IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA TOMOHON Stendly A. Tawale, Herman Najoan, J. E. Kaawoan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi, dan Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi
Abstrak Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk dapat melaksanakan kegiatan membangun. Pemerintah Kota Tomohon berusaha untuk meningkatkan kemajuan daerahnya melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan yang terencana. Untuk mengendalikan dan mengontrol kegiatan pembangunan di wilayahnya agar terhindar dari ketidakaturan pemukiman penduduk, Pemerintah Kota Tomohon telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait Izin Mendirikan Bangunan. Implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Tomohon diharapkan dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan karena Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang serta berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum atas bangunan tersebut. Maka dari itu diperlukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Tomohon untuk melihat apakah kebijakan tentang Izin Mendirikan Bangunan ini sudah terimplementasikan dengan baik dan konsisten serta memberikan dampak positif kepada masyarakat di Kota Tomohon. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan dilihat dari beberapa faktor-faktor masih belum maksimal, antara lain : (1) Masih terkendala dalam hal komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan kurangnya dukungan publik terhadap program yang telah di sosialisasikan sehingga di pandang aspek komunikasi / sosialisasi kebijakan IMB ini belum berjalan dengan maksimal; (2) Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas terkait masih belum memadai dari segi kuantitas (3) Dari faktor disposisi juga belum maksimal dikarenakan dalam pelaksanaan kebijakan belum berjalan sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah dan perundang-undangan yang berlaku di Kota Tomohon. (4) Untuk faktor birokrasi telah sesuai dengan peran dan tugas serta koordinasi antar intansi pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Izin Mendirikan Bangunan
PENDAHULUAN Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undangundang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau programprogram.
Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk dapat melaksanakan kegiatan membangun. Pemerintah Kota Tomohon berusaha untuk meningkatkan kemajuan daerahnya melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan yang terencana. Untuk mengendalikan dan mengontrol kegiatan pembangunan di wilayahnya agar
terhindar dari ketidakaturan pemukiman penduduk. Pemerintah Kota Tomohon telah mengeluarkan berbagai kebijakan, diantaranya : Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon; Peraturan Walikota Tomohon Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata cara Pengajuan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Pembayaran Penentuan Tempat Pembayaran Pemungutan Angsuran Penundaan Pembayaraan Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluarsa Sanksi Administrasi; dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung. Dengan adanya kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini diharapkan Pemerintah Kota Tomohon dapat mengontrol dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum dan penertiban pembangunan kota yang terarah dan sangat bermanfaat pula bagi pemilik bangunan. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Tomohon untuk melihat apakah kebijakan tentang Izin Mendirikan Bangunan ini sudah terimplementasikan dengan baik dan konsisten serta memberikan dampak positif kepada masyarakat di Kota Tomohon.
TINJAUAN PUSTAKA Konsep Implementasi Implementasi dipandang mempunyai makna pelaksanaan undangundang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-
program. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya Dalam pandangan Edwards III ( dalam Nugroho 2012 : 693 ), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, Keempat variabel tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Kosep Kebijakan Menurut Pasolong ( 2007: 38), kebijakan adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, kebijakan merupakan suatu hasil analisa yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara terhadap keputusan tentang alternatif
terbaik. Tahap-tahap kebijakan publik :
Sumber : William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34).
Konsep Izin Mendirikan Bangunan Izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk dapat melaksanakan kegiatan membangun.Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan pada pasal 1 ayat 5 : “Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberilkan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitas/renovasi, dan/atau memugar
dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku”. Dalam hal Izin Mendirikan Bangunan, fungsi dari izin bangunan ini dapat dilihat dalam beberapa hal: 1. Segi Teknis Perkotaan
Pemberian izin mendirikan bangunan sangat penting artinya bagi pemerintah daerah guna mengatur, menetapkan dan merencanakan pembangunan perumahan di wilayahnya sesuai dengan potensial dan prioritas kota yang dituangkan dalam Master Plan Kota. 2. Segi Kepastian Hukum
Bagi masyarakat pentingnya izin mendirikan bangunan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak bangunan yang dilakukan, sehingga tidak adanya gangguan atau hal-hal yang merugikan pihak lain dan akan memungkinkan untuk mendapatkan keamanan dan ketentraman dalam pelaksanaan usata atau pekerjaan. METODOLOGI Lokasi Penelitian Penelitian ini berlokasi di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Fokus Penelitian Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah hal-hal terkait implementasi kebijakan menurut pandangan Edwards III ( dalam Nugroho 2012 : 693). Keempat variabel tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan, meliputi : 1. Komunikasi. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individuindividu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. 2. Sumber Daya. Komponen Sumber Daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informsi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan
kebijakan dan pemenuhan sumbersumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitasfasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk kegiatan program seperti sarana dan prasarana. 3. Disposisi. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan yaitu kesadaraan pelaksana, petunjuk/arahan pelaksanauntuk merespon program ke arah penerimaan dan penolakan dan intensitas dari respon tersebut. 4. Struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan polapola hubungan yang terjadi berulangulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif ,yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitataif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Informan Penelitian Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah: 1. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tomohon yang menjadi informan bagi penulis : Herdianto Wanget, S.IP selaku Kepala seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2. Dinas Tata ruang, Pertamanan dan Persampahan Kota Tomohon yang menjadi informan bagi penulis:
3.
Elvie Supit, SH selaku Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan Jimmy S. Polii, ST selaku Kepala seksi Tata Ruang Deisy S. Sulangi, ST selaku Kepala seksi Tata Bangunan Masyarakat Kota Tomohon yang menjadi informan bagi penulis : Lecky Wenas selaku Masyarakat Janry Jacob selaku Masyarakat John Paransi selaku Masyarakat Jeffry Lumi selaku Masyarakat
HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITAN Pelimpahan Kewenangan, Tata Cara Pelayanan Perizinan serta Jenis Perizinan dan Non Perizinan Di Kota Tomohon Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Kepala KPPT sebagimana dimaksud terdiri dari : 1. Pemberian Informasi Pelayanan Publik, 2. Penerimaan dan Validasi berkas permohonan, 3. Penelitian / Pemeriksaan Berkas, 4. Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan, 5. Penerimaan dan Penyetoran Biaya Penerimaan Publik, 6. Pencetakan Dokumen Pelayanan Publik, 7. Penyimpangan Arsip Elektronik, 8. Lain-lain yang berkaitan dengan pelayanan public. Tata Cara Pelayanan Perijinan Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tomohon Meliputi : 1. Pemberian Informasi, 2. Penerimaan dan Validasi Berkas 3. Penelitian / Pemeriksaan Lapangan
4. Penerimaan dan Penyetoran Biaya Ijin, 5. Pencetakan Dokumen Perijinan, 6. Penandatangan Ijin, 7. Penyimpangan arsip elektronik, 8. Lain-lain yang berkaitan dengan ijin. Jenis Perijinan dan Non Perijinan dimaksud terdiri dari : 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), 2. Tanda Daftar Industri (TDI), 3. Izin Usaha Industri (IUI), 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), 5. Tanda Daftar Gudang (TDG), 6. Izin Mendirikan Bangunan 7. Izin Gangguan / HO, 8. Izin Tempat Menjual Minuman Beralkohol, 9. Izin Usaha Rumah Tangga, 10.Izin Usaha Pangkas Rambut / Salon Kecantikan, 11.Izin Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman Jasa Boga / Catering, 12.Izin Usaha Jasa Konstruksi, 13.Izin Praktek Bidan, 14.Izin Praktek Perawat, 15.Izin Kerja, 16.Izin Fisioterapi, 17.Izin Pengobatan Tradisional, 18.Izin Toko Obat, 19.Izin Apotek, 20.Izin klinik Bersalin / BKIA 21.Izin Optikal, 22.Izin Laboratorium Swasta, Jenis Non Perizinan : 1. Sertifikat Penyuluhan Pangan, 2. Sertifikat Rumah Makan, 3. Sertifikat Restoran (termasuk Restoran dalam Hotel). Prosedur Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Tomohon Urutan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan telah diatur pada Peraturan Walikota No 6 Tahun 2013 Tentang Tata cara Pengajuan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Pembayaran Penentuan Tempat Pembayaran Pemungutan Angsuran Penundaan Pembayaraan Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluarsa Sanksi Administrasi.
Mekanisme pelayanan dapat digambarkan pada Bagan Alur Pelayanan Perizinan KPPT Kota Tomohon, sebagai berikut: Gambar 1 : Bagan Alur Pelayanan Perizinan di KPPT Kota Tomohon
Sumber : KPPT Kota Tomohon, 2016 Menurut Kepala seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Herdianto Wanget, S.ip menuturkan: “Mekanisme pelayanan perizinan di KPPT Kota Tomohon sama saja dengan mekanisme pelayanan Izin Mendirikan Bangunan yang merupakan penyederhanaan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat tidak lagi bersusah payah untuk mendatangi Dinas Teknis dalam hal pengurusan IMB itu adalah Distarumansa seperti dulu sebelum adanya KPPT ini. KPPT mempermudah masyarakat mulai dari persyaratan, waktu sampai biaya (wawancara tanggal 07 Oktober 2016)” Pernyataan Kepala seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bapak Herdianto Wanget, S.IP diperjelas lagi pada Peraturan Walikota No 6 Tahun 2013 BAB II tentang Prinsip dan Manfaat Pemberian IMB: “Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip : Prosedur yang sederhana, mudah dan aplikatif. Pelayanan perizinan yang diberikan oleh KPPT sudah sangat mudah. Namun karena masih kurangnya sosialisasi, pengawasan dan kurangnya kesadaran diri serta kecenderungan masyarakat Kota Tomohon yang memiliki rasa acuh dan tidak mau pusing maka pelayanan perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu masih tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Waktu penyelenggaraan Pelayanan dan Biaya Izin Mendirikan Bangunan di Kota Tomohon Sistem dan mekanisme pelayanan sangat mempengaruhi waktu dari penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kebijakan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan yang ditetetapkan oleh KPPT adalah empat belas hari kerja. Implementasi kebijakan tersebut tidak selamanya sejalan dengan fakta yang ada dilapangan atau yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat. Menurut Kepala seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bapak Herdianto Wanget, S.IP: ”Penerbitan IMB sangat bergantung pada rekomendasi tim teknis dalam hal ini Distarumansa yang dikeluarkan, apabila tim teknis mengeluarkan rekomendasi lambat karena adanya beberapa kendala maka kami dari KPPT juga akan menerbitkan IMB tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebaliknya apabila cepat maka kami pun akan menerbitkan izin dengan cepat pula, selain itu adanya persyaratan yang belum dipenuhi oleh pemohon yang juga merupakan salah satu kendala lambatnya diterbitkan izin (wawancara 07 Oktober 2016)”. Waktu pengurusan Izin Mendirikan Bangunan pada KPPT Kota Tomohon memang bervariasi. Tergantung dari kelengkapan berkas serta rekomendasi yang keluar dari Distarumansa. Biaya Izin Mendirikan Bangunan Biaya pelayanan Izin Mendirikan Bangunan yang dimaksud adalah biaya administrasi yang dikeluarkan oleh pemohon yang besar dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan aturan yang berlaku. Kepala Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Herdianto Wanget, S.IP menjelaskan : “Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu tidak memungut biaya sedikitpun dalam pengurusan IMB. Masyarakat hanya
membayar retribusi sebagai kewajiban yang harus dibayarkan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (wawancara tanggal 07 Oktober 2016)”. Sistem Pelayanan Satu Pintu yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tomohon yang diatur dalam Peraturan Walikota No 6 Tahun BAB IV menjelaskan tentang struktur dan besarnya tarif retribusi izin mendirikan bangunan pasal 7 adalah : 1. Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan prosentase fungsi bangunan dan harga bangunan. 2. Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1), terlampir dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Ini. Harga Satuan Tertinggi Bangunan dan Fungsi Bangunan di Kota Tomohon dikeluarkan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan peraturan lainnya.
Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Tomohon. 1. Ketentuan-keteentuan Izin Mendirikan Bangunan Dalam melakukan pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Tomohon terdapat ketentuanketentuan teknis yang harus diperhatikan. Hal ini termuat dalam peraturan peraturan yang berlaku di kota Tomohon, yaitu: Peraturan Daerah Kota Tomohon No 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Peraturan Walikota Tomohon No 6 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan, Pembayaran Penentuan Tempat Pembayaran Pemungutan, Angsuran Penundaan Pembayaran Penghapusan Piutang, dan Retribusi yang Kadaluarsa Sanksi Administrasi
Peraturan Daerah No 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon Tahun 2013-2033 Peraturan Daerah No 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Berikut ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan tersebut : a. Penentuan Standard Dalam melakukan pendirian bangunan harus adanya ketentuan ukuran bangunan berdasarkan perencanaan bangunan dalam sebuah wilayah, dilihat melalui kutipan wawancara dengan Ibu Deisy S. Sulangi, ST selaku Kepala seksi Tata Bangunan Distarumansa berikut ini: “Dalam melakukan pembangunan harus ada standar-standart yang harus di perhatikan antara lain Garis sempadan bangunan(GSB), Koefisien Dasar bangunan (KDB), Koefisien Dasar Hijau (KDH), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) , dan Garis Sempadan Sungai(GSS).” (Wawancara 10 Oktober 2016) Pernyataan ini didukung melalui Peraturan Daerah Kota Tomohon No 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada Bagian Kesatu tentang Retribusi Izin Mendirikan bangunan Paragraf 2 tentang Tata Cara Penertiban Pasal 6 ayat 4 dan 5 menjelaskan : “Mendirikan bangunan harus memperhatikan garis sempadan, besarnya GSB, KDB, KLB dan KDH ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. b. Tindakan Penilaian Pelaksanaan turun kelapangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dapat dilihat melalui kutipan wawancara dengan Ibu Elvie Supit, SH selaku Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan Distarumansa berikut ini: “Sistemnya seperti ini, kami ke wilayah pengawasan yang telah ditentukan untuk turun ke lapangan memantau dan mendata bangunan
yang didirikan di wilayah Kota Tomohon, kami sekalian mengawasi bangunan yang berIMB, dan yang tidak memiliki IMB sekalipun. Ketika kita melalui bangunan yang tidak memiliki IMB, langsung kita beri surat pemberitahuan untuk datang dan mengurus surat IMB”. (Wawancara 10 Oktober 2016) Berdasarkan wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa pemantauan pendirian bangunan memang dilakukan dengan pembandingan gambar rencana bangunan dengan fisik bangunan secara nyata. c. Tindakan Perbaikan Adapun tindakan yang dilakukan jika menemukan bangunan melakukan pelanggaran baik yang tidak ber-IMB maupun yang memiliki IMB dapat dilihat dalam kutipan wawancara dengan bapak Jimmy S. Polii, ST selaku Kepala seksi Tata Ruang Distarumansa berikut ini: “Selama ini yang kita lakukan turun ke lapangan, ketika jumpa bangunan yang tidak memiliki IMB, kita berikan surat arahan untuk datang ke dinas untuk memberikan pengarahan bahwasanya untuk mendirikan bangunan diperlukan izin. Bagi bangunan yang sudah memiliki IMB tapi dalam kenyataannya kita temukan melakukan pelanggaran, kita tegur juga dan harus melakukan perbaikan terhadap bangunan tersebut”. (Wawancara 10 Oktober 2016). 2. Masalah-Masalah Tentang Implementasi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Tomohon Permasalahan yang terjadi terkait IMB di Kota Tomohon terjadi karena ketidakefektifan pengawasaan, pengendalian pendirian bangunan yang terjadi dapat dilihat dari hasil penelitian tentang pengawasan dan pengendalian yang dilakukan. Pembangunan dalam Izin mendirikan bangunan harus sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan masih banyak terdapat bangunan yang mengalami pelanggaran peruntukan lahan yang ditentukan untuk perencanaan kota, diantaranya : Pendirian jenis bangunan yang tidak seharusnya di wilayah tertentu. Contohnya pada mata air sineleyen yang berada di kelurahan Talete Kecamatan Tomohon Tengah yang berfungsi sebagai Penyalur Air Bersih di Kota Tomohon. Gambar 2 : Mata Air Sineleyan
Sumber : Data Olahan, 2016
Jika di lihat dari Peraturan Daerah No 6 Tahun 2013 Pasal 65 tentang RTRW Kota Tomohon : “Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e, a. peruntukan ruang untuk ruang terbuka hijau; b. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; c. pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sumber mata air dengan sempadan mata air 200 (dua ratus) meter; Perlindungan terhadap kawasan mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.Tetapi pada nyatanya pada sekitar mata air sineleyen terdapat ada bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata ruang.
Hal ini terjadi karena kurangnya Pengawasan dan Pengendalian terhadap bangunan yang ada. Contoh lain yang dapat di lihat adalah pada bangunan yang belokasi di kelurahan Tinoor, pada gambar di bawah ini: Gambar 3 : Bangunan di Kel. Tinoor
Sumber : Data Olahan, 2016 Jika di lihat Melalui Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 6 ayat 2c, menjelaskan bahwa : “(2) Strategi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Kota Tomohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi: “mengendalikan pembangunan pada kawasankawasan yang rawan terhadap bencana gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan banjir”. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon kawasan pada gambar diatas seharusnya dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan, karena pada kawasan tersebut merupakan kawasan yang rawan terhadap bencana tanah longsor, yang juga akan berdampak pada keselamatan,
kesehatan, kenyamanan dan keamanan pemilik bangunan. Izin Mendirikan Bangunan Gedung merupakan satu-satunya perizinan yang di perbolehkan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, yang menjadi alat pengendali Penyelengaraan bangunan gedung. Melalui Peraturan Daerah kota Tomohon No 10 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu pasal 4 ayat 2 dan pasal 6 ayat 4-5 menejelaskan bahwa: “pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan(KDB), koefisien luas bangunan(KLB) dan Koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memasuki syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut” Dan di tegaskan dengan dengan pasal 6 ayat 4 dan 5 yaitu: “4. mendirikan bangunan sebagaiman di maksud dalam ayat 1 pasal ini harus memperhatikan garis sempadan. 5. Besarnya GSB, KDB, KLB, KKB di tetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Tetapi pada kenyataanya ada bangunan yang telah sesuai dan juga masih banyak bangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota dan juga tidak sesuai dengan teknis bangunan, yang dapat di lihat pada gambar berikut : Gambar 4 : Bangunan di Pusat Kota Tomohon
Sumber : Data Olahan, 2016 Patokan serta batasan untuk cara mengukur luas GSB (Garis Sempadan Bangunan) ialah as atau garis tengah jalan, tepi pantai, tepi sungai, rel kereta api, dan/atau juga jaringan tegangan tinggi. Penetuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang tidak boleh melebihi 80% dari luas lahan adalah untuk memenuhi persyaratan keandalan bangunan gedung, keselamatan dalam hal kebakaran, banjir, kesehatan dalam hal sirkulasi udara, pencahayaan, kenyamanan dalam hal pandangan, kebisingan, dalam hal aksesibilitas dan akses evakuasi. Namun pada gambar bangunan yang berlokasi di kawasan pusat perkotaan Kota Tomohon di atas merupakan contoh bangunan yang sudah ada tetapi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana pembangunannya tidak memperhatikan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang berlaku. KDB yang dimiliki dari bangunan-bangunan diatas telah melebihi 80% dari luas lahan yang dimiliki. Selain itu, penentuan Koefisien Dasar Hijau (KDH) dengan luas minimum sebesar 30% dari luas lahan yang ada, digunakan untuk ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai area resapan air. Dengan penentuan KDH ini bertujuan agar luas lahan yang ada tidak seluruhnya digunakan sebagai daerah terbangun. Namun dapat dilihat pada gambar diatas dimana bangunan-bangunan yang berlokasi di Kecamatan Tomohon Tengah tepatnya di kawasan pusat perkotaan Kota Tomohon sebagian besar bangunan
yang ada tidak memenuhi ketentuan KDH yang berlaku . Luas lahan yang dimiliki seluruhnya dimanfaatkan sebagai daerah terbangun dan tidak lagi disisakan lahannya untuk dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau. Melalui Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 tahun 2013 tetang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon Paragraf 4 Pasal 70, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan ditetapkan sebagai berikut : “Ketentuan intensitas bangunan untuk perumahan, meliputi: 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 40% – 80% (empat puluh hingga delapan puluh persen); 2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) 20% – 40% (dua puluh hingga empat puluh persen); 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 3,2 (tiga koma dua); dan 4. Tinggi bangunan antara 1 – 4 (satu hingga empat) lantai. Gambar 5 : Bangunan yang sudah sesuai
Sumber : Data Olahan, 2016 Gambar diatas merupakan contoh beberapa bangunan rumah hunian yang dalam pembangunannya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tomohon. Bangunan tersebut telah memperhatikan Garis Sempadan Bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) yang berlaku. Garis Sempadan Bangunan (GSB) dibangun lebih dari setengah
ruas jalan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang dimiki tidak melebihi 80% dari luas lahan, Koefisien Dasar Hijau (KDH) telah mencapai 30% dari luas lahan. Contoh pelanggaran lain yang bisa di lihat adalah mengenai garis sempadan sungai yang dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 6 : Kawasan pemukiman di sempadan sungan di Kelurahan Taratara Kecamatan Tomohon Barat
Sumber : Data Olahan, 2016 Ketentuan umum peraturan zonasi di wilayah DAS (daerah aliran sungai) yang ada di Kota Tomohon, meliputi: Sempadan 100 meter kanan-kiri badan sungai di luar kawasan permukiman; Sempadan Sungai di dalam kawasan permukiman memiliki sempadan 15 meter di kanan-kiri badan sungai; Dengan melihat gambar dan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa masih banyak ketidak sesuaian dalam menentukan standart teknis bangunan dan tidak mengikuti sesuai dengan peraturan yang berlaku yang akan berdampak pada keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kesehatan pemilik bangunan bagi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal tersebut terjadi karena masih kurangnya pengawasan dan pengendalian dari pihak terkait. Melalui Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 6 Ayat 2 tercantum: : “Setiap orang yang akan melaksanakan pemugaran/ pelestarian,merehabilitasi/merenovasi bangunan gedung dan atau prasarana bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan,
perluasan/penguragan wajib memiliki IMB”. Gambar 7 : Bangunan yang telah direnovasi
Sumber : Data Olahan, 2016 Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat dimana terdapat banyak bangunan yang melakukan penambahan/perluasan bangunan yang dilakukan tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terlebih dahulu. Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat yang melakukan perluasan bangunan di Kelurahan Matani 3, Kecamatan Tomohon Tengah Bpk. Jeffry Lumi menyatakan : “Kami melakukan perluasan bangunan tanpa mengurus IMB terlebih dahulu. Hal ini karena kami tidak tahu tentang peraturan yang mengharuskan dalam melakukan perluasan/penambahan bangunan harus memiliki IMB”. Berdasarkan masalah tersebut memperlihatkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang peraturan IMB, sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu dan mengerti tentang peraturan terkait IMB tersebut. Selain itu pengawasan dan pengendalian bangunan dari pemerintah juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih banyak bangunan di Kota Tomohon yang
tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari data yang di dapat dari Dinas Tata Ruang, Pertamanan dan Persampahan data yang sudah dan belum memiliki IMB adalah sebagai berikut: Tabel 1 : Data Bangunan Hunian BerIMB dan tidk berIMB Kecamatan
Memiliki IMB
TidakMemiliki IMB
Tomohon Utara
127
5000
Tomohon Tengah
242
3015
Tomohon Timur
76
1766
Tomohon Barat
46
2960
Tomohon Selatan
451
4226
TOTAL
942
16967
Sumber : Distarumansa Kota Tomohon, 2016 Berdasarkan data di atas jumlah bangunan yang belum ber IMB adalah 16.967 (94,7%) dari total 17.909 sedangkan bangunan ber IMB adalah 942(5,3%) dari total 17;909. Melalui Peraturan Daerah Kota Tomohon Pasal 6 Nomor 10 Tahun 2012 : (1) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung baru, prasarana bangunan gedung, menara/antena dan bangunan reklame, wajib memiliki IMB”. Berdasarkan data tersebut kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang IMB, sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu dan mengerti tentang IMB tersebut. Selain itu pengawasan dari pemerintah juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih banyak bangunan di Kota Tomohon belum memiliki IMB.
Terkait bangunan yang sudah ada tetapi tidak memiliki IMB sebelum ditetapkannya RTRW Kota Tomohon seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung diberikan pemutihan IMB. Yang dimaksud dengan pemutihan IMB adalah izin yang diberikan oleh pemerintah Kota terhadap bangunan yang sudah terbangun sebelum ditetapkannya RTRW, RDTR dan RTBL. Penegakan Hukum Terkait IMB di Kota Tomohon Terkait dengan banyaknya pelanggaran yang di lakukan dalam Izin Mendirikan Bangunan di kota Tomohon, pemerintah dalam hal ini mempunyai kebijakan-kebijakan agar terlaksananya Rencana Tata Ruang wilayah yang diingingkan yang akan berdampak pada kemajuan Kota Tomohon di masa mendatang. Tetapi dalam hal ini masih banyak kendala yang di hadapi terutama dalam pemberian sanksi khususnya bagi Izin Mendirikan bangunan. Menurut Peraturan Walikota Nomor 6 tahun 2013 BAB IX Pasal 18 dan 19 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif dijelaskan (1) Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan baru, reovasi dan/ atau pemugaran tanpa memiliki IMB dikenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Peringatan tertulis b. Pembatasan kegiatan pembangunan c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan d. Penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatan bangunan e. Pembekuan IMB f. Denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) g. Pencabutan IMB h. Pembekuan sertifikat laik fungsi i. Pencabutan sertifikat laik fungsi
j. Penyegelan bangunan k. Pembekuan atau pencabutan surat persetujuan pembongkaran bangunan dan/ atau l. Pembongkaran bangunan Melalui Peraturan yang di atur mengenai Penegakan Hukum IMB di kota Tomohon sangat jelas dan jika di terapkan akan berpengaruh pada penertiban dan pengendalian bangunan agar Tata Ruang Wilayah Wilayah yang direncanakan berjalan dengan baik. Tetapi pada kenyataannya kententuanketentuan yang diberlakuan belum sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Banyaknya pelanggaran juga bangunanbangunan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku namun tidak ada sanksi tegas yang diberikan. Hal ini di pertegas dari hasil wawancara yang di lakukan dengan ibu Elvie Supit, SH selaku Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan : “Selama ini masih banyak terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan banyak bangunan di Kota Tomohon yang belum memiliki IMB karena banyak bangunan yang sudah ada sebelum di keluarkannya peraturan terkait IMB. kami dari pihak pemerintah sudah berupaya memberikan sanksi-sanksi terhadap bangunanbangunan yang bermasalah dan melanggar ketentuan yang berlaku, tetapi saksi-sanksi yang diberikan masih hanya dengan surat peringatan saja. pada saat diberikan surat peringatan biasanya langsung di respon tapi ada juga yang tidak merespon. Namun kami belum ada tindak lanjut bagi yang tidak merespon surat peringatan tersebut. Selain itu sanksi berat berupa pembongkaran, pencabutan izin dan pemberhentian pembangunan masih belum kami lakukan, selain karna terbatasnya personil yang hanya 6 orang juga belum adanya bagian/bidang khusus untuk menindak sanksi berat yang akan diberikan” Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa Dinas Tata Ruang, pertamanan dan persampahan Kota Tomohon dalam melaksanakan tugasnya
terkait pemberian sanksi-sanki dan penegakan hukum masih belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktor-Faktor Penyebab Pendirian Bangunan Tanpa Izin di Kota Tomohon 1. Kurangnya Sosialisasi dan Kesadaran Masyarakat 2. Kurangnya Personel Pengawasan dan Kendaaraan Operasional 3. Faktor Jarak Lokasi dan Ekonomi Masyarakat PEMBAHASAN Faktor-faktor pendukung dan penghambat kebijakan Ijin Mendirikan Bangunan di Kota Tomohon 1. Faktor Komunikasi Kejelasan informasi mengenai ijin mendirikan bangunan dapat dilihat langsung melalui web atau dapat langsung datang ke KPPT Kota Tomohon untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Ketersediaan informasi dalam melaksanakan kebijakan ini sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturah pemerintah, sehingga meminimalisir kesalahan yang terjadi di lapangan, selain itu dalam penyebaran informasi pada bidang penataan dan pemanfaatan bangunan setiap bulannya diadakan rapat internal untuk mengetahui kekurangan pada kegiatankegiatan sebelumnya. 2. Sumberdaya a. Sumberdaya Manusia Sumber Daya Manusia (SDM) dari segi kualitas yang dimiliki oleh Distarumansa Kota Tomohon sudah memadai dari tingkat pendidikan tinggi minimal S1, professional dan kompetensi dibidangnya. Namun dari segi kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Distarumansa Kota Tomohon masih kurang karena berdasarkan hasil penelitian, jumlah pegawai yang dimiliki oleh Distarumansa Kota Tomohon dalam hal ini tim teknis sebagai pelaksana hanya
6 orang. Dengan jumlah hanya 6 orang cukup sulit untuk dapat menjalankan implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan secara maksimal dan menjangkau seluruh daerah. b. Sumberdaya Non Manusia Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Tomohon belum terpenuhi dengan baik. Hal ini disebabkan karena kurangnya kendaraan operasional yang dimiliki oleh Distarumansa Kota Tomohon. Menurut George C. Edward III yang menyatakan bahwa sumber daya non manusia berupa sarana prasarana merupakan hal yang penting dalam implementasi, apabila seseorang pelaksana memiliki staff yang memadai, memahami apa yang harus dilakukan, tetapi tanpa adanya sarana prasarana yang mendukung maka implementasi yang dilaksanakan tidak akan berhasil karena kekurangan sarana prasarana yang dibutuhkan akan menghambat implementasi kebijakan yang efektif. 3. Disposisi Distarumansa selaku tim teknis dalam Implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bagunan belum sepenuhnya siap dalam pelaksanaan kebijakan Izin Mendirikan Bagunan. karena dalam pelaksanaan Izin Mendirikan Bagunan di Kota Tomohon belum berjalan sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah dan perundang-undangan yang berlaku di Kota Tomohon. Peraturan-peraturan yang dilakukan pemerintah dengan niatan untuk memperbaiki dan mengatur agar bangunan-bangunan sesuai dengan sistem yang berlaku. Dalam hal ini agar pelaksanaan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di kota Tomohon berjalan seperti yang diharapkan dan sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Tomohon. 4. Struktur Birokrasi
a. Standar Operating Procedure (SOP) Secara garis besar, harapan yang diinginkan adalah terwujudnya Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang lebih baik di Kota Tomohon. Berdasarkan pemaparan informan, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur operasi standar yang berupa juru teknis pelaksanaan kebijakan sudah begitu paham dan mengerti standart operasional prosedur (SOP). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa SOP dalam kebijakan Implementasi Kebijakan Izin mendirikan Bangunan di kota Tomohon ini berjalan cukup baik dilihat dari aspek SOP yang telah memuat tugas dan tanggung jawab dari setiap pelaksana kebijakan Izin Mendirikan Bangunan. Artinya dengan sudah lengkapnya SOP tentang pelaksanaan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di kota Tomohon,. Ketersediaan kelembagaan ini menjadikan setiap lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan wewenang masingmasing dalam melaksanakan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan. b. Fragmantasi Berdasarkan hasil penelitian pada subpoint hasil penelitian, dapat diamati bahwa terkait fragmentasi dalam implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di kota Tomohon telah berjalan baik. Pada pelaksanaannya, peneliti mengamati berjalannya implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Tomohon ini telah terjalin koordinasi antar pelaksana Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Tomohon
yaitu melalui kerjasama antara Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Distarumansa di Kota Tomohon.
PENUTUP Kesimpulan Proses implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Tomohon apabila dilihat dari ketepatan kebijakan sudah sesuai dengan peraturan yang ada . Namun demikian , pada ketepatan pelaksanaan dapat dikatakan belum berhasil, karena dilihat dari pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terkait Izin Mendirikan Bangunan di Kota Tomohon belum berjalan secara maksimal, sehingga untuk ketepatan pelaksanaan masih belum berjalan dengan baik. Selain itu juga dapat dikatakan belum berhasil, karena jumlah bangunan yang belum ber IMB hingga Februari 2016 adalah 16.967 (94,7%) dari total 17.909 sedangkan bangunan ber IMB adalah 942(5,3%) dari total 17;909 bangunan. Dengan kata lain sebagian besar bangunan di kota Tomohon masih melakukan pelanggaran. Implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan dilihat dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan masih belum maksimal, yaitu dapat dilihat dari faktorfaktor antara lain : (1) Implementasi Kebijakan IMB di Kota Tomohon masih terkendala dalam hal komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan kurangnya dukungan publik terhadap program yang telah di sosialisasikan sehingga di pandang aspek komunikasi / sosialisasi kebijakan IMB ini belum berjalan dengan maksimal; (2) Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas terkait masih belum memadai dari segi kuantitas dikarenakan jumlah pegawai pada bidang teknis yang masih tergolong kurang; (3) Dari faktor disposisi pelaksanaan implementasi juga belum maksimal. Hal ini dikarenakan Distarumansa selaku tim teknis dalam
Implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bagunan belum sepenuhnya siap dalam pelaksanaan kebijakan Izin Mendirikan Bagunan. Karena dalam pelaksanaan Izin Mendirikan Bagunan di Kota Tomohon belum berjalan sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah dan perundang-undangan yang berlaku di Kota Tomohon. Untuk faktor birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Tomohon telah sesuai dengan peran dan tugas serta koordinasi antar intansi pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. SARAN
Dalam mengimplementasikan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Tomohon pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan yang sudah memiliki IMB maupun yang belum memiliki IMB. Perlu adanya penambahan sumber daya manusia(SDM) dalam proses pelaksanaan IMB dan penambahan operasional yang dapat menunjang kegiatan pemerintah sehingga Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Tomohon dapat berjalan secara optimal. Perlu adanya sosialisasi yang menjangkau seluruh masyarakat. Sosialisasi difokuskan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan sebagai sasaran utama agar masyarakat menyadari penataan kawasan adalah sebagai media dimana keseluruhan interaksi sosial dengan ekosistem dapat berlangsung dengan seimbang, sehingga masyarakat memiliki kesadaran bahwa Izin Mendirikan Bangunan adalah Kewajiban bukan Kebutuhan. Diharapkan adanya ketegasan dari pemerintah dalam melakukan penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan tentang Izin Mendirikan Bangunan, sehingga implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan dapat berjalan sesuai Rencana Tata Ruang dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
DAFTAR PUSTAKA Dunn, W.N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Terjemahan), Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta. Nugroho, Riant, 2004, Kebjakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta : PT. Eleks Media Komputindo. Nugroho, Riant, 2012, Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan, Jakarta : PT.Eleks Media Komputindo Pasolong, Harbani, 2007, Teori Administrasi Publik. ALFABETA Sutedi, adrian. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta. 2015 Takumansang, Winarno, Budi, 2007. Kebijakan publik, Teori dan Proses, Jakarta: Media Pressindo, Winarno,Budi (2012). Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta : Caps Sumber Lain: Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata cara Pengajuan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Pembayaran Penentuan Tempat Pembayaran Pemungutan Angsuran Penudaan Pembayaraan Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluarsa Sanksi Administrasi. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon Peraturan Daerah Kota Tomohon No.4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung
