IMPLEMENTASI DISTRIBUSI PENGELOLAAN ZAKAT WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR MALAYSIA SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah(S.E.Sy)
Oleh: MOHAMAD FAQIH NIM: 1110046100010
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436H/2015M
i
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang belaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta,
16 April 2015
Mohamad Faqih
iv
ABSTRAKSI Mohamad Faqih, 1110046100010, “Implementasi Distribusi Pengelolaan Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia”, Program Strata I, Program Studi Muamalat, Konsentrasi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. Peneltitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi distribusi pengelolaan zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia. Mulai dari Peran Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan peran Baitulmal Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan serta Pusat Pungutan Zakat (PPZ), pengelolaan lembaga pengelola, strategi pemungutan zakat, pemanfaatan dan penditribusian dana zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi ketempat penelitian, wawancara langsung kepada narasumber terkait, serta pengumpulan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, hukum yang menaungi pengelolaan zakat di wilayah persekutuan Kuala Lumpur ini tercantum dalam Konstitusi Federal dan UU Administrasi Hukum Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 [Akta 505]. Undang-undang ini menjelaskan 2 poin penting yaitu kepemimpinan urusan agama Islam dipimpin langsung oleh Yang di-Pertuan Agong, dan Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan berhak untuk menasehati Yang diPertuan Agong dalam mengambil segala keputusan yang berhubungan dengan agama Islam di wilayah persekutuan kecuali mengenai hukum peradilan. Kedua, pengelolaan zakat wilayah persekutuan dinaungi oleh Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Kemudian dalam struktur kelembagaan MAIWP terdapat Baitulmal yang bertugas untuk mengelola zakat dalam hal penyaluran dan Harta Suci. Sdn. Bhd., yang disebut sebagai Pusat Pungutan Zakat (PPZ) sebagai perusahaan penghimpun dana zakat. Ketiga, dibalik pencapaiaan yang cukup sukses dalam pengumpulan dana zakat sebesar RM 484,6 juta, terdapat juga beberapa kendala-kendala baik dalam pengumpulan dana zakat maupun penyaluran dana zakat. Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan, Pendistribusian.
v
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya tanpa batas kepada penulis. Sesungguhnya, hanya karena kemurahan hati-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tak lupa pula Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan ummatnya. Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kendala dan hambatan yang menghadang langkah penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Namun, berkat doa, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada: 1. H. Asep Saeppudin Jahar, MA., Ph. D., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. H. Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag., M.H., sebagai Ketua Prodi Muamalat (Ekonomi Islam) dan H. Abdurrauf, MA., sebagai Sekretaris Prodi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Drs. H. Hamid Farihi, MA sebagai Dosen Pembimbing Akademik Penulis. 4. Dr. H. Sumuran Harahap, M.Ag., M.M., M.H., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberi arahan, saran, dan ilmunya hingga penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
vi
Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang tak ternilai, hingga penulis menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 6. Kedua orang tua tersayang, Bapak H. Lukman Machfudz dan Hj. Asmayah. Serta kakak tercinta Ubaidillah, S. Sos., semoga Allah SWT senantiasa memberikan ketenangan. 7. Muhsin Nor Paizin selaku Eksekutif Penyelidikan Unit Pembangunan Korporat (Research and Development) Pusat Pungutan Zakat (PPZ) yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di PPZ-MAIWP dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi. 8. Sutera Manis binti Zamzam selaku Pegawai Penerangan Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Baitulmal-MAIWP. 9. Ihwan Perdana yang telah menemani dan membantu penelitian selama di Malaysia. 10. Hanifa Rizali Syarief yang telah banyak membantu penulis ketika melakukan penelitian di Malaysia. 11. Teman-teman pondok kautsar Reza, Adi, Ali, Arif, Fatih, Ardho yang telah menemani masa-masa sulit dikosan. 12. Teman-teman yang sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi di UIN, Fazlur, Aji, Dono, Wisnu, Runi, Nimas, Ayun, Ana, Ika, Iki, Titin, Rida, Sipa, Novia dan lainnya. 13. Tim PARI Tomi, Tebul, Moko, Erwin yang membantu penulis melihat
vii
indahnya kekuasan Allah SWT. 14. Tim dota PSA Mambo, Asma, Edwin yang membantu penulis menghilangkan stress. 15. Tim gembekpeker yang menemani penulis melanglang buana dengan destinasi yang tidak pasti. 16. Teman-teman Mahasiswa jurusan Perbankan Syariah kelas A angkatan 2010, yang selalu membantu dan menemani penulis selama masa perkuliahan berlangsung. Menjalani susah senang bersama menanggung beban bersama seperti keluarga sendiri yang saling mendukung satu sama lain untuk tetap teguh mencapai cita-cita kita. 17. Teman-teman Remaja Hidayatuttaqwa yang telah memberikan banyak support dan perhatiannya dalam penyelesaian Skripsi ini. 18. Teman-teman COINS yang sangat mengisnpirasi dalam menggugah pemikiran penulis. 19. Teman-teman KKN Cendikiawan 2013 yang telah menjadi warna baru bagi persahabatan penulis dan berbagi pengalaman dengan penulis. 20. Teman-teman di Fakultas Syariah dan Hukum yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian Skripsi ini. 21. Dan akhirnya, semua pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih. Semoga segala kebaikan yang tulus dari semua pihak dapat diterima oleh Allah SWT. Kiranya Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun kritik dan saran dari
viii
para pembaca sangat diharapkan untuk kesempurnaannya. Besar harapan penulis agar Skripsi ini dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi penulis dan masyarakat seluruhnya. Jakarta, 16 April 2015
Penulis
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...........................................................................................
i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING................................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN PANITIA UJIAN ..............................................
iii
LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................
iv
ABSTRAKSI........................................................................................................
v
KATA PENGANTAR.........................................................................................
vi
DAFTAR ISI........................................................................................................
x
DAFTAR TABEL................................................................................................
xi
DAFTAR GAMBAR...........................................................................................
xii
DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................
xiii
BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang ..............................................................................
1
B. Identifikasi Masalah .....................................................................
8
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah ...........................................
9
D. Tujuan dan Mafaat Penelitian .......................................................
10
E. Kerangka Teori dan Konseptual ...................................................
11
F. Metode Penelitian .........................................................................
15
G. Sistematika Penulisan ...................................................................
17
BAB II : TINJAUAN TEORITIS A. Zakat ............................................................................................
19
B. Konsep Distribusi ...............................................................................
35
C. Konsep Pengelolaan Zakat ............................................................
46
D. Kajian Pustaka (Review Studi Terdahulu) .....................................
57
x
BAB III : DISTRIBUSI DAN PENGELOLAAN ZAKAT DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR MALAYSIA A. Sejarah Zakat Malaysia ....................................................................
62
B. Perkembangan Hukum Zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia ..............................................................................................
64
C. Perkembangan Lembaga Zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia ..............................................................................................
67
D. Demografi Wilayah PersekutanKuala Lumpur Malaysia ...................
69
BAB IV :ANALISIS MANFAAT DAN KENDALA-KENDALA ZAKAT DI MALAYSIA A. Ketentuan Hukum Zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia................................................................................................. 72 B. Implementasi Pemungutan, Pengelolaan, dan Distribusi Zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur .................................................................... 80 C. Realisasi, Dampak, dan Kendala Program-Program Pengelolaan dan Penyaluran Zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur .................... 107 BAB V : PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................................................ 127 B. Saran-saran ............................................................................................ 129 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
xi
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1
GROSS NATIONAL PRODUCT MALAYSIA 2002-2013 ........
Tabel 3.1
PEYEBARAN AGAMA DAN ETNIK PENDUDUK MALAYSIA TAHUN 2010................................................................................
Tabel 3.2
69
PEYEBARAN AGAMA DAN ETNIK PENDUDUK WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR TAHUN 2010 .................
Tabel 4.1
7
70
PENINGKATAN ZAKAT WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR TAHUN 2012-2013..................................................... 109
Tabel 4.2
PEROLEHAN ZAKAT BERDASARKAN JENIS ZAKAT DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR TAHUN 20122013 (dalam RM) .......................................................................... 110
Tabel 4.3
JUMLAH MUZAKI BERDASARKAN JENIS ZAKAT DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR TAHUN 20122013 (orang) .................................................................................. 111
Tabel 4.4
PENCACAHAN PENYALURAN ZAKAT BAITULMAL MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN ........................ 113
Tabel 4.5
PENYALURAN DANA ZAKAT OLEH BAITULMAL BERDASARKAN ASNAF 2012.................................................. 120
xi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1.
GRAFIK KUTIPAN ZAKAT PPZ 2002-2013 ...........................
Gambar 1.2.
BAGAN STRUKTUR PENGELOLAAN ZAKAT WILAYAH
7
PERSEKUTUAN..................................................................................................
13
Gambar 4.1.
CARTA ORGANISASI MAIWP .................................................
76
Gambar 4.2.
DIAGRAM PEROLEHAN ZAKAT WILAYAH PERSEKUTUAN
SETELAH BERDIRINYA PPZ TAHUN 1991-2011..................................….
78
Gambar 4.3.
PELIPUTAN MEDIA KEPADA PPZ..........................................
82
Gambar 4.4.
KARNIVAL ZAKAT DI MASJID MUAZ BIN JABAL
SETIAWANGSA, KUALA LUMPUR ................................................................ Gambar 4.5.
PERESMIAN USTADZ AMIL ZAKAT DAN KONTER VAN
BERGERAK PLAZA SUNGAI BESI KUALA LUMP ...................................... Gambar 4.6.
88
GAMBAR TAMPILAN MENU APLIKASI DARI IZAKAT PADA
PERANGKAT ANDROID ................................................................................... Gambar 4.8.
87
PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DRIVE THRU DI MASJID
TUANKU MIZAN ZAINAL ABIDIN KUALA LUMPUR ................................ Gambar 4.7.
85
89
DIAGRAM PEROLEHAN ZAKAT WILAYAH PERSEKUTUAN
TAHUN 2002-2013 .............................................................................................. 107 Gambar 4.9.
DIAGRAM PEMBAYAR ZAKAT WILAYAH PERSEKUTUAN
TAHUN 2002-2013 .............................................................................................. 108
xii
Gambar 4.10. PELATIHAN INSTITUT KEMAHIRAN BAITULMAL ........... 115 Gambar 4.11. GEDUNG DARUL KIFAYAH .................................................... 116 Gambar 4.12. PENERIMA ZAKAT LANGSUNG KEUANGAN BULANAN TAHUN 2009-2012 .............................................................................................. 118 Gambar 4.13. PENERIMA ZAKAT LANGSUNG AL-GHARIMIN TAHUN 20092012
........................................................................................................ 119
Gambar 4.14. PENERIMA BANTUAN ZAKAT PENDIDIKAN TAHUN 20092012
........................................................................................................ 121
Gambar 4.15. ANUGERAH KECEMERLANGAN PENGURUSAN KEUANGAN 2012
.................................... ................................................................... 125
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
: Surat Permohonan Dosen Pembimbing Skripsi
Lampiran 2
: Surat Permohonan Data/ Wawancara
Lampiran 3
: Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 4
: Pedoman Wawancara Penelitian
Lampiran 5
: Brosur Skim Bantuan Zakat
Lampiran 6
: Brosur Ringkasan Pengiraan Zakat
Lampiran 7
: Brosur Skim Thohir
xiv
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Zakat merupakan bagian dari kesempurnaan Islam, zakat sebagai penyucian diri dan pemenuhan kewajiban perintah Allah yang merupakan hablumminallah, dan juga kaitannya pada dimensi sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan dalam pemerataan kekayaan sebagai hablumminannas. Zakat memiliki peran sebagai distribusi dan redistribusi penghasilan dari golongan mampu kepada golongan yang kurang ataupun tidak mampu dan pada dasarnya merupakan pengembalian sebagian harta kekayaan orang-orang yang mampu untuk menjadi milik orang yang tidak berpunya.1 Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah SWT menyangkut harta. Karena Allah SWT menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka ia harus digunakan untuk kepentingan bersama. 2 Pada masa awal Islam zakat mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan fiskal.3 Dimana peran zakat dalam menjamin kesejahteraan rakyat masa itu telah terbukti keunggulannya sebagai alat ekonomi fiskal yang banyak digunakan saat ini dengan perluasan alokasi distribusi yang disebut pajak. Zakat disamping sebagai 1
H. Zainal Abidin Ahmad, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, cetakan IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 88. 2 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, cetakan I, (Bandung: Mizan, 1992), hal. 323. 3 Fiskal yang dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian melalui pengeluaran dan pendapatan Negara. Kebijakan merupakan langkah yang diambil Pemerintah dalam mengatasi suatu hal atau mencapai visi dan misi sebuah kepemimpinan Negara. Kebijakan Pemerintah dalam langkah ekonomi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.
salah satu sumber pendapatan Negara, zakat juga mampu menunjang pengeluaran Negara baik dalam bentuk goverment expenditure (belanja Negara) maupun goverment transfer (redistribusi pemasukan Negara).4 Ditinjau dari aspek keadilan sosial perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan ekonomi dan kemasyarakatan. Pada hakikatnya zakat adalah distribusi kekayaan umat Islam untuk mempersempit jurang pemisah antara orang kaya dan miskin. Oleh karena itu menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh Negara atau Pemerintah yang bertindak sebagai wakil untuk memperoleh haknya yang ada pada orang-orang kaya.5 Potensi zakat dalam instrumen fiskal bagi sebuah Negara memanglah menarik. Pada Negara Malaysia, setiap Negara bagian memiliki undang-undang sendiri dalam mengatur zakat. Pengelolaan zakat di Negara Malaysia berada dibawah pengawasan langsung Majelis Agama Islam di setiap negeri bagian yang berjumlah sebanyak 14 buah6. Adapun Pusat Pungutan Zakat (PPZ) berada dibawah Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (MAIWP). Setiap
4
Nurdin Mhd Ali, Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 2. 5 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, cetakan I, (Jakarta: UI Press, 1989), hal. 35. 6 Sembilan Negara bagian Malaysia memiliki penguasa tituler (dikenal sebagai Sultan, Raja atau Yang di-Pertuan Besar) dan Ketua Menteri Eksekutif atau Menteri Besar. Penguasa Johor, Kedah, Kelantan, Pahang, Perak, Selangor dan Terengganu dikenal sebagai Sultan. Penguasa Negeri Sembilan memiliki jabatan Yang Dipertuan Besar. Perlis ialah satu-satunya Negara bagian Malaysia di mana penguasanya bergelar Raja. Mantan koloni emas Inggris di Penang, Melaka, Sabah dan Sarawak memiliki gelar Gubernur (dikenal sebagai Yang Dipertuan Negeri) dan Ketua Menteri eksekutif. Sedangkan wilayah persekutuan yang terdiri dari Kuala Lumpur, Labuan, dan Putra Jaya dipimpin oleh Sultan Malaysia langsung.
2
Majelis Agama Islam mempunyai karyawan dari jawatan Agama Islam.7 Penerimaan zakat pada Negara Malaysia setiap tahunnya mengalami peningkatan yang diiringi juga peningkatan pajaknya. Ini dikarenakan pembayaran zakat pada Negara ini sudah terintegrasi dengan pemotonganpenghasilan juga dapat diketahui tiap-tiap muslim berpenghasilan yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya dan akan dikenakan sanksi individu yang besarnya tergantung pada ketentuan undangundang setiap Negara bagian. Indonesia sebagai Negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak di dunia.8 Menurut Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) 2007 menyatakan bahwa potensi dana zakat nasional pada tahun 2007 sebesar 11.5 trilyun rupiah, atau naik hampir dua kali lipat dari hasil survey potensi zakat 2004 yang hanya mencapai 6.1 trilyun rupiah.9 Menurut ketua BAZNAS Didin Hafidhuddin potensi zakat di Indonesia pada tahun 2014 mencapai Rp. 217 triliun atau 3,4 persen dari Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB). Namun realisasi penghimpunan zakat pada 2011 mencapai Rp. 1,73 triliun atau 0,8 persen dari potensi, sedangkan pada 2012 dan 2013 masing-masing mencapai Rp. 2,3 triliun dan Rp. 2,4 triliun.10
7
Oneng Nurulbariyah, Total Quality Management Zakat Prinsip dan Praktek Pemberdayaan Ekonomi, (FAI UMJ: Wahana Kordafa, 2012), hal. 4. 8 Sekitar 12,7 persen dari total muslim dunia. Pada tahun 2010, Penganut Islam di Indonesia sekitar 205 Juta atau 88,1 persen dari jumlah penduduk Indonesia. 9 http://www.imz.or.id/new/article/85/pengelolaan-zakat-di-indonesia/?lang=id (diakses tanggal 24 Februari 2014 pukul 03.15) 10 http://sp.beritasatu.com/nasional/hanya-1-dari-rp-217-triliun-potensi-zakat-yangterkumpul/57362 (diakses tanggal 24 Oktober 2014 pukul 02.26)
3
Sungguh sebuah ironi apabila Indonesia dilihat dari penduduk Islam terbanyak di dunia hanya mampu menghimpun zakat kurang dari 1% dari potensi zakat 11 yang ada. Ini dikarenakan sistem informasi zakat Indonesia yang masih jauh tertinggal, saat ini sistem informasi zakat yang ada di BAZNAS belum terintegrasi antara Bagian Penghimpunan dengan Bagian Penyaluran. Selain itu juga dikarenakan ketegasan hukum Pemerintah Indonesia dalam UU No. 23 tahun 2011 tidak menegaskan sanksi bagi individu muslim yang tidak membayar zakat, dalam undang-undang tersebut hanya mengatur sanksi pengelola zakat yang melakukan pelanggaran. Namun harus diakui bahwa dalam UU No. 23 tahun 2011 tersebut juga telah mampu mendorong pertumbuhan zakat di Indonesia. Sebab, UU tersebut memberikan landasan hukum bagi pengelolaan zakat. Hal tersebut mendorong lahirnya banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki semangat pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. Sayangnya, pada peraturan Pemerintah terbaru yaitu PP No. 14 tahun 2014 terdapat sejumlah kelemahan yang dinilai berpotensi menghambat perkembangan zakat akibat bertentangan dengan UU No. 23 tahun 2011.12 Salah satunya karena tidak adanya pemisahan jelas antara fungsi
11
Pertumbuhan pasar zakat di Indonesia terus meningkat setiap tahun mencapai 30%-40%. Sehingga setiap tahun potensi zakat di Indonesia terus mengalami peningkatan, dari 6,1 triliun rupiah pada 2007, menjadi 11,5 triliun rupiah dan terakhir pada tahun ini menjadi 217 triliun rupiah. 12 Undang-undang yang digunakan saat ini UU No.23 Tahun 2011, yang sebelumnya adalah UU No. 38 Tahun 1999. Terdapat beberapa pertentangan antara UU No.23 Tahun 2011 dengan PP No. 14 Tahun 2014. Salah satu contoh pasal yang bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2011 yaitu Pasal 62 & 63 tentang pembentukan perwakilan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibatasi hanya ditingkat provinsi untuk LAZ skala Nasional dan di tingkat Kabupaten/Kota untuk LAZ skala Provinsi. Sedang LAZ skala Kabupaten/Kota tidak ada perwakilan. Pasal-pasal tersebut jelas bertentangan dengan UU Zakat Pasal 2 yang berpegang pada azas terintegrasi, dimana didalam penjelasan terkait pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan
4
regulasi, pengawasan, dan pelaksanaan dalam mengelola zakat (operator). Kondisi tersebut dikhawatirkan memberikan dampak negatif bagi pengembangan zakat. Sehingga sungguh menarik bilamana Pemerintah melakukan perbaikan hukum kembali yang menjadikan zakat sebagai pemotong pajak di Indonesia dan memberikan sanksi bagi individu yang tidak zakat diikuti dengan perbaikan manajemen pengelolaan zakat sehingga data Muzaki dapat terkontrol dengan baik. Dari pengalaman penerapan kebijakan-kebijakan13 zakat pada Negara Malaysia menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dapat memicu peningkatan penerimaan di kedua instrumen tersebut secara bersamaan. Yang juga sangat penting, dana zakat yang terhimpun tidak dimasukkan ke dalam APBN Malaysia, melainkan langsung ke dalam rekening khusus lembaga zakat yang diawasi secara ketat oleh Pemerintah. Alasannya sederhana, jika masuk ke dalam APBN, maka penyaluran zakat menjadi lebih lambat dan tidak fleksibel, sehingga dikhawatirkan dapat mempersulit Mustahik yang berhak menerimanya.14 Yang terpenting adanya mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana zakat yang transparan, terukur,
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pasal 62 dan 63 PP Nomor 14/2014 ini juga bertentangan dengan persyaratan pendirian LAZ yang salah satunya harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam. Sebagaimana diketahui bahwa hirarki atau struktur organisasi ormas ada dari tingkat pusat hingga tingkat paling bawah yaitu Kelurahan. 13 Kebijakan Pemerintah Malaysia dengan cara zakat sebagi kredit pajak dan juga koordinasi yang baik antara otoritas zakat dengan otoritas pajak, maka identifikasi wajib zakat (Muzaki) dan wajib pajak akan semakin luas, sehingga pendapatan pajak dan zakat semakin meningkat dan tidak ada trade off antara penerimaan zakat dengan penerimaan pajak. Instrumen zakat ini diyakini akan menjadi alat redistribusi ekonomi yang efektif, di mana ia menjamin aliran kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, sehingga economic growth with equity (pertumbuhan ekonomi yang adil) dapat terealisasi dengan baik. 14 Pemaparan Ketua BAZNAS, Eri Sudewo, Dukung Amandemen Masuk Prolegnas 2008 http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewnews&id=28 (diakses pada 24 Maret 2014 pukul 15.22)
5
dan jelas. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kepercayaan Pemerintah dan masyarakat dapat terjaga dengan baik. Di wilayah persekutuan Kuala Lumpur Malaysia, pengelolaan zakat dilakukan lembaga bernama Pusat Pungutan Zakat (PPZ). Lembaga tersebut murni perusahaan swasta yang dikelola Pemerintah. Dalam beroperasi, PPZ hanya berwenang untuk menghimpun dana zakat masyarakat Malaysia . Sedangkan, penyaluran dana zakat dilakukan lembaga lain bernama Baitul Maal (BM). Dalam menghimpun dana zakat, PPZ juga menggunakan berbagai strategi pemasaran dan berbasis Teknologi Informasi (TI). Pegawai PPZ merupakan profesional swasta, sedangkan Baitul Maal (BM) berasal dari Pemerintah. Menurut statistik yang diterbitkan oleh Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) yang terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri. Prestasi pungutan zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur paling cemerlang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur juga menunjukkan trend pungutan zakat yang paling progressive dalam tempo 12 tahun sepanjang tahun 2002 – 2013.15
15
http://kprumalaysia.org/2012/01/06/prestasi-pungutan-zakat-dan-soal-tadbir-urus/ pada 14 Juni 2014 pukul 05.12)
6
(diakses
Gambar 1.1 GRAFIK KUTIPAN ZAKAT PPZ 2002-2013
Sumber: Grafik laporan pungutan zakat PPZ 2013
Zakat sebgaimana fungsinya sebagai pemberishan harta yang kita miliki dari hak orang lain. Terdapat juga fungsi ekonomi sebagai distribusi kekayaan. Apabila dilihat dari Gross National Product (GNP) per kapita Malaysia dari 2002- 2013 berdasarkan data Bank Dunia, selalu mengalami trend positif. Tabel 1.1 GROSS NATIONAL PRODUCT MALAYSIA 2002-2013 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3,760
4,130
4,700
5,240
5,810
6,600
7,500
7,590
8,150
10,058
10,432
10,514
Sumber: World bank data
7
Itu menunjukkan sedikitnya program zakat ini dapat bersinergi dalam peningkatan taraf hidup masyarakat dan penumpasan kemiskinan. Oleh karena itu, dari gambaran permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengajukan Skripsi dengan judul “Implementasi Distribusi Pengelolaan Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia”.
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana strategi perencanaan sistem pengelolaan zakat dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh PPZ dan Baitulmal? 2. Bagaimana perkembangan dari pencapaian pengelolaan dan pendistribusian zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur? 3. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur? 4. Bagaimana landasan hukum mengenai zakat yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia? 5. Bagaimana struktur pengelolaan zakat pada wilayah tersebut?
8
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Berdasarkan latarbelakang tersebut, mengingat setiap Negara bagian memiliki hak dan wewenang penuh dalam pengelolaan zakat. Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis dan menghindari pemahaman yang melebar luas dan tidak fokus, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti pada implementasi pengelolaan distribusi zakat yang dilakukan oleh PPZ dan Baitul Maal Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan, yaitu Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. 2. Perumusan Masalah Melalui pembatasan masalah di atas, maka untuk mempermudah penulisan Skripsi ini, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: a.
Bagaimana ketentuan hukum zakat di wilayah persekutuan Kuala Lumpur Malaysia?
b.
Bagaimana implementasi pemungutan, pengelolaan, dan distribusi zakat di wilayah persekutuan Kuala Lumpur Malaysia ?
c.
Apa dampak dan kendala dalam pengelolaan dan penyaluran zakat di wilayah persekutuan Kuala Lumpur?
D. Tujuan dan Mafaat Penelitian 1.
Tujuan Penelitian Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:
9
a.
Untuk mendalami implementasi pemungutan, pengelolaan, dan distribusi zakat di wilayah persekutuan Kuala Lumpur
b.
Untuk mengetahui dampak dari pemanfaatan zakat bagi kesejahteraan dan penumpasan kemiskinan wilayah persekutuan Kuala Lumpur
c.
Untuk mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam pemungutan, pengelolaan, dan distribusi zakat di wilayah persekutuan Kuala Lumpur
2. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini sebagai berikut: a. Secara akademis, diharapkan dapat menjadi referensi penulisan ataupun pengetahuan para penggiat keilmuan ekonomi Islam dan sebagai persyaratan bagi penulis untuk menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu ekonomi syariah. b. Secara praktis, diharapkan penulisan ini dapat menambah wawasan dan juga pencerahan sebagai evaluasi dalam pengambilan kebijakan baik bagi kepemerintahan secara makro, dan lembaga-lembaga zakat daerah secara mikro. c. Untuk masyarakat umum, khususnya kaum muslim agar dapat menjadi pembangun kesadaran akan kewajiban berzakat untuk kemaslahatan bersama.
10
E. Kerangka Teori dan Konseptual 1. Kerangka Teori Kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Menurut lisan al Arab kata zaka mengandung arti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat menurut al Qardawi dalam istilah fiqh adalah ”Sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT.” Arti tumbuh dan suci di sini tidak hanya dipakai untuk kekayaan saja, tetapi juga untuk jiwa orang yang berzakat, sesuai firman Allah dalam Surat At-Taubah ayat 103
”Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya.” 16 Selain itu, dalam Islam juga telah diatur tentang bagaimana zakat ini diperuntukkan bagi beberapa golongan yang berhak. Golongan-golongan ini telah disebutkan dengan jelas sebagaimana dalam fiman Allah Q.S. At-Taubah ayat 60:
16
Amzah, Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemahannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal.
203.
11
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 17 Terdapat delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu: orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), hamba sahaya (riqab), orang yang berhutang (gharimin), orang yang berperang dijalan Allah (sabilillah), dan orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil). Tentunya ini dapat menjadikan kejelasan bagaimana zakat dikelola secara pasti kemana zakat akan disalurkan secara rinci asnaf yang berhak menerima zakat. 2. Kerangka Konseptual Secara garis besar pengelolaan zakat di Malaysia dapat digambarkan dalam struktur bagan seperti dibawah ini:
17
Amzah, Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemahannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal.
196.
12
Gambar 1.2 BAGAN STRUKTUR PENGELOLAAN ZAKAT WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
PM
Jabatan Perdana Meneteri (Hal Ehwal Agama Islam)
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Jabatan Perdana Mentri (Jawatan Kuasa Pembangunan Islam)
Majelis Agama Islam Negeri
Jabatan Wakaf, Zakat, dan Haji
Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur)
Bagian Baitulmal
Pejabat Zakat Corporate
Pungutan
Peyaluran
Sumber: Data diolah dari Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan
13
Zakat di Malaysia berada di bawah Perdana Menteri melalui Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Di bawah Jabatan Menteri ini terdapat beberapa lembaga, seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Majelis Agama Islam yang berada di setiap Negara bagian. Majelis Agama Islam merupakan lembaga yang berwenang mengurus masalah keagamaan di setiap Negara bagian, termasuk juga pengelolaan zakat. Pada wilayah Kuala Lumpur bernama Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Selain kedua lembaga ini, di Jabatan Perdana Menteri juga terdapat lembaga lain, yaitu Jabatan Wakaf, Zakat, dan Haji yang diberi tugas untuk mengurus masalah wakaf, zakat, dan haji. Jabatan ini akan berkordinasi dengan Majelis Agama Islam Negara Bagian dalam rangka pemungutan, pengelolaan, dan penyaluran zakat. Di Malaysia zakat dikelola oleh setiap Negara bagian dengan hak dan wewenang penuh. Jadi zakat tidak dihimpun dan didistribusi secara terpusat. Setiap Negara bagian mempunyai organisasi zakat berbentuk perusahaan swasta pengelola zakat dan Baitul Maal atau Jawatan kuasa zakat di bawah kuasa majelis Agama Islam Negeri dengan dasar, tujuan, dan fungsi masing-masing. Baru beberapa Negara bagian yang pengumpulan dan penyaluran zakatnya dilaksanakan oleh 2 lembaga ini. Pengumpulan zakat dilakukan oleh sebuah perusahaan swasta yang berada di bawah Majelis Agama Islam (MAI), sedangkan penyalurannya dilakukan oleh Baitulmal.
14
F. Metode Penelitian 1.
Jenis Penelitian Pada penelitian ini penulisan menggunakan jenis data kualitatif, yang datanya diperoleh dari hasil wawancara, respon yang berkaitan dengan masalah yang penulis kemukakan. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.18 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yakni menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebihmudah dipahami dan disimpulkan 19, artinya penulis berusaha memberikan gambaran mengenai implementasi pengelolaan zakat di Kuala Lumpur Malaysia.
2.
Sumber Data a) Data Primer Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, dari individu seperti hasil wawancara maupun hasil observasi secara langsung.20 Data primer yang diperoleh penulis terkait penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara dengan Pejabat Coroprate Zakat, Baitul Maal Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) dan Petugas Pelaksana Pusat Pungutan Zakat (PPZ) Wilayah. Wawancara yang dilakukan peneliti merupakan wawancara terstruktur,
18
Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, cetakan I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 324. 19 Azwar Sifudin, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 6. 20 M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 16.
15
yaitu wawancara di mana penulis menggunakan daftar pertanyaannya yang telah disusun sebelumnya. Pennulis menggunakan wawancara terstruktur agar pertanyaan lebih terfokus, sehingga data yang diperoleh tidak akan melenceng dari pokok permasalahan. b) Data Sekunder Data sekunder merupakan data-data yang telah tersedia sehingga penulis dapat memperolehnya dengan cara melihat dan membaca data-data tersebut, yaitu berupa data informasi lokasi, struktur organisasi dan kebijakan terkait zakat. Pengumpulan data diperoleh penulis dari PPZ wilayah persekutuan dan Baitul Maal MAIWP maupun internet yang ada relevansinya dengan penelitian. 3. Teknik Pengumpulan Data a. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca literatureliteratur yang ada di perpustakaan yang berhubungan erat dengan masalah pengelolaan zakat di Malaysia. b. Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian langsung terjun kelapangan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan dengan menggunakan teknik sebagai berikut: 1) Dokumentasi,
yaitu
penyelidikan
dokumen-dokumen
tertulis
untuk
memperoleh data, seperti berkas-berkas, arsip, internet, majalah dan lain-lain
16
atau data-data yang mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, pengumpulan data.21 2) Wawancara, yaitu meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya. Pengambilan data dalam penelitian ini dengan menggunakan tanya jawab yang ditujukan kepada pihak PPZ dan Baitulmal MAIWP. 3) Obesrvasi, merupakan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Dalam hal ini proses penelitian secara mendalam untuk mengetahui implementasi dari pengelolaan zakat di Kuala Lumpur Malaysia. 4. Teknik Penulisan Adapun teknik penulisan Skripsi ini, mengacu
pada buku “Pedoman
Penulisan Skripsi” yang di terbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
G. Sistematika Penulisan BAB I
: PENDAHULUAN
Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.
21
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cetakan II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 202.
17
BAB II
: KAJIAN TEORITIS
Pada bab ini membahas tentang tinjauan secara umum mengenai pengertian dari zakat, dasar hukum, manfaat dan tujuan, serta pengumpulan, pengelolaan dan distribusi zakat. BAB III
: DISTRIBUSI
DAN
PENGELOLAAN
ZAKAT
DI
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR MALAYSIA Menjelaskan tentang metode peenelitian. Kemudian sejarah dan struktur pengelolaan zakat di Kuala Lumpur Malaysia, kedudukan Baitulmal MAIWP dan PPZ, serta prestasi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat di Kuala Lumpur Malaysia. BAB IV
: ANALISIS
MANFAAT
DAN
KENDALA-KENDALA
ZAKAT DI KUALA LUMPUR MALAYSIA Pada bab ini dijelaskan tentang pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat di Kuala Lumpur Malaysia, manfaat zakat bagi kesejahteraan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat di Kuala Lumpur Malaysia. BAB V
: PENUTUP
Bab ini memuat kesimpulan dari penulis yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, serta saran-saran yang kiranya dapat
dijadikan
bahan
pertimbangan
pengelolaan zakat.
18
pemikiran
dalam
perkembangan
19
BAB II TINJAUAN TEORITIS A. Zakat 1. Penegertian Zakat Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu alBarakatu atau keberkahan, al-Nama’ atau pertumbuhan dan perkembangan, atThaharatu atau kesucian, dan ash-Shalahu atau keberesan dan kemaslahatan. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama bahwa zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.1 Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah, nilai dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (Muzaki), penerimannya (Mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Secara etimologi (bahasa) kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari ( )اﻠﺰﻜﺎة. Zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut istilah zakat ialah sejumlah harta (berupa uang/benda) yang wajib dikeluarkan dari
1
Prof. K. H. Didin Hafidhuddin, M. Sc., Membangkitkan Nilai-Nilai Zakat Untuk Menyadarkan Umat, (Jakarta: FOZ, Dompet Dhuafa, Pemkot Padang, 2008), hal. 12.
milik seseorang, untuk kepentingan fakir miskin serta anggota masyarakat lainnya yang memerlukan bantuan dan berhak menerimanya. 2 Dalam terminologi fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan sejumlah harta itu sendiri demikian Qardhawi mengutip pendapat Zamakhsari. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Sedangkan menurut terminologi syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syariat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. 2. Pandangan Ulama Tentang Zakat Para ulama fiqh, memiliki pemahaman yang sangat beragam tentang masalah zakat. Diantaranya sebagaimana di bawah ini: Wahbah Zuhaili dalam karyanya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu sebagaimana yang dikutip oleh Suyitno dalam buku Anatomi Fiqih Zakat mendefinisikan zakat dari sudut empat Imam Mazhab sebagai berikut: a. Madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nishab (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakalah
2
Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fikih Praktis, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 273.
20
kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian; b. Madzhab Hanafi berpandangan bahwa zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik yang sudah ditentukan oleh pembuat syari’at semata-mata karena Allah SWT; c. Menurut Madzhab Syafi’i, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu. d. Madzhab Hambali memberikan definisi zakat ialah sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu yang tertentu pula.3 3. Landasan Hukum Zakat Ada beberapa ayat dalam Alquran yang menjadi dasar kewajiban untuk menunaikan zakat. Diantaranya: 1. QS. At-Taubah ayat 103
“Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan diri dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.
3
Wahba Al-Zahayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 1997), hal. 29-31.
21
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.4 2. QS. Al-Baqarah ayat 43.
“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama orangorang yang ruku”.5 3. QS. Al-Hajj ayat 78.
.......
“Maka dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah yang Dia merupakan Wali bagi kamu”.6 4. QS. Ali 'Imran ayat 180.
“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka, harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.7
4
Amzah, Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemahannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 203. Amzah, Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemahannya, hal. 7. 6 Amzah, Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemahannya, hal. 341. 7 Amzah, Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemahannya, hal. 73. 5
22
Berdasarkan beberapa ayat Alquran itu telah jelaslah bagaimana sebenarnya kedudukan zakat dalam Islam. Alquran telah mendeskripsikan zakat secara jelas dan dengan jumlah intensitas yang banyak. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat merupakan kewajiban yang sifatnya simultan. Bahkan kata zakat dalam Al-Qur’an selalu berdampingan dengan salat. Oleh karena itu, salat dan puasa tidaklah cukup untuk membuktikan kesaksian seorang manusia di hadapan Allah, tetapi perlu ada kesaksian lain yang bisa dilihat dan dirasakan bagi sesama manusia. Sebagai amalan yang mulia, zakat merupakan rangkaian panggilan Tuhan pada satu sisi, dan panggilan dari rasa kepedulian dan kasih sayang terhadap sesamanya pada sisi lain. 4. Prinsip, Fungsi, dan Tujuan Zakat Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. M.A. Mannan dalam bukunya Islamic Economics: Theory and Practice, sebagaimana yang dikutip oleh Hikmat Kurnia dan A. Hidayat menyebutkan bahwa zakat mempunyai 6 prinsip sebagai berikut: 1.
Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
23
2.
Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
3.
Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4.
Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5.
Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka (hurr).
6.
Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan.8 Secara umum tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi.
Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash secara eksplisit. Tujuan-tujuan itu antara lain:
8
Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat, (Jakarta: QultumMedia, 2008), hal. 9.
24
1.
Menyucikan harta dan jiwa Muzaki.
2.
Mengangkat derajat fakir miskin.
3.
Membantu memecahkan masalah para Gharimin, Ibnu Sabil, dan Mustahik lainnya.
4.
Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
5.
Menghilangkan sifat kikir dan dan loba para pemilik harta.
6.
Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orangorang miskin.
7.
Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya.
8.
Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta.
9.
Mendidik
manusia
untuk
berdisiplin
menunaikan
menyerahkan hak orang lain padanya. 10. Zakat merupakan manifestasi syukur atas Nikmat Allah. 11. Berakhlak dengan akhlak Allah. 12. Mengobati hati dari cinta dunia. 13. Mengembangkan kekayaan batin. 14. Mengembangkan dan memberkahkan harta.
25
kewajiban
dan
15. Membebaskan si penerima (Mustahik) dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenteram dan dapat meningkatkan kekhusyukan beribadat kepada Allah SWT. 16. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial. 17. Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi.9 Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara. 5. Golongan Penerima Zakat Dalam firman Allah Q.S. At-Taubah ayat 40 telah disebutkan 8 asnaf yang berhak menerima zakat.Asnaf adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Diantara 8 asnaf tersebut antara lain: a) Asnaf Fakir dan Miskin : Keperluan utama zaman ini adalah makanan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan lain seperti rawatan kesehatan, pendidikan dan biaya transportasi. Bagi asnaf ini, kebutuhan dipenuhi lebih dari setengah tetapi tidak sampai ke had al-kifayahnya (kebutuhan
9
Faridah Prihartini, Hukum Islam Zakat dan Wakaf: Teori dan Praktiknya di Indonesia. (Jakarta: Papan Sinar Sinanti, 2005), hal. 50.
26
minimalnya). Had al-kifayahnya berbeda definisi antara kerajaan dan institusi zakat dengan Baitul maal yang ada. b) Asnaf Amil : Tujuan peruntukan asnaf Amil ini supaya pengurusan zakat dapat diurus dan dilaksanakan sepanjang tahun oleh Amil zakat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada asnaf yang lain. Ini termasuk upah Amil dan biaya pengurusan yang melibatkan urusan pengumpulan dan pendistribusian. c) Asnaf Mualaf : Pemberian kepada asnaf Mualaf ini bertujuan untuk membantu melindungi mereka supaya tetap berada didalam agama Islam sewaktu menghadapi tekanan dari keluarga dan sebagainya. Selain itu juga, bertujuan untuk mengukuhkan pengetahuan dan perilaku mereka sebagai muslim. d) Asnaf al-Riqab (Hamba): Zaman ini sudah tidak ada istilah penghambaan, maka uang zakat untuk asnaf ini dapat diartikan sebagai pembebasan dari penghambaan bentuk modern seperti pelacuran, kejahilan dan pembebasan dari tuannya yang bukan Islam yang berlaku zalim ke atasnya. e) Asnaf al-Gharim (Orang Yang Berhutang): Bertujuan untuk membantu membebaskan pemohon yang meminta bantuan untuk menyelesaikan hutang kebutuhan asasinya seperti seorang petani yang berhutang untuk barang makanan dari sebuah kedai. f) Asnaf Fisabilillah (Di Jalan Allah): Pengertian asalnya berkonsep kepada jihad dan menegakkan agama Islam serta memperluas ajaran Islam. Dengan
27
itu, Majelis Agama Islam negeri telah menafsirkan asnaf ini secara umum yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. g) Asnaf Ibnu Sabil (Musafir Yang Terkandas Dalam Perjalanan): Bertujuan untuk membantu asnaf ini pulang ke negeri/tempat asalnya.10
6. Jenis Zakat Secara garis besar zakat terbagi menjadi dua, yang paling populer yaitu zakat fitrah yang setiap bulan ramadhan kita tunaikan dalam bentuk makanan pokok dan zakat maal atau zakat harta yang dikeluarkan dengan persyaratan tertentu. 1) Zakat Fitrah a) Pengertian Zakat fitrah atau zakat jiwa merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim ketika menjelang hari raya Idul Fitri yang berguna untuk menyempurnakan ibadah puasa. b) Hukum Membayar zakat fitrah hukumnya fardhu’ain, bagi setiap orang islam baik laki-laki perempuan, tua muda, kecil besar, bahkan kepada bayi yang baru lahir. Kewajiban ini menjadi tanggung jawab kepala keluarga terhadap istri, anak, bahkan pembantu yang tinggal bersama mereka. c) Syarat
10
Nik Mustafa Nik Hassan, Kaedah Pengagihan Dana Zakat Satu Perspektif Islam, (Kuala Lumpur: IKIM, 2001), hal. 45-47.
28
Syarat untuk menjadikan zakat fitrah merupakan suatu keharusan, sebagai berikut: 1. Islam, orang kafir tidak wajib membayar zakat. 2. Orang yang masih hidup atau telah sebelum matahari terbenam pada malam hari raya Idul Fitri pada akhir bulan Ramadhan. 3. Mempunyai kelebihan makanan (bahan makanan pokok), baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. d) Rukun Dalam berzakat fitrah terdapat rukun-rukun sebagai berikut: 1. Niat berzakat fitrah baikuntuk diri sendiri maupun untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Orang yang mengeluarkan zakat (Muzaki). 3. Orang yang berhak menerima zakat. 4. Makanan pokok11 yang dizakatkan. e) Tujuan Tujuan zakat fitrah untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang menodai seorang muslim selama bulan Ramadhan sehingga menjadi bersih kembali. 11
Makanan pokok sebesar lebih kurang 1 sha (atau setara 2,5 kg) berupa beras, gandum, atau makanan pokok lain yang digunakan. Atau dapat berupa uang yang nilainya sepadan dengan maknan pokok sebanyak 1 sha yang kemudian uangnya digunakan Amil untuk dibelanjakan menjadi makanan pokok kemudian didistribusikannya. Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, Yogyakarta: EKONISIA, 2002, hal. 120
29
2) Zakat Maal a) Pengertian Menurut terminologi bahasa (lughat), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Sedangkan menurut terminologi syari’ah (istilah syara’), harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazim). b) Syarat 1. Dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, disimpan 2. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya c) Sumber-sumber Zakat Maal 1. Zakat Harta Perniagaan Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda “Dari Samurah bin Jundab RA. Dia berkata, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan pada kami untuk mengeluarkan zakat dari segala macam yang diperjual belikan.” (H. R. Abu Daud). 12 Harta perniagaan yang wajib dibayarkaan zakat sebesar 2,5% dari aset. Mencapai haul sama satu tahun. Dan nishab harta mencapai 20 dinar emas atau 200 dirham perak. 2. Zakat Emas, Perak, dan Uang Simpanan
12
As-Sunan, Kitab Az-Zakat (2/95) No. 1562
30
Selain harta perniagaan, zakat juga diwajibkan pada harta simpanan baik berupa emas, perak, maupun uang tunai. Sebagaimana harta pernaigaan, emas, perak, dan uang simpanan wajib dizakati jika telah mencapai nishab dan telah mencapai haul dalam batas nishabnya yang sama seperti harta perniagaan.
3. Zakat Hasil Pertanian Yang diwajibkan zakat dari hasil pertanian layaknnya tumbuhtumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumputrumputan, dedaunan. Syarat wajib zakat bagi hasil pertanian sama dengan ketentuan umum syarat wajib zakat emas, perak dan harta simpanan.13 4. Zakat Binatang Ternak Binatang ternak yang wajib dizakati meliputi sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan unta. Nishab sapi adalah 30 ekor. Pembayaran zakatnya sebagai berikut:
13
Persyaratan khusus dalam syarat wajib zakat pertanian ini, menurut Wahbah Al-Zuhayliy: Lahan pertanian tersebut tidak dikenakan pajak Hasil pertanian tumbuh di lahan produktif Tumbuhan ditanam untuk kepentingan kehidupan manusia dan meningkatkan produktifitas lahan potensialnya d. Besaran zakat yang dikeuarkan bergantung pada jenis pengairan yang digunakan (bila pengairan alamiah zakatnya 1/10, namun bila pengairan buatan zakatnya 1/20) Wahbah al-Zuhayliy, Al-Fiqh al-IslamiWa ’Adilla,Terj. Agus Efendi dan BahrudinFanani ‘‘ZakatKajianBerbagaiMazhab’’, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. ke-1, 2000), hal. 98 a. b. c.
31
Jumlah Ternak Zakat 30 – 39 ekor 1 ekor sapi umur 1 tahun 40 – 59 ekor 1 ekor sapi umur 2 tahun 60 – 69 ekor 2 ekor sapi umur 1 tahun 70 – 79 ekor 1 ekor sapi umur 1 tahun dan 2 tahun 80 – 89 ekor 2 ekor sapi umur 2 tahun Setiap kali bertambah 30 ekor, zakatnya ditambah seekor sapi berumur 1 tahun dan setiap kali bertambah 40 ekor, zakatnya ditambah seekor sapi berumur 2 tahun. Nishab ternak kerbau dan kuda sama dengan sapi. Nishab kambing atau domba adalah 40 ekor. Pembayaran zakatnya sebagai berikut. Jumlah Ternak Zakat 40 – 120 ekor 1 ekor kambing atau domba 121 – 200 ekor 2 ekor kambing atau domba 201 – 300 ekor 3 ekor kambing atau domba Setiap kali bertambah 100 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor kambing atau domba. Nishab unta adalah 5 ekor. Pembayaran zakatnya sebagai berikut. Jumlah Ternak Zakat 5 – 9 ekor 1 ekor kambing atau domba 10 -14 ekor 2 ekor kambing atau domba 15 – 19 ekor 3 ekor kambing atau domba 20 – 24 ekor 4 ekor kambing atau domba 25 – 34 ekor 1 ekor unta betina umur 1 tahun 35 – 45 ekor 1 ekor unta betina umur 2 tahun 46 – 60 ekor 1 ekor unta betina umur 3 tahun 61 – 75 ekor 1 ekor unta betina umur 4 tahun 76 – 90 ekor 2 ekor unta betina umur 2 tahun 91 – 124 ekor 2 ekor unta betina umur 3 tahun Setiap kali bertambah 40 ekor, zakatnya ditambah seekor unta betina berumur 2 tahun, dan setiap kali bertambah 50 ekor, zakatnya ditambah seekor unta betina berumur 3 tahun. 5. Zakat Hasil Tambang Zakat barang tambang adalah zakat yang berasal dari dalam perut bumi, cukup banyak jenisnya, menurut Ibnu Qudamah, contoh barang tambang adalah emas perak, timah, besi, intan, batu permata, batu
32
bara dan lain-lain. Barang-barang tambang yang cair seperti aspal, minyak bumi, belerang, gas dan sebagainya.14 6. Zakat Barang Temuan (Rikaz) Yang dimaksud dengan rikaz adalah barang temuan dari warisan atau peninggalan orang-orang kafir, seperti kerajaan-kerajaan kuno, kerajaan-kerajaan Hindu-Budha, kerajaan-kerajaan orang Majusi, atau lainnya, bila ditemukan harta mereka (misalnya: peti emas / lainnya, berupa perak, perunggu, atau perhiasan lainnya, yang memiliki nilai jual / dianggap sebagai harta yang bernilai oleh masyarakat) selama itu merupakan barang-barang peninggalan orangorang
jahiliyah,
kuffar,
kerajaan-kerajaan
non-Muslim,
atau
masyarakat non-Muslim, maka barang temuan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima (1/5). Berdasarkan
sabda
Rasulullah
shallallahu
‘alaihi
wasallam,
sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa Rasulullah bersabda: “… Dan pada barang temuan (dari peninggalan masa-masa jahiliyah / orang-orang kuffar) wajib dikeluarkan seperlimanya.” (HR Bukhari)15 7. Zakat Profesi
14 15
Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 90. Imam Nawawi, Matan Safinatun Najah, (Jakarta: Pustaka Ilmu Salafiyah, 2008), hal. 28.
33
Orang yang yang mengerjakan sesuatu (berolah raga, melukis, musik dan lain-lain), karena jabatan dan profesinya bukan hanya untuk kesenangan saja, tetapi merupakan suatu pencarian. Pada zaman sekarang ini orang mendapatkan uang dari pekerjaan atau profesi yang sedang di gelutinya. Jadi pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam, pertama yaitu pekerjaan yang di kerjakan sendiri tanpa menggantungkan diri kepada orang lain, seperti seorang dokter yang mengadakan praktek, pengacara, seniman, penjahit dan lain-lain. Kedua pekerjaan yang di kerjakan untuk orang (pihak) lain dengan imbalan mendapat upah atau honorium seperti pegawai (negeri atau swasta). Kedua macam pekerjaan tersebut jelas menghasilkan uang sebagai harta kekayaan. Dengan demikian wajib di keluarkan zakatnya karena telah mencapai satu tahun. 8. Zakat Aset Alat-alat transportasi seperti kuda sebagai binatang tunggangan di masa Nabi digunakan sebagai angkutan pribadi untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga atau sebagai sarana angkutan perang, sehingga tidak wajib untuk dipungut zakatnya. Akan tetapi alat-alat transportasi seperti mobil pada masa sekarang ini tidak saja digunakan sebagai angkutan pribadi saja, akan tetapi mobil sengaja dimiliki atau dibeli untuk dipergunakan sebagai sarana guna mencari keuntungan. 34
Pada masa kini, aset tersebut juga dapat berupa gedung yang diewakan, mesin yang disewakan dan berbagai macam benda yang tidak memiliki unsur perkembangan namun memiliki keuntungan sebagai usaha produkif bagi pemiliknya. 9. Zakat Saham & Obligasi Diantara hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk dikeluarkan zakat nya dalam harta modern ini adalah surat-surat berharga, diantara nya adalah saham (al-sahm) dan obligasi (al-sanadah) saham dan obligasi adalah kertas berharga yang berlaku dalam transaksitransaksi perdagangan khusus yang disebut “bursa kertas-kertas berharga”. Dengan demikian saham dan obligasi adalah juga harta kekayaan dan setiap harta kekayaan ada hak orang lain di dalamnya.16 Yusuf Qardhawi mengklasifikasikan menjadi dua kategori, saham yang dialokasikan untuk alat produksi (mendapatkan deviden) dan saham untuk trading (jual-beli) yang hasilnya dapat berupa deviden.17 B. Konsep Distribusi 1.
Pengertian Distribusi Distribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyaluran
(pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat; pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh
16 17
M. Ali Hasan, Zakat dan Infak, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 78. M. Nur Rianto Al-Arif, Teori Makro Ekonomi Islam, (Bandung: Alfabeta,2010), hal. 223.
35
pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dsb. Sedangkan distrbusi menurut para ahli ekonomi antara lain:
Menurut Winardi: Saluran distribusi merupakan suatu kelompok perantara yang berhubungan erat satu sama lain dan yang menyalurkan produk-produk kepada pembeli.18
Menurut Sofjan Assauri: Saluran distribusi merupakan lembaga-lembaga yang memasarkan produk, yang berupa barang atau jasa dari produsen ke konsumen.19
Sedangkan Philip Kotler: Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi.20 Dalam ekonomi Islam, makna distribusi sangatlah luas, yaitu mencakup
pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dimana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan
masing-masingnya
kaidah-kaidah
untuk
mendapatkan
dan
mempergunakannya, dan kaidah – kaidah untuk warisan, hibah dan wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distibusi pemasukan, baik antar unsur – unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan
18
Winardi, Kamus Ekonomi, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1989), hal. 171. Sofjan Assauri, Manajemn Pemasaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 181. 20 Philip Kotler and Gary Armstrong, Priciples of Marketing, (Prentice Hall, New Jersey, 2001), hal. 14. 19
36
kelompok – kelompoknya, disamping pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam. Karena memperhatikan bahayanya pendistribusian harta yang bukan pada haknya dan terjadinya penyelewengan distribusi pada jalannya yang benar ini, maka Islam mengutamakan tema distribusi dengan perhatian besar yang nampak dalam beberapa fenomena, dimana yang terpenting adalah sebagai berikut : 1) Banyaknya nash Al Quran dan hadist Nabawi yang mencakup tema distribusi dengan menjelaskan sistem manajemennya, himbauan komitmen dan cara-caranya yang terbaik dan memperingatkan penyimpangan dari sistem yang benar. 2) Syariat Islam tidak hanya menetapkan prinsip – prinsip umum bagi distribusi dan pengembalian distribusi, namun juga merincikan dengan jelas dan lugas cara pendistribusian harta dan sumber-sumbernya. 3) Banyaknya dan komperhensifnya sistem dan cara distribusi yang ditegakkan dalam Islam, baik dengan cara pengharusan (wajib) maupun yang secara suka rela (sunnah).21 2.
Tujuan Distribusi Secara umum dapat dikatakan bahwa system distribusi ekonomi dalam
ekonomi Islam mempunyai andil bersama sistem dan politik syariah lainnya dalam merealisasikan beberapa tujuan umum syariat Islam. Dimana tujuan distribusi
21
Moh.Said, Pengantar Ekonomi Islam, (Pekanbaru: Suska Pers, 2008), hal. 91-92.
37
dalam ekonomi Islam di kelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Hal yang terpenting kedalam tujuan tersebut sebagai berikut:
Tujuan Dakwah Yang dimaksud dakwah disini adalah dakwah kepada Islam dan
menyatukan hati kepadanya. Diantaranaya contoh yang paling jelas adalah bagian mualaf di dalam zakat, dimana Mualaf itu adakalnya orang kafir yang diharapkan keislamannya atau dicegah keburukannya, atau orang Islam yang di harapkan kuat keislamannya. Sebagaimana sistem distribusi dalam ghanimah dan fa’i juga memiliki tujuan dakwah yang jelas. Pada sisi lain, bahwa pemberian zakat kepada mualaf juga memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri.
Tujuan Pendidikan Di antara tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti yang di
sebutkan dalam firman Allah QS At-Taubah : 103 “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan22 mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” Secara umum, bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi Islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, dimana yang terpenting antara lain:
22
Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Amzah, Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemahannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 203.
38
a) Pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma dan mengutamakan orang lain. b) Mensucikan dari akhlak tercela, seperti kikir, loba dan mementingkan diri sendiri (egois).
Tujuan Sosial Tujuan sosial terpenting dalam distribusi adalah sebagai berikut : 1. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. 2. Menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang diantara individu dan kelompok di dalam masyarakat 3. Mengikis sebab – sebab kebencian dalam masyarakat, dimana akan berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat, sebagai contoh bahwa distribusi yang tidak adil dalam pemasukan dan kekayaan akan berdampak adanya kelompok dan daerah miskin, dan bertambahnya tingkat kriminalitas yang berdampak pada ketidak tentraman. 4. Keadilan dalam distribusi mencakup sebagai berikut: a) Pendistribusian sumber –sumber kekayaan b) Pendistribusian pemasukan diantara unsur – unsur produksi
39
c) Pendistribusian diantara kelompok masyarakat yang ada, dan keadialan dalam pendistribusian diantara generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang.23
Tujuan Ekonomi Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai tujuan – tujuan ekonomi yang
penting, dimana yang terpenting diantaranya dapat kami sebutkan sperti berikut ini : 1. Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun
sunnah,
maka
demikian
itu
akan
mendorongnya
untuk
menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat. 2. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya
tentang
harta
atau
persiapan
yang
lazim
untuk
melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Pada sisi lain, bahwa system distribusi dalam ekonomi Islam dapat menghilangkan faktor – faktor yang menghambat seseorang dari andil dalam kegiatan ekonomi; seperti utang yang membebani pundak orang – orang yang berhutang atau hamba sahaya yang terikat untuk merdeka. Karena itu Allah menjadikan dalam zakat bagian bagi orang-orang yang berhutang dan bagian bagi hamba sahaya.
23
Jaribah bin Ahmad Al Harisi, Fiqih Umar Bin Khatab, (Jakarta: Khalifah, 2008), hal. 213 –
218.
40
3. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, di mana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara individu masyarakat. Karena itu kajian tentang cara distribusi yang dapat merealisasikan tingkat kesejahteraan ekonomi terbaik bagi umat yaitu suatu keharusan dan keniscayaan.24 Dapat kita lihat pada QS Al-Baqarah : 265 “Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya Karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.”25 Yang artinya dapat dimaknakan bahwasanya orang – orang yang membelanjakan hartanya karena keridhoaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka kepada iman dan ibadah-ibadah yang lain, sebagai bentuk pelatihan kepadanya, sehingga setiap manusia terus tetap bertakwa kepada Allah SWT. 3.
Fungsi Distribusi Fungsi distribusi dilakukan oleh badan usaha atau perorangan sejak
pengumpulan barang dengan jalan membelinya dari produsen untuk disalurkan ke
24
Yusuf Al-Qordhowi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Penerbit Gema Insani Press, 2006), hal. 20. 25 Pengertian menafkahkan "harta di jalan Allah" meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain. Amzah, Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemahannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 44.
41
konsumen, berdasarkan hal tersebut maka fungsi distribusi dapat dibagi sebagai berikut:
Fungsi pertukaran, dimana kegiatan pemasaran atau jual beli barang atau jasa yang meliputi pembelian, penjualan, dan pengambilan resiko (untuk mengatasi resiko bisa dilakukan dengan menciptakan situasi dan kondisi pergudangan yang baik, mengasuransikan barang dagangan yang akan dan sedang dilakukan).
Fungsi penyediaan fisik, berkaitan dengan menyediakan barang dagangan dalam jumlah yang tepat mencakup masalah pengumpulan, penyimpanan, pemilahan, dan pengangkutan.
Fungsi penunjang, ini merupakan fungsi yang berkaitan dengan upaya memberikan fasilitas kepada fungsi-fungsi lain agar kegiatan distribusi dapat berjalan dengan lancar, fungsi ini meliputi pelayanan, pembelanjaan, penyebaran informasi, dan koordinasi.26
4.
Distribusi Pendapatan dalam Islam dan Sistem Ekonomi Lain Al Jarhi dan Zarqa berpendapat bahwa ilmu ekonomi memberikan perhatian
yang besar terhadap ranah distribusi dalam pengertian tujuan penentuan bagian setiap faktor produksi (determining the share of each factor of production) melalui proses yang terjadi dalam market exchange. Namun kurang memperhatikan ranah
26
Basu Swastha, Saluran Pemasaran, (Yogyakarta: BPFE, 1999), hal. 60.
42
redistribusi dalam pengertian penggapaian level tertentu dari keadilan sosial dan ekuitas.27 Dalam ekonomi kapitalis, misalnya, kepemilikan harta pribadi diakui juga tidak ada kebebasan yang sempurna, sebagian dapat memperoleh kebebasan lebih dari yang lain. Di samping itu adanya trade-off antara equality dan efisiensi dalam alokasi sumber daya guna memaksimalkan output dan kesejahteraan sosial mengakibatkan adanya distribusi yang tidak merata.28 Efesiensi alokasi dalam ekonomi konvensional hanya menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi, maka alokasi yang efisien tercapai, namun tidak mengatakan apapun perihal apakah alokasi tersebut adil. 5.
Distribusi Pendapatan Dalam Negara Prinsip prinsip ekonomi yang dibangun di atas nilai moral Islam
mencanangkan kepentingan distribusi pendapatan secara adil. Para sarjana muslim banyak membicarakan objektivitas perekonomian berbasis Islam pada level Negara terkait dengan, diantaranya: penjaminan level minimum kehidupan bangsa bagi mereka yang berpendapatan di bawah kemampuan. Negara wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi ligkungan sosial maupun individu dengan pemafaatan sebesar-besarnya atas sumber daya yang tersedia. Karena itu
27
Mabid Ali al Jarhi and Muhammad Anas Zarqa, Redistributive Justice in a Developed Economy: An Islamic Perspective, Paper Presented at 6th International Conference on Islamic Economics and Finance, (Jakarta: Bank Indonesia, 2004), hal. 14. 28 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hal. 225.
43
negara wajib mengeluarkan kebijakan29 yang mengupayakan stabilitas ekonomi, kesetaraan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan model ekonomi politik dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah yang berdampak secara langsung dan tidak langsung kepada distribusi pendapatan, seperti anggaran pendapatan dan belanja Negara,
kebijakan
fiskal
dan
moneter
dengan
basis
hipotesis
kepda
ketidaksempurnaan pasaran teori-teori, yang berkaitan dengan moral hazard (suatu perilaku manusia yang dapat menimbulkan kerugianatau yang berunsur negatif yang mengandung resiko diatas rata-rata) dan adverse selection (dimana satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha, atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain). Dalam pengelolaan sumberdaya yang tersedia, Pemerintah (Negara) harus mampu mendistribusikan secara baik atas pemanfaatan tanah/lahan dan industri. Ajaran Islam memberikan otoritas kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan penggunaan lahan untuk kepentingan Negara dan publik, distribusi tanah kepada sektor swasta, penarikan pajak, subsidi, dan keistimewaan non monetary lainnya yang legalitasnya dikembalikan kepada aturan syari’ah. Semua
29
Setiap kebijakan ekonomi yang dilakukan Pemerintah bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan tersebut dapat berupa pelancaran distribusi ekonomi yang berdampak luas pada kesejahteeraan rakyat. Misalnya pada masa khulafaurrasyidin untuk menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga, pemerintah melarang permintaan yang tidak riil (spekulatif), ikhtikar (penimbunan) mata uang, tallaqi rukban (mencegat penjualan langsung dari pinggir kota ke pusat kota), dan segala bentuk riba.
44
keistimewaan tersebut harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan publik dan pembebasan kemiskinan. Dalam negara Islam, kebijaksanaan fiskal30 merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan Imam al-Ghazali termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan. Pada masa kenabian dan kekhalifahan setelahnya, kaum Muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrumen sebagai kebijakan fiskal, yang diselenggarakan pada lembaga baitul maal (national treasury)31. Dari berbagai macam instrumen, pajak diterapkan atas individu (jizyah dan pajak khusus Muslim), tanah kharaj, dan ushur (cukai) atas barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum Muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat. Pada saat perekonomian sedang krisis yang membawa dampak terhadap keuangan negara karena sumbersumber penerimaan terutama pajak merosot seiring dengan merosotnya aktivitas ekonomi, maka kewajiban-kewajiban tersebut beralih kepada kaum Muslimin.
30
Kebijaksanaan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola/mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jadi kebijakan fiskal mempunyai tujuan yang sama persis dengan kebijakan moneter. Perbedaannya terletak pada instrumen kebijakannya. Jika dalam kebijakan moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar, maka dalam kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluarannya. Prathama Rahardja, Pengantar Ilmu Ekonomi (Makroekonomi dan Mikroekonomi) Penerbit Gramedia, Jakarta, 2008, hal. 445. 31 Baitulmal adalah kas negara yang dikhususkan untukpemasukan dan pengeluaran harta yang menjadi hak kaummuslimin dimana mekanismenya ditentukan oleh syariat Islamatas dasar Al Quran dan Sunnah Rasul. Abdul Hamid Mahmud Al-Ba’ly. Ekonomi Zakat, Jakarta :RajaGrafindo, 2006. Hal. 11.
45
Semisal krisis ekonomi yang menyebabkan warga negara jatuh miskin otomatis mereka tidak dikenai beban pajak baik jizyah maupun pajak atas orang Islam, sebaliknya mereka akan disantuni negara dengan biaya yang diambil dari orang-orang Muslim yang kaya. Dalam Islam kita kenal adanya konsep zakat, infaq, sadaqah, wakaf dan lainlain (ZISWAF).
Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian
pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam syariah Islam. Sementara Infaq, Sadaqah, Wakaf merupakan pengeluaran ‘sukarela’ yang juga sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian ZISWAF merupakan unsurunsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal. Unsur-unsur tersebut ada yang bersifat wajib seperti zakat dan ada pula yang bersifat sukarela seperti sadaqah, infaq dan wakaf. Rasulullah SAW membangun peradaban baru di Madinah melalui penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam berbagai bentuk untuk memberdayakan umat mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan dakwah Islam.
32
Pembagian dalam kegiatan ‘wajib’ dan ‘sukarela’ ini khas di
dalam sistem ekonomi Islam, yang membedakannya dari sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi pasar tidak ada ‘sektor sukarela’. Konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus Muslim dengan pihak defisit Muslim. Hal ini
32
Sumuran Harahap, Wakaf Uang dan Prospek Ekonominya di Indonesia: Solusi Efektif Pemberantasan Pengangguran dan Kemiskinan, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2012), hal. 13.
46
dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit Muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (Mustahik) menjadi surplus (Muzaki). Dalam Qur’an diperkirakan terdapat 30 ayat yang berkaitan dengan perintah untuk mengeluarkan zakat. Perintah berzakat sering muncul berdampingan sesudah perintah mendirikan shalat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kegiatan berzakat dalam Islam. C. Konsep Pengelolaan Zakat 1.
Urgensi Lembaga Pengeloaan Zakat Seiring dengan perintah Allah kepada umat Islam untuk membayarkan zakat,
Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta zakat. Manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dana zakat sebagai dana umat Islam. Hal itu terlihat dalam Al-Qur’an bahwa Allah memerintahkan Rasul SAW untuk memungut zakat (QS. At-Taubah: 103). Di samping itu, surat At-Taubah ayat 60 dengan tegas dan jelas mengemukakan tentang yang berhak mendapatkan dana hasil zakat yang dikenal dengan kelompok delapan asnaf. Dari kedua ayat tersebut di atas, jelas bahwa pengelolaan zakat, mulai dari memungut, menyimpan, dan tugas mendistribusikan harta zakat berada di bawah wewenang Rasul dan dalam konteks sekarang, zakat dikelola oleh Pemerintah. Dalam operasional zakat, Rasul SAW telah mendelegasikan tugas tersebut dengan menunjuk Amil zakat. Penunjukan Amil memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh orang perorangan, tetapi dikelola
secara
profesional
dan
terorganisir. 47
Amil
yang
mempunyai
tanggungjawab terhadap tugasnya, memungut, menyimpan, dan mendistribusikan harta zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Pada masa Rasul SAW, beliau mengangkat beberapa sahabat sebagai Amil zakat. Aturan dalam At-Taubah ayat 103 dan tindakan Rasul SAW tersebut mengandung makna bahwa harta zakat dikelola oleh Pemerintah. Apalagi dalam Surat At-Taubah ayat 60, terdapat kata Amil sebagai salah satu penerima zakat. Berdasarkan ketentuan dan bukti sejarah, dalam konteks kekinian, Amil tersebut dapat berbentuk yayasan atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga atau yayasan zakat tersebut menghimpun dana umat secara profesional dengan nominal yang sangat besar. Dan pendayagunaan zakat sudah diarahkan untuk pemberian modal kerja, penanggulangan korban bencana, dan pembangunan fasilitas umum umat Islam. Apalagi dengan situasi dan kondisi sekarang banyak sekali lembaga atau yayasan yang peduli terhadap masalahmasalah ketidakberdayaan dan ketidakmampuan umat Islam. Ada beberapa program yang diperuntukkan juga bagi umat Islam yang tidak mampu seperti advokasi kebijakan publik, HAM, bantuan hukum, pemberdayaan perempuan. Semua program tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit, sementara itu pendanaannya tidak mungkin dibebankan kepada mereka. Berdasarkan kenyataan tersebut, muncul pertanyaan apakah dana dari zakat dapat digunakan untuk pelaksanaan program yayasan atau badan yang mengurus kepentingan umat Islam yang tak mampu secara financial, access, ataupun knowledge. Mereka dengan segala keterbatasannya juga harus dibantu. Program tersebut pun memerlukan dana operasional, bahkan mereka yang membantu pun perlu dana. Pada satu sisi, 48
penerima zakat telah ditetapkan secara tegas dan jelas, yang sebagian orang memahami tidak mungkin keluar dari aturan tersebut. Apabila asnaf yang ditetapkan dalam surat At-Taubah ayat 60 tersebut dipahami secara tekstual, ada asnaf yang tidak dapat diaplikasikan sekarang, yaitu Riqab. Riqab adalah budak Muslim yang telah dijanjikan untuk merdeka kalau ia telah membeli dirinya. Begitu juga dengan fuqara’, masakin, dan Gharimin. Pemahaman tekstual akan menyebabkan tujuan zakat tidak tercapai, karena pemberian dana zakat kepada yang bersangkutan sifatnya hanya charity (sekedar memberi cuma-cuma atau amal). Masalah krisis ekonomi yang dihadapi sebagian umat Islam yang memerlukan bukan hanya bagaimana kebutuhan dasarnya terpenuhi. Akan tetapi bagaimana mengatasi krisis tersebut dengan mengatasi penyebab munculnya krisis. Dengan demikian, untuk pencapaian tujuan zakat dan hikmah pewajiban zakat, maka pemahaman kontekstual dan komprehensif terhadap delapan asnaf penerima zakat perlu dilakukan, sehingga kelompok yang berhak mendapatkan dana zakat dapat menerima haknya. Manajemen zakat yang baik merupakan suatu keniscayaan. Dalam UndangUndang (UU) No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan lembaga zakat di Indonesia menyatakan
bahwa
“Pengelolaan
zakat
adalah
kegiatan
perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. Agar LPZ dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik.
49
Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat (Widodo, 2003) harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya. Pertama, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Kedua, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Ketiga, transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi. Ketiga kata kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya. Prinsip-prinsip operasionalisasi LPZ antara lain. Pertama, kita harus melihat aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah LPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu : visi 33 dan misi34,
33
Visi adalah rangkaian kalimat yangmenyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingindicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan want to be dari organisasi atau perusahaan. Visi juga merupakan hal yang sangatkrusial bagi perusahaan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Wibisono dalam bukunya Manajemen Kinerja: Konsep, Desain, dan Teknik Meningkatkan Daya Saling Perusahaan, Jakarta: Erlangga, 2006, hal. 43. 34 Misi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa. Pernyataan misi merupakan sebuah kompas yang membantu untuk menemukan arah dan menunjukkan jalan yang tepat dalam rimba bisnis saat ini. Tujuan dari pernyataan misi adalah mengkomunikasikan kepada stakeholder, di dalam maupun luar organisasi, tentang alasan pendirian perusahaan dan ke arah mana perusahaan kan menuju. Oleh karena itu, rangkaian kalimat dalam misi sebaiknya dinyatakan dalam satu bahasa dan komitmen yang dapat dimengerti dan dirasakan relevansinya oleh semua pihak
50
kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, dan
aliansi
strategis. Kedua, aspek sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi Amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa Amil zakat yaitu sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang khusus. Ketiga, aspek sistem pengelolaan. LPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan antara lain : LPZ harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, memakai IT, manajemen terbuka; mempunyai activity plan; mempunyai lending commite; memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan; diaudit; publikasi; perbaikan terus menerus. Setelah prinsip-prinsip operasional
dapat dipahami, kemudian dapat
melangkah lebih jauh untuk mengetahui bagaimana agar pengelolaan zakat dapat berjalan optimal. Untuk itu, perlu dilakukan sinergi dengan berbagai stakeholder. Pertama, para pembayar zakat (Muzaki). Jika LPZ ingin eksis, maka ia harus mampu membangun kepercayaan para Muzaki. Banyak cara yang bisa digunakan untuk mencapainya, antara lain: memberikan
progress report
(laporan
perkembangan) berkala, mengundang Muzaki ke tempat Mustahik, selalu menjalin komunikasi melalui media cetak, silaturahmi, dan lain-lain. Kedua, para amil.
yang terkait. Dikutip dari Wheelen oleh Wibisono dalam bukunya Manajemen Kinerja: Konsep, Desain, dan Teknik Meningkatkan Daya Saling Perusahaan, Jakarta: Erlangga, 2006, hal. 46.
51
Amil adalah faktor kunci keberhasilan LPZ. Untuk itu, LPZ harus mampu merekrut para Amil yang proesional dan amanah. 2. Persyaratan Amil Zakat DR. Yusuf Qardawi dalam bukunya, Fiqh Zakat, menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki persyaratan sebagai berikut: 35 a) Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam (rukun Islam ketiga), karena itu seharusnya apabila urusan penting kaum muslimin diurtus oleh sesama muslim b) Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggungjawab mengurus urusan umat. c) Memilki sifat amanah dan jujur. Sifat ini penting untuk menjaga kepercayaan umat. Artinya para Muzaki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika memang lembaga ini patut dan layak dipercaya.
Keamanahan
ini
diwujudkan
dalam
bentuk
transparansi
(keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah Islam. Sifat amanah dan professional ini dikisahkan tentang Nabi Yusuf AS yang mendapatkan kepercayaan sebagai bendaharawan negeri Mesir, yang saat itu dilanda paceklik berhasil membangun kembali kesejahteraan
35
Yusuf Al-Qardawi, Fiqh Zakat, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), hal. 586.
52
masyarakat karena kemampuannya menjaga amanah yang difirmankan pada Al-Qur’an surat Yusuf ayat ke-55 yang artinya sebagai beikut: Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". Sehingga dapat dijelaskan bahwa untuk menjadi seorang Amil zakat tidak hanya dibutuhkan orang yang berpengetahuan saja, namun juga yang dapat menjaga amanah dari harta yang dititipkan dan menyampaikan kepada yang berhak. 36 d) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat e) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang penting akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas f) Motivasi dan kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang full time dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan g) Syarat yang tidak kalah pentingnya, hemat penulis memiliki kemampuan analisis perhitungan zakat, manajemen, IT dan metode pemanfataan dan pemberdayaan zakat. h) Peningkatan capacity building (pembangnan kapasitas) amil sehingga bisa berkompetisi dalam setiap momen dan priode tertentu 3. Persyaratan Lembaga Pengelolaan Zakat 36
Amzah, Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemahannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal.
242.
53
Persyaratan teknis lembaga zakat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1991 sebagai berikut: a) Berbadan Hukum b) Memiliki data Muzaki dan Mustahik c) Memiliki program kerja yang jelas d) Memmiliki pembukuan dan manajemen yang baik e) Melampirkan surat pernrnyataan bersedia diaudit Persyaratan tersebut diharapkan dapat mengarah pada profesionalitas dan trasparansi dari setiap pengelolaan zakat. Dalam buku petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Institut Manajemen Zakat (2001) dikemukakan susunan organisasi pengelola lembaga zakat antara lain: 1. a.
Susunan Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana
b.
Dewan pertimbangan meliputu unsur ketua, sekertaris dan anggota
c.
Komisi Pengawas meliputi unsur ketua, sekertaris dan anggota
d.
Badan pelaksana meliputi unsur
ketua, sekertaris, bagian keuangan,
bagian pengumpul, bagian pendistribusian dan pendayagunaan e.
Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, cendikia,
54
tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait 2.
Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)
a. Dewan Pertimbangan 1) Fungsi, memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan Badan Amil Zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial 2) Tugas Pokok a) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat b) Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas c) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak terkait dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat d) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak e) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas f) b.
Menunjuk Akuntan Publik Komisi Pengawas
1) Fungsi; sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana 2) Tugas Pokok 55
a) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan c) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan d) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah37 c.
Badan Pelaksana
1) Fungsi Sebagai pelaksana pengelolaan zakat 2) Tugas pokok a) Membuat rencana kerja b) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja /yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan c) Menyusun laporan tahunan d) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah e) Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat kedalam maupun keluar38
37
Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal.
38
Pasal 7 Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000
131.
56
4.
Prinsip-Prinsip Pengeloaan Zakat Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus
diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, diantaranya : a) Prinsip Keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. b) Prinsip Sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan. Meskipun pada dasarnya ummat Islam yang enggan membayar zakat harus mendapat sangsi sesuai perintah Allah. c) Prinsip Keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya. d) Profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya., baik dalam administrasi, keuangan dan sebaginya. e) Prinsip Kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip prefesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.39
39
Eri Sudewo, Manajemen Zakat : Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar, (Ciputat: IMZ, 2004), hal. 47.
57
D. Kajian Pustaka (Review Studi Terdahulu) 1. Judul studi: Zakat dan Pengelolaannya (Studi Kasus BAZIS DKI Jakarta) Penulis: Asep Djuhari Lembaga asal-nama jurnal: UIN Syarif Hidayatullah-Skripsi Tahun terbit: 2003 Ringkasan isi studi a. Rumusan masalah: 1. Bagaimana BAZIS DKI dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat ? 2. Apakah BAZIS DKI sebagai lembaga pengelola dana zakat telah sejalan dengan ketentuan hukum Islam b. Jenis pendekatan: Pendekatan kualitatif yang bersumber pada data deskriptif. Metode penelitian: Kepustakaan, penelitian lapangan, dan analisis data. Teknik: Kutipan ayat Al-Qur’an dan terjemahan ayat Al-Qur’an. c. Teori yang dipakai: Pengelolaan Zakat Bazis DKI. d. Hipotesis: Pendistribusian hasil dana zakat yang dikumpulkan BAZIS DKI di distribusikan hanya kepada 6 asnaf yang digolongkan pada 3 kelompok: Fakir, Miskin; Fi sabilillah; dan Muallaf, Gharimin. e. Ringkasan hasil studi/penelitian terdahulu:
Keunggulan dan kelemahan: -Keunggulan: 1. Operasionalnya dianggarkan APBD 2. Aparaturnya PNS
58
3. Manajemen Keuangan BAZIS menggunakan standart akuntansi keuangan. 4. Sudah mulai mengembangkan manajemen sistem informasi -Kelemahan: 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat 2. Banyaknya lembaga-lembaga pengelolaan zakat di masyarakat 3. Kesalahan pemahaman masyarakat tentang distribusi zakat 4. SDM lembaga zakat tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan Persamaan studi terdahulu dengan rencana penelitian:
Sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat di sebuah negara.
Perbedaan studi terdahulu dengan rencana penelitian:
Studi terdahulu: Lebih fokus pada tata hukum dan struktur yang sempit. Rencana Skripsi: Membahas pengelolaan serta kajian hukum dari pengelolaan zakat di Kuala Lumpur Malaysia yang memiliki perbedaan kebijakan hukum dan sistem informasi serta manfaat dan kendala yang didapatkan. 2.
Judul studi: Kajian Penerapan Zakat Sebagai Kredit Pajak dalam Pajak Penghasilan Malaysia dengan Indonesia Penulis: Farid Wajdi Lembaga asal-nama jurnal: UI FISIP-Skripsi Tahun terbit: 2008 Ringkasan isi studi f. Rumusan masalah: 1. Apa saja perbedaan sistem perpajakan dan pengelolaan zakat di
59
Malaysi dengan di Indonesia? 2. Apa saja justifikasi penerapan zakat sebagai kredit pajak dalam Paja Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia? 3. Kendala-kendala apa saja yang akan dihadapi dalam penerapan zakat sebagai kredit pajak dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia? g. Jenis pendekatan: Pendekatan kualitatif yang bersumber pada data deskriptif. Metode penelitian: Kepustakaan, wawancara dan penelitian lapangan. Teknik: Studi observasi, interview, penelitian kepustakaan. h. Teori yang dipakai: Pengelolaan Zakat dan upaya pengintegrasian zakat terhadap pajak. i. Hipotesis: Peningkatan penerimaan zakat akan berpengaruh positif terhadap pajak. Persamaan studi terdahulu dengan rencana penelitian:
Sama objek membahas tentang zakat pada negara Malaysia.
Perbedaan studi terdahulu dengan rencana penelitian:
Studi terdahulu: Membahastentangpenerapan zakat sebagai kredit pajak. Rencana Skripsi: Membahas pengelolaan serta kajian hukum dari pengelolaan zakat malaysia secara fokus pada suatu wilayah persekutuan.
Studi terdahulu: sumber data primer tidak langsung didapat melalui objek bersangkutan (negara terkait) Rencana Skripsi: Bahasan lebih luas, solutif, dan melalui wawancara narasumber terkait
60
3. Judul studi:
Praktek Pengelolaan Zakat di Negara Muslim (Studi pada
Negara Brunei Darussalam) Penulis: Febrianti Lembaga asal-nama jurnal:UIN FSH-Skripsi Tahunterbit: 2011 Ringkasan isi studi a. Rumusan masalah: 1. Bagaimana pengelolaan zakat di Brunei Darussalam? 2. Bagaimana model pemberdayaan zakat di Brunei Darussalam ? 3. Apa perbedaan pengelolaan zakat di Brunei Darussalam dengan Negara Indonesia? b. Jenis pendekatan: Pendekatan kualitatif yang bersumber pada data deskriptif. Metode
penelitian:
Library
research,
wawancara
dan
studi
dokumentasi. Teknik: Wawancara, penelitian kepustakaan. c. Teori yang dipakai: Pengelolaan Zakat dan perbandingan dengan negara Indonesia. d. Hipotesis: Lembaga-lembaga zakat bersinergi dengan baik. Persamaan studi terdahulu dengan rencana penelitian:
Sama dalam pembahasan pengelolaan zakat suatu negara Muslim.
Perbedaan studi terdahulu dengan rencana penelitian:
Studi terdahulu: Membahas tentang pengelolaan zakat di Brunei Darussalam.
61
Rencana skripsi: Membahas pengelolaan serta kajian hukum dari pengelolaan zakat malaysia secara fokus pada suatu wilayah persekutuan.
Studi terdahulu: Sumber data primer tidak langsung didapat melalui objek bersangkutan (negara terkait) Rencana skripsi: Bahasan lebih luas, solutif, melalu wawancara narasumber terkait dan observasi.
Sehingga kemudian teori-teori dan gambaran pemikiran yang telah dijelaskan mengenai pengelolaan zakat ini akan dijadikan sebagai rujukan penulisan skripsi.
62
62
BAB III DISTRIBUSI DAN PENGELOLAAN ZAKAT DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR MALAYSIA
A. Sejarah Fenomena Zakat Malaysia Pengumpulan zakat di Malaysia sudah dimulai pada era Pra-Kolonial. Pada saat itu pengelolaan zakat belum dikelola secara formal dan pembayar zakat akan membayar zakat kepada ustadz atau guru agama (bertindak sebagai Amil) dan mereka akan mendistribusikannya kepada asnaf yang layak.
Ini menunjukkan
pembayar zakat sangat yakin dengan ustadz dan guru agama sebagai Amil mereka pada saat itu.1 Fasilitas pribadi yang ada pada ustadz dan guru pada saat itu menjadi dasar mengapa pembayar zakat sangat yakin dan tampaknya puas dengan tugas mereka sebagai Amil. ketika zaman kolonial, manajemen zakat ditempatkan di bawah kekuasaan DAAIM (Dewan Agama dan Adat Istiadat Melayu). Di setiap desa, kutipan zakat dilakukan oleh imam desa dan akan diserahkan kutipan tersebut kepada pemerintah sebagai sumber keuangan pemerintahan Islam. Pembayaran zakat melalui imam masjid juga menunjukkan kepercayaan pribadi imam yang dapat mengelola zakat dengan baik. Pada saat ini daya manajemen zakat ditempatkan di bawah setiap negara dan kekuasaan di bawah kepala agama Islam negeri masing-masing. Ada beberapa 1
Abdul-Wahab, Mohamed et al., “Malaysia (A Case Study of Zakah Management)”, in elAshker and Sirajul Haq (eds.), Institutional Framework of Zakah: Dimensions and Implications, (Jeddah: IRTI/ IDB, 1995) hal. 298.
negara telah memprivatisasi lembaga zakat seperti negeri Selangor, Wilayah Persekutuan, Pahang, Penang, Melaka dan Negeri Sembilan. Privatisasi ini dilakukan untuk memastikan manajemen zakat dapat memberikan layanan berkualitas bagi memaksimalkan kepuasan pelanggan melalui pendekatan profesional, penggunaan teknologi terbaru serta berlandaskan nilai-nilai Islam.2 Ini akhirnya akan memastikan pengelolaan zakat efisien berdasarkan nilai-nilai Islam. Peran ini harus konsisten dengan karakteristik yang harus ada pada lembaga yaitu adil, tidak menyimpang dan efisien dalam manajemennya. Perkembangan saat ini lembaga zakat di Malaysia memiliki trend positif, terutama dalam aspek pengumpulan zakat. Jumlah pengumpulan zakat di Malaysia telah meningkat dengan drastis di Malaysia. Jumlah pengumpulan zakat di setiap negara semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pengumpulan zakat keseluruhan tahun 2013 telah meningkat sebanyak 55% menjadi RM 1,28 miliar dari RM 670.6 juta pada tahun 2006. Peningkatan yang mengesankan ini kemungkinan disebabkan oleh banyak faktor diantaranya metode pembayaran yang mudah, manajemen zakat yang semakin efisien, privatisasi dan amanah lembaga zakat dan sebagainya. Privatisasi dan amanah lembaga zakat telah menimbulkan minat banyak peneliti untuk melihat dampaknya terhadap jumlah pengumpulan zakat. Semua penelitian ini umumnya menemukan privatisasi dan amanah lembaga zakat yang dapat meningkatkan efisiensi manajemen dan jumlah pengumpulan zakat.
2
Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan, Laporan Zakat 2013, (Kuala Lumpur: Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan, 2013) hal. 24.
63
B. Perkembangan Hukum Zakat Wilayah Persekutuan Malaysia Pemerintah Malaysia meletakkan Islam sebagai agama resminya telah membuka ruang untuk pelaksanaan hukum syara’. Mereka merancang undangundang yang berkaitan dengan uang dan harta menurut hukum syara’. Namun, pelaksanaannya bukanlah merupakan suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan. Dengan terbentuknya undang-undang mengenai zakat, harus ada pihak yang mengurus dan melaksanakan undang-undang tersebut. Pengurusan dan pengelolaan yang sistematik akan memberi hasil yang baik kepada negara dan juga masyarakat di dalamnya. Malaysia yang mempunyai empat belas buah negeri harus bijak dalam mengatur kewenangan yang diberikan kepada badan-badan yang berhak mengurus perkara zakat supaya tidak terjadi masalah ketidakadilan dalam pengurusan zakat. Malaysia membentuk Perlembagaan Persekutuan (konstitusi Malaysia) sebagai undang-undang dasar. Ijtihad dalam pedoman hukum zakat didasarkan pada ketentuan madzhab Syafi’i, tetapi ketentuan madzhab lain yang digunakan bilamana ketentuan madzhab Syafi’i tidak dapat memenuhi keperluan dan kepentingan masyarakat secara luas. 3Di dalamnya telah menetapkan bahwa perkara yang berkaitan dengan Islam adalah di bawah kekuasaan kerajaan negeri.4 Perkaraperkara yang berkaitan dengan Pengurusan Agama Islam, di dalamnya termasuk perkara zakat dikelola oleh kerajaan negeri yang dipimpin oleh raja di setiap negeri,
3
Mujaini Tarimin, Zakat Amalan dan Pengalaman di Malaysia, (Kuala Lumpur: PPZ, 2012),
hal. 87. 4
Abdul Aziz Bari, Islam Dalam Perlembagaan Malaysia, (Selangor: Intel Multimedia and Publication, 2005), hal. 51.
64
yang sekaligus berperan sebagai Ketua Agama Islam yang mempunyai kekuasaan secara langsung dalam semua perkara berkaitan dengan agama Islam.5 Berdasarkan fakta di atas, pengurusan zakat ada di bawah bidang kuasa dan tanggung jawab tiap negeri-negeri. Dengan itu, setiap negeri mempunyai Majlis Agama Islam Negeri (MAIN). Pelaksanaan pengurusan dan tata cara kerja MAIN di setiap negeri dilaksanakan berdasarkan Enakmen Pentadbiran Agama Islam atas setiap negeri. Selain itu, MAIN ada dibawah tanggung jawab Duli Yang Maha Mulia (DYMM) Sultan sebagai Ketua Agama Islam setiap negeri. Pada Wilayah Persekutuan, (MAIN) tersebut bernamaa Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Seiring perkembangan zaman saat ini, telah terjadi berbagai perubahan dalam pengelolaan zakat di Malaysia ini. Mayoritas negeri telah mewujudkan institusi khas untuk mengelola perkara zakat. Dan institusi ini terpisah dari pengurusan MAIN. Pembentukan institusi ini sebagai satu usaha untuk meningkatkan mutu dalam pengelolaan zakat. Melalui struktur organisasi ini, institusi zakat mampu membuat keputusan dengan lebih cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan situasi. Diawali dengan terbentuknya Pusat Pungutan Zakat (PPZ) di Wilayah Persekutuan pada tahun 1991, dan seterusnya diikuti oleh beberapa negeri lainnya. Badan yang bertanggung jawab menghimpun dan mendistribusikan zakat di
5
Mahamad Arifin et al, Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia (Selangor: Dawama, cet 1, 2007), hal. 215.
65
Wilayah Persekutuan ialah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) yang dikukuhkan melalui seksyen 4 (1) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah Persekutuan) 1993 – Akta 505 yang menyebut bahwa: “Maka hendaklah ada suatu badan yang dikenali sebagai Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) untuk memberi masukan Yang di-Pertuan Agong dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam”. Walau bagaimanapun, kegiatan penghimpunan zakat kemudiannya dikelolakan oleh sebuah lembaga yang ditubuhkan oleh Majlis dan dinamakan sebagai Harta Suci Sdn. Bhd. yang bernama Pusat Pungutan Zakat (PPZ), sesuai dengan seksyen 8A (1) yang menyatakan bahwa: “Majlis boleh, dengan kelulusan Yang di-Pertuan Agong, menubuhkan syarikat di bawah Akta Syarikat 1965 [Akta 125] untuk menjalankan mana-mana aktiviti yang telah dirancang atau diusahakan oleh Majlis dalam melaksanakan kewajiban atau kuasanya di bawah seksyen 7”. PPZ merupakan perusahaan swasta dibawah naungan penuh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) yang bertanggungjawab menghimpun zakat serta menyampaikan dakwah zakat kepada masyarakat
Islam
di
Wilayah
Persekutuan,
Malaysia.6
Namun,
urusan
pendistribusian zakat dikelolakan sepenuhnya oleh Baitulmal, Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP).
6
Muhin Nor Paizin, Amlan Dakwah Zakat di Wilayah Persekutuan Malaysia: Satu Pemerhatian (Kuala Lumpur:PPZ, MAIWP, 2014), hal. 483.
66
C. Perkembangan Lembaga Zakat Wilayah Persekutuan Malaysia Malaysia merupakan sebuah Negara yang terdiri dari 14 negeri. Masingmasing negeri memiliki lembaga pungutan zakat yang berkuasa secara terpusat untuk mengurus zakat dan pendistribusiannya. Pusat Pungutan Zakat (PPZ) adalah salah satu badan yang yang ditunjuk pemerintah (Kerajaan Malaysia dalam hal ini Majelis Agama Islam) sebagai perusahaan semi pemerintah yang diberikan kewenangan untuk memungut zakat di Wilayah Persekutuan. Pusat Pungutan Zakat (PPZ) saat ini dipimpin oleh Haji Mohd Rais Haji Alias, dan memiliki 135 pegawai (Amil Korporat), yang hanya berwenang sebagai pemungut zakat saja. Zakat yang dihimpun oleh PPZ berupa zakat pendapatan, zakat uang simpanan, zakat saham, zakat emas, zakat perniagaan, hingga zakat cukai perniagaan. Sedangkan untuk pendistribusian atau penyaluran dilakukan oleh Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) dengan mendistribusikan dana zakat melalui Baitulmal-MAIWP. Semenjak berdirinya PPZ tahun 1991, jumlah penghimpunan zakat di Malaysia terus mengalami peningkatan. PPZ memfasilitasi para Muzaki dengan berbagai cara dalam fundrising dana zakat, yakni melalu bank (teller bank, internet banking, Automated Teller Machine (ATM), dan mobile banking), counter-counter PPZ-MAIWP (dapat dibayar secara tunai, cek, Islamic credit card, debit/ATM), mesin deposito cek 24 jam, counter pejabat pos seluruh Wilayah Persekutuan, potong gaji, kiriman pos, SMS-Zakat, dan yang terbaru dengan melalui website zakat.co.my serta layanan iZakat yang dapat diunduh di beberapa operating system 67
smartphone seperti android, ios, dan sebagainya. Sampai saat ini, PPZ telah bekerja sama dengan 18 bank serta telah memiliki 10 counter PPZ yang tersebar di Wilayah Persekutuan. PPZ juga melakukan maintenance bagi para Muzaki dan melakukan berbagai promosi kepada masyarakat dalam melakukan amalan berzakat. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan berbagai souvenir berupa kalender, notes, album Compact Disc (CD), dan sebagainya. Untuk Muzaki pemberian tersebut merupakan salah satu bentuk penghargaan, pelayanan, dan perhatian yang berkenan bagi diri mereka. Berkaitan dengan media promosi, dengan menjunjung kreativitas yang tinggi, PPZ menghadirkan sosok ustazd Amil dalam bentuk animasi yang mengajak masyarakat untuk membayar zakat. Media ini diusung PPZ untuk melakukan dakwah dan ajakan berzakat. Selain
didukung
mengembangkan dan
oleh
beraneka
ragam
melancarkan kinerjanya,
media
promosi,
dalam
PPZ menggunakan
system
komputerisasi berupa Sistem Pengurusan Dokumen (DMS) “DR-DOK” yang merupakan sistem auto filling pada surat keluar dan masuk. Melalui Sistem Informasi Zakat (SIZA), segala macam kegiatan yang berkaitan dengan proses input data antara pengeluaran kwitansi untuk Muzaki hingga pengecekan gaji Amil. Sistem kegiatan lembaga zakat seperti ini membuat zakat di Malaysia berkembang. Dukungan penuh Pemerintah, ragam pelayanan atau fasilitas yang disediakan untuk para Muzaki dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu juga diimbangi dengan media promosi serta system information computer technology yang digunakan seperti SIZA dan “DR-DOK”. 68
D. Demografi Wilayah Persekutuan Malaysia Malaysia merupakan suatu negara yang memiliki penduduk ± 28 juta jiwa, yang mayoritas warganya memeluk agama Islam. Tentu sangat berpengaruh terhadap zakat yang merupakan salah satu rukun dalam Islam. Apalagi Pemerintah Malaysia menggunakan hukum Islam dalam kebijakannya. Sehingga tentu demografi penduduk ini sebagai salah satu indikator dalam perkembangan zakat Wilayah Persekutuan Malaysia ini. Secara garis besar, pada negara Malaysia memiliki penyebaran demografi ras dan keyakinan sebagai berikut: 3.1 Tabel PEYEBARAN AGAMA DAN ETNIK PENDUDUK MALAYSIA TAHUN 2010 Agama
Islam Kristen Budha Hindu Agama tradisi Tiongkok Agama Lainnya Atheis Tiidk Diketahui
Jumlah Penduduk Malaysia
28334135 17379794 2617159 5574336 1777694 356718
Jumlah Warga Negara Malaysia 26013356 15762012 2392823 5412918 1666365 351073
111759 202763 271765
96378 183808 101832
Jumlah Bumiputera 17523508 15538928 1549193 33663 2941 131407
Warga Negara Malaysia Bumiputera Cina Melayu Lainnya
14191720 14191720
50347 132560 84469
India
Lainnya
Bukan Warga Negara Malaysia
3331788 1347208 1549193 33663 2941 131407
6392636 42048 706479 5341687 14878 218261
1907827 78702 114281 32441 1644072 716
189385 102334 22870 5127 4474 689
2320779 1617782 224336 161418 111329 5645
50347 132560 84469
8576 49320 11387
36599 824 192
856 1104 5784
15381 18955 169933
Sumber: Population Distribution and BasicDemographic Characteristics Malaysia 2010
69
Dari 28,3 juta lebih jumlah penduduk Malaysia, 61% penduduknya yang sejumlah 17 juta lebih adalah pemeluk agama Islam.7 Maka dapat menjadi suatu potensi yang cukup besar apabila dana zakat dapat terhimpun dan disalurkan secara optimal. Sedangkan pada wilayah persekutuan Kuala Lumpur penyebaran etnik dan agama dari wilayah ini adalah sebagai berikut: 3.2 Tabel PEYEBARAN AGAMA DAN ETNIK PENDUDUK WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR TAHUN 2010 Agama
Jumlah Penduduk Kuala Lumpur
Islam Kristen Budha Hindu Agama tradisi Tiongkok Agama Lainnya Atheis Tiidk Diketahui
Warga Negara Malaysia
1674621 776958 97238 575319 142130 18631
Jumlah Warga Negara Malaysia 1517998 701114 73443 573574 128847 17950
9619 8725 23547
7661 5495 3162
Bumiputera Jumlah Melayu Lainnya Bumiputera 696730 684702 7849 2367 271 109
679236 679236
176 167 1089
Lainnya
Bukan Warga Negara Malaysia
156316 7688 12237 3248 126746 67
9539 4886 1576 1887 481 27
156623 75844 23795 17444 13283 681
6223 97 10
141 108 433
1958 3230 20385
Cina
India
17494 5466 7849 2367 271 109
655413 3838 51781 572824 1349 17747
176 167 1089
1121 5123 1630
Sumber: Population Distribution and Basic Demographic Characteristics Malaysia 2010
Kuala Lumpur sebagai ibu kota negara Malaysia memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, sekitar 1,6 juta jiwa menduduki kota yang tidak begitu luas ini. 7
Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah peduduk Malaysia mengalami peningkatan sektar 23% dari sebelumnya 23,3 juta jiwa(2000). Dimana wilayah paling ramai penduduk adalah Selangor dengan 5,46 juta jiwa dan Kuala Lumpur di peringkat ke-6 dengan jumlah penduduk 1,6 juta jiwa. Sensus penduduk di Malaysia diadakan setiap 10 tahun sekali.
70
Dari total jumlah penduduk Kuala Lumpur, tidak sampai separuh jumlah penduduknya memeluk agama Islam. Sekitar 46% atau 776.958 jiwa yang memeluk agama Islam. Namun yang menarik adalah jumlah penerimaan zakat pada wilayah ini paling besar dibanding negara bagian lain. Pada tahun 2013, penerimaan zakat wilayah persekutuan Kuala Lumpur mencapai RM 484,6 juta atau setara dengan 1,8 triliun rupiah. Dari uraian di atas jelas terlihat mengenai gambaran umum tentang zakat di wilayah persekutuan Kuala Lumpur Malaysia yang merupakan Ibu Kota Negara Malaysia. Dengan ini pula diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mengenai hukum, lembaga zakat di wilayah persekutuan Kuala Lumpur Malaysia, serta pengelolaan dan pemetaan penduduk di wilayah persekutuan Kuala Lumpur Malaysia.
71
72
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI ZAKAT DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR MALAYSIA
A. Pengelolaan Zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia Undang-undang zakat dibuat untuk memastikan mana orang Islam yang telah memenuhi syarat dan wajib untuk menunaikan zakat menurut hukum syara’. Bagi mereka yang enggan atau lalai menunaikan zakat akan dikenakan hukuman tertentu. Pandangan yang mengatakan bahwa pendekatan dakwah perlu didahulukan sebelum pengesahan undang-undang itu dapat dibenarkan. Masyarakat harus terdoktrin bahwa zakat merupakan penyempurnaan keislaman sebagai salah satu bagian dari rukun Islam. Sehingga masyarakat tidak terpaku pada peraturan Pemerintah saja dalam kesadaran kewajiban menunaikan zakat. Terlebih lagi mengenai jenis-jenis zakat yang wajib dikeluarkan dari harta seorang muslim. Negeri Kedah merupakan negeri pertama yang melaksanakan zakat Mal Mustafarad1 di Malaysia. Baru kemudian diikuti oleh Wilayah Persekutuan Kuala
1
Zakat al-Mal al-Mustafad adalah zakat atas harta pendapatan yang diperoleh daripada kerja dan usaha yang dilakukan oleh orang Islam baik dalam bentuk gaji, upah, subsidi, tunjangan, honor, pendapatan transfer dan lainnya. Sebab hukum utama sesuatu harta itu diwajibkan zakat adalah harta itu berfungsi untuk berkembang secara alami atau dengan suatu usaha. Menurut Yusuf al-Qardawi, perkembangan suatu harta itu dapat dilihat melalui keuntungan (al-Ribh) secara jual beli, berwirausaha, peternakan, profesional berupa upah, bonus, gaji, tunjangan dan berdasarkan kepada penghargaan atau pemberian transfer seperti pensiun, subsidi, tunjangan, hadiah, kompensasi dan sejenisnya. Sumber: Mujaini Tarimin, Zakat Amalan dan Pengalaman di Malaysia, (Kuala Lumpur: PPZ, 2012)
Lumpur dan Selangor. Hal ini kemudian difatwakan Jabatan Mufti di setiap negeri. 2 Dalam konteks negara Malaysia, ijtihad dalam hukum zakat diambil dari hukum Mazhab Syafi’i. Metode metode mazhab lain dipakai jika metode Syafi'i tidak dapat memenuhi kebutuhan dan masalah masyarakat. Jadi dalam konteks alMal al-Mustafad ini diambil dari metode mazhab lain karena ia lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini dan kepentingan masyarakat di Malaysia. Karena apabila diperhatikan secara mendalam selama masa pemerintahan al-Khulafa 'al-Rasyidin dan masa sesudahnya ditemukan institusi ijtihad memberikan kontribusi yang mendorong untuk memperbarui sistem zakat. Ini berarti sistem zakat tidak selalu terikat secara harfiyyah (kata demi kata) dengan apa yang terjadi pada masa Nabi. Konsep maslahah dan sebab sesuatu harta itu diwajibkan zakat seperti harta berkembang menjadi tunjangan para sahabat, tabi'in dan generasi selanjutnya untuk mengembangkan lagi kewajiban zakat agar sesuai dengan realitas pembangunan ekonomi dan masyarakat. 1. Sejarah MAIWP dan Landasan Hukum Berdirinya Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) didirikan pada 1 Februari 1974 bersamaan dengan berdirinya Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pembentukannya dimaksudkan untuk menjaga urusan Islam di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang sebelum itu ditempatkan di bawah Pemerintah Negeri Selangor. MAIWP setelah itu turut bertanggung jawab mengelola urusan
2
Mujaini Tarimin, Zakat Amalan dan Pengalaman di Malaysia, (Kuala Lumpur: PPZ, 2012), hal.
197.
73
umat Islam di Labuan dan Putrajaya setelah keduanya diumumkan sebagai Wilayah Persekutuan masing-masing pada 16 April 1984 dan 1 Februari 2001. Pendirian MAIWP dinyatakan melalui ketentuan di dalam Konstitusi Federal dan UU Administrasi Hukum Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 [Akta 505]. Pasal 3 (5) Konstitusi Federal menyatakan bahwa: "Walau apapun dalam Konstitusi ini, Yang di-Pertuan Agong harus menjadi Ketua Agama Islam di Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya; dan untuk tujuan ini parlemen dapat melalui hukum membuat alokasi penyisihan mengatur urusan agama Islam dan untuk mendirikan suatu Dewan untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam." Bagian 4 (1), UU 505 pula menyatakan: "Maka harus ada suatu badan yang dikenal sebagai" Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ", untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong dalam hal hal yang berhubungan dengan agama Islam." Yurisdiksi MAIWP pula dijelaskan melalui Bagian 31, Akta 505 yang menyatakan: "Dewan harus membantu dan menasihati Yang di- Pertuan Agong berkenaan dengan semua hal yang berhubungan dengan agama Islam di dalam WilayahWilayah Persekutuan, kecuali hal-hal Hukum Syarak dan yang berhubungan dengan administrasi keadilan, dan dalam semua hal tersebut harus menjadi otoritas utama di dalam Wilayah-Wilayah Persekutuan setelah Yang di-Pertuan Agong, 74
kecuali ditentukan lain dalam UU ini. " 2. Sejarah Hukum PPZ-MAIWP dan Baitulmal-MAIWP serta Landasan Tugas Wewenangnya Badan yang bertanggungjawab memungut dan mengagihkan (menyalurkan) zakat di Wilayah Persekutuan ialah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) yang ditubuhkan melalui seksyen 4(1) Akta Pentadbiran UndangUndang Islam (Wilayah Persekutuan) 1993: Akta 505 yang menyebut bahwa: “Maka hendaklah ada suatu badan yang dikenali sebagai Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) untuk menasihati Yang Di Pertuan Agong dalam perkara-perkara
yang berhubungan dengan
agama
Islam”.
Di
Wilayah
Persekutuan, tidak ada undang-undang khusus yang dapat disandarkan melainkan sebagian kecil dalam Akta 505: UU Administrasi Hukum Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993. 3 Posisi
Baitulmal
dan
PPZ
dalam
MAIWP
merupakan
sub-bagian
keorganisasian yang terpisah dalam pengelolaan zakat ini.
3
Wawancara langsung dengan Muhsin Nor Paizin (Pegawai Penyelidikan Unit Penyelidikan & Pembangunan Korporat (R&D), PPZ, Kuala Lumpur) 24 November 2014.
75
Gambar 4.1 CARTA ORGANISASI MAIWP
Sumber: Laporan PPZ-MAIWP 2013 yang telah diolah
Pada gambar di atas posisi kelembagaan Baitulmal sebagai lembaga pengagihan zakat (penyaluran zakat) dinaungi lamgsung oleh MAIWP yang berarti semua staffy kepegawaian pada Baitulmal-MAIWP adalah pegawai negara. Operasi distribusi zakat dikelola sepenuhnya oleh Bagian Baitulmal, MAIWP. Berdirinya
Baitulmal
MAIWP
juga 76
menurut
bagian 60 (1)
yang
mengalokasikan bahwa: "Suatu Dana yang dikenal sebagai Baitulmal adalah dengan ini didirikan. Dana ini harus terdiri dari semua uang dan harta, alih atau tidak bergerak, yang menurut Hukum Syarak atau di bawah ketentuan UU ini atau aturan yang dibuat di bawahnya bertambah, atau disumbangkan oleh mana mana orang, kepada Dana ". Di bawah Bagian Baitulmal juga terdapat komite yang berperan meneliti dan menyetujui distribusi zakat yaitu Komite Baitulmal yang dipimpin oleh YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Sedangkan PPZ tercatat sebagai perusahaan swasta yang memiliki nama badan usaha Hartasuci. Sdn. Bhd. PPZ bertugas sebagai lembaga pengumpul zakat untuk MAIWP. PPZ merupakan anak perusahaan milik penuh MAIWP yang bertanggung jawab menjalankan pekerjaan pengumpulan zakat serta usaha menyampaikan dakwah zakat kepada masyarakat Islam di Wilayah Persekutuan.4 Sejak tahun 1991, operasi pengumpulan zakat dikelola oleh perusahaan ini, yang didirikan oleh MAIWP langsung sesuai dengan bagian 8A (1) yang menyatakan bahwa: "Dewan dapat, dengan persetujuan Yang di-Pertuan Agong, mendirikan perusahaan di bawah UU Perusahaan 1965 [Akta 125] untuk menjalankan mana mana kegiatan yang telah direncanakan atau diusahakan oleh Dewan dalam melaksanakan kewajiban atau kuasanya di bawah bagian 7 ". Semenjak didirikannya PPZ, peningkatan dalam perolehan zakat 20 tahun setelah didirikannya PPZ cukup membanggakan.
4
Muhsin Nor Paizin, Perlaksanaan Zakat di Wilayah Persekutuan: Satu Pemerhatian Terhadap Operasi Kutipan & Agihan Zakat, (Kuala Lumpur: UKM, 2013), hal. 99.
77
Gambar 4.2 PEROLEHAN ZAKAT WILAYAH PERSEKUTUAN SETELAH BERDIRINYA PPZ TAHUN 1991-2011
Sumber: Data diolah dari laporan Pusat Pungutan Zakat
Peningkatan perolehan zakat terus terjadi. Meskipun pada tahun 1998 dan 1999 terjadi penurunan perolehan pungutan zakat dari RM 50,675,965 menjadi RM 33,287,824. Ini disebabkan oleh faktor eksternal5 dari krisis ekonomi6 yang 5
Faktor eksternal yang dimaksud pada hal ini berupa hal-hal yang mempengaruhi dari luar organisasi dan bukan kesalahan dari dalam suatu organisasi tersebut tetapi karena kondisi dari luar organisasi yang berpengaruh terhadap suatu organisasi tersebut. 6 Pada 1997, Malaysia memiliki defisit akun mata uang besar lebih dari 6 persen dari GDP. Pada bulan Juli, ringgit Malaysia diserang oleh spekulator. Malaysia mengambangkan mata uangnya pada 17 Agustus 1997 dan ringgit jatuh secara tajam. Empat hari kemudian Standard and Poor's menurunkan rating hutang Malaysia. Seminggu kemudian, agensi rating menurunkan rating Maybank, bank terbesar Malaysia. Di hari yang sama, Bursa saham Kuala Lumpur jatuh 856 point, titik terendahnya sejak 1993. Pada 2 Oktober, ringgit jatuh lagi. Perdana Mentri Mahathir bin Mohamad memperkenalkan kontrol modal. Tetapi, mata uang jatuh lagi pada akhir 1997 ketika Mahathir bin Mohamad mengumumkan bahwa Pemerintah akan menggunakan 10 miliar ringgit di proyek jalan, rel dan saluran pipa. Pada 1998, pengeluaran pada berbagai sektor menurun. Sektor konstruksi menyusut 23,5 persen, produksi menyusut 9 persen dan agrikultur 5,9 persen. Keseluruhan GDP negara ini turun 6,2 persen pada 1998. Tetapi Malaysia merupakan negara tercepat yang pulih dari krisis ini dengan menolak bantuan IMF. Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/krisis_finansial_Asia_1997
78
terjadi pada sebagian besar negara di Asia Tenggara tidak terkecuali Malaysia. Namun pada tahun 2000 pengumpulan zakat sudah mulai bisa bangkit kembali dan mendapatkan perolehan sebesar RM 56,063,378. Hingga 2013 ini perolehan zakat telah mencapai RM 484,632,029.7 3. Hukum Bagi yang Melalaikan Zakat Pada tiap-tiap negeri memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda-beda dikarenakan tiap-tiap negeri telah menetapkan hal terkait pungutan dan distribusi zakat melalui UU atau Enakmen negeri masing-masing. Ini jelas terlihat dalam Enakmen khusus zakat atau sebagian dari peruntukkan dalam UU dan Enakmen administrasi agama otoritas yaitu Majelis Agama Islam negeri masing-masing, seperti dalam seksyen 16 Akta 559: Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997. Setiap orang yang wajib membayar zakat atau fitrah tetapi: (a) menolak membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat atau fitrah itu; dan (b) menolak membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat atau fitrah itu melalui amil yang ditunjuk, atau mana-mana orang lain yang resmi, oleh Dewan untuk memungut zakat atau fitrah, dan melakukan suatu kesalahan dan ketika dihukum denda berlaku tidak melebihi RM 1.000 (satu ribu ringgit) atau dipenjarakan selama jangka waktu tidak melebihi 6 (enam) bulan atau kedua-
7
Wawancara langsung dengan Muhsin Nor Paizin (Pegawai Penyelidikan Unit Penyelidikan & Pembangunan Korporat (R&D), PPZ, Kuala Lumpur) 24 November 2014.
79
duanya. Bagi Klausa (a) ada dua bentuk kesalahan di bawah bagian ini yaitu kesalahan karena seseorang itu memang tidak mau membayar zakat atau fitrah, dan seseorang yang tidak menyatakan bahwa dia menolak membayar zakat atau fitrah tetapi secara sengaja tidak menunaikannya. Untuk Klausa (b) juga memiliki dua kesalahan yaitu, tidak mau membayar zakat atau fitrah kepada orang yang ditunjuk oleh Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP), atau sengaja tidak membayar zakat atau fitrah kepada orang yang ditunjuk majelis.8 Jika dilihat dari peruntukan perundangan ini lebih memungkinkan hukuman kepada zakat perniagaan atau zakat pendapatan.9 Walaupun tidak terlalu berat10, namun paling tidak ada sanksi yang berlaku dan menunjukkan bahwa Wilayah Persekutuan Malaysia cukup serius dalam memberikan porsi perhatian pada zakat. B. Implementasi Pemungutan, Pengelolaan, dan Distribusi Zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 1. Pelaksanaan Pemungutan Zakat di Wilayah Persekutuan Di Malaysia baru dua wilayah negeri yang melakukan pemisahan lembaga pemungutan dan pendistribusian zakat untuk melancarkan sistem pungutan zakat. Yaitu Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di Selangor bernama 8
Wawancara langsung dengan Muhsin Nor Paizin (Pegawai Penyelidikan Unit Penyelidikan & Pembangunan Korporat (R&D), PPZ, Kuala Lumpur) 24 November 2014. 9 Azman Ab Rahman, Keengganan Membayar Zakat: Menurut Perspektif Syarak dan Perundangan Islam di Malaysia, (Negeri Sembilan: USIM, 2012), hal. 59. 10 Jika dibandingkan dengan denda yang ditetapkan pada negeri Melaka, Selangor, dan Negeri Sembilan yang mencapai RM 5.000 (lima ribu ringgit Malaysia) dan kurungan mencapai 3 tahun.
80
Lembaga Zakat Selangor (LZS) yang didirikan pada 15 Februari 1994 dengan nama perusahaan terdaftar Mais Zakat Sdn. Bhd. Dimana perusahaan tersebut merupakan anak usaha dari Majelis Agama Islam Selangor (MAIS). Namun sebelum dibentuknya PZS, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur lebih dulu membentuk lembaga pungutan zakat pada 27 Desember 1990 dengan nama Pusat Pungutan Zakat (PPZ) dan terdaftar dengan nama usaha Harta Suci Sdn. Bhd. Yang merupakan anak usaha dari Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP).11 a. Strategi Peningkatan Pungutan Zakat Usaha yang dilakukan PPZ sebagai lembaga yang menghimpun dana zakat untuk mendapatkan perolehan besar cukup gigih. Diantaranya melalui cara sebagai berikut: 1) Melalui Media Masa PPZ telah berkampanye untuk mempromosikan kewajiban mengeluarkan zakat melalui kerjasama dengan media cetak dan elektronik. Media yang sering kali membuat liputan mengenai kegiatan PPZ adalah media cetak seperti koran dan majalah. PPZ juga tidak ketinggalan mendapat liputan melalui media elektronik terutama slot-slot khusus siaran radio serta iklan-iklan singkat dalam siaran televisi.
11
Shofian Ahmad, Zakat Membangun Ummah, (Kuala Lumpur: Utusan Publications, 2002), hal.
146.
81
Gambar 4.3 PELIPUTAN MEDIA KEPADA PPZ
Sumber: Laporan Tahunan PPZ 2012
2) Konferensi Zakat dan Pembukaan Counter Cabang PPZ berdakwah dan menyalurkan informasi zakat melalui ceramah di kantor kantor Pemerintah dan Perusahaan-Perusahaan Swasta, sesi briefing kepada majikan,
asosiasi,
LSM
serta
khutbah
Jumat.
Begitu
juga
dengan
penyelenggaraan seminar zakat seperti program Nadwah Interaktif Amil (NIA) 2013 dan 2014, untuk mengupas segala isu dan permasalahan zakat oleh kaum akademisi dan juga para pelaksana zakat itu sendiri. Sampai 2014, PPZ telah memiliki 11 buah cabang termasuk 8 buah cabang di Kuala Lumpur, 2 buah di Putrajaya dan 1 di Labuan.12 Selain Melalui Counter cabang zakat, juga dapat membayar zakat melalui:
12
Wawancara langsung dengan Muhsin Nor Paizin (Pegawai Penyelidikan Unit Penyelidikan & Pembangunan Korporat (R&D), PPZ, Kuala Lumpur) 24 November 2014.
82
SKIM Thohir (Skim Potongan Gaji Zakat)
Fasilitas pembayaran zakat melalui potongan gaji kepada staf pribadi & pemerintah.
Kiriman Pos
Pembayaran zakat juga dapat dilakukan dengan cek / giro / kiriman pos dan lain-lain.
Mesin Deposit Cek 24 Jam (Counter Daruzzakah)
Biaya Zakat Melalui Bank-Bank Terpilih
Biaya zakat dapat dilakukan di konter-konter bank, perbankan internet, mesin ATM dan 'Phone Banking'.
Biaya Zakat Melalui Pos Malaysia
Biaya zakat dapat dilakukan di konter-konter kantor Pos Malaysia di seluruh Wilayah Persekutuan secara tunai & cek dan juga melalui situs: www.posonline.com.my
Biaya Melalui Maybank2e.net
Pengusaha dapat melakukan pembayaran dan mengirim daftar staf (pegawainnya)
yang
bergabung
SKIM
Thohir
melalui
situs
www.maybank2e.net. Pengusaha tidak perlu lagi berurusan terus ke kaunter potongan gaji PPZ-MAIWP.
Biaya Melalui Mesin ATM Kios o
Kios PPZ
83
Berada di counter PPZ-MAIWP di Dataran Shamelin & Daruzzakah. o
Kios Maju Masjid
Berada di masjid-masjid tertentu di Wilayah Persekutuan.
Cek 'Post-Dated'
Biaya dapat dilakukan secara berkala dengan menggunakan cek tertangguh.
Melalui MAMPU (Internet) - www.mampu.gov.my
Melalui Agen Perusahaan Audit & Pajak (Terpilih)
Perkembangan seperti ini diharapkan dapat membuka lebih banyak ruang dan kesempatan untuk memfasilitasi masyarakat mengeluarkan zakat sekaligus membantu meningkatkan jumlah zakat yang akan dipungut. 3) Penerbitan Buku Laporan Tahunan PPZ tidak pernah ketinggalan dalam mengeluarkan Buku Laporan Tahunan semenjak tahun 1992 sampai tahun 2014 yang memuat berbagai informasi dan statistik berkenaan kutipan, aktivitas dan informasi-informasi penting. Informasi yang terkandung melibatkan perkembangan dakwah zakat di Wilayah Persekutuan. Buku laporan PPZ akan disebarkan dan dikirim ke setiap lembaga, badan yang terkait, juga kepada setiap perpustakaan negeri, Perguruan Tinggi Umum dan Swasta Malaysia. Hal ni dilakukan demi transparansi dan peningkatan kepercayaan Muzaki terhadap PPZ.
84
4) Karnival Zakat dan Meluncurkan Inovasi Baru Karnival zakat diadakan PPZ rutin dilaksanakan lebih dari sekali dalam setahun. Karnival berbentuk diskusi ilmiah dan pengenalan zakat yang dihadiri oleh artis ternama atau ulama ternama. Gambar 4.4 KARNIVAL ZAKAT DI MASJID MUAZ BIN JABAL SETIAWANGSA, KUALA LUMPUR
Sumber: Laporan Tahunan PPZ tahun 2011
Inovasi berzakat juga dihadirkan oleh PPZ, diantaranya:
Kutipan Zakat Berkelompok
Pengumpulan zakat secara kelompok adalah satu cara di mana PPZ membuka konter-konter layanan sementara di kantor-kantor pemerintah maupun kantor
85
perusahaan swasta. Metode ini diperkenalkan dengan tujuan untuk membantu mereka yang tidak berkesempatan ke kantor PPZ disebabkan hambatan seperti waktu, pekerjaan dan sebagainya.13
Icon Ustadz Amil
Dalam hal pemasaran tentu sebuah brand dengan ikon tertentu akan memudahkan seseorang dalam mengingat produk-produknya. Begitu juga PPZ, menampilkan sosok Ustadz Amil sebagai ikon dari PPZ. Maskot Ustadz Amil juga berperan sebagai pendakwah di media baru seperti Facebook, Website, Youtube dan Twitter.
Counter Zakat Van Bergerak
Mobil Van yang layaknya digunakan ketika bank melakukan open table di wilayah strategis ini juga diadopsi oleh PPZ dengan tujuan memudahkan Muzaki yang berlokasi jauh dari konter zakat. Juga untuk memudahkan melakukan sosialisasi zakat ketika ada event strategis tertentu.
13
Muhsin Nor Paizin, Perlaksanaan Zakat di Wilayah Persekutuan: Satu Pemerhatian Terhadap Operasi Kutipan & Agihan Zakat, (Kuala Lumpur: UKM, 2013), hal. 102.
86
Gambar 4.5 PERESMIAN USTADZ AMIL ZAKAT DAN KONTER VAN BERGERAK PLAZA SUNGAI BESI KUALA LUMPUR
Sumber: Laporan tahunan PPZ tahun 2011
Zakat Drive Thru
Seperti layanan Drive Thru makanan cepat saji dan ATM. Zakat Drive Thru juga menerapkan hal yang sama, namun yang dibayar berupa zakat fitrah. Petugas Zakat Drive Thru akan membimbing pembayaran zakat fitrah tanpa harus turun dari kendaraan. Halini tentu saja untuk memudahkan Muzaki dalam menyalurkan zakatnya.
87
Gambar 4.6 PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DRIVE THRU DI MASJID TUANKU MIZAN ZAINAL ABIDIN KUALA LUMPUR
Sumber: Laporan Tahun 2012 MAIWP
Aplikasi iZakat
Untuk meningkatkan efisiensi dan perkembangan teknologi, diluncurkanlah aplikasi iZakat pada tahun 2013. Sebelumnya, pembayaran zakat hanya terkonsentrasi di konter-konter zakat saja. Perhitungan dan pembayaran dapat dilakukan hanya dengan melalui smartphone atau tablet Muzaki. Aplikasi iZakat dapat diunduh di smartphone melalui aplikasi App Store untuk pengguna iPad dan iPhone, sedangkan Google Play bagi pengguna Android secara gratis.
88
Gambar 4.7 GAMBAR TAMPILAN MENU APLIKASI DARI IZAKAT PADA PERANGKAT ANDROID
Sumber: Dokumentasi pribadi
Saluran Zakat MyEG
Layanan terpadu yang digunakan oleh Pemerintah Malaysia ini juga melakukan kerja sama dengan PPZ demi memperkaya saluran pembayaran zakat sehingga memudahkan Muzaki melakukan pembayaran zakat secara terpadu melalui media online ataupun telepon. Sistem MyEG sistem yang berlaku untuk menjalankan layanan secara online oleh Pemerintah melalui 'egovernment'. 5) Melalui Media Terkini PPZ telah memperkenalkan portal terbaru di situsnya untuk masyarakat mengenali layanan dengan lebih cepat dan mudah. Di situs http: // 89
www.zakat.com.my, pengguna bisa mendapatkan berbagai informasi zakat serta membuat pembayaran terus melewatinya. PPZ juga menggunakan media sosial internet seperti Facebook https://www.facebook.com/myzakat dan Twitter https://twitter.com/ppzwp bertujuan mendekati masyarakat dengan lebih cepat dan segera. Selain Facebook dan Twitter PPZ juga menyampaikan informasi video melalui Youtube https://www.youtube.com/user/ppztv. b. Syarat Wajib Zakat dan Harta Yang Dikenai Zakat I.
Syarat wajib zakat dalam buku Zakat Al-Mal Al-Mustafad dan oleh PPZ telah ditetapkan bahwa syarat wajib zakat sebagai berikut: 1) Islam Zakat hanya dikenakan pada orang Islam. Bagi bisnis kemitraan orang Islam dengan bukan Islam hanya persentase ekuitas orang Islam saja diperhitungkan untuk zakat. 2) Merdeka Budak tidak wajib berzakat kecuali zakat fitrah. Namun tidak timbul persoalan perbudakan masa kini, tetapi syarat merdeka masih lagi dipertahankan sebagai salah satu syarat wajib berzakat. 3) Milik Sempurna Properti yang dimiliki harus sempurna dalam kekuasaan seseorang dan tidak bersangkutan dengan orang lain. Pemilik juga dapat memperlakukan dan memperoleh manfaat darinya. 4) Cukup Nisab 90
Nisab adalah tingkat nilai minimal yang menentukan apakah wajib atau tidak sesuatu harta dikeluarkan. Nisab adalah setara dengan 85 gram emas nilai saat. Nilainya lebih kurang RM 10,300 (tergantung pada harga saat emas) 5) Cukup Haul Cukup haul berarti genap setahun harta disimpan. 6) Niat Untuk Berdagang Ketentuan ini hanya bagi zakat bisnis saja. II.
Untuk harta yang dikenai zakat selain fitrah, maka dibayarkan kepada PPZ-MAIWP. Zakat-zakat tersebut berupa: 1) Pendapatan Zakat Gaji dan Pendapatan termasuk segala jenis hasil pendapatan atau keuntungan sebagai imbalan jasa yang berupa gaji, upah, bonus, dividen, hasil sewa, royalti, hibah, tunjangan, honorarium, kompensasi, pensiun, bisnis musiman dan lain-lain bentuk pendapatan selama hidup, pensiun atau mati dan ada pendapatan berdasarkan karir atau sebagai ahli profesional. Metode Penghitungan: Pendapatan Kasar Setahun x 2.5% (jika melebihi nisab) Jika tidak melebihi nisab maka (Pendapatan Kasar Setahun) (Tanggungan-tanggungan) x 2.5% 2) Perniagaan Kadar Zakat Bisnis sebesar 2,5% atas harta bisnis yang layak dizakatkan 91
dikenai nisab. Metode Perhitungan *Metode 1 - Modal Kerja (Working Capital) [Aset Semasa - Kewajiban Selama] * X% Kepemilikan Saham Muslim X 2,5% Catatan: Cocok digunakan bagi perusahaan-perusahaan seperti perusahaan Berhad, PT. Bhd., Koperasi, Bisnis, Perusahaan dan sebagainya dimana terdapat klasifikasi aktiva lancar dan kewajiban lancar *Metode 2 - Modal Berkembang [Modal Pemilik + Kewajiban Jangka Panjang - Aset Tetap - Aset Separuh Tetap] * X% Kepemilikan Saham Muslim X 2,5% Catatan: Cocok digunakan bagi lembaga keuangan dan perbankan Islam yang biasanya tidak mengklasifikasikan aset saat dan kewajiban lancar * Lebih atau sama dengan nilai nisab 3) Uang Simpanan Uang yang disimpan di dalam rekening tabungan, rekening tabungan tetap, penyimpanan sementara, ASB serta lain-lain bentuk tabungan di bank atau lembaga keuangan. Zakat dikenakan pada jumlah saldo terendah dalam periode setahun penyimpanan ketika cukup nisab dan haulnya serta menyamai atau melebihi nisab. Metode Penghitungan: 92
Saldo Terendah Setahun x 2.5% (jika melebihi nisab) 4) Saham Dr. Yusoff Al-Qaradhawi dalam bukunya Fiqh-Zakat mendefinisikan saham sebagai kertas berharga yang diperniagakan dalam transaksitransaksi perdagangan khususnya di Bursa Malaysia. Bagi sertifikat saham dalam sebuah perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia, ini mudah untuk dijadikan uang tunai dibandingkan dengan saham dalam perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Malaysia atau saham dalam koperasi. Saham yang dibeli dari uang sendiri saja yang dapat dihitung sedangkan bagian yang dibeli melalui pinjaman harus ditolak karena dianggap tidak sempurna kepemilikanya. Untuk perusahaan yang mengeluarkan zakat bisnis tidak harus dizakatkan lagi. Sedangkan saham-saham yang tidak tercantum secara praktisnya, zakat harus dikeluarkan ke atas jumlah dividen yang diterima. Untuk menghitung zakat atas saham-saham yang tercantum, pemilik saham dapat mengisolasi perhitungan zakat atas saham kepada dua kelompok yaitu saham yang masih dimiliki melebihi setahun dan saham-saham yang dijualbeli untuk periode kurang dari setahun. Untuk saham-saham berbentuk investasi jangka panjang (melebihi setahun) maka zakat dihitung atas jumlah lot yang di pegang dikalikan dengan harga terendah unit. 93
5) KWSP Caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) diwajibkan zakat apabila dikeluarkan daripada simpanan tersebut. Uang KWSP adalah uang simpanan milik individu yang disimpan dalam KWSP selama periode jasa dan ini telah cukup semua persyaratan wajib kecuali syarat "Milik". Ketentuan "Milik" akan dipenuhi setelah uang tersebut dikeluarkan dari KWSP. Produksi dapat dilakukan selama menjabat atau pensiun. Cara Penghitungannya: Jumlah Pengeluaran x 2.5% 6) Emas Emas yang tidak digunakan atau dipakai walaupun hanya dalam setahun. Jika nilai emas tersebut menyamai atau melebihi 85gram (nisab), maka wajib dikeluarkan zakat sebanyak 2.5%. Cara penghitungannya: 2.5% x nilai emas yang disimpan (jika melebihi nisab) Emas yang dipakai (sebagai perhiasan) bahkan sekali dalam setahun tidak wajib dikeluarkan zakat ke atasnya. Tetapi jika ia melebihi uruf (nilai kebiasaan pemakaian masyarakat setempat), maka ia diwajibkan zakat dengan harga 2,5% atas kelebihan dari nilai uruf. Nilai yang diperhitungkan adalah nilai saat emas saja yaitu tidak termasuk batu permata. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan menetapkan harga uruf adalah 150 gram emas. 94
Cara penghitungannya: 2.5% x (berat emas yang dipakai – berat uruf emas) x harga emas terkini 7) Perak Menurut hukum syariah, logam perak adalah termasuk dalam kategori jenis-jenis harta yang dikenakan zakat. Pada umumnya barang-barang logam perak yang digunakan oleh manusia terdiri dari 4 bentuk utama: a) Jongkong perak b) Mata uang perak c) Alat atau perhiasan rumah dari perak d) Barang perhiasan / perhiasan perak Dalam ijma, ulama telah menetapkan nisab perak sebanyak 200 dirham yaitu setara 595 gram. Cara penghitungannya: 2.5% x berat perak yang dimiliki x harga pasaran perak 8) Pertanian Zakat yang dikenakan kepada makanan pokok yang dikonsumsi oleh sebuah negeri yang telah cukup nisab dan haulnya. Hasil tanaman yang wajib dizakatkan adalah sereal-sereal dari jenis makanan pokok yang mengenyangkan dan tahan lama jika disimpan seperti padi, kurma, jagung, gandum dan sebagainya. Biji-bijian dan buah-buahan yang cukup nisabnya harus dibayar zakatnya sesuai persen penghasilan. Harga persen pembayarannya tergantung pada 95
cara-cara penghasilnya. Biji-bijian dan buah-buahan yang sampai nisab yang dibudidayakan dengan menggunakan tenaga manusia atau lainnya seperti binatang dan mesin atau dengan pengeluaran yang banyak maka harga zakatnya adalah 5% atau 1/20. Biji-bijian dan buah-buahan yang sampai nisab yang hanya mengandalkan siraman air hujan atau hidup dengan aliran sungai atau parit maka kadar zakatnya adalah 10% atau 1/10. Bagi tanaman yang mengunakan kedua cara di atas maka kadarnya adalah 7.5% 9) Ternakan Zakat ternak adalah zakat yang wajib dikeluarkan apabila sempurna syaratsyaratnya. Hewan ternak yang diwajibkan zakat adalah kambing, domba, sapi, kerbau dan unta. 2. Pelaksanaan Pengelolaan dan Distribusi Zakat di Wilayah Persekutuan Baitulmal sebagai lembaga penyalur zakat yang dinaungi langsung oleh Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). PPZ selaku lembaga pengumpul zakat menyerahkan hasil pungutan zakat kepada Baitulmal. Kemudian Baitulmal sebagai lembaga penyalur zakat menyalurkan zakat kepada asnaf-asnaf yang telah ditentukan. Bagi asnaf atau golongan yang memenuhi kriteria untuk menentukan asnaf yang layak menerima bantuan zakat di Wilayah Persekutuan, bagian Baitulmal telah menggunakan definisi asnaf dipandu ke Rapat Komite 96
Hukum Shariah Wilayah Persekutuan kali ke-51 pada 13 Maret 1999. 1. FAKIR Seseorang yang tidak memiliki apa-apa harta atau pekerjaan atau menerima penghasilan dari sumber-sumber lain yang jumlahnya tidak sampai 50 persen dari kebutuhan harian dan kebutuhan tanggungannya dan tidak sampai 50 persen dari belanja hidup seseorang yang hidup sederhana dan orang-orang tanggungan. 2. MISKIN Seseorang yang memiliki pekerjaan atau hasil usaha yang hanya memenuhi sebagian kebutuhan asasinya tetapi tidak cukup untuk menutupi kebutuhan harian dan juga menampung orang-orang tanggungannya. 3. AMIL Mereka yang terlibat secara langsung dengan lembaga zakat baik individu atau organisasi untuk mengurus dan mengatur urusan zakat termasuk pemungutan, distribusi, urusan keuangan dan sebagainya. 4. MUALLAF Mereka yang dipelihara hatinya atau mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya untuk menerima Islam atau yang memeluk Islam (tetapi belum kokoh Islamnya) ini dibagi menjadi dua diantaranya: a) Beragama Islam • Baru memeluk agama Islam • Kepala kaum Islam yang baik hubungan dengan kepala bukan Islam yangrekan atau sama taraf dengannya. 97
• Kepala kaum Islam yang masih lemah iman tetapi masih ditaati oleh orangorang di bawah pimpinannya. • Orang-orang Islam yang tinggal di perbatasan yang dekat dengan negara musuh. b) Bukan beragama Islam • Dapat dibujuk supaya masuk Islam. • Dapat dibujuk supaya tidak berbahaya bagi orang Islam. 5. AL-RIQAB Memerdekakan orang-orang Islam dari cengkeraman perbudakan dan penaklukan baik disisi pegangan fisik atau mental seperti pegangan kejahilan dan terbelenggu di bawah kontrol orang-orang tertentu. 6. AL-GHARIMIN Golongan yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi kemaslahatan diri, keluarga tanggungannya atau masyarakat yang membutuhkan solusi cepat dan dibenarkan oleh hukum Islam. 7. FISABILILLAH Setiap orang atau pihak yamg melibatkan diri dalam suatu kegiatan atau aktivitas vertikal, mempertahankan dan mendakwahkan agama Islam serta kebajikannya. 8. IBNU SABIL Setiap orang dalam perjalanan untuk maksud-maksud yang disetujui oleh syarak dari setiap negara atau negara yang membutuhkan bantuan. Baitulmal-MAIWP mengklasifikasikan distribusi zakat menjadi 2 jenis. 98
Yaitu distribusi zakat secara langsung dan tidak langsung. Belanja Distribusi Secara Langsung dilakukan melalui 28 skema distribusi zakat di Baitulmal MAIWP sebesar RM 264.8 juta dan RM 63.6 juta adalah pengeluaran melalui lembaga MAIWP seperti Institut Kemahiran Baitulmal, Darul Hannan, Tadika Islam, Darul Kifayah, SMA Integrasi Sains Tahfiz (SMISTA) dan temasuk Pusat Pungutan Zakat (PPZ). MAIWP juga mewakilkan distribusi zakat kepada pihak ketiga yaitu pembayar yang terdiri dari perusahaan-perusahaan, individu dan perguruan tinggi melalui prinsip wakalah dalam upaya meningkatkan cakupan distribusi di luar dan dalam Wilayah Persekutuan.14 Belanja Distribusi Secara Tidak Langsung merupakan belanja mengurus untuk menutupi biaya manajemen MAIWP seperti pembayaran gaji staf, belanja kegiatan distribusi, pemeliharaan, penyewaan gedung atau bangunan dan utilitas. Termasuk belanja pembangunan atau penyediaan prasarana yang memberi manfaat besar kepada masyarakat untuk jangka waktu yang panjang. Diantara biaya belanja distribusi secara tidak langsung adalah meningkatkan kualitas Institut Kemahiran Baitulmal, Darul Hidayah dan proyek konstruksi Darul Hidayah, pembangunan Sekolah
Menengah
Agama
MAIWP,
mengupgrade
TK-TK
Islam
dan
pembangunan Masjid Alam Shah yang baru. Beban ini juga melibatkan pembelian properti atau aset untuk tujuan pengelolaan zakat dan kepentingan umat Islam di
14
Wawancara langsung dengan Sutera Manis binti Zamzam (Pegawai Penerangan Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan, MAIWP, Kuala Lumpur) 23 November 2014.
99
Wilayah Persekutuan. Kemudian Baitulmal MAIWP membuat suatu acuan dalam pemberian bantuan agar bantuan tepat sasaran kepada kelompok yang membutuhkan. Baitulmal MAIWP membuat batas kifayah atau semacam standar kekayaan bagi penerima bantuan zakat. batas kifayah dari sudut bahasa adalah tingkat kebutuhan (kecukupan). Sementara dari sudut Islam adalah tingkat minimal untuk kebutuhan dasar dalam kehidupan seseorang. Singkatnya, batas kifayah mengacu pada suatu tingkat kebutuhan dasar minimum yang ditetapkan berdasarkan biaya hidup saat ini. Batas ini juga digunakan untuk mengetahui tingkat yang harus dibantu untuk memenuhi kecukupan kebutuhan pokok. Penilaian yang dilakukan dalam menentukan batas kifayah ini mencakup 6 aspek kebutuhan dasar yaitu perlindungan, makanan, pakaian, medis, pendidikan dan transportasi. 1. Perlindungan Beban menyediakan perlindungan untuk seisi rumah termasuk sewa rumah, tagihan air, tagihan listrik dan lain-lain yang terkait. 2. Makanan Segala bahan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh anggota rumah termasuk di luar rumah. 3. Pakaian Segala bentuk pakaian yang digunakan oleh anggota rumah seperti pakaian sekolah, kerja dan lain-lain yang terkait. 100
4. Pengobatan Mengacu kepada segala bentuk pengobatan yang diambil oleh anggota rumah seperti rumah sakit, farmasi dan lain-lain yang terkait. 5. Pendidikan Segala biaya pendidikan anggota rumah seperti biaya pendidikan, buku dan lainlain yang terkait. 6. Transportasi Segala biaya berbayar anggota rumah seperti biaya tambang dan lain-lain yang terkait. Jumlah perhitungan batas al-kifayah ini akan dihitung sebagai jumlah biaya bulanan yang diperlukan oleh pemohon. Ia kemudian akan dibandingkan dengan pendapatan rumah tangga pemohon. Jika jumlah perhitungan batas alkifayah lebih tinggi dari pendapatan, maka pemohon adalah layak menerima bantuan zakat. Baitulmal MAIWP juga membuat 30 skema bantuan dalam penyaluran zakat dan syarat khususnya, diantaranya sebagai berikut: 1. Bantuan Keuangan
Tidak memiliki syarat khusus
2. Bantuan Menyelesaikan Hutang
Pendapatan tidak sampai batasan mencukupi (batas al- kifayah)
101
3. Bantuan Deposit Sewa Rumah Bulanan
Kwitansi / tagihan atau surat pembayaran rumah
Pendapatan tidak sampai batasan mencukupi (batas al- kifayah)
4. Bantuan Sewa Rumah Bulanan
Kwitansi / tagihan atau surat pembayaran rumah
Pendapatan tidak sampai batasan mencukupi (batas al- kifayah)
5. Bantuan Renovasi Rumah
Tanah rumah sendiri
Surat perjanjian jual beli rumah
Surat penawaran pinjaman bank
Pemohon berumur lebih dari 30 tahun
6. Bantuan Membina Rumah
Tanah rumah sendiri
Surat perjanjian jual beli rumah
Surat penawaran pinjaman bank
Pemohon berumur lebih dari 30 tahun
7. Bantuan Deposit Beli Rumah Murah
Tanah rumah sendiri
Surat perjanjian jual beli rumah
Surat penawaran pinjaman bank
Pemohon berumur lebih dari 30 tahun
102
8. Bantuan Cuci Darah
Surat pengesahan dokter
9. Bantuan Peralatan Kesehatan
Surat pengesahan dokter
10. Bantuan Uang Medis
Surat pengesahan doktor
11. Bantuan Motor Roda 3
Sertifikat / Kartu OKU (Orang Kurang Upaya)
SIM kendaraan orang cacat
12. Bantuan Deposit Sewa Beli Taksi
SIM & PSV (Public Service Vehicle)
Izin LPKP (Lembaga Perizinan Kendaraan Perdagangan) atau Perusahaan
Berpengalaman setidaknya setahun
13. Bantuan Perniagaan Mikro
Memiliki lisensi bisnis
Bisnis tidak berbentuk penjualan langsung (direct selling) kecuali memiliki toko
14. Bantuan Pertanian Skala Kecil
Tidak memiliki syarat khusus
15. Bantuan Pernikahan
Tidak memiliki syarat khusus
103
16. Bantuan Hukum Syar’i
Pendapatan RM1,500 ke bawah atau maksimum RM3,000 beserta penilaian tanggungan
Memiliki kasus di pengadilan Syariah di WP atau Pengadilan Syariah di Malaysia (untuk kasus penuntutan).
Mengajukan bukti tertulis dari Mahkamah Syariah bagi tuntutan terkait
Daftar periksa
17. Bantuan Darurat
Tidak memiliki syarat khusus
18. Bantuan Ibnu Sabil
Dalam keadaan musafir yang diharuskan oleh syariat
Tidak memiliki biaya yang cukup untuk membiayai kebutuhan mendasar sementara sebelum pulang ke negeri asal / negara asal
Tidak ada kerabat / kedutaan yang bersedia dan berkewajiban untuk membantu
Memiliki dokumen perjalanan yang sah pembayaran visa bagi warga asing dalam waktu sekali saja berdasarkan kasus tertentu yang dapat dipertimbangkan
20. Bantuan Musibah
Surat keterangan kepolisian
104
21. Bantuan Kuliah IPT (Institusi Pengajian Tinggi)
Keluarga berpenghasilan rendah
Telah mendapat tawaran belajar
Tidak mendapat sponsor
Program melebihi 6 bulan
22. Bantuan Persiapan IPT (Institusi Pengajian Tinggi)
Tidak memiliki syarat khusus
23. Bantuan Hafiz Qur’an
Berusia minimal 12 tahun
Tingkat minimum hafal tidak kurang dari 5 juz 'pertama dalam urutan mushaf
Setiap siswa lulusan Tahfiz Al-Quran atau sejenisnya yang ingin bergabung tes ini harus memasuki tes tingkat 30 juz '
24. Bantuan Kuliah Institut Profesional Baitulmal (IPB)
Pelajar Institut Profesional Baitulmal
25. Bantuan Kampus Akademi Keperawatan PUSRAWI
Pelajar Kolej Antarabangsa Sains Perubatan PUSRAWI (PICOMS)
26. Bantuan Sekolah
Tidak memiliki syarat khusus
27. Bantuan Hukum
Pendapatan RM1,500 ke bawah atau maksimum RM3,000 beserta
105
penilaian tanggungan
Mempunyai kes di mahkamah Syariah di WP ataupun mana-mana Mahkamah Syariah di Malaysia (bagi kes pendakwaan).
Mengemukakan bukti tertulis daripada Mahkamah Syariah bagi tuntutan berkaitan
28. Bantuan Institusi Pendidikan
Tidak memiliki syarat khusus Jika tidak terdapat syarat khusus, maka paling tidak memenuhi syarat
umum. Secara umum, dalam pengajuan aplikasi bantuan-bantuan diatas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Beragama Islam 2. Warga Malaysia 3. Penduduk di Wilayah Persekutuan tidak kurang dari 1 tahun dan masih menetap di Wilayah Persekutuan. 4. Tunduk pada perhitungan batas al-Kifayah15
15
Batas al-Kifayah merupakan perhitungan yang digunakan dalam menentukan kelayakan pemohon untuk menerima bantuan zakat. Ia memperhitungkan kebutuhan asasi yang diperlukan oleh seseorang untuk melanjutkan kelangsungan hidup. Untuk setiap elemen kebutuhan asasi, satu tingkat yang paling minimum ditempatkan. Jumlah perhitungan Batas al-Kifayah ini akan dihitung sebagai jumlah biaya bulanan yang diperlukan oleh pemohon. Ia kemudian akan dibandingkan dengan pendapatan rumah tangga pemohon. Jika jumlah perhitungan Batas al-Kifayah lebih tinggi dari pendapatan, maka pemohon adalah layak menerima bantuan zakat. Sumber: Mujaini Tarimin, Zakat Amalan dan Pengalaman di Malaysia, (Kuala Lumpur: PPZ, 2012)
106
C. Realisasi, Dampak, dan Kendala Program-Program Pemungutan dan Penyaluran Zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 1. Pemungutan Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Jumlah pungutan zakat di Wilayah Persekutuan termasuk yang tertinggi di Malaysia. Data menyebutkan bahwa pada tahun 2013 PPZ berhasil memperoleh RM 484,632,029.53 dari total Muzaki sebanyak 128,061 orang. Setiap tahunnya baik dari jumlah kutipan zakat maupun Muzaki terus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan kinerja PPZ yang terus membuka celah baru dalam membuat spot zakat agar para Muzaki mudah dan merasa nyaman dalam menunaikan zakatnya. Gambar 4.8. DIAGRAM PEROLEHAN ZAKAT WILAYAH PERSEKUTUAN TAHUN 2002-2013
Sumber: Laporan Tahunan PPZ 2013
107
Gambar 4.9. DIAGRAM PEMBAYAR ZAKAT WILAYAH PERSEKUTUAN TAHUN 20022013
Sumber: Laporan Tahunan PPZ 2013
Tentu sebuah pencapaian yang gemilang dimana jumlah pembayar zakat secara konsisten terus mengalami peningkatan. Bahkan tidak hanya jumlah pembayar zakat, namun juga jumlah kutipan zakatnya turut mengalami peningkatan. Setiap tahunnya pembayar maupun kutipan selalu mengalami peningkatan. Dengan
peningkatan
mengindikasikan
jumlah
bahwa
pembayar
terdapat
zakat
sentimen
setiap
positif
tahunnya,
masyarakat
dapat
terhadap
kepercayaan pengelolaan zakat dan penyampaian informasi yang berhasil tentang kewajiban menunaikan zakat sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat. Juga
108
tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatan yang terjadi secara konsisten ini merupakan hasil dari gigihnya PPZ dalam mempromosikan zakat dan memperluas akses pembayaran zakat sehingga memudahkan Muzaki dalam membayar zakatnya. Dari data yang telah disajikan diatas, peningkatan zakat dari tahun sebelumnya dilihat dari jumlah pungutan zakat dan pembayar zakat adalah sebagai berikut: Tabel 4.1 PENINGKATAN ZAKAT WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR TAHUN 2012-2013
Pungutan Zakat (RM) Pembayar Zakat (Orang)
2012
2013
402,813,639.88
484,632,029.53
Peningkatan (%) 20.3%
114,442
128,061
12%
Sumber: Laporan Tahunan PPZ 2013
Peningkatan pungutan zakat diiringi pula dengan peningkatan pembayar zakat. Peningkatan sebesar 20.3% bukanlah suatu pemenuhan target yang pada tahun 2013 menargetkan peningkatan sekitar 30%16. Ini merupakan target yang realistis, mengingat paradigma masyarakat tentang lembaga pengelola zakat di Kuala Lumpur pun masih belum sepenuhnya positif. Meskipun meleset dari pencapaian target peningkatan ini terus terjadi seara konsisten. Peningkatan 16
Wawancara langsung dengan Muhsin Nor Paizin (Pegawai Penyelidikan Unit Penyelidikan & Pembangunan Korporat (R&D), PPZ, Kuala Lumpur) 24 November 2014.
109
sebesar RM 84 juta dalam setahun merupakan angka yang cukup besar, bila dirupiahkan bisa mencapai Rp 320 milyar dari peningkatan Muzaki sebanyak 13.521 orang. Namun apabila dilihat secara keseluruhan dari total 776.958 orang pemeluk Islam di Kuala Lumpur, PPZ baru mampu menyerap sekitar 16,5% umat muslim atau untuk menunaikan zakat. Bukanlah jumlah yang cemerlang, namun perolehan nilai zakat yang cukup besar untuk ukuran masyarakat yang tidak banyak. Terdapat berbagai jenis zakat yang dapat ditunaikan umat muslim wilayah persekutuan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Tabel 4.2 PEROLEHAN ZAKAT BERDASARKAN JENIS ZAKAT DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR TAHUN 2012-2013 (dalam RM) Jenis Zakat Pendapatan Perniagaan Wang Simpanan Emas / Perak Saham KWSP Mal (Harta) Qadha Lainnya Jumlah
2013
2012
318,789,658.83 97,161,344.30 23,377,179.67 1,679,873.25 1,483,083.35 3,763,591.42 35,970,139.26 627,947.13 1,799,212.32 484,623,029.53
264,814,612.05 74,424,879.13 20,473,911.68 1,468,580.80 1,308,423.97 3,652,852.63 34,540,891.26 512,385.13 1,599,103.23 402,813,639.88
Sumber: Laporan Tahunan PPZ 2013
110
Tabel 4.3 JUMLAH MUZAKI BERDASARKAN JENIS ZAKAT DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR TAHUN 2012-2013 (orang) Jenis Zakat
2013
2012 108,929 2,101 9,682 2,153 781 2,255 4,753 362 7,836 138,852
Pendapatan Perniagaan Wang Simpanan Emas / Perak Saham KWSP Mal (Harta) Qadha Lainnya Jumlah
97,235 1,844 9,184 2,059 688 2,266 4,668 332 5,984 124,260
Sumber: Laporan Tahunan PPZ 2013
Sumbangan porsi perolehan zakat terbesar didapat dari zakat pendapatan. Sebesar 65% dari total perolehan zakat seluruhnya. Ini dikarenakan pemotongan zakat otomatis langsung dari penghasilan atau gaji para pegawai dan pekerja di wilayah persekutan yang memudahkan dan terlebih lagi pendapatan utama masyarakat Kuala Lumpur adalah sektor perkantoran mengingat Kuala Lumpur merupakan pusat pemerintahan dan pusat bisnis. Sehingga dalam strategi dakwah, dan kelancaran pembayaran zakat PPZ cukup membawa dampak yang positif dan tepat. Karena menyesuaikan dengan kesibukan masyarakat metropolitan dan menyematkan dakwah dan pengetahuan pada media kekinian yang menjadikan organisasi pungtan zakat ini terus berkembang. Peningkatan Muzaki sebanyak
111
11,7% pada tahun 2013 menunjukkan semakin banyak pula masyarakat yang mendapatkan informasi tentang zakat. 2. Penyaluran Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Baitulmal MAIWP menerima sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah lembaga yang mengurus penyaluran zakat dan menerima juga zakat yang berupa zakat fitrah. Pada tahun 2012 zakat fitrah yang terkumpul sebanyak RM 7,59 juta sepanjang bulan suci Ramadhan dari 1.081.279 penunai zakat. Selain itu MAIWP juga menerima zakat dari keuntungan usaha MAIWP dan sewaan yang dimiliki MAIWP sebesar RM 26,93 juta. Dari total dana zakat yang terhimpun oleh PPZ sebanyak RM 402,81 juta setelah dipotong dana Amil dan kebutuhan dalam pengumpulan zakat maka yang diterima Baitulmal MAIWP sebesar RM 401,32 juta ditambah pendapatan zakat yang diterima MAIWP dari aktivitas lembaga lain seperti rumah sakit, sewa gedung dan lainnya menjadi RM 435,85 juta. Dari total tersebut, Baitulmal sebagai lembaga penyalur zakat telah menyalurkan dana sebesar RM 401.19 juta dengan perincian dana sebagai berikut:
112
Tabel 4.4 PENCACAHAN PENYALURAN ZAKAT BAITULMAL MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN Pengeluaran Zakat
Jumlah RM)
(dalam
Penyaluran zakat secara langsung Belanja kepengurusan penyaluran Harta modal Proyek pembangunan Jumlah
juta
Persen (%)
271,97
67,79%
54,15
13,50%
12,47 62,60 401,19
3,11% 15,60% 100%
Sumber: Laporan Tahunan MAIWP 2012
Penyaluran zakat secara langsung merupakan penyaluran dengan porsi terbesar karena meliputi 28 skim bantuan 17 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Penyaluran ini dilakukan kepada Mustahik secara langsung melalui skim bantuan yang dibutuhkan oleh Mustahik. Kemudian belanja kepengurusan berupa pembelanjaan untuk mengurus dan membangun sistem yang dikempangkan oleh MAIWP, seperti sistem keuangan, audit, sistem pembayaran elektronik dan promosi. Untuk harta modal dan proyek pembangunan berupa menggaji pelatih dan guru pada tempat pelatihan dan pendidikan dibawah naungan MAIWP dan juga untuk biaya operasional dan kebutuhan seperti Institut Kemahiran Baitulmal, Darul Hannan, Tadika Islam, Darul Kifayah, Dar Assaadah, Darul Hidayah, dan Dar Assakinah. Untuk 17
Wawancara langsung dengan Sutera Manis binti Zamzam (Pegawai Penerangan Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan, MAIWP, Kuala Lumpur) 23 November 2014.
113
pembangunan terbaru yaitu berupa Kampus Antarbangsa Sains Perubatan PUSRAWI (PICOMS) yang menghasilkan lulusan-lulusan bidang kesehatan. Keseriusan dalam melakukan pendayagunaan dana zakat terlihat dari bantuan jangka panjangnya yang berupa institusi pendidikan yang membangun dan bersinergi dengan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat umum dalam kebutuhan sehari-harinya. Diantara program-program tersebut dijelaskan sebagai berikut: 1. Darul Hannan Merupakan taman asuhan dan penjagaan terhadap anak-anak. Usia anak-anak 23 tahun. Mengajarkan nilai-nilai Islam dan sosial emosi anak. Berdiri semenjak tahun 2009 dan sekarang sudah memiliki 38 orang kanak-kanak. Untuk para asnaf tidak dikenakan biaya.18 2. Tadika Islam MAIWP memiliki 79 buah Tadika Islam dengan 262 kelas. Tadika memiliki 5.668 siswa umur 5-6 tahun. Di setiap Tadika Islam memiliki mesin e-Quran yang memudahkan anak-anak dalam mempelajari Al-Qur’an. 3. SMISTA (Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz) Sekolah tahfiz qur’an dilengkapi dengan kelas, asrama, alat peraga, kantin, ruang serbaguna, dan koperasi sekolah. Para pelajar diwajibkan untuk menghafal AlQur’an.
18
Wawancara langsung dengan Sutera Manis binti Zamzam (Pegawai Penerangan Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan, MAIWP, Kuala Lumpur) 23 November 2014.
114
SMISTA memiliki 106 siswa Tahfiz. Dimana seluruh biaya operasionalnya diberikan dari MAIWP. 4. Institut Kemahiran Baitulmal IKB didirikan dengan tujuan membantu membasmi kemiskinan di kalangan asnaf fakir dan miskin agar lebih mandiri dan terlatih dengan menyediakan pelatihan kemahiran yang berkualitas. Gambar 4.10. PELATIHAN INSTITUT KEMAHIRAN BAITULMAL
Sumber: Laporan Tahunan MAIWP 2012
Dengan jumlah yang dilatih sebanyak 1.930 orang MAIWP menyalurkan RM 2,73 juta untuk operasional. Sehingga tidak hanya memberikan bantuan langsung untuk asnaf fakir miskin, tetapi juga membantu untuk meningkatkan taraf hidup asnaf untuk dapat bersaing di dunia usaha. Sehingga asnaf menjadi lebih produktif.
115
5. Darul Kifayah Darul Kifayah merupakan sebuah institusi yang menyediakan perlindungan dan penempatan yang kondusif kepada pelajar-pelajar dari umur 11 hingga 17 tahun yang mana anak tersebut keluarga asnaf fakir, miskin dan mualaf termasuk anakanak yatim.Saat ini Darul Kifayah menampung 328 anak yang semuanya merupakan pelajar yang telah diseleksi dari Wilayah Persekutan. Gambar 4.11. GEDUNG DARUL KIFAYAH
Sumber: Laporan Tahunan MAIWP 2012
6. Dar Assadah Dar Assaadah didirikan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan sementara, bimbingan agama dan akhlak serta latihan kemahiran vokasional kepada wanita dan gadis dalam lingkungan umur 18 sampai 35 tahun. Penghuni Dar Assaadah dilindungi dalam jangka waktu 2 tahun dengan
116
diberikan kemudahan-kemudahan seperti perlindungan, jagaan, medis, kelas bimbingan agama, konseling dan latihan kemahiran. Selain itu para penghuni mengikuti ujian penilaian setiap 6 bulan sekali. MAIWP mengeluarkan RM 998 ribu dalam operasional Dar Assaadah yang berisi 93 wanita yang sedang dalam perlindungan. 7. Darul Hidayah Seperti halnya dar assaadah, darul hidayah dikhususkan untuk kaum laki-laki. Darul hidayah berisikan 25 orang laki-laki yang dibimbing. 8. Dar Assakinah Dar-Assakinah merupakan sebuah pusat pengajian warga lansia yang memberi bimbingan agama secara intensif kepada lansia yang berminat untuk mendalami ilmu agama. Sistem pembelajarannya menggunakan sistem pondok dengan pendekatan yang lebih modern. Dar-Assakina memiliki 14 guru yang mengajarkan kepada lansia tentang pengetahuan agama. Aktivitas yang dilakukan berupa:
Kuliah subuh harian
Talaqqi Al-Quran dan Tahsinul Quran
Pembelajaran kitab-kitab lama seperti Muniyatul Musolli, Hidayatus Salikin, Fiqh Manhaji, Bidayatul Hidayah, Matla’ul Badrain dan Bahrul Mazi
Pembelajaran Bahasa Arab Komunikasi
117
Qiyamullail Meskipun berbagai macam institusi pendidikan dan pelatihan yang sudah
diupayakan oleh Baitulmal MAIWP untuk meningkatkan kesejahteraan asnaf, namun peningkatan asnaf setiap tahun terus terjadi. Misal pada penerimaan zakat secara langsung bantuan keuangan bulanan. Gambar 4.12. PENERIMA ZAKAT LANGSUNG KEUANGAN BULANAN TAHUN 20092012
Sumber: Laporan Tahunan MAIWP 2012
Dari tahun 2009 sampai dengan 2012, jumlah penerima bantuan langsung ini terus meningkat. Sehinga menunjukkan bahwa jumlah orang miskin terus mengalami peningkatan. Namun, menurut pemaparan dari Puan Sutera Manis binti Zamzam (Pegawai Penerangan Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan, MAIWP, Kuala Lumpur) melalui wawancara langsung menjelaskan bahwa peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor:
Ketergantungan hidup bagi para lansia tinggi, karena sudah tidak lagi pada 118
masa produktif.
Peningkatan penjelajahan Baitulmal dalam mencari para Mustahik yang berhak melalui program jejak asnaf dan peningkatan efisiensi dan efektifitas media dalam membantu penyaluran zakat ini.
Pertambahan anggota keluarga baru yang masuk dalam asnaf yang masih dibantu. Namun disisi lain pada penyaluran zakat asnaf Al-Gharimin yang merupakan
muslim yang terlilit hutang dan tunggakan dalam pemenuhan kebutuhan pokok hidup sehari-hari mengalami penurunan. Gambar 4.13. PENERIMA ZAKAT LANGSUNG AL-GHARIMIN TAHUN 2009-2012
Sumber: Laporan Tahunan MAIWP 2012
Hal ini paling tidak dapat menunjukkan sedikit bahwa asnaf sudah mulai sedikit lebih produktif dan mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa harus terlilit hutang dan berbagai macam tunggakan. Peingkatan jumlah penerima dana zakat dan jumlah dana zakat bukan semata119
mata dikarenakan meningkatnya jumlah asnaf fakir dan miskin yang menunjukkan turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat wilayah persekutuan Kuala Lumpur ini. Namun pada bantuan langsung ini yang senantiasa mendapatkan porsi terbesar adalah asnaf fisabillah yang merupakan dari golongan yang sedang menempuh pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri. Ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat wilayah persekutuan Kuala Lumpur terus mengalami kemajuan dan tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Karena semakin berkurangnya golongan fakir dan miskin yang tidak memiliki pendidikan yang memadai. Tabel 4.5 PENYALURAN DANA ZAKAT OLEH BAITULMAL BERDASARKAN ASNAF 2012
Sumber: Laporan Tahunan MAIWP 2012
120
Walaupun porsi dana fakir dan miskin apabila digabung mengalahkan asnaf fisabilillah, namun jumlah penerima dana zakat dari asnaf fisabilillah ini lebih sedikit tetapi mendapatkan dana yang lebih besar. Ini menunjukkan keseriusan Baitulmal untuk lebih intensif dalam membantu masyarakat yang sedang berjuang dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik melalui pendidikan. Gambar 4.14. PENERIMA BANTUAN ZAKAT PENDIDIKAN TAHUN 2009-2012
Sumber: Laporan Tahunan MAIWP 2012
Para pelajar ini mendapatkan bantuan dana langsung setiap tahunnya dalam menunjang pendidikan yang ditempuhnya. Apabila dibandingkan bantuan yang diberikan BAZIS DKI terhadap pelajar mungkin jumlahnya masih sangat jauh lebih besar dari Baitulmal MAIWP ini. Untuk mahasiswa jenjang strata 1 mendapatkan bantuan RM 5.000 paertahun. Kemudian jenjang starata 2 mendapatkan bantuan RM 6.000 pertahun. Dan untuk gelar doktor mendapatkan RM 7.000 pertahun. Namun tentunya dengan 121
persyaratan yang ketat. Agar dana bantuan ini tidak salah sasaran dan diberikan kepada pelajar yang benar-benar serius menempuh pendidikan.19 3.
Kendala-Kendala Program Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Malaysia Terlepas dari keberhasilan dan kemajuan zakat yang terjadi pada wilayah persekutuan Kuala Lumpur ini, tentu juga terdapat beberapa hal yang menghambat atau perlu dievaluasi kembali dari beberapa kebijakan dan program yang dilaksanakan baik dari MAIWP, Baitulmal, maupun PPZ. a) Kendala Pungutan Zakat Wilayah Persekutan Kuala Lumpur Tantangan semenjak dulu sampai sekarang tentang pengelolaan zakat ini adanya
persepsi
negatif masyarakat
terhadap
pengurusan zakat
yang
dilaksanakan lembaga ini.20 Kepengurusan pemungutan zakat ini padahal telah diaudit eksternal oleh perusahaan audit luar. Ditambah lagi penghargaan dan pencapaian PPZ seperti ISO 9001:9008 – Sistem Pengurusan Kualitas, Best Zakat Fundraising Development in Asia 2009 oleh IMZ Indonesia, dan International Zakat Organisation Distinguished Award 2010. Selain itu, PPZ juga melampirkan laporan keuangannya yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui laman web PPZ. Hal ini dikarenakan opini masyarakat yang belum membuka wawasannya terhadap media komunikasi kekinian. Masyarakat
19
Wawancara langsung dengan Sutera Manis binti Zamzam (Pegawai Penerangan Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan, MAIWP, Kuala Lumpur) 23 November 2014. 20 Wawancara langsung dengan Muhsin Nor Paizin (Pegawai Penyelidikan Unit Penyelidikan & Pembangunan Korporat (R&D), PPZ, Kuala Lumpur) 24 November 2014.
122
masih kurang peduli terhadap informasi yang telah disajikan untuk ditelaah lebih dalam. Masih banyak masyarakat yang berkeluh kesah dan memohon bantuan dana zakat pada PPZ. Padahal, PPZ adalah lembaga yang fokus mengumpulkan zakat selain zakat fitrah. PPZ berhak mendapatkan 1/16 dari dana penghimpunan zakat yang telah didapatkan sebagai bagian dari Amil zakat.21 Seharusnya masyarakat memahami hal ini. Karena itu merupakan hak PPZ sebagai Amil zakat yang sebagaimana sudah diatur dalam ketentuan hukum syariat Islam. Maka terlihat bahwa porsi terbesar dalam penghimpunan zakat di wilayah persekutuan Kuala Lumpur ini adalah dari para pegawai dan pekerja yang merupakan bagian dari pajak penghasilan yang telah terpotong secara otomatis dari gaji yang diterima. Dari sekitar 138 ribu penunai zakat, sekitar 110 ribu penunai zakatnya adalah Muzaki yang membayar zakat melalui potongan otomatis. Masyarakat masih belum sepenuhnya memiliki kesadaran secara mandiri untuk menunaikan zakat. Maka dari itu PPZ giat membuat inovasi, linkage, dan pos-pos yang memudahkan para Muzaki untuk menunaikan zakatnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, PPZ memiliki 11 konter cabang dan bekerja sama kepada bank-bank dan kantor pos setempat dalam menerima pembayaran zakat. Kemudian tantangan PPZ selanjutnya adalah penentuan metode dan kadar
21
Wawancara langsung dengan Muhsin Nor Paizin (Pegawai Penyelidikan Unit Penyelidikan & Pembangunan Korporat (R&D), PPZ, Kuala Lumpur) 24 November 2014.
123
medium harta yang digunakan dalam zakat kepemilikan berbagai jenis harta terkini yang belum lazim dimiliki oleh masyarakat umumnya.22 Seperti misalnya zakat kepemilikan saham, royalti, dan harta lainnya yang sebelumnya belum ditentukan kadarnya. Untuk itu PPZ terus melakukan penelitian dan pengkajian terhadap pengetahuan tentang hukum zakat kontemporer. b) Kendala Penyaluran Zakat Wilayah Persekutan Kuala Lumpur Seperti halnya PPZ, Baitulmal MAIWP pun menerima Penganugerahan bintang 4 dalam Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Keuangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Tahun 2011 dari Jabatan Audit Negara dengan nilai 94.52 %. Ini menunjukkan bahwa Baitulmal telah melaksanakan tugasnya secara accountable dan sistematis. Paling tidak ini seharusnya menjadi acuan kepada masyarakat bahwa Baitulmal sentiasa cakap dan memberi perhatian yang serius terhadap pematuhan peraturan dan prosedur aktivitas pengurusan keuangan.
22
Wawancara langsung dengan Muhsin Nor Paizin (Pegawai Penyelidikan Unit Penyelidikan & Pembangunan Korporat (R&D), PPZ, Kuala Lumpur) 24 November 2014.
124
Gambar 4.15. ANUGERAH KECEMERLANGAN PENGURUSAN KEUANGAN 2012
Sumber: Laporan Tahunan MAIWP 2012
Terlepas dari penganugerahaan tersebut masyarakat umumnya masih berkeluh kesah dalam kekurangan-kekurangan yang dialaminya tentang penyaluran zakat yang berbelit persyaratannya. Maka Baitulmal membuat kelonggaran dan kemudahan dalam penerimaan bantuan zakat. Namun hal ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang melakukan penipuan dalam mendapatkan bantuan zakat. Hal ini dapat merugikan sehingga membuat zakat tidak tersalurkan kepada asnaf yang berhak menerimanya. Baitulmal MAIWP membuka hotline langsung melalui jejak asnaf dimana dalam menyalurkan zakat, petugas yang menyambangi para asnaf untuk menerima zakatnya berdasarkan laporan warga sekitar atau asnaf itu sendiri apabila memang benar layak menerimanya akan diberikan bantuan secara
125
langsung. Kemudahan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak
yang tidak
bertanggung jawab dalam meminta bantuan dengan motif penipuan. Berbagai karakter asnaf juga menjadi kendala yang cukup membingungkan dalam penyaluran zakat ini. Beberapa asnaf menolak untuk diberikan bantuan atau dimasukkan kedalam pelatihan dan tempat pemberdayaan yang dikelola oleh Baitulmal. Kendala selanjutnya menyangkut keterbatasan petugas dalam menyalurkan zakat kepada para asnaf di wilayah persekutuan Kuala Lumpur ini. Selain itu, pengurusan peyaluran zakat masih terkesan terpusat pada satu titik di gedung Daruzzakah yang berada di pusat kota. Banyak asnaf yang merasa keberatan apabila harus mengurus bantuan zakat jauh dari tempat tinggalnya. Namun hal ini seharusnya dapat diatasi bilamana petugas penyaluran zakat memadai dan banyaknya pos-pos dalam menyalurkan zakat ke keseluruhan wilayah persekutuan.
126
127
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Hukum yang menaungi pengelolaan zakat di wilayah persekutuan Kuala Lumpur ini tercantum dalam Konstitusi Federal dan UU Administrasi Hukum Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 [Akta 505]. Pada pasal 5 ayat 3 dijelaskan bahwa kepemimpinan urusan agama Islam dipimpin langsung oleh Yang di-Pertuan Agong. Kemudian didirikanlah sebuah dewan yang menasehati Yang di-Pertuan Agong yang diberi nama Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) sesuai dengan Bagian 4 (1), UU 505. Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan berhak untuk menasehati Yang di-Pertuan Agong dalam mengambil segala keputusan yang berhubungan dengan agama Islam di wilayah persekutuan kecuali mengenai hukum peradilan. Dalam pengelolaan zakat MAIWP membagi atas pemungutan dan pendistribusian zakat kepada lembaga yang berbeda. PPZ (Pusat Pungutan Zakat) sebagai lembaga yang memungut zakat didasari oleh bagian 8A ayat 1 yang berpatokan pada UU Perusahaan 1965 [Akta 125]. Sedangkan Baitulmal sebagai lembaga penyalur zakat dinaungi oleh bagian 60 (1) yang menjelaskan bahwa segala harta zakat disalurkan melalui lembaga ini. 2. Pengelolaan zakat wilayah persekutuan dinaungi oleh Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Kemudian dalam struktur kelembagaan
MAIWP terdapat Baitulmal yang bertugas untuk mengelola zakat. Namun kemudian MAIWP mendirikan anak usaha Harta Suci. Sdn. Bhd. Yang disebut sebagai Pusat Pungutan Zakat (PPZ). Perusahaan ini berfokus pada fundrising dana zakat. Sehingga pada wilayah persekutuan Kuala Lumpur ini memiliki pengelolaan dana yang terpisah antara pemungutan dana zakat yang dikelola oleh PPZ sebagai perusahaan swasta yang didirikan MAIWP dan penyaluran dana zakat yang disalurkan melalui Baitulmal MAIWP yang merupakan bagian dari struktur kelembagaan kerajaan. PPZ melakukan berbagai inovasi dalam memudahkan pembayaran zakat para Muzaki dengan cara-cara kontemporer yang terbukti efektif dalam meningkatkan jumlah pungutan zakat setiap tahunnya. Baitulmal sebagai lembaga yang menerima dana zakat dari PPZ bertugas menyalurkan dana zakatnya dengan memisahkan bantuan langsung dan bantuan tidak langsung. Bantuan langsung terdiri dari 28 skema bantuan. Dan bantuan tidak langsung berupa bantuan yang berupa tempat pelatihan dan perlindungan terhadap asnaf yang bersifat long therm agar para asnaf lebih mandiri dan terlepas dari golongan 8 asnaf. Ini juga dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah persekutuan. 3. Dengan peningkatan penerimaan dana zakat setiap tahunnya, secara langsung meningkatkan penyaluran dana zakat yang disalurkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara garis besar zakat di wilayah persekutuan ini sangat
membantu
dalam
peningkatan
kesejahteraan.
Baitulmal
lebih
mengutamakan bantuan yang lebih bersifat edukatif dalam peningkatan 128
kesejahteraan, bukan hanya sekedar bantuan langsung. Yaitu asnaf fisabilillah yang mendapatkan porsi paling besar dalam penyalurannya. Dalam penyaluran zakat Baitulmal membutuhkan lebih banyak lagi pegawai agar lebih efisien. Masyarakat juga perlu untuk lebih mengetahui mana lembaga yang berwenang dalam menyalurkan zakat dan menghimpun dana zakat. Sebagian kecil masyarakat yang jauh dari pusat kota dan media masih belum mengetahui secara pasti mana fungsi lembaga tersebut. Pada fundrising dana zakat, pencapaian zakat pun sebenarnya masih belum memenuhi target, walaupun jumlahnya terbilang cukup besar mencapai RM 484,6 juta namun ini masih meleset tipis dari target sebesar 30% dari pencapaian tahun sebelumnya. PPZ juga harus mengembangkan pengetahuan tentang metode zakat terbaru karena seiring perkembangan zaman, banyak terdapat kepemilikan jenis harta baru. Sehingga PPZ harus terus melakukan penelitian dan pengkajian terhadap pengetahuan tentang hukum zakat kontemporer.
B. Saran-Saran 1. Hukum yang diberikan terhadap orang yang melanggar zakat di wilayah persekutuan Kuala Lumpur ini sebagaimana dijelaskan dalam seksyen 16 Akta 559 masih tergolong lemah. Perlunya pembaharuan nominal denda pada undang-undang
ini
terhadap
pelangggar
zakat
harus
direalisasikan.
Pemungutan zakat harus lebih represif demi pencapaian potensi dana zakat yang lebih optimal. 129
2. Penambahan staf ahli pada PPZ sangat diperlukan untuk dapat menentukan harta zakat terbaru dan mediumisasi pembayarannya lebih optimal. Akses informasi zakat harus lebih menyeluruh ke wilayah urban. Baitulmal perlu menambahkan pegawai dalam menyalurkan bantuan zakat agar lebih efisien. Pemusatan penyaluran zakat menyulitkan masyarakat yang berada jauh dari gedung Baitulmal bangunan Daruzzakah. 3. Kreatifitas penyaluran zakat masih minim dibanding penyaluran zakat yang memiliki banyak opsi pembayaran zakat. Seharusnya Baitulmal dapat lebih berinovasi dalam menyalurkan zakat seperti membuka akses penyaluran baru kepada masyarakat urban yang baru dijangkau melalui jejak asnaf. Pemerintah pun harus lebih mendukung dalam penyediaan akses dalam penyampaian informasi mengenai zakat. 4. Pada negara kita tentunya pengelolaan seperti ini masih dapat diterapkan apabila melihat dari karakter masyarakat yang tidak jauh berbeda dan landasan hukum Islam yang masih segaris. Namun dari struktur pemerintahan dan lembaga pengelolaan zakat yang jauh berbeda menjadikan penerapan pengelolaan zakat seperti di wilayah persekutuan Kuala Lumpur masih butuh perombakan cukup besar untuk diterapkan di Indonesia. Kiranya pemerintah dapat memfokuskan sinergi hukum zakat dengan pengelolaan yang lebih terstruktur dan jelas agar potensi zakat di negeri ini bisa dioptimalkan.
130
DAFTAR PUSTAKA Ahmad, Shofian. Zakat Membangun Ummah. Kuala Lumpur: Utusan Publications, 2002 Ahmad, Zainal Abidin. Dasar-Dasar Ekonomi Islam. cetakan IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1979 Al-Arif, M. Nur Rianto. Teori Makro Ekonomi Islam. Bandung: Alfabeta, 2010 Al-Habsyi, Muhammad Bagir. Fikih Praktis. Bandung: Mizan, 1999 Al-Harisi, Jaribah bin Ahmad. Fiqih Umar Bin Khatab. Jakarta: Khalifah, 2008 Ali, Muhammad Daud. Sistem Ekonomi Islam. cetakan I, Jakarta: UI Press, 1989 Ali, Nurdin Mhd. Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006 Al-Jarhi, Mabid Ali. Redistributive Justice in a Developed Economy: An Islamic Perspective. Jakarta: Bank Indonesia, 2004 Al-Qordhowi, Yusuf . Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta: Penerbit Gema Insani Press, 2006 Al-Zahayly, Wahba. Zakat Kajian Berbagai Mazhab. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1997 Amzah, Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemahannya. Jakarta: Bumi Aksara, 2002 Arifin, Mahamad. Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia. cetakan 1, Selangor: Dawama, 2007 Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cetakan II, Jakarta: Rineka Cipta, 1993 Assauri, Sofjan. Manajemn Pemasaran. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
Bari, Abdul Aziz. Islam Dalam Perlembagaan Malaysia. Selangor: Intel Multimedia and Publication, 2005 Bungin, M. Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana, 2007 Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001 Hafidhuddin, Didin. Membangkitkan Nilai-Nilai Zakat Untuk Menyadarkan Umat. Jakarta: FOZ, Dompet Dhuafa, Pemkot Padang, 2008 Hafidhuddin, Didin. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani, 2002 Harahap, Sumuran. Wakaf Uang dan Prospek Ekonominya di Indonesia, Solusi Efektif Pemberantasan Pengangguran dan Kemiskinan. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2012 Hasan, M. Ali. Zakat dan Infak. Jakarta: Kencana, 2008 Hassan, Nik Mustafa Nik. Kaedah Pengagihan Dana Zakat Satu Perspektif Islam. Kuala Lumpur: IKIM, 2001 Karim, Adiwarman A. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: Rajawali Press, 2007 Kotler, Philip. Priciples of Marketing. New Jersey: Prentice Hall, 2001 Kurnia, Hikmat. Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat. Jakarta: QultumMedia, 2008 Mohamed, Abdul-Wahab. “Malaysia (A Case Study of Zakah Management)”, in el-Ashker and Sirajul Haq (eds.), Institutional Framework of Zakah: Dimensions and Implications. Jeddah: IRTI/ IDB, 1995 Moleong, Lexy. J. Metodologi Penelitian Kualitatif. cetakan I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001 Nawawi, Imam. Matan Safinatun Najah. Jakarta: Pustaka Ilmu Salafiyah, 2008
Nurulbariyah, Oneng. Total Quality Management Zakat Prinsip dan Praktek Pemberdayaan Ekonomi. FAI UMJ: Wahana Kordafa, 2012 Paizin, Muhin Nor. Amlan Dakwah Zakat di Wilayah Persekutuan Malaysia: Satu Pemerhatian. Kuala Lumpur: PPZ-MAIWP, 2014 Prihartini, Faridah. Hukum Islam Zakat dan Wakaf: Teori dan Praktiknya di Indonesia. Jakarta: Papan Sinar Sinanti, 2005 Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan,
Laporan Zakat 2013.
Kuala
Lumpur: Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan, 2013 Rahardja,
Prathama.
Pengantar
Ilmu
Ekonomi
(Makroekonomi
dan
Mikroekonomi). Jakarta: Penerbit Gramedia, 2008 Rahman, Azman Ab. Keengganan Membayar Zakat: Menurut Perspektif Syarak dan Perundangan Islam di Malaysia. Negeri Sembilan: USIM, 2012 Said, Moh. Pengantar Ekonomi Islam. Pekanbaru: Suska Pers, 2008 Shihab, M. Quraish. Membumikan Al-Qur’an. cetakan I, Bandung: Mizan, 1992 Sifudin, Azwar. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999 Sudewo, Eri. Manajemen Zakat : Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar. Ciputat: IMZ, 2004 Sudjiman, Panuti. Petunjuk Penelitian Karya Ilmiah. Jakarta: Kelompok 24 Pengajar Prakasa Indonesia, 1991 Swastha, Basu. Saluran Pemasaran. Yogyakarta: BPFE, 1999 Tarimin, Mujaini. Zakat Amalan dan Pengalaman di Malaysia. Kuala Lumpur: PPZ, 2012 Wibisono, Manajemen Kinerja: Konsep, Desain, dan Teknik Meningkatkan Daya Saling Perusahaan. Jakarta: Erlangga, 2006 Winardi, Kamus Ekonomi. Bandung: CV. Mandar Maju, 1989
Sumber dari Wawancara Wawancara langsung dengan Sutera Manis binti Zamzam (Pegawai Penerangan Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan, MAIWP, Kuala Lumpur) 23 November 2014 Wawancara langsung dengan Muhsin Nor Paizin (Pegawai Penyelidikan Unit Penyelidikan & Pembangunan Korporat (Research & Development), PPZ, Kuala Lumpur) 24 November 2014
Sumber dari Internet http://www.imz.or.id/new/article/85/pengelolaan-zakat-di-indonesia/?lang=id (diakses tanggal 24 Februari 2014 pukul 03.15) http://sp.beritasatu.com/nasional/hanya-1-dari-rp-217-triliun-potensi-zakat-yangterkumpul/57362 (diakses tanggal 24 Oktober 2014 pukul 02.26) Pemaparan Ketua BAZNAS, Eri Sudewo, Dukung Amandemen Masuk Prolegnas 2008 http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewnews&id=28 (diakses pada 24 Maret 2014 pukul 15.22) http://kprumalaysia.org/2012/01/06/prestasi-pungutan-zakat-dan-soal-tadbirurus/ (diakses pada 14 Juni 2014 pukul 05.12)
