IMPLEMENTASI PENGELOLAAN HUTAN PENELITIAN DAN PENDIDIKAN BUKIT SOEHARTO DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (Studi Tentang Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.160/MENHUT-II/2004) JURNAL ILMIAH Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memproleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum
Diajukan Oleh : Akbar Taufiq Amrullah 0810015265
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA 2012
1
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN HUTAN PENELITIAN DAN PENDIDIKAN BUKIT SOEHARTO DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (Studi Tentang Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.160/MENHUTII/2004) Akbar Taufiq Amrullah Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda
ABSTRAK Penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan ditujukan untuk sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan antara lain dengan dengan menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup serta mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputifungsi konservasi,fungsi lindung dan mencapai manfaat linkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang Dari hasil penelitian yang diperoleh masih banyak ditemukan ketidak sesuaian pengelolaan kawasan Hutan Penelitian dan Pendidikan Bukit Soeharto yang tidak berjalan dengan semestinya hal ini disebabkan adanya tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral dalam pengelolaan kawasan hutan. Untuk itu sebaiknya pihak pengelola Hutan Penelitian dan Pendidikan Bukit Soeharto duduk bersama dengan pihak pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola kawasan hutan Pendidikan dan Penelitian Bukit Soeharto dan menyelesaikan permasalahan yang ada dilapangan.
Kata Kunci :
Pengelolaan, Kewenanangan, Hutan Penelitian dan Pendidikan Bukit Soeharto. hujan tropis Indonesia 134,275,567.98 Pendahuluan kilometer persegi1 yang mempunyai Hutan tropis Indonesia kekayaan keanekaragaman hayati merupakan negara terbesar ketiga flora dan faunanya yang begitu besar, yang mempunyai hutan tropis terluas di dunia dan menduduki peringkat
1
http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/taxo nomy/term/282 Statistik Kehutanan Indonesia di akses: 3 Mei 2012 Pukul 15.25 Wita
pertama di Asia Pasifik. Luas hutan
2
seperti berbagai jenis pohon kayu dan
kehidupan
hasil bumi berupa tambang migas dan
manfaat ekologi, sosial budaya dan
batu bara,luas kawasan hutan tropis
ekonomi .
Indonesia sekitar 40% hutan tropis
bangsa
Indonesia
Penyelenggaraan
baik
pengelolaan
dunia ada di Indonesia dan menjadi
kawasan
negara peringkat ketiga pemilik hutan
sebesar besarnya bagi kemakmuran
terluas
rakyat
dunia
setelah
Brasil
dan
hutan
ditujukan
yang
untuk
berkeadilan
dan
Republik Demokrasi Kongo2, Hutan
berkelanjutan
tropis ini mempunyai potensi yang
dengan menjamin keberadaan hutan
begitu
dengan
sangat
besar,
11%
dari
antara
luasan
yang
lain
dengan
cukup
serta
tumbuhan ada di Indonesia demikian
mengoptimalkan aneka fungsi hutan
juga dengan jumlah hewannya dari
yang meliputifungsi konservasi,fungsi
seluruh mamalia di dunia 10% nya
lindung
ada di Indonesia dan menjadi habitat
linkungan, sosial, budaya dan ekonomi
16 persen burung di dunia3 dan
yang seimbang4, Kawasan Hutan di
merupakan rumah dan persembunyian
Kalimantan timur yang salah satunya
terakhir bagi kekayaan hayati dunia
adalah kawasan taman Hutan Raya
yang
Bukit
unik.Hutan
tropis
Indonesia
memiliki manfaat yang nyata bagi 2
http://tigerbear.wordpress.com/2007/10/31/% E2%80%9Cmenembus%E2%80%9D-hutantropis-indonesia/ di akses tanggal 3 Mei 2012 Pukul 11.25 Wita 3 http://www.anneahira.com/luashutan-indonesia.htm di akses tanggal 3 Mei 2012 Pukul 11.51 Wita
dan
mencapai
Soeharto
yang
Kabupaten
Kutai
Kabupaten
Penajam
4
manfaat
teretak
Kartanegara Paser
di dan
Utara
Pasal 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2
dengan Luas areal 67.776 Hektar5
tindakan
yang
hutan
ketentuan Undang-undang Konservasi,
konservasi6, Pasal 4 Undang-undang
diancam dengan pidana yang berat
Nomor
berupa pidana badan dan denda.
merupakan
5
kawasan
Tahun
1990
tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya
lain
yang
melanggar
Pasal 3 Undang-undang Nomor
menjelaskan
5 Tahun 1990 tentang Konservasi
“konservasi sumber daya alam hayati
Sumber
dan
Ekosistemnya menjelaskan :
ekosistemnya
tanggung
jawab
merupakan
dan
kewajiban
Daya
Alam
Hayati
dan
“Konservasi sumber daya alam
Pemerintah serta masyarakat”.
hayati dan ekosistemnya bertujuan
Maka upaya konservasi sumber
mengusahakan
terwujudnya
daya alam hayati dan ekosistemnya
kelestarian sumber daya alam hayati
adalah menjadi kewajiban mutlak dari
serta
tiap generasi untuk melindunginya,
sehingga
yang harus dijaga dari tindakan tidak
upaya
bertanggung
masyarakat
menimbulkan
jawab
yang
kerusakan
dapat pada
keseimbangan dapat
lebih
peningkatan dan
ekosistemnya mendukung kesejahteraan
mutu
kehidupan
manusia”.
kawasan hutan konservasi maupun
Kawasan
hutan
berdasarkan
fungsi-fungsinya dengan kriteria dan 5
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.557/Menhut-II/2009 tentang penetapan kawasan tahura bukit soeharto 6 Pasal 1 ayat (9) tentang UU kehutanan tahun 1999 “Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.”
pertimbangan
tertentu,
ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah RI No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan
3
Penyusunan Hutan,
Rencana
Pemanfaatan
Pengelolaan Hutan
suaka
dan
alam,
a.
ayat 2, sebagai berikut :
Kawasan Hutan Konservasi yang terdiri dari kawasan suaka alam(cagar alam dan Suaka Margasatwa), Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam), dan Taman Buru. Hutan Lindung . Hutan Produksi
b. c.
Hutan
konservasi
kawasan
hutan
tertentu
yang
dengan
b.
adalah ciri
mempunyai
khas c.
fungsi
pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan
dan
ekosistemnya,7
satwa kawasan
Pelestarian
Alam, dan Taman hutan raya :
Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 5
a.
Kawasan
serta Hutan
Kawasan Hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan.8 Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan cirri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.9 Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.10
Hutan Lindung adalah kawasan
konservasi terdiri atas kawasan hutan
hutan yang mempunyai fungsi pokok
8
Ibid., Pasal 1 ayat 10 Ibid., Pasal 1 ayat 11 10 Ibid., Pasal 1 ayat 12
7
9
Pasal 1 ayat 9 Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
4
sebagai
perlindungan
system
kawasan hutan, letak batas dan luas
penyangga kehidupan untuk mengatur
suatu wilayah tertentu yang sudah
tata
ditunjuk
air,
mencegah
mengendalikan
erosi,
intrusi
dan
laut,
mencegah
kawasan
mempunyai
fungsi
kawasan
Kawasan
Produksi
hutan
sebagai
hutan
menjadi kawasan hutan tetap.
memelihara
tanah.11Hutan
kesuburan adalah
banjir,
Tujuan
yang
Hutan
Khusus
Dengan
(KHDTK)
adalah
kawasan hutan yang ditetapkan untuk
pokok
keperluan
memproduksi hasil hutan.12
penelitian
pengembangan,
Dari hasil penelitian dilapangan
dan
pendidikan
dan
pelatihan serta kepentingan religi dan
Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
budaya
setempat,
(tahura)
hutan
amanat
UU
konservasi, sebagian daerah tersebut
dengan
tanpa
terbagi
wilayah
kawasan dimaksud13, Kawasan Hutan
hutan
Dengan Tujuan Khusus merupakan
adalah
dimana
dijadikan
sebagai
kawasan
sebagian kawasan
dengan tujuan khusus ditunjuk dan
hutan
atau
sebagai
ditetapkan
oleh
pemerintah
No.
sesuai 41
dengan
tahun
mengubah
penelitian
yang
laboratorium
1999 fungsi
berperan lapangan
untuk dipertahankan keberadaannya
kegiatan
sebagai hutan tetap, kawasan hutan
pengembangan kehutanan. Berbagai
perlu
ditetapkan
untuk
Ibid., Pasal 1 ayat 8
12
Ibid., Pasal 1 ayat 7
dan
menjamin 13
Pasal 8 ayat 3 UU No.41 Kehutanan Tahun 1999 Menyatakan :”Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
kepastian hukum mengenai status
11
penelitian
5
kegiatan penelitian mulai dari uji coba
Kawasan Hutan, perubahan status dan
provenan, konservasi jenis sampai
fungsi kawasan hutan, yaitu wilayah
kegiatan
tertentu
pencegahan
kebakaran
yang
ditunjuk
dan
atau
hutan. Kawasan Hutan Dengan Tujuan
ditetapkan
Khusus ini dapat dimanfaatkan tidak
dipertahankan keberadaannya sebagai
hanya oleh Badan Litbang Kehutanan
hutan tetap.
melainkan juga lembaga riset lain seperti
universitas,
oleh
pemerintah
Universitas
untuk
Mulawarman
perusahaan,
ditunjuk sebagai Pengelola kawasan
mahasiswa dan masyarakat sepanjang
hutan bukit soeharto dengan tujuan
untuk
khusus
kegiatan
penelitian
dan
pengembangan kehutanan14.
yakni
sebagai
tempat
penelitian dan pendidikan hutan tropis
Kawasan hutan dengan tujuan
berdasarkan surat Keputusan Menteri
khusus bertujuan untuk menjaga dan
Kehutanan Nomor: SK.160/MENHUT-
mengamankan
II/2004, yang diberi nama Hutan
keutuhan penggerak
keberadaan
kawasan
dan
hutan
sebagai
perekonomian
lokal,
Pendidikan
dan
Penelitian
Bukit
Soeharto.
regional dan nasional serta sebagai
Dalam
perjalanannya
penyangga kehidupan lokal, regional,
pengelolaan
nasional dan global sesuai dengan
pendidikan
Keputusan Menteri Kehutanan No.
soeharto tidaklah mudah dan banyak
70/Kpts-II/2001
Penetapan
menemui berbagai macam hambatan
http://www.fordamof.org/khdtk.php?pilihan=khdtk&idk=54 diakses Tanggal 25 Mei 2012 Pukul 8.35 Wita.
dan kendala-kendala yang dihadapi
tentang
14
6
Kawasan dan
penelitian
hutan bukit
seperti
musibah
beberapa perusahaan sehingga berdiri
kebakaran
hutan/lahan yang rutin juga adanya
beberapa
tekanan terhadap
(KP)
kawasan hutan
izin Kuasa Pertambangan maupun
Izin
Usaha
berupa pembukaan lahan hutan dan
Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan
pemanfaatan
Pemerintah
Kabupaten
Kartanegara
yang
pencurian penebangan
kawasan
yaitu
hutan
berupa
kayu
dan
kegiatan
liar
kawasan
dan
Hutan
Kutai
mengelilingi
Bukit
Soeharto
peladangan/perambahan hutan serta
termasuk Kawasan Hutan Pendidikan
terjadinya pengupasan lahan untuk
dan Penelitian Bukit Soeharto yang
pemukiman
dan
menimbulkan pelaksanaa pusat dan
restoran perladangan dan perkebunan
daerah yang tumpang tindih, hal ini
oleh masyarakat yang tinggal disekitar
telah mengancam kelestarian ekologis
daerah kawasan Hutan Pendidikan
flora dan fauna yang ada dalam
dan Penelitian Bukit
kawasan
warung-warung
Soeharto yang
tersebut
terganggu
dan
terancam keberadaanya.
berlangsung sejak lama karena tidak diatur alokasi penggunaanya dalam
PERUMUSAN MASALAH peraturan pemerintah yang ada hanya 1. Bagaimana
Pengelolaan
Hutan
hanya saling klaim kekuasan atau Penelitian dan Pendidikan Bukit siapa yang duluan yang menempati Soeharto di Kutai Kartanegara? kawasan
tersebut,
Selain
itu 2. Apa
Kendala-kendala
Pusat
kandungan batubara yang berada di Penelitan
Hutan
Tropis
dalam
kawasan ini menjadi arena perebutan Mengelola Hutan Penelitian dan
7
Pendidikan
Bukit
Soeharto
Wilayah
Kabupaten
di
PPHT (Pusat Penelitian Hutan Tropis
Kutai
Universitas Mulawarman).
Kartanegara?
Sumber Data : 1. Data Primer atau data Dasar
METODE PENELITIAN
(Primary data/basic data):
Jenis Penelitian: Jenis
penelitian
Dinas
yang
Samarinda,
digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
empiris.
Yaitu
mengkonsepsikan
2. Data
sebagai
sistem
kehidupan
UNMUL
Skunder
(secondary
Data)
institusi sosial yang riil dan fungsional dalam
PPHT
Universitas Mulawarman).
dan hukum
Provinsi
(Pusat Penelitian Hutan Tropis
dengan
mengidentifikasikan
Kehutan
Mencakup
yang
data-data
yang
berasal dari : bahan hukum
mempola.15
premier, Waktu dan Lokasi Penelitian
sekunder,
Penelitian ini dilakukan pada
Bahan bahan
hukum hukum
tertier.
bulan Febuary tahun 2012 sampai
Metode Pengumpulan Data:
dengan April tahun 2012, dengan 1. Data Premier diperoleh melaui
mengambil lokasi Penelitian dilokasi
penelitian
lapangan
(Field
Research) dengan metode : 15
Soerjono Soekanto,2003, Metode Penelitian Hukum,Cetakan Ke Dua,Rineka Cipta,Jakarta,halaman.50
observasi, wawancara
8
2. Data
Sekunder,
diperoleh
dipilih kemudian digabungkan dengan
Studi
masalah yang akan diteliti menurut
melalui: Kepustakaan(Bibliographi
kualitas dan kebenaran sehingga akan
Study),
menjawab permasalahan yang ada
Studi
Dokumentasi
(Document Study) Metode
Pengolahan
dan Data
disajikan
maksudnya
dan
disajikan
Analisis data
data
secara
secara
deskriftif,
yang
diperoleh
dijabarkan
dalam
bentuk kalimat yang benar, lengkap, 1. Pengeolahan Data
sistematis,
sehingga
tidak
Data yang terkumpul kemudian diolah
menimbulkan
penafsiran
yang
dengan
beragam
langkah-langkah
Pemeriksaan Penandaan
Data Data
Rekonstruksi
Data
:
dan
kemudian
disajikan
(editing),
sebagai dasar dalam menarik suatu
(coding),
kesimpulan
terhadap
pengelolaan
hutan pendidikan dan penelitian bukit
(reconstructing),
soeharto
Sistematika Data (systematizing).
di
kabupaten
kutai
kartanegara. 2. Analisis Data Analisis dipergunakan
data dalam
HASIL
yang
penelitian
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN
ini
adalah analisis Kualitatif yaitu data
A. Hasil Penelitian
yang diperoleh baik dari penelitian lapangan
maupun
kepustakaan
dari
1. Gambaran Umum Taman
penelitian
dikelompokkan
Hutan Raya Bukit Soeharto
dan
9
Hutan mempunyai kedudukan
kayu
digunakan
sebagai
bahan
dan peranan yang sangat penting
bangunan , alat-alat rumah tangga ,
dalam
pembangunan
pembuatan kapal, dapat diakatakan
bangsa dan Negara karena hutan
kayu sangat dibutuhkan oleh semua
dapat
umat manusia
menunjang
memberikan
manfaat
yang
sebesar-besarnya bagi kemakmuran
b. Manfaat tidak langsung
dan kesejahteraan rakyat menurut Manfaat yang tidak langsung
salim manfaat hutan terbagi menjadi
adalah maanfaat yang tidak langsung
dua yaitu manfaat tidak langsung dan
dinikmati
manfaat tidak langsung.
oleh
masyarakat,
tetapi
dapat dirasakan adalah keberadaan a.
Manfaat langsung Yaitu
langsung
hutan
masyarakat
dapat
memanfaatkan
atau
itu
sendiri,
manfaat
itu
diantaranya dapat mengatur tata air, dapat
mencegah
terjadinya
erosi,
mengunakan hasil hutan, antara lain
dapat memberikan manfaat terhadap
kayu merupakan hasil utama hutan ,
kesehatan,
serta berbagai hasil hutan seperti
manfaat di sektor pariwisata, manfaat
rotan, buah –buahan madu dll.pada
dalam
mulanya kayu digunakan hanya untuk
keamanan,
sebagai bahan bakar,
devisa Negara16.
baik utuk
dapat
bidang dan
memberikan
pertahanan dapat
dan
menambah
memansakan diri di daerah bermusim dingin
maupun
makanan,
pada
untuk
memasak
16
Salim, H.S, 2008 Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Jakarta, Sinar Grafika, Halaman. 49
perkembangannya
10
Secara
Geografis
kawasan
Lindung Bukit Soeharto seluas 27.000
konservasi Taman Hutan Raya Bukit
Ha
(SK
Soeharto terletak antara : 00º 46’ 00”
tanggal 10 November 1982).
LS s/d 01º 04’ 00” LS dan 116º 48’
No.
818/Kpts/um/11/1982
Pasal 6 ayat 2 Undang-undang
00” BT s/d 117º 06’ 00” BT atau
Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-
terletak di antara jalan penghubung
undang
Ibukota Provinsi Kalimantan Timur
Nomor
tentang
(Samarinda) dan Kota Balikpapan.
19
Penetapan
Nomor
1
2004
Undang-undang
Perubahan
Atas
Tahun
Nomor
Tahun
Kalimantan
1978,
Timur
Peraturan
Tahun
Raya Bukit Soeharto bermula pada -
2004
Pemerintah Pengganti Undang-undang
Sejarah Kawasan Taman Hutan
1976
Tahun
Gubernur
menetapkan
41
1999
tentang
tentang
Kehutanan Menjadi Undang-undang
kawasan Taman Hutan Raya Bukit
menjelaskan Hutan lindung
Soeharto (TBS) diperuntukkan bagi
kawasan hutan berdasarkan fungsinya
zone pelestarian lingkungan hidup,
yang karena sifat alamnya digunakan
kemudian
untuk mengatur tata air, mencegah
untuk
mengusulkan
ditetapkan
statusnya
sebagai
Hutan
terjadinya
Lindung Bukit Soeharto seluas 33.760
erosi
dan
Tahun 1987, Perubahan status
15 Juni 1978).
kawasan
Tahun 1982, Menteri Pertanian sebagai
dan
memelihara kesuburan tanah.
Ha (Surat No. 004-DA-1978 tanggal
menetapkannya
banjir
adalah
Hutan
Lindung
Bukit
Soeharto seluas kira-kira 23.800 Ha
Hutan
menjadi
11
Hutan
Wisata
dan
penunjukan kawasan
perluasannya
SK. Menhut No. 270/Kpts-II/1991,
dengan
tanggal 20 Mei 1991.
hutan sekitarnya seluas
kurang lebih 41.050 Ha, sehingga luas
Tahun
Hutan Wisata Bukit Soeharto kurang lebih
64.850
Ha
oleh
perubahan
Menteri
Kehutanan melalui SK Menhut
2004,
fungsi
Usulan
Kawasan
Hutan
Wisata Alam Bukit Soeharto menjadi
No.
Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
245/Kpts-II/1987 tanggal 18 Agustus
ditetapkan oleh Menteri Kehutanan
1987.
sesuai dengan SK. Menteri Kehutanan Tahun 1990, setelah selesai
No. SK.419/Menhut-II/2004 tanggal
dilakukan Tata Batas oleh BIPHUT
19 Oktober 2004 dengan luas 61.850
Wilayah IV Samarinda dengan luas
Ha. Kemudian pada tahun 2009 di
61.850 Ha, sesuai BATB Tahun 1990
keluarkan
lalu pada Tahun 1991, Ada usulan
Kehutanan Nomor : SK.577/Menhut-
Kawasan Hutan Wisata untuk dikelola
11/2009 menetapkan Taman Hutan
menjadi Taman Hutan Raya (Tahura)
Raya Bukit Soeharto seluas 67.66 Ha.
Bukit
Soeharto
bersama
Hutan
terakhir,
seluas
74.340
Menteri
Ha
Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
dan
berada
Kehutanan
di
Kecamatan
menetapkan kawasan hutan dengan
wilayah dari
4
(empat)
kabupaten
Kutai
Kartanegara ada di sebagian wilayah
fungsi sebagai Hutan Wisata Bukit Soeharto
Menteri
Sebagian besar lokasi Kawasan
Pendidikan Samarinda (12.500 Ha) menjadi
Keputusan
termasuk dalam wilayah satu dari
seluas 61.850 Ha melalui
Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)
12
Berdasarkan surat ketetapan Menteri
atau
Kehutanan,
dipergunakan
SK.419/MENHUT-II/2004
bukan
asli
yang
untuk
dapat
kepentingan
yang kemudian di perbaharui dengan
penelitian, pengetahuan, pendidikan,
SK.557/MENHUT-II/2009,
menunjang budidaya, pariwisata dan
kawasan
Konservasi Taman Hutan Raya Bukit
rekreasi
Soeharto
terkandung
meliputi
kawasan
hutan
seluas areal 67.776 hektar. Batas dari
mengingat
potensi
didalamnya
yang sangat
beraneka ragam.
taman Konservasi
1. Didalam
Kawasan
Taman
Hutan Raya Bukit Soeharto, sebelah
Hutan Raya Bukit Soeharto
utara berbatasan dengan Kecamatan
mempunyai
Loa kulu dan Loa Janan, Sebelah
potensi di ataranya adalah :
Timur
Kecamatan
Muara
Jawa,
a.
Tipe
berbgai
vegetasi
dalam
wisata
Bukit
sebelah Selatan Kecamatan Samboja
Hutan
dan
soeharto
disebelah
Barat
dengan
Kecamatan Sepaku.
dataran rendah, hutan mangrove,berlukar dan
menjamin
alang-alang
pemanfaatan potensi kawasan dan berfungsi
sebagai
dari
Dipterocarpaceace
adalah untuk melindungi, menjaga dan
terdiri
campuran
Tujuan Penunjukan wilayah ini
kelestarian
macam
wilayah
serta
ladang dan sawah.
untuk b.
koleksi tumbuhan dan satwa yang
Memilik fungsi lindung dan daerah tangkapan
alami atau bukan alami, jenis asli dan
13
Kawasan Taman Hutan Raya
air bagi wilayah hiirnya meliputi
DAS
berubah
sebagai
Loa Haur dan Sub DAS
tanaman
yang
Palaran, wilayah sanga-
rehabilitasi
sanga, wilayah Muara
tanaman
Jawa
mangium),
samarinda
c.
Bukit Soeharto pada saat ini telah
wilayah (sub
dan
Wilayah
ekosistem
hutan
merupakan
upaya
dengan seperti
berbagai Acasia
Sengon
jenis
(Acasia
(Albasia
sp.),
Samboja.
Mahoni (Swietenia mahagoni spp),
Sumber daya mineral
flora asli yang didominasi jenis Meranti
dalam kawasan Bukit
(Shorea
soeharto
dari
merupakan hutan penelitian berupa
batu
persemaian berbagai jenis flora seperti
pasir
Mahang
pasir
terdiri
kuarsa,
gamping,
batu
sp.),
dan
(Macaranga
sebagian
hypoleuca),
dan batu bara, lapisan
diantaranya jenis dilindungi seperti
batu
terdapat
Ulin (Eusideraxylon zwageri), Kayu
diseluruh
arang (Diospyros sp.), dan Kempas
bara
hampir
kawasan hutan wisata.
(Koompassia malaccensis), Palaman
Gambar 2 : Peta Darah
(Iristania spp), Resak (Vatica spp),
Aliran Sungai Bukit
Bayur (Pterospermum spp), Gmelina
Soeharto
(Gmelina
2. Flora
arborea),
Karet
(Havea
brasiliensis), Rotan (Calamus sp), Aren
14
(Arenga
catechu),
Trenggiling
Ketapang
(Terminalia catappa).
(Manis
javanica), Rusa Sambar (Cervus unicolor), Kuau
3. Fauna Besar a.
Jenis
Mamalia
(Lophura
Biawak Reptil
Orang
sp),
dan (Varanus
Utan salvator), Tupai (Tupaia
(Pongo
Pygmaeus), sp),
terdapat
di
Musang
Fasilitas (Cynogalesp),
rehabilitasi
Pusat
Reintroduksi
Orang
Babi
Hutan (Sus sp), Cucak Rawa Utan
(Pycnonotus
Wanariset zeylanicus).
Samboja,
Beruang b.
Madu
Serangga terdapat lebih
(Helarctros dari 1.500 jenis dan
malayanus),
Macan banyak yang belum ter
Dahan
(Neofelis identifikasi.
nebulosa),
Landak c.
(Hystrix Owa-Owa
Lidoptera
(kupu-kup)
terdapat
59
brachyura),
luconinade muelleri),
(kumbang
Burung batu)
Enggang
jenis,
(Hylobates
38
jenis,
(Buceros Cerambycidae
rhinoceros), Kera Ekor (kumbang Panjang
berantena
(Macaca panjang) 55 jenis Dll.
fascicularis),
15
Bukit Merdeka Kecamatan Samboja
4. Masyarakat yang mendiami
Kabupaten Kutai Kartanegara
kawasan sekitar Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.
Pengelolaan Taman
Sejak tahun 1986 penduduk
Hutan
Kawasan Raya
Bukit
Soeharto
yang bermukim di kawasan Hutan Raya Bukit Soeharto yang di usulkan
Pasal 2 huruf (a) Peraturan untuk dipindahkan berjumlah
5.178 Pemerintah
No. 62 Tahun 1998,
jiwa,belum termasuk sekitar 430 jiwa tentang Penyerahan sebagian urusan lainnya yang hidup secara sporadis Pemerintahan di bidang Kehutanan yang hidup di dalam kawasan hutan, kepada Daerah menyatakan “ Kepada mata pencaharian utama penduduk Daerah Tingkat I diserahkan sebagian didalam kawasan adalah pertanian urusan
pemerintahan
di
bidang
(60,5%) perikanan (8,5%) dan lain kehutanan, yang meliputi pengelolaan lain yang terdiri dari Pedagang , PNS, taman TNI/Polisi,
dan
Swasta
,
hutan
raya
tentang
lokasi Pengelolaan Taman Hutan Raya”
pemukiman dan lahan usaha seluas 1.468 ha, kebun dan lading seluas
Pasal
3 ayat 1 Peraturan
3.782 ha dan sawah 50 ha.kondisi
Pemerintah
daerah yang agak padat terdapat
tentang Penyerahan sebagian urusan
pada daerah Desa Batuah Kecamatan
Pemerintahan di bidang Kehutanan
Loa
kepada Daerah menyatakan :
Janan,
Desa
Teluk
Dalam
Kecamatan Muara Jawa dan Kelurahan
16
No. 62 Tahun 1998,
“ Urusan pengelolaan tahura
c. d.
Penataan blok (zonasi); Pemberian perizinan usaha pemanfaatan; Rehabilitasi di Tahura skala provinsi.
sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e. (a) mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan,
pemanfaatan
dan
Surat
pengembangan tahura, Pasal. 4 ayat 1
Kehutanan
Kegiatan - kegiatan
tanggal
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat
1
Keputusan
Menteri
No.107/Kpts-II/2003
24
Maret
Penyelenggaraan
2003
tugas
tentang
perbantuan
dilaksanakan sesuai dengan Rencana
pengelolaan Taman Hutan Raya oleh
Induk
Gubernur atau Bupati/Walikota : Pasal
Pengelolaan
Tahura
yang
bersangkutan .
1 ayat (1a) menyatakan memberikan tugas perbantuan pengelolaan Taman
Peraturan Pemerintah
No. 38 Hutan Raya kepada Gubernur bila
Tahun 2007 tentang
Pembagian berada pada lintas kabupaten/kota,
Urusan
Pemerintah
antara
Pemerintah,
Pemerintah
Provinsi
dan
Daerah
Surat
Pemerintah
Kehutanan
Keputusan
Menteri
No.557/Menhut-II/2009
Kabupaten/Kota, Lampiran. Peraturan
tanggal 29 september 2009 tentang
Pemerintah. 38/2007 hal 749 No. 30,
Penetapan Taman Hutan Raya Bukit
Pemerintah Provinsi melakukan :
Soeharto yang terletak di Kabupaten Kutai
a.
b.
Penyusunan pengelolaan dan pendek); Pengesahan pengelolaan pendek;
rencana (panjang
Kartanegara
Penajam Timur.
rencana jangka
Kepada
17
Paser Pasal
5
kepala
dan
Kabupaten
Utara,
Kalimantan
:
Memerintahkan
Dinas
Kehutanan
Provinsi
Kalimantan
melaksanakan
Timur
untuk
pengelolaan
dan
dengan tujuan khusus ini tidak boleh mengubah
fungsi
pokok
kawasan
pemeliharaan
serta
pengamanan
hutan yaitu fungsi konservasi, fungsi
batas
Hutan
Raya
lindung, dan fungsi produksi.17
Taman
Bukit
Soeharto yang terletak di Kabupaten Hutan
Penelitian
dan
Kuta Kartanegara dan Penajam Paser Pendidikan
adalah
kawasan
yang
digunakan
hutan
utara Provinsi Kaltim sebagaimana diatur
dalam
Keputusan
untuk
Menteri pengamatan/penelitian berbagai jenis
Kehutanan
dan
Perkebunan
No.
tanggal
mei
flora dan fauna bagi kepentingan ilmu 333/Kpts-II/1999
24
pengetahuan,
pendidikan
dan
1999. penelitian maupun untuk penelitian 3. Kawasan Hutan Penelitian dan Pendidikan
Bukit
dari
Soeharto
lembaga
perguruan
Universitas Mulawarman
tinggi
Tidak
hanya
ialah hutan yang dipergunakan untuk
dengan
keperluan
dan
tetapi
dan
ekologi/lingkungan,
pengembangan,
pendidikan
pelatihan,
serta
kepentingan
religi
setempat,
kepentingandan
pemanfaatan
lainnya,
atau baik
di
Indonesia maupun manca negara.
Hutan dengan tujuan khusus
penelitian
penelitian
maupun
budaya
17
ilmu-ilmu
berkaitan kehutanan,
juga
bidang pertanian,
perikanan
bagi
Abdul Hakim,2005,Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah, Citra Aditya Bakti,Bandung,halaman.41
hutaan
18
pengembangan kemajuan
teknologi
ilmu
dan
Pemerintah
pengetahuan
sebagai
hutan
untuk kepentingan nasional dan
kemasyarakatan,
dunia.18
hutan
Pembagian hutan
kawasan
berdasarkan
desa
fungsi-
ditetapkan
kawasan
khusus (KHDTK).”
tertentu, dalam
atau
hutan
hutan dengan tujuan
fungsinya dengan kriteria dan pertimbangan
adat,
Penetapan
kawasan
Peraturan
dengan tujuan khusus juga di
Pemerintah RI No. 6 tahun 2007
atur dalam Pasal 8 Undang-
tentang
undang Nomor 41 tahun 1999
Tata
Hutan
Penyusunan Pengelolaan
dan
Rencana Hutan,
tentang
serta
kehutanan
Undang-undang
Nomor
Junto 19
Pemanfaatan Hutan Pasal 11
Tahun 2004 tentang Penetapan
ayat (2), sebagai berikut :
Peraturan Pemerintah Pengganti
“Pada areal tertentu
Undang-undang Nomor 1 Tahun
dalam kawasan hutan
2004 tentang Perubahan Atas
sebagaimana
Undang-undang
dimaksud dalam Pasal
Tahun 1999 tentang Kehutanan
3
menjadi Undang-undang yang
ayat
ditetapkan
18
(2),
dapat oleh
Nomor
menyatakan bahwa :
Ibid hlm.43
19
41
1.
2.
3.
Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus. Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kepentingan umum seperti: a.Penelitian dan pengembangan, b. Pendidikan dan latihan, dan c.Religi dan budaya. Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana di maksud dalam Pasal 6.19
Ha, dikelola oleh Pusat Penelitian Hutan
Tropis
(PPHT)
Universitas
Mulawarman melalui SK. Menhut No. 160/Menhut-II/2004
ditetapkan
tanggal 4 Juni 2004 Hutan Penelitian dan
Pendidkan
Bukit
Soeharto
merupakan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang berada di dalam kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Sejak
tahun
1997,
melalui
Keputusan Menteri Kehutanan No. 2/Menhut-VII/1997
diberikan
ijin
prinsip pengelolaan kawasan kepada Universitas Mulawarman seluas 20.271 hektar setelah penatan batas dan
Kawasan
Hutan
Pendidikan
pemetaan diproleh seluas 20.405,70
Universitas Mulawarman seluas 20.271
Hektare. Ijin prinsip pengelolaan ini
19
(1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: a. Fungsi konservasi, b. Fungsi lindung, dan c. Fungsi produksi. (2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut: a. hutan konservasi, b. hutan lindung, dan c. hutan produksi.
kemudian
dikuatkan
dengan
Keputusan Menteri Kehutanan No. 160/Menhut-II/2004
20
tanggal 4 Juni
2004 yang menetapkan bagian dari
Tentang Kehutanan Menjadi Undang-
Hutan Wisata Bukit Soeharto sebagai
Undang menyatakan bahwa :
Hutan
Penelitian
dan
“Pengukuhan kawasan hutan
Pendidikan
Universitas Mulawarman dan sebagai
dilakukan
pengelola adalah lembaga
kepastian hukum atas status, letak,
Pusat
Penelitian Hutan Tropis Universitas
untuk
memberikan
batas dan luasan kawasan hutan”. Pengkuhan
Mulawarman.
kawasan
Bukit
merupakan
Pusat
berhubungan dengan penataan batas
Penelitian Hutan Tropika Universitas
suatu wilayah yang telah di tunjuk
Mulawarman ( PPHT UNMUL) seluas
sebagai wilayah htan guna memproleh
20.271 hektare dikukuhkan oleh surat
kepastian hukum mengenai status
Dirjen PHKA Nomor S.467/IV-KK/2007
dan batas kawasan hutan20.
Pada Soeharto
tahun yang
2007, dikelola
tanggal 11 Juli 2007.
41
tahun
1999
Pendidikan Universitas Mulawarman
tentang
Kehutanan Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah
Perubahan
Pengganti
undang
Nomor
41
atas
beberapa
antara
lain,
tipe
hutan dataran
ekosistem campuran rendah,
hutan kerangas, hutan pantai, semak belukar dan alang-alang. Selain itu
Undang-
tahun
memiliki
Dipterocarpaceae
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
yang
Kawasan Hutan Penelitian dan
Pasal 14 ayat 2 Undan-Undang nomor
kegiatan
hutan
hutan ini memiliki potensi flora, fauna,
1999
20
Salim, H.S,2008, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan,Jakarta, Sinar Grafika,halaman 48
21
wisata
alam
lingkungan
yang
dan
solenospermum)
pendidikan
sangat
beragam,
lain-lain.
antara lain : a.
dan
Potens Flora Merupakan
Potensi Fauna Merupakan
sebaran beberapa jenis
tempat
sebaran beberapa jenis fauna
antara
lain
:
Meranti (Shorea spp.), Keruing
fauna
antara
Orang
utan
Mengkungan
b.
Landak
(Hystrix dan
lain-
Potensi
Wisata
Alam
dan
sp.),
Lingkungan
Medang
(Dryobalanops
spp.),
Di
(Palaquium
Pendidikan
dalam
Taman
Kayu tahan (Anisoptera
costata),
(Pongo Monyet,
(Gigantea), Hora (Ficus
Kapur
:
lain.
(Hypoleuca),
(Lauraceae),
lain
pygmaeus),
brachyura)
(Dipterocarpussp.), Mahang
tempat
kawasan
Hutan
Raya
Bukit Soeharto terdapat
Nyatoh
objek
spp.),
wisata
pantai
Tanah Merah Samboja,
Keranji (Dialium spp.),
hutan
Perupuk (Laphopetalum
Universitas
22
pendidikan
Mulawarman dan Pusat
adalah
Reintroduksi Orangutan
bertanggung
Wanariset Samboja.
memberikan keputusan atau rencana
aparatur
usaha
pemerintah jawab
kegiatan
dalam
sesuai
wewenang
yang
dengan
masing-masing,
kewenangan yang dikeluarkan berada ditangan 4.
Kewenangan
menteri
atau
lembaga
Universitas pemerintahan non departemen atau
mulawarman dalam Pengelolaan Kepala
Daerah
yang
usaha
atau
Hutan Penelitian dan Pendidikan kegiatannya
berada
dalam
Bukit Soeharto. wewenangnya. Pengertian
wewenang
bisa Keputusan Menteri Kehutanan
dikatakan
tanggung
jawab
yang Nomor
menjadi
kewajiban
setiap
:
SK.160/MENHUT-II/2004
individu tentang penunjukan kawasan Hutan
untuk
melaksanakan
kegiatandengan
kegiatan
terbaik
dari
tujuan
Khusus
Pasal
4
kemampuan (empat)
menunjuk
Universitar
21
yang dimilikinya.
Mulawarman sebagai pengelola hutan Wewenang bisa di definisikan
Penelitian dan Pendidikan Universitas
sebagai kekuasaan untuk mengambil
Mulawarman (Pusat Penelitian Hutan
keputusan yang dalam pelaksananya
Tropis) PPHT/PUREHUT-UNMUL.
21
Tery George Manajemen,PT.Bumi halaman.100
R,2006,Prinsip-prinsip Aksara,Jakarta,
23
Pusat Penelitian hutan Tropis
Kabupaten
(PPHT/Pusrehut) adalah salah satu
Kartnegara
lembaga penelitian untuk ekosistem
Pasal
hutan tropis yang didirikan pada awal
Japan
Undang-undang
International
tentang
Corporation Agency (JICA) dengan Departemen Kebudayaan dan
Pendidikan berupa
pengadaan
Nomor
pembangunan
station
research untuk kegiatan penelitian
pengelolaan
Pusat
Undang-
19
Tahun
Penetapan
2004
Peraturan
1
Tahun
2004
Perubahan
Atas
Undang-undang
Nomor
Tahun
41
1999
tentang
tentang
Kehutanan Menjadi Undang-undang
hutan tropis di bawah pengawasan atau
2
Pemerintah Pengganti Undang-undang
dan
fasilitas
angka
undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo
tahun 1980, yang merupakan bantuan kerjasama
1
Kutai
menjelaskan pengertian hutan adalah
Penelitian
suatu
Hutan Tropis ( PPHT) Universitas
kesatuan
ekosistem
yang
berupa hamparan lahan berisi sumber
Mulawarman.
daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya
B. PEMBAHASAN
tidak dapat dipisahkan.
1. Pengelolaan
Hutan
Hutan
Soeharto
dan
Penelitian Bukit Soeharto Universitas
Penelitian dan Pendidikan Bukit
Pendidikan
Mulawarman
di
(HPPBS
Unmul)
merupakan Kawasan Hutan Dengan
24
Tujuan Khusus (KHDTK) yang berada
sebuah kawasan hutan yang diberikan
di dalam kawasan Taman Hutan Raya
kewenangan
(Tahura) Bukit Soeharto. Sejak tahun
pengelolaannya.
1997,
Menteri
Dengan Tujuan Khusus ditetapkan
2/Menhut-VII/1997
dengan sesuai dengan pasal 8 UU No.
melalui
Kehutanan diberikan
Keputusan
No. ijin
kawasan
prinsip
kepada
tujuan khusus. 2. Penetapan
yang menetapkan bagian dari Taman
dengan
Hutan Raya Bukit Soeharto sebagai Pendidikan
ayat
Khusus
(KHDTK)
Penelitian
Dengan yang
dan
a.
Hutan
Khusus
merupakan
khusus,
(1)
diperlukanuntuk
Tujuan
berada
Dengan
b.
dan
pendidikan
dan
latihan, dan
di c.
religi dan budaya.
3. Kawasan hutan dengan tujuan
Tujuan
bagian
penelitian pengembangan,
dalam kawasan Taman Hutan Raya, Kawasan
tujuan
hutan
kepentingan umum seperti:
Pendidikan Bukit Soeharto merupakan Hutan
kawasan
sebagaimana dimaksud pada
Universitas Mulawarman.
Kawasan
Hutan
kawasan hutan tertentu untuk
Kehutanan No. 160/Menhut-II/2004
Hutan
Kawasan
1. Pemerintah dapat menetapkan
dikuatkan dengan Keputusan Menteri
dan
dalam
yang berbunyi :
Universitas
Ijin prinsip pengelolaan ini kemudian
Penelitian
di
41 tahun 1999 tentang Kehutanan
pengelolaan
Mulawarman seluas 20.271 hektar.
Hutan
khusus
khusus sebagaimana dimaksud
dari
25
pada ayat (1), tidak mengubah
diberikan ijin Kawasan Hutan Dengan
fungsi pokok kawasan hutan
Tujuan Khusus dikelola dan menjadi
sebagaimana dimaksud dalam
tanggung jawab dari pengelola yang
Pasal 622.
diberikan perijinan. Pasal
Penunjukan Dengan
Kawasan
Hutan
Khusus
juga
Tujuan
Pengelolaan
yang a.
b.
menetapkan
tentang
Perlindungan
hutan
dan
kawasan
hutan,.
khusus, selanjutnya pasal 8 Peraturan tahun
Pemanfaatan penggunaan
perlindungan hutan dengan tujuan
45
pengelolaan
hutann.
dan pelatihan kehutanan, religi dan
No.
Tata hutan dan penyusunan rencana
penelitian, pengembangan, pendidikan
Pemerintah
sebagaimana
huruf b, meliputi kegiatan:
berbunyi Dalam rangka kepentingan
Menteri
hutan
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004
budaya,
Undang-undang
Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan ;
didasarkan pada pasal 4 Peraturan
tentang Perlindungan Hutan
21
c.
2004
Rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan.
Hutan d.
menyebutkan bahwa Kawasan yang
Perlindungan
hutan
dan
konservasi alam. 22
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: a. Fungsi konservasi, b. Fungsi lindung, dan c. Fungsi produksi.
Peraturan
Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
26
2007
Tentang
Penyusunan
Tata
Hutan
Rencana
Hutan, Serta
yang
Hutan
Pasal
dimaksud
Pengelolaan Hutan adalah
peruntukannya,
yang
wilayah
Tujuan
a.
kawasan Hutan Bukit soeharto sebagai b.
daerah hutan konservasi, kemudian sebagian terbagi menjadi kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus guna kepentingan
umum
yaitu sebagai tempat penelitian dan pendidikan
yang ditetapkan melalui c.
Surat Keputusan Menteri Kehutanan
d.
SK. Nomor : 160/MENHUT-II/2004 sebagai Kawasan hutan dengan tujuan Khusus,
dalam
Pengelolaan
Undang-undang
Pengelolaan
Hutan
adalah
dapat
hasil Penelitian menunjukkan bahwa
untuk
3
untuk :
dikelola secara efisien dan lestari, dari
dikelola
kebersamaan,
Kehutanan Nomor. 41 tahun 1999
pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan
keadilan
keterbukaan, dan keterpaduan.23
Pengelolaan
Pemanfaatan
menjelaskan
kerakyatan,
dan
hutan
didasarkan atas manfaat dan lestari,
23
menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari; meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan
Pasal 2 Undang-undang Nomor. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
27
e.
(PPHT-UNMUL)24,
berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Kegiatan
Pengelolaan kawasan Hutan Penelitian dan
Pendidikan
Bukit
Soeharto
diperuntukkan sebagai kawasan untuk penelitian
dan
pendidikan
bagi
kalangan mahasiswa yang melakukan praktek ilmu kehutanan baik dari
Pengelolaan kawasan Taman
mahasiswa
Fakultas
Kehutanan
Hutan Raya Bukit Soeharto dan taman
Universitas Mulawarman maupun dari
Wisata
dibawah
lembaga lain yang melakukan riset
kewenangan pemerintah daerah yaitu
tentang flora dan fauna yang terdapat
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
dalam
Timur
Penelitian
Alam
dikelola
dalam melakukan kegiatan
inventarisasi
potensi
kawasan,
Hutan
dan
Soeharto
juga
Bukit
menjalin kerjasama
perindungan dan pengelolaan serta
yaitu
pemanfaatan
mahasiswa
untuk
Pendidikan
keperluan
penelitian , ilmu pengetahuan dan
dengan
para
jepang
dari luar negeri peneliti dan
dan
Australia
tentang hutan tropis.
wisata. Pada tahun 1997-1998 terjadi Hasil
wawancara
dengan
kebakaran meliputi tanaman reboisasi
Kepala Pusat Penelitian Hutan Tropis
(6.580 ha), alang-alang (1.270ha), semak dan lading (8,0 ha) yang 24
Syahril yusuf kepala PPHT UNMUL Tahun 2012
28
terjadi
di
dalam
kawasan
perbandingan jenis kehutanan
Hutan
dan MPTS 70% : 30%
setidaknya terdapat 23 titik api batu
d. Kerjasama rehabilitasi dengan
bara yang luasnya antara 50-300 m2/titik
sehingga
bisa
Dinas
merupakan
Kehutanan
Kutai
ancaman terjadinya kebakaran ulang
Kartanegara
pada kawasan hutan untuk itu di
dengan luas areal penanaman
kawasan
717 ha.
Hutan
Pendidikan
dan
e. Kerjasama
Penelitian Bukit Soeharto dilakukan kegiatan program
rehabilitasi
Dinas
oleh
tahun
2003
lanjutan
dengan
Kehutanan
Kutai
Pusat Penelitian dan Pendidikan Bukit
Kartanegara
Soeharto diantaranya :
dengan luas reboisasi 553 ha.
a. Dalam
skala
penelitian dengan
dan
tujuan
bekerja
sama
Politehnik
f. Kerjasama Dinas
ha
tahun
2006
tahun 2005 4 hecktare dan pada
2002
tahun
hektare.25
dengan melakukan penanaman 100
Kutai
VIVO/NEC jepang 3 hektare
c. Kerjasama rehabilitasi dengan
seluas
Kehutanan
g. Kerjasama dengan organisasi
dalam skala penelitian
tahun
dengan
dengan luas areal 440 ha.
b. Kerjasama dengan CIFOR juga
pada
2004
lanjutan
Kartanegara
Pertanian
Negeri Samarinda .
BPDAS
tahun
dengan
25
29
PPHT-UNMUL 2009
2006-2008
1
Universitas
(1 hingga 10 hektar maksimur
Mulawarman
pertahun.
melalui Pusat Penelitian Hutan tropis bekerjasama
dengan
Kehutanan
b.
fakultas
melakukan
Mitra
pendana
melakukan
proram
dapat
kerjasama
satu
penanaman dan rehabilitasi dalam
tahun atau lebih tergantung
perjalanannya
kesepakatan
kurang
sebanding c.
dengan biaya yang di keluarkan dalam
Lokasi
penanaman,
jenis
proses pengelolaannya untuk itu Pusat
tanaman yang diinginkan serta
Penelitian
(PPHT)
besarnya
sebagai
dibicarakan dan disepakati dari
pengelola mengajak masyarakat baik
awal antara pengelola dengan
perorangan ataupun kelompok, pihak
mitra pendana
Hutan
Universitas
Tropis
Mulawarman
d.
swasta, juga termasuk pihak asing,
Dalam
pembiayaan
pelaksaan
strategi
untuk terlibat atau berperan langsung
kemitraan penanaman ini pihak
dalam kegiatan dan pendanaan dan
Pusat Penelitian Hutan Tropis
penanaman
bekerja sama dengan Fakultas
di Hutan Penelitian dan
Pendidikan Bukit Soeharto (HPPBS)
Kehutanan
dengan skemanya seperti berikut ini:
Mulawarman
a.
Menanam
untuk
maksimum
guna
memberi
bimbingan/advokasi teknis.
menjadikan e.
pohon asuh (10 hingga 100 pohon
Universitas
Mitra
pendana
melakukan
pertahun)
sendiri
atau membangun petak asuh
30
serta
skema
dapat mengawasi penanaman
yang dipilih atau dapat juga
masyarakat berkewajiban untuk ikut
melakukan
serta
bersama-sama
dan
menjaga
pihak Pusat Penelitian Hutan
kawasan hutan dari gangguan dan
Tropis maupun pihak Fakultas
perusakan
Kehutanan, serta pihak mitra
rehabilitasi hutan masyarakat dapat
berhak
meminta pendampingan, pelayanan
atas
publikasi
pengakuan
dan
keberhasilan
berdasar
swadaya masyarakat, pihak lain atau
nomor
diatur dalam
Tahun
2004
Peraturan
Undang-undang
41
Kehutanan dtentukan
Undang-Undang
32
Tahun
2009
dan
Tentang
Pengelolaan
orang
berhak
atas
lingkungan hidup yang baik
Pemerintah
dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Nomor
65
1. Setiap
tentang
Pengganti Undang-undang Nomor 1
tentang
lembaga
Lingkungan Hidup menyatakan :
Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-
Undang-undang
kepada
Pasal
Perlindungan
Pasal 69 ayat 1 dan 2 Undang-undang
Penetapan
dukungan
pemerintah.
perlindungan hutan
19
melaksanakan
dan
Peran serta masyarakat dalam
undang
dalam
sertifikat
evaluasi.26
1999
memelihara
2. Setiap
Tahun
orang
mendapatkan
Menjadi
lingkungan
bahwa
informasi, dan
26
Wawancara dengan bapak Dr. Sutedjo Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman pada tanggal 6 juni 2012
31
akses
berhak pendidikan
hidup, akses
akses
partisipasi,
keadilan
dalam
memenuhi hak atas lingkungan
meningkatkan fungsi hutan dan lahan
hidup yang baik dan sehat.
shingga
fungsi
prodktifitas Melalui tersebut
program
diharapkan
menimbulkan maupun
peran
kehidupan
kegiatan
pemeliharaan,
ataupun
atau
atau
kawasan
hutan
merehabiltasi konservasi Pendidikan Soeharto
Penelitian
Universitas
bentuk-
pengayaan
penerapan
teknik
tanaman konservasi
teknis pada lahan kritis dan tidak produktif28.
yaitu Kawasan Hutan Dan
terjaga,
tanah secara vegetative dan sipil
asing lebih sadar dan aktif dalam memperbaiki
dapat
penyangga
terdiri dari reboisasi, penghijauan,
masyarakat
kelompok baik pihak swasta maupun
kegiatan
system
dukung,
bentuk rehabilitasi hutan dan lahan
dapat
perorangan
,
daya
2. Kendala-Kendala
Bukit
Penelitian
Mulawarman
dalam
Pusat
Hutan
Tropis
Mengelola
Hutan
dan dari pihak pengelola sendiri hal ini
Penelitian dan Pendidikan
lebih efisien dan transparansi dalam
Bukit Soeharto di Wilayah
pengelolaan pembiayaan reboisasi27.
Kabupaten Kartanegara
Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan
dengan
tujuan
Kutai
untuk
Dalam
memulihkan , mempertahankan dan
pengelolaan
segala Hutan
aktivitas
Penelitian
dan
27
Wawancara dengan bapak Dr.Sutedjo PPHT-UNMUL Divisi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Tahun 2012
28
Pasal 40 dan 41 Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
32
Dari
Pendidikan Bukit Soeharto mempunyai
Pendidikan
pembatasan
mengubah
Pusat Penelitian Hutan tropis
berdasarkan
pada
Menteri
Universtas
SK.
Penelitian
Pendidikan
kawasan
yaitu
sebagai
sendiri hutan
tidak boleh
konservasi
yang
Kehutanan
Hutan
Nomor
:
SK.
ditunjuk Pusat
Tropis
sebagai
pengelola berhak melakukan kegiatan
Mulawarman
berupa
sebagai pengelola hutan Penelitian dan
pendidikan
pokok
160/MENHUT-II/2004
Nomor : 160/MENHUT-II/2004 Pasal 4 Menunjuk
dan
ditetapkan melalui Surat Keputusan
Kawasan Taman Hutan Raya (tahura) Soeharto
fungsi
itu
kawasan
(PPHT) Universitas Mulawarman di
Bukit
dan
dengan tujuan khusus
hutan
pengelola
penelitian
dalam pemanfaatan kawasan hutan
tower
3. Munculnya tambang batubara .
sebagai
keperluan
pengembangan
dan
telekomunikasi illegal.
tunjuk
Bukit
sebagai kawasan hutan
untuk
Pendidikan Bukit Soeharto.
pembangunan
Penelitian
dengan tujuan khusus di pergunakan
kawasan Hutan Penelitian dan
pemukiman
dan
Soehrto
wewenang dalam mengelola
2. Munculnya
wawancara
dilapangan penetapan kawasan Hutan
kendala yang dihadapi antara lain: 1. Adanya
hasil
kewenangan
untuk
membangun tata batas , perencanaan
Universitas
pengelolaan
Mulawarman keputusan ini ditetapkan
kawasan
hutan,
pengawasan kawasan hutan, hingga
pada tanggal 4 juni 2004.
evaluasi
33
agar
memudahkan
pihak
Pusat Penelitian Hutan Tropis Unmul
tentang perubahan atas Peraturan
dalam
Pemerintah nomor 45 Tahun 2004
mengelola
wilayahnya
dari
dan
mengawasi
berbagai
tentang
aktifitas
perlindungan
illegal ( illegal logging, illegal mining),
menjelaskan
perambahan oleh
perlindungan hutan yaitu:
penduduk sekitar
dan kegiatan lainnya yang mengancam
kelestarian
dapat
membatasi
Penelitian
dilapangan
pembatasan
hama,dan
Departemen kehutanan
kehutanan yang
pengelolaan
tidak
dinas
perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.”
Hutan Pasal 5 Peraturan Pemerintah
Pendidikan dan Penelitian hanya diberi kewenangan
sebagai
Nomor
kawasan
nomor 1
butir
1
60
Tahun
2009
tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah
pendidikan dan penelitian saja. Pasal
serta
orangan atas hutan, investasi serta
bersepakat
kawasan
penyakit,
hak Negara masyarakat, dan per
oleh
dan
,
mempertahankan dan menjaga hak-
memberikan
wewenang
hutan
ternak, kebakaran, daya-daya alam,
kewenangan pusat dan kewenangan dengan
kerusakan
disebabkan oleh perbuatan manusia,
adalah adanya ego sektoral antara
daerah
dari
kawasan hutan dan hasil hutan yang
Hutan Tropis Bukit Soeharto namun kendala yang dialami
pengertian
“usaha untuk mencegah dan
kawasan
hutan Pendidikan dan
Hutan
Peraturan
45
perlindungan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009
Tahun Hutan
2004
tentang
menetapkan
tujuan dan prinsip perlindungan hutan
34
bertujuan untuk menjaga hutan, hasil
berhubungan
hutan,
pengelolaan hutan.
kawasan
hutan
dn
lingkungannya, agar fungsi lndung, fungsi
konservasi,
dan
Untuk
produksi
hutan,
a.
hutan,
dan
hasil
hutan
yang
disebabkan
oleh
b.
perbuatan manusia, ternak,
c.
kebakaran,
daya-daya
d.
alam, hama serta penyakit.
e.
dan f.
menjaga hak-hak Negara, masyarakat, perorangan
g.
dan atas
hutan,
hutan,
hasil
investasi
serta
h. kawasan hutan, perangkat
hasil
hutan
yang
di
dan masyarakat :
Mencegah dan membatasi
Mempertahankan
dan
pemerintah pusat, pemerintah daerah
kerusakan hutan, kawasan
b.
dan
sebabkan oleh perbuatan manusia,
perlndungan
Hutan terdiri atas upaya-upaya : a.
mencegah
membatasi kerusakan hutan, kawasan
tercapai secara optimal dan lestari. Prinsip-prinsip
dengan
i.
yang
35
Melakukan sosialisai dan penyuluhan peraturan perundang –undangan dibidang kehutanan. Melakukan inventarisasi permasalahan. Mendorong peningkatan produksivitas masyarakat Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan Melakukan kerja sama dengan pemegang hak atau izin Meningkatkan evektivitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan Mendorong terciptanya alternative mata pencarian masyarakat. Meningkatkan evektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan.
j.
Memngambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan. Mengenakan sanksi terhadap pelanggaran Hukum.29
k.
Perlindungan dan pengelolaan hutan dengan tujuan khusus terdiri dari upaya seperti berikut ini: a.
Mengamankan areal kerja yang menyangkut hutan,
Perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan dan hasil kawasan
hutan dengan
tujuan hutan termasuk tumbuhan
khusus
dilaksanakan
dan
menjadi dan satwa.
tanggung
pengelolanya30,
jawab
b.
Mencegah kerusakan hutan
dalam hal ini adalah Pusat Penelitian Hutan
tropis
(PPHT)
dari
perbuatan
dan
ternak,
manusia
Universitas kebakaran
Mulawarman yang di tunjuk sebagai hutan, hama, dan penyakit, pengelola
pada
Kawasan
Taman serta daya-daya alam.
Hutan Raya (tahura) Bukit Soeharto c. berdasarkan
SK.
Nomor
:
Pasal
4
Mengambil
tindakan
pertama yang diperlukan 160/MENHUT-II/2004
terhadap adanya gangguan Menunjuk
Universtas
Mulawarman keamanan hutan di area
sebagai pengelola hutan Penelitian kerjanya. dan
Pendidikan
Universitas d.
Melaporkan setiap adanya
Mulawarman. kejadian pelangaran hukum di areal kerjanya kepada
29
Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan Hutan 30 Ibid Pasal 8 ayat 3
instansi kehutanan terdekat
36
e.
Menyediakan sarana dan
Penelitian Bukit Soeharto universitas
prasarana,
Mulawarman
serta
tenaga
dalam
pengamanan hutan sesuai
pelaksanaanya
dengan kebutuhan.31
bangunan tersebut sudah jadi tetapi
balikpapan
di
kawasan
Pendidikan
dan
Penelitian
Soeharto dengan Kalimantan
jalan
dengan
luas
kerjasama timur
di tempati.
pemberhentian
arah
samarinda-
Pasal 50 ayat 3
Hutan
2
Undang-
undang Nomor 41 Tahun 1999 Junto
Bukit
Undang-undang
hecktar
tentang
Gubernur
dengan
ini
lokasi tersebut sempit dan tidak bisa
Tertpadu dengan Stop over/ Rest
sementara
saat
kaki lima tersebut dengan alas an
Pusat informasi Hutan Hujan Tropis
tempat
hingga
tidak ditempati oleh para pedagang
Pada tahun 2006 di bangun
Area/
namun
19
Tahun
Penetapan
2004
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang
tujuan
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Undang-undang
untuk menata warung-warung yang
Perubahan
Atas
berada dikawasan Taman Hutan Raya
Nomor
Tahun
Bukit Soeharto agar lebih tertib dan
Kehutanan Menjadi Undang-undang
mengantisipasi
menjelaskan
semakin
maraknya
41
1999
tentang
“Setiap orang dilarang
pedagang kaki lima di sepanjang
mengerjakan dan atau menggunakan
kawasan
dan atau menduduki kawasan hutan
Hutan
Pendidikan
dan
secara tidak sah”.
31
Pasal 8 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan Hutan
37
Dari hasil wawancara dengan pihak
pengelola
Hutan
Pusat
tropis
pedagang kaki lima yang berada di
Penelitian
sepanjang jalan Hutan Penelitian dan
Universitas
Pendidikan Bukit Soeharto Universitas
Mulawarman32 jika kita mengacu pada
Mulawarman.
peraturan perundang undangan yang
Adanya pembangunan tower
berlaku maka sangat jelas tidak boleh
listrik dan tower telekumunikasi di
adanya berbagai kegiatan yang ada disekitar
hutan
karena
daerah Hutan pendidikan Universitas
dapat
Mulawarman yang pembangunannya
mengganggu dan merusak kawasan Hutan
raya
bukit
Soeharto
tidak pernah ada
dan
pengelola hingga saat ini belum ada
Kawasan dengan tujuan khusus yaitu kawasan
Hutan
pendidikan
Bukit
Penelitian soeharto,
upaya
dan tetapi
membangun
Hutan
Tropis
Tropis
pemerintah
provinsi
di
peruntukkan
pihak
Universitas
Mulawarman
kewenangan hanya bersifat sebagai pengelola
dengan membangun stop over/ rest yang
menghubungi
sendiri tidak bisa menindak karena
Kalimantan Timur untuk menertibkan
area
pihak
(PPHT-Unmul) dari pihak pengelola
Universitas Mulawarman bekerjasama dengan
dari
pengelola yaitu Pusat Penelitian Hutan
adanya kebijakan yang dibuat oleh Penelitian
penegakan
berwenang maupun dari pihak yang
kenyataanya dilapangan menunjukkan
Pusat
izin kepada pihak
dibidang
penelitian
dan
pendidikan , sementara dari pihak
bagi
dinas kehutanan Kutai Kartanegara
32
Wawancara dengan bapak Dr. Syahrir yusuf, MP Kepala PPHT-UNMUL pada tanggal 15 juni 2012
maupun Dinas Kehutanan Propinsi
38
Kalimantan
Timur
tidak
kehutanan
ada
hutan produksi dan kawasan
Pada prinsipnya penggunaan kawasan
hutan lindung.
hutan harus sesuai dengan fungsi dan
2. Penggunaan
peruntukannya, tetapi tidak menutup
menyimpang
kawasan
hutan
sebagaimana dimaksud pada
kemungkinan penggunaan kawasan yang
dapat
dilakukan di dalam kawasan
melakukan tindakan hukum.
hutan
hanya
ayat (1) dapat dilakukan tanpa
dengan
mengubahfungsi
fungsi dan peruntukannya.
pokok
kawasan hutan. Pasal 38 ayat 1 dan 2 Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 Junto Undang-undang tentang
19
Tahun
Penetapan
Berdasarkan
2004
tersebut
Peraturan
1
Tahun
2004
Perubahan
Atas
Undang-undang
Nomor
Tahun
41
1999
yang
tentang
untuk
umum,
untuk
tentang
fungsi
dan
peruntukannya harus ada izin dari Menteri Kehutanan. Kepentingan
kawasan
kawasan
dimanfaatkan
mengalihkan
berbunyi :
untuk
dapat
kepentingan
Kehutanan Menjadi Undang-undang
1. Penggunaan
bahwa
hutan dapat dirubah peruntukannya
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
jelaslah
ketentuan
umum
yang
dimaksud adalah kepentingan umum
hutan
terbatas
kepentingan
yaitu
kepentingan
untuk
masyarakat yang dalam pelaksanaan
pembangunan di luar kegiatan
39
kegiatan pembangunannya dilakukan
hutan yang tidak boleh di ganggu oleh
dan dimilki oleh instansi pemerintah
berbagai aktifitas diluar kehutanan .
serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan, dikategorikan
proyek untuk
Munculnya
yang
Penambangan
Batubara di wilayah
kepentingan
Taman hutan
Raya Bukit Soehaeto dan wilayah
umum seperti bidang keamanan dan
Kawasan
pertahanan, pembuatan jalan umum,
Penelitian Bukit Soeharto Universitas
fasilitas pemakaman umum , repeater
Mulawarman yang dikeluarkan oleh
telekomunikasi,
pemerintah daerah (Pemkab Kukar)
stasiun-stasiun
Hutan
Pendidikan
pemancar radio, stasiun relay telivisi
maupun pemerintah
beserta sarana pendukungnya33.
saat
Dari hasil wawancara dengan
ini
ada
21
dan
pusat
sampai
ijin
Kuasa
Pertambangan (KP) dan 4 perusahaan
pihak Pusat Penelitian Hutan Tropis
tambang telah beroperasi
Universitas Mulawarman34, Kawasan
sekarang ,hal ini disebabkan adanya
hutan pendidikan dan Penelitian Bukit
unsur kesengajaan dalam alih fungsi
Soeharto
hutan dalam
adalah
kawasan
hutan
konservasi35 yang merupakan kawasan
sampai
mengeluarkan ijin dari
pemerintah daerah menggunakan SK. Menteri No. 79 tahun 2001 tentang
33 Salim, H.S ,2008, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta,
penunjukan areal hutan dan perairan
Halaman 90
yang secara jelas itu salah karena
34
Wawancara dengan bapak Dr. Sutedjo pada tanggal 7 juni 2012 35 Pasal 1 angka 9 Undang-undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan: Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya
status
itu
hanya
baru
berupa
penunjukan atau menggunakan Surat
40
Keputusan Menteri kehutanan nomor
Kesimpulan
270 tahun 1991 tentang luas Hutan wisata
bukit
menggunakan
soeharto, SK
Bedasarkan uraian pada bab-
tidak
bab
Nomor
sebelumnya
maka
dapat
disimpulkan sebagai berikut :
557/Menhut-II/2009 sehingga terjadi 1. pengelolaan Hutan Penelitian
kesalahan lampiran peta administrasi
dan Pendidikan Bukit Soeharto
pembagian kawasan dan status taman
di
hutan raya bukit soeharto sebagai
Kabupaten
Kutai
Kartanegara
hutan konservasi36.
banyak
mengalami
berbagai
permasalahan serius
dan
yang
penguasaan
ancaman
terdiri lahan
dari oleh
masyarakat untuk bermukim, pedagang
kaki
perambahan
lima
lahan
dan untuk
tambang dan perkebunan, dan adanya ego sektoral antara pusat dan daerah untuk itu dibutuhkan penegakan hukum yang tegas untuk menindak berbagai
36
Wawancara dengan bapak Dr. Sutedjo pada tanggal 7 juni 2012
pelanggaran
yang
terjadi baik pembuat kebijakan
41
dan pemberian ijin ditingkat
dan
pemerintah
sangat
daerah
dan
jelas
dengan
pemerintah pusat.
kawasan
saja
yang
bertentangan
Surat
Keputusan
Menteri
2. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan
penelitian
Kehutanan
Nomor.160/MENHUT-II/2004
Hutan
Penelitian dan Pendidikan Bukit
dalam pasal ke empat (4)
Soeharto di kabupaten Kutai
memutuskan
Kartanegara
Universitas
dari
tidak terlepas
berbagai
Mulawarman
(PPHT)
kepentingan
menunjuk
sebagai
pihak
pengelola.
yang terjadi di dalam kawasan kawasan Hutan Penelitian dan Pendidikan
Bukit
Soeharto
SARAN
dengan diberikan pembatasan Berdasarkan
wewenang pengelolaan Pusat Penelitian
Hutan
Universitas (PPHT-UNMUL) Departemen
pembahasan,
Tropis
memberikan
Mulawarman
hasil maka
saran
penulis
kepada
Pusat
Penelitian Hutan Tropis universitas
oleh
Mulawarman sebagai berikut :
Kehutanan
(pemerintah pusat) dan Dinas
1. Dalam
Kehutanan (pemerintah daerah
pengelolaan
Kawasan Hutan Penelitian
yang hanya memberi hak dan
dan
kewenangan untuk pendidikan
Pendidikan
Bukit
Soeharto jangan ada ego
42
sektoral antara pusat dan
(Dinas Kehutanan ) serta
daerah
sebaiknya
saling
Kementrian
bekerja
sama
dalam
untuk
pengelolaanya
menyelesikan
permasalahan
melakukan
perlindungan
tumpang
tindih penggunaan lahan
dan
pengelolaan
lingkungan
dan
hidup
lingkungan
wewenang
agar
Kehutanan
penyalahgunaan di
kawasan
hidup dapat tetap menjadi
Hutan Bukit Soeharto agar
sumber
tidak
hidup
dan
penunjang
bagi rakyat
kawasan ekologi
serta
pihak
merusak hutan
tersebut dan menertibkan
makhluk hidup lain. 2. Kepada
semakin
pelanggaran
pengelola
terutama
kawasan Hutan Pendidikan
pertambangan yang berada
dan
Bukit
di kawasan hutan dengan
Penelitian
Soeharto
yakni
Pusat
tujuan khusus yaitu hutan
Penelitian
Hutan
Tropis
Pendidikan dan Penelitian
Universitas
Bukit Soeharto.
Mulawarman
(PPHT-UNMUL) agar duduk bersama
dengan
pemerintah (Departemen dan
pusat Kehutanan)
pemeritah
daerah
43
DAFTAR PUSTAKA
Kebijaksanaan Lingkungan Nasionaledisi ketiga, Airlangga
A. Literatur.
University Surabaya.
Abdurrahman,
Salim, H.S, 2008, Dasar- Dasar hukum Kehutanan, sinar Grafika, Jakarta.
1990,
Pengantar Lingkungan
Hukum Indonesia,
Cetakan Bandung.
Press,
Simorangkir J.C.T, Rudy T. Erwin dan J.T Prasetyo, 2002, Kamus Hukum, Cetakan Ketujuh, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
Ketiga,
Awang, San Afri, 2003, Politik Kehutanan Masyarakat, Centre For Critical Social studies (CCSC), Jakarta.
Siahaan, N.H., 2004, Hukum
Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Penerbit
Awiati, Wiwiek dan Achmad Santos, 2001, Hukum
Erlangga, Jakarta.
dan Kebijakan Sumber Daya Alam Indonesia,
Soejono dan Abdurrahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kedua, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
ICEL, Jakarta. Danusaputro, St.Munandjat, 1981. Buku II Nasional Hukum Lingkungan. Binacipta, Bandung.
Takdir Rahmadi.2011, Hukum Hamzah,
Andi,
Penegakan Lingkungan,
2005,
Hukum Sinar
Grafika, Jakarta. Junus
,et al, 1984, Dasar Umum Ilmu Kehutanan Buku I. Hutan dan Fungsi Hutan. Badan
Lingkungan Indonesia.Cetakan
di
kesatu. Penerbit Grafindo Persada
Raja
B. Peraturan Undangan.
Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Bagian Timur, Ujung Pandang.
Perundang-
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya
Rangkuti, Siti Sundari, 2005,
Hukum Lingkungan dan
44
Alam Hayati dan Ekosistemnya (LNRI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan LNRI Nomor 3419).
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LNRI tahun 1999 Nomor 167, Tambahan LNRI Nomor 3888).
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undangundang.
Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpk-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 557/MENHUT-II/2009 Tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto Yang Terletak Di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser Utara Kalimantan Timur seluas 67.766 ( enam puluh tujuh ribu tuju ratus enam puluh enam) Hektar
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (LNRI Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan LNRI Nomor 4437) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 2009 Nomor 140).
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 160/MENHUT-II/2004 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusu Seluas
45
20.271 (Dua Puluh Ribu Dua RAtus Tujuh Puluh Satu) Hektar pada Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto Yang Terletak Di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Sebagai Hutan Penelitia dan Pendidikan Universitas Mulawarman.
9Cmenembus%E2%80%9D.html hutan-tropis-indonesia/ di akses tanggal 5 Mei 2012 Pukul 11.25 Wita http://www.anneahira.com/l uas-hutan-indonesia.htm di akses tanggal : 5 Mei 2012 Pukul 11.51 Wita http://pengertiandefinisi.blogspot.com/2011/1 0/lingkungan.html di akses : 7 Mei 2012 Pukul 12.59 Wita
C. Internet
http://www.dephut.go.id/ind ex.php?q=id/taxonomy/term /282 Statistik Kehutanan Indonesia di akses: Tanggal 9 Mei 2012 Pukul 15.25 Wita http://tigerbear.wordpress.c om/2007/10/31/%E2%80%
46
2
