Modul ke:
Fakultas
TEKNIK
Program Studi
Arsitektur www.mercubuana.ac.id
Implementasi Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Perundang-Undangan Dan Kebijaksanaan Negara Yayah Salamah, SPd. MSi.
Pokok Bahasan Pancasila sebagai dasar negara :
Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD NRI tahun 1945.
Penjabaran Pancasila dalam Pasal-Pasal UUD NRI.
Pengertian
Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosialbudaya dan Hankam
Implementasi Nilai Dan Kedudukan Pancasila Dalam UUD 1945 • Dasar negara Indonesia, dalam pengertian historisnya merupakan hasil pergumulan pemikiran para pendiri negara (The Founding Fathers) untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. • Walaupun rumusan dasar negara itu baru mengemukakan pada masa persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), namun bahanbahannya telah dipersiapkan sejak awal pergerakan kebangsaan Indonesia. • BPUPKI (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai ) dibentuk pada 29 April 1945 sebagai realisasi janji kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945 dari pemerintah Jepang Next
Back
Pancasila Sebagai Dasar Negara Pergumulan pemikiran dalam sejarah perumusan dasar negara Indonesia bermula dari permintaan Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat, selaku Ketua BPUPKI pada 29 – 25 Mei 1945 kepada anggota sidang untuk mengemukakan dasar (negara) Indonesia merdeka. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar Negara sebagai philosophische grondslag bagi Indonesia merdeka. Philosophische grondslag itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah ‘weltanschauung’ atau pandangan hidup Back
Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD NRI tahun 1945. • Berdasarkan ajaran Stuffen theory dari Hans Kelsen, menurut Abdullah (1984: 71), hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945dapat digambarkan sebagai berikut: Pancasila Pembukaan Batang Tubuh UUD 1945 Rakyat
Next
Pancasila sebagai suatu citacita hukum yang berada di puncak segi tiga. Pancasila menjiwai seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia
Back
Pancasila sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia tersebut merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum (recht-idee), baik tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia.
Next
Cita hukum inilah yang mengarahkan hukum pada citacita bersama bangsa Indonesia. Cita-cita ini secara langsung merupakan cerminan kesamaankesamaan kepentingan di antara sesama warga bangsa.
Back
Dalam pengertian yang bersifat yuridis kenegaraan, Pancasila yang berfungsi sebagai dasar negara tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang dengan jelas menyatakan, “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 30 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Next
Back
Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal dan material. Hubungan secara formal, seperti dijelaskan oleh Kaelan (2000: 90-91), menunjuk pada tercantumnya Pancasila secara formal di dalam Pembukaan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan pokok kaidah Negara yang fundamental sehingga terhadap tertib hukum Indonesia memiliki dua macam kedudukan yaitu : • Sebagai dasarnya , karena pembukaan itulah yang memberikan factor – factor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia • Memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai tertib hukum tertinggi. Next
Back
Hubungan Pancasila Dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Secara Material menunjuk pada materi pokok atau isi Pembukaan yang tidak lain adalah Pancasila. Oleh karena kandungan material Pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang demikian itulah maka Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dapat disebut sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental
Back
Aktualisasi Pancasila Dalam Perundangundangan Dan Kebijakan Negara Aktualisasi Pancasila Dalam Pasal – Pasal UUD 45 Pokok- pokok pikiran yang bersumber dari pancasila itulah yang di jabarkan kedalam melalui pasal-pasal UUD 1945: 1. Pokok pikiran pertama berintikan “persatuan” 2. pokok pikiran kedua berintikan “ keadilan social” yaitu “Negara hendak mewujukan keadilan social bagi seluruh rakyat.” 3. Pokok pikiran ketiga berintikan “kedaulatan Rakyat” yaitu “Negara yang berkeaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. 4. Pokok pikiran keempat berintikan “ketuhanan yang maha esa “ yaitu “ Negara berdasarkan ketuhan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Pasal-pasal UUD 1945 Telaah Mengalami Amandemen Dapat Dikelompokkan Menjadi Tiga Bagian Yaitu : • Pasal- pasal yang terkait aturan pemerintah Negara dan kelembagaan Negara • Pasal- pasal yang mengatur hubungan antar Negara dan penduduknya yang meliputi warga negaara, agama, pertahanan Negara, pendidikan serta kesejahteraan social. • Pasal- pasal yang berisi materi lain berupa aturan mengenai bendera Negara, bahasa, lambang Negara, lagu kebangsaan, perubahan UUDaturan peralihan, aturan tambahan.
Berdasarkan Hasil –Hasil Amandemen Dan Pengelompokan Keseluruhan Pasal-pasal UUD 1945 Berikut Disampaikan Beberapa Contoh Penjabaran Pancasila Ke Dalam Pasal – Pasal UUD 1945.
1. System pemerntahan Negara dan kelembagaan Negara. 2. Hubungan antara Negara dan penduduknya 3. Materi lain berupa aturan bendera Negara, bahasa Negara, lambanng Negara, dan lagu kebangsaan.
Aktualisas Pancasila Dalam Kebijakan Negara a. kebijakan Negara dalam bidang politik Notonegoro (1975 :23) bahwa yang berketuhanan, berkemanusiaan , berpersatuan , berkerakyatan, dan berkeadilan adalah manusia.manusia adalah subjek Negara oleh karena itu, politik Negara harus berdasar dan merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya. sebagaimana ditunjukkan oleh Kaelan (2000:238)bahwa system politik di indonesia bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk social dalam wujud dan kedudukannya sebagai rakyat.
1) Aspek Politik
Next
Back
b. kebijakan Negara dalam bidang ekonomi kebijakan Negara dalam bidang ekonomi di indonesia dimaksudkan untuk menciptakan system perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Salah satu pemikiran yang sesuai dengan maksud ini adalah gagasan ekonomi kerakyatan. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan , melaikan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa.
1) Aspek Ekonomi
Next
Back
c. kebijakan Negara dalam bidang agama, social budaya implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan Negara dalam bidang social budaya memiliki pengertian bahwa nilainilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di indonesia. Menurut Koentowijoyo pancasila dapat merupakan dorongan untuk : 1. universalisasi yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur 2. transendentalisasi yaitu meningkatkan derajat emerdekaan , manusia, kebebasan spiritual.
3) Aspek Sosial Budaya
Next
Back
d. kebijakan Negara dalam bidang pertahanan keamanan nasional implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan Negara dalam pertahanan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa indonesia adalah Negara hukum. Dengan demikian dan emi tegaknya hak-hak warga Negara, di perlukan peraturan perundang-undangan Negara untuk mengatur ketertiban warga Negara dan dalam rangka melindungi hak – hak warga Negara. Dalam hal ini, segala sesuatu yang terkait dalam bidang pertahanan keamanan harus diatur dengan memperlihatkan tujuan Negara untuk melindungi segenap wilayah dan bangsa indonesia.
4) Aspek Pertahanan dan Keamanan
End
Back
Terima Kasih Yayah Salamah, S.Pd M.Si
