Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.6/41/DPM tanggal 5 Oktober 2004 -----------------------------------------------------------------------------------------------Lampiran 12.a Contoh Laporan Kegiatan Usaha (Rekapitulasi Mutasi Transaksi Jual-Beli UKA)
Jenis Valuta
USD
Saldo Awal UKA (A)
Pembelian (B)
Penjualan ( C )
Jumlah
Jumlah
Jumlah
UKA
Rp
UKA
Rp
USD *)
UKA
Rp
(f)
(g)
xxx
xxx
(a)
(b)
(c)
(d)
(e) = (c ) x kurs konversi
Xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Saldo Akhir UKA (D) Jumlah
USD *) (h) = (f) x kurs konversi xxx
UKA (i) = ((a) + (c)) – (f) xxx
Kurs Tengah
xxx
Jumlah Rp (j) = (i) x kurs tengah xxx
EUR
Xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
AUD
Xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
SGD
Xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
HKD
Xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Dst.
Xxx
xxx xxx
xxx
xxx Xxx
xxx xxx
xxx
xxx xxx
xxx Xxx
xxx
xxx
xxx xxx
…………… , ……………….. ttd cap perusahaan
Nama jelas (Pengurus)
Keterangan : Kegunaan Rekapitulasi Mutasi Transaksi Jual Beli UKA adalah untuk mengikhtisarkan saldo awal, pembelian, penjualan atau pencairan dan saldo akhir dari UKA pada tanggal pelaporan. *) Kurs untuk konversi ke USD diperoleh dari konversi masing-masing valuta dalam USD berdasarkan perhitungan kurs tengah yang didapat dari kurs transaksi Bank Indonesia setiap akhir bulan. Kurs tengah transaksi = kurs transaksi jual Bank Indonesia + kurs transaksi beli Bank Indonesia dibagi 2. Dalam hal kurs transaksi tidak terdapat di dalam daftar kurs transaksi Bank Indonesia digunakan kurs Jual + Kurs Beli dari PVA pelapor dibagi 2.
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.6/41/DPM tanggal 5 Oktober 2004 -----------------------------------------------------------------------------------------------Lampiran 12.b Contoh Laporan Kegiatan Usaha (Rekapitulasi Mutasi Transaksi Pembelian dan Pencairan TC)
Jenis Valuta
USD
Saldo Awal TC (A)
Pembelian (B)
Pencairan ( C )
Jumlah
Jumlah
Jumlah
TC
Rp
TC
Rp
USD *)
TC
Rp
(f)
(g)
xxx
xxx
(a)
(b)
(c)
(d)
(e) = (c ) x kurs konversi
Xxx
xxx
xxx
Xxx
xxx
Saldo Akhir TC (D) Jumlah
USD *) (h) = (f) x kurs konversi xxx
TC (i) = ((a) + (c)) – (f) xxx
Kurs Tengah
xxx
Jumlah Rp (j) = (i) x kurs tengah xxx
EUR
Xxx
xxx
xxx
Xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
AUD
Xxx
xxx
xxx
Xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
SGD
Xxx
xxx
xxx
Xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
HKD
Xxx
xxx
xxx
Xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Dst.
Xxx
xxx xxx
xxx
Xxx Xxx
xxx xxx
xxx
xxx Xxx
xxx Xxx
xxx
xxx
xxx xxx
…………… , ……………….. ttd cap perusahaan
Nama jelas (Pengurus)
Keterangan : Kegunaan Rekapitulasi Mutasi Transaksi Pembelian dan Pencairan TC adalah untuk mengikhtisarkan saldo awal, pembelian, atau pencairan dan saldo akhir dari TC pada tanggal pelaporan. *) Kurs untuk konversi ke USD diperoleh dari konversi masing-masing valuta dalam USD berdasarkan perhitungan kurs tengah yang didapat dari kurs transaksi Bank Indonesia setiap akhir bulan. Kurs tengah transaksi = kurs transaksi jual Bank Indonesia + kurs transaksi beli Bank Indonesia dibagi 2. Dalam hal kurs transaksi tidak terdapat di dalam daftar kurs transaksi Bank Indonesia digunakan kurs Jual + Kurs Beli dari PVA pelapor dibagi 2.
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.6/41/DPM tanggal 5 Oktober 2004 -----------------------------------------------------------------------------------------------Lampiran 13.a Contoh atau format neraca PT ABC NERACA Per tanggal 31 Desember 2004 (Dalam Rupiah) AKTIVA
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kas dan bank dalam Rupiah
KEWAJIBAN Pinjaman yang diterima Dalam Rupiah Dalam valas
Kas Bank
xxx xxx
xxx xxx
xxx Kas dan bank dalam valas Kas dalam UKA xxx Bank xxx Piutang TC Aktiva Tetap Harga perolehan xxx Akumulasi penyusutan xxx
Kewajiban Lain-lain
xxx xxx
xxx Aktiva Lain-lain
Jumlah Aktiva
xxx xxx xxx
xxx
xxx
EKUITAS Modal Disetor Laba ditahan/ (akumulasi rugi)- bersih
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas
…………… , ……………….. ttd cap perusahaan
Nama jelas (Pengurus)
xxx xxx xxx xxx
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.6/41/DPM tanggal 5 Oktober 2004 -----------------------------------------------------------------------------------------------Lampiran 13.b Contoh atau format Laba Rugi PT ABC LAPORAN LABA/(RUGI) Periode 1 Januari – 31 Desember 2004 (Dalam Rupiah) Pendapatan dan Beban Operasional Pendapatan Operasional Penjualan UKA Pencairan TC Harga Pokok Penjualan: Saldo awal UKA dan TC Pembelian UKA dan TC Saldo akhir UKA dan TC
xxx xxx xxx
xxx
(xxx)
xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx
xxx Pendapatan Operasional Kotor Beban Operasional Gaji, upah dan tunjangan Sewa Iklan dan promosi Air,listrik dan telepon Transportasi dan perjalanan Penyusutan aktiva tetap Lainnya Pendapatan / (Rugi) Operasional Bersih Pendapatan / (Beban) Lain-Lain Pendapatan bunga Laba / (rugi) penjualan aktiva tetap Laba / (rugi) selisih kurs Lain-lain
xxx xxx xxx xxx
Laba / (Rugi) sebelum pajak penghasilan
xxx xxx
Pajak penghasilan
xxx
Laba / (Rugi) Bersih
xxx
…………… , ……………….. ttd cap perusahaan
Nama jelas (Pengurus)
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.6/41/DPM tanggal 5 Oktober 2004 -----------------------------------------------------------------------------------------------Lampiran 13.c Contoh atau format Laporan Perubahan Ekuitas PT ABC LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Periode………. (Dalam Rupiah)
Keterangan
Modal disetor
Laba ditahan / (akumulasi rugi)
Jumlah
Saldo per tanggal 31 Desember 200-0
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
(xxx)
(xxx)
____ xxx
____ xxx
Laba / (rugi) periode berjalan Pembagian dividen Saldo per tanggal 31 Desember 200-1
____ xxx
…………… , ……………….. ttd cap perusahaan
Nama jelas (Pengurus)
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.6/41/DPM tanggal 5 Oktober 2004 -----------------------------------------------------------------------------------------------Lampiran 13.d Contoh Laporan Arus Kas PT ABC LAPORAN ARUS KAS Periode…………… (Dalam Rupiah) Arus kas dari aktivitas operasi Penjualan UKA Pembelian UKA Pencairan TC Pembelian TC Beban operasional Pendapatan / (beban bunga) Pendapatan / (beban lain-lain) Beban pajak penghasilan Arus kas bersih dari aktivitas operasi
xxx (xxx) xxx (xxx) (xxx) xxx / (xxx) xxx / (xxx) xxx xxx
Arus kas dari aktivitas investasi Pembelian aktiva tetap Hasil penjualan aktiva tetap Penerimaan deviden Arus kas bersih dari aktivitas investasi
(xxx) xxx xxx xxx
Arus kas dari aktivitas pendanaan Hasil dari penambahan modal disetor Penerimaan pinjaman Pembayaran pinjaman Pembayaran deviden Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Kenaikan / (penurunan) bersih kas dan setara kas Penyesuaian atas selisih kurs dari saldo kas dan setara kas Kas dan setara kas pada awal tahun Kas dan setara kas pada akhir tahun
xxx xxx (xxx) (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx
………… , ………………..
ttd cap perusahaan
Nama jelas (Pengurus)
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.6/41/DPM tanggal 5 Oktober 2004 ----------------------------------------------------------------------------------------------Lampiran 14
Pedoman Penyusunan Pembukuan dan Laporan Keuangan Pedagang Valuta Asing - Bukan Bank
Direktorat Pengelolaan Moneter Bank Indonesia Jakarta, 2004
KATA PENGANTAR Sejalan dengan upaya Bank Indonesia melakukan pengembangan Pegadang Valuta Asing Bukan Bank (PVA BB) dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku, maka perlu memberikan pedoman kepada PVA BB dalam penyusunan pembukuan dan laporan keuangan PVA BB. Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM) menerbitkan Pedoman Penyusunan Pembukuan dan Laporan Keuangan PVA BB dalam rangka untuk memperoleh keseragaman akutansi yang berlaku (Pernyataan Standar Akutansi Keuangan) dan penyajian Laporan Keuangan PVA BB serta pengawasan dan pembinaan terhadap PVA BB. Buku ini berisikan petunjuk mengenai tata cara penyusunan laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan PVA BB yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun demikian, format dokumen pendukung penyusunan Laporan Keuangan PVA BB sebagaimana diuraikan dalam buku pedoman ini seperti Nota Transaksi, Buku Harian dan Buku Harian Pembantu merupakan pedoman minimal dalam penyusunan pembukuan dan laporan keuangan PVA BB. Demikianlah, semoga buku pedoman ini bermanfaat dan mempermudah PVA BB dalam melakukan penyusunan laporan keuangannya. Terima kasih.
Jakarta, 5 Oktober 2004
Daftar Isi: KATA PENGANTAR Halaman BAB 1 UMUM A. Tujuan Penyusunan Pedoman………………………………………………… B. Tujuan Laporan Keuangan……………………………………………………
1 1
BAB 2 KONSEP DASAR PENYUSUNAN PEDOMAN PEMBUKUAN DAN LAPORAN KEUANGAN PVA - BUKAN BANK Standar Keuangan, Perundangan dan Peraturan Yang Mendasari……………
1
BAB 3 AKUNTANSI AKTIVA A. Pengertian dan Dasar Pencatatan Aktiva……………………………….......... B. Kas dan Bank………………………………………………………………… C. Piutang TC…………………………………………………………………… D. Aktiva Tetap...………………………………………………………………... E. Aktiva Lain-Lain………………………………………………………...........
2 2 2 2 3
BAB 4 AKUNTANSI KEWAJIBAN A. Pengertian dan Dasar Pencatatan Kewajiban…………………………………. 3 B. Pinjaman Yang Diterima...……………………………………………………. 3 C. Kewajiban Lain-Lain…………………………………………………………. 4
BAB 5 AKUNTANSI EKUITAS A. Pengertian dan Dasar Pencatatan Ekuitas…………………………………….. B. Modal Disetor………………………………………………………………… C. Laba / Rugi Ditahan……………………………………………………...........
4 4 4
BAB 6 AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BEBAN A. Prinsip Pengakuan Pendapatan dan Beban…………………………………… B. Pendapatan Operasional………………………………………………………. C. Beban Operasional...………………………………………………………….. D. Pendapatan dan Beban Lain-Lain……………………………………………..
5 5 6 6
BAB 7 AKUNTANSI PERPAJAKAN ……………………………………………..
6
BAB 8 LAPORAN KEUANGAN PVA - BUKAN BANK A. Neraca ...…………...…………………………………………………………. B. Laporan Laba Rugi …………………………………………………………… C. Laporan Perubahan Ekuitas ………………………………………………….. D. Laporan Arus Kas …………………………………………………………….
7 9 11 12
E. Catatan Atas Laporan Keuangan………………………………………............ 13 LAMPIRAN - LAMPIRAN A. Contoh Nota Transaksi ……………………………………………………… B. Pembukuan Sederhana ………..….…………………………………………. C. Contoh Catatan Penyesuaian Kurs Harian ………………………………….. D. Aspek Perpajakan …………….………………………………………………
16 17 27 28
REFERENSI ………………………………………………………………………… 36
BAB 1 UMUM A. Tujuan Penyusunan Pedoman Tujuan utama penyusunan pedoman ini adalah untuk: • Menghimpun prinsip dan praktek akuntansi yang relevan dengan kegiatan – kegiatan Pedagang Valuta Asing (PVA) - Bukan Bank sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai PVA. • Menciptakan keseragaman penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sehingga meningkatkan daya banding atas laporan keuangan tersebut. • Mempermudah PVA – Bukan Bank dalam menyusun laporan keuangan baik untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain seperti Bank Indonesia (BI) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). • Meningkatkan daya verifikasi atas suatu transaksi sehingga dapat diketahui kewajarannya. B. Tujuan Laporan Keuangan Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk: • Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta ekuitas suatu PVA – Bukan Bank. • Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktivitas kegiatan usaha dan perubahan aktiva neto suatu PVA – Bukan Bank yang timbul dari kegiatan transaksi penukaran valuta asing (valas). • Memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban PVA – Bukan Bank sehingga bisa membantu para pemakai laporan di dalam mengambil keputusan. Contoh dan Lampiran di dalam Buku Pedoman Penyusunan Pembukuan dan Laporan Keuangan untuk PVA - Bukan Bank (Buku Pedoman) ini hanya sebagai ilustrasi dan dapat disesuaikan dengan kondisi masingmasing PVA – Bukan Bank agar tercapai penyajian laporan keuangan secara wajar.
BAB 2 KONSEP DASAR PENYUSUNAN PEDOMAN PEMBUKUAN DAN LAPORAN KEUANGAN PVA - BUKAN BANK Standar Keuangan, Perundangan dan Peraturan Yang Mendasari Penyusunan Buku Pedoman ini berdasarkan prinsip – prinsip akuntansi pada umumnya sebagaimana diatur dalam PSAK Indonesia Nomor 1 dan 31 dan juga berdasarkan PBI yang berlaku. Sebagaimana diketahui jasa penukaran valas yang dilakukan oleh PVA – Bukan Bank merupakan sebagian transaksi yang juga dilakukan oleh dunia perbankan, 1
maka penyusunan buku pedoman ini lebih mengacu pada PSAK No 31 yaitu mengenai akuntansi perbankan.
BAB 3 AKUNTANSI AKTIVA A. Pengertian dan Dasar Pencatatan Aktiva Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aktiva adalah potensi potensi dari aktiva tersebut untuk memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Aktiva diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya dimasa depan diperoleh perusahaan dan aktiva tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aktiva tidak diakui dalam neraca kalau pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam perusahaan setelah periode akuntansi berjalan. Sebagai alternatif transaksi semacam itu menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi. B. Kas dan Bank Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Dalam kaitannya dengan PVA – Bukan Bank perkiraan kas dalam valas meliputi berbagai jenis Uang Kertas Asing (UKA) yang tersedia untuk diperjual-belikan. Bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. C. Piutang TC Piutang TC adalah piutang yang timbul atas pembelian TC dari nasabah yang belum dicairkan menjadi kas atau bank. Piutang TC meliputi TC yang sudah dan belum ditagih ke bank atau lembaga penerbit. D. Aktiva Tetap Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasional perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aktiva tetap umumnya dicatat berdasarkan harga perolehannya. Penyusutan adalah alokasi sistematik jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi untuk periode akuntansi yang bersangkutan.
2
Jumlah yang dapat disusutkan dialokasikan ke setiap periode akuntansi selama masa manfaat aktiva dengan berbagai metode penyusutan yang sistematis.dan konsisten. Pelaksanaan standar akuntansi untuk aktiva tetap bagi PVA – Bukan Bank adalah sama dengan standar akuntansi aktiva tetap menurut PSAK pada umumnya. E. Aktiva Lain-Lain Aktiva lain-lain adalah pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam tiga pos yang telah dibahas diatas dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri. Contoh aktiva lain-lain dalam PVA – Bukan Bank adalah: Biaya dibayar dimuka (sewa gedung, asuransi, dll), Piutang karyawan dan Piutang lain-lain dan sebagainya.
BAB 4 AKUNTANSI KEWAJIBAN A. Pengertian dan Dasar Pencatatan Kewajiban Kewajiban adalah merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan perusahaan untuk mengorbankan sumber daya yang memiliki manfaat masa depan demi untuk memenuhi kewajiban pada pihak lain. Kewajiban diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Semua kewajiban yang diketahui harus dicatat tanpa memperhatikan jumlahnya secara tepat atau tidak. Untuk kewajiban yang ada tetapi besarnya tergantung pada kejadian dimasa yang akan datang, jumlahnya harus ditaksir. Bila jumlah tersebut tidak dapat ditaksir dengan wajar, maka sifat kewajiban tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. B. Pinjaman Yang Diterima Pinjaman yang diterima adalah fasilitas pinjaman yang diterima dari bank atau pihak lain, termasuk dari pemegang saham, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing, dan harus dibayar bila telah jatuh tempo. Dalam pengertian pinjaman yang diterima tidak termasuk modal disetor dimuka. Pinjaman yang diterima disajikan sebesar saldo pinjaman yang diterima PVA – Bukan Bank pada tanggal laporan.
3
C. Kewajiban Lain-lain Kewajiban lain-lain adalah pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam salah satu rekening kewajiban dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri. Kewajiban lain – lain di sajikan sebesar jumlah kewajiban PVA – Bukan Bank kepada pihak lain pada tanggal laporan. Contoh kewajiban lain-lain pada PVA – Bukan Bank adalah biaya sewa, biaya gaji, dan biaya-biaya lainnya yang masih harus dibayar dan sebagainya.
BAB 5 AKUNTANSI EKUITAS A. Pengertian dan Dasar Pencatatan Ekuitas Ekuitas adalah merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Pada dasarnya ekuitas berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan. Ekuitas terutama dapat bertambah atau berkurang dengan adanya penambahan modal disetor atau ditarik kembali oleh pemilik, laba atau rugi usaha dan pembagian keuntungan. Ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam perusahaan harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Pada pokoknya pengungkapan unsur ekuitas diharapkan secara jelas mengelompokkan modal disetor, cadangan dan saldo laba rugi. Pengertian dan dasar pencatatan ekuitas bagi PVA – Bukan Bank adalah sama dengan pengertian dan dasar pencatan ekuitas pada perusahaan umumnya sebagaimana diatur dalam PSAK. B. Modal Disetor Modal disetor adalah merupakan jumlah modal yang telah disetorkan oleh pemilik perusahaan sesuai dengan akta pendirian dan perubahannya. C. Laba / Rugi Ditahan Laba/rugi ditahan adalah merupakan akumulasi dari hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembayaran pajak penghasilan perusahaan dan pembagian dividen atau keuntungan kepada pemilik perusahaan. Yang dimaksud dengan akumulasi hasil usaha periodik adalah laba rugi atas tahun-tahun yang lalu dan dalam tahun berjalan.
4
BAB 6 AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BEBAN A. Prinsip Pengakuan Pendapatan dan Beban Pendapatan, beban, laba dan rugi wajib diperhitungkan sedemikian rupa agar memberikan gambaran yang layak mengenai hasil usaha perusahaan untuk periode tertentu. Pendapatan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal yang timbul dari penyerahan barang atau jasa atau aktivitas usaha lainnya di dalam suatu periode. Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva. Beban segera diakui dalam laporan laba rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui dalam neraca sebagai aktiva. B. Pendapatan Operasional Pendapatan operasional adalah merupakan pendapatan yang diperoleh dalam rangka kegiatan pokok perusahaan. Pendapatan operasional PVA – Bukan Bank diperoleh dari Penjualan UKA dan Pencairan TC berdasarkan kurs transaksi yang dilandasi dengan penerbitan nota transaksi. Kurs transaksi adalah kurs pasar yang telah disepakati antara PVA – Bukan Bank dengan nasabah. Nota transaksi sebagai dasar terjadinya penukaran sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut: 1) Tanggal transaksi; 2) Jam transaksi atau Nomor Urut transaksi; 3) Jenis transaksi, yaitu pembelian atau penjualan; 4) Jenis valuta asing; 5) Nilai nominal valas; 6) Kurs transaksi; 7) Ekuivalen Rupiah. Dalam hal suatu transaksi berdasarkan ketentuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berlaku memenuhi nilai nominal yang ditetapkan, maka PVA – Bukan Bank wajib mencatat dan atau melaporkan data identitas nasabah dengan lengkap (antara lain nama, alamat, no. telpon dan nomor identitas). Contoh nota transaksi sederhana bisa dilihat pada Lampiran A buku pedoman ini. 5
C. Beban Operasional Beban operasional adalah merupakan beban-beban yang timbul dalam rangka kegiatan pokok perusahaan. Pada PVA – Bukan Bank, beban operasional meliputi gaji dan tunjangan karyawan, beban iklan, beban sewa kantor, beban rekening air/listrik/telepon, beban penyusutan dan sebagainya. D. Pendapatan dan Beban Lain-Lain Pendapatan dan beban lain-lain merupakan macam-macam pendapatan dan beban yang timbul diluar kegiatan pokok perusahaan seperti pendapatan atau beban bunga, laba rugi atas penjualan aktiva tetap, selisih kurs yang belum direalisasi dan sebagainya.
BAB 7 AKUNTANSI PERPAJAKAN Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aktiva dan kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode kewajiban (liability). Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku saat ini. Perbedaan temporer dapat berupa: 1. Perbedaan temporer kena pajak yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi atau; 2. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan yaitu pebedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi. Dasar pengenaan pajak aktiva atau kewajiban adalah nilai aktiva atau kewajiban yang diakui oleh Direktorat Jendral Pajak dalam penghitungan laba fiskal. Akuntansi pajak penghasilan dengan metode kewajiban ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak metarial.
BAB 8 LAPORAN KEUANGAN PVA - BUKAN BANK Tujuan laporan keuangan pada umumnya adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dapat dipercayakan kepada mereka.
6
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi: - Aktiva; - Kewajiban; - Ekuitas; - Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; dan - Arus kas. Laporan keuangan PVA – Bukan Bank terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut: 1. Neraca; 2. Laporan Laba Rugi; 3. Laporan Perubahan Ekuitas; 4. Laporan Arus Kas; 5. Catatan Atas Laporan Keuangan. A. NERACA Neraca adalah laporan yang menggambarkan keadaan keuangan perusahaan pada saat tertentu dan terdiri dari aktiva yang dimiliki dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam penyajiannya, aktiva dan kewajiban dalam neraca PVA – Bukan Bank tidak dikelompokkan menurut lancar dan tidak lancar, namun sedapat mungkin tetap disusun menurut tingkat likuiditas dan jatuh tempo.
7
Berikut adalah contoh atau format neraca yang dimaksud. PT ABC NERACA Per tanggal …………. Dalam Rupiah AKTIVA
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kas dan bank dalam Rupiah
KEWAJIBAN Pinjaman yang diterima Dalam Rupiah Dalam valas
Kas Bank
xxx xxx xxx
Kas dan bank dalam valas Kas dalam UKA xxx Bank xxx Piutang TC Aktiva Tetap Harga perolehan xxx Akumulasi penyusutan xxx
Kewajiban Lain-lain
xxx xxx xxx
xxx xxx
EKUITAS Modal Disetor xxx Laba ditahan/(akumulasi rugi)- bersih xxx xxx Jumlah Kewajiban dan Ekuitas xxx
xxx Aktiva Lain-lain Piutang karyawan Jumlah Aktiva
xxx xxx
xxx xxx
PENJELASAN POS-POS NERACA KAS DAN BANK DALAM RUPIAH Kas: Diisi dengan jumlah saldo kas pada posisi tanggal neraca. Bank: Diisi dengan jumlah saldo rekening bank dan tabungan pada posisi tanggal neraca. KAS DAN BANK DALAM VALUTA ASING Kas: Diisi dengan jumlah saldo kas dari berbagai valas yang telah dikonversikan ke dalam nilai Rupiah berdasarkan kurs tengah transaksi Bank Indonesia pada tanggal neraca. Kurs tengah transaksi adalah kurs transaksi jual Bank Indonesia ditambah kurs transasksi beli Bank Indonesia dibagi dua. Bank: Diisi dengan jumlah saldo rekening bank dari berbagai valas yang telah dikonversikan ke dalam nilai Rupiah berdasarkan kurs tengah transaksi Bank Indonesia pada tanggal neraca. PIUTANG TC Diisi dengan jumlah saldo TC yang masih harus diterima pada tanggal neraca.
8
AKTIVA TETAP Harga Perolehan: Diisi dengan nilai perolehan seluruh aktiva tetap seperti kendaraan, gedung, dan sebagainya pada posisi tanggal neraca. Akumulasi Penyusutan: Diisi dengan nilai akumulasi penyusutan seluruh aktiva tetap pada posisi tanggal neraca. AKTIVA LAIN-LAIN Diisi dengan nilai selain kelompok aktiva tersebut diatas pada posisi tanggal neraca seperti aktiva pajak tangguhan, biaya dibayar dimuka, piutang karyawan, piutang lain-lain dan sebagainya. PINJAMAN YANG DITERIMA DALAM RUPIAH Diisi dengan jumlah saldo pinjaman yang diterima dari pihak lain yang masih harus dibayar pada posisi tanggal neraca. PINJAMAN YANG DITERIMA DALAM VALAS Diisi dengan jumlah saldo pinjaman yang diterima dari pihak lain dalam berbagai valas yang masih harus dibayar yang telah dikonversikan ke dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah transaksi Bank Indonesia pada tanggal neraca. KEWAJIBAN LAIN-LAIN Diisi dengan jumlah kewajiban lain-lain yang masih harus dibayar pada posisi tanggal neraca seperti biaya sewa, biaya gaji, biaya listrik dan sebagainya. EKUITAS Modal Disetor: Diisi dengan jumlah modal disetor yang dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan jumlah modal yang telah disetor yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan pada posisi tanggal neraca pada akhir bulan atau tahun. Laba Ditahan / (Akumulasi Rugi): Diisi jumlah saldo laba yang ditahan atau akumulasi rugi pada periode sebelumnya dan periode berjalan. B. LAPORAN LABA RUGI Laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan laba rugi PVA – Bukan Bank disusun dalam bentuk berjenjang (multiple step) yang menggambarkan secara rinci unsur pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan dan kegiatan lainnya.
9
Berikut adalah contoh atau format laba rugi yang dimaksud. PT ABC LAPORAN LABA/(RUGI) Periode…………. Dalam Rupiah Pendapatan dan Beban Operasional Pendapatan Operasional Penjualan UKA Pencairan TC
xxx xxx xxx
Harga Pokok Penjualan: Saldo awal UKA dan TC Pembelian UKA dan TC Saldo akhir UKA dan TC
xxx xxx (xxx) xxx xxx
Pendapatan Operasional Kotor Beban Operasional Gaji, upah dan tunjangan Sewa Iklan dan promosi Air,listrik dan telepon Transportasi dan perjalanan Penyusutan aktiva tetap Lainnya
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Pendapatan / (Rugi) Operasional Bersih Pendapatan / (Beban) Lain-Lain Pendapatan bunga Laba / (rugi) penjualan aktiva tetap Laba / (rugi) selisih kurs Lain-lain
xxx xxx xxx xxx
Laba / (Rugi) sebelum pajak penghasilan
xxx xxx
Pajak penghasilan
xxx
Laba / (Rugi) Bersih
xxx
PENJELASAN POS-POS LABA RUGI PENJUALAN UKA Diisi dengan hasil seluruh penjualan UKA berdasarkan kurs transaksi jual selama periode pelaporan.
10
PENCAIRAN TC Diisi dengan hasil seluruh pencairan TC selama periode pelaporan. SALDO AWAL UKA DAN TC Diisi dengan hasil penjumlahan antara saldo awal UKA dan TC yang diambil dari saldo kas dalam UKA dan piutang TC pada neraca. PEMBELIAN UKA DAN TC Diisi dengan hasil pembelian UKA dan TC berdasarkan kurs transaksi beli selama periode pelaporan. SALDO AKHIR UKA DAN TC Diisi dengan hasil penjumlahan antara saldo akhir UKA dan TC yang diambil dari saldo kas UKA dan piutang TC pada neraca. BEBAN OPERASIONAL Diisi dengan semua jenis-jenis beban yang terjadi selama periode pelaporan yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. PENDAPATAN / (BEBAN) LAIN-LAIN Diisi dengan semua jenis-jenis pendapatan dan beban yang terjadi yang tidak berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan selama periode pelaporan. Contoh pendapatan/beban non-operasional seperti pendapatan bunga, laba atau rugi atas penjualan aktiva tetap, laba-rugi selisih kurs, dan sebagainya. PAJAK PENGHASILAN Diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan dan mutasi dari aktiva dan kewajiban pajak tangguhan selama periode pelaporan. C. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Perubahan ekuitas Perseroan menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
11
Berikut contoh atau format dari laporan perubahan ekuitas yang dimaksud. PT ABC LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Periode………. Dalam Rupiah Keterangan
Modal disetor
Laba ditahan / (akumulasi rugi)
Jumlah
Saldo per tanggal 31 Des. 200-0
xxx
xxx
xxx
Laba / (rugi) periode berjalan
xxx
xxx
Pembagian dividen
(xxx)
(xxx)
____ xxx
____ xxx
Saldo per tanggal 31 Desember 200-1
____ Xxx
D. LAPORAN ARUS KAS Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Laporan arus kas harus diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan kas dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan.
12
Berikut contoh atau format dari laporan arus kas yang dimaksud. PT ABC LAPORAN ARUS KAS Periode…………… Dalam Rupiah Arus kas dari aktivitas operasi Penjualan UKA Pembelian UKA Pencairan TC Pembelian TC Beban operasional Pendapatan / (beban bunga) Pendapatan / (beban lain-lain) Beban pajak penghasilan Arus kas bersih dari aktivitas operasi Arus kas dari aktivitas investasi Pembelian aktiva tetap Hasil penjualan aktiva tetap Penerimaan deviden Arus kas bersih dari aktivitas investasi Arus kas dari aktivitas pendanaan Hasil dari penambahan modal disetor Penerimaan pinjaman Pembayaran pinjaman Pembayaran deviden Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Kenaikan / (penurunan) bersih kas & setara kas Penyesuaian atas selisih kurs dari saldo kas dan setara kas Kas dan setara kas pada awal tahun Kas dan setara kas pada akhir tahun
xxx (xxx) xxx (xxx) (xxx) xxx / (xxx) xxx / (xxx) xxx xxx
(xxx) xxx xxx xxx
xxx xxx (xxx) (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx
E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan penjelasan agar dapat lebih dimengerti oleh pembaca laporan keuangan tersebut. Catatan atas laporan keuangan yang harus disajikan pada tanggal laporan meliputi: 1. Umum mengenai: • Nama Perseroan sesuai dengan akta pendirian Perseroan yang dibuat oleh Notaris dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia; 13
• Jenis usaha Perseroan sesuai akta pendirian Perseroan dan ijin usaha yang diberikan oleh BI; • Informasi mengenai pengurus Perseroan (Dewan Komisaris dan Direktur); • Jumlah pegawai Perseroan. 2. Iktisar kebijakan akuntansi yang penting pada tanggal pelaporan meliputi: • Dasar penyusunan laporan keuangan; • Piutang TC; • Aktiva tetap; • Pengakuan pendapatan dan beban; • Penjabaran mata uang asing; • Pajak Penghasilan; • Penggunaan taksiran. 3. Perincian atas pos-pos aktiva dan kewajiban dalam neraca dan pos-pos laba rugi yang jumlahnya material. Untuk PVA – Bukan Bank perincian atas pos-pos neraca dan laba rugi sekurang kurangnya memuat informasi sebagai berikut: (a) Kas dan bank Terdiri dari: KETERANGAN Dalam mata uang Rupiah : Kas Bank
Rp
Jumlah Rp
Xxx Xxx xxx
Dalam valas : Kas dalam UKA: Jenis valuta USD EUR AUD SGD HKD Lainnya
Jumlah UKA xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx xxx
Bank : Jenis valuta USD EUR Lainnya
Jumlah UKA xxx xxx xxx
Xxx Xxx Xxx xxx xxx
14
(b) Piutang TC Terdiri dari: Penerbit
Jenis Valuta USD AUD SGD Lainnya
Jumlah TC
Jumlah Rp
xxx xxx xxx xxx
Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx
(c) Aktiva Tetap Terdiri dari: Keterangan
Gedung Komputer Meja Meja Jumlah
Nilai perolehan Rp
Akumulasi penyusutan Rp
Nilai buku Rp
xxx xxx xxx xxx xxx
(xxx) (xxx) (xxx) (xxx)) xxx
Xxx Xxx Xxx Xxx xxx
(d) Modal Saham Pada tanggal …..(diisi dengan tanggal pelaporan misal 31 Desember 2004) modal dasar Perseroan berjumlah Rp…… yang terdiri atas ….lembar saham dengan nilai nominal Rp …… per lembar saham, ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham berikut:
Pemegang Saham Bapak Ahmad Bapak Budi Bapak Chandra Jumlah
Jumlah Saham xxx xxx xxx xxx
Nominal (Rp) xxx xxx xxx xxx
(e) Penjualan UKA dan Pencairan TC Terdiri dari: Jenis Valuta Penjualan UKA Pencairan TC USD xxx xxx EUR xxx xxx AUD xxx xxx Lainnya xxx xxx xxx xxx 15
%
Xxx Xxx Xxx Xxx
Jumlah Rp Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx
(f) Laba / (Rugi) Selisih Kurs Terdiri dari: Keterangan
Rp xxx xxx xxx xxx
Jumlah
LAMPIRAN-LAMPIRAN A. Contoh Nota Transaksi Nota transaksi ini digunakan untuk mencatat terjadinya transaksi atas valas baik berupa pembelian, penjualan atau pencairan. Mengacu kepada Keputusan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berlaku tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai dengan nilai nominal tertentu atau lebih maka PVA – Bukan Bank dalam transaksi penjualan atau pembelian valas diwajibkan untuk mencatat data tambahan sebagai berikut: 1. Untuk nasabah perorangan a. Nama dan alamat pengguna jasa; b. Tempat dan tanggal lahir; c. Pekerjaan; d. Kewarganegaraan; e. Nomor bukti identitas. Bukti identitas dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Paspor. 2. Untuk nasabah perusahaan a. Nama dan alamat penggunaan jasa; b. Bidang usaha; c. Nomor ijin usaha; d. Nomor Pokok Wajib Pajak.
16
Contoh nota transaksi berikut dibawah ini hanya berupa contoh umum dan dapat dilakukan modifikasi dimana diperlukan. PT ABC
NOTA TRANSAKSI Jam/Nomor transaksi: __________ Jenis transaksi: Pembelian / Penjualan / Pencairan (*) Tanggal: ____________ Jenis Valuta Jumlah Kurs Ekuivalen Rp UKA/TC (*) Transaksi
Catatan
(*) Coret yang tidak diperlukan Catatan untuk keperluan PPATK: Perseorangan: Nama: Alamat: No. Identitas: Tempat/tgl lahir: Kewarganegaraan: Pekerjaan:
Perusahaan: Nama: Alamat: Bidang Usaha: Nomor Ijin Usaha: NPWP:
Dibuat oleh:
Diperiksa oleh:
Disetujui oleh:
(nama, tanda tangan)
(nama, tanda tangan)
(nama, tanda tangan)
B. Pembukuan Sederhana Sebagian besar PVA – Bukan Bank merupakan perusahaan yang berskala kecil yang hanya dimiliki oleh perorangan dengan kemampuan yang terbatas baik dari segi finansial maupun administrasi terutama pengetahuan pembukuan.
17
Buku pedoman ini memberikan pengetahuan mengenai konsep pembukuan secara sederhana. Diharapkan perusahaan kecil dapat juga menyusun pembukuan dan laporan keuangannya secara benar untuk memenuhi tujuan pelaporan kepada pihakpihak yang berkepentingan terutama BI dan perpajakan. Konsep pembukuan sederhana ini dijelaskan melalui metode pembukuan tunggal dimana jumlah transaksi yang terjadi relatif sedikit. Metode pembukuan tunggal Pada dasarnya, transaksi perusahaan dapat dikelompokkan menjadi: 1. Transasaksi tunai seperti penjualan dan pembelian tunai, penerimaan tagihan penerimaan tunai lainnya, pembayaran biaya-biaya dan sebagainya; 2. Transaksi kredit seperti penjualan dan pembelian secara kredit; 3. Transaksi rupa-rupa seperti penjualan atau pembelian bukan dari kegiatan pokok perusahaan, potongan harga yang diberikan atau diterima dan sebagainya. Proses pembukuan tunggal meliputi: 1. Menginventarisasi semua harta dan kewajiban pada awal periode; 2. Menyusun neraca awal perusahaan; 3. Menghitung ekuitas perusahaan yaitu jumlah harta dikurangi dengan jumlah kewajiban. Ekuitas terdiri dari modal saham yang disetor dan saldo laba. Apabila modal awal setelah dikurangi pengambilan untuk pribadi dan ditambah penyetoran pribadi hasilnya lebih kecil jika dibandingkan dengan modal akhir berarti laba. Jika hasilnya lebih besar berarti rugi; 4. Memasukkan saldo awal ke dalam buku-buku harian dan buku harian pembantu; 5. Mencatat transaksi penukaran UKA, pencairan TC dan transaksi operasional dalam buku-buku harian dan buku harian pembantu.
18
Berikut adalah contoh dari inventarisasi Data Aktiva dan Kewajiban dan neraca awal perusahaan yang dimaksud. PT ABC Inventarisasi Data Aktiva dan Kewajiban Per tanggal 1 Januari…. Dalam Rupiah No.
Keterangan
Jumlah
AKTIVA 1. 2.
Kas Rupiah Bank A Rupiah Bank B Rupiah
xxx xxx xxx
3.
Kas dalam UKA
xxx
4
Bank ABC dalam USD Bank CDE dalam USD
xxx xxx
5.
Piutang TC
xxx
6.
Aktiva Tetap - Komputer - Meja - Bangku - Dst
xxx xxx xxx xxx
Aktiva Lain-Lain - Piutang Karyawan
xxx
7.
xxx
JUMLAH AKTIVA KEWAJIBAN 1
2.
Pinjaman Yang Diterima - Pemegang Saham – Rupiah - Bank XYZ – USD
xxx xxx
Kewajiban Lain-Lain - Hutang Pembelian
xxx xxx
JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS - Modal Disetor - Laba/(Rugi) Ditahan dari tahun sebelumnya JUMLAH EKUITAS
xxx xxx xxx xxx
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
19
PT ABC Neraca Awal Per tanggal 1 Januari Dalam Rupiah Aktiva Kas dan bank dalam Rupiah Kas Bank Kas dan bank dalam valuta asing Kas dalam xxx Bank –USD xxx Piutang TC Aktiva Tetap
Kewajiban dan Ekuitas
xxx xxx xxx
Pinjaman Yang Diterima Pemegang saham -Rupiah Bank – USD xxx
xxx
xxx UKA Kewajiban Lain-lain xxx xxx xxx xxx
Ekuitas Modal Disetor xxx xxx Laba/(Rugi) Ditahan – bersih
Aktiva Lain-Lain Piutang karyawan
xxx
Jumlah aktiva
xxx
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas
Transaksi perusahaan yang terjadi sehari-hari dicatat dalam buku-buku Harian dan buku-buku Harian Pembantu. Buku-buku Harian yang dapat dipakai terdiri atas: 1. Buku Kas. 2. Buku Bank. 3. Buku Memorial Pelengkap. Buku-buku Harian Pembantu yang dapat dipakai terdiri atas: 1. Buku / Kartu Mutasi UKA dan TC. 2. Buku Rekapitulasi Mutasi UKA dan TC 3. Buku Piutang atau Debitur. 4. Buku Hutang / Pinjaman atau Kreditur.
BUKU-BUKU HARIAN Buku Kas Buku Kas digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran uang melalui kas perusahaan secara rinci. Buku kas dibagi menjadi buku penerimaan dan pengeluaran kas, yang dibuat secara terpisah. 20
xxx xxx
xxx
Berikut adalah contoh Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas dimaksud. Penerimaan Kas Tanggal
Ref
Penjelasan
Penjualan UKA
Pencairan TC
Bank
Lain-lain
Jumlah
Pengeluaran Kas Tanggal
Ref
Penjelasan
Pembelian UKA
Pembelian TC
Biaya
Bank
Lainlain
Jumlah
Buku Bank Buku Bank digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran uang melalui bank atas nama rekening perusahaan. Buku bank juga dibagi menjadi buku penerimaan dan pengeluaran bank yang dibuat secara terpisah. Berikut adalah contoh Buku Penerimaan dan Pengeluaran Bank dimaksud. Penerimaan Bank Tanggal
Ref
Penjelasan
Penjualan UKA
Pencairan TC
Kas
Lain-lain
Jumlah
Pengeluaran Bank Tanggal
Ref
Penjelasan
Pembelian UKA
Pembelian TC
Biaya
Kas
Lainlain
Jumlah
Buku Memorial Pelengkap Buku Memorial Pelengkap digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang karena sifatnya tidak dapat dicatat dalam Buku Kas dan Buku Bank seperti penyusutan aktiva tetap, selisih kurs dan sebagainya.
21
Berikut adalah contoh Buku Memorial Pelengkap dimaksud. Buku Memorial Pelengkap Tanggal
Ref
Penjelasan
Jumlah
BUKU-BUKU HARIAN PEMBANTU Buku-buku ini dipergunakan sebagai pembantu Buku Harian yang berfungsi sebagai alat kontrol dari transaksi yang dicatat dalam Buku harian tersebut. Sebagai fungsi kontrol, sumber pencatatan adalah bukti transaksi. Transaksitransaksi yang dikontrol adalah transaksi yang sering mengubah harta dan kewajiban seperti kas, bank, piutang dan sebagainya. Buku-buku harian pembantu atau bisa juga disebut buku tambahan yang perlu diadakan antara lain Buku atau Kartu Mutasi UKA dan TC, Buku Rekapitulasi Mutasi UKA dan TC, Buku Piutang atau Buku Debitur dan Buku Hutang atau Buku Kreditur. Buku / Kartu Mutasi UKA dan TC Kegunaan Buku Mutasi UKA dan TC adalah untuk mengetahui berapa jumlah saldo awal, pembelian, penjualan atau pencairan dan jumlah saldo akhir dari UKA dan TC. Untuk lebih memudahkan pengurusannya Buku Mutasi tersebut dapat juga diadakan dalam bentuk kartu. Cara pencatatan Buku / Kartu Mutasi UKA dan TC adalah sebagai berikut: • Masing-masing jenis mata uang UKA dan TC dibuatkan buku / kartu mutasi secara terpisah; • Pada awal bulan / tahun buku dicatat saldo awal UKA dan TC; • Selama tahun buku berjalan perkiraan pembelian dicatat untuk pembelian UKA dan TC dan perkiraan penjualan atau pencairan dicatat untuk penjualan atau pencairan UKA atau TC; • Pada akhir bulan / tahun buku dicatat saldo akhir UKA dan TC.
22
Berikut adalah contoh Buku / Kartu Mutasi UKA dan TC dimaksud. Buku / Kartu Mutasi UKA dan TC Tgl
Keterangan
Pembelian UKA / TC
Kurs
Penjualan/pencairan UKA / TC
Rp
Kurs
Saldo UKA/TC
Kurs Buku
Saldo Rp
Rp
1Januari 2003
Saldo Awal
Xxx
xxx
xxx
31Januari 2003
Saldo Akhir
xxx
xxx
xxx
Buku Rekapitulasi Mutasi UKA dan TC Kegunaan Buku Rekapitulasi Mutasi UKA dan TC adalah untuk mengikhtisarkan saldo awal, pembelian, penjualan atau pencairan dan saldo akhir dari UKA dan TC pada tanggal pelaporan. Sehubungan dengan Laporan yang diperlukan oleh Bank Indonesia maka diperlukam juga konversi dalam mata uang USD untuk pembelian UKA dan TC serta penjualan /pencairan UKA dan TC.
Jenis Valuta
USD
Saldo Awal UKA (A)
Pembelian (B)
Penjualan/Pencairan ( C )
Jumlah
Jumlah
Jumlah
UKA/TC
Rp
UKA/TC
Rp
USD *)
UKA/TC
Rp
(a)
(b)
(c)
(d)
(e) = (c ) x kurs konversi
(f)
(g)
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Saldo Akhir UKA (D) Jumlah
USD *) (h) = (f) x kurs konversi
UKA/TC (i) = ((a) + (c)) – (f)
xxx
xxx
Kurs Tengah
xxx
Jumlah Rp (j) = (i) x kurs tengah xxx
EUR
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
AUD
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
SGD
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
HKD
xxx
xxx xxx
xxx
xxx xxx
xxx Xxx
xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx
xxx
xxx xxx
*) Kurs untuk konversi ke USD diperoleh dari konversi masing-masing valuta ke dalam USD berdasarkan perhitungan kurs tengah yang didapat dari kurs transaksi Bank Indonesia setiap akhir bulan. Kurs tengah transaksi adalah kurs transaksi jual BI ditambah kurs transaksi beli BI dibagi dua. Jika kurs tengah tidak terdapat di dalam kurs transaksi BI maka dapat digunakan kurs jual ditambah kurs beli dari PVA – Bukan Bank pelapor dibagi dua.
23
Buku Piutang atau Debitur Kegunaan Buku Piutang atau debitur adalah untuk mengetahui keadaan piutang, yaitu kepada siapa perusahaan mempunyai piutang serta berapa jumlahnya pada tanggal-tanggal tertentu. Setiap debitur dibuatkan satu daftar perkiraan untuk mencatat perubahan piutangnya. Untuk lebih memudahkan pengurusannya Buku Piutang atau Debitur dapat diadakan dalam bentuk kartu. Tata cara pencatatan Buku Piutang atau Debitur • Daftar perkiraan tiap debitur berlaku satu periode pembukuan; • Pada awal bulan atau tahun buku perkiraan di debet sejumlah saldo piutang; • Selama tahun buku berjalan perkiraan di debet jika terjadi penambahan piutang dan di kredit jika terjadi pengurangan piutang. Pada akhir periode pembukuan dibuat daftar saldo dari jumlah debet dan kredit. Berikut adalah contoh Buku Piutang atau Debitur dimaksud. Nama Debitur Tanggal 2003 1Januari
Ref
Keterangan
Saldo awal
Jumlah Debet xxx
Tanggal 2003 31Januari
Ref
Keterangan
Saldo akhir
Jumlah Kredit xxx
Buku Hutang atau Kreditur Kegunaan Buku Hutang atau Kreditur adalah untuk mengetahui keadaan hutang, yaitu kepada siapa perusahaan mempunyai pinjaman atau hutang serta berapa jumlahnya pada tanggal-tanggal tertentu. Setiap kreditur disediakan satu daftar perkiraan untuk mencatat perubahan hutangnya. Untuk lebih memudahkan pengurusannya Buku Hutang atau Kreditur dapat diadakan dalam bentuk kartu. Tata cara pencatatan Buku Hutang atau Kreditur • Daftar perkiraan tiap kreditur berlaku satu periode pembukuan; • Pada awal bulan atau tahun buku perkiraan di kredit sejumlah saldo hutang; • Selama tahun buku berjalan perkiraan di kredit jika terjadi penambahan hutang dan di debet jika terjadi pengurangan hutang. Pada akhir periode pembukuan dibuat daftar saldo dari jumlah debet dan kredit.
24
Berikut adalah contoh Buku Hutang atau Kreditur dimaksud. Nama Kreditur Tanggal 2003 31 Januari
Ref
Keterangan Saldo akhir
Jumlah Debet xxx
Tanggal 2003 1 Januari
Ref
Keterangan Saldo awal
Jumlah Kredit xxx
Penyusunan Laporan Keuangan Pada akhir periode pembukuan disusun suatu laporan keuangan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi. Agar dapat disusun suatu laporan keuangan tersebut, maka pada akhir periode pembukuan dibuat ikhtisar dari buku-buku harian. Isi dari ikhtisar buku-buku harian dapat dijelaskan sebagai berikut. - Ikhtisar Buku Kas dan Bank,berisi ringkasan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank selama satu periode. - Ikhtisar Buku Memorial Pelengkap yang berisi jumlah transaksi-transaksi selain yang tercatat dalam buku kas dan bank selama satu periode. Contoh bentuk Neraca dapat dilihat pada Neraca Awal yang ada pada buku pedoman ini. Dalam penyusunan neraca juga harus dihitung penyusutan atas aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Beban penyusutan dapat dihitung setiap bulannya atau secara total pada akhir periode pembukuan dan dicatat dalam Buku Memorial Pelengkap. Untuk perusahaan yang relatif kecil sangat disarankan menggunakan metode penyusutan garis lurus (straight-line method). Cara perhitungan penyusutan aktiva tetap secara total pada akhir periode pembukuan dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus adalah dengan membagi nilai atau harga perolehan aktiva tetap tersebut dibagi dengan perkiraan umur aktiva tetap tersebut misalnya 5 tahun. Jika disusutkan setiap bulan maka nilai atau harga perolehan aktiva tetap dibagi dengan perkiraan umur aktiva tetap tersebut dalam bulan misalnya 60 bulan.
25
Berikut adalah contoh Laporan Laba Rugi perusahaan. PT ABC LAPORAN LABA/(RUGI) Periode…………. Dalam Rupiah Pendapatan dan Beban Operasional Pendapatan Operasional Penjualan UKA (1) Pencairan TC (2)
xxx xxx xxx
Harga Pokok Penjualan Valuta Asing: Saldo awal UKA dan TC (3) Pembelian UKA dan TC (4) Saldo akhir UKA dan TC (5)
xxx xxx xxx xxx
(xxx) Pendapatan Operasional Kotor Beban Operasional Gaji , upah dan tunjangan (6) Sewa (6) Iklan dan promosi (6) Air,listrik dan telepon (6) Transportasi dan perjalanan (6) Penyusutan aktiva tetap (7)
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Pendapatan / (Rugi) Operasional Bersih Pendapatan / (Beban) Lain-Lain Pendapatan bunga (8) Laba / (rugi) penjualan aktiva tetap (7) Laba / (rugi) selisih kurs (7) Lain-lain (9)
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx
Laba / (Rugi) sebelum pajak penghasilan
xxx xxx
Pajak penghasilan (6)
xxx
Laba / (Rugi) Bersih
xxx
(1) Diisi dari hasil penjumlahan penjualan Rekapitulasi Mutasi UKA. (2) Diisi dari hasil penjumlahan penjualan Rekapitulasi Mutasi TC. (3) Diisi dari hasil penjumlahan saldo awal Rekapitulasi Mutasi UKA dan TC. (4) Diisi dari hasil penjumlahan pembelian Rekapitulasi Mutasi UKA dan TC. 26
pada kolom C pada Buku pada kolom C pada Buku pada kolom A pada Buku pada kolom B pada Buku
(5) Diisi dari hasil penjumlahan saldo akhir pada masing-masing kartu mutasi UKA dan TC (6) Diisi dari jumlah Buku Pengeluaran Kas dan Bank. (7) Diisi dari Buku Memorial Pelengkap. (8) Diisi dari jumlah Buku Penerimaan Kas dan Bank. (9) Diisi dari jumlah Buku Pengeluaran Kas dan Bank, Buku Penerimaan Kas dan Bank dan Buku Memorial Pelengkap. C. Contoh Catatan Penyesuaian Kurs Harian Catatan penyesuaian kurs harian ini digunakan untuk mencatat terjadinya perubahan atas kurs valas baik kurs jual maupun beli pada hari, tanggal dan pukul tertentu berdasarkan sumber-sumber informasi mengenai kurs tersebut misal Reuters, BI dan lainnya. Catatan penyesuaian kurs harian ini dapat digunakan untuk mendukung kurs jual dan beli pada saat terjadinya transaksi terutama pada saat diadakannya pemeriksaan oleh pihak-pihak yang berkepentingan misalnya Kantor Pelayanan Pajak pada waktu pemeriksaan pajak. Contoh catatan penyesuaian kurs harian berikut dibawah ini hanya berupa contoh umum dan dapat dilakukan modifikasi dimana diperlukan. PT ABC CATATAN PENYESUAIAN KURS HARIAN Nomor:-----------Hari:--------------Tanggal:----------JENIS VALUTA
JAM….. JUAL UKA
JAM….. BELI UKA
TC
JAM….. JUAL UKA
JAM….. BELI UKA
UKA
JAM….. JUAL TC
JAM….. BELI UKA
TC
USD EURO AUD SGD HKD Dst
Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh
Disetujui Oleh
(nama, tanda tangan) (nama, tanda tangan) (nama, tanda tangan) Catatan: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27
D. Aspek Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku sampai dengan dibuatnya buku pedoman ini, jenis pajak yang berhubungan dengan PVA – Bukan Bank adalah seperti Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25 dan sebagainya. Khusus untuk PPh Pasal 25 yang merupakan pajak penghasilan badan atau perusahaan, walaupun secara komersial perusahaan mengalami kerugian dalam periode atau tahun berjalan, namun secara fiskal perusahaan belum tentu mengalami kerugian. Hal ini sebagai akibat faktor rekonsiliasi antara laba rugi sebelum pajak penghasilan dengan biaya-biaya yang diperkenankan atau tidak diperkenankan secara fiskal. Berikut dijelaskan aspek-aspek perpajakan secara umum yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh PVA – Bukan Bank. A. Penyusutan Harta Berwujud atau Harta Tak Berwujud Dasar Hukum: • Pasal 11 dan 11 A Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan • Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KMK.03/2002 • Keputusan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak No. Kep-220/PJ./2002 • Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-09/PJ.42/2002 • Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-07/PJ.42/2002 Perhitungan penyusutan menurut pajak dapat dilakukan dengan metode: 1. Metode Garis Lurus (Straight Line Method/SL) 2. Metode Saldo Menurun (Double Declining Method/DD) Perhitungan penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut: Kelompok Harta Berwujud I. Bukan bangunan Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 II. Bangunan Permanen Tidak permanen
Masa Manfaat
Tarif penyusutan SL
DD
4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun
25% 12,5% 6,25% 5%
50% 25% 12,5% 10%
20 tahun 10 tahun
5% 10%
28
Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif penyusutan harta tak terwujud ditetapkan sebagai berikut: Kelompok Harta Berwujud Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4
Masa Manfaat
4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun
Tarif penyusutan SL 25% 12,5% 6,25% 5%
DD 50% 25% 12,5% 10%
B. PPh Pasal 21 -
Dasar Hukum: • Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000; • Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 Jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK-486/KMK.04/2003; • Keputusan Dirjen Pajak Nomor 545/PJ./2000.
-
Objek Pemotongan: a. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun; b. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap; c. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan; d. uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain sejenis; e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari: • tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7); • pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, • peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; • olahragawan; • penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 29
• pengarang, peneliti, dan penerjemah; • pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial; • agen iklan; • pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan; • pembawa pesanan atau yang menemukan langganan; • peserta perlombaan; • petugas penjaja barang dagangan; • petugas dinas luar asuransi; • peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; • distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. f. Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya. -
Non-Objek Pemotongan a. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; b. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan; c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja; d. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah; e. kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja; f. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
-
PPh Ditanggung Pemerintah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 Jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK-486/KMK.04/2003, sejak 1 Juli 2003, diatur bahwa: 1. PPh Pasas 21 terutang, atas penghasilan bruto karyawan sampai dengan Rp. 1.000.000,- per-bulan, Ditanggungg Pemerintah. 2. Atas Penghasilan Bruto Karyawan sampai dengan Rp. 2.000.000,per-bulan, PPh Pasal 21 Terutang Ditanggung Pemerintah hanya atas bagian penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,3. Atas Penghasilan Bruto Karyawan diatas Rp. 2.000.000,- per-bulan, Tidak terdapat PPh Pasal 21 Terutang yang Ditanggung Pemerintah. 30
C. PPh Pasal 23 -
-
Dasar Hukum • Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000; • Keputusan Dirjen Pajak Nomor 170/PJ./2002 Objek Pemotongan dan Perkiraan Penghasilan Netto PPh Pasal 23
NO.
JENIS PENGHASILAN
1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat.
2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat. NO.
1. a. b. c. d. e.
JENIS PENGHASILAN/ JASA Jasa profesi. Jasa konsultan, kecuali konsultan konstruksi. Jasa akuntansi dan pembukuan. Jasa penilai. Jasa aktuaris.
a. Jasa teknik dan jasa manajemen. 2. b. Jasa perancang/ desain: • Jasa perancang interior dan jasa perancang pertamanan; • Jasa perancang mesin dan jasa perancang peralatan; • Jasa perancang alat-alat transportasi/ kendaraan; • Jasa perancang iklan/ logo; • Jasa perancang alat kemasan. c. Jasa instalasi/ pemasangan: • Jasa instalasi/ pemasangan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV kabel, kecuali dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup dan pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/ sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; • jasa instalasi/ pemasangan peralatan; d. Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan: • Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV kabel. • Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan peralatan; • Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan alat-alat transportasi/ kendaraan; • Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan,
31
PERKIRAAN PENGHASILAN NETO 20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN 40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
PERKIRAAN PENGHASILAN NETO 50% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/ sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; e. Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang Penambangan minyak dan gas bumi (migas) , kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap. f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas. g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas. h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara. i. Jasa penebangan hutan, termasuk land clearing. j. Jasa pengolahan/ pembuangan limbah. k. Jasa maklon. l. Jasa rekruitmen/ penyediaan tenaga kerja. m. Jasa perantara. n. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI dan KPEI. o. Jasa kustodian/ penyimpanan/ penitipan, kecuali yang dilakukan KSEI dan tidak termasuk sewa gudang yang telah dikenakan PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996. p. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum. q. Jasa pengisian sulih suara (dubbing) dan atau mixing film. r. Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa internet. s. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan. 3. Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan, jasa instalasi/ pemasangan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV kabel, sepanjang jasa tersebut dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/ sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. 4. a. Jasa perencanaan konstruksi. b. Jasa pengawasan konstruksi. 5. a. b. c.
Jasa pembasmian hama dan jasa pembersihan. Jasa Catering. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13 1/3 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
26 2/3 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN 10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
Catatan: PPh Pasal 23 Terutang sebesar 15% x Perkiraan Penghasilan Netto
32
D. PPh Final Sehubungan dengan kegiatan operasional PVA – Bukan Bank, maka kami hanya membahas PPh Final sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan saja. 1. Dasar Hukum : -
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 KMK No. 120/KMK.03/2002 Jo KMK No. 394/KMK.04/1996 Jo KEP50/PJ/1996 Jo SE-22/PJ.4/1996 KEP-227/PJ/2002
2. Objek Pemotongan dan Tarif Pajak • Besarnya PPh yang wajib dipotong atau dibayar sendiri atas penghasilan dari persewaan tanah/bangunan sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, baik untuk wajib pajak badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) maupun wajib pajak orang pribadi • Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewakan termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, fasilitas lainnya, dan service charge baik perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan. Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 1. Saefudin adalah pegawai tetap di PT Insan Selalu Lestari. Ia memperoleh gaji beserta tunjangan berupa uang sebulan sebesar Rp 1,400,000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 25,000 sebulan. Saefudin menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/0). a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang : Gaji dan tunjangan sebulan Rp 1,400,000 Pengurangan : Biaya jabatan (5% x Rp 1,400,000) Rp 70,000 Iuran Pensiun Rp 25,000 Rp 95,000 Penghasilan Neto sebulan Rp 1,305,000 Penghasilan neto setahun 12 x Rp 1,305,000 Rp 15,660,000 PTKP setahun : - untuk WP sendiri Rp 2,880,000 - tambahan WP kawin Rp 1,440,000 Rp 4,320,000 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 11,340,000 PPh Pasal 21 terutang setahun : 5% x Rp 11,340,000 Rp 567,000 PPh Pasal 21 terutang sebulan Rp 47,250 33
b. Penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah : Penghasilan sebulan ditanggung oleh Pemerintah Pengurangan : Biaya jabatan (5% x Rp 1,000,000) Iuran Pensiun Penghasilan Neto sebulan : PTKP sebulan : - untuk WP sendiri - tambahan WP kawin
Rp Rp
Rp Rp
Penghasilan Kena Pajak sebulan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sebulan : 5% x Rp 565,000 c. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja = Rp 47,250 - Rp 28,250 = Rp 19,000
Rp
1,000,000
50,000 25,000 Rp Rp
75,000 925,000
240,000 120,000 Rp Rp
360.000,00 565.000,00
Rp
28,250
2. Sudir Gunanto adalah pegawai tetap di PT Jawa Sumatera Cemerlang. Ia
memperoleh gaji bulan Desember sebesar Rp 1,200,000, serta menerima bonus sebulan gaji, yaitu sebesar Rp 1,200,000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 25,000 sebulan. Sudir Gunanto belum menikah. Karena Penghasilan Sudir Gunanto dalam Bulan Desember totalnya melebihi Rp 2,000,000 (gaji Rp 1,200,000 dan bonus Rp 1,200,000 sehingga total penghasilan Rp 2,400,000) maka seluruh penghasilan Sudir Gunanto pada bulan Desember terutang PPh Pasal 21 dan harus dipotong, disetor dan dilaporkan oleh Pemberi Kerja. Dengan demikian pada Desember tersebut tidak ada Pajak Penghasilan yang Ditanggung Pemerintah. 3. Sokhid adalah juga pegawai tetap PT Insan Selalu Lestari. Ia memperoleh gaji beserta tunjangan berupa uang sebulan sebesar Rp 900,000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 12,500 sebulan. Sokhid menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/0).Karena penghasilan Sokhid sebulan kurang dari Rp 1,000,000 sebulan, maka seluruh PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tersebut ditanggung oleh Pemerintah. 4. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM, KOMISI AGEN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, JASA PRODUKSI YANG DITERIMA MANTAN PEGAWAI, HONORARIUM KOMISARIS YANG BUKAN PEGAWAI TETAP. a. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium penceramah. Satriyono, MBA adalah seorang penceramah yang memberikan ceramah pada suatu lokakarya sehari yang diselenggarakan oleh suatu yayasan, honorarium yang dibayarkan adalah sebesar Rp 2,500,000. 34
PPh Pasal 21 yang terutang : 5% x Rp 2,500,000 = Rp 125,000 b. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dagangan dan petugas dinas luar asuransi. Budi adalah seorang petugas dinas luar asuransi yang bukan pegawai tetap dari PT Asuransi Raya. Dalam bulan Januari 2001 menerima komisi sebesar Rp1,500,000. Penghitungan PPh Pasal 21 : 5% x Rp 1,500,000 = Rp 75,000 c. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas hadiah atau penghargaan sehubungan dengan perlombaan. Reni adalah seorang petenis professional yang bertempat tinggal di Indonesia. Ia menjuarai turnamen tenis Indonesia terbuka dan memperoleh hadiah sebesar Rp 30,000,000. PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia terbuka tersebut adalah : 5% x Rp 25,000,000 = Rp 1,250,000 10% x Rp 5,000,000 = Rp 500,000 ----------------Rp 1,750,000 d. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas komisi yang dibayarkan kepada agen Wajib Pajak Orang Pribadi. Nugraha, pemilik Toko Sumber Rasa, merupakan agen tunggal dari hasil produksi PT Selalu Jaya. Dalam bulan Januari 2001 menerima komisi sebesar Rp 40.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 : 5% x Rp 25,000,000 = Rp 1,250,000 10% x Rp 15,000,000 = Rp 1,500,000 ----------------Rp 3,750,000 e. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium komisaris yang bukan pegawai tetap. Made Budi adalah seorang komisaris di PT Abadi, yang bukan sebagai pegawai tetap. Dalam bulan Desember 2001 menerima honorarium sebesar Rp 60,000,000. PPh Pasal 21 yang terutang adalah : 5% x Rp 25,000,000 = Rp 1,250,000 10% X Rp 25,000,000 = Rp 2,500,000 15% x Rp 10,000,000 = Rp 1,500,000 ----------------PPh Pasal 21 yang harus dipotong Rp 5,250,000
35
REFERENSI 1. Peraturan Bank Indonesia No. 6/1/PBI/2004 tanggal 6 Januari 2004 tentang Pedagang Valuta Asing. 2. Undang-Undang No.15 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 3. Peraturan Bank Indonesia No.3/10/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer). 4. Undang-Undang No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. 5. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 6. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 7. Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 2/5/KEP.PPATK/2003 tanggal 15 Oktober 2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang. 8. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
36
