IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN MASALAH PILKADA
ANDI APRASING,SH.MH
i
Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta Pasal 2: 1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan Pidana Pasal 72: 1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dnda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
ii
IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN MASALAH PILKADA Penulis
Andi Aprasing, SH.MH Desain Sampul & Tata Letak
Muh. Ihsan S.Kom ISBN 978-602-95016-8-1 Diterbitkan Lembaga Penelitian Universitas “45” Makassar Terbitan Pertama
iii
Kata Pengantar
S
yukur alhamdulillah, penulis ucapkan karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah Allah Subhanahuwataala buku ini dapat dirampungkan setelah sekian lama dipersiapkan. Buku ini merupakn hasil penelitian Hibah Bersaing yang dibiayai oleh Dikti yang berjudul “Identifikasi dan Penanganan Masalah Pilkada” dimaksudkan untuk memadeskripsikan arrti penting penanganan masalah pilkada, melalui berbagai wacana yang dapat diakses oleh mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu, pratisi hukum dan komponen masyarakat lainnya. Dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999, yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut atas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat,
iv
serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah. Daerah diberi kewenangan seluas-luasnya disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) secara langsung, pada hakikatnya, merupakan salah satu wujud pemberian otonomi kepada daerah di bidang pemerintahan, di mana kepala daerah tidak lagi dipilih dan ditentukan oleh pusat, tetapi langsung oleh rakyat yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui pemungutan suara. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah dan daerah, serta antara daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka diperlukan figur yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Penulis sangat menyadari bahwa buku ini dapat tersaji di depan para pembaca, karena bantuan berbagai pihak khususnya saudara Prof.Dr.Abd. v
Rahman,SH,MH Dr. Baso Madiong, SH. MH, Fadli Andi Natsif, SH. MH. dan Jamaluddin, SH.MH. yang telah banyak memberikan bantuan mulai saat penyusunan naskah, pengetikan dan pencetakannya. Penulis mengucapkan pula terima kasih kepada Ketua Umum Yayayasan Andi Sose, Pimpinan Universitas 45, Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45, dan Ketua Lembaga Penelitian Universitas 45 atas segala bantuan dan motivasi untuk selalu berkarya demi kemajuan dan kejayaan Universitas 45. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga pada tempatnyalah penulis mengharapkan saran dan masukan demi perbaikan dan penyempurnaannya di masa yang akan datang. Semoga buku ini bermanfaat bagi yang kita semua,membacanya sehingga pelaksanaan pilkada dapat berjalan secar jujur, adil, damai, dan semua masalah dapat diselesaikan baik dan bijaksana sesuai dengan keinginan kita semua, Amin. [] Makassar, Pebruari 2012
vi
Daftar Isi Kata Pengantar
Daftar Isi
iv vii
BAB I
PENDAHULUAN
1
A. Latar Belakang
1
B. Substansi Penelitian
8
C. Tujuan Penelitian
10
D. Urgensi Penelitian
10
BAB II KAJIAN PUSTAKA
12
A. Norma Hukum dan Konflik Kepentingan
12
B. Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap aturan Pilkada
15
C. Sentimen Lokal Dalam Pemilihan Lansung
42
BAB III
vii
TUJUAN AN MANFAAT
32
A. Tujuan
32
B. Manfaat
32
C. Rancangan Kebijakan
33
BAB IV METODE PENELITIAN
35
A. Sifat dan Jenis Penelitian
35
B. Lokasi dan Sampel
36
C. Teknik Pengumpulan Data
37
D. Analisis Data
38
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN
41
A. Tahan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
41
1. Pendaftaran Pemilihan
36
2. Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
37
3. Kampanye
43
4. Pemungutan dan Perhitungan Suara
43
5. Penetapan Calon Kepawal Daerah dan Wakil
44
viii
B. Temuan KPU Terhadap Pelanggaran Administratif dan Proses Upaya Penyelesaiannya
45
C. Proses Pelaksanaan Penetapan Jumlah Suara dan Penetapan Calon Terpilih
46
D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Upaya Penyelesaian Pelanggaran pada Pemilihan Pilkada
47
1. Faktor Pendukung
48
2. Faktor Penghambat
54
E. Faktor yang Berpengaruh dalam Pemilihan Kepala Daerah
59
1. Faktor Internal
60
2. Faktor Eksternal
63
F. Sentimen Lokal dalam Pelaksanaan Pilkada
66
BAB VI PENUTUP
74
A. Kesimpulan
74
B. Saran
76
Daftar Pustaka
78
Riwayat Hidup
81
ix
