IKLAN DAN GALERI SEREMONIAL KABUPATEN MELAWI

IKLAN DAN GALERI SEREMONIAL KABUPATEN MELAWI

2

Mata Borneo • November 2016

IKLAN


43

SAMBUNGAN BERITA

Restorasi Gambut Sejahterakan Kemenhut Diharapkan Buat Tapal Batas ........dari Hal 22 berdasarkan surat edaran dari kepala BAKN sudah diserahkan kepada Pemerintahan Desa ......................dari Hal 9 Kemudian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga menyebutkan desa gambut dapat memanfaatkan dana desa untuk mengelola lahannya sebagai pemberdayaan masyarakat sekaligus mendukung target restorasi 2,4 juta hektare lahan gambut terdegradasi pada 2020. "Dana desa boleh digunakan untuk upaya restorasi lahan gambut dalam kaitan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa. Ini kami dorong untuk bisa diprioritaskan," katanya. Dia mengatakan banyak aspek yang bisa dibangun dari sisi infrastruktur dalam kaitannya dengan restorasi sekaligus perbaikan, misalnya sekat kanal, embung, irigasi, drainase, pompa air, bibit untuk revegetasi, dan alat pemadaman kebakaran. Kemudian dalam konteks pemberdayaan masyarakat, dana desa dapat dimanfaatkan dalam ranah pelatihan berbasis komunitas melalui balai pelatihan masyarakat. "Misalnya di Riau, balai pelatihan masyarakat bekerja sama dengan balai kehutanan setempat untuk mengelola lahan tanpa bakar, pencegahan kebakaran hutan, dan pembuatan sekat kanal," kata Suprayoga. Pada 2016, pemerintah memberikan dana Rp600700 juta per desa, atau total Rp46 triliun. Dana desa pada 2017 diperkirakan meningkat mencapai Rp60 triliun, dan Rp120 triliun pada 2018 atau setara satu desa memperoleh Rp1,8 miliar. Pemanfaatan dana desa diatur melalui kesepakatan antara masyarakat musyawarah perencanaan pembangunan desa, yang kemudian menghasilkan rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa) dan rancangan anggaran pembangunan desa (RAPDes). Menurut data Badan Restorasi Gambut (BRG), terdapat 2.945 desa berada di area gambut di Sumatera, Kalimantan, dan Papua seluas 12,7 juta hektare, dan 1.205 desa diantaranya terindikasi berada di area restorasi gambut. Sebagian besar desa-desa gambut tersebut memiliki status tertinggal. "Sebagaimana arah kebijakan pembangunan nasional yang meletakkan desa pada garda terdepan, maka restorasi gambut berjalan beriringan dengan pembangunan pedesaan," kata Ketua BRG Nazir Foead. BRG memiliki program pembangunan Desa Peduli Gambut yang bertujuan memberikan kontribusi pada peningkatan status desa-desa gambut menjadi desa berkembang dalam lima tahun ke depan. BRG menargetkan 1.000 desa terlibat dalam pemberdayaan melalui program Desa Peduli Gambut, dengan rincian 300 desa didukung dana APBN, 200 desa didukung LSM dan donor, serta 500 melalui kemitraan dengan pengusaha. "Dengan jumlah itu maka akan ada kontribusi pada 10-20 persen target pemerintah mengubah 5.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang. Saat ini BRG dan kelompok masyarakat sipil telah mulai bekerja dengan 104 desa di Kalimantan Tengah, Riau, dan Sumatera Selatan," kata Nazir.(ant)

42

Provinsi dan Pemerintah Pusat, juga sudah dibuat serah terima oleh Gubernur ke kabupaten/Kota. “kewenangan Kabupaten hanya menangani Hutan Rakyat sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang baru dan kami dari Kabupaten sedang menyusun nomenklatur sesuai dengan aturan dari Pemerintah pusat. Ke depan SKPD di Kabupaten Landak akan berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan Dinas Perkebunan dan Kehutanana akan hanya menjadi Dinas Perkebunan saja” jelas Alpius. Namun Demikian, menurut Kadis Hutbun ini, pihaknya dari Dinas Kabupaten Landak tetap berupaya memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat disetiap kesempatan semacam upaya mencegah oknum-oknum yang melakukan Ilegar Loging terhadap kawasan hutan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah dalam rangka pelestarian Lingkungan Hidup. Membangun kesadaran masyarakat, seperti mengetahui dengan menebang hutan akan berdapampak buruk kepada lingkungan itu sendiri, seperti bisa terjadi hal-hal yang merugikan. Selain hutan gundul,bisa terjadi bencana alam seperti banjir saat musim hujan dan bisa juga bencana kekeringan saat musim kemarau akibat hutan gundul, disamping kerusakan lingkungan serta pencemaran sumber air bersih. Itulah yang kita antisipasi dan beri pemahaman kepada masyarakar yang menghuni kawasan sekitar hutan. DiKabupaten Landak masih ada terdapat Hutan Nasional,ada hutan Lindung dan hutan produksi dan HPL; Karena kabupaten Landak ini cukup luas pasti ada bagianbagian itu yang sudah diberikan ploting-ploting terhadap area hutan-hutan tersebut,ini hutan lindung,ini taman Nasional dan sana Cagar Alam dan sebagainya. Hutan Lindung dan Taman Nasional ada di Kecamatan Air Besar dan Kecamatan Kuala Behe dan sebagian di Kecamatan Sebangki. Hutan Produksi ada di kecamatan Sengah Temila dan kecamatan Menyuke Taman Nasional ada di Kecamatan Air Besar dan Cagar Alam seluas 6 hektare ada di kecamatan Mandor.Itulah peruntukkan hutan-hutan yang masih ada di kabupaten Landak ini. Untuk mengetahui tapal batas hutan-hutan tersebut, ke depan kita mohon kepada Kementerian Kehutan RI agar membuat “Tapal Batas” terhadap hutan-hutan tersebut, agar ada kepastian Hukum bagi masyarakat bahwa disini hutan lindung, itu hutan Produksi, dan ada hutan rakyat dan letaknya jelas supaya masyarakat bisa mengelola hutan ini dengan baik, Kata Alpius. Seraya menambahkan, bahwa pada tanggal 21 November ini, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Landak melakukan penanaman Hutan Bersama PKH di kawasan Hutan Soeharto di Kevamatan Mandor Kabupaten Landak. “Penanaman pohon dikawasan Hutan Nasional Soeharto sebagai upaya untuk mewujudkan dan mengajak masyarakat untuk menjaga dan memelihara kelestarian Hutan “kata PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Landak ini.(Amat Dasa)

Harapan Baru Kehutanan ..................................dari Hal 22 tidak berlanjut semakin parah, dan bila kehutanan digabung dengan lingkungan hidup kerusakan bisa diminimalisir” ujar Evi Juvenalis, Ketua Komisi B, DPRD kabupaten Landak. Politisi PDI-P ini juga mengharapkan agar Pemerintah secara komprehensip melibatkan berbagai pihak dalam rangka pengelolaan, pengawasan, dan pengamanan hutan, baik aparat penegak, Pemda dan unsur masyarakat berbagai stakeholder untuk dapat memback-up pemerintah sebagai pelaksana tekhnis dalam menjaga kelestarian hutan . Berkaitan dengan Dinas kehutanan tidak lagi bergabung dengan Perkebunan setelah di-Evalusi dan berbagai pertimbangan karena berkedok membuka perkebunan untuk menebang hutan melakukan Ilegal Loging, mohon Izin pemanfaatan kayu (IPK), hasilnya kayu ditebang habis, kebun tidak jadi, Negara dan masyarakat yang dirugikan. Maka mungkin dengan pertimbangan itulah kehutanan tidak lagi bergabung dengan perkebunan .Dengan SKPD yang baru, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, diharapkan persoalan kerusakan hutan yang ditimbulkan oleh aktivitas illegal loging yang berkedok membuka kebun dapat dicegah. Sehingga ke depannya kawasan hutan sebagai penyangga lingkungan hidup bagi mahluk hidup, tidak hanya manusia, tetapi juga flora dan fauna dapat terjaga dan terlestarikan dengan baik” ujar Evi. Seraya menambahkan harapannya, dengan bergabungnya Kehutanan dengan Lingkungan hidup, tentu akan lebih fokus dan tepat sasaran, karena kawasan hutan adalah kawasan lingkungan hidup itu sendiri, Sehingga hutan semakin mudah untuk dijaga kelestariannya.(Amat Dasa) Mata Borneo • November 2016

BOK REDAKSI

Bok Redaksi

“

“

Pengantar Kabar Utama HUTAN UNTUK MASA DEPAN HAL 5 Satu-satunya mahluk di Planet Bumi ini yang mempunyai rancangan atau cetak biru tentang masa depan dan keberlangsungan hidup di bumi ini, rasanya hanyalah Manusia. Dan, hanya Manusia saja yang mampu memanfaatkan .......

Kerjasama Dukung Pelestarian Hutan HAL 7 Pimpinan WWF Finlandia, Lisa Rohweder yang diterjemahkan Ambang Wijaya, dalam bahasa Indonesia, mengatakan WWF bekerja di 100 negara diseluruh benua.


..................

04

Pengantar Kabar Utama ..................

05

Pengantar Kabar Utama ..................

06

Kabar Utama Melawi

..................

8

Kabar Utama

..................

16

Kabar Landak

..................

22

Kabar Melawi

..................

25

Investigasi

..................

29

Kabar Sintang

..................

36

Kabar Kapuas Hulu

..................

38

Celoteh

..................

41

PENGELOLAAN HUTAN BUTUH ILMU SOSIAL HAL 12

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan pendekatan ilmu sosial sangat penting digunakan untuk menyelesaikan ......................

Ajak Masyarakat Jaga Hutan HAL 16 Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH, mengajak masyarakat di provinsi itu untuk menjaga hutan agar tetap lestari.

Data KPU dan Dukcapil Harus Sinkron HAL 18 Pj Bupati Landak Ir. Jakius Sinyor sudah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait adanya 31.741 masyarakat Kabupaten Landak ......

Bupati-Wabup Membaur Bersama Rakyat HAL 28 REDAKSI MENERIMA TULISAN BERUPA OPINI DISERTAI CV SINGKAT. KIRIM KE email: [email protected]

3

BOK REDAKSI DAN CATATAN REDAKSI

MATA BORNEO M A J A L A H

PENERBIT: Yayasan Swadaya Bina Kalimantan Barat (YSBK) HARGA MAJALAH: Rp. 30.000,- (eceran) dan Rp. 25.000,- (langganan) PENASEHAT HUKUM: Lifkoi Vantar, SH, M.Hum Budi Siswanto, SH PIMPINAN UMUM/ PIMPINAN REDAKSI: L. Sahat Tinambunan REDAKTUR PELAKSANA: Amat Dasa SEKRETARIS REDAKSI: Petronela TIM REDAKSI: Nur Hidayah Rohadi Amat Dasa Slamet Ardiansyah Ya’ Syahdan Yohanes Habizan KOORDINATOR LIPUTAN: Amat Dasa BIRO-BIRO: Stepanus R. Joy (Sekadau) Firmus, Abang Indra (Sanggau) Krisantus, Yopi Cahyono (Bengkayang) Susianti (Sintang) Adrianus Hadi, Jumadi, Dara Juanti (Melawi) Dian Sastra, SE, Ak, Fisa Aprianta (Mempawah) Yohanes (Kapuas Hulu) IKLAN DAN MARKETING: Zakarias Oyop, S.Pd KEUANGAN: Emmalia, A.Md DESAIN/ LAYOUT: Agus Purwanto FOTOGRAFER: Rohadi SIRKULASI DAN DISTRIBUSI: Asun Purwanti, SE ALAMAT REDAKSI: Jalan Pangeran Affandi Rani, Jalur 2 Ruko Bimbel AKADEMI PLATOR Ngabang-Kabupaten Landak 78357 Kalimantan Barat ALAMAT EMAIL: [email protected] REKENING BANK: Bank BRI Cab. Ngabang No. Rek. 117801000011568 Bank Kalbar No. Rek. 5525436049 a.n. Lisius Sahat Tinambunan 081352398088 PERCETAKAN: Kharesya Printing (isi diluar tanggungjawab percetakan)

4

Catatan Redaksi

I N D E P E N D E N

SEBELUM HUTAN JADI KENANGAN Sekedar mengingatkan kalau 21 Maret yang lalu adalah peringatan Hari Kehutanan Sedunia, dan dibulan November ini, tepatnya 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Dalam situasi dan kondisi kehutanan kita yang compang-camping saat ini, rasanya semangat Kepahlawanan khususnya dalam menyelamatkan dan melestarikan Hutan sepantasnyalah digaungkan bagi generasi terkini penghuni planet Bumi, khususnya di kepuluan nusantara ini. Kita paham betul dan sadar sepenuhnya, jikalau hutan adalah paru-paru bumi, jikalau hutan adalah tempat hidup dan bertumbuhnya segala keanakeragaman hayati, baik itu segala jenis Hewan maupun berbagai ragam tanaman. Dampak kerusakan hutanpun telah kita ketahui, bahkan telah dirasakan juga, terjadinya banjir, longsor, kesulitan air bersih, hilang dan berkurangnya keanekaragaman tanaman hayati. Generasi terkinipun tak pernah melihat wujud asli pohon Kayu Besi atau Belian, Tanaman Tengkawang, dan lainnya . Demikian pula dengan segala jenis hewan penghuni hutan belantara, perlahan tersisih dan terancam punah dihabitat aslinya. Mereka (Generasi muda) hanya mendengar cerita, jikalau dulu pernah ada. Bisa jadi, Hutanpun nantinya hanya tinggal cerita saja, jika perilaku manusia masih cenderung memanfaatkan hutan dengan cara merusak. Memupuk kesadaran akan pentingnya

arti kawasan hutan bagi masa depan planet bumi menjadi urgen dan mendesak saat ini. Tentunya kesadaran yang dibangun tersebut, juga diikuti dengan upaya-upaya hukum yang tegas bagi para pelaku perusak hutan. Membangun kesadaran untuk menjaga dan melestarikan hutan khususnya bagi generasi muda menjadi penting, karena para generasi mudalah penerus dan penghuni Bumi berikutnya. Tindakan hukum yang tegas bagi pelaku perusak hutan, tentunya akan menjadi contoh dan efek jera bagi yang lainnya yang juga mencoba merusak hutan. Kerusakan hutan yang terjadi saat ini adalah buah keserakahan para Kapitalis dan lemahnya Penguasa. Dulu manakala Hutan Belantara diisi oleh Pohon-pohon besar, para Kapitalis berlomba membuka perusahaan perkayuan-HPH. Kini, manakala Pohon-pohon besar telah punah, Para Kapitalis banting setir beralih membuka perusahaan Perkebunan Sawit dan HTI, merekalah biang kerok perusak hutan. Tidaklah salah jika kita katakan, untuk menyelamatkan hutan, stop perluasan atau penambahan lahan bagi perkebunan sawit dan HTI, juga perusahaan Tambang. Jika tidak, maka Hutan hanyalah sebuah kenangan dari sebuah peradaban masa lalu yang pernah ada. Sepatutnya kita berikan apresiasi bagi para penggiat penyelamat dan pelestari kawasan hutan, karena merekalah sesungguhnya Pahlawan-pahlawan penyelamat bagi bumi masa depan(***) Mata Borneo • November 2016

CELOTEH

HUTAN KUSAYANG, HUTAN KUMALANG

T

entang pentingnya hutan bagi umat manusia, semua juga tahu. Tentang gunanya hutanbagi kehidupan sehari hari, semua juga tahu. Tentang hutan sebagai tempat hidup hewan danberbagai keragaman hayati, semua juga tahu. Tentang kehancuran hutan dapat menyebabkan bencana banjir, tanah longsor dan sebagainya, semua juga tahu. Tentang keberadaan hutanyang menyimpan banyak karbon untuk mencegah pemanasan global, banyak orang tahu.Tentang hutan bernilai sosial, budaya dan ekonomi, semua juga tahu. Tapi mengapa hutan di Indonesia semakin dihancurkan? Mengapa? Ini banyak orang pura-pura tidak tahupenyebabnya. Dari data WWF Indonesia menyebutkan bahwa hutan tropis Indonesia adalah rumahdan persembunyian terakhir bagi kekayaan hayati dunia yang unik. Keanekaragaman hayati yang terkandung di hutan Indonesia meliputi 12 persen species mamalia dunia, 7,3 persen species reptil dan amvibi, serta 17 persen species burung dari seluruh dunia. Diyakini masih banyak lagispesies yang belum teridentivikasi dan masih menjadi misteri tersembunyi di dalamnya. Sebuah contoh nyata misalnya, data WWF menunjukkan antara tahun 1994-2007 saja ditemukan lebihdari 400 spesies baru dalam dunia sains di hutan Pulau Kalimantan. Lagi kata WWF, bahwa kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Berdasarkan data FAO tahun 2010 hutan dunia termasuk di dalamnya hutan Indonesia secara total menyimpan 289 giga ton karbon dan memegang peranan pentingmenjaga kestabilan iklim dunia. Luar biasa, kan kekayaan alam Indonesia? Namun menyedihkannya kerusakan hutan di Indonesia mencapai 450 ribu hektare pertahun. Kondisi ini cukup memprihatinkan karena masalah tersebut akan memicu bencanalain seperti pemasanan global. Mengetahui kondisi ini.


Oleh: Nico Andasputra Aktivis NGO dan Jurnalis Senior

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya geram, dia menegaskan, para perusak hutan sama dengan kejahatan teroris. Wah gawat tuh! Tapi kapan itu di Kepreskan seperti isu fungli misalnya. Sang Ibu Menteri menyebutkan, Indonesia merupakan pemilik hutan hujan tropis ketiga di dunia dengan luas kawasan mencapai 130,68 juta hektare. Namun, laju deforestasi hutanyang sangat cepat membuat luas hutan berkurang. Setiap tahunnya deforestasi dan degradasi hutan berada di angka 450 ribu hektare. Kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan alam di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan dan eksploitasi hutansecara tidak lestari baik untuk pengembangan pemukiman, industri, maupun

akibatperambahan. Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbanganekosistem hutan dan lingkungan disekitarnya. Contoh nyata yang frekuensinya semakin seringterjadi adalah konplik ruang antara satwa liar dan manusia. Rusaknya hutan habitat satwa liarmenyebabkan mereka bersaing dengan manusia untuk mendapatkan ruang mencari makan dan hidup, yang sering kali berakhir dengan kerugian bagi kedua pihak. Rusaknya hutan telah menjadi ancaman bagi seluruh makhluk hidup. Nasib hutan di Indonesia tak jauh berbeda dengan masyarakatnya. Jangannya memperhatikan keadilan terhadap hutan dan hewan di dalamnya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia saja kadang sulit didapat. Yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah semakinkaya. Tapi mungkin baiklah kita merenungkan bahwa Tuhan sudah sangat adil dalam setiap ciptaanNya. Pengingkaran terhadap keadilan Tuhan maka akan berbuahkan bencana. Maka siap-siaplah negeri ini panen bencana dan alokasi APBD dan APBN ditambah untuk menanggulangibencana yang akan datang itu. Gitu aja, kan?***

41

SERBA SERBI

Penuhi Pangan Keluarga

GUBERNUR KALBAR, KADIS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA, BERSAMA PARA PETANI BEBEHATN DESA SIDAS KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK BALALE' UNTUK MENANAM PADI DENGAN METODE HAZTON.

Landak, Mata Borneo. Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengharapkan petani Kalbar bisa menikmati hasil panen dari sawahnya sendiri minimal mencukupi kebutuhan keluarga dalam setahun agar tidak membeli beras dari luar. "Langkah awal mewujudkan ketahanan pangan di Kalbar mulai dari mencukupi Kebutuhan Keluarga dulu," ujar Cornelis, ketika memotivasi masyarakat Bebehatn Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, agar menanam tanaman pangan minimal untuk keperluan keluarga, Senin (17/ 10). Didampingi Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kepala Badan Ketahanan Pangan serta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar Frederika Cornelis, Orang nomor satu di Kalbar itu juga meninjau sawah yang akan dikunjungi Menteri Pertanian, pekan depan. Sawah tersebut sebagian sudah ditanami padi dengan metode Hazton oleh masyarakat Bebehatn secara Balale'. Balale' adalah bahasa Dayak Kanayatn artinya kelompok kerja tani di kampung yang saling bergotong royong, sehingga pekerjaan lebih cepat selesai dan ekonomis. Cornelis menjelaskan, berangkat dari masalah pangan dunia yang kini terancam akibat tidak bisa diprediksinya iklim, akibat gas rumah kaca yang menyebabkan panas bumi meningkat dan iklim tidak bisa lagi diramal oleh BMKG. Maka dirinya mengingatkan agar petani di Kampung-kampung melaksanakan gerakan menanam bahan pangan baik di sawah maupun di pekarangan rumah seperti sukun, ubi, sagu, padi dan sayuran. Untuk padi agar ditanam di sawah dengan metode Hazton, karena bisa menaikan hasil

40

produksi gabah petani. Metode Hazton pun ditemukan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar sendiri yang sudah diteliti dan diujicoba selama periode dirinya menjadi Gubernur, sehingga sekarang sudah go publik bahkan di berbagai daerah di luar Kalbar sudah menerapkan metode ini. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalbar Hazairin sebagai salah satu penemu Metode Hazton, menjelaskan, Teknologi Hazton merupakan teknik menanam tanaman padi yang mengadaptasi fisiologi tanaman padi itu sendiri. Teknologi Hazton mulai dikembangkan sejak hampir 2 tahun lalu di Kalimantan Barat. Teknologi ini diperkenalkan pertama kali oleh Hazairin dan stafnya bernama Anton sehingga disingkatlah menjadi Hazton. Menurut sang proklamator teknologi ini, dengan teknik Hazton ini mampu meningkatkan produktivitas tanaman hingga 2 kali lipat, di mana rata-rata produksi padi di Kalimantan Barat rata-rata hanya 3,5 ton/ha namun dengan teknologi hazton bisa mencapai 10 ton/ha. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar, menyebutkan, Provinsi Kalbar tahun lalu memerlukan bahan pangan 1,275760 kg hasil panen 2015 dan beras 1,58835 ton, surplus 135 ton lebih. Diungkapkan Hazairin, Penelitian dilakukan dengan cara menanam bibit dengan jumlah 1, 5, 10, 20, 30 dan 40 per lubang tanam. Dan hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil terbaik adalah jumlah bibit 20 – 30 per lubang. "Teknologi Hazton ini ada pada cara menaman yang biasanya hanya 5 bibit perlubang menjadi 20 – 30 per lubang. Bibitbibit ini tidak menghasilkan anakan melainkan indukan yang sama sehingga hasilnya maksimal," ujar Hazairin. (*)

MEMBUKA KLINIK PENGOBATAN ALTERNATIF Supriyadi adalah seorang pengangguran. Karena susah sekali mencari pekerjaan, dia akhirnya mencoba membuka sebuah klinik pengobatan alternatif. Agar banyak yang mau berobat ke klinik nya, dia sebuah iklan untuk menarik perhatian. "Jika anda sembuh, maka bayar 100 ribu, kalau tidak sembuh kami yang akan membayar anda 1 juta!" Seorang dokter membaca iklan itu menjadi penasaran dan ingin mencoba klinik alternatif yang dibuka Supriyadi ini. Supriyadi: "Sakit apa, pak?" Dokter: "Mulut saya terasa hambar, kalau makan tidak terasa apa-apa.." Supriyadi: "Oh. Kalau itu cukup diberi obat nomer 69 sebanyak 3 tetes di dalam mulut.." Setelah minum.. Dokter: "Wah! Tahi ayam cair ini, bukan obat!" Supriyadi: "Nah, bapak sudah sembuh karena bisa merasakan lagi. Silahkan bayar 100 ribu..." Dokter ini menjadi jengkel karena merasa dikerjai, karena itu selang seminggu kemudian dia datang lagi. Supriyadi: "Anda sakit apa lagi..?" Dokter: "Saya hilang ingatan.." Supriyadi: "Kalau begitu, saya akan memberikan obat nomer 69 dan gunakan sebanyak 3 tetes dalam mulut". Dokter: "Wah! Tidak mau! Itu kan kotoran ayam cair yang kemarin kan?" Supriyadi: "Wah, bapak sudah bisa mengingat lagi. Berarti bapak sudah sembuh. Silakan bayar 100 ribu,," Dokter itu makin jengkel. Seminggu kemudian dia datang lagi untuk balas dendam. Kali ini dia pura-pura sakit parah agar Supriyadi tidak mampu menyembuhkan. Supriyadi: "Loh.. Anda sakit apa lagi, pak?" Dokter: "Mata saya rabun tidak bisa melihat apa-apa dengan jelas..." Supriyadi: "Waduh, saya mohon maaf, pak, kalau sakit yang seperti itu saya tidak bisa menyembuhkan. Ini silahkan ambil 1 juta..." (sambil menyerahkan selembar uang seribu rupiah) Dokter: "Anda bagaimana! Ini kan cuma seribu rupiah!" Supriyadi: "Berarti, bapak sudah bisa melihat dengan jelas, kan? Selamat, anda sudah sembuh. Silahkan bayar 100 ribu.." Mata Borneo • November 2016

PENGANTAR KABAR UTAMA

Satu-satunya mahluk di Planet Bumi ini yang mempunyai rancangan atau cetak biru tentang masa depan dan keberlangsungan hidup di bumi ini, rasanya hanyalah Manusia. Dan, hanya Manusia saja yang mampu memanfaatkan dan mengeksploitasi sumber daya alam sekaligus menjaga dan melestarikannya untuk keberlangsungan hidup semua mahluk dan tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Hutan dengan segala isinya

adalah salah satu sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan perjalanan manusia, dari masa ke masa hingga saat ini. Namun tak semua manusia yang hidup dari hutan itu memiliki tanggungjawab untuk

5

menjaga keberlangsungannya, meskipun sangat sadar jika hutan adalah paru-paru bumi, penyangga dan penopang kehidupan berbagai kehidupan lainnya, tumbuhan dan hewan. Akibat dari keserakahan segelintir oknum manusialah, kondisi hutan yang ada saat ini sangat memprihatinkan. Jika hutan dan isinya hanya digunakan seperlunya saja, itidaklah akan menghilangkan dan memusnahkan aneka pepohonan, Mata Borneo • November 2016

PENGANTAR KABAR UTAMA aneka tumbuhan dan aneka hewan, yang biarkan para oknum nakal, menghansosial, hilang mata pencarian dari hasil kini hanya menjadi kenangan dan cerita curkan masa depan bumi ini hanya hutan dan hilangnya identitas dan nilai bagi generasi berikutnya, tanpa pernah untuk kepentingan keuntungan jangka kearifan lokal. Bahkan sebuah lembaga dilihat wujud nyatanya. Keserakahan pendek. Rasanya sudah waktunya, kita peduli lingkungan, Save Our Borneo dan tanggungjawab yang nihil serta masyarakat dan Pemerintah Daerah (SOB), menyatakan sekitar 80% kerusaklemahnya birokrasi menjadi faktor (Pemda) bergerak bersama untuk an hutan yang terjadi di Kalimantan utama pemicu semakin rusak dan mengembalikan wujud hutan seperti disebabkan ekspansi sawit oleh perusaberkurangnya hutan haan besar, sisanya dimuka bumi ini, serta sebanyak 20% karena Rasanya sudah waktunya, kita masyarakat terancam punahnya pertambangan dan area aneka flora dan fauna transmigrasi. Dengan dan Pemerintah Daerah (Pemda) bergerak yang pernah ada. laju kerusakan 864 ribu bersama untuk mengembalikan wujud hutan Adapun laju kerusakan hektar atau 2,16% seperti adanya, demi masa depan bumi yang hutan pertahunnya, pertahunnya, dari luas menurut catatan Kalimantan yang lebih baik. Menghentikan perluasan Wikipedia ,Org adalah mencapai 59 juta pembukaan perkebunan sawit, HTI dan 13 juta hektar setiap hektare. Sementara di perusahaan tambang yang rakus akan lahan tahunnya dimuka bumi Kalimantan Barat ini, sebanding dengan seperti yang dilansir dan jelas-jelas merambah dan membabat luas negara Inggris. SOB, dengan luas hutan merupakan langkah maju dalam Sementara di Negara wilayah hutan 12,8 juta kita Indonesia, meHektare memiliki laju menghentikan kerusakan hutan ke depannya nurut laman National kerusakan mencapai Geographic yang 166 ribu hektare per dilansirnya, bahwa kawasan hutan adanya, demi masa depan bumi yang tahunnyaa atau 1,9%. Indonesia telah lenyap 40 persen dan lebih baik. Menghentikan perluasan Tidak ada kata terlambat untuk sisanya rusak dan mengalami pempembukaan perkebunan sawit, HTI dan menyelamatkan sisa hutan yang ada dan bakaran lahan. Parahnya, lahan hutan perusahaan tambang yang rakus akan untuk memperbaikinya kembali. yang hilang tersebut justru ada di lahan dan jelas-jelas merambah dan Kesadaran setiap stakeholder masyawilayah lahan hutan yang dilindungi, membabat hutan merupakan langkah rakat, kemauan dan ketegasan dari alias tidak boleh diutak-atik. Seperti maju dalam menghentikan kerusakan Pemerintah dan penegakkan hukum Hutan nasional, hutan lindung, bahkan hutan ke depannya. yang bersih, pastinya menjadi pintu juga wilayah hutan yang tengah dilinPertumbuhan ekonomi daerah toh untuk membuat kawasan hutan menjadi dungi oleh moratorium hutan Indonesia. tidak harus melalui investasi dibidang tempat hunian yang nyaman bagi semua Ironis bukan?! Lalu patut kita bertanya, perkebunan saja. Bahkan rasanya belum mahluk di bumi ini. Seperti kata Madimana Birokrat yang mengurus hutan?! ada fakta yang jelas menunjukkan jika hatma Gandi, Bumi akan selalu menDimana para Aparat Penjaga hutan itu?!. investasi perkebunan, HTI dan Tambang cukupi kebutuhan umat manusia, tetapi Hutan itu untuk masa depan, untuk akan membuat masyarakat daerah tidak akan pernah mencukupi bagi diwariskan kepada anak cucu kita. sejahtera dan tinggi pendapatannya dari segelintir orang yang serakah dan rakus Masihkah kita tidak perduli, memsebelumnya. Yang ada justru dampak (Sht)

6


KABAR KAPUAS HULU

Selesaikan Program Pembangunan 2016

RAKOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI AULA SETDA KAPUAS HULU

Putussibau, Mata Borneo. Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero SH kembali mengingatkan kepada SKPD yang ada untuk menyelesaikan program pembangunan yang sudah tersusun di tahun anggaran 2016 ini. Pasalnya masa berakhir tahun anggaran berkenaan tinggal dua bulan lagi. “Saya

berharap semua program dan kegiatan tahun 2016 ini agar dapat diselesaikan secara menyeluruh dan optimal,” tegas Wabup ketika membuka Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016 di Aula Kantor Bupati, Senin (31/10) pagi. Kondisi APBD saat ini belum begitu banyak mengarah pada sektor pelayanan

publik, padahal itu adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu Wabup meminta tahun anggaran 2017 mendatang SKPD lebih proaktif, inovatif dan inisiatif untuk mencari sumber pembiayaan yang bersumber dari APBN. Selain anggaran, kata Anton penataan barang milik daerah juga perlu menjadi perhatian para Kepala SKPD, terutama aset yang bernilai Rp0 dan Rp1 serta pertanggungjawaban agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat sasaran dan akuntabel,” ulasnya Anton menekankan beberapa hal, diantaranya pelaksanaan anggaran yang tinggal sekitar satu bulan lebih, sesuai pembahasan APBD dituntut agar dapat menyerap anggaran semaksimal mungkin. “Kemudian menyangkut dana desa dan alokasi dana desa supaya dapat terealisasi dan terserap karena akan menjadi penilaian,” tutur Wabup. Selanjutnya Wabup menekankan, pelaksanaan fisik yang bersifat kontraktual harus disusun dengan pelaksanaan berapa hari kalender, mengingat akhir tahun harus mempersiapkan laporan keuangan. “Tidak ada lagi sisa uang yang berada di kas bendahara dan lakukan penyetoran tepat waktu per 30 Desember nanti,” ujar dia. Ditambahkan Wabup, tahun 2017 sesuai kesepakatan maka masing-masing SKPD telah menyusun RKA untuk pembahasan di DPRD. “Kita bersykur tidak ada penundaan maupun pemotongan anggaran dana DAU,” tutupnya. (yoh)

Tutup Anggaran “Bolong” Rp 30 Miliar Putussibau, Mata Borneo. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berupaya memaksimalkan realisasi pengaggaran yang ada di tahun 2016 ini. Sampai-sampai, dalam APBD Perubahan yang telah selesai diketok Legistatif dan Eksekutif Kapuas Hulu beberapa waktu lalu harus menutup anggaran yang “bolong”, akibat dari realisasi sharing Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak kendaraan dari Pemprov Kalbar yang tidak sesuai target dan kebijakan pemerintah untuk Gajih 14 yang justru dibebankan pada APBD kabupaten. Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero SH mengatakan, pemerintah kabupaten memang dituntut berpikir lebih keras. Contohnya saja pada tahun 2016 ini, kata Anton pihaknya tepaksa harus


mencari jalan untuk menutup anggaran yang bolong hingga Rp 30 Milyar. “Anggaran tersebut bukan dari kebijakan pemkab, tapi karena sharing pajak yang tidak sesuai, lalu menutup lagi gajih 14 kemaren,” tegas Anton, di Aula DPPKAD Kapuas Hulu, Selasa (1/10). Dirincikan pria kelahiran Pemangkat 29 Nopember 1957 ini, untuk PAD dari pajak kendaraan tahun 2016 ini seharusnya mengacu dari realisasi tahun 2015, dimana target yang harusnya di sharing ke Kapuas Hulu adalah Rp 30 Milyar. Namun real yang dibagikan hanya 19 Milyar. “Dana sharing itu sudah disalurkan ke daerah-daerah tapi ini berkurang penerimaannya di daerah, sudah sempat kami pertanyakan dengan Pemprov Kalbar, tapi penjelasannya cuma karena masyarakat banyak tidak bayar pajak. Ini membuat kita bolong Rp

11 Milyar,” papar Wabup. Kemudian, lanjut mantan Ketua Komisi C DPRD Kapuas Hulu tahun 2014 ini, soal gaji 14 yang sudah dibagikan ke aparatur pemerintahan. Dana itu sebanyak Rp 19 Milyar. “Dana ini juga buat kita bolong. Tapi dari keadaaan bolongnya dana Rp 30 Milyar itu kita berusaha atasi pada saat ketok APBD Perubahan kemarin,” tegasnya. Lebih jauh, Anton mengaharapkan, penganggaran tahun 2017 nanti lebih effisien dan efektif sesuai kebutuhan masyarakat. Kemudian memaksimalkan arah pembangunan sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, periode 2016-2021. “Kita prioritas urusan yang wajib terlebih dahulu, baru urusan pilihan,” tutup mantan birokrat Kapuas Hulu ini. (yoh)

39

KABAR UTAMA MELAWI

Panji, S.Sos, Bupati Kabupaten Melawi, menyambut baik kedatangan rombongan WWF dari Finlandia dan WWF Indonesia, dalam upaya menjaga dan melestarikan hutan, khususnya di wilayah Kabupaten Melawi. Ini terungkap dalam diskusi dan dialog antara Executive Offecer (CEO) WWF Finlandia, WWF Indonesia dan Pemkab Melawi yang dipimpin langsung oleh Bupati Melawi Panji, Rabu (20/10), lalu. Melawi, Mata Borneo. Pimpinan WWF Finlandia, Lisa Rohweder yang diterjemahkan Ambang Wijaya, dalam bahasa Indonesia, mengatakan WWF bekerja di 100 negara diseluruh benua. Dia juga menyampaikan ada enam tujuan utama dari kerja WWF, yang pertama berkenaan dengan hutan. “Dimana WWF mencoba melakukan perlindungan terhadap hutan, sesuai dengan status dan fungsinya,” ungkapnya. Lanjut, Lisa posisi WWF dalam hal penanganan hutan adalah mendukung, dan bekerjasama dengan invesMata Borneo • November 2016

7

KABAR KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU, AM NASIR TATAPMUKA DENGAN MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK ARSITEK UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK.

Tempat Sejarah Jadi Objek Penelitian

Putussibau, Mata Borneo. Tiga lokasi bersejarah di Kabupaten Kapuas Hulu menjadi objek penelitian 39 orang mahasiswa fakultas teknik arsitektur Universitas Tanjungpura Pontianak. Ada pun tiga lokasi yang dipilih adalah betang Sungai Utik, betang Benua Tengah dan kerajaan di Bunut Hilir. Penelitian tesebut rencananya bakal berlangsung selama satu bulan kedepan. Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH menuturkan, lokasi bersejarah di Bumi Uncak Kapuas memang perlu didata lebih jauh. Semoga dengan adanya penelitian dari Untan ini bisa menambah data-data yang dibutuhkan. "Untuk itu hasil dari kunjungan dan penelitian para mahasiswa kami berharap juga untuk dilapor ke Pemda," kata Bupati, saat tatap muka dengan mahasiswa fakultas teknik arsitek untan yang berkunjung ke kediaman dinasnya, Minggu (30/10). Dalam kesempatan itu, Bupati menerangkan, khusus untuk sub suku Dayak di kapuas hulu kurang lebih ada 24. Untuk keberadaan Rumah Betangnya sangat banyak, mayoritas berada di kawasan utara Bumi Uncak Kapuas. Sedangkan untuk kerajaan sendiri, ada kerajaan Silat, Selimbau, Piasak dan Bunut. "Sayangnya terkait bangunan kerajaan ini

38

memang hanya tersisa puing-puing. Sejarah Nasir menceritakan, salah satu sejarah yang yang ada agak kurang terawat selama ini. tersisa adalah kayu bunut. Kayu tersebut Semoga dengan adanya kunjungan ini bisa berdiameter sangat besar dan ada lengenda memotivasi masyarakat untuk merawat dibalik keberadaan kayu itu. barang sejarah yang masih tersisa," papar Saat masa berjaya kerjaan bunut, kata Nasir. Bupati, kayu tersebut hendak diambil untuk Kerajaan di Indonesa dengan Malaysia jauh kebutuhan kerajaan. Akan tertapi setiap berbeda pemeberlakuannya. Kalau Malaysia ditebang dengan kapak tidak bisa selesaimemang sudah menjadi sistem pemerin- selesai, batang kayu yang dipotong untuk tahan, maka tetap terjaga. Sementara di kembali. "Sampai-samapi yang nebang kayu Kapuas Hulu sendiri tidak demikian, jadi lebih itu mimpi, harus pakai beliung timah mecendrung tergerus usia apalagi tidak terlalu motongnya. Serasa tidak masuk akal, tapi meterawat. mang terpotong juga dengan beliung timah. Lebih jauh, Bupati menuturkan, tanggal 9 Dan kayu bunut yang sudah ditebang itu Oktober lalu dirinya mengikuti undangan di masih ada sampai sekarang, posisinya tepat Pangkalanbun, Kalimantan Tengah. Disitu di depan rumah saya di Bunut. Ini memang ada kegiatan Fesitival Kraton Nusantara. bukti sejarah yang masih ada sampai sekarang "Saya diundang untuk hadir ke sana, yang terkait kerajaan Bunut," tutupnya. (yoh) lain raja-raja, hanya saya sendiri yang Bupati. Tapi itu memang karena cuANDA INGIN BERLANGGANAN MAJALAH MATA BORNEO DAN PEMASANGAN ma saya yang kepala PRODUK/ IKLAN DI KAPUAS HULU daerah sekaligus juga KAMI BANTU SOLUSINYA DI MAJALAH MATA BORNEO ada darah keturunan DENGAN HARGA SUPER MURAH” dari kerajaan Bunut," SEGERA HUBUNGI: YOHANES ungkap AM Nasir. BIRO KABUPATEN KAPUAS HULU HP. 085252166566 Sedikit mengulas tentang kerajaan Bunut, AM Mata Borneo • November 2016

KABAR UTAMA MELAWI ekonomi masyarakat harus didorong seperti melalui pembuatan lokasi wisata,” ucapnya. Selanjutnya berkenaan dengan pangan, dimana WWF akan mendorong bagaimana pengelolaan produk-produk pangan dilakukan secara lestari. Contohnya kebun sawit, bagaimana investor mengelola kebun sawit yang lestari. “Pada kebun sawit ini peran Indonesia sebagai produsen yang memproduksi minyak sawit, sedangkan di Erofa sebagai konsumen,” ujarnya. Tujuan dari WWB yang berikutnya adalah air, dimana WWF bekerjasama dengan berbagai pihak supaya konsumsi atau penggunaan air bisa sepanjang masa. Selain menjaga air supaya tetap bersih, bagaimana hewan-hewan yang ada di sungai tasi perkayuan, supaya kayu yang diolah oleh perusahaan yang bergerak dibidang perkayuan seperti HPH bersertifikasi FFC. Kemudian di bidang kelautan, dimana peran WWF bagaimana mendorong mengurangi aktifitas illegal fishing atau pengambilan ikan dilaut secara illegal. Sebagaimana di hutan, dikelautan WWF juga mendorong sertifikasi FFC pengelolaan ikan. Berikutnya adalah yang berkenaan dengan satwa liar. Satwa liar juga menjadi konsen WWF karena angka perburuan satwa sangat besar. Harapannya dengan kehadiran WWF bisa mengurangi aktivitas perburuan satwa liar. Dikatakan Lisa, sebetulnya dalam melindungi satwa lia tersebut, hal itu juga bersamaan dengan bagaimana meningkatkan pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat disekitar hutan. “WWF melihat, satwa liar tidak akan bisa dijaga kalau masyarakat disekitar hutan tidak diperhatikan. Karena itu tetap terjaga kehidupannya di sungai. “Adapun yang terakhir adalah isu iklim dengan energy terbaru, dalam upaya mengurangai carbon dan pemanasan gelobal,” ucapnya. Menurut Lisa, enam program WWF tersebut tentunya juga menjadi tanggungjawab pemerintah. Makanya WWF dalam melaksanakan programnya bekerja dengan pemerintah, masyarakat lokal dan swasta. “WWF tidak anti pemerintah, namun WWF siap bekerjasama dengan pemerintah,” tuturnya. Sebelum berdiskusi dengan Bupati Melawi, pada sorenya rombongan WWF disambut dengan tarian Melayu serta berbagai tradisi budaya lainnya. Dihari berikutnya, pada Kamis (21/10) Pemkab Melawi bersama WWF juga melakukan peninjauan ke lokasi kerja WWF di wilayah Taman Nasdional Bukit Baka Bukit Raya. Untuk meninjau dan memantau lansung kondisi Taman Nasional. (MB)

8


KABAR SINTANG

PEMKAB SINTANG SAMBUT WWF FINLANDIA KAMI JUGA SUDAH MERANCANG PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR DI NOKAN NAYAN DAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BAMBU DI SEPAUK DAN TEMPUNAK. KAMI MEMILIKI KOMTIMEN UNTUK MENJAGA HUTAN DAN MENDORONG GREEN ECONOMY

Sintang, Mata Borneo. Menggunakan bahasa Inggris yang baik dan lancar, Bupati Sintang Jarot Winarno menjelaskan beberapa potensi wisata seperti Bukit Kelam, Keraton Sintang, Sungai Kapuas dan Hutan Wisata Baning kepada WWF Indonesia dan WWF Finlandia di Pendopo Bupati Sintang pada Kamis, 20 Oktober 2016. “Kami juga sudah merencanakan proyek pembangunan jaringan air bersih dari Bukit Saran ke Kota Sintang dengan jarak 89 KM, konsekuensinya hutan alam di Bukit Saran harus dijaga. Program WWF di Sintang selama ini sudah berjalan dengan baik dan sangat membantu Pemkab Sintang serta masyarakat di lokasi kegiatan. Kami minta supaya ditambah dan diperkuat lagi program WWF di Kabupaten Sintang” terang Jarot Winarno. Bupati Sintang juga menjelaskan peta perkebunan kelapa sawit yang sudah dibangun di Kabupaten Sintang. WWF juga sudah bekerjasama dengan satu perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam mendorong program sawit lestari dan pemanfaatan limbah sawit. “Kami juga sudah merancang pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Nokan Nayan dan pembangkit listrik tenaga bambu di Sepauk dan Tempunak. Kami memiliki komtimen untuk menjaga hutan dan mendorong green economy” tambah Jarot Winarno. Liisa Rohweder CEO WWF Finlandia menjelaskan bahwa pihaknya sudah melihat kebun sawit, sungai dan hutan.


BUPATI JAROT WINARNO MENJELASKAN KEPADA WWF INDONESIA DAN WWF FINLANDIA DI PENDOPO BUPATI TENTANG POTENSI WISATA DI SINTANG .

“Sintang merupakan salah satu jantung Kalimantan dengan kenaekaragaman hayati yang harus dibanggakan. Kami khawatir dengan perkembangan perkebunan kelapa sawit saat ini. Kami menganggap penting memperhatikan hutan alam yang sangat penting bagi manusia. Kita harus menjaga alam, supaya alam bisa menjaga manusia sebagai sumber air dan makanan. Inilah cara kami untuk berbagi di Indonesia, mari kita bersama menghadapi tantangan ini untuk kepentingan umat manusia” ajak Liisa Rohweder. Anwar Purwoto Direktur Forest WWF Indonesa menjelaskan Asia Development Bank sudah menawarkan forrest inforcement program khusus di Sintang dan Kapuas Hulu. “Silahkan jika ada lembaga yang berminat menjadi mitra ADB dalam program menjaga hutan alam. Waktu kerjasama sekitar 5 tahun. Ini akan membantu masyarakat dalam men-

jaga hutan” terang Anwar Purwoto. Sekretaris Daerah Yosepha Hasnah mengakui bahwa WWF sudah membantu menyusun Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang 2016-2036. “Kami minta bantuan lagi untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang” pinta Yosepha Hasnah. Albertus Tjiu Manajer Program WWF Indonesa di Kalbar menyatakan terus bekerja membantu Pemkab Sintang khususnya dalam penyusunan kawasan strategis kabupaten. Jari Lukonen Conservation Director WWF Finlandia menjelaskan dengan kunjungan ke Sintang, pihaknya akan sampaikan gambaran kondisi hutan di Kalimantan kepada masyarakat Finlandia. “Sawit yang berasal dari Indonesia juga sampai ke eropa sehingga kami harus mengenal sawit tersebut” terang Jari Lukonen. (sus)

37

KABAR NASIONAL

Restorasi Gambut Sejahterakan Desa Jakarta, Mata Borneo. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyebutkan dampak dari upaya restorasi lahan gambut terdegradasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

DESA GAMBUT DAPAT MEMANFAATKAN DANA DESA UNTUK MENGELOLA LAHANNYA SEBAGAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKALIGUS MENDUKUNG TARGET RESTORASI 2,4 JUTA HEKTARE LAHAN GAMBUT TERDEGRADASI PADA 2020. "DANA DESA BOLEH DIGUNAKAN UNTUK UPAYA RESTORASI LAHAN GAMBUT DALAM KAITAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA. INI KAMI DORONG UNTUK BISA DIPRIORITASKAN "Kami menekankan upaya mengembangkan ekonomi desa bersinergi dengan restorasi lahan gambut, agar masyarakat desa bisa merasakan potensinya yang menyejahterakan," kata Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Kemendes PDTT, Suprayoga Hadi, dalam pembukaan "Jambore Masyarakat Gambut 2016" di GOR Kota Baru, Jambi, Sabtu. Terkait hal tersebut, Kemendes PDTT mengupayakan dapat bersinergi dengan programprogram restorasi lahan gambut yang telah diinisiasi oleh Badan Restorasi Gambut (BRG), seperti misalnya program Desa Peduli Gambut. Suprayoga berpendapat program Desa Peduli Gambut dapat disinergikan dengan pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes), atau dengan kata lain menjalankan restorasi ekosistem gambut berbasis komunitas untuk menciptakan kegiatan

9

perekonomian produktif. BUMDes dapat diberdayakan dalam konteks bidang usaha pengelolaan hasil dan penjualan komoditas hasil bumi dari lahan gambut, seperti pinang dan kelapa. "Kami akan mulai dengan sederhana misalnya simpan pinjam. BUMDes bisa mengambil bagian dana desa, karena sekarang pembentukannya juga cukup ditetapkan dalam peraturan desa, antara kades dan badan permusyarawatan desa," kata Suprayoga. Selain pengembangan kegiatan perekonomian produktif, sinergi upaya restorasi gambut dan desa dapat dilakukan dalam konteks desa rawan kebakaran hutan dan lahan mengingat berdasarkan kasus kebakaran 2015, titik api kebanyakan di ekosistem gambut. "Kami memfasilitasi desa dan daerah yang memiliki ekosistem rawan kebakaran hutan atau lahan gambut, misalnya irigasi, sumur bor, dan hal lain yang sifatnya sistem peringatan dini," kata Suprayoga. Dia mengatakan pihaknya juga telah mendapatkan banyak permintaan dan usulan dari pihak daerah, khususnya kabupaten di

daerah tertinggal, mengenai bagaimana mengurangi risiko mengurangi dampak kebakaran lahan. Menurut data BRG, terdapat 2.945 desa berada di area gambut di Sumatera, Kalimantan, dan Papua seluas 12,7 juta hektare, dan 1.205 desa diantaranya terindikasi berada di area restorasi gambut. Sebagian besar desa-desa gambut tersebut memiliki status tertinggal. "Sebagaimana arah kebijakan pembangunan nasional yang meletakkan desa pada garda terdepan, maka restorasi gambut berjalan beriringan dengan pembangunan pedesaan," kata Ketua BRG Nazir Foead. Terkait pelaksanaan "Jambore Masyarakat Gambut 2016" pada 5-7 November 2016, Nazir berharap acara tersebut dapat menjadi wadah bagi masyarakat petani gambut, masyarakat peduli api, perangkat desa, inovator, dan organisasi masyarakat sipil untuk saling bersinergi. "Jambore ini menjadi wadah memantau bersama-sama terhadap pelaksanaan restorasi gambut oleh masyarakat," ucap dia. LANJUTAN BACA HAL 42


KABAR SINTANG

Bupati Blusukan Ke Hulu Tempunak

Meninjau Jembatan Putus

BUPATI SINTANG, DR. JAROT WINARNO, M.MED.PH, MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA KE KECAMATAN TEMPUNAK SINTANG DISAMBUT MERIAH OLEH MASYARAKAT SETEMPAT.

Sintang, Mata Borneo. Bupati Sintang, dr. Jarot Winarno, M.Med.Ph, melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Tempunak Sintang, perjalanan selama kurang lebih 3 jam dengan menggunakan mobil. Lebih dari separuh trek melintasi jalan tanah merah. Kali ini Orang nomor satu di Sintang itu mengunjungi Dusun Lanjau Desa Riam Batu Kecamatan Tempunak. Namun sebelumnya, Bupati juga menyempatkan diri meninjau jembatan yang putus di Dusun Mansik Desa Merti Jaya Kecamatan Tempunak. Masyarakat desa yang terletak di kaki Bukit Saran itu menyambut hangat kedatangan pemimpin mereka. Meskipun kunjungan ini terbilang singkat, Bupati tetap berkesempatan berdialog dengan masyarakat. Dalam dialog ini, masyarakat Riam Batu menyampaikan berbagai permasalahan mereka. Bakir, salah seorang tokoh masyarakat lanjau mengungkapkan permintaan bantuan pemerintah berkaitan dengan pemasaran hasil produk pertanian masyarakat. “Kami ini sudah nanam pepaya dan ubi kayu, tapi kalau sudah panen kemana kami menjualnya. Mohonlah pemerintah bantu kami untuk mengatasi ini,” kata Bakir. Dua orang tokoh agama, Abednego dan

36

Yohanes mengajukan permohonan bantuan untuk membangun dan menyelesaian pembangunan gereja yang ada di Riam Batu. “Kami sudah mengusahakan dana swadaya umat namun uang Rp 1 juta lebih itu belum cukup untuk kami menyelesaikan pembangunan gedung geraja kami,“ ungkap Yohanes. Pada kesempatan ini Bupati menjelaskan berbagai proyek pemerintah yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2017. “ada beberapa kerjasama proyek yang sedang pemerintah upayakan untuk kita laksanakan di kawasan Tempunak Hulu ini,” terang dr. Jarot. “Akan ada proyect jalan, air bersih dan konservasi,” ungkap Bupati. “Bahkan kita berencana penarikan air batu dari Lubuk Lantang ke Sintang sejauh 89 km. Kita menjadi bagian dalam Millenium Chalange Account-Indonesia Project,” terang dr. Jarot. “Kita berharap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bisa mengelola air ini jadi air kemasan. Biar

daerah ada pemasukan lagi,” kata Bupati disambut antusias oleh masyarakat Riam Batu. Selain mengenai proyek-proyek ini, Bupati Sintang juga mengingatkan masyarakat bahwa Riam batu sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi. “Jadi kita tuk anang nebang kayu sembarangan lagi, (kita jangan menebang kayu secara sembarang lagi)” kata dr. Jarot dengan menggunakan bahasa setempat. “Izin sawit juga sudah tidak boleh dibuat di kawasan Riam Batu. Mohonlah tokoh masyarakat dan tokoh adat juga mengerahkan masyarakat untuk menjaga hutan kita,” tegas Bupati. Pada kesempatan ini, Bupati Sintang juga berkesempatan untuk menutup turnamen sepak bola Bupati Cup tahun 2016. Turnamen yang ini dimenangkan oleh club F2F dari Lebah Ubah. Bupati juga menyaksikan babak kedua pertandingan final sepak bola antara Petara FC dari Dusun Tapis Desa Pudau Bersatu melawan F2F Lebak Ubah. Hujan mengguyur akhir pertandingan. Tak menyurutkan para pemain. Selain itu juga para Forkopimda yang hadir menyerahkan pula hadiah untuk perlombaan volley putri, yang juga menjadi rangkaian turnamen ini. Perlombaan bola Volley dimenangkan oleh tim SP4 SKPI Rarai. Pada akhir acara dr. Jarot menyerahkan bantuan spontanitas dari rombongan kepada tokoh agama Katolik, Yohanes. “Ini kita bisa mengumpulkan dana spontanitas, tidak besar hanya Rp 5 juta , gunakan untuk menyelesaikan pembangunan,” pesan Bupati. Turut hadir dalam kegiatan ini Dra. Yosepha Hasna M.Si, Sekretaris Daerah Sintang dan beberapa forkopinda Sintang. (Sus)


KABAR UTAMA

LIBATKAN MASYARAKAT TURUNKAN

Emisi Gas dan Deforestasi

GUBERNUR DRS.CORNELIS,MH MEMYAMPAIKAN SAMBUTAN PADA PERTEMUAN DI DALAM RNGKA MENGUARNGI EMISI GAS RUMAH KACA DI MAROKO. FOTO: HMS

Pontianak, Mata Borneo. Sebagai anggota dari Governor’s Climate and Forests Task Foece, Kalimantan Barat sudah mencanangkan untuk melakukan pembangunan hijau ( Green Growth) yang ramah lingkungan dengan berbasis komoditas. Hal tersebut sebagai upaya untuk mendukung sekaligus berkontribusi Pemerintah Indonesia (NDC) dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan deforestasi,” Demikian Penjelasan Gubernur Kalbar Drs.Cornelis,MH salah satu Provinsi yang mewakili Indonesia tingkat Internasional saat menjadi pembicara dalam program penurunan emisi gas rumah kaca pada pertemuan di Maroko belum lama ini. “Dalam upaya menurunkan emisi, ada tiga pilar utama dilakukan, diantaranya, memperkuat kesatuan pengelolaan hutan, mengendalikan penggunaan ruang dan tata kelola ijin. Membangun kemitraan dengan swasta untuk memastikan rantai pasok komoditas diproduksi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, dan selanjutnya menjamin pemban gunan rendah emisi yang inklusif dengan keterlibatan aktif masyarakat adat dan petani kecil, “ungkap Cornelis. Kerjasama Dinas Kehutanan Provinsi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Federal Jerman melalui GIZ-FORCLINE, FFI, Perkumpuln Sampan dan mitra lainnya.Demonstration Activity REDD

10

+ (DA- REDD+) yang dikelola masyarakat di 16 desa, telah dimulai dikembangkan di wilayah Kapuas Hului dengan total luas kawasan hamper 1 juta hektar pada tahun 2011. Melalui program kehutanan dan perubahan iklim (FORCLIME) bekerjasama Pemerintah RI dengan Pemerintah Federal Jerman, dimna salah satu luaran terpentingnya adalah perhitungan stok karbon hutan (FREL TIER 3) dan kapasitas masyarakat Desa dalam pengelolaan sumberdaya Hutan Berkelanjutan,jelas Cornelis. Saat ini Pemda telah memberikan 4 hak pengelolaan Hutan Desa ( HPHD) dengan luas 7.040 Hektar kepada masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, untuk mengelola sumber daya hutan di desanya.Ada 18 usulan MPHD yang sudah diverifikasi untuk diproses pada tahap berikutnya, “jelasnya. Selain itu ditegaskan Cornelis, Pertanian secara umum juga memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan hijau sebagai upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan deforestasi. Diakui Cornelis, Pemerintah Kalbar telah menyusun dokumen tingkat rujukan emisi hutan (FREL) untuk Kelimantan Barat yang melibatkan semua pihak termasuk pihak dari investor untuk pembangunan energy terbarukan, atau dari investor komersial, impact investor dan juga donor internasional dalam

mendanai dan berinvestasi. Target pengurangan deforestasi, emisi dan pembangunan hijau berbasis komoditas berkelanajutan didaerah, diharapkan para Negara maju untuk dapat bersama-sama melindungi hutan tropis dalam memerangi perubahan iklim. Berkaitan dengan pendanaan, “ada beberapa opsi skruktur atau mekanisme penerimaan serta penyaluran pendanaan untuk bantuan pihak ketiga, yaitu melalui Pemerintah Daerah, Bank Daerah dan Organisasi Independen. Sejauh ini dukungan teknis dan pendanaan masih berada di tingkat Pusat dan juga melalui institusi non-pemerintah seperti NGO, kondisi ini menyebabkan Pemerintah daerah tidak dapat secara efektif mengontrol dan mengkoordinasikan kegiatan yang didanai oleh donor internasional ditingkat tapak. Disinggung Cornelis, menangani kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang telah menjadi masalah tahunan, Pemerintah daerah telah membentuk tim restorasi gambut bekerjasama dengan pihak Kepolisan, TNI, Perusahaan dan masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut secara permanen, “imbuh Cornelis. Ikut hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. (hms) Mata Borneo • November 2016

KABAR SEKADAU

FOTO BERSAMA USAI KEGIATAN

DIKPORA GANDENG KNPI

SERAP MASUKAN OKP SEKADAU

Sekadau, Mata Borneo. Pemerintah Kabupaten Sekadau melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Selasa,(25/10/2016) mengadakan kegiatan temu wicara Organisasi Pemuda, kegiatan dengan mengandeng Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sekadau serta menghadirkan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang ada di Sekadau 25/10/2016. Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga (Dikpora) melalui, Sekretarisnya, Matius Jon S.Pd M.Si mengatakan "Pepatah Bungkarno,Berikan 10 pemuda maka akan aku goncang dunia," pepatah ini harus terus diingat dan diaplikasikan para pemuda di indonesia termasuk di Kabupaten Sekadau. "Proklamasi diadakan berkat adanya desakan para pemuda kepada para tokoh kemerdekaan sehingga berdampak pada kalahnya penjajahan di Indonesia," ucap, Jon. Ditegaskan Jon, perjuangan bangsa banyak didukung para pemuda serta semangat para pemuda menjadi pengantar kemerdekaan bangsa "Saat ini dikwatirkan terlenanya para pemuda sehingga semagat untuk mem-


bangun bangsa mulai melemah," ucapnya. dengan baik antar lembaga organisasi. Dikatakanya, berbagai tantangan dihaPemuda proaktif, dengan terlibat dapi para pemuda di tengah kemajuan dalam kegiatan-kegiatan pencegahan zaman dan pemuda sebagai generasi sebelum terjadi hal-hal yang berpembangunan bangsa semakin berat dampak pada manusia dan pembamenghadapi tantangan. ngunan dan Pemuda berpikir kritis "Kegiatan ini sebagai wadah untuk dimana pemuda harus menjadi pengamenerima masukan dan saran para pemu- was dalam pelaksanaan program dan da dari OKP kepada Dinas Pemuda dan kinerja pemerintah dan menjalin Olaharaga yang akan berdiri sendiri kerjasama dengan antar lembaga dan kedepanya," sambung dia. ormas lainnya. Sementara itu, ketua KNPI Kabupaten "Terakhir, pemuda harus kreatif Sekadau, Jonveri, SE dalam paparanya dalam menciptakan inovasi-inovasi mengatakan, keterlibatan pemuda dalam untuk kemajuan serta kreatif dalam pembangunan Kabupaten Sekadau,harus menyatukan berbagai perbedaan diaplikasikan dalam beberapa fungsi utama ANDA INGIN BERLANGGANAN antara lain, pemuda haMAJALAH MATA BORNEO DAN PEMASANGAN PRODUK/ IKLAN DI SEKADAU rus jadi pelopor, PemuKAMI BANTU SOLUSINYA da harus cermat, peDI MAJALAH MATA BORNEO muda pro aktif, berpikir DENGAN HARGA SUPER MURAH” kritis dan kreatif. SEGERA HUBUNGI: STEPANUS R. JOY Dijelaskan ia, pemuBIRO KABUPATEN SEKADAU HP. 081345575782 da menjadi pelopor bertujuan agar pembangunan di Kabupaten Sekadau terlibat da- dimasyarakat yang dapat menimlam proses pembangunan. Pemuda harus bulkan perpecahan,"tegas pria Belitang cerdas dalam mengisi pembangunan Hulu itu. (Joy) berdasarkan pemikiran bisa bekerjasama

35

“

“

KABAR KALBAR

Seluruh warga di Kalbar tidak ada alasan tidak punya E-KTP, Saya baru ketemu Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo), blangko EKTP sudah tersedia. Jangan ada yang pungli-pungli lagi, kalau mau kerja pungli usah jadi Kades, berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Drs. Cornelis, MH Gubernur Kalimantan Barat

JANGAN ADA PUNGLI Pembuatan KTP Elektronik

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT CORNELIS, MEMBERIKAN PENGARAHAN KEPADA 87 KADES SE-KABUPATEN LANDAK, YANG DILANTIK SERENTAK OLEH PJ BUPATI LANDAK JAKIUS SINYOR, DI AULA KANTOR BUPATI LANDAK.

Pontianak, Mata Borneo. Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH, menegaskan jangan sampai kepala desa memungut biaya atau pungutan liar (pungli) atau sopoi dalam pembuatan KTP Elektronik di Kabupaten/Kota. “Tidak ada sopoi-sopoi, jangan kalau tidak disopoi, tidak dipungli tak mau ngerjakan,” tegasnya di Landak, baru-baru ini. Gubernur meminta kepala desa pro aktif dalam mengurus KTP Elektronik masyarakatnya, sehingga tidak ada lagi yang tidak memiliki E-KTP, terutama di Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. “Kades harus proaktif kerjasama dengan bagian Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pembuatan Kartu Keluarga dan EKTP,” kata Cornelis. Menurut orang nomor satu di Kalbar ini, pungutan liar menrupakan kejahatan yang luar biasa dan merugikan masyarakat. “Seluruh warga di Kalbar tidak ada alasan tidak punya E-KTP, Saya baru Mata Borneo • November 2016

ketemu Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo), blangko E-KTP sudah tersedia. Jangan ada yang pungli-pungli lagi, kalau mau kerja pungli usah jadi Kades, berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,”

foto: ilustrasi

tegas Cornelis. Mantan Bupati Landak itu juga meminta kepala desa untuk tidak menganggap

remeh tugas dan tanggung jawab yang dibebankan, karena sebagai ujung tombak pemerintahan, peranan kepala desa, penting dan strategis. “Pemerintahan Joko Widodo sudah memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengelola langsung Dana Desa. Selain itu, visi pemerintah sesuai nawacita, membangun dari pinggiran dalam bentuk pemberian anggaran juga harus bisa dipertanggungjawabkan dan hati-hati, karena kalau tidak maka akan berurusan dengan aparat hukum,” kata Cornelis. Gubernur menambahkan, jika pembangunan di desa baik, maka pembangunan di kecamatan juga akan baik, kalau kecamatan baik maka kabupaten kota juga baik, demikian juga kabupaten kota baik maka provinsi otomatis baik. “Laksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik, kalau tidak mau jangan jadi pemimpin,” ujar Cornelis. (*)

11

KABAR SEKADAU

Rapat Pansus DPRD Bersama Kades

Tentang Perangkat Desa

RAPAT DPRD BERSERTA KADES, TOKOH MASYARAKAT KABUPATEN SEKADAU.

Sekadau, Mata Borneo. Rapat DPRD bersama Perangkat Desa Kepala Desa BPD dan Sekdes pembahasan Raperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), antara DPRD dengan kades dan perangkatnya, ketua BPD setiap desa serta tokoh masyarakat. Pada Selasa (24/10), di aula DPRD Sekadau. Rapat Hearing yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sekadau Jeffray Raja Tugam, SE, serta ketua dan anggota Pansus A,B, dan C serta peserta para perangkat Desa Kepala Desa, BPD , Sekdes, Tokoh Masyarakat se Kabupaten Sekadau. Acara yang dikemas sebagai wadah saran, sanggahan, masukan, hingga perdebatan tentang pembahasan Raperda ini sangat nampak dan jelas desa mana yang mendukung dan tidak terhadap raperda tersebut. Seperti yang diungkapkan Abdul Hamid Kades Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir, ia menegaskan, dalam arah Raperda kedepan menurutnya akan bisa menjadi problem dan bisa juga menjadi manfaat. "Dari sisi problem, saya rasa tidak masuk akal pihak kecamatan ikut menentukan siapa yang orang-orang yang menjadi bagian dari perangkat desa itu, sedangkan mengetahui kinerja yang baik dan berkualitas itu adalah kadesnya sendiri. Kemudia manfaatnya saya

34

rasa dengan adanya penyeleksiannya siapasiapa saja yang menjabat senagai staf desa itu tentu pendidikannya harus SMA, artinya harus ada tingkat pendidikan yang memenuhi syarat,"ungkapnya. Untuk desanya, katanya akan melakukan pemberdayaan para sarjana-sarjana yang mumpuni supaya administrasi desa bagus. Apalagi Desa Sungai Ringin adalah desa pusat kota. "Saya akan memberdayakan para teknisi handal dibidang teknologi dan untuk pendidikan orang yang ada di perangkat desa kedepan Sungai Ringin pasti akan memenuhi syarat tersebut,"tukasnya. Sementara Heryono Kades Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu mengatakan, dari awal ia memang tdak setuju dengan adanya poin yang mengatur di raperda tersebut bahwa pihak camat mendapat wewenang untuk menentukan orang yang berhak di perangkat desa itu. "Saya sangat tidak setuju, percuma kita memiliki hak preogratif sebagai pemimpin jika orang - orang dinilai kita bagus dan nyambung dalam bekerja tidak dipilih oleh camat. Ini sama saja kepala dilepas tapi ekor masih dipegang,"ucapnya. Ia menegaskan, dalam rangka membangun tentu harus bersama orang-orang yang bisa mendukung dengan penuh kinerja selama

satu periode. "Kalau tidak ada berkesinambungan antar staf dan kades itu akan berdampak tersendatnya suatu pembangunan dan kinerja akan memburuk,"pungkasnya. Hermanto tokoh masyarakat Kumpang Ilong Kecamatan Belitang Hulu, yang ikut serta dalam rapat tersebut mengatakan, terkait Raperda perangkat maupun Raperda BPD tentu harus dibenahi dengan baik. "Karena raperda ini baru sebatas rancangan dan masih kasar, tentu ada yang bisa ditambah dan dirubah poin-poin yang tidak sesuai dengan kondisi lapanagan,"ujarnya. Maka dari itu, Hermanto berharap, pembahasan Raperda ini, dari sisi sanggahan, saran, dan ide-ide yang cemerlang dalam membahas Raperda ini yang bisa ditampung oleh pihak Dewan yang merupakan wakil rakyat. "Jadi, nanti tolong sampaikan kepada eksekutif tentang pembahasan ini. Dan perjuangkanlah hal yang baik bagi desa kedepannya,"tukasnya. Sementara itu, Subandrio Ketua Pansus A mengatakan, pendapat dari kades, pihak BPD, dan tokoh masyarakat tentu akan pihaknya tampung. "Dan nanti akan dibahas habis-habisan dengan eksekutif sampai selesai menjadi sebuah Perda,"ujar pria Belitang Hulu Bukit Rambat itu. (Joy) Mata Borneo • November 2016

KABAR NASIONAL

PENGELOLAAN HUTAN BUTUH ILMU SOSIAL

Jakarta, Mata Borneo. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan pendekatan ilmu sosial sangat penting digunakan untuk menyelesaikan berbagai isu dan masalah dalam pengelolaan hutan di masa depan. Siti di Jakarta, Selasa, mengatakan pentingnya pendekatan sosial diterapkan untuk menjawab tantangan pengelolaan hutan ke depan. Peran ilmu sosial menjadi sangat penting ketika ingin menjawab tantangan pengelolaan hutan pada level regional maupun global. Ia mengatakan pendekatan ilmu ini dalam kaitannya dengan keperluan mitigasi perubahan iklim sangat berhubungan dengan pengelolaan hutan dari sektor berbasis lahan. Komitmen Indonesia telah diterjemahkan ke dalam Nationally Determined

“

untuk meningkatkan perekonomian dan memajukan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat, dan dalam waktu bersamaan keseimbangan ekonomi dan lingkungan tetap terjaga. "Upaya melestarikan dan menjaga keseimbangan ekologi, keanekaragaman hayati, dan keberadaan sumber daya alam sebagai pendukung kehidupan juga menjadi bagian dari bagaimana pendekatan sosial diterapkan karena berkaitan dengan masyarakat," katanya. Siti mengatakan Indonesia mengejar tantangan pelestarian ini melalui 15 Daerah Aliran Sungai (DAS), 50 taman nasional, dan kawasan lindung lainnya. Hal terakhir yang membutuhkan pendekatan ilmu sosial dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan adalah menjaga kualitas kehidupan dengan meningkatkan kapasitas daya dukung lingkungan,

keamanan air, dan kesehatan masyarakat di 15 DAS dan 280 kabupaten/kota. Siti mengatakan bahwa pentingnya kajian-kajian dan pertemuan ilmiah adalah mencari formula, struktur, dan kerangka penyusunan kebijakan yang dilandaskan pada ilmu pengetahuan. "Kami melihat bagaimana ilmu pengetahuan begitu penting dalam kaitannya dengan mengevaluasi kebijakan bersama Pemerintah," ujar dia dalam konferensi ilmiah yang diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) bersama International Union of Forest Research Organization (IUFRO) yang didukung oleh ELSEVIER, penerbit jurnal ilmiah internasional bereputasi, itu. Hadir dalam konferensi itu para akademisi, peneliti, ilmuwan terkemuka, pengusaha dan praktisi dari 28 negara yang tersebar di lima benua di seluruh dunia.(ant)

Upaya melestarikan dan menjaga keseimbangan ekologi, keanekaragaman hayati, dan keberadaan sumber daya alam sebagai pendukung kehidupan juga menjadi bagian dari bagaimana pendekatan sosial diterapkan karena berkaitan dengan masyarakat

“

SITI NURBAYA BAKAR

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Contribution (NDC) dengan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen, termasuk 16 persen pengurangan dari sektor berbasis lahan, perubahan lahan dan hutan. Selain itu, dibutuhkan dalam memastikan mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat. Hutan harus dikelola secara berkelanjutan

12


KABAR SEKADAU

MUSYAWARAH GURU GELOMBANG PERTAMA KABUPATEN SEKADAU.

Guru Dituntut Menguasai Teknologi Digital Sekadau, Mata Borneo. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Sekadau menggelar gelombang kedua musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) di Gedung Ketaketik Kota Sekadau, pada Senin pagi (24/10). Sebelumnya MGMP juga dilakukan untuk guru mata pelajaran IPA, kali ini diperuntukan bagi guru mata pelajaran IPS jenjang pendidikan SMA, MA dan SMK di Kabupaten Sekadau. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dikpora Kabupaten Sekadau Empani melalui Kasi Kurikulum Supriyoso mengatakan, saat ini baru empat sekolah saja yang melaksanakan kurikulum 2013 (K13) tingkat SMA dan SMK. Sekolah-sekolah tersebut, kata dia, diantaranya SMA Negeri 1 Sekadau, SMA Negeri 2 Sekadau, SMA Karya Sekadau dan SMK Negeri 1 Sekadau. Sekolah yang ada di Kabupaten Sekadau belum semuanya menggunakan K13. Hal ini, kata dia, dilakukan secara bertahap sehingga semua sekolah bisa menerapkan K13. “MGMP angkatan kedua ini untuk guru mata pelajaran IPS seperti sosiologi, ekonomi dan geografi. Guru yang mengikuti MGMP angkatan pertama hingga angkatan ketiga Mata Borneo • November 2016

sebanyak 185 orang,” ujarnya. Mengenai penerapan K13 oleh semua sekolah yang ada di Kabupaten Sekadau, pada tahun ajaran kembali akan dilakukan di sekolah yang belum menerapakannya. “Nanti akan dilakukan secara bertahap,” ucapnya singkat. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau Matius Jon menyambut baik dengan adanya kegiatan MGMP tersebut. Adanya pelatihan tersebut, kata dia, untuk mempersiapkan guru IPS dalam menyonsong K13. “Memang dari 22 sekolah baru empat sekolah yang telah melaksanakan K13 jejang SMA, MA dan SMK di Kabupaten Sekadau,” ungkapnya. Adanya MGMP tersebut, Jon mengatakan, semua sekolah yang belum menerapkan K13 sudah siap untuk melaksanakannya ditahun 2017 mendatang. Ia berharap, para guru semakin terbuka wawasannya dan paham teknologi canggih. “Sudah saatnya Kabupaten Sekadau melaksanakan K13 yang juga merupakan kewajiban. Diharapkan para guru bisa mempersiapkan diri dan menyiapkannya untuk mengimplementasi K13,” harapnya. Mengenai target, kata Jon, pada tahun de-

pan K13 yaitu 35 persen. Paling tidak, lanjutnya, ada 70 sekolah melaksanakan K13 ditahun 2017. “Ini merupakan program Kementerian, tetap dilaksanakan tidak hanya SMA tetapi juga SMP dan SD. Mengenai pengalihan SMA ke provinsi itu masalah nomenklatur saja,” kata dia. Ditemui usai pembukaan MGMP, Sugiarto Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat mengatakan, pendidikan selalu dinamis dan mengikuti zaman. Pelatihan itu, kata dia, nantinya agar para guru bisa mendidik anakanak diera digital. “Bicara mengenai apa yang harus diperbaiki, setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Setiap daerah juga begitu, bagaimana mendidik anak diera digital. Mungkin banyak pandangan masyarakat yang cenderung kesisi negatifnya bukan postifinya. Nah disinilah teman-teman, para guru harus membuka diri,” jelasnya. Dari sisi pembelajaran, kata Sugiarto, seorang guru dipengaruhi oleh dirinya sendiri. Mau tidak mau, kata dia, para guru harus berubah. “Memang merubah diri sendiri tidaklah mudah, kalau memberi ‘bumbu’ dalam setiap pembelajaran itu mungkin,” tegasnya. ( Joy)

33

KABAR UTAMA

ANGGOTA DPD DPR RI, DR. OESMAN SAPTA KETIKA MELAKUKAN LAUNCHING BUDAYA GEMAR MEMBACA, DIDAMPINGI PJ IR JAKIUS SINYOR, KETUA DPRD (HERI SAMAN), DAN FORKOPIMDA, PADA ULTAH SMAN 1 NGABANG KE 33.

OSO Kunjungi SMAN 1 Ngabang

Dunia Pendidikan Dihadapkan Dengan MEA Ngabang, Mata Borneo. Anggota DPD DPR RI, DR. Oesman Sapta, menghadiri ulang tahun SMAN 1 Ngabang, yang ke 33 tahun, Rabu, (9/11). Dalam kata sambutannya OSO menekankan kepada anak didik untuk bersemangat menuntut ilmu, dan gemar membaca harus menjadi kebutuhan, karena dengan membaca akan menjadi pintar. Selanjutnya dikatakan, dunia pendidikan ditantang untuk dapat mencetak sumber daya manusia yang handal, cakap, terampil berpendidikan. Kehadiran Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di tanah air tidak bisa dielakkan, mau tidak mau dihadapi dengan profesional. “Kalau dulu orang Malaysia belajar di Indonesia, tapi sekarang malah terbalik menjadi sebaliknya. Untuk itu baik guru maupun anak didik harus mempunyai tekad yang kuat untuk berprestasi di bidang pendidikan. Kita dorong agar dunia pendidikan menjadi maju dan berkembang, ” harapnya. Sementara itu Pejabat Bupati Landak, Ir. jakius Sinyor, dalam kata sambutannya, mengatakan, bila dihadapkan dengan Mata Borneo • November 2016

MEA, persaingan ketenagakerjaan bangsa Indonesia semakin ketat, kita harus mampu menguasai bahasa asing, karena dibidang ilmu dan ekonomi banyak menggunakan bahasa asing. Untuk itu agar dunia pendidikan dapat mencetak sumber daya manusia yang dapat diharapkan oleh bangsa Indonesia. Terkait dengan usia SMAN 1 Ngabang yang ke 33 tahun, Jakius mengatakan, adalah usia yang sudah cukup dewasa, jika diibaratkan manusia usia produktif. “ Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah banyak dari alumni atau almamater SMAN 1 Ngabang menjadi orang kejenjang lebih tinggi,” kata Jakius. Dan mengucapkan terima kasih kepada Kepala SMAN 1 Ngabang atas kesempatan pendidikan jenjang lebih tinggi guru-guru sampai ke S3 sampai ke luar negeri. “Pendidikan adalah hal yang utama. Indek Prestasi Manusia (IPM) salah satu indikatornya adalah masalah pendidikan. Kemudian, kesehatan dan terakhir ekonomi kerakyatan,” jelas Jakius. Pada tahun 2017, dalam APBD Kabupaten Landak, masih memprioritaskan masalah

pendidikan, dan hal yang utama. “ Anak didik adalah pilar tulang punggung Negara Indonesia. Saya minta belajar dengan baik,” harapnya. Ia menambahkan, kehadiran MEA suka tidak suka, harus dijalankan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. “Seperti pembangunan jembatan Tayan terkait jasa kontruski hampir 100 persern tenaganya orang asing. Kita sebagai penonton. Kenapa, karena kita belum mampu berkompetisi masalah ini. Belum lagi kita bicara masalah kesehatan, masalah pendidikan, kita sudah berhadapan dengan negara tetangga Malaysia. Jika kita tidak mampu bersaing dengan MEA kita akan ketinggalan lagi,” bebernya. Kabupaten Landak sendiri, mempunyai potensi besar, baik sumber daya manusia dan sumber daya alam. Diharapkan nanti Landak kedepan lebih baik. “Bisa kami lamporkan, IPM Kabupaten Landak menempati nomor urut ke 5 dari 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat. Harapan saya kedepan IPM Landak naik, sampailah urut ke 1,” harap Jakius.(dan)

13

KABAR SANGGAU

Mendagri dan Menkominfo Kunjungi PLBN Entikong

APARAT PERBATASAN HARUS TEGAS Pembebasan Lahan Ganti Untung

kepada instansi terkait dalam pembebasan lahan, harus ada ganti untung bukan lagi ganti rugi. "Dalam pembebasan lahan harus ganti untung, bukan lagi ganti rugi gau Yohanes Ontot, Forkompinda dan Sejumlah Kepala SKPD. Ia menerangkan, kunjungannya kali ini sebagai upaya merespon tuntutan dan kebutuhan pengelolaan perbatasan yang lebih konprehensif serta untuk merealisasikan nawacita ketiga Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan. “Kita berketetapan hati dan berkomit-

Sanggau, Mata Borneo. Pembenahan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), di Entikong masih menyisakan masalah terkait pembebasan lahan. Hal itu terungkap saat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menkominfo Rudiantara mengunjungi PLBN, Minggu (16/10). Ia menegaskan masalah pembebasan lahan harus segera diselesaikan. "Masalah pembebasan lahan harus segera diselesaikan, dan pada akhir Desember tahun ini harus sudah segera beroperasi," kata Mendagri. Mendagri Tjahjo Kumolo juga menyampaikan kepada instansi terkait dalam pembebasan lahan, harus ada ganti untung bukan lagi ganti rugi. "Dalam pembebasan lahan harus ganti untung, bukan lagi ganti rugi," harap mantan politisi PDI Perjuangan itu. Saat melihat bangunan PLBN Entikong Mendagri juga mengingatkan, jika Indonesia harus tegas dan berani terhadap negara tetangga yang mau menang sendiri. "Kita tetap harus tegas dengan negara tetangga. Mereka hanya mau menang sendiri dan enak sendiri, meskipun kita negara sahabat kita harus tetap tegas," pungkasanya. Oleh karena Ia meminta petugas yang ada mulai dari Pamtas, Polisi, dan Bea Cukai harus bersinergi. Mendagri tidak menye-

32

GUBERNUR KALBAR SAAT MEMBERIKAN PENJELASAN TENTANG PROGRES PEMBANGUNAN PLBN ENTIKONG KEPADA MENDAGRI DAN MENKOMINFO. FOTO: ABANG INDRA

butkan secara eksplisit apa masalahnya, sehingga dirinya meminta aparat di perbatasan harus tegas dengan negara Malaysia. Mendagri serta rombongan, yang ditemani Gubenur Kalbar, dan Pangdam Kalbar, serta Polda Kalbar, meninjau seluruh pembangunan PLBN yang sedang berjalan. Hadir dalam kunjungan tersebut, Bupati Sanggau Paolus Hadi, Wakil Bupati Sang-

men untuk mewujudkan paradigma baru dalam pembangunan kawasan perbatasan untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara kita,” ujarnya. Pada kesempatan itu, ke dua Menteri didampingi Gubernur dan Bupati berdialog dengan tokoh dan pengusaha masyarakat di perbatasan Entikong. (iin) Mata Borneo • November 2016

SUARA INTAN

ASN JALANI BIMBINGAN ROHANI Ngabang, Mata Borneo. Pj. Bupati Kabupaten Landak, Ir. Jakius Sinyor, membuka kegiatan bimbingan rohani bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Landak. Kegiatan mengambil tema , “ Implementasi Revolusi Mental, ” berlangsung di aula Kantor Bupati Landak, Kamis, (3/11). Bimbingan rohani dilakukan oleh tiga agama, yaitu Islam, Kristen dan Katolik. Jakius Sinyor dalam amanatnya menegaskan agar setiap aparatur patuh pada aturan hukum, baik hukum agama maupun hukum Negara. Ajaran agama mewajibkan pemeluknya untuk berbuat baik dengan sesama, tidak boleh melakukan kejahatan, karena akan mendapat dosa. “ Jalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, jangan melanggar aturan, ” tegasnya. Jakius juga mengatakan, masalah pungut-

PJ BUPATI KABUPATEN LANDAK, IR JAKIUS SINYOR, MENYAMPAIKAN AMANATNYA DALAM KEGIATAN BIMBINGAN ROHANI BAGI APARATUR KABUPATEN LANDAK

an liar (pungli) memang haram dilakukan. Apalagi saat ini pemberantasan pungli sudah menjadi kebijakan Nasional. "Karena itu salah satu juga revolusi mental Nawacita program Jokowi-JK, ” ucapnya. "Karena pungli itu kan tidak baik, mulai

dari atas kita akan tindak," tegasnya. Jakius menambahkan, “Jika memang ada aparatur yang terlibat tentu diberi sanksi. Apa lagi kalau itu sampai menimbulkan kerugian Negara, pasti akan ada sangsinya bagi pelaku,” pungkasnya. (dan)

Warga Tanjung Desak Pemerintah Pembangunan Bronjong dan Jalan Aspal

TEBING SUNGAI LANDAK DI DAERAH TANJUNG DUSUN HILIR KANTOR DESA HILIR KANTOR NGABANG, MINTA BANGUNAN BRONJONG

14

Ngabang, Mata Borneo. Warga Rukun Tetangga Tanjung Dusun Hilir Kantor Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Kalbar, mendesak Pemerintah untuk segera melaksanakan pembangunan jalan aspal dan bronjong sungai Landak. Hal tersebut mengingat dataran sungai Landak sangat rentan longsor, begitupun jalan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Tanjung untuk kelancaran arus transportasi dan kegiatan rutinitas keseharian. Tokoh masyarakat Tanjung, Deng Sawal, Kamis, (19/10), lewat media ini mengharapkan agar Pemkab Landak dapat segera melaksanakan pembangunan jalan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk segera melaksanakan pembangunan bronjong tepi sungai Landak di Daerah Tanjung. “Usulan pembangunan bronjong dan jalan ini sudah lama kami ajukan,

namun hingga saat ini belum terlaksana. Kami sangat berharap agar Pemerintah Kabupaten Landak dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk segera mungkin melaksanakan bangunan yang telah lama kami usulkan tersebut agar masyarakat tidak terus bertanyatanya kepada kami, ”ucap Deng Sawal. Kepala Desa Hilir Kantor, Yohanes, saat dikonfirmasi, membenarkan bahwa usulan pembangunan bronjong tepi sungai Landak sepanjang sekitar 2 km menuju muara sungai Uka’ dan jalan aspal di Tanjung sepanjang sekitar 1 km sudah lama diajukan. Untuk itu dia berharap agar Pemerintah Kabupaten Landak dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat merealisasikan usulan pembangunan tersebut karena memang pembangunan yang di usulkan oleh masyarakat Tanjung sangat mendesak diperlukan. Menurut Kades, apalagi lagi kawasan Tanjung ini sangat rentan dengan banjir, jadi sangat tepat untuk segera dibangun bronjong untuk menyangga tebing sungai Landak. Begitupun dengan pembangunan jalan aspal, juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat Tanjung Dusun Hilir Kantor. (dan) Mata Borneo • November 2016

KABAR SANGGAU

Wujudkan Kabupaten Layak Anak Tahun 2021

Bupati Tegaskan Pemkab Tidak Bisa Bekerja Sendiri

WAKIL BUPATI YOHANES ONTOT MEMBERIKAN SAMBUTANYA DALAM ACARA RAD-KLA TAHUN 2016 DI LANTAI I KANTOR BUPATI SANGGAU. FOTO-ABANG INDRA

Sanggau, Mata Borneo. Wakil Bupati Sanggau, Drs. Yohanes Ontot, M.Si membuka secara resmi fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) tahun 2016 yang dilaksanakan di lantai I Kantor Bupati Sanggau, Kamis (27/10). Hadir dalam acara tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3KB) Ir. Anna Veridiana Iman Kalis, MP, Kasat Reskrim Polres Sanggau, IPTU Harjanto,SH, MH, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak (BP2KBPA), Yohanes Supriyanto, Ketua GOW/PKK, Yohana Kusbariah Ontot, para Lurah, Forum Anak Daerah, BLHKPK, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BAPPEDA, Perwakilan Kementerian Agama Sanggau, Kepala BPMPemdes, Arpusda, Kesbangpolinmas dan sejumlah perwakilan SPKD lainnya. Dalam sambutannya, Ontot menyampaikan kegiatan ini sangat baik dalam rangka menyusun aksi nyata dan strategis bagi masa depan anak-anak di Kabupaten Sanggau. Ia menegaskan, Pemerintah Daerah berkomitmen akan menjadi kota layak anak tahun 2021. Mata Borneo • November 2016

“Tentu ini tidak bisa kita hanya berbicara atau berpangku tangan, mesti ada tindakanya nyata, karena banyak yang harus kita lakukan untuk menuju Kabupaten layak anak. Pemerintah Daerah harus memiliki program untuk tumbuh kembang anak, memberikan perlindungan dan partisipasi anak serta pemenuhan hak-hak anak,” katanya. Untuk mewujudkan Kabupaten layak anak, Pemkab tidak bisa bekerja sendiri, harus melibatkan semua stack holder dan masyarakat. “Kita sangat serius untuk mewujudkan Kabupaten layak anak. Bahkan kita sudah memiliki Forum Anak Daerah yang aktif dengan berbagai kegiatannya, tapi mungkin masih dilaksanakan secara parsial dan kurang terkoordinasi. Untuk itu, saya minta mulai hari ini setiap SKPD dan stack holder terkait membuat program untuk anak yang dituangkan dalam peraturan Bupati Sanggau untuk lima tahun ke depan sehingga mudah mengukur keberhasilannya,” ujar Ontot. Bukan Pemkab saja yang berkomitmen, tapi semua pihak. Pola asuh orang tua dan faktor lingkungan, dikatakan orang nomor dua di Sanggau itu menjadi kunci mewujudkan

Kita sangat serius untuk mewujudkan Kabupaten layak anak. Bahkan kita sudah memiliki Forum Anak Daerah yang aktif dengan berbagai kegiatannya, tapi mungkin masih dilaksanakan secara parsial dan kurang terkoordinasi. Untuk itu, saya minta mulai hari ini setiap SKPD dan stackholder terkait membuat program untuk anak yang dituangkan dalam peraturan Bupati Sanggau untuk lima tahun ke depan sehingga mudah mengukur keberhasilannya Drs. Yohanes Ontot, M.Si Wakil Bupati Sanggau

Kabupaten layak anak. Karena tidaklah mungkin suatu Kota/Kabupaten dapat dikatakan layak anak jika masih banyak terjadi pelanggaran hak-hak anak baik di dalam keluarga maupun kehidupan di luar lingkungan keluarga. Fenomena anak punk yang akhir-akhir ini marak di Kabupaten Sanggau, adalah satu bukti bahwa ada persoalan yang dihadapi anak, baik di dalam lingkungan keluarganya maupun di lingkungan pergaulannya. Pemerintah Kabupaten Sanggau, secara bertahap sudah mendirikan berbagai macam fasilitas layak anak. “Kita sudah punya Forum Anak Daerah, kita juga sudah punya Puskesmas layak anak dan berbagai fasilitas umum tempat anak-anak bermain dan berinteraksi, program ini sudah berjalan dan memang sudah kita persiapkan. Bahkan kita juga sudah memiliki Perda perlindungan anak yang sudah disahkan belum lama ini, “tegasnya. Sementara itu, Ketua LSM Citra Hanura Zainuri, SH berharap Pemerintah Daerah

31

KABAR UTAMA PRESIDEN JOKO WIDODO MEMIMPIN UPACARA HARI PAHLAWAN 10 NOPEMBER 2016 DI TAMAN MAKAM PAHLAWAN KALIBATA, JAKARTA

kompleks Taman Makam Pahlawan Kalibata. Upacara hari pahlawan sekaligus ziarah nasional ditutup dengan pembacaan doa untuk para pahlawan yang dipimpin oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin serta hormat senjata sebagai penghormatan terakhir bagi para pahlawan. (*) PROFIL EMPAT TOKOH YANG DIBERIKAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL OLEH PRESIDEN JOKOWI

PRESIDEN JOKO WIDODO MEMBERIKAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL UNTUK EMPAT PAHLAWAN DI ISTANA NEGARA, JAKARTA, JUMAT (7112014) SIANG. PENGHARGAAN DITERIMA OLEH PERWAKILAN KELUARGA

Presiden Jokowi Irup Hari Pahlawan di TMP Kalibata

Jakarta, Mata Borneo. Presiden Joko Widodo memimpin upacara Hari Pahlawan 10 Nopember 2016 di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Peringatan Hari Pahlwan ini, sekaligus ziarah nasional untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan bangsa yang sudah gugur mempertaruhkan jiwa raga mereka untuk bangsa ini. Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla tiba di lokasi upacara pada pukul 08.10 WIB. Upacara langsung dimulai dengan dipimpin Mata Borneo • November 2016

oleh Kapolresta Palembang Kombes Pol Tommy Aria Dwianto sebagai komandan upacara. Upacara Hari Pahlawan dan ziarah nasional ini diisi dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan. Selain itu, ada pula momen mengenang peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Presiden Jokowi, yang bertindak sebagai inspektur upacara, kemudian meletakkan karangan bunga di sebuah tugu yang ada di

Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan gelar pahlawan nasional untuk empat tokoh revolusi di Istana Negara, Jumat (7/11/2014). Ini adalah penghargaan pertama yang diberikan Jokowi sejak dilantik 20 Oktober lalu. Lalu, siapa saja mereka yang menerima gelar pahlawan nasional itu? 1. LETJEN DJAMIN GINTING Almarhum Djamin wafat di Ottawa, Kanada, pada 23 Oktober 1974. Dia adalah tokoh perjuangan di Sumatera Utara dan pernah membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) Kabanjahe. Pasukannya aktif melucuti persenjataan tentara Jepang di Berastagi dan bertempur melawan pasukan Inggris. Djamin juga menjadi salah satu komandan pasukan Indonesia dalam pertempuran Medan Area melawan pasukan Inggris di Sumatera Timur dan sempat pula memimpin pasukan dalam perjuangan melawan Belanda dalam Agresi Militer I. Karier militer Djamin Ginting meningkat setelah pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949. Dia adalah Komandan Pertama Komando Pangkalan atau Komando Basis Kota Medan (KBKM) yang kemudian diubah menjadi Komando Militer Kota Besar (KMKB) Medan. LANJUTAN BACA HALAMAN 27

15

KABAR BENGKAYANG

Bengkayang Miliki 12 Hutan Adat

Bengkayang, Mata Borneo. Hutan adat ialah suatu bidang yang berada di daerah yang ditinggali oleh masyarakat hukum adat. Peran hutan adat sangatlah penting, karena 75% hutan di Indonesia yang masih terjaga dan terawat merupakan hutan adat. Sebab, hutan ini dikelola dan dijaga dengan baik tanpa merusak tumbuhan dan lingkungan. Berdasarkan data dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 259/ KPTS-II/2000, informasi lapangandan hutan adat sebagai besar berada di lokasi APL (Area Penggunaan Lain, Red). "Di Kabupaten Bengkayang sebanyak 12 hutan adat atau hutan yang dikukuhkan masyarakat," beber Darsyafudin, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Beng-

kayang. Ia menjelaskan, data tersebut terakhir diperbaharui hingga Maret 2016. Darsyafudin menjelaskan, hingga November 2016 belum ada masyarakat mengajukan hutan adat kepada pihaknya. Ia merincikan, hutan yang telah dikukuhkan masyarakat atau kawasan hutan adat yang berada di Kecamatan Tujuh Belas sebanyak 2 lokasi yakni Hutan Adat Temua berlokasi di Dusun Segiring Desa Pisak dengan luas 100 hektar dan dikukuhkan pada 18 Juli 2005 lalu. Kemudian Hutan Adat Gunung Pajait berlokasi di dusun Dawar Baru Desa Pisak dengan luas 100 hektar dan dikukuhkan 2004 lalu. Kecamatan Sanggau Ledo hanya ada Hutan Adat Rage yang berlokasi di Dusun Sebalos Desa Sango dengan luas 60 hektar dan dikukuhkan 18 Juli 2005 lalu. Kecamatan Jagoi Babang ada dua hutan adat Gunung Beruai yang berlokasi di Dusun Jagoi Desa Jagoi Babang dengan luas 90 hektar dan dikukuhkan 2005 lalu. Kemudian Hutan Adat Semunying Kolam/

hutan yang telah dikukuhkan masyarakat atau kawasan hutan adat yang berada di Kecamatan Tujuh Belas sebanyak 2 lokasi yakni Hutan Adat Temua berlokasi di Dusun Segiring Desa Pisak dengan luas 100 hektar dan dikukuhkan pada 18 Juli 2005 lalu.

Semunying Babi berlokasi Dusun Pareh Desa Semunying Jaya dengan luas 500 hektar. Kecamatan Seluas ada tiga Hutan adat yakni Hutan Adat Gunung Pikul berada di Dusun Melayang Desa Saha dengan luas 97 hektar dan dikukuhkan 8 Juli 2005 lalu. Kemudian Hutan Adat Roman Tuwo berlokasi di Dusun Tadan Desa Seluas dengan luas 60 hektar dan dikukuhkan 2011 lalu. Setelah itu ada Hutan Adat Mao Stato beada dilokasi Dusun Pelangor Desa Kalon dengan luas 80 hektar dan dikukuhkan 2012 lalu. Kecamatan Siding hanya memiliki Hutan Adat Bumiad/Piwag yang berada di Dusun Sebujit Desa Hli Buei dengan luas 200 hektar dan dikukuhkan 2013 lalu. Kecamatan Bengkayang hanya memiliki Hutan Adat Sekayuk ang berada di Rangkang Kelurahan Sebalo dengan luas tujuh hektar dan dikukuhkan 2011 lalu. Kecamatan Sungai Betung hanya memiliki Hutan Adat Tembawang Mangku berada di Dusun Ketiat Desa Cipta Karya dengan luas 100 hektar dan dikukuhkan 2012 lalu. Kecamatan Teriak hanya memiliki Hutan Adat Gunung Jalo berada di Desa Teriak, Tubajur, Temia Sio dan Sekaruh dengan luas 1.189 hektar dan dikukuhkan 2009 lalu. "Hutan Adat tersebut berada di delapan kecamatan. Sedangkan sembilan kecamatan lainnya di Kabupaten Bengkayang belum ada hutan adat," terang Darsyafudin. Ia menerangkan, kecamatan yang belum ada hutan adat seperti Lumar, Ledo, Suti Semarang, Lembah Bawang, Samalantan, Monterado, Capkala, Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan. Diaku Dar, sapaan akrabnya, pihaknya tidak memaksa masyarakat membuat atau mengajukan wilayah untuk dijadikan hutan adat. Itu tergantung kesepakatan masyarakat adat dilokasi tersebut. (yop)

DARSYAFUDIN

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang

30


KABAR KALBAR

GUBERNUR CORNELIS MEMBERIKAN CINDERAMATA KEPADA RADEN ANDIK JAYA PRAWIRA (73) BERSAMA ALUMNI SKMA KALBAR DI RUANG KERJANYA

disinggahi ia selalu bertemu dengan kepala daerah untuk menyampaikan misi melestarikan hutan Indonesia. Ia masuk Ke Kalbar melalui Trans Kalimantan yang dimulai dari Nanga Tayap Ketapang, menggunakan Sepeda. Andik juga menceritakan bahwa hutan di Kalbar tidak ada bekas terbakar, sementara di Kalteng dan Kalsel masih terlihat bekas terbakar beberapa bulan lalu. “Hutan Kalbar sangat bagus, Karena Gubernurnya komitmen menjaga hutan bahkan sampai tingkat Internasional,” ujar Andik. Selama Di Kalbar Andik akan berkeliling di seluruh Kabupaten/Kota. Sebagai bukti pertemuan, Andik meminta Gubernur Cornelis, menandatangani memori perjalanannya, karena akan dijadikan buku. Sudah 24 provinsi, 304 kabupaten/kota yang disinggahi. (*)

Ajak Masyarakat Jaga Hutan Pontianak, Mata Borneo. Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH, mengajak masyarakat di provinsi itu untuk menjaga hutan agar tetap lestari. “Kita ingin, agar hutan Kalimantan tetap lestari, termasuk pulau-pulau terluar juga supaya tetap dijaga kelestariannya, sehingga terbebas dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab yang merusak hutan sebagai paru-paru dunia,” tegasnya di Pontianak, belum lama ini. Gubernur Cornelis juga meminta supaya masyarakat Kalimantan khususnya etnis Dayak, tidak hanya diminta menjaga hutan, namun harus ada pemberdayaan. “Sehingga mereka tidak menjadi objek tontonan dan dianggap primitif,” kata Cornelis yang juga Presiden Majelis Adat Budaya Dayak ini. Ajakan kepada masyarakat untuk menjaga hutan ini juga akan ia sampaikan pada pidatonya di forum internasional di Maroko, pekan depan. “Karena kita ingi masyarakat Dayak di Kalimantan tidak hanya menjaga hutan, tetapi harus ada kompensasi untuk mereka, kampung-kampung mereka di inclave (dikeluarkan dari kawasan hutan), bagaimana mencerdaskan mereka, supaya tidak hanya jadi tontonan orang barat (orang asing),” kata Cornelis yang juga alumni SMKA Kalbar ini. Beberapa waktu yang lalu, Gubernur Cornelis menerima kunjungan Raden Andik Jaya Prawira (73) bersama Alumni SKMA Kalbar. Andik merupakan alumni SKMA Kalbar. Ia juga menikahi perempuan Etnis Dayak dari Provinsi Kalimantan Tengah. Andik memulai perjalanan panjangnya ini sejak 16 September 2014. Dari Banten menuju Timur Indonesia. Setiap daerah yang

16


INVESTIGASI cewek pemijat yang ada di surat kabar. Kata temanku, itu bisa membuatku fresh lagi,” ungkap Agus tersenyum lebar. Dia menyebutkan salahsatu media massa yang memuat iklan jasa pijat kebugaran. Dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Ternyata, iklan jasa pijat itu benar-benar joss. Tak sampai 25 menit menelepon, sang pemijat sudah di depan kamar Agus. “Saya kost tak jauh dari sini mas, tadi waktu mas nelpon, saya baru habis mandi. Jadi kelamaan dandannya,” ujar Susi, sebut saja demikian, cewek berkulit putih yang mengaku berusia 22 tahun. Tapi kemudian Susi kebingungan ketika melihat kami berdua. “Siapa yang mau dipijat mas? Mas sendirian atau dua-duanya nih. Saya sih oke-oke saja, soalnya saya lagi butuh uang mas,” ujar Susi lagi seraya menatap saya dengan kerlingan nakal. Teman saya Agus, tampak sumringah. Ia mengatakan, dirinya yang butuh pijatan. Sementara saya dikatakannya hanya berkunjung sebentar ke hotel ini. “Nggak usah malumalu mas. Jika mas berdua mau, saya siap melayani. Sungguh saya lagi butuh uang mas!” tegas Susi sedikit memohon. Ia mengaku orangtuanya di Pulau Jawa lagi sakit keras. Coba meminjam uang dengan sang mami—begitu ia menyebut bosnya—Susi mengaku sang mami tak kunjung memberikan kepastian. “Saya langsung aja ya mas, saya minta bayarin Rp 1 juta aja untuk melayani mas berdua. Waktu saya di sini cuma satu jam, nggak bisa lebih,” ujarnya. Saya bertanya layanan apa yang bisa ia berikan. Susi tanpa ragu mengatakan, layanan apa saja yang kami butuhkan, ia siap memberikan. Saya jengah, tapi Agus terlihat nyengir. Saya sudah bisa mengira jika layanan yang diberikan adalah pijat standar sebagai pemanasan dan akan berujung pada layanan plus-plus


yang disukai para pria hidung belang. “Ya sudah, saya bayar 700 ribu, tapi untuk saya aja. Teman saya ini harus segera pulang. Jika kamu setuju, teman saya akan keluar kamar,” kata Agus. Transaksi sudah dimulai, saya merasa makin jengah dan harus segera keluar kamar. Akhirnya, Susi mengangguk. Tanpa basa-basi, saya pamit keluar. Tapi Agus segera menahan saya. “Sejam lagi kamu di sini bro,” bisiknya. SEJAM sudah berlalu. Terasa lama bagi saya menunggu di lobi hotel. Secangkir kopi saya sudah dari tadi habis. Dan tak lama Blackberry Massanger (BBM) saya berdenting. Isi pesannya pendek saja. “Susi ingin kenalan dengan kamu bro!”. Saya bergegas ke kamar. Naik lagi ke lantai 4. Saya tersenyum melihat kamar berantakan. Penuh asap rokok. Susi duduk di kursi dekat jendela, sementara Agus teman saya baru selesai mandi. Sambil mengeringkan rambut, Agus mengatakan Susi butuh saya lagi untuk mendapat tambahan uang. Saya tawarkan dua lembar uang seratusan sambil meminta dia bercerita soal pengalamannya di Kota Pontianak. Ternyata Susi tak keberatan untuk cerita. Ia mengungkapkan, lari dari Pulau Jawa karena akan dinikahkan paksa. Orangtuanya terjerat rentenir hingga belasan juta rupiah. Mereka tak mampu membayar karena pekerjaan orangtuanya hanya buruh tani. “Sebenarnya utang bapak hanya tujuh juta, tapi bunganya membengkak hingga belasan juta. Rentenir itu mengajak saya nikah, tapi saya nggak mau, makanya saya lari,” ujar Susi dengan mata mulai sembab. Di Kota Pontianak, ia ditampung seorang teman sekampung. Ternyata, temannya yang mengaku karyawati sebuah perusahaan, punya job ganda melayani pria-pria hidung belang dengan modus pijat panggilan hotel. “Saya tak ada keterampilan apa-apa. Jadi saya terpaksa menerima pekerjaan ini,” ujar Susi. Dulu, penghasilannya sebagai pemijat dari hotel ke hotel tak seberapa. Itu karena ia dan temannya hanya mengan-

dalkan jaringan dan telpon dari satpam atau petugas parkir hotel. Hingga akhirnya, ia ketemu dengan seorang wanita separuh baya yang ia panggil mami. “Mami yang mendorong kami untuk buat iklan di koran. Iklan seperti ini sudah cukup lama di Pulau Jawa dan Jakarta, tapi cukup sukses untuk ditiru di Kalimantan Barat ini. Sejak iklan dipasang, saya cukup banyak pelanggan dan bisa membiayai hidup di sini,” jelas dia seraya mengatakan hanya melayani panggilan telepon, sedangkan SMS tidak akan digubris. Susi mengaku, cukup banyak wanita-wanita muda seperti dirinya. Ada yang memang sudah menjadi pekerjaan utama, tapi tak sedikit yang terpaksa melakoninya karena butuh sandaran hidup di Kota Pontianak. Setiap ada tamu, per jam ia menawarkan tarif pijat kebugaran biasa Rp 75 ribu – Rp 100 ribu. Jika ditambah layanan seks yang disebut plus-plus, Susi menawarkan tambahan Rp 400 ribu – Rp 500 ribu. “Hasil itu nanti saya bagi lagi dengan mami. Tapi saya tak bisa mengungkapkannya berapa saya setor ke mami, cukup menjadi rahasia saya. Untuk sementara, cukup lah untuk membiayai hidup saya selama ini,” pungkas Susi. (diansastra)

29

“

“

WARTA DESA

Perpustakaan merupakan ujung tombak dari berhasilnya pembangunan manusia dibidang pendidikan yaitu meningkatkan minat baca masyarakat merupakan tugas mulia yang harus di dukung oleh semua pihak Alpius, S.Sos, MM Plt. Sekda Landak

Ngabang, Mata Boreno. 50 peserta utusan dari 14 sekolah dan 16 Desa di Kabupaten Landak, mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) Pengelola Perpustaakan Sekolah dan Desa. Bimtek bertujuan untuk meningkatkan Kopetensi SDM di bidang Perpustakaan dan Untuk Meningkatkan Wawasan Pengelolaan Perpustakaan tentang Pelayanan pada Perpustakaan serta Tercapainya Pelayanan yang Maksimal untuk Para Perpustakaan. Dilaksanakan selama tiga hari, dimulai tanggal 24-26 Oktober 2016, di aula Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Landak, dibuka Plt. Sekda , Alpius, S.Sos, MM, mewakili Pj. Bupati Landak Ir. Jakius Sinyor.

Dalam amanatnya, Plt. Sekda Alpius, mengatakan, “Sesuai amanat undang-undang

50 Peserta dari Desa dan Sekolah

IKUTI BIMTEK PENGELOLA PERPUSTAKAAN

KADES SERIMBU, MUSTARI SEDANG MENGIKUTI BIMTEK PENGELOLA PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN DESA


Republik Indonesia nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa salah satu upaya yang di lakukan agar fungsi Perpustakaan dapat bejalan secara optimal yaitu sebagai Wahana Belajar, Penelitian, Pelestarian Informasi dan Rekreasi di harapkan juga menjadi bagian kehidupan keseharian masyarakat ”. Menurut Alpius, Perpustakaan merupakan ujung tombak dari berhasilnya pembangunan manusia dibidang pendidikan yaitu meningkatkan minat baca masyarakat merupakan tugas mulia yang harus di dukung oleh semua pihak. “Peranaan Perpustakaan sangat penting bagi masyarakat sebagai salah satu sarana, media yang amat efesien dan efektif untuk mendapatkan informasi,” katanya. Bimtek Pengelolaan Perpustakaan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mempersiapkan tenaga Pengelola Perpustakaan yang mempunyai kemampuan dan keterampilan dibidang Perpustakaan dan salah satu bentuk upaya mengembangkan dan memberdayakan para Pengelola Perpustakaan yang ada di Kabupaten Landak. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dukumentasi Landak, F. Yonas mengatakan, latar belakang kegiatan Bintek ini merupakan program yang dilaksanakan untuk mengembangkan Perputakaan dan menumbuhkembangkan minat baca bagi kalangan anak didik yang diupayakan sejak dini agar generasi mendatang lebih cerdas dan mandiri. “Kegiatan Bimtek ini diharapkan dapat melahirkan pengelolaan Perpustakaan yang profesional dan berkualitas sehingga dapat memberikan layanan yang optimal untuk Perpustakaan,” katanya. (dan)

17

KABAR MEMPAWAH

Bupati-Wabup Membaur Bersama Rakyat

BUPATI RIA NORSAN DIDAMPINGI WABUP GUSTI RAMLANA MERESMIKAN JEMBATAN PENGHUBUNG DUSUN AMBO PINANG DENGAN PARIT TIMUR. FOTO FISA

Mempawah, Mata Borneo. Pelaksanaan Gema Bina Bangun Desa (GBBD) di Dusun Parit Ambo Pinang, Desa Peniti Dalam I, Kecamatan Segedong, 4-6 November, menjadi momen memupuk kebersamaan antara Bupati Mempawah, Drs. H. Ria Norsan, MM, MH, Wakil Bupati, H Gusti Ramlana, S.Sos, pimpinan SKPD dengan masyarakat di sana. Kebersamaan itu terasa begitu kental dan mampu mendekatkan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Berbagai kegiatan pun digelar sebagai sarana menjalin silaturahmi, berbagi kebahagiaan sekaligus mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat. Mulai dari karaoke bersama, jalan sehat berhadiah dan senam bersama, layanan kesehatan dan KB gratis, aksi donor darah, pertandingan bola voli, sepakbola, dialog, penyerahan bantuan peresmian proyek pembangunan. Kegiatan ini terasa istimewa, karena pada pelaksanaannya Bupati Ria Norsan dan Wabup Gusti Ramlana yang didampingi istrinya serta kepala SKPD menginap dirumah warga. Tanpa rasa canggung, kedua pemimpin di Kabupaten Mempawah ini membaur bersama warga. Saat itu menjadi sarana pertemuan nonformal kepala daerah dengan warga tanpa prosedur birokrasi. Kepada masyarakat Dusun Ambo’ Pinang, Bupati Ria Norsan menjelaskan tujuan ke-

28

giatan ini adalah untuk mendekatkan para “Jadi inilah di antara program yang kita lakpemimpin yang ada di kabupaten dengan mas- sanakan dengan harapan tidak ada kesenyarakat di desa, para pejabat pemerintah jangan antara kedua belah pihak, di mana andaerah mulai bupati hingga pimpinan SKPD tara pejabat dan masyarakat desa bisa saling tidak saja menginap dan menyerap langsung kenal dan bicara sehingga kita bisa memprogaspirasi masyarakat, tapi juga melakukan ramkan apa-apa yang memang masyarakat pembinaan langsung kepada warga. perlukan untuk diprogramkan,” ucapnya. “Kita ingin menyerap aspirasi masyarakat Wakil Bupati Gusti Ramlana, menyebut tiga dan mengetahui langsung apa yang terjadi di kiat penentu pembangunan desa. Yang desa sehingga bisa diprogramkan dalam pertama kepemimpinan. Ia menyebut pemimrencana pembangunan daerah,” ujar Bupati pin harus kreatif, inovatif, dan komunikatif. Ria Norsan. Baik pemimpin formal maupun informal. Lebih lanjut, Bupati Mempawah dua periode Kedua, dinamisasi masyarakat. Masyaraini mengatakan GBBD merupakan bagian kat, menurutnya, wajib ambil bagian di dalam dari upaya pelaksanaan nawa cita Presiden kegiatan pembangunan, baik sebagai objek Joko Widodo. Khususnya pada poin ketiga, maupun subjek dari pembangunan. Yang ketiyakni membangun Indonesia dari pinggiran ga, potensi yang ada di desa yang perlu untuk dengan memperkuat daerah-daerah dan desa diolah, dikembangkan, dan ditingkatkan daya dalam kerangka negara kesatuan. “GBBD saingnya. “Itu di antara yang bisa menentuadalah program yang didesain untuk mende- kan dalam proses pembangunan desa,” ungkatkan pemerintah dengan rakyat,” jelasnya. kapnya. (fsa) Melalui GBBD, Imbuh bupati, diharapkan kesenjangan antara pemimpin deANDA INGIN BERLANGGANAN MAJALAH MATA BORNEO DAN PEMASANGAN ngan yang dipimpin dapat PRODUK/ IKLAN DI MEMPAWAH dihindari. Selain itu, adanya KAMI BANTU SOLUSINYA DI MAJALAH MATA BORNEO pertemuan langsung deDENGAN HARGA SUPER MURAH” ngan masyarakat membuat SEGERA HUBUNGI: FISA APRIANTA perencanaan program pemBIRO KABUPATEN MEMPAWAH HP. 085245950707 bangunan menjadi efektif dan tidak monoton. Mata Borneo • November 2016

SUARA INTAN

DATA KPU dan Dukcapil

Harus SINKRON Ngabang, Mata Borneo. Pj Bupati Landak Ir. Jakius Sinyor sudah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait adanya 31.741 masyarakat Kabupaten Landak yang terancam tak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Landak 2017 karena tidak memiliki KTP elektronik. "Setahu saya blangko E-KTP yang belum ada di Disdukcapil Landak sekitar 3.000 lembar. Tapi saya sudah kirim surat ke Kemendagri untuk meminta blangko EKTP tersebut," ujar Jakius. Ia berjanji Pemkab Landak akan terus berupaya untuk mengatasi hal tersebut. "Tapi saya berharap antara Disdukcapil Landak dengan KPU Landak harus sinkron. Walaupun KPU Landak mengatakan begitu, kita harus mengetahui dimana celahnya," kata Jakius. Iapun dalam waktu dekat ini akan melakukan sosialisasi dengan turun ke setiap kecamatan di Landak. "Kita akan mensosialisasikan masalah kependudukan dan pelaksanaan Pilkada Landak. Hal ini yang paling penting. Saya akan padukan data antara Disdukcapil Landak dan KPU Landak," katanya. Diberitakan sebelumnya, sebanyak 31.741 masyarakat di Kabupaten Landak terancam tidak bisa menggunakan hak suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati Landak 2017. Karena mereka tidak memiliki data kependudukan yang akurat seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP Elektronik (E-KTP). Sementara, sesuai aturan pada Pilkada Landak 2017, masyarakat yang memenuhi syarat untuk memilih dan untuk terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT) harus memiliki E-KTP. Komisioner KPU Landak Reni Yuliati membenarkan dari jumlah Daftar Pemilih Sementera (DPS) Pilkada Landak 260.905, sebanyak 31.741 diantaranya daftar pemilih potensial non KTP Elektronik. "Kami sudah koordinasi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) Landak , mereka sudah menyambut baik dengan membantu menem-

18

patkan satu petugasnya di kantor KPU, untuk mengecek data pemilih apakah masuk di data kependudukan Landak," kata Reni di Ngabang. Menurut Reni, dari KPU Landak sendiri secara faktual sudah menurunkan ke PPK, PPS dan PPDP untuk cek ulang data pemilih yang tidak valid atau ada kesalahan yang ditemukan untuk diperbaiki. "Memang angka data pemilih yang tidak valid cukup tinggi bagi kami karena dari jumlah DPS yang ada, ada sekitar 31 ribu lebih masih invalid atau sekitar 12 pesen," kata Reni. Ia mengaku untuk langkah pembenahan data secara bertahap, dari tanggal 3 - 9 November sudah turun cek ulang. Selanjutnya pada tanggal 10 – 19 Nopember DPS akan diumumkan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. "Nah, untuk perbaikan data pemilih efektif pada tanggal 7 Nopember PPDP

Jakius Sinyor turun ke lapangan dan harus masuk data kembali tanggal 20 Nopember, karena pada 25 Nopember sudah tahapan pleno penetapan DPT di tingkat desa. Jadi waktu memang singkat," tegasnya. (*)

Pelebaran Jalan Ngabang Terhambat Pembebasan Lahan Ngabang, Mata Borneo. Rencana pelebaran jalan dalam Kota Ngabang, Landak, hingga kini masih terhambat oleh pembebasan lahan, kata Pj Bupati Landak, Ir. Jakius Sinyor. "Untuk fisiknya juga ada untuk dana tersebut. Tapi karena masalah sosial menyangkut masalah pembebasan lahan, jadi belum bisa dikerjakan," kata Jakius Sinyor di Ngabang. Jakius menegaskan, sehingga pelebaran jalan adalah salah satu komitmen atau pernyataan kepala daerah. "Seharusnya kalau masalah pernyataan itu selesai, uang yang cair itu bisa kita laksanakan untuk pelebaran di sini," ujar Jakius yang juga Kepala Dinas PU Kalbar ini. Jakius mengaku, dirinya sudah menanyakan masalah pembebasan lahan itu dan ternyata masih dalam proses. Namun jika di bawah lima hektare, itu harus menjadi kewajiban Kabupaten. "Tapi saya tanya kepada tim pem-

bebasan, itu masih dalam penghitungan. Sedangkan untuk uji publik yang merupakan proses pembebasan lahan sudah dilakukan," jelas mantan Kadis PU Landak ini. Selanjutnya, dengan uji publik dan masyarakat menyatakan setuju, maka keluar keputusan Bupati dan itu juga sudah ada. "Jika, keputusan Bupati sudah ada, berarti kita tinggal negosiasi," ujarnya. Ia menegaskan, dalam negosiasi nanti melalui tim official, artinya tim yang sifatnya independen. Karena sesuai dengan Undang-Undang (UU) nomor 2 tahun 2012, tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Sedangkan untuk panjangnya, berdasarkan ide Kementrian PU sepanjang 15 kilometer dari Pal 10 sampai dengan Tebedak. "Kita berusaha yang di dalam kota, kalau permasalahan tidak terlalu ekstrim bisa 1-1,5 kilometer dulu dikerjakan tahun 2017," ujarnya. (*) Mata Borneo • November 2016

SAMBUNGAN BERITA Pada Desember 1956, Panglima TT-I Bukit Barisan Kolonel Maludin Simbolon membentuk Dewan Gajah dan menyatakan memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat. Djamin selaku Kepala Staf TT-I Bukit Barisan menentang keputusan atasannya. Hal itu menunjukkan kesetiaannya pada Pemerintah RI. Djamin Ginting menjadikan wilayah komandonya sebagai pangkalan operasi pasukan pemerintah menggempur PRRI di Sumatera. Sejak tahun 1966, Djamin Ginting lebih banyak menduduki jabatan nonmiliter, mulai dari Sekretaris Presiden merangkap Wakil Sekretaris Negara. Jabatan terakhirnya adalah Duta Besar RI di Kanada. 2. SUKARNI KARTODIWIRJO Sukarni wafat di Jakarta, 12 Februari 1981. Dia pernah bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo) sejak bersekolah di MULO Blitar. Dia dikirim oleh pengurus Partindo Blitar untuk mengikuti kegiatan pendidikan kader Partindo di Bandung yang pembimbing utamanya adalah Ir Soekarno. Setelah itu, Sukarni mendirikan organisasi Persatuan Pemuda Kita dan bergabung dengan Indonesia Muda Cabang Blitar. Karier Sukarni dalam Indonesia Muda meningkat dari Ketua Cabang Blitar menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Indonesia Muda pada tahun 1935. Untuk menghindari penangkapan Politieke Inlichtingen Dienst (PID), Sukarni menyelamatkan diri ke Jawa Timur dan bersembunyi di pondok pesantren di Kediri dan Banyuwangi. Sukarni pernah divonis hukuman pembuangan ke Boven Digoel dan kemudian ditahan di penjara Garut. Amar putusan pembuangan ke Boven Digoel tidak terlaksana karena berakhirnya kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda pada Maret 1942. Terakhir, Sukarni bertugas sebagai Duta Besar RI untuk Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia. Dia mendapat tugas meminta bantuan RRT untuk mendukung Pemerintah Republik Indonesia membebaskan Irian Barat. 3. KH ABDUL WAHAB CHASBULLAH KYAI WAHAB Dia adalah kiai besar Nahdlatul Ulama. Dia berusaha menghimpun kekuatan berbasis pesantren di Indonesia. Dia bersama dengan KH Hasyim Asy’ari menghimpun tokoh pesantren dan keduanya mendirikan Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada tahun 1926. Kiai Wahab juga berperan membentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Kiai Wahab bersama Hasyim Asy’ari dari Jombang dan Kiai Abbas dari Cirebon merumuskan Resolusi Jihad sebagai dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan. Sesudah Hasyim Asy’ari meninggal dunia, Kiai Wahab menjadi Rais Am NU. Dia meningkatkan dukungan NU kepada Pemerintah Indonesia dalam memenangi perang melawan Pemerintah Belanda. Kiai Wahab wafat di Jombang pada 29 Desember 1971. 4. MAYJEN TKR HR MOHAMMAD MANGOENDIPROJO RM Mohammad Mangoendiprojo merupakan profil seorang pamong praja yang memasuki dunia militer, tetapi kemudian kembali ke lingkungan pamong praja. Mohammad punya andil yang besar dalam mengambil alih aset pribadi orang-orang Belanda yang tersimpan di Bank Escompto senilai 100 juta gulden. Uang itu kemudian digunakan untuk perjuangan. Mohammad pun berperan sebagai wakil Indonesia dalam kontak biro dengan pasukan Inggris di Surabaya. Dia sempat mengalami peristiwa dramatis, bahkan membahayakan nyawanya. Untuk mencegah pasukan Inggris yang menduduki gedung Bank Internatio menembaki masa yang mengadakan pengepungan, Mohammad memasuki gedung menemui komandan pasukan Inggris. Ternyata, dia disandera. Sementara itu, Brigjen Mallaby yang berada di luar gedung ditembak seorang pejuang yang kemudian memicu pertempuran 10 November. Mohammad wafat di Bandar Lampung, 13 Desember 1988. Mata Borneo • November 2016

27

KABAR MELAWI Melawi, Mata Borneo. Untuk menunjang operasional pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di pedalaman di Melawi, Pemerintah menyerahkan motor KLX ke seluruh Puskesmas. Jumlah motor KLX sendiri berjumlah sebanyak 44 unit, yang diserahkan secara simbolis Oleh Bupati Melawi, Panji, S.Sos saat apel Senin (7/11). Panji dalam kesempatan itu berharap Motor yang akan jadi kendaraan operasioal ini dapat mampu meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, utamanya untuk sejumlah daerah dengan medan yang berat. “Saya berpesan agar pelayanan nantinya bisa lebih baik lagi. Terutama bagi jajaran petugas puskesmas kita,” katanya. Panji pun mengingatkan agar penerima atau pengguna motor trail ini juga bisa merawat dan menjaga kendaraan dinas tersebut. Hal ini dilakukan agar barang

Pemkab Melawi Serahkan 44 Motor Cross

BUPATI MELAWI KETIKA MENYERAHKAN SECARA SIMBOLIS MOTOR KLX KE SELURUH PUSKESMAS.

tersebut dapat terjaga kualitasnya dan bertahan lebih lama. “Jangan mentang-mentang ini barang pemerintah, lalu pakai ke pakai saja sampai rusak. Kayak ambulan kita hanya tahunya pakai ke pakai, sampai rusak baru diperhatikan,” ingatnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (dinkes) setempat, Ahmad Jawahir memaparkan 44 motor trail KLX ini memang diberikan pada seluruh puskesmas. Peruntukkannya untuk menunjang operasional berbagai kegiatan puskesmas, termasuk dinas kesehatan. “Sehingga pembagiannya ada untuk puskesmas ada juga untuk jajaran dinkes. Selain ini untuk operasional petugas paramedis, motor ini juga bisa dipakai untuk bawa pasien seadainya ada yang darurat untuk dibawa ke puskesmas,” terangnya. Motor trail ini, lanjut Ahmad dianggarkan dari DAK kesehatan tahun 2016. Kemampuan motor yang mampu menembus medan berat ini memang diperlukan puskesmas mengingat rata-rata wilayah kerja puskesmas berada di daerah dengan kondisi jalan yang masih rusak berat. “Tahun depan juga ada rencana untuk pengadaan 55 unit motor dinas, yang rencananya diperuntukkan bagi para ibu bidan serta tenaga perawat,” jelasnya. (*) ANDA INGIN BERLANGGANAN MAJALAH MATA BORNEO DAN PEMASANGAN PRODUK/ IKLAN DI NANGA PINOH

KAMI BANTU SOLUSINYA

DI MAJALAH MATA BORNEO

DENGAN HARGA SUPER MURAH SEGERA HUBUNGI: DARA JUANTI BIRO KABUPATEN MELAWI HP. 0812 5749 8789


19

KABAR MELAWI

BLH Serahkan Bantuan Vegetasi Penahan Mata Air Melawi, Mata Borneo. Dalam upaya memperbaiki kerusakan lingkungan, terutama diperhuluan sungai, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Melawi menyerahkan bantuan Vegetasi Penahan Mata Air, ke Kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suar Institute selaku lembaga lokal yang peduli dibidang lingkungan hidup. Kabid Peningkatan Konservasi SDA, Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pengelolaan B3 dan LB3, Laila Fitri Andayani mengatakan, bantuan Vegetasi Penahan Mata Air tersebut diberikan dalam bentuk bibit buah-buahan. “Bantuan ini kurang lebih sebanyak 1000 batang,” katanya usai menyerahkan bantuan, kemarin. Program pemberian bantuan vegetasi penahan mata air itu baru kali ini dilakukan. Hal itu dilakukan karena melihat situasi dan kondisi lingkungan hidup yang mulai mengalami kerusakan. Bantuan dalam bentuk bibit buah tersebut diantaranya yakni Seperti duriah, cempedak, rambutan, mangga, Manggis dan lain-lainya. “Jadi dengan adanya bantuan ini, tentu kita sudah memulai dari hal sederhana sebagai upaya pengayaan pinggir sungai, yang juga memperbaiki kerusakan lingkungan. Ini salah satu buah pemikiran, jangan sampai bencana terjadi di daerah kita,” ucapnya. Menurut Laila, pihaknya memulai dari daerah hulu sungai. Karena bencana seperti banjir, bisa terjadi karena kerusakan lingkungan didaerah hulu sungai. Sehingga kawasan pertahanan air menurun, dan menghantarkan banjir ke daerah perhiliran. “Kita berharap, upaya konservasi lingkungan ini berlanjut terus menerus,” ungkapnya. Sementara itu, Sudarman, selaku perwakilan dari LSM Suar Institue mengatakan, bantuan yang diberikan tersebut akan ditanam di daerah hulu pinggir sungai Popai Dusun Lebak Tapang Desa Kebebu kecamatan Nanga Pinoh. “Kami sangat mendukung sekali program pemerintah khususnya dalam upaya memperbaiki kerusakan lingkungan begini. Kenapa kami tanam di pinggir sungai. Karena nantinya pohon yang kita tanam, bisa menjadi tempat pertahanan air,” ucapnya. Lebih lanjut, Sudar berharap, pemerintah khususnya serta pihak lainnya yang non pemerintah, bisa terus membuat program berkelanjutan, dalam upaya memperbaiki lingkungan hidup. “Kalau tidak salah, satu pohon menghasilkan oksigen untuk dua manusia, artinya kalau 1000 pohon kita tanam, maka bisa lebih banyak lagi. Dan karena pohon yang ditanam, adalah buahbuahan, tentu banyak manfaatnya juga,” pungkasnya. (*)

26


KABAR MELAWI

Perda Hari Jadi Melawi Sudah Disahkan

Melawi, Mata Borneo. Dalam Perda Hari Jadi Kabupaten Melawi yang usai dibahas antara DPRD dan Pemkab Melawi sepekan yang lalu, sudah disahkan dan ditetapkan tanggalnya, yakni 18 Desember. Namun

20

begitu, Salah satu inisiator pembentukan kabupaten Melawi, Noor Haz mengungkapkan dipilihnya 18 Desember 2003, didasarkan pada terbitnya undang-undang nomor 34 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Melawi dan Sekadau. Bukan didasarkan pada hasil rapat dari forum pembentukan kabupaten Melawi. “Kita menerima tanggal itu. Dulu sebenarnya peresmian kabupaten Melawi dilakukan pada tanggal 27 April 2004. Tapi kalau kita menentukan hari jadi, ya didasarkan pada kapan undang-undang ini dibuat,” ungkapnya kepada wartawan belum lama ini. Lebih lanjut, Noor Haz berharap, setelah keluar perda hari jadi Melawi ini akan menjadi tonggak catatan sejarah pembentukan Melawi. Dan setelah adanya perda, dirinya berharap pemerintah, tidak lupa dengan proses sejarah. Karena banyak cerita saat pembentukan Melawi saat itu. “Ya kita harapkan setiap tanggal 18 Desember harus kita peringati. Harus menjadi hari yang bersejarah menjadi kabupaten Melawi. Soal mau dimeriahkan, mau diadakan pertandingan apa, terserah pemerintah. Karena kami pada dasarnya hanya mengantarkan Melawi berdiri sendiri,” katanya. Noorhaz juga berharap pemerintah juga memperhatikan para tokoh pendiri yang sudah bersusah payah membentuk kabupaten Melawi. “Ya tolonglah kami ini diingat-ingat, diperhatikan, dulu ramai yang membentuk forum pembentukan kabupaten Melawi. Ratusan orang. Hanya yang penggagas atau inisiator ada sembilan orang,” katanya. Pada kesempatan itu, Noor Haz sedikit mengisahkan perjuangan untuk membentuk kabupaten Melawi oleh pemerintah pusat tidaklah mudah. Yang mana Cikal bakal keinginan membentuk kabupaten Melawi saat itu adalah aspirasi dari masyarakat dan sudah disuarakan sejak tahun 1955. “Kemudian pada 1987 juga sempat muncul kembali oleh para kaum tua. Hanya itu lebih sebatas keinginan semata, belum pernah dicoba untuk direalisasikan,” pungkasnya. (*) Mata Borneo • November 2016

KABAR MELAWI

Banyak Asset Berjalan Belum Dikembalikan

Melawi, Mata Borneo. Persoalan asset di Melawi cukup banyak. tidak hanya karena asset yang ada belum memiliki dokumen, namun juga asset yang disalah gunakan peruntukannya dan dibawa oleh pihak terkait tidak mengembalikannya saat pension dan pindah. Seperti asset berjalan yaitu kendaraan roda dua dan roda empat. Kepala DPPKAD, Drs. Apelles Itang didampingi Kabid Aset, Ellen F. Pattipeilohy yang ditemui di ruangan kerjanya, Rabu (3/11) mengatakan, persoalan asset kendaraan yang digunakan tidak pada fungsinya pasti ada. Untuk itu, pihak DPPKAD Melawi melakukan berbagai upaya. Salah satunya melakukan penertiban aset. “Bahkan beberapa minggu belakangan ini kita sudah mengeluarkan surat edaran penertiban kendaraan dinas, baik kendaraan perorangan, operasional dan dinas jabatan. Dalam SK penetapan status oleh Bupati, kepala SKPD bertanggungjawab atas pengamanannya. Sepertinya penyerahan ada surat berita acara serah terima, yang isinya berisi tanggung jawab. Jika kendaraan hilang, artinya itu harus dibuat berita acara kehilangannya oleh pihak yang bertanggung jawab atau


penggunanya,” ungkap Ellen. Pihak yang bersangkutan atau pengguna kendaraan dinas seharusnya ketika sudah selesai melaksanakan tugasnya seperti pension, wajib mengem- Drs. Apelles Kepala DPPKAD Kabupaten Melawi balikan barang. “Saat inikan kendaraan yang tidak dikembalikan saat pensiun, atau pindah tugas itu masih sangat banyak,” ungkapnya. Upaya lainnya, bagian asset DPPKAD juga sudah bekerjasama dengan BKD. Yang mana nantinya ketika yang bersangkutan mau pensiun, maka harus melampirkan surat serah terima penyerahan aset kendaraan. “Itu kalau yang bersangkutan ada pegang kendaran dinas,” paparnya. Pihaknya juga juga sudah melakukan pendataan aset di setiap instansi, meskipun pihak bagian asset tidak menyebutkaan berapa jumlah asset yang belum dikembalikan. Namun Ia memastikan asset kendaraan yang cukup banyak , terdapat pada jenis kendaraan roda dua. Apelles sendiri mengatakan, Kendaraan dinas di Melawi sendiri sebenarnya sudah banyak dan sudah berlebih-lebih. “Namun ketika yang bersangkutan pension atau pindah, kendaraan itu tidak dikembalikan. Akibatnya, banyak kepala bidang tidak ada kendaraan dinas,” ucapnya. Apelles sendiri berkomitmen jika dirinya pension, maka seluruh asset yang digunakannya, maka akan dikembalikan. “Saya sendiri berkomitmen, kalau saya pension semua kendaraan akan saya kembalikan. Berdasarkan kasus hukum yang belum ada status, 16 itui tanah dan bangunan, yang masih di kuasai pihak lain. Ia menambahkan, terkait aset tak bergerak seperti tanah dan bangunan yang belum jelas statusnya, dan masih dalam proses penertibannya, berjumlah 16 aset. “Kita sudah melakukan pengumpulan berkas, yang mana nantinya, jika tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, akan dibawa ke ranah hukum. Baik hukum adat maupun hukum positif,” jelasnya. (*)

25

GALERI EKSEKUTIF KABUPATEN LANDAK

PJ. BUPATI LANDAK IR. JAKIUS SINYOR DIDAMPANGI KETUA DPRD MERIMA PERWAKILAN SERIKAT PEKERJA DAN BERDIALOG DI KANTOR DPRD LANDAK. (MAKHREN-HUMAS)

PJ. BUPATI LANDAK IR. JAKIUS SINYOR BERSAMA GUBERNUR KALBAR HADIRI KEGIATAN DINKESMENUCI TANGAN PAKAI SABUN. (MAKHREN-HUMAS)

PJ. BUPATI LANDAK IR. JAKIUS SINYOR MENGHADIRI DEMO SERIKAT PEKERJA DAN SERAP ASPIRASI. (MAKHREN-HUMAS)

PJ. BUPATI LANDAK IR. JAKIUS SINYOR HADIRI KEGIATAN PAMERAN SAIL SELAT KARIMATA. (MAKHREN-HUMAS)

PJ. BUPATI LANDAK IR. JAKIUS SINYOR KETIKA MELANTIK 89 KEPALA DESA SE KABUPATEN LANDAK. (MAKHREN-HUMAS)

PJ.BUPATI DAN GUBERNUR FOTO BERSAMA KEPALA SKPD YANG RAIH JUARA KARNAVAL MOBIL HIAS PADA HUT PEMKAB LANDAK KE-17. (MAKHREN-HUMAS)


21

INVESTIGASI

Dian Sastra Aksi mereka begitu terselubung. Rapi dan profesional. Lewat media massa, jasa yang ditawarkan adalah pijat kebugaran. Meski tidak semua demikian, tapi layanan plus-plus ini sudah menjadi rahasia umum pria hidung belang. SUDAH cukup lama saya tidak bergelut di liputan undercover story dunia malam Kota Pontianak. Tapi tawaran seorang kawan, begitu menggoda saya. Ia menceritakan soal layanan pijat plus yang baru ditemuinya, bisa menjadi bahan tulisan yang amat menarik. Insting wartawan saya terusik. Apalagi dia menunjukkan foto-foto, yang jujur cukup membuat saya terkesan. Malam itu, langit Kota Pontianak terlihat lebih gelap dari biasanya. Angin cukup kuat sehingga pengendara sepeda motor yang melintas di depan saya memacu kendaraannya sedikit oleng. Tangan saya ditarik memasuki sebuah hotel. “Kita check in dulu, urusan lain belakangan,”

24

ujar teman saya seraya tertawa penuh arti. Teman saya ini sebut saja Agus. Pria muda yang enerjik dan ganteng. Ia seorang wiraswastawan dan tampak cukup sukses melanjutkan usaha yang dirintis orangtuanya. Meski Agus baru tujuh bulan menikah, tapi langkahnya sudah begitu lebar jika berurusan dengan dunia malam. Saya pun terheran-heran. Tapi ia tak memperdulikan keheranan saya itu. Tangan saya terus ditarik masuk ke sebuah hotel berbintang di jantung Kota Pontianak. Hampir Rp 1 juta ia membayar sewa kamar. Hotel terkenal ini cukup asing karena memang saya belum pernah memasukinya. “Kita cerita di kamar saja. Apalagi kita sudah lama tidak bertemu,” ujarnya dia. Di lantai 4, lift berhenti. Kami langsung berhadapan dengan deretan kamar yang apik, penerangan cukup terang dan beraroma wangi. Sejenak saya memandang ke atas. Ada sejumlah CCTV di dekat lift hingga ke ujung lorong lantai 4 tersebut. Saya tersenyum mengingat pergerakan kami pasti diawasi pihak hotel. DI DALAM kamar yang modern dan juga beraroma wangi, Agus mulai menceritakan kisah serunya soal cinta satu malam seorang seorang gadis pemijat yang dikenalnya lewat media massa. “Aku kemarin lagi suntuk. Ribut dengan istri. Aku lari ke hotel ini, ada teman iseng mengusulkan telepon LANJUTAN BACA HAL 29


KABAR LANDAK

Landak, Mata Borneo. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Landak, Alpius, S.Sos, MM mengungkapkan bahwa untuk wilayah Kabupaten Landak, aktivitas illegal loging atau penebangan pohon tanpa ijin, semakin berkurang. “ Tentunya kita sangat berharap aktivitas illegal loging ini berhenti total dan memang harus dihentikan, karena sangat merugikan dan merusak lingkungan kawasan hutan. Tidak hanya hutan menjadi gundul, satwa dan flora menjadi musnah, tetapi juga bisa menimbulkan rawan tanah longsor serta banjir, dan efek lainnya yang merugikan bagi mahluk hidup

semua ke depannya. Dan untuk wilayah Kabupaten Landak, aktivitas illegal loging ini memang semakin berkurang” ujar Alpius yang saat ini juga rangkap jabatan sebagai Pj Sekda Kabupaten Landak , ketika ditemui Mata Borneo di ruang kerjanya. Alpius Juga mengungkapkan bahwa, kewenangan kabupaten/kota dalam hal pengelolaan kehutanan sudah tidak ada lagi, sejak terhitung mulai 1 Januari 2016, LANJUTAN BACA HAL 42

MENGING AT ini ada aturan baru Kehutanan tidak MENGINGA menjadi Dinas lagi, ini karena telah di Evaluasi dari tingkat daerah sampai tingkat pusat digabungkan dengan Lingkungan Hidup, harapan kita dengan bergabungnya Kehutanan dengan Lingkungan Hidup, pengawasan hutan menjadi semakin baik, demikian pula dengan kerusakan hutan dapat dicegah. “Kita dari pihak Legislatif tentu sangat mendorong untuk dinas tertentu mengelola kehutanan ini menjadi lebih baik. Harapan kita bersama masyarakat agar kerusakan hutan LANJUTAN BACA HAL 42

22


KABAR LANDAK


23

IKLAN DAN GALERI SEREMONIAL KABUPATEN MELAWI

Recommend Documents