RINGKASAN BERITA PNPM MANDIRI 13 – 19 Januari 2013
PNPM Mandiri
Ibas Minta Kader Demokrat Tak Saling Telikung, (Rakyat Merdeka, 13 Januari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/909865 Pemilu Legislatif 2014 tinggal dua bulan lagi. Saling intrik dan saling sikut antar caleg beda partai, maupun caleg separtai umum terjadi. Namun Sekretariat Jenderal DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, meminta kader Demokrat tidak saling sikut sesama kader maupun dengan caleg partai lain. Terakhir, dia menegaskan, pemerintahan yang dipimpin Presiden SBY sampai saat ini masih memiliki komitmen kuat memperjuangkan kepentingan masyarakat. Karenanya, sambung Ibas, program-program pro rakyat dituangkan dalam berbagai bidang, diantaranya, dana BOS, PNPM, BPJS, PPIP, BLM (bantuan langsung mandiri), serta banyak: program lain.
PNPM Latih Keterlibatan Masyarakat, (Padang Express, 17 Januari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/916266 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan program untuk melatih masyarakat terlibat secara langsung dalam pembangunan di daerahnya masing-masing. Program ini juga menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Demikian diutarakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Pasaman, Yanni Habbaintis. Dia menjelaskan, melalui PNPM Mandiri, masyarakat diajak berembuk bersama menentukan insfratruktur yang dibangun secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hingga pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Dikatakannya, sejak awal, PNPM Mandiri memang menjadi program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan tersebut bertujuan menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat secara individu maupun kelompok, untuk memutuskan berbagai persoalan pembangunan yang dihadapi dengan baik dan benar serta mengedepankan kekeluargaan.
Bawaslu siap lakukan pengawasan pemanfaatan dana bansos, (Antara, 18 Januari 2014) http://www.antarasumsel.com/berita/282862/bawaslu-siap-lakukan-pengawasan-pemanfaatandana-bansos Badan Pengawas Pemilu Sumatera Selatan masih menunggu instruksi dari pusat untuk melakukan pengawasan terhadap beberapa kementerian, terkait pencegahan terhadap pemanfaatan dana bantuan sosial untuk kampanye. Anggota Bawaslu Sumatera Selatan Divisi Pengawasan, Kurniawan menyampaikan hal itu ketika ditanya mengenai pengawasan terhadap
pemanfaatan dana bantuan sosial untuk kampanye di beberapa kementerian di Palembang, Jumat.
Pengungsi Sinabung Dapat Dana PNPM, (Media Indonesia, 18 Januari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/917015 Pemerintah kembali menggulirkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tahap kedua bagi para pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatra Utara, senilai Rp10 miliar. “Dana PNPM ini guna membiayai kegiatan padat karya bagi para pengungsi Sinabung agar mereka tetap memiliki kesibukan dan pendapatan,” ujar Deputi Menko Kesra Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Sujana Royat, kemarin. Dengan adanya kegiatan ini, lanjut Sujana, diharapkan dapat menekan tingkat depresi para pengungsi. Dengan bekerja, kata dia, para pengungsi memiliki kesibukan sehingga dapat melupakan sejenak musibah yang tengah membebani mereka.
PNPM Mandiri Perdesaan Kaltim Serahkan Aset PNPM-MP ke Kaltara, (Kaltim Post, 13 Januari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/910753 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kaltim resmi menyerahkan aset Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dari Pemprov Kaltim kepada Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara).
Berita Foto - Bupati Indra Yasin, MH, (Gorontalo Post, 18 Januari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/917178 Bupati Indra Yasin, MH didampingi Wakil Bupati Drs. Roni Imran saat menyerahkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) kepada warga Kecamatan Biau, awal bulan ini.
Program Bedah Desa di Pagpai Diresmikan, (Gorontalo Post, 18 Januari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/917182 Kunjungan kerja Anggota DPR RI, Drs. H. Roem Kono bersama Bupati Boalemo Drs . H. Rum Pagau ke wilayah Kecamatan Paguyaman Pantai kemarin dimanfaatkan untuk meresmikan sejumlah program dari Kementerian Daerah Tertinggal. (17/1). Program tersebut antara lain dilaksanakan melalui program bedah desa berupa pembangunan jalan Limbatihu menuju Bangga yang menelan anggaran 300 juta kemudian jalan Olibu menuju Apitalawu juga anggaran yang sama, serta pembangunan dermaga mini tambatan perahu Desa Olibu.
PNPM Mandiri Perkotaan BKM Maju Bersama Gelar RWT Dan Khitan Massal, (Waspada, 13 Januari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/910314 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Maju Bersama Gampong Karang Anyar, Kecamatan Langsa Baro, menggelar acara Rembug Warga Tahunan (RWT) dan khitan massal, di balai gampong setempat, Minggu (12/1) dihadiri warga yang terdiri dari BKM, aparat pemerintahan gampong Karang Anyar, masyarakat, anak-anak peserta khitanan masal, Faskel Tim 28, Askorkot CD, dan Askorkot Selaras PNPM Mandiri Perkotaan (MP) Langsa. Koordinator BKM Maju Bersama, Suyitno mengatakan, kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Karang Anyar meliputi tiga aspek, yaitu, lingkungan (infrastruktur), sosial, dan ekonomi. Unit pelaksana kegiatan lingkungan (infrastruktur) pada 2013 telah membangun rabat beton sepanjang 168 m. Unit pelaksana kegiatan ekonomi mengelola modal bergulir sebanyak Rp325.077.190,54 yang pada Desember tahun 2013 mampu menghasilkan jasa pinjaman sebesar Rp 32.069. 132,54.
Pengurus BKM Ungaran Timur Ikuti Pelatihan Jurnalistik, (Waspada, 13 Januari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/910314 Sebanyak 30 pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) se-Kecamatan Ungaran Timur dan fasilitator kelurahan (Faskel) PNPM Perkotaan mengikuti pelatihan jurnalistik dasar di Pondok Sisemut, Ungaran Barat, Minggu (12/1). Ketua Paguyuban BKM ''Cahaya Timur'' Haryono mengatakan, pelatihan tersebut sebagai bekal pengurus BKM untuk menerbitkan Media Warga di Ungaran Timur. ''Target pelatihan ini agar para pengurus BKM se-Ungaran Timur yang berada di 10 desa/kelurahan mampu menulis berita dan artikel di Media Warga yang akan segera kami terbitkan,'' kata Haryono, kemarin (12/1).
LKM Karya Mandiri Sejati Serahkan Bantuan, (Radar Tarakan, 15 Januari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/912732 Puluhan anak dari keluarga kurang mampu di Kelurahan Gunung Lingkas mendapatkan bantuan berupa perlengkapan sekolah dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPMMP) yang diserahkan LKM Karya Mandiri Sejati Kelurahan Gunung Lingkas. Penyerahan bantuan berlangsung di ruang pertemuan Kelurahan Gunung Lingkas, Minggu (12/1). Kegiatan yang juga dirangkaikan dengan rembug warga tahunan tersebut juga turut dihadiri Asisten Kota Tarakan Ariansyah Budiman, Lurah Gunung Lingkas dan anggota DPRD Tarakan Muddain. Muddain berharap PNPM-MP dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.
PNPM-MP Akan Dialih Kelola Pemkot, (Suara Merdeka, 16 Januari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/914116
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) tidak lama lagi akan dialih kelola atau diintegrasikan ke dalam program Pemerintah Kota Semarang. Hal itu sebagai upaya untuk mensinergikan dengan program pengentasan warga miskin yang dikenal dengan Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastuktur dan Lingkungan (Gerdu Kempling). Menurut Kepala Bidang Perencanaan Pemerintah dan Sosial Budaya Bappeda Kota Semarang, Dwi Arti Handayani mengatakan, target pengentasan kemiskinan melalui pendekatan kewilayahan di Kota Semarang sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) rata-rata dua persen pertahun (10 persen dalam 5 tahun).
Program Percepatan Diluncurkan, (Padang Express, 17 Januari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/916263 Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bukittinggi, H. Zet Buyung, Kamis (17/1) meresmikan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur (P4I) yang akan mewujudkan perlindungan sosial berbasis rumah tangga, dengan sumber dana dari penghematan atau pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga yang dihimpun pemerintah. Sementara P4IP di perkotaan dalam mendukung program PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) dimaksudkan sebagai upaya memberikan kemudahan akses penyediaan infrastruktur pemukiman, terutama bagi masyarakat miskin yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
PNPM RIS Legislator : 143 Desa di Kaltim Laksanakan PPIP, (Antara, 13 Januari 2014) http://www.antarakaltim.com/berita/18706/legislator--143-desa-di-kaltim-laksanakan-ppid Anggota Komisi V DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan sebanyak 143 desa di Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dengan dana bersumber dari APBN Perubahan 2013. "Sebanyak 143 desa penerima PPIP itu tersebar di delapan kabupaten dan kota, pada 5 Januari 2014 saya mengunjungi desa penerima, warga berterimakasih karena infrastruktur yang dibangun sesuai kebutuhan mereka," kata Hetifah dihubungi dari Samarinda, Minggu.
Berita Foto - SAMBALIUNG, (Radar Tarakan, 13 Januari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/910340 Peningkatan infrastruktur di Kampung Tumbit Dayak, Kecamatan Sambaliung terus dilakukan. Kali ini kampung tersebut telah mendapatkan dana senilai Rp 250 juta dari Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP).
Proyek PPIP di Polen Asal Jadi, (Kupang Pos, 15 Januari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/912717
Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) jalan di Desa Puna, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), tidak sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan asal jadi. Panitia Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) menggunakan sirtu kali bukan sirtu gunung sesuai RAB yang ada. Hilarius Sas, Warga setempat, mengaku proyek PPIP tersebut dikerjakan akhir Oktober 2013. Menurut dia, saat dikerjakan kontraktor menurunkan sirtu dan langsung membuka menggunakan alat berat. "Yang kami tahu setelah dibuka, vibro melintas dan berjalan terus. Apakah itu gilas atau bagainmana/ kami tidak tahu. Akhirnya kondisi jalan seperti ini dan sulit dilintasi kendaraan, apalagi saat hujan banyak genangan air," katanya.
Masyarakat Harus Bisa Jaga Jalan, (Padang Express, 16 Januari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/914588 Setelah menyelesaikan pembangunan jalan rabat beton sepanjang 825 meter yang dilakukan dengan swakelola oleh masyarakat melalui Program Percepatan Infrastruktur Pedesaan (PPIP), warga Jorong Balai Nagari Batu Balang, harus bisa menjaga dengan baik.
PU Turunkan Tim Periksa PPIP, (Kupang Pos, 16 Januari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/914572 Untuk memastikan pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) jalan di Desa Puna, Kecamatan Polen, aparat Dinas Pekerjaan Umum (PU) TTS akan menurunkan tim untuk memastikan kualitas dan pekerjaannya apakah sudah 100 persen. Proyek PPIP direncanakan oleh masyarakat,kepala desa dan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) bersama pendamping.
Politik Sejumlah Caleg Magetan Merangkap Pengurus PNPM, (tribunnews.com, 13 Januari 2014) http://surabaya.tribunnews.com/2014/01/12/sejumlah-caleg-magetan-merangkap-penguruspnpm Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten (Panwaslukab) Magetan menemukan sejumlah calon legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Magetan merangkap sebagai pengurus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Padahal Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) melarang memanfaatkan PNPM untuk kegiatan politik. Larangan itu juga dikuatkan Surat Edaran (SE) Panwaslu RI. "Setelah SE larangan dari Menko Kesra yang dikuatkan Panwaslu RI, kami melakukan penelitian berkas caleg DPRD Kabupaten Magetan. Setelah dilakukan dengan seksama, kami temukan sejumlah caleg yang merangkap sebagai pengurus PNPM,"kata Ketua Panwaslukab Magetan Djoko Siswanto kepada Surya, Minggu (12/1/2014).
Anggota PNPM Dilarang Berpolitik, (Media Indonesia, 15 Januari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/912028 PEMERINTAH melarang petugas pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri terlibat dalam politik praktis. Sehingga, mereka yang jadi calon anggota legislatif (caleg) dan tim sukses caleg wajib mengundurkan diri. "Pelaksana PNPM, seperti tenaga pendamping, konsultan, dan fasilitator dilarang ikut politik praktis. Surat edaran terkait larangan sudah dikeluarkan,'' sebut Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Sujana Royat, di Jakarta, Senin (13/1).
Dana PNPM Rawan Bocor, (Seputar Indonesia, 15 Januari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/911269 Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) rawan disalahgunakan kelompok partai politik tertentu guna kepentingan Pemilu 2014 mendatang. Pemerintah harus menjamin tingkat kebocoran dana PNPM rendah melalui pengaturan regulasi. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan, dalam UU Pemilu telah diatur bahwa masyarakat yang menggunakan dana APBN dalam menggerakkan program pemerintah, tidak diperbolehkan menjadi calon legislatif (caleg) atau tim sukses partai.
Pelaku PNPM Mandiri Dilarang Keras Terlibat Politik Praktis, (Suara Pembaruan, 15 Januari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/912661 Kelompok Kerja (Pokja) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemko Kesra) telah mengantongi 1.500 nama pelaku PNPM Mandiri yang terlibat dalam kegiatan politik praktis, baik sebagai calon legislatif (caleg) maupun tim sukses. Selain mengeluarkan surat larangan dan peringatan, nama-nama ini telah diserahkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, dana PNPM Mandiri rentan diselewengkan menjelang tahun politik ini.
Terlibat PNPM, Caleg Mundur, (Kedaulatan Rakyat, 16 Januari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/913283 Sedikitnya enam calon anggota legislatif (Caleg) Kabupaten Sragen ramai-ramai mengajukan pengunduran diri dari bursa pencalonan wakil. Aksi mundur para caleg dengan alasan memilih tetap menjadi fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tersebut tidak bisa ditindaklanjuti Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat karena sudah terlanjur masuk Daftar Calon Tetap (DCT). "sejumlah caleg memang mengajukan pengunduran diri ke KPU. Namun kami tidak bisa mencoret karena yang berhak mencabut pencalegan adalah dari partai pengusung," ujar Ketua KPU Sragen, Ngatmin Abas kepada wartawan, Rabu (15/1).
Dua Menteri Tak Lapor Dana Kampanye, (Fajar, 17 Januari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/915639 Bukan hanya calon anggota legislatif (Caleg) di daerah yang "membandel". Beberapa menteri yang jadi caleg juga tidak melaporkan dana kampanye mereka ke KPU. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sendiri terus mengawasi dana kampanye caleg. Terutama yang menjabat menteri. Mereka dinilai rawan menyalahgunakan dana bantuan sosial yang ada di kementeriannya. 'Kami akan awasi program bansos agar tidak disalahgunakan. Ada kerja sama Bawaslu dengan 10 kementerian," kata anggota Bawaslu RI, Daniel Zuchron di Jakarta, Kamis, 16 Januari.
Panwaslu Pamekasan Minta Pemkab Tak Libatkan Caleg, (Antara, 19 Januari 2014) http://www.antarajatim.com/lihat/berita/125254/panwaslu-pamekasan-minta-pemkab-taklibatkan-caleg Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, meminta pemkab setempat tidak melibatkan calon legislatif sebagai pelaksana kegiatan program pembangunan, karena berpotensi disalahgunakan sebagai ajang kampanye politik. Menurut anggota Panwaslu Pamekasan Sapto Wahyono, Sabtu, Panwaslu telah menyampaikan rekomendasi kepada pemkab melalui instansi terkait, yakni Dinas Pekerjaan Umum agar lebih ketat melakukan seleksi kepada warga yang hendak direkrut menjadi pelaksana kegiatan pembangunan.
Penyalahgunaan Dana PNPM Mandiri Diduga Jual Raskin, Kades Birinoa Dipolisikan, (Malut Post, 16 Januari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/916362 Sejumlah warga Desa Birinoa Tobelo Barat Rabu (15/1) sekitar pukul 10.00 Wit, mendatangi Mapolres Halmahera Utara. Kedatangan mereka itu, untuk melaporkan Kepala Desa Birinoa Kasmawati Popa karena diduga menyelewengkan bantuan beras orang miskin (Raskin). Selain bantuan raskin, 2012, ada juga tudingan pinjaman Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada program PNPM Mandiri Tobelo Barat, yang anggota kelompoknya termasuk Kades dan beberapa orang anak di bawah umur masih balita sebanyak Rp120 juta namun sampai sekarang belum ada pengembalian Karena itu mereka berharap Polres memanggil yang bersangkutan untuk diperiksa.
