IMPLEMENTASI PENGATURAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN DI KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN Riska Wijayanti1, Siti Malikhatun Bariyah2 Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi pengaturan jaksa pengacara negara dalam penanganan perkara kepailitan, dan perlindungan hukum bagi kreditor yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang dikonsepsikan sebagai aturan-aturan yang telah diterima sebagai aturan yang sah karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Berdasarkan penelitian bahwa dalam praktik JPN telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan pengaturan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara ialah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Selain itu, JPN dapat meminta keterangan kurator terkait penempatan kreditor yang diwakili ke dalam suatu daftar serta menegaskan adanya hak untuk didahulukan. Mengingat Jaksa Pengacara Negara dalam kasus perdata termasuk kepailitan bertindak atas nama Negara atau pemerintah, maka Jaksa Pengacara harus mengupayakan agar kreditor yang diwakili, dalam hal ini Negara atau pemerintah mendapatkan hak istimewa untuk didahulukan. Kata kunci: Implementasi Pengaturan, Jaksa Pengacara Negara, Penanganan Perkara Kepailitan
1 2
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
Jaksa Pengacara Negara (JPN).
A. Latar Belakang Masalah UU No. 37 Tahun 2004
JPN
dalam
penanganan
tentang Kepailitan dan Penundaan
perkara Perdata dan Tata Usaha
Kewajiban
Pembayaran
Negara selama ini dirasa kurang
khususnya
Pasal
memberikan Kejaksaan
ayat
kewenangan untuk
permohonan demi
2
Utang, (2)
mampu melaksanakan perannya
pada
secara maksimal.
mengajukan
disebabkan
pernyataan pailit
kepentingan
Hal
karena
tersebut
sejak
awal
fokus Kejaksaan ialah di bidang
umum.
Pidana. Salah satu peran JPN
Implementasi di lapangan, Jaksa
yang dinilai maksimal selama ini
yang menangani perkara perdata,
adalah dalam hal mengejar harta
termasuk perkara Kepailitan ialah
koruptor.
Jaksa
Negara.
dalam penggabungan ganti rugi.
Kejaksaan lebih dikenal dengan
Saat perkara Pidananya berjalan,
Jaksa
JPN
Pengacara
Penuntut
Umum
(JPU)
bisa
JPN dapat ikut serta
mengajukan
perkara
dalam penegakan Hukum Pidana,
Perdata, sehingga saat terdakwa
namun UU No. 16 Tahun 2004
perkara Pidana diputus pengadilan
tentang
bersalah,
Kejaksaan
memberikan
otomatis
gugatan
kewenangan pada Jaksa untuk
Perdatanya berjalan.3 Persoalannya
melaksanakan
sekarang adalah apabila dalam hal
tugas
dan
wewenangnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara , sehingga kemudian dikenal dengan istilah
3
Rakyat Merdeka Online, Tahun ini Kejaksaan Cuma Tuntasin 64 Perkara Perdata. Banyak Kasus Mangkrak di Pengadilan.
, diakses pada tanggal 14 Agustus 2011.
penanganan
perkara
kepailitan
dikeluarkan oleh lembaga yang
dimana ini murni perkara Perdata,
berwenang.
Data
yang
dikaji
maka JPN harus bertindak seperti
adalah data sekunder yang berupa
apa.
bahan-bahan hukum yaitu bahan Berdasarkan alasan inilah,
hukum primer dan bahan hukum
penulis tertarik untuk melakukan
sekunder dan jenis penelitian ini
penelitian
termasuk dalam jenis penelitian
mengenai
bagaimana
pertama,
implementasi
pengaturan
Jaksa
sebagai
Pengacara
Negara
dalam
penanganan perkara Kepailitan? Kedua, bagaimana perlindungan hukum
bagi
kreditor
kepustakaan
(library
research)
yang disajikan secara deskriptif C. Kerangka Teori 1. Tinjauan
Umum
tentang
Kepailitan
yang
Kepailitan pada dasarnya
diberikan oleh Jaksa Pengacara
merupakan suatu lembaga yang
Negara (JPN)?
memberi suatu solusi terhadap para pihak apabila Debitor
B. Metode Penelitian Metode yang digunakan
dalam
keadaan
berhenti
dalam penelitian ini adalah yuridis
membayar
utang
normatif,
Kreditor.
Undang-Undang
yang
peraturan yang
menganalisis
perundang-undangan
dikonsepsikan
sebagai
kepada
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan
Penundaan
aturan-aturan yang telah diterima
Kewajiban Pembayaran Utang
sebagai aturan yang sah karena
telah
memberikan
definisi
mengenai Kepailitan, yaitu sita
bersifat
sementara
umum atas semua kekayaan
keadaan
harta
Debitor Pailit yang pengurusan
berakhir. Setelah penyelesaian
dan pemberesannya dilakukan
atas segala utang debitor yang
oleh
bawah
dilakukan dalam perkara pailit
pengawasan Hakim Pengawas.
maka berakhirlah kekuasaan
(Pasal 1 Angka 1, Undang-
kurator dan debitor mendapat
Undang Nomor 37 Tahun 2004
kembali hak untuk mengelola
tentang
usahanya.
Kurator
di
Kepailitan
Penundaan
dan
Kewajiban
Pembayaran Utang). Sudargo menyatakan putusan
pailit
dapat
Pada Pasal 2 UndangUndang Kepailitan disebutkan:
Gautama4
(1) Debitor yang mempunyai
bahwa
suatu
dua atau lebih kreditor dan
pernyataan
pailit
tidak
membayar
lunas
merupakan sita umum terhadap
sedikitnya satu utang yang
debitor
telah
(tidak
menyebabkan
jatuh
tempo
dan
debitor di bawah pengampuan),
dapat ditagih, dinyatakan
kecuali harta kekayaan yang
pailit
disita menjadi harta pailit dan
pengadilan,
berada pada kekuasaan kurator.
permohonannya
Bentuk kekuasaan kurator ini
maupun atas permohonan
Sudargo Gautama, 1998, Komentar Atas Kepailitan Baru untuk Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 3. 4
karena
dengan
putusan
baik
atas sendiri
satu atau lebih kreditornya.
(2) Permohonan
dapat
juga
tertentu.5
ikatan
Khusus
diajukan oleh Kejaksaan
mengenai kreditor separatis
untuk kepentingan umum.
dan
Dalam
Penjelasan
kreditor
preferen
mereka dapat mengajukan
Pasal 2 Ayat (1) dinyatakan
permohonan
bahwa
dimaksud
pailit tanpa kehilangan hak
dengan kreditor dalam ayat
agunan atas kebendaan yang
ini
kreditor
mereka miliki terhadap harta
konkuren, kreditor separatis,
debitor dan haknya untuk
maupun kreditor preferen.
didahulukan.
yang
ialah
Kreditor
baik
separatis
ialah
pernyataan
Ketentuan
Pasal
2
kreditor pemegang gadai,
Ayat (1) di atas menyatakan
hipotik, jaminan fidusia, hak
bahwa syarat untuk dapat
tanggungan, dan hak agunan
dinyatakan
atas
apabila
kebendaann
kreditor
preferen
lainnya, ialah
pailit debitor
berhenti
ialah telah
membayar
kreditor yang didahulukan
utangnya,
pembayarannya atas semua
tidak sanggup. Dengan kata
harta pailit berdasarkan sifat
lain, berhenti karena debitor
piutangnya,
tidak
konkuren kreditor
kreditor ialah atau
semua
bukan
karena
berkeinginan
membayar
untuk
utangnya.
penagih Syamsudin Sinaga, 2012, Hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta, Tatanusa, hlm 16 5
berdasarkan piutang tanpa
Prosedur untuk memohon
mempunyai tagihan kepada
pernyataan
debitor.6
pailit
bagi
debitor pada dasarnya tidak diatur
dalam
Menurut
Undang-
Pasal
1
Angka 1 Undang-Undang
Undang Kepailitan, namun
Kepailitan
jika
bahwa
disebutkan
debitor
memohon
tetang
pernyataan
dapat meminta pernyataan
dirinya sebagai pailit, ada
pailit ialah: debitor, seorang
kemungkinan
atau lebih kreditor, Jaksa,
sendiri
di
permohonan
dalam tersebut
Bank
pihak-pihak
Indonesia,
yang
dan
terselip suatu itikad tidak
Bapepam. Pernyataan pailit
baik
dapat
pada
debitor.
dimohonkan
oleh
Sebaliknya, apabila kreditor
salah seorang atau lebih
mengajukan
kreditor, debitor atau Jaksa
pernyataan
permohonan pailit,
maka
untuk kepentingan umum.
harus
terbukti
terlebih
Kepailitan
dahulu
bahwa
tuntutan
membebaskan
terhadap piutangnya Dengan
pembayaran jelas kata
tidak seseorang
yang dinyatakan pailit dari
ada.
kewajiban untuk membayar
lain,
utangutangnya.
permohonan kreditor harus memang
nyata-nyata
Adrian Sutedi, 2009, Hukum Kepailitan, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm 25 6
2. Kedudukan Jaksa Pengacara
tersebut, Kejaksaan dapat
Negara dalam Penanganan
mengajukan
Perkara Kepailitan.
pailit dengan alasan untuk
Terdapat
permohonan
tiga
kepentingan umum dalam
kewenangan Jaksa Pengacara
hal debitor tidak mampu
Negara dalam Undang-Undang
membayar utangnya kepada
No. 37 Tahun 2004 tentang
kreditor hingga jatuh waktu
Kepailitan
penagihan
dan
Penundaan
yang
telah
Kewajiban Pembayaran Utang,
ditentukan dan tidak ada
yaitu:
pihak
a. Berdasarkan Pasal 2 Ayat
permohonan
yang
mengajukan pailit.
(2), Undang-Undang No. 37
“Kepentingan Umum” yang
Tahun
dimaksud dalam Pasal 2
2004
kewenangan
memberi kepada
Ayat
(2)
tersebut
Kejaksaan demi kepentingan
kepentingan
umum, untuk mengajukan
Negara
permohonan Kepailitan bagi
kepentingan
debitor yang tidak mampu
luas, misalnya:
membayar utangnya kepada
1) Debitor melarikan diri;
kreditor yang telah jatuh
2) Debitor
waktu penagihannya. Lebih
bagian
lanjut
kekayaan;
dijelaskan
dalam
penjelasan Undang-Undang
bangsa
ialah dan
dan/atau masyarakat
menggelapkan dari
harta
3) Debitor utang
mempunyai kepada
Badan
maka
belum
diucapkan,
Kejaksaan
dapat
Usaha Milik Negara atau
mengajukan
badan usaha lain yang
kepada pengadilan untuk:
menghimpun dana dari
1) meletakkan sita jaminan
masyarakat; mempunyai
utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas; 5) Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam
permohonan
terhadap sebagian atau
4) Debitor
menyelesaikan
seluruh kekayaan debitor; atau 2) menunjuk
Kurator
sementara
untuk
mengawasi: a) pengelolaan
usaha
debitor; dan
masalah utang piutang
b) pembayaran kepada
yang telah jatuh waktu;
kreditor, pengalihan,
atau
atau
6) Dalam
hal
menurut
lainnya Kejaksaan
merupakan
kepentingan
umum. b.
pailit
kekayaan yang
debitor dalam
Kepailitan merupakan
Berdasarkan selama
pengagunan
Pasal
putusan
permohonan
10,
wewenang Kurator.
atas
c. Berdasarkan Pasal 93 Ayat
pernyataan
(2), Jaksa yang ditunjuk oleh
Hakim
Pengawas
melakukan terhadap
dapat
pailit adalah untuk dan atas
penahanan
nama kepentingan umum.”
debitor
Pailit
berdasarkan perintah dari
Pasal 2: (1) Permohonan pernyataan
Pengadilan dengan putusan
pailit
pernyataan
pailit.
dimaksud dalam Pasal 1
Kewenangan
Jaksa
diajukan
Pengacara
dalam
Kejaksaan
Undang-Undang Kepailitan
Pengadilan
tersebut kemudian diperkuat
daerah
tempat
dengan
Peraturan
kedudukan
hukum
Pemerintah
Republik
debitor.
Negara
Indonesia Nomor 17 Tahun
sebagaimana
oleh kepada Niaga
(2) Kejaksaan
di
dapat
2000 tentang Permohonan
mengajukan
Pernyataan
permohonan pernyataan
Kepentingan
Pailit
Untuk Umum,
pailit
dengan
alasan
khususnya pada Pasal 1 dan
kepentingan
Pasal 2.
apabila:
Pasal 1:
a) Debitor mempunyai
“Wewenang untuk permohonan
umum,
Kejaksaan
2 (dua) atau lebih
mengajukan
kreditor dan tidak
pernyataan
membayar sedikitnya 1 (satu)
utang yang telah
peraturan-peraturan lain yang
jatuh
kemudian peraturan tersebut
waktu
dan
dapat ditagih; dan b) tidak yang
ada
pihak
mengajukan
pada akhirnya turut mendukung Jaksa dalam penegakan hukum khususnya
di
permohonan
Kepailitan,
seperti
pernyataan pailit.
Undang Nomor 16 Tahun 2004
Dari ketentuan tersebut di
bidang Undang-
tentang Kejaksaan
Republik
atas, maka Kejaksaan dapat
Indonesia,
mengajukan
permohonan
Pasal 30 yang menyatakan
pernyataan pailit atas inisiatif
bahwa di bidang Perdata dan
sendiri
berdasarkan
Tata Usaha Negara, Kejaksaan
masyarakat,
dengan kuasa khusus dapat
atau
masukan
dari
khususnya
lembaga, Instansi Pemerintah,
bertindak
dan badan lain yang dibentuk
maupun di luar pengadilan
oleh Pemerintah seperti Komite
untuk dan atas nama negara
Kebijakan Sektor Keuangan.
atau
Jaksa
Presiden Nomor 38 Tahun
dalam
kewenangannya
melaksanakan
pemerintah;
di
dalam
Peraturan
bidang
2010 tentang Organisasi dan
penegakan hukum Kepailitan
Tata Kerja Kejaksaan Republik
selain
Indonesia,
berpedoman
Undang-Undang juga
di
baik
pada
pada
Kepailitan
berpedoman
pada
khususnya
pada
Pasal 24 yang menyatakan bahwa Jaksa Agung Muda
Bidang Perdata dan Tata Usaha
1. Implementasi
Pengaturan
Negara memiliki kewenangan
Jaksa
untuk melaksanakan tugas di
dalam Penanganan Perkara
bidang Perdata dan Tata Usaha
Kepailitan.
Negara, lingkup tugas tersebut ialah
penegakan
hukum,
Pengacara
Negara
Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004, terdapat 3 (tiga)
bantuan hukum, pertimbangan
kewenangan JPN, yaitu:
hukum dan tindakan hukum
a.
lain
kepada
negara
pemerintah,
atau
meliputi
lembaga/badan
negara,
lembaga/instansi
pemerintah
Memberi kepada
kewenangan Kejaksaan
demi
kepentingan umum, untuk mengajukan
permohonan
Kepailitan bagi
debitor
pusat dan daerah, Badan Usaha
yang
mampu
Milik Negara/Daerah di bidang
membayar
Perdata dan Tata Usaha Negara
kepada kreditor yang telah
untuk
jatuh
waktu
memulihkan kekayaan negara,
penagihannya.
Lebih
menegakkan
lanjut dijelaskan
dalam
menyelamatkan,
kewibawaan
tidak
utangnya
pemerintah dan negara serta
penjelasan
Undang-
memberikan pelayanan hukum
Undang
tersebut,
kepada masyarakat; dan lain-
Kejaksaan
lain.
mengajukan
D. Hasil dan Pembahasan
dapat permohonan
pailit dengan alasan untuk
kepentingan umum dalam
yang
hal debitor tidak mampu
dana dari masyarakat;
membayar
utangnya
kepada
kreditor
hingga
jatuh
waktu penagihan
yang telah ditentukan dan tidak
ada
pihak
mengajukan
yang
permohonan
menghimpun
4) Debitor
mempunyai
utang yang berasal dari penghimpunan
dana
dari masyarakat luas; 5) Debitor tidak beritikad baik
atau
tidak
pailit (Pasal 2 ayat (2)).
kooperatif
“Kepentingan Umum” yang
menyelesaikan masalah
dimaksud
utang
ialah
kepentingan bangsa Negara
dan
dan/atau
kepentingan
masyarakat
dalam
piutang
yang
telah jatuh waktu; atau 6) Dalam
hal
menurut
lainnya Kejaksaan
luas, misalnya:
merupakan kepentingan
1) Debitor melarikan diri;
umum.
2) Debitor menggelapkan bagian
dari
harta
kekayaan; 3) Debitor
mempunyai
utang
kepada
Badan
Usaha
Milik
Negara
atau badan usaha lain
b. Selama
putusan
atas
permohonan
pernyataan
pailit
diucapkan,
maka
belum
Kejaksaan
mengajukan
dapat
permohonan
kepada pengadilan untuk: 1) meletakkan
sita
jaminan
terhadap
dari
sebagian atau seluruh
Kurator
sementara
untuk
mengawasi; 3) pengelolaan
Untuk jauh
melihat
tentang
pengaturan
lebih
implementasi JPN
dalam
penanganan perkara kepailitan, usaha
debitor; dan 4) pembayaran
dengan
putusan pernyataan pailit.
kekayaan debitor; atau 2) menunjuk
Pengadilan
maka
dalam
penulis kepada
penelitian
memberikan
ini
contoh
perkara No. 07/Pailit/2010/PN.
kreditor,
pengalihan,
Niaga/Surabaya,
atau
pengagunan
dilakukan
oleh
yang JPN
pada
kekayaan debitor yang
Kejaksaan Negeri Banjarmasin,
dalam
Kepailitan
dimana dalam perkara ini JPN
merupakan
wewenang
bertindak selaku kreditor lain
Kurator.
III
yang
mewakili
Dinas
Hal ini diatur pada Pasal
Pendapatan Kota Banjarmasin.
10.
Sesuai
c. Berdasarkan Pasal 93 Ayat
dengan
Undang-Undang
ketentuan No.
16
(2), Jaksa yang ditunjuk
Tahun 2004 Pasal 30 Ayat (2)
oleh
bahwa
dapat
Hakim
Pengawas melakukan
JPN
dalam
melaksanakan tugas, fungsi dan
penahanan terhadap debitor
wewenangnya
untuk
Pailit berdasarkan perintah
menangani perkara kepailitan
tersebut harus disertai dengan
kepailitan dapat diselesaikan
Surat Kuasa Khusus.
secara
Berdasarkan
baik.
Beberapa
hasil
kekurangan terkait kewenangan
penelitian penulis di lapangan,
JPN dalam menangani perkara
JPN
kepailitan
menjalankan
kewenangannya
juga
penulis
dalam
temukan dalam rumusan UU
menangani perkara kepailitan
No. 37 Tahun 2004, antara lain
telah sesuai dengan prosedur
yaitu:
peraturan perundang-undangan
a.
Ketidak sinkronan dalam
dan peraturan-peraturan yang
Alinea
berlaku
dengan
Umum UU No. 37 Tahun
penanganan perkara kepailitan,
2004 dengan implementasi
meskipun
dalam
di lapangan serta Perja No.
pelaksanaannya tidak luput dari
040/A/J.A/12/2010, seperti
kendala-kendala,
namun
yang
telah
kendala-kendala
tersebut
uraikan
di atas, dimana
bukan
kendala
dalam Alinea 11 Penjelasan
teknis yang berkaitan dengan
Umum UU No. 37 Tahun
pengaturan
2004
memberikan
menangani perkara kepailitan.
kewenangan
pada
Sejauh
untuk
mengajukan
terkait
merupakan
JPN
penelitian
dalam
penulis,
11
Penjelasan
penulis
JPU
kendala yang dihadapi oleh
permohonan
pernyataan
JPN dalam menangani perkata
pailit,
sedangkan
implementasi di lapangan
bahwa
dan
jaminan
Perja
No.
040/A/J.A/12/2010 mengajukan
yang
sita perlu
membuktikan
kebenaran
dari persangkaan.7
permohonan
pernyataan pailit ialah JPN.
d. Pasal
b. Pasal 2 Ayat (2) tidak memberikan
Pemohon
93
mengenai
pelaksanaan
penjelasan
penahanan
debitor oleh Jaksa. UU No.
mengenai batasan spesifik
37
“kepentingan
mengatur megenai Jaksa
umum”
Tahun
dalam hal JPN mengajukan
yang
permohonan
seharusnya
pernyataan
pailit.
mana
penahanan,
c. Pasal
10
2004
tidak
yang melakukan
apakah
JPU
mengenai
atau JPN. Perlu diketahui
permohonan sita jaminan.
bahwa JPN tidak diberikan
Sita jaminan pada dasarnya
kewenangan
bertujuan untuk menjamin
melakukan
penahanan.
hak dan tuntutan kreditor
Kewenangan
melakukan
serta
debitor
penahanan
buruk.
kepada JPU, sesuai dengan
Permohonan sita jaminan
Pasal 30 Ayat (1) dan
mencegah
beritikad
seharusnya
diberikan
disertai Mochamad Dja’is & Koosmargono, 2007, Membaca dan Mengerti HIR, Semarang, Oetama, hlm 270. 7
persangkaan
untuk
yang
beralasan. Hal ini berarti
KUHAP Pasal 14 huruf c
sementara
dan j UU No. 16 Tahun
mengawasi:
2004.
a) pengelolaan
2. Perlindungan
b) pembayaran kepada Kreditor,
Jaksa Pengacara Negara. Berdasarkan
Undang-
pengalihan,
Undang No. 37 Tahun 2004
pengagunan
tentang
kekayaan
Kepailitan
Penundaan
dan
Kewajiban
Pembayaran
Utang,
usaha
Debitor; dan
hukum bagi
kreditor yang diberikan oleh
untuk
atau
Debitor
yang
dalam
demi
Kepailitan
melindungi hak-haknya, maka
merupakan
kreditor
wewenang Kurator.
dapat
melakukan
hal-hal sebagai berikut: a. Berdasarkan Ayat
(1)
b. Berdasarkan Pasal 11 ayat
Pasal JPN
mengajukan
10 dapat
permohonan
(3) JPN terhadap putusan atas
permohonan
pernyataan
pailit
dapat
kepada Pengadilan untuk:
mengajukan upaya hukum
1) meletakkan
kasasi ke MA.
jaminan
sita terhadap
c. Berdasarkan Ayat
kekayaan debitor.
wakil dari kreditor dapat
kurator
JPN
121
sebagian atau seluruh
2) menunjuk
(2),
Pasal
sebagai
meminta keterangan dari
debitor pailit mengenai hal-
yakni:8
hal
a. Perlindungan
yang
dikemukakan
melalui hakim pengawas. d. Berdasarkan Ayat
(2),
Pasal JPN
124
sebagai
Hukum
Preventif, yakni
bentuk
perlindungan
hukum
dimana
rakyat
kepada
wakil dari kreditor yang
diberi kesempatan untuk
namanya tercantum dalam
mengajukan
daftar
dapat
atau pendapatnya sebelum
kurator
suatu keputusan pemerintah
piutang
meminta
agar
memberikan
keterangan
mendapat
mengenai tiap piutang dan
keberatan
bentuk
yang
definitif;
penempatannya
dalam
b. Perlindungan
Hukum
daftar,
dapat
Represif,
bentuk
atau
membantah piutang,
kebenaran adanya
untuk
didahulukan,
untuk
menahan
benda, menyetujui
atau
yakni
perlindungan
hak
dimana
hak
dalam penyelesian sengketa
suatu
Berdasarkan uraian di atas
dapat
upaya hukum JPN dalam
bantahan
kurator. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal,
lebih
hukum ditujukan
melindungi
kreditornya
merupakan
upaya
perlindungan hukum yang Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm. 2 8
bersifat preventif. JPN
sebagai utang yang memiliki
dalam
bidang
kdudukan
istimewa
untuk
Perdata dan Tata Usaha Negara
didahulukan:
bertindak
dalam
a. Pasal 1137 KUH Perdata
maupun di luar pengadilan
yang menyatakan bahwa
untuk dan atas nama Negara
hak dari kas Negara, kantor
atau pemerintah. Berdasarkan
lelang dan lain-lain badan
penelitian,
umum yang dibentuk oleh
baik
di
JPN mengajukan
permohonan pernyataan debitor
intervensi
pemerintah,
untuk
lantaran
didahulukan
tertibnya
pailit tidak
memenuhi
kewajibannya
untuk
membayar
tagihan
melaksanakan hak itu, dan jangka
waktu
berlangsungnya
hak
pajak/retribusi yang telah jatuh
tersebut,
diatur
tempo
berbagai
undang-undang
kepada
Dinas
dalam
Pendapatan Kota Banjarmasin.
khusus mengenai hal-hal
Pajak merupakan utang yang
itu.
timbul karena undang-undang,
b. Pasal 21 Ayat (3) UU No. 6
sehingga utang pajak sudah
Tahun
dehatusnya
Ketentuan Umun dan Tata
kedudukan
memiliki istimewa
1983
tentang
untuk
Cara Perpajakan yang telah
didahulukan. Berikut ini ialah
diubah dengan UU No. 9
dasar hukum
Tahun 1994, menyatakan
utang
pajak
bahwa
hak
untuk
tagihan
melebihi
mendahulu
segala
Selain
pajak
dengan
hak
karena
utang
berkaitan yang
undang-
terdapat
terhadap hak mendahulu
yang memiliki hak istimewa
seperti:
untuk perkara
disebabkan suatu
yang karena
penghukuman
utang
undang,
mendahulu lainnya, kecuali
1) biaya
pula
timbul
buruh
didahulukan. Dasar
hukum utang buruh memiliki hak
istimewa
didahulukan
ialah
untuk sebagai
untuk melelang suatu
berikut:
barang
a. Pasal 1149 KUH Perdata
bergerak
maupun tak bergerak; 2) biaya
yang
menempatkan upah buruh
telah
sebagai hak istimewa atas
dikeluarkan
untuk
benda bergerak dan tidak
menyelamatkan
suatu
bergerak pada umumnya (
barang; 3) biaya
general statutory priority perkara,
yang
disebabkan
karena
pelelangan
dan
penyelesaian
suatu
warisan 4) tagihan komisioner.
right). b. Pasal 39 Ayat (2) UU No. 37
Tahun
2004
memasukkan upah buruh dalam harta pailit setelah
seorang
pernyataan diucapkan.
pailit
c. Pasal 95 Ayat (4) Undang-
a. Negara yang hidup dari
Undang No. 13 Tahun 1993
pajak
yang
tentang
debitor
yang digunakan
Ketenagakerjaan,
dibayar
yang menyatakan bahwa
untuk pembangunan guna
dalam
mensejahterakan
hal
dinyatakan
perusahaan atau
masyarakat,
dilikuidasi
berdasarkan
b. Masyarakat
peraturan
perundang-
undangan
pailit
yang
berlaku,
memerlukan
yang kesempatan
kerja dari debitor,
maka upah dan hak-hak
c. Masyarakat yang memasok
lainnya dari pekerja/buruh
barang dan jasa kepada
merupakan
debitor,
utang
yang
didahulukan
d. Masyarakat
pembayarannya. Dalam
yang
tergantung hidupnya dari kepailitan
pasokan barang dan jasa
terdapat banyak kepentingan
debitor, baik mereka selaku
yang
konsumen atau pedagang,
terlibat.
Selain,
kepentingan kreditor terdapat
e. Para pemegang saham dari
pula kepentingan masyarakat
perusahaan debitor, apalagi
yang perlu dilindungi, antara
bila
lain:9
perusahaan public,
perusahaan
f. Masyarakat Syamsudin M Sinaga, 2012, Hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta, Tatanusa, hlm. 47
tersebut
penyimpan
9
dana di bank, apabila yang
dipailiitkan bank,
dalam UU No. 37 Tahun 2004.
g. Masyarakat
yang
UU No. 37 Tahun 2004 juga
dari
perlu mendefinisikan mengenai
mengalami
hak istimewa dan golongan
kesulitan apabila banknya
kreditor yang termasuk dalam
dinyatakan pailit.
hak
memperoleh bank,
kredit
akan
Untuk
istimewa.
Berdasarkan
melindungi
penelitian penulis, permohonan
kepentingan masyarakat atas
pernyataan pailit yang diajukan
tindakan debitor yang
oleh
kooperatif,
maka
dapat permohonan debitor umum
Kejaksaan
demi
Kejaksaan
kepentingan umum mempunyai
mengajukan
alasan yang terkait dengan
pailit
untuk
tidak
terhadap
kepentingan
sebagaimana
diatur
utang
yang
timbul
karena
undang-undang yaitu pajak dan upah buruh sebagai utang harta
dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No.
pailit.
37 Tahun 2004. JPN dalam
sebaiknya pajak sebagai utang
melaksanakan kewenangannya
yang timbul karena undang-
mewakili
atau
undang dan upah buruh sebagai
Oleh karena itu,
utang harta pailit dirumuskan
Negara
pemerintah. sebaiknya
pemerintah
mempertimbangkan hak
istimewa
didahulukan
bagi
dalam
Oleh
UU
karena
No.
itu,
37 Tahun
adanya
2004 sebagai kreditor yang
untuk
memeliki hak istimewa untuk
Negara
didahulukan. Dalam kepailitan
terdapat banyak kepentingan
Selain perlindungan hukum yang
yang
Selain
bersifat prefentif tersebut di atas,
kepentingan kreditor terdapat
Jaksa Pengacara Negara dapat
pula kepentingan masyarakat
meminta keterangan kurator terkait
yang perlu diperhatikan, oleh
penempatan kreditor yang diwakili
karena itu seyogianya Majelis
ke
Hakim
menegaskan adanya hak untuk
terlibat.
Pengadilan
dalam
Niaga
mengabulkan
dalam
suatu
didahulukan.
daftar
Mengingat
serta
Jaksa
permohonan pernyataan pailit
Pengacara Negara dalam kasus
juga turut mempertimbangakan
perdata
kepentingan masyarakat terkait
bertindak atas nama Negara atau
dengan
pemerintah, maka Jaksa Pengacara
permohonan
pernyataan pailit tersebut.
termasuk
kepailitan
harus mengupayakan agar kreditor yang
E. Simpulan
diwakili,
hal
ini
Berdasarkan praktik di lapangan
Negara
JPN
mendapatkan hak istimewa untuk
telah
kewenangannya
menjalankan
pemerintah
dengan
didahulukan.
pengaturan yang diberikan oleh
Daftar Pustaka
Undang-Undang No. 37 Tahun
Dja’is, Mochamad & Koosmargono,
2004. Perlindungan hukum yang
2007, Membaca dan Mengerti HIR,
diberikan oleh
Semarang: Oetama
Negara
ialah
sesuai
atau
dalam
Jaksa Pengacara perlindungan
hukum yang bersifat preventif.
M.
Hadjon,
Phillipus,
1987,
Perlindungan Hukum Bagi Rakyat
Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu M. Sinaga, Syamsudin, 2012, Hukum Kepailitan
Indonesia,
Jakarta:
Tatanusa Rakyat Merdeka Online, Tahun ini Kejaksaan Cuma Tuntasin 64 Perkara Perdata. Banyak Kasus Mangkrak di Pengadilan. , diakses pada tanggal 14 Agustus 2011
