Ibnu Aditya Saputra dan Nurul Zuhria Ervan. Prodi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan Jl. Pramuka No. 42 Sidikan Umbulharjo Yogyakarta ABSTRAK

Pemahaman Mahasiswa PPKN Universitas Ahmad Dahlan Tahun Angkatan 2008 tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Buku dalam UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 12 Ayat (1) Ibnu Aditya Saputra dan Nurul Zuhria Ervan Prodi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan Jl. Pramuka No. 42 Sidikan Umbulharjo Yogyakarta 55161

ABSTRAK UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta sudah cukup lama diundangkan, yaitu sejak tanggal 29 juli 2002. Bahkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta merupakan hasil dari beberapa kali revisi yang semula berawal dari UU No. 6 tahun 1982, dimana didalamnya antara lain memuat masalah perlindungan hak cipta atas buku. Namun hingga sekarang ini penerapan dari UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta di masyarakat belum maksimal, karena masih banyaknya terjadi indikasi pelanggaran hak cipta atas buku seperti beredarnya buku-buku bajakan dan kegiatan memfotocopy buku terutama dikalangan mahasiswa yang memang membutuhkan buku sebagai referensi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pemahaman mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan tentang perlindungan hak cipta atas buku dalam UU No. 19 tahun 2002 pasal 12 ayat (1). Tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan tentang perlindungan hak cipta atas buku dalam UU No. 19 tahun 2002 pasal 12 ayat (1). Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Yang menjadi lokasi penelitian adalah Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan wawancara. Populasi berjumlah 54 mahasiswa, sampel penelitian diambil secara acak sebanyak 10 (20%) mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan tahun angkatan 2008. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pemahaman mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan tahun angkatan 2008 tentang perlindungan hak cipta atas buku dalam UU No. 19 tahun 2002 pasal 12 ayat (1) masih rendah, karena banyak mahasiswa yang belum mengetahui keberadaan undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, terlebih lagi mengenai muatan yang ada didalam hak cipta, hak moral serta ketentuan pidana dan pelanggaran. Kata kunci : Pemahaman, Mahasiswa PPKn, Hak Cipta atas buku

PENDAHULUAN Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 amandemen ke-3. Negara hukum merupakan negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan. Adapun pemerintahannya berdasarkan hukum konstitusi (hukum dasar) bukan absolitme (kekuasaan yang tidak terbatas). Ada tiga ciri penting dari negara hukum sehingga suatu negara dapat dikategorikan dalam negara yang berdasarkan hukum, yaitu: kemerdekaan kekuasaan kehakiman, kemandirian profesi hukum, dan kemerdekaan pers (http://anggara.org). Agar ketiga hal tersebut bisa mandiri diperlukan juga warga negara atau masyarakat yang memahami hukum, yang bisa memberikan koreksi dan masukan, serta ikut disiplin agar setiap langkah yang dilakukan adalah legal. (Edratna. http://anggara.org) Jurnal Citizenship, Vol. 2 No. 1, Juli 2013

67

Ibnu Aditya Saputra dan Nurul Zuhria Ervan

Warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Dengan demikian, warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Dalam konteks Indonesia, hak warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam UUD 1945. Hak-hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Salah satu kewajiban warga negara yang diatur didalam Undang-undang Dasar 1945 adalah kewajiban menaati hukum dan pemerintahan. Hal tersebut sebagaimana tertuang didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung okum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Maka jelas dalam hal ini bahwa warga negara wajib untuk menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya. Mahasiswa sebagai bagian dari warga negara Indonesia dengan segala kelebihan dan potensinya tentu tidak bisa disamakan dengan rakyat dalam hal perjuangan dan kontribusi terhadap bangsa. Oleh karena itu, terkait dengan negara Indonesia sebagai negara hukum maka sudah seharusnya mahasiswa lebih mentaati peraturan hukum yang berlaku untuk mendorong terciptanya iklim negara hukum yang ideal. Terlebih lagi mahasiswa PPKn yang berkecimpung dalam ilmu kewarganegaraan, dengan berpondasikan berbagai disiplin ilmu seperti hukum, politik, administrasi negara, sosiologi, dan sebagainya. Maka sudah sepantasnya mahasiswa PPKn menjunjung tinggi hukum dengan melaksanakan aturan hukum. Salah satu produk hukum adalah undang-undang. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 mengatur mengenai hak cipta. Di dalam pasal 12 ayat (1) dijelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, antara lain yaitu buku. Bentuk dari pelanggaran hak cipta yang seringkali terjadi adalah berupa tindak pidana pembajakan, termasuk diantaranya pembajakan buku. Dalam praktek dapat kita saksikan, banyak beredar buku-buku bajakan yang dijual dengan harga jauh lebih murah bila dibandingkan dengan harga buku-buku yang asli, akan tetapi isi dari buku-buku tersebut sama. Sebagai contoh kongkrit dijumpai novel Padang Bulan karya Andrea Hirata versi bajakan di pedagang buku emperan di jalan Kahar Muzakkar, Yogyakarta. M. Iqbal Dawami (http://penulispinggiran.blogspot.com) mengungkapkan, bahwa buku yang ditemui covernya agak pucat, kertasnya sejenis kertas koran. Jadi, walaupun halamannya sama, tapi jauh lebih tipis. Setelah ditanya harganya, ternyata hanya Rp 35.000 dan bisa ditawar. Padahal harga buku versi aslinya Rp 76.500. Terlihat tidak hanya buku itu saja, ada juga buku-buku lainnya, seperti Tetralogi Laskar Pelangi masih karya Andrea Hirata, Bumi Cinta karya Habiburrahman El-Shirazy, Eclipse karya Stephenie Meyer, dan lain-lain.

68

Jurnal Citizenship, Vol. 2 No. 1, Juli 2013

Pemahaman Mahasiswa PPKN Universitas Ahmad Dahlan Tahun Angkatan 2008 tentang ....

Hal ini sudah tentu membuat masyarakat lebih tertarik untuk membeli buku-buku bajakan dari pada membeli buku-buku yang asli dengan harga yang jauh lebih tinggi. Keadaan seperti ini jelas akan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan, bukan hanya pengarang dan penerbit saja yang dirugikan dengan adanya pembajakan buku, akan tetapi negara dan masyarakatpun akan mengalami kerugian. Selain dijualnya buku-buku bajakan, banyaknya usaha fotocopy terutama di sekitar kampus-kampus perguruan tinggi di Indonesia, khususnya Yogyakarta yang dengan mudah menerima fotocopy buku dalam bentuk utuh. Selain itu, dengan semakin majunya teknologi, keberadaan mesin fotocopy sekarang ini jauh lebih canggih. Tidak hanya hitam putih lagi, namun ada yang berwarna, bahkan mampu menyimpan data atas apa yang di-copy. Jadi, apabila ingin mengcopy sebuah buku teks, simpan dahulu datanya lalu dicopy sesuai dengan permintaan. Langsung bolak-balik dua halaman juga oku. Sampul buku bisa di-copy persis aslinya. Hal tersebut jelas memberikan peluang besar terhadap pelanggaran Hak Cipta. Jika keadaan ini terus terjadi maka akan berpengaruh pada masa depan bangsa, karena tanpa adanya buku-buku yang bermutu akan menghambat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa, sekaligus menimbulkan dampak negatif pada pengembangan perekonomian Indonesia. Sebagai contoh lingkup yang lebih kecilnya barangkali berdampak pada sang pengarang untuk enggan berkarya lagi. Persis seperti yang pernah diutarakan Andrea Hirata, bahwa riset novelnya (Dwilogi Padang Bulan) selama 3,5 tahun dengan menghabiskan dana Rp 30 juta, dibajak begitu saja. Fenomena pembajakan kerap kali membuatnya kehilangan minat menulis. Pemerintah menyadari hal tersebut dengan selalu berupaya memasyarakatkan UU Hak Cipta kepada masyarakat disamping juga mengadakan perbaikan-perbaikan dan pembaharuan mengenai ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hak cipta. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan tahun angkatan 2008 tentang perlindungan hak cipta atas buku dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2002 pasal 12 ayat (1) ? TINJAUAN PUSTAKA 1.

Pengertian Negara Hukum

Sejarah timbulnya pemikiran cita negara hukum sebenarnya sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara ataupun ilmu kenegaraan (Ni’matul Huda, 2005:1). Jadi pengetahuan atau pemahaman tentang konsep negara hukum itu sebenarnya sejak dari dahulu sudah mulai di bahas oleh para ilmuwan hukum maupun ilmuwan ketatanegaraan. Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. (Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988:153)” Jurnal Citizenship, Vol. 2 No. 1, Juli 2013

69


2.

Pengertian Konstitusi

Kata Konstitusi berarti “pembentukan”, berasal dari kata kerja “Constituer” (bahasa Prancis) yang berarti membentuk. Yang dibentuk adalah sebuah negara. Maka, Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara (Wirjono Prodjodikoro, 1983:10). Cf. Strong (2004:21) mengatakan bahwa konstitusi sebagai kerangka politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum, dan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan. 3.

Pengaturan Hukum Tentang Hak Cipta

a.

Sejarah konsepsi pengaturan hak cipta Dalam perkembangan sejarah, ide adanya perlindungan hak cipta dimulai dengan adanya invensi (penemuan) mesin untuk percetakan yang memungkinkan karya tulis atau karya sastra di duplikasi oleh proses mekanik. Hal tersebut menimbulkan bisnis baru bagi pencetak dan penjual buku, di Inggris disebut dengan stationers. Para pengusaha mulai mempertimbangkan dengan membeli kertas, pekerja, sehingga dapat meraup keuntungan dalam waktu singkat. Situasi ini menimbulkan kompetisi yang tidak sehat, yaitu melakukan perbanyakan tanpa ijin sehingga timbulah suatu tekanan akan pentingnya suatu perlindungan hukum. Perlindungan itu diberikan dalam bentuk privilages raja, dan di Jerman diberikan oleh Ratu. Privilages tersebut berupa hak eklusif untuk reproduksi dan distribusi dalam waktu yang ditentukan dengan sanksi berupa denda, situasi tersebut memperlihatkan hal-hal yang sangat mendasar dalam perlindungan hukum di bidang hak cipta, dan pada akhir abad ke 17 privileges ini diganti dengan pemberian hak oleh kerajaan, hal inilah awal dari copyright statutes. (http://umum.kompasiana.com /2009/07/15/apakah-hak-ciptacopyright-itu-1/) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para Penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para Penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara. Undang-undang tentang hak cipta di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Hal tersebut terjadi dikarenakan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi, dimana dalam hal ini kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum

b.

70



yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Adapun Undang-undang hak cipta pertama yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dan yang terakhir yaitu Undangundang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 1) Pengertian Hak Cipta Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau member-kan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). 2) Lingkup Hak Cipta Ide dasar hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Konvensi internasional Hak Cipta 1952 Universal Copyright Convention (UCC), pada pasal 1 menentukan bahwa ciptaan yang dilindungi yaitu bidang kesusastraan, ilmu pengetahuan (scienti!c) dan pekerjaan seni (artistic work) termasuk karya tulis, musik, drama, sinematogra!, lukisan, pahatan dan patung. 3) Prinsip perlindungan Pada dasarnya hak cipta itu ada atau lahir bersamaan dengan lahirnya suatu karya cipta atau ciptaan. Hak cipta atas ciptaan dibidang ilmu pangetahuan, seni, seni sastra lahir dan dimiliki bukan karena diberikan negara, akan tetapi karena dari segi hukum sulit untuk mengetahui kapan persisnya suatu ciptaan dilahirkan, maka Undang-undang Hak Cipta menentukan, bahwa untuk keperluan saat mulainya perlindungan hukum atas hak cipta, ciptaan tersebut dianggap mulai ada sejak pertamakali diumumkan. Artinya dibacakan, disuarakan, disiarkan atau disebarluaskan dengan alat apapun dan dengan cara apapun, sehingga dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain. 4) Muatan Hak Cipta Hak Cipta sebagai hak eksklusif atau exclusive rights mengandung dua esensi hak, yaitu Hak Ekonomi atau economic rights dan Hak Moral atau moral rights. Muhammad Djumhana dan Djubaedillah (2003:67) mengungkapkan bahwa Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Untuk perlindungan hak moral tersebut oleh undang-undang hak cipta Indonesia telah dicantumkan ketentuan normatif yang dimuat pasal 55 yang berbunyi:


71


c.

72

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya: a) meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu; b) mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya; c) mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau d) mengubah isi Ciptaan. Karakteristik Hak Cipta 1) Sebagai benda bergerak Undang-undang menganggap hak cipta sebagai benda bergerak immaterial, yang termasuk dalam kelompok intellectual property rights yang terumus pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta. 2) Penyitaan Walaupun hak cipta itu benda bergerak, ia tidak dapat disita (Pasal 4 Undangundang Hak Cipta). 3) Pencipta Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keteram-pilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. 4) Perlindungan Hak Cipta a) Perolehan hak cipta Hak cipta ada secara otomatis ketika suatu ciptaan lahir dari seorang pencipta. Dengan demikian, pendaftaran hak cipta tidak merupakan keharusan, karena tanpa pendaftaran pun hak cipta dilindungi, hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan sukar dan memakan waktu pembuktian hak ciptanya daripada ciptaan yang telah didaftarkan. b) Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi Menurut ketentuan pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: 1) Buku, Program Komputer, pam!et, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 5) Drama atau drama musikal, tari, koreogra", pewayangan, dan pantomim; 6) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligra", seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; Jurnal Citizenship, Vol. 2 No. 1, Juli 2013


7) 8) 9) 10) 11) 12)

Arsitektur; Peta; Seni batik; Fotogra!; Sinematogra!; Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. c) Lamanya Perlindungan Perlindungan hak cipta atas ciptaan buku, pam"et, dan semua hasil karya tulis lain, drama atau drama musikal, tari, koreogra!, segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung, seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain, alat peraga, peta, terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Apabila ciptaan-ciptaan ini dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya (pasal 29 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). d) Ciptaan yang Tidak Dilindungi Ada beberapa ciptaan yang tidak dilindungi oleh Undang-undang hak cipta karena tidak ada hak cipta. Ciptaan yang dimaksud adalah seperti yang diatur dalam pasal 13 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu: 1) hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara; 2) peraturan perundang-undangan; 3) pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah; 4) putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau 5) keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya. 5) Pelanggaran Hak Cipta dan Sanksi a) Pelanggaran Hak Cipta Pelanggaran hak cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak dan mengumumkan ciptaan orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, yang bertentangan dengan undang-undang hak cipta, artinya tidak sesuai, atau melanggar ketentuan Undang-undang hak cipta. Adapun dalam hal ini pelanggaran hak cipta tidak hanya mengenai karya tulis atau cetak melainkan juga karya rekaman audio dan video. b) Jenis Pelanggaran Hak Cipta Di dalam pasal 72 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dijelaskan jenis-jenis pelanggaran hak cipta antara lain:


73


1) Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan, atau membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar pertunjukkan atau memperbanyak dan atau menyewakan karya rekaman suara dan rekaman bunyi. 2) Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait. 3) Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer. 4) Dengan sengaja melakukan pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum. 5) Dengan sengaja memperbanyak, mengumumkan potret seseorang tanpa izin orang yang dipotret atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia; dan tanpa izin atau melanggar larangan lembaga penyiaran untuk memperbanyak, membuat dan atau menyiarkan ulang siaran yang dilindungi melalui transmini dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektronik lainnya. 6) Dengan sengaja dan tanpa hak mencantumkan nama pencipta pada ciptaan; atau mengubah isi suatu ciptaan, judul ciptaan dan anak judul ciptaan. 7) Dengan sengaja dan tanpa hak meniadakan atau mengubah informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta. 8) Dengan sengaja dan tanpa hak merusak, meniadakan atau membuat tidak berfungsi sarana teknologi sebagai pengaman hak pencipta. 9) Dengan sengaja dan tanpa hak tidak memakai semua peraturan perijinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam penggunaan sarana produksi berteknologi tinggi khususnya dibidang cakram optik. 6) Perbuatan non pelanggaran a. Syarat Undang-undang dipenuhi b. Sumber disebut lengkap 4.

Pengertian Pemahaman

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar (Amran YS Chaniago, 2002: 427–428). Suharsimi (2009:118-137) menyatakan bahwa pemahaman (comprehension) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.

74



5.

Peran Mahasiswa

Ada empat peran yang dimiliki mahasiswa yakni: (http://erfylalupanda.student. umm.ac.id) a) Sebagai agen perubahan (agen of change), mahasiswa dituntut bersifat kritis. Diperlukan implementasi yang nyata. Contoh konkrit implementasi tersebut adalah perjuangan mahasiswa di tahun 1998 dalam mengumandangkan reformasi. Perubahan yang terjadi sebagai efek dari perjuangan mahasiswa masa itu sangatlah besar baik bagi kinerja pemerintahan, control kerja pemerintahan, kondisi perekonomian bangsa, sistem pendidikan yang diterapkan, serta hal-hal lain yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Harapan besar ditujukan pada para pemuda. Pemuda yang dimaksud adalah para mahasiswa. Dalam posisi ini, mahasiswa adalah aset yang sangat berharga. Harapan tinggi suatu bangsa terhadap mahasiswa adalah menjadi generasi penerus yang memiliki loyalitas tinggi terhadap kemajuan bangsa b) Sebagai kekuatan moral, masyarakat akan memandang tingkah laku, perkataan, cara berpakaian, cara bersikap, dan sebagainya yang berhubungan dengan moral sebagai acuan dasar mereka dalam berperilaku. Disinilah mahasiswa harus dituntut keintelektualannya dalam kekuatan moralnya di masyarakat. c) Sebagai kontrol sosial, Masyarakat adalah sekumpulan populasi dengan beragam karakter. Banyak sekali aspek sosial yang harus dipenuhi agar tidak terjadiketimpangan yang rentan memicu kon!ik. Jika kondisinya berlawanan, maka dapat dipastikan adanya kon!ik kecil yang bisa timbul di mahasiswa maupun masyarakat. Di sinilah peran mahasiswa. Kontrol dari kondisi-kondisi sosial merupakan implementasi nyata mahasiswa untuk bersinggungan langsung dengan masyarakat. Memanfaatkan media sangat atraktif bila diterapkan. Jika menyadari peran dalam masyarakat sewajarnya mahasiswa menjadi harapan masyarakat dan bukan sekadar penganut hedonistik. d) Sebagai cadangan potensial, sebagaimana pengertian mahasiswa sendiri yang berarti suatu kelompok yang sedang menekuni bidang ilmu tertentu. Disinilah kesadaran para mahasiswa yang harus ditekankan, bahwa sebagai mahasiswa yang nantinya akan mempunyai suatu keahlian dalam bidang-bidang ilmu tertentu harus wajib mengamalkannya dalam masyarakat luas. Ini semua semata-mata untuk kemajuan Bangsa dan Negaranya sendiri. Dan disinilah tingkat Nasionalisme seorang “lulusan” mahasiswa akan di pertanyakan. Karena banyak “lulusan-lulusan” mahasiswa Indonesia melupakan Bangsa dan Negaranya sendiri, karena mereka sudah dilupakan oleh uang dan jabatan yang mereka dapat di Bangsa dan Negara lain. Seharusnya mahasiswa menjadi cadangan potensial untuk memajukan Bangsa dan Negara kita, dan menjadi titik terang untuk keluar dari krisis-krisis yang berkepanjangan ini. Dari empat peran mahasiswa di atas, ada dua peran yang terkait dengan pemahaman yaitu peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan peran mahasiswa sebagai kekuatan moral.


75


METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian adalah keseluruhan obyek yang diteliti (Suharsimi Arikunto, 2002:108). Adapun yang menjadi subyek peneliti adalah mahasiswa PPKn angkatan 2008 Universitas Ahmad Dahlan berjumlah 54 mahasiswa sebagai populasi penelitian ini, yang kemudian diambil sampel sebanyak 20% dari populasi tersebut yaitu 10 orang mahasiswa yang dilakukan dengan cara acak atau Random Sampling. Objek penelitian adalah Pemahaman Mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan Tahun Angkatan 2008 Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Buku dalam UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 12 Ayat (1). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Sedangkan untuk analisis data dilakukan dengan analisis diskriptif melalui pendekatan kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut: pengumpulan data, reduksi data, pengkategorisasian data, penafsiran data, display data, menarik kesimpulan. HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan hasil penelitian, pada dasarnya pemahaman mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan tahun angkatan 2008 tentang perlindungan hak cipta atas buku dalam Undang-undang No.19 Tahun 2002 pasal 12 ayat (1) adalah sebagai berikut: 1. Pengetahuan dan pemahaman mahasiswa PPKn tentang Undang-undang No.19 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (1) Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengetahuan dan pemahaman mahasiswa PPKn tentang UU No. 19 tahun 2002 pasal 12 ayat (1) yang dijabarkan kedalam 8 item pertanyaan dapat disimpulkan bahwa mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan tahun angkatan 2008 termasuk dalam kategori rendah, karena ketika ditanya melalui wawancara semua mengungkapkan belum mengetahui akan adanya undangundang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Begitu pula dengan halnya isi dari pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 19 tahun 2002 yang menjelaskan bahwa buku merupakan salah satu ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang hak ciptanya dilindungi oleh undang-undang mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan belum memahaminya. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan belum memiliki pengetahuan yang baik mengenai pengetahuan umum undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, maupun hal yang lebih mendalam mengenai hak cipta khususnya hak cipta atas buku seperti muatan yang terkandung didalam hak cipta serta ketentuan pidana dan pelanggaran hak cipta atas buku. 2.

Tujuan perlindungan hak cipta atas buku Berdasarkan hasil wawancara tentang tujuan perlindungan hak cipta atas buku dijabarkan kedalam 2 item, yaitu item pertanyaan 9 dan 10 dari kedua item pertanyaan tersebut dapat diketahui bahwa dalam hal ini mahasiswa PPKn Universitas Ahmad

76



Dahlan telah mengetahuinya. Adapun tujuan dari perlindungan hak cipta atas buku yang diungkapkan mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan pada intinya yaitu untuk melindungi hak kekayaan intelektual seseorang, dalam hal ini hak-hak pengarang atau penulis buku. 3.

Manfaat perlindungan hak cipta atas buku Berdasarkan hasil wawancara tentang manfaat perlindungan hak cipta atas buku dijabarkan kedalam 2 item, yaitu item pertanyaan 11 dan 12 dari ke dua item pertanyaan tersebut dapat diketahui pula bahwa dalam mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan menyatakan bahwa pada hingga sekarang ini perlindungan hak cipta atas buku oleh undang-undang nomor 19 tahun 2002 belum terealisasi secara optimal. Hal tersebut beralasan, karena hingga saat ini masih banyak terjadi indikasi pelanggaran terhadap hak cipta atas buku oleh masyarakat.

4.

Penilaian terhadap adanya Undang-undang nomor 19 tahun 2002 Pasal 12 ayat (1) Berdasarkan hasil wawancara kepada semua informan yang ada di dalam penelitian ini tentang penilaian terhadap adanya Undang-undang nomor 19 tahun 2002 Pasal 12 ayat (1) mengenai perlindungan hak cipta atas buku yang dijabarkan kedalam 2 item pertanyaan yaitu pertanyaan nomor 13 dan 14. Berdasarkan hasil wawancara kepada semua informan mengenai item pertanyaan nomor 13 diperoleh pernyataan semua informan menyatakan setuju dengan adanya perlindungan hak cipta atas buku karena untuk melindungi hak-hak pengarang atau penulis buku. Sedangkan mengenai pendapatnya, mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan tahun angkatan 2008 mengungkapkan bahwa pada dasarnya Undang-undang nomor 19 tahun 2002 sudah baik namun harus ada tindakan nyata dari pihak yang berwenang atau aparat untuk menindaki atau mengusut hal-hal yang terkait dengan pelanggaran hak cipta khususnya pelanggaran hak cipta atas buku karena memang realisasi dari peraturan yang ada didalam undang-undang tersebut masih kurang. Selain itu, masih sangat diperlukannya sosialisasi tentang adanya undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta agar masyarakat lebih mengetahui undangundang tersebut.

KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemahaman mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan tahun angkatan 2008 tentang perlindungan hak cipta atas buku dalam undang-undang nomor 19 tahun 2002 pasal 12 ayat (1) maka dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut: 1. Pengetahuan mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan tahun angkatan 2008 tentang Undang-undang nomor 19 tahun 2002 pasal 12 ayat (1) masih rendah. Mahasiswa banyak yang belum mengetahui keberadaan undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, terlebih lagi mengenai muatan yang ada didalam hak cipta, hak moral serta ketentuan pidana dan pelanggaran. Jurnal Citizenship, Vol. 2 No. 1, Juli 2013

77


2.

3.

4.

Tujuan perlindungan hak cipta atas buku yaitu untuk melindungi karya intelektual seseorang, yang dalam hal ini adalah buku, dan tujuan itu juga sama seperti apa yang disampaikan oleh mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan. Maka dalam hal ini, mahasiswa telah memiliki sedikit pengetahuan tentang hak cipta yaitu mengenai tujuan perlindungan hak cipta atas buku. Manfaat perlindungan hak cipta atas buku menurut mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan tahun angkatan 2008 yaitu pada dasarnya memang bermanfaat namun sayangnya hingga sekarang ini belum optimal, karena masih banyaknya terjadi indikasi pelanggaran hak cipta atas buku yang hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang. Penilaian terhadap adanya Undang-undang nomor 19 tahun 2002 Pasal 12 ayat (1) yaitu mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan menyampaikan bahwa aturan undang-undang tersebut sudah baik, hanya saja dalam pelaksanaannya masih kurang adanya tindakan yang nyata dari pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti pelanggaran hak cipta atas buku dan masih perlu ditingkatkan lagi sosialisasi agar masyarakat lebih mengetahui Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA Anggara. (2008). Prinsip-Prinsip Negara Hukum. Diunduh tanggal 9 November 2011. http://anggara.org Arikunto, Suharsimi. (2009). Dasar–Dasar Evaluasi Pendidikan (edisi revisi (Cet.IX). Jakarta: Bumi Aksara _______________(2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek edisi V. Jakarta: Rineka Cipta Budiardjo, Miriam. (1997). Dasar–dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Candra, Suratmaja Agus. (2009). Apakah Hak Cipta (Copyright) itu (1)?. Diunduh tanggal 4 April 2012, http://umum.kompasiana.com Chaniago, Amran YS. (2002). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Cet.V; Bandung: Pustaka Setia Damian, Eddy. (2003). Hukum Hak Cipta, edisi kedua. Bandung: PT. Alumni Dirdjosisworo, Soedjono. (2000). Hukum Perusahaan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek). Bandung: Mandar Maju Djumhana, Muhamad. Djubaedillah. (2003). Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia). Bandung: Citra Aditya Bakti Edratna. (2008). Responses dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum. Diunduh tanggal 9 November 2011. http://anggara.org Erfy. (2011). Peran mahasiswa sebagai agent of change. Diunduh tanggal 1 mei 2012, http://erfylalupanda.student.umm.ac.id Fuady, Munir. (2009). Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat). Bandung: Re!ka Aditama

78



Http//ppkn.uad.ac.id, diunduh tanggal 21 Mei 2012 Http://www.tanyahukum.com/paten-merek-dan-hak-cipta/102/performing-righthakcipta/. Diunduh tanggal 4 April 2012 Huda, Ni’matul. (2005). Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, Yogyakarta: UII Press. Iqbal, Dawami M. (2010). Pembajakan buku yang memprihatinkan. Dinduh tanggal 28 oktober 2011, http://penulispinggiran.blogspot.com Kartono, Kartini. (1980). Pengantar Metodelogi Riset Sosial. Bandung: Madar Maju Khairandy, Ridwan. dkk. (2011). Pengantar Hukum Dagang Indonesia I. Yogyakarta: Gama Media Mahfud MD, Moh. (1999). Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media Mochtar Kusumaatmaadja & B Arief Sidharta. (2000). Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Bandung: Alumni Moh. Kusnardidan Harmaily Ibrahim. (1998). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Sinar Bakti Moleong, Lexy. (2002). Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Muhammad. (2011). Pengertian pemahaman. Diunduh tanggal 1 mei 2012, http:// id.shvoong.com Narbuko Cholid, Achmadi HA. (2007). Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara Prodjodikoro, Wirjono. (1983). Azas-Azas Hukum Tata negara di Indonesia. Jakarta: Dian Rakjat Rukmini, Mien. (2003). Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Alumni Saidin, OK. (2004). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: PT Raja Gra!ndo Persada Soemantri, Sri. (1992). Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni Strong, CF. (2004). Konstitusi-konstitusi Politik Modern. Bandung: Nuansa dan Nusamedia Sugiyono. (2001). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta Sutedi, Adrian. (2009). Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Gra!ka Undang-undang Dasar 1945 Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta Wheare, K. C. (2003). Konstitusi-Konstitusi Modern. Surabaya: pustaka Eureka Widyopramono. (1992). Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya. Jakarta: Sinar Gra!ka Wikipedia. (2011). Hak Cipta. Dinduh tanggal 20 Oktober 2011, http://id.wikipedia.org


79

Ibnu Aditya Saputra dan Nurul Zuhria Ervan. Prodi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan Jl. Pramuka No. 42 Sidikan Umbulharjo Yogyakarta ABSTRAK

Recommend Documents