IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK ATAS TRANSAKSI JUAL BELI LAHAN KHUSUS UNTUK INFRASTRUKTUR UMUM. Ivan Rakhmat, Prof. Dr. Haula Rosdiana, M

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK ATAS TRANSAKSI JUAL BELI LAHAN KHUSUS UNTUK INFRASTRUKTUR UMUM Ivan Rakhmat, Prof. Dr. Haula Rosdiana, M. Si

Program Studi Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik [email protected]

Abstrak Skripsi ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Atas Transaksi Jual Beli lahan Khusus Untuk Proyek Infrastruktur Umum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi literatur dan wawancara mendalam serta menggunakan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: insentif yang diberikan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya berupa pengecualian dari aspek pemotongan pajak yang terkait, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Niali dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sehingga dapat memperbesar pengahasilan yang diperoleh masyarakat dan tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Insentif Pajak, Infrastruktur Umum.

Abstrack This thesis discusses the implementation of Policy Tax Incentives for Sale Trades Special Land for Public Infrastructure Projects. This study is a qualitative research study of literature and in-depth interviews and using descriptive design. The results of this study are: incentives given by the government in its implementation in the form of exemption from withholding tax related aspects, such as Income Tax, Value Added Tax and the Tax on Acquisition of Land and Building so as to increase the income derived by the community and the availability of land for infrastructure development. Keywords: Policy Implementation, Tax Incentives, Public Infrastructure.

Implementasi kebijakan insentif..., Ivan Rakhmat, FISIP UI, 2913

PENDAHULUAN Latar Belakang Pembangunan oleh pemerintah, khususnya pembangunan fisik mutlak memerlukan tanah. Tanah yang diperlukan itu, dapat berupa tanah yang dikuasai secara langsung oleh Negara (tanah negara) atau tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak oleh suatu subyek hukum (tanah hak). Jika tanah yang diperlukan untuk pembangunan itu berupa tanah negara, pengadaan tanahnya tidaklah sulit, yaitu pemerintah dapat langsung mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk pembangunan. Namun demikian, tanah negara saat ini jarang ditemukan, oleh karena itu tanah yang diperlukan untuk pembangunan umumnya adalah tanah hak yang dapat berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna bangunan, dan Hak pakai. Dalam pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah masih terhambat oleh pengadaan tanah. Salah satu contohnya adalah pengadaan tanah untuk pembangunan infratsruktur seperti jalan tol Trans Jawa. Terdapat 51,4 persen dari total 5.150,53 Ha tanah yang harus dibebaskan. Dari sembilan ruas jalan tol Trans Jawa, hanya ruas tol Cikopo-Palimanan yang proses pengadaan tanahnya telah selesai seluruhnya. Pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur umum dapat dilakukan pemerintah dengan cara peralihan hak yaitu melalui cara jual beli antara yang mempunyai tanah dengan yang membutuhkan tanah. Prosedur seperti ini tentunya akan menimbulkan aspek perpajakan yang terkait dalam transaksi jual beli. Pajak yang terkait dalam transaksi tersebut dapat berupa PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan). Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diluar kegiatan usaha pokoknya dapat dikenakan PPh final sebesar 5%. Bentuk pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud adalah penjualan; tukar menukar termasuk ruislag; perjanjian pemindahan hak; pelepasan hak; penyerahan hak; lelang; hibah; cara lain yang disepakati pihak lain selain Pemerintah; penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain yang disepakati


dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. Contohnya adalah penjualan atau pelepasan hak tanah kepada pemerintah untuk membangun rumah sakit umum, kampus/universitas. Pengalihan hak dalam pengertian ini adalah berpindahnya kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada pihak lain dengan kompensasi tertentu (barang atau uang) yang dapat menambah kemampuan ekonomis Wajib Pajak bersangkutan. Bea perolehan hak tanah atau bangunan (BPHTB) akan dikenakan kepada Pembeli dan dibayarkan ketika terjadi peralihan hak atau penandatanganan akta jual beli di Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebesar 5%. Pembayaran dapat dilakukan di Bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran pajak dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat. Pajak pertambahan nilai (PPN) akan dikenakan pada saat adanya penyerahan atau pemanfaat barang kena pajak di dalam daerah pabean. PPN akan dibayarkan sebesar 10% dari penerimaan uang muka maupun pelunasan atas penjualan tanah. Berdasarkan gambaran diatas pokok permasalahan dalam proses pengadaan tanah untuk infrastruktur umum adalah terdapat aspek perpajakan yang terkait dalam melakukan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Untuk itu, dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diharapkan dapat memudahkan pemerintah dalam melakukan proses pengadaan tanah untuk infrastruktr umum. Hal-hal pokok yang diatur dalam Perpres tersebut terdapat ketentuan yang memungkinkan pemberian insentif perpajakan kepada pihak yang berhak, yang mendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan tidak melakukan gugatan atas putusan penetapan lokasi dan putusan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian. (Setda. Prov Kaltim, 20 Februari 2013. PP No. 71 Tahun 2012 Telah Terbit, page 1. http://www.setdaprovkaltim.info/2012/08/.) Dengan adanya ketentuan atas pemberian insentif perpajakan tersebut dapat berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea perolehan hak tanah atau bangunan (BPHTB) atas transaksi jual beli tanah, khususnya untuk proyek infrastruktur. Hal ini dapat melancarkan


proses pengadaan tanah untuk proyek-proyek infrastruktur. Dikarenakan, pajak atas transaksi pelepasan tanah cukup besar. Antara lain dapat berupa PPh sebesar 5% serta PPN sebanyak 10%. Selain itu, masih ada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang besarnya 5%. Jika pajak-pajak tersebut dibebaskan, pemilik tanah bisa mendapatkan ganti rugi lebih besar. (Rosdiana, Haula. 17 Februari

2013.

Rela

Melepas

Tanah

Dihapuskan

Pajaknya,

page

1.

http://properti.kompas.com/index.php/read/2012/05/08/11244416.) Pokok Permasalahan Maka untuk menguraikannya dirasa penting untuk melakukan penelitian, sehingga penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi kebijakan pemberian insentif perpajakan kepada masyarakat yang mendukung penyelenggaraan pengadaan tanah untuk ifrastruktur umum? 2) Bagaimana kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan pemberian insentif perpajakan tersebut? Tujuan Penelitian Secara garis besar penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebijakan pemberian insentif pajak yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur umum. Serta meninjau implementasinya berdasarkan ketentuan yang terkait. Untuk itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam dalam rangka mengetahui kendala dan upaya dalam penerapan kebijakan tersebut di Indonesia. Sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti ajukan, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis implementasi kebijakan pemberian insentif perpajakan kepada masyarakat yang mendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 2) Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pemberian insentif perpajakan kepada masyarakat yang mendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.


Tinjauan Teoritis Fungsi Pemerintah Pemerintah adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan keanggotaan masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. (Ndraha, 1997; 6). Menurut Budiarjo (2005:46) fungsi pemerintah dapat dikelompokan menjadi: 1. Melaksanakan penertiban (law and order) Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan – bentrokan dalam masyarakat, Negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa Negara bertindak sebagai stabilisator. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini, fungsi ini sangat penting, terutama bagi Negara – Negara baru. Pandangan di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun melalui suatu rentetan Repelita. 3. Pertahanan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan seranga dari luar. Untuk itu Negara dilengkapi dengan alat – alat pertahanan. Kebijakan Publik Kebijakan publik menurut Dye, Public Policy is whatever governments choose to do or not to do. Yaitu suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukan hal itu, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya. Kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. (Dye, 1985; 3). Elemen penting dalam kebijakan publik menurut Islamy sebagaimana yang di kutip oleh Nindita Nareswari adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah atau negara kepada seluruh masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik yang implikasinya adalah sebagai berikut: a. Kebijakan publik itu berbentuk pilihan tindakan-tindakan pemerintah. b. Tindakan pemerintah itu dialokasikan kepada seluruh masyarakat sehingga bersifat mengikat. c. Tindakan-tindakan pemerintah itu mempunyai tujuan tertentu. d. Tindakan pemerintah itu selalu diorientasikan terhadap pemenuhan kepentingan publik. (Nareswari, 2009; 15).


Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan dapat dirangkai secara sederhana menjadi suatu cara atau pelaksanaan agar suatu kebijakan dapat dijalankan untuk mencapai tujuannya. Menurut Van Horn Dan Van Meter dalam Subarsono mengartikan implementasi kebijakan sebagai: "Tindakan - tindakan oleh individu publik dan swasta (atau kelompok) yang diarahkan pada prestasi tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya". (Subarsono, 2006; 100). Merujuk kepada Edwards III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: a) Komunikasi b) Sumberdaya c) Disposisi d) Struktur Birokrasi. (Subarsono, 2010: 90-91). Komunikasi

Sumber Daya Implementasi Disposisi Struktur Birokasi

Gambar 2.1 Faktor Penentu Implementasi Kebijakan Menurut Edward III Sumber: AG Subarsono. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Diolah Penulis.

Kebijakan Pajak Kebijakan pajak secara luas adalah kebijakan yang dijadikan instrumen kebijakan untuk memengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi yang dapat dirumuskan sebagai: 1. Suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara, dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif.


2. Suatu tindakan pemerintah dalam rangka memungut pajak, guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara. 3. Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara. (Mansury, 1999; 1). Kebijakan pajak seharusnya bukan sekadar menentukan apa yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak, siapa yang dikenakan pajak atau dikecualikan, apa yang akan dijadikan sebagai objek pajak atau dikecualikan, bagaimana menentukan besarnya pajak yang terutang, serta bagaimana menetukan prosedur pelaksaan kewajiban pajak teutang. Lebih dari itu, kebijakan pajak merepresentasikan komitmen pemerintah untuk mesejahterakan masyarakatnya, mendorong perkembangan dunia usaha, dan mencapai program - program pemerintah lainnya. (Rosdiana dan Slamet, 2011; 1-3). Konsep Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax) Pajak pertambahan nilai dapat dirumuskan sebagai pajak yang dikenakan terhadap nilai tambah suatu barang atau jasa dari kegiatan ekonomi disuatu Negara, yang didalam Undang-undang disebut daerah pabean. Walaupun secara ekonomi makro pendekatan yang digunakan didalam perhitungan nilai tambah dapat dirumuskan Nilai Penjualan (Ouput) dikurangi dengan Nilai Pembelian (Input). (Wirawan. Dan Suhartono, 2007; 4-5). Menurut Sukardji pengertian PPN ditinjau dari sudut ilmu hukum yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas Negara pada pihak – pihak yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli atau penerima jasa dari tindakan sewenang – wenang Negara (pemerintah). Apabila penjual atau pengusaha tidak memungut PPN dari pembeli atau penerima jasa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha jasa, bukan tanggung jawab pembeli atau penerima jasa. (Sukardji, 2007; 3) Konsep Pajak Penghasilan (PPh) Salah satu jenis penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang


diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain, kecuali ditentukan lain dalam UU PPh. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak juga termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan. (Marsyahrul, 2005; 96-97). Dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak yang langsung dikenakan kepada Wajib Pajak yang telah mendapat Penghasilan Kena Pajak (PKP), yang di bayarkan tiap bulan dengan perhitungan penghasilan selama satu tahun, yang digunakan untuk kepentingan bersama tanpa mendapat imbalan secara langsung. Konsep Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut Pajak. (Marihot, 2003; 42). BPHTB pada dasarnya dikenakan atas setiap perolehan hak yang diterima oleh orang pribadi atau badan hukum yang terjadi dalam wilayah hukum Negara Indonesia. BPHTB merupakan pajak terutang dan harus dibayar oleh pihak yang memperoleh suatu hak atas tanah dan bangunan agar akta peralihan hak seperti jual beli, hibah, tukar menukar, atau risalah lelang, atau surat keputusan pemberian hak atas tanah dapat dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Insentif Pajak Insentif pajak atau yang dalam peraturan perpajakan Indonesia disebut dengan fasilitas pajak secara umum dapat diartikan sebagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal perpajakan. Kebijakan insentif pajak dapat mempengaruhi keputusan masyarakat. Mankiw berpendapat, “...people make decision by comparing cost and benefiits, their behavor change when the cost or benefits change. That is, people respond to incentives.” (Mankiw, 2004). Pengertian mengenai insentif pajak adalah semua kemudahan, baik yang bersifat finansial maupun non finansial yang disediakan atau yang diberikan kepada wajib


pajak oleh suatu system perpajakan. Menurut Spitz dalam Suandy (2010) umumnya terdapat 4 macam insentif pajak, yaitu: 1) Pengecualian dari pengenaan pajak 2) Pengurangan dasar pengenaan pajak 3) Pengurangan tarif pajak 4) Penangguhan pajak. Metode Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap hasil wawancara mendalam yang disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat (textual). Setiap perkataan yang dikemukakan oleh informan ditulis kata demi kata kemudian dirangkai menjadi kalimat sehingga menjadi sebuah paragraf yang utuh dan kemudian peneliti memberikan kesimpulan dari informasi yang diterima oleh masing-masing informan melalui wawancara mendalam. Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Atas Transaksi Jual Beli Lahan Khusus Untuk Proyek Infrastruktur Umum Infrastruktur mempunyai peran vital dalam perekonomian dan memiliki keterkaitan yang erat terhadap kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi. Penyelenggaraan infrastruktur yang baik memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui perencanaan pembangunan suatu Negara. Pembangunan yang dilakukan Pemerintah dewasa ini antara lain pemenuhan kebutuhan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diperlukan pendekatan yang mencerminkan pola pikir yang proaktif yang dilandasi sikap kritis dan obyektif, guna mewujudkan cita-cita yang luhur bangsa Indonesia, maka diperlukan komitmen politik yang sungguh-sungguh untuk memberikan dasar dan arah yang


adil dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan tidak menyengsarakan rakyat, sehingga adanya keseimbangan antara kepentingan Pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Pengadaan tanah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan diperjelas lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Dalam Peraturan Presiden tersebut dijelaskan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara pelepasan hak atas tanah dan bangunan serta memberikan ganti rugi kepada pihak yang berhak dengan layak dan adil. Lebih jauh lagi dijelaskan dalam pasal 121 Peraturan

Presiden

Nomor

71

Tahun

2012

menyebutkan

pelaksanaan

pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak Berdasarkan penjelasan pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, bahwa pemerintah dalam membutuhkan tanah (kurang dari 1 hektar) dapat dilakukan dengan cara langsung melalui transaksi jual beli dengan para pemegang hak. Dalam transaksi jual beli tanah yang dilakukan pemerintah akan menimbulkan apek perpajakan yang terkait. Aspek perpajakan yang dapat terjadi dalam transaksi jual beli adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Berikut adalah gambar skema atas aspek perpajakan dan insentif perpajakan dalam kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh pemerintah.


Pajak Penghasilan (PPh) Pengadaan Tanah Khusus Untuk Proyek Pembangunan Infrastruktur Umum

Transaksi Jual Beli

PPh PP Nomor 71 Tahun 2008 Pasal 5

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Insentif Pajak?

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bngunan (BPHTB)

PPN UU Nomor 42 tahun 2009 Dengan syarat Bukan PKP

Pengecualiaan Pajak (Insentif Pajak Menurut Spitz)

BPHTB UU Nomor 2 Tahun 2000 Pasal 3 ayat (1) huruf (b)

Gambar 4.1 Skema Transaksi Jual Beli Tanah Dan Aspek Pajak Terkait Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan gamabaran diatas terdapat aspek atau pengenaan pajak yang terkait atas transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli yang dilakukan pemerintah terdapat subjek, objek, dan tarif pajak yang dapat dikenakan. Subjek untuk pengenaan pajak dalam aktivitas tersebut terdapatnya penjual dan pembeli. Pihak penjual sendiri adalah masyarakat, sedangkan untuk pihak pembeli adalah Pemerintah atau Bendaharawan. Namun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 122 menegaskan adanya ketentuan pemberian insentif perpajakan kepada pihak yang berhak menerima Ganti Kerugian atau Instansi yang memperoleh tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat diberikan insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Merujuk Spitz yang dikutip dari Suandy (2010) umumnya terdapat 4 macam insentif pajak, yaitu: 1) Pengecualian dari pengenaan pajak


2) Pengurangan dasar pengenaan pajak 3) Pengurangan tarif pajak 4) Penangguhan pajak. Pelaksanaan pengadaan tanah khusus untuk infrastruktur umum dapat terjadi dengan transaksi jual beli serta mendapatkan insentif pajak berupa “pengecualian” dari pengenaan semua pajak yang terkait. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 121 yang menjelaskan mengenai cara perolehan dengan transaksi jual beli serta Pasal 122 yang menjelaskan mengenai ketentuan insentif perpajakan atas transaksi jual beli tanah. Salah satu bentuk insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dapat berupa pengecualian dari pengenaan pajak seperti PPh, PPN, BPHTB. Penghasilan yang diperoleh dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan untuk kepentingan umum dapat dikecualikan dari pemotongan PPh sesuai PP Nomor 71 Tahun 2008 Pasal 5. Atas penyerahan barang yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah di dalam daerah pabean tidak menimbulkan adanya pemotongan PPN, dikarenakan bukan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Selain itu atas penyerahan yang dilakukan kepada pemerintah juga tidak akan menimbulkan adanya pemotongan BPHTB sesuai dengan peraturan BPHTB yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Pasal 3 ayat (1) huruf (b). Sehingga akan meminimalisir pengeluaran anggaran Negara untuk pengadaan tanah. Dengan adanya insentif perpajakan ini diharapkan dapat memperbesar kompensasi yang diperoleh masyarakat

serta

memudahkan

pemerintah

memperoleh

tanah

untuk

pembangunan infrastruktur umum. Contoh Ilustrasi Kasus Wajib Pajak A memiliki tanah seluas 500m2, yang akan digunakan untuk Pembangunan Jalan Tol Lintas Jawa. Kemudian pada tahun 2010 Pemerintah Daerah melakukan pembebasan tanah tersebut dengan ganti rugi Rp. 100.000,/m2. NPOPTKP tahun 2010 Rp.35.000.000,Penghasilan yang diperoleh setelah pemotongan pajak Perhitungan: DPP (500m2 x Rp.100.000,-)

Rp. 50.000.000,-


PPh final terutang (5% x Rp.50.000.000,-)

Rp. 2.500.000,-

Penghasilan Neto

Rp.47.500.000,-

Penghasilan yang diperoleh setelah mendapatkan insentif pajak Perhitungan: DPP (500m2 x Rp.100.000,-)

Rp. 50.000.000,-

PPh final terutang (Dikecualikan / tidak dipungut)

Rp.

0,-

Penghasilan Neto

Rp.50.000.000,-

Penulis mencoba mengilustrasikan dengan perhitungan pemotongan pajak dengan mengaikat teori pengecualian dari pemotongan pajak yang dikemukakan oleh Spitz dalam Suandy (2010) dengan peraturan PP Nomor 71 Tahun 2008 Pasal 5, serta menganilisis hasil perhitungan kedalam uraian. Berdasarkan perhitungan pemotongan pajak dan insentif yang diberikan, bahwa kebijakan insetif pajak ini cukup memperbesar kompensasi yang diperoleh masyarakat dalam mengalihkan tanahnya kepada pemerintah. Pemotongan pajak penghasilan atas pengalihan tanah dapat dikenakan tariff PPh final sebesar 5%. Jika tariff ini dibebaskan maka masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari pengalihan tersebut sebesar 5%. Dengan adanya kebijakan insentif pajak ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam kebutuhan akan tanah yang akan dipergunakan untuk proyek pembangunan infrastruktur umum. Selain itu, kebijakan ini dimaksudkan juga agar pihak penjual atau masyarakat mau mengalihkan tanahnya kepada pemerintah. Hal ini ditegaskan Bapak Sodik selaku Staff Pelaksana Ketentuan Pajak Penghasilan yang ditemui di Kantor Direktorat Peraturan Perpajakan II menjelaskan lebih lanjut atas pengecualian PPh atas penghasilan yang diperoleh dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan bahwa Bagi masyarakat atau WP nya itu otomatis jelas menguntungkan. Kan dia tidak anuu…apa…mempunyai kewajiban atas PPh nya. Selain itu juga untuk memotivasi para WP untuk dapat mengalihkan tanahnya guna pembangunan kepentingan umum. (hasil wawancara dengan Bapak Sodik, 04 Juni 2013).


Kebijakan memberikan insentif pajak untuk pengadaan tanah khusus proyek infrastruktur ini, dapat dikatakan kebijakan publik karena tujuan diberikan insentif ini untuk pemenuhan kepentingan publik guna mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dapat dikatakan pemberian insentif ini memiliki tujuan tertentu yang ditujukan untuk seluruh masyarakat. Jika kegiatan pengadaan tanah khusus untuk proyek infrastruktur ini tersedia maka pembangunan atau proyek-proyek pemerintah dalam pemenuhan fasilitas-fasilitas atau infrastruktur kepentingan umum akan menjadi lancar dan tersedia untuk masyarakat. Dalam pemberian insentif juga, pemerintah harus mempertimbangkan dari segi anggaran penerimaan negara. Penerimaan negara jangan sampai terabaikan karena ingin mencapai suatu tujuan. Pemberian harus diukur agar tidak terlalu merugikan negara, tetapi pemberian insentif yang berhasil adalah yang dapat mencapai sasaran. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Prof Gunadi, “yang harus diperhatikan pemerintah. Yang jelas insentif itu haru mencapai sasarannya, harus efektif efisien. Tentu pertimbanganpertimbangannya harus diperhatikan juga jangan sampai pemberian insentif tapi nanti justru menimbulkan dampak-dampak negatif yang lebih besar daripada insentifnya. Harus diperhatikan juga dampaknya pada penerimaan pajaknya bagaimana, seberapa jauh dapat diberikan insentif jangan sampai membilah penerimaan. (hasil wawancara dengan Prof. Gunadi, 23 Mei 2013). Jadi berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan bahwa untuk menunjang keberlangsungan proyek pembangunan infrastruktur kepentigan umum ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak berupa pengecualian pengenaan pajak, atas pajak-pajak yang terkait dalam mekanisme jual beli tanah. Implentasi kebijakan insentif pajak ini belum dapat berjalan, dikarekan terhambat oleh faktor-faktor penentu keberhasilan implentasi kebijakan seperti yang diungkapkan oleh Edward III yaitu: a) Komunikasi Masih kurangnya komunikasi antar aparatur pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan insentif pajak atas pengadaan tanah untuk infrastruktur umum. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut pemerintah hanya memberikan ganti rugi kepada masyarakat sesuai dengan NJOP, sedangkan dalam peraturan presiden Nomor 71 Tahun 2012 telah


diatur dengan adanya kebijakan insentif pajak sesuai Pasal 122. Apabila dengan mendapakat insentif pajak berupa pengecualian dari pemotongan pajak, dapat dimungkingakn bahwa kompensasi atau penghasilan yang diperoleh pihak penjual akan lebih besar dibandingkan dengan hanya penggantian rugi saja. b) Sumber Daya Pemerintah telah menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidangnya untuk melaksanakan kebijakan terebut. Mulai dari Badan Kebijakan Fiskal sampai dengan Direktorat Jenderala Pajak pencatat penerimaan Negara dari sector pajak. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya dari faktor Sumber Daya Manusia saja, akan tetapi dari sumber daya keuangan juga. Implentasi kebijakan pemberian insentif pajak atas transaksi jual beli lahan untuk infrastruktur umum yang berupa pengecualian dari pemotongan pajak tidak terdapat adanya aliran uang, maka potensi penerimaan Negara kurang dapat dikontrol. c) Disposisi Komitmen dari para implementor kebijakan insentif berupa pengecualian pemotongan pajak juga merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan suatu kebijakan. Implementasi kebijakan insentif pajak ini sebenarnya memiliki dampak yang positif bagi pemerintah karena dapat memperkecil anggaran pemerintah dalam melakukan kegiatan pengadaan tanah untuk infrastruktur umum. Hal ini disebabkan dalam implementasi kebijakan tersebut pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran yang berlebih dikarenakan pemerintah juga dikecualikan dari pemotongan pajak atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. d) Struktur Birokasi Implementasi kebijakan pengecualian dari pemotongan pajak atas transaksi jual beli lahan khusus untuk infrastruktur umum masih belum sesuai dengan aturan perpajakan yang mengatur yaitu PP Nomor 71 Tahun 2008 tentang Penghasilan yang dikecualikan, UU Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Pengecualian dari Objek pemotongan BPHTB, dan UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN. Dari semua aturan terebut belum ada peraturan khusus dan


spesifik mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jika diteliti lebih lanjut infrastruktur umum itu bermacam-macam. Sehingga akan menimbulkan kejanggalan atau dispute. Kendala yang Dihadapai dalam Implementasi Kebijakan Insetif Pajak atas Transaksi Jual Beli Lahan Khusus untuk Proyek Infrastruktur Umum Permasalahan-permasalahan yang dihadapai oleh Pemerintah atau Bendaharawan dalam pelaksanaan kebijakan insentif perpajakan atas pengadaan tanah untuk infrastruktur umum adalah: 1) Pemerintah belum menyediakan peraturan atau regulasi khusus yang secara rinci mengatur tentang insentif pajak untuk infrastruktur umum. Untuk melaksanakan suatu kebijakan dibutuhkan suatu landasan hukum yang kuat, agar setiap pihak yang melaksanaan taat akan hukum. Dalam pelaksanaan kebijakan pemberian insentif pajak ini belum adanya peraturan pemerintah yang menjelaskan lebih lanjut mengenai insentif perpajakan atas pengadaan tanah yang akan dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur umum. Misalnya untuk peraturan PPN, belum adanya kebijakan insentif perpajakan untuk transaksi jual beli lahan khusus untuk infrastruktur umum. Dalam peraturan PPN Pasal 16B menjelaskan insentif perpajakan dapat berupa PPN yang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak untuk sementara waktu atau selamanya. Namun, atas pengadaan tanah yang diperoleh dengan cara transaksi jual beli masih terdapat pengenaan Pajak Pertamabahan Nilai. Hal ini dikarenakan, PPN dikenakan atas penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian yang meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli agunan atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang. (Marsyahrul, 2005: 118). Jika ditinjau dari sudut ilmu hukum PPN dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menghasilkan barang, mengimpor barang, memperdagangkan barang dan/ atau menyerahkan jasa yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya dapat disebut sebagi pengusaha kena pajak. Apabila penjual atau pengusaha tidak memungut PPN dari pembeli atau penerima jasa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha jasa, bukan tanggung jawab pembeli atau penerima jasa. (Sukardji, 2007; 3). Dalam konteks jual beli tanah


yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah, tidak menimbulkan adanya pemotongan PPN dikarekan masyarakat bukan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 2) Belum adanya komunikasi mengenai ketentuan insentif perpajakan kepada masyarakat yang tertuang dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 122. Menurut Edward III komunikasi adalah keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Komunikasi yang baik akan mengurangi distorsi dalam penerapan ketentuan insentif perpajakan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sehingga yang menjadi maksud dan tujuan pembuat kebijakan dapat tersampaikan kepada sasaran (wajib pajak).


SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Implementasi kebijakan insentif atas transaksi jual beli tanah khusus untuk proyek infrastruktur kepentingan umum dapat terjadi dengan transaksi jual beli sesuai dengan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 121. Selain itu mendapatkan insentif pajak berupa “pengecualian” dari pengenaan Pajak Pengahsilan (PP Nomor 71 Tahun 2008 Pasal 5), Pajak Pertambahan Nilai (Bukan PKP), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU Nomor 20 Tahun 2000 Pasal 3 ayat (1) huruf (b)). Sehingga dapat dipastikan bahwa penghasilan yang diperoleh masyarakat dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan akan jauh lebih besar. Selain itu, pemerintah akan dengan mudah memperoleh tanah atau lahan yang dapat dipergunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur kepentingan umum. 2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan insentif pajak ini adalah: a. Pemerintah belum menyediakan peraturan atau regulasi khusus dan rinci yang mengatur tentang insentif pajak untuk infrastruktur umum. Untuk melaksanakan suatu kebijakan dibutuhkan suatu landasan hukum yang kuat, agar setiap pihak yang melaksanaan taat akan hukum. b. Belum adanya komunikasi mengenai ketentuan insentif perpajakan kepada masyarakat yang tertuang dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 122. Menurut Edward III komunikasi adalah keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Komunikasi yang baik akan


mengurangi distorsi dalam penerapan ketentuan insentif perpajakan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Saran Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, rekomendasi peneliti yang dapat dijadikan masukan dalam kebijakan insentif pajak atas transaksi jual beli lahan khusus untuk proyek infrastruktur umum adalah sebagai berikut: 1. Dapat diberikannya suatu harapan yang mungkin lebih menguntungkan dari pembayaran ganti rugi. Mungkin dapat diberikan insentif pajak tetapi juga dapat diberikan suatu penghasilan sifatnya non-taxation (bukan pajak) atau dapat berupa penghasilan yang menunjang kehidupan masyarakat tersebut dimasa yang akan datang (long life benefit income). 2. Dibuatkan peraturan pemerintah yang mengatasi atau mengenai kebijakan insentif pajak atas transaksi jual beli lahan khusus untuk infrastruktur umum. Dengan ada peraturan yang mengatur secara spesifik dan terperinci, pihak pelaksana akan semakin jelas dalam menerapkan kebijakan insintif ini. Salah satu contohnya adalah peraturan yang mengatur tentang PPN. Dalam undang-undang PPN belum dijelaskan mengenai kebijakan insentif pajak untuk tanah. Kepustakaan Buku-buku Budiardjo, Miriam. (2005). Dasar–Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Dye, Thomas R. (1985). Public Policy and Social Science Knowledge and Action dalam Understanding Public Policy. Englewood Cliffs N.J: Prentice Hall. Inc Mansury, R. (1999). Kebijakan Fiskal, Jakarta; YP4 Marsyahrul, Tony. (2005). Pengantar Perpajakan. Jakarta: PT. Grasindo. Ndraha, Taliziduhu. (1997). Metodelogi Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta. Mankiw, N Gregory (2004). Principles of Microeconomics, USA: Thomson South Western.


Rosdiana, Haula dan Edi Slamet. (2011) Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia, Jakarta: Visi Media. Suandi, Erly (2000) Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat Subarsono, AG. (2006). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar. Sukardji, Untung. (2007). Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia Edisi Revisi 2007, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Wirawan. B. Ilyas dan Rudi Suhartono. (2007). Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, LPFEUI. Karya Ilmiah Nareswari, (2009) Desain Kebijakan Insentif Pajak Untuk Mendorong Industri Mobil Berteknologi Hybrid di Indonesia, Jakarta. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Republik Indonesia Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang pelaksanaan peraturan mengenai pemberian insentif perpajakan kepada pihak yang berhak dan mendukung pembangunan proyek infrastruktur umum. Lain-lain Sekertariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. “PP No. 71 tahun 2012”, 20 Februari 2013 http://www.setdaprovkaltim.info/2012/08/. Haula Rosdiana, Rela.Melepas.Tanah.Dihapuskan.Pajaknya. 17 Februari 2013, http://properti.kompas.com/index.php/read/2012/05/08/11244416/Rela.Me lepas.Tanah.Dihapuskan.Pajaknya.


IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK ATAS TRANSAKSI JUAL BELI LAHAN KHUSUS UNTUK INFRASTRUKTUR UMUM. Ivan Rakhmat, Prof. Dr. Haula Rosdiana, M

Recommend Documents