap kebijakan memunculkan pro dan kotra sehingga dalam implementasi kebijakan akan selalu ditemui hambatan.” (Wawancara: Selasa, 17 Maret 2015). Berdasarkan hasil wawacara di atas dapat disimpulkan bahwa adanya hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal mempunyai beberapa hambatan, antara lain: masih kurangnya koordinasi antra instansi, masih perlunya intensitas sosialisasi kepada masyarakat yang lebih luas lagi tentang tata ruang wilayah kota Tegal, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tata ruang wilayah kota Tegal dalam kelancaran pembangunan.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Dari hasil penelitian dan analisis data yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Sosialisasi Peraturan Daerah No. 4 tahun 2012 belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini didasarkan pada hasil analisis diperoleh rata-rata sebesar 62,67% yang masuk dalam kategori sedang-sedang saja. Dengan demikian sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal sedang-sedang saja. Hal ini dapat terlihat dari sosialisasi yang belum tepat sasaran karena sumber media sosialisasi masih terbatas pada famlet atau pengumuman-pengumuman di kecamatan dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghadiri acara sosialisasi peraturan daerah yang diadakan dikecamatan-kecamatan. 2. Implementasi Peraturan Daerah No. 4 tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tegal merupakan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang wilayah Kota Tegal meliputi: a. Pelaksanaan pembangunan struktur pusat pelayanan diperoleh rata-rata sebesar 72,89% yang masuk dalam kategori baik. b. Pelaksanaan pembangunan sistem jaringan transportasi Kota Tegal diperoleh rata-rata sebesar 71,33% yang masuk dalam kategori baik
129
130
c. Pelaksanaan pembangunan sistem jaringan transportasi Kota Tegal, diperoleh rata-rata sebesar 69,33% yang masuk dalam kategori baik. d. Pelaksanaan pembangunan jaringan telekomunikasi di Kota Tegal sebesar 72,00% (Baik). e. Pelaksanaan pembangunan sistem sumber daya air di Kota Tegal, diperoleh rata-rata pembangunan sistem sumber daya air sebesar 60,33% yang termasuk dalam kategori baik. f. Pelaksanaan pembangunan sistem infrastruktur perkotaan di Kota Tegal diperoleh rata-rata pembangunan sistem infrastruktur perkotaan di Kota Tegal sebesar 61,33% yang termasuk dalam kategori baik. 3. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal mempunyai beberapa hambatan, antara lain: masih kurangnya koordinasi antra instansi, masih perlunya intensitas sosialisasi kepada masyarakat yang lebih luas lagi tentang tata ruang wilayah kota Tegal, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tata ruang wilayah kota Tegal dalam kelancaran pembangunan. B. Saran 3. Perlu adanya sebuah langkah nyata dari instansi terkait untuk menumbuhkan kesadaran mengenai peraturan daerah tentang tata ruang wilayah kota tegal. Adapun langkah yang paling ideal digunakan yaitu pelaksanaan Sosialisasi secara masif dan sistematis kepada masyarakat dengan mengoptimalkan segala alat media baik media cetak maupun
131
elektronik. Yang didiharapkan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, program-program dalam peraturan tersebut terealisir dengan baik. 4. Peraturan daerah tentang tata ruang wilayah kota tegal, diharapkan mampu menjadi titik awal dalam menyelesaikan persoalan tata ruang di kota tegal. Instansi terkait perlu bersikap aktif dengan melibatkan masyarakat secara umum dalam mensukseskan program-program yang ada dalam peraturan daerah tersebut, sehingga antara pemerintah (dalam hal ini instansi terkait) dengan masyarakat terjadi sebuah pola harmonisasi dalam menjalankan dan mengawal peraturan daerah tersebut secara optimal dan bertanggung jawab. C. Solusi 1. Diperlukan sebuah gaya komunikasi yang terpola dan mudah dimengerti yang dilakukan oleh pemeritah daerah (dalam hal ini instansi terkait) kepada masyarakat secara umum dalam proses sosialisasi mengenai peraturan daerah tentang tata ruang wilayah kota tegal. Hal demikian sangatlah penting, sebab melalui komunikasi yang baik semua kebijakan akan tersampaikan dan dimengerti oleh masyarakat, yang pada akhirnya implementasi perda berjalan sesuai dengan rencana. 2. Menumbuhkan sikap percaya/trust yang dilakukan oleh pemerintah daerah (dalam hal ini instansi terkait) dalam melibatkan masyarakat secara umum untuk mensukseskan program yang ada dalam perda. Sikap
132
saling percaya diantara keduanya, menjadi syarat mutlak terwujudnya program-program yang ada dalam perda dengan cara baik dan sesuai dengan harapan
DAFTAR PUSTAKA
Echols, John M. dan Hassan Shadily. 2003. Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: P. T. Gramedia Pustaka Utama.
Sugiyono, Prof. Dr. 2011. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Jakarta Glasson J. 1974. An Introduction to Regional Planning. London:Hutchincon Educational Tarigan, robinson. 2005. perencanaan pembangunan tata ruang wilayah kota. Jakarta:Bumi aksara Sadyohutomo, Mulyono. 2008. Manajemen kota dan wilayah. Jakarta:Bumi Aksara Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik. Yogyakarta:Gaya Media Singarimbun, Masri. 1985. Metodologi Penelitian Survai. Jakarta:LP3ES Salim, Emil. 1995. Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Cet. 10, Jakarta: Mutiara Sumber Widya. Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy, Congressional Quarterly Press:Washington Undang-undang 32 Tahun 2004 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Ruang Wilayah Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031
132
133
134 ANGKET PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TEGAL DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
A. Identitas Responden 1. Nama
:
2. Jenis Kelamin
:
3. Umur
:
4. Pendidikan
:
5. Pekerjaan/Jabatan
:
1. Sosialisasi A) Efektifitas Media a) Sumber Media 1. Menurut saudara,apakah jumlah media dan frekuensi pemberitaan yang di gunakan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal sudah efektif ? a) Sangat Efektif
d) Kurang efektif
b) Efektif
e) Tidak efektif
c) Ragu-ragu
134
135 b. Jangkauan media terhadap sasaran 2. Menurut saudara, apakah jangkauan media yang di lakukan pemerintah kota tegal untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal sudah tepat mengenai sasaran ? a) Sangat Tepat
d) Kurang Tepat
b) Tepat
e) Tidak tepat
c) Ragu-ragu B) Sosialisasi secara Bertatap muka a) Performance narasumber 3) Menurut saudara,apakah performance narasumber dalam menyampaikan sosialisasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kota tegal sudah sesuai dengan konsep materi yang di bawakan? a) Sangat sesuai
d) Tidak sesuai
b) sesuai
e) Sangat tidak sesuai
c) Kurang sesuai b) Jumlah Kehadiran 4) Menurut saudara,apakah dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang tata ruang wilayah kota tegal jumlah masyarakat yang hadir sudah representatif ? a) Sangat representatif
d) Kurang representatif
b) representatif
e) Tidak representatif
c) Ragu-ragu
135
136 2. Implementasi Rencana Tata Ruang Kota A) Rencana sistem pusat pelayanan a) Pusat Pelayanan Kota 5) Menurut saudara,apakah di kecamatan Tegal timur pelaksanaan pembangunan struktur pusat pelayanan selalu sesuai mencerminkan dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kota tegal ? a) Selalu sesuai
d) kurang sesuai
b) pada umumnya
e) Tidak sesuai
c) kadang-kadang b) Sub pusat Pelayanan Kota 6) Menurut saudara, apakah di kecamatan tegal timur,kecamatan margadana,kecamatan tegal barat dan kecamatan tegal selatan pelaksanaan pembangunan sub pusat pelayanan kota sudah sesuai dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kota tegal ? a) sangat sesuai
d) tidak sesuai
b) sesuai
e) sangat tidak sesuai
c) kurang sesuai c) Pusat Lingkungan 7) Menurut saudara ,apakah pusat lingkungan yang ada di bandung,kraton,kejambon dan sumurpanggang pelaksanaan pembangunanannya sudah sesuai dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kota tegal ? a) sangat sesuai
d) tidak sesuai
b) sesuai
e) sangat tidak sesuai
136
137 c) kurang sesuai B) Rencana Sistem Jaringan Transportasi a) Sistem Jaringan Transportasi Darat 8) Menurut saudara,apakah pelaksanaan pembangunan yang meliputi jaringan jalan,prasarana lalu lintas,jaringan kereta api dan jaringan angkutan penyebrangan sudah sesuai dengan peratutan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kota tegal ? a) sangat sesuai
d) tidak sesuai
b) sesuai
e) sangat tidak sesuai
c) kurang sesuai b) Sistem jaringan transportasi laut 9) Menurut saudara,apakah pelaksanaan pembangunan di sektor jaringan transportasi laut di kota tegal sudah sesuai dengan yang ada di peraturan daerah nomor 4 tentang rencana tata ruang kota tegal? a) sangat sesuai
d) tidak sesuai
b) sesuai
e) sangat tidak sesuai
c) kurang sesuai C) Rencana Sistem Jaringan Energi a) Saluran udara tegangan tinggi 10) Menurut saudara,apakah di daerah prioritas 1 dan prioritas II yang terletak di kecamatan tegal barat,kecamatan margadana sudah sesuai pembangunanya sebagai saluran udara tegangan tinggi ? a) sangat sesuai
d) tidak sesuai
b) sesuai
e) sangat tidak sesuai
c) kurang sesuai
137
138 b) Bangunan pengelolaan jaringan listrik 11) Menurut saudara,apakah pelaksanaan pembangunan pengelolaan jaringan listrik sudah sesuai dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kota tegal ? a) sangat sesuai
d) tidak sesuai
b) sesuai
e) sangat tidak sesuai
c) kurang sesuai c) Jaringan Minyak dan gas 12) Menurut saudara,apakah pelaksanaan pembangunan jaringan minyak dan gas sudah sesuai dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kota tegal ? a) sangat sesuai
d) tidak sesuai
b) sesuai
e) sangat tidak sesuai
c) kurang sesuai D) Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi 13) Menurut saudara ,apakah pelaksanaan pembangunan sistem jaringan telekomunikasi sudah sesuai dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kota tegal ? a) sangat sesuai
d) tidak sesuai
b) sesuai
e) sangat tidak sesuai
c) kurang sesuai E) Rencana Sistem Sumber Daya Air a) Jaringan irigasi 14) Menurut sodara,apakah pelaksaanaan pengembangan sistem irigasi sudah sesuai dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 ?
138
139 a) sangat sesuai
d) tidak sesuai
b) sesuai
e) sangat tidak sesuai
c) kurang sesuai b) Sistem pengendalian banjir 15) Menurut saudara,apakah pelaksanaan pembangunan yang meliputi pengembangan polder dan pengendalian rob sudah sesuai dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 ? a) sangat sesuai
d) tidak sesuai
b) sesuai
e) sangat tidak sesuai
c) kurang sesuai c) Sistem Pengendalian abrasi banjir 16) Menurut saudara,apakah pelaksaan pembangunan yang meliputi pembangunan konstruksi perlindungan pantai dan konservasi pengembangan hutan sudah sesuai pada peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 ? a) sangat sesuai
d) tidak sesuai
b) sesuai
e) sangat tidak sesuai
c) kurang sesuai d) Rencana perlindungan dan pelestarian sumber daya air 17) Menurut saudara,apakah pelaksanaan pembangunan yang meliputi pelestarian sungai dan pemanfaatan air tanah sudah sesuai dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 a) sangat sesuai
d) tidak sesuai
b) sesuai
e) sangat tidak sesuai
c) kurang sesuai
139
140 F) Rencana Sistem Infrastruktur perkotaan a) rencana sistem air minum kota 18) Menurut sodara,apakah pelaksanaan pembangunan sistem air minum kota sudah sesuai dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 ? a) sangat sesuai
d) tidak sesuai
b) sesuai
e) sangat tidak sesuai
c) kurang sesuai b) rencana sistem air limbah kota 19) Menurut saudara,apakah pelaksanaan pembangunan air limbah kota yang meliputi pengolahan limbah,pengambilan limbah,pengembangan limbah sudah sesuai dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 ? a) sangat sesuai
d) tidak sesuai
b) sesuai
e) sangat tidak sesuai
c) kurang sesuai c) rencana penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pejalan kaki 20) Menurut saudara,apakah pelaksanaan pembangunan tentang penyediaan fasilitas pejalan kaki sudah sesuai dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 ? a) sangat sesuai
d) tidak sesuai
b) sesuai
e) sangat tidak sesuai
c) kurang sesuai
140
