TESIS
PERAN PEMERINTAH BERKAITAN DENGAN KENDALA PENDAFTARAAN SISA BIDANG TANAH AKIBAT PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI PADA PEMBANGUNAN JALAN UMUM DI KABUPATEN JEMBRANA)
I PUTU DHARMA SETIAWAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
TESIS
PERAN PEMERINTAH BERKAITAN DENGAN KENDALA PENDAFTARAAN SISA BIDANG TANAH AKIBAT PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI PADA PEMBANGUNAN JALAN UMUM DI KABUPATEN JEMBRANA)
I PUTU DHARMA SETIAWAN NIM : 1292462015
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
PERAN PEMERINTAH BERKAITAN DENGAN KENDALA PENDAFTARAAN SISA BIDANG TANAH AKIBAT PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI PADA PEMBANGUNAN JALAN UMUM DI KABUPATEN JEMBRANA) Tesis untuk memperoleh Gelar Magisterpada Program Magister Program Studi Kenotariatan Program PascasarjanaUniversitas Udayana
I PUTU DHARMA SETIAWAN NIM: 1292462015
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
Tesis Ini Telah Diuji Pada Tanggal : 18 November 2015
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 3991/UN14.4/HK/2015 Tanggal 16 Desember 2015
Ketua
: Prof. Dr. I Ketut Mertha,S.H.,M.Hum.
Anggota
:
1. 2. 3. 4.
Dr. Ni Kt. Supasti Dharmawan,S.H.,M.Hum.,L.L.M. Dr. I Nyoman Suyatna,S.H.,M.H. Dr. I Ketut Sudantra,S.H.,M.H. Dr. I Gede Yusa,S.H.,M.H.
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 10 JULI 2015
Pembimbing I
Pembimbing II
Prof. Dr. I Ketut MerthaS.H., M.Hum.
Dr. Ni Kt. Supasti Dharmawan,S.H.,M.Hum.,L.L.M
NIP. 19461231197602 1 001
NIP. 19611101 198601 2 001
Mengetahui, Program Magister Kenotariatan Program PascasarjanaUniversitasUdayana Ketua,
Dr. Desak Putu Dewi Kasih, S.H., M.Hum. NIP. 19640402 198911 2 001
LEMBAR PENGESAHAN
TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 8 DESEMBER 2015
Pembimbing I
Pembimbing II
Prof. Dr. I Ketut MerthaS.H., M.Hum.
Dr. Ni Kt. Supasti Dharmawan,S.H.,M.Hum.,L.L.M
NIP. 19461231197602 1 001
NIP. 19611101 198601 2 001
Mengetahui, Ketua Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana UniversitasUdayana
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana
Dr. Desak Putu Dewi Kasih, S.H., M.Hum.
Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S. (K)
NIP. 19640402 198911 2 001
NIP. 19590215 198510 2 001
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Dengan ini saya menyatakan yang sebenarnya bahwa : Nama
: I PUTU DHARMA SETIAWAN
NIM
: 1292462015
Program Studi : Kenotariatan Judul Tesis
: Peran Pemerintah Berkaitan Dengan Kendala Pendaftaraan Sisa Bidang Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk
Kepentingan
Umum
(Studi
Pada
Pembangunan Jalan Umum Di Kabupaten Jembrana)
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah tesis ini bebas dari plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Perundang-undangan yang berlaku.
Denpasar, 29 oktober 2015 Yang membuat pernyataan
(I Putu Dharma Setiawan)
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmatNya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Adapun judul Tesis ini adalah “Peran Pemerintah Berkaitan Dengan Kendala Pendaftaraan Sisa
Bidang Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pada Pembangunan Jalan Umum Di Kabupaten Jembrana)”. Dalam penulisan Tesis ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan penulis semoga Tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Penulisan Tesis inipun tidak akan terwujud tanpa bantuan serta dukungan dari bapak dan ibu pembimbing dan berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Pertama dan terima kasih penulis ucapkan juga kepada Dr. Ni Kt. Supasti Dharmawan,S.H.,M.Hum.,L.L.M, selaku Pembimbing Kedua, karenaberkatdorongan, doa, bimbingan dan saran dari bapak dan ibu pembimbing yang penulis sangat hormati, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya untuk para penguji Dr. I Nyoman Suyatna, SH., MH., Dr. I Ketut Sudantra, SH., MH., dan Dr. I Gede Yusa, SH., MH., yang telah bersedia meluangkan waktu, memberi saran dan masukan serta ilmu kepada penulis.
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD.,
KEMD,
selaku
Rektor
Universitas
Udayana
beserta
staff
atas
kesempatanyang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Terima kasih juga ditujukan kepada Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S. (K) selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H. dan juga kepada Dr. Desak Putu Dewi Kasih, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasajana Universitas Udayana atas ijin yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti program Magister. Terima kasih juga penulis tujukan kepada Bapak/Ibu Dosen pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang telah memberikan ilmu kepada penulis, Bapak/Ibu Staf Administrasi pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang telah memberikan bantuan secara tidak langsung dalam proses administrasi akademik selama masa perkuliahan, seluruh Rekan-rekan Angkatan V Mandiri Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang telah memberikan semangat serta dorongan dalam penyelesaian tesis ini. Terima kasih yang tak terhingga juga penulis tujukan kepada orang tua penulis Made Mandia dan Luh Putu Eka Dewi yang telah senantiasa mendoakan, mendukung dan memberikan bimbingan dalam penulisan tesis ini, juga tidak lupa adik penulis tercinta Leonita Purnama Dewi. Terima kasih penulis ucapkan untuk teman dan sahabat penulis diantaranya Nina Marita, Satria Wibawa, Ketut Maliada,
Yande Prayoga, Adi Aryastawan, Andy Lila Kresnanjaya, Mochi dan Dwi Kurniahartawan, yang telah memberikan dukungan, mendoakandan memberikan semangat. Ucapan terima kasih juga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Sebagai akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat.
Denpasar, 18 Agustus 2015
Penulis
ABSTRAK
Penelitian ini beranjak dari adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein (kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum), yaitu dalam Pasal 36 ayat (2) PP 24 Tahun 1997, ditentukan bahwa pemegang hak atas tanah yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah. Namun dalam kenyataannya masyarakat tidak mendaftarkan perubahan data obyek pendaftaran tanah yang telah berkurang akibat pengadaan tanah untuk kepentingan umum.Dalam penyelenggaraan pengadaan tanah, yang harus diperhatikan bukan hanya pada pelaksanaan pengadaan tanah, tetapi juga pemeliharaan data dengan cara mendaftarkan hak atas tanah yang diperoleh dalam pengadaan tanah tersebut, dan sisa bidang tanah yang masih bisa digunakan oleh masyarakat didaftarkan haknya oleh masyarakat pemilik tanah. Perubahan data wajib dilakukan, baik terhadap data fisik maupun data yuridis dari obyek pendaftaran tanah yang sudah terdaftar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di tiga desa di Kabupaten Jembrana. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik snowball sampling dan data yang diperoleh disajikan secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan pendaftaran sisa bidang tanah milik masyarakat yang terkena pengadaan tanah di Kabupaten Jembrana belum dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. Pendaftaran tanah adalah tugas dan beban pemerintah akan tetapi dalam rangka mensukseskannya, keberhasilannya sangat tergantung pada partisipasi aktif masyarakat sebagai pemegang hak.Pemerintah Daerah dan kantor pertanahan harus lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan kegiatan pendaftaran tanah baik mengenai tata cara, prosedur maupun biayanya serta pentingnya pendaftaran tanah ini bagi pemegang hak.
Kata kunci: Pengadaan tanah, pendaftaran sisa bidang tanah, perubahan data tanah
ABSTRACT
This research moved from the gap between the solen and das sein (the gap between the theoretical situation and legal facts), which in Article 36 paragraph (2) PP Number 24 of 1997, determined that the land rights holders concerned shall register the change of physical data andjuridical data of land registration object. But in reality people do not register the change of land registration object data which has been reduced due to land acquisition for public purposes. In the implementation of land acquisition, which must be considered is not only on the acquisition, but also the maintenance of data by registering the land rights acquired in the land acquisition, and the remaining area of land that can still be used registered their rights by landowners. This research in law applies the method of descriptive empirical legal research. The location of this research is in three villages in the district of Jembrana. The data used in this research are primary and secondary data. The technique which is used in choosing the sample is the snowball sampling technique and result of data obtained are presented by using descriptive qualitative method. The conclusion from this study is the implementation of the registration of the remaining area of land belonging to the public which affected by land acquisition in district of Jembrana has not been implemented properly. Land registration is the duty and burden of the government, but in order to success it, its depends on the active participation of the public as the rights holder. Local Government and the land office should be more active in disseminating land registration activities regarding the procedures and costs as well as the importance of the land registry for rights holders.
Keywords: Acquisition of land, registration of the remaining area of land, land data changes
RINGKASAN
Tesis ini menganalisis dan berjudul Peran Pemerintah Berkaitan Dengan Kendala Pendaftaraan Sisa Bidang Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pada Pembangunan Jalan Umum Di Kabupaten Jembrana). Bab I menguraikan latar belakang masalah yang berasal dari adanya kesenjangan das sollen dan das sein dimana dalam peraturan perundang-undangan wajib dilakukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan data fisik atau data yuridis obyek namun pada kenyataannya dalam proyek pengadaan tanah, perubahan data tersebut tidak didaftarkan terutama pada sisa bidang tanah. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka pada sub bab ini diuraikan mengenai rumusan permasalahan yaitu yang menjadi kendala dalam proses pendaftaran sisa bidang tanah milik masyarakat yang terkena pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (jalan umum) di Kabupaten Jembrana dan peran pemerintah dalam hal mendaftarkan sisa bidang tanah milik masyarakat yang terkena pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (jalan umum) di Kabupaten Jembrana, tujuan penulisan, manfaat penulisan, landasan teoritis dan metode penelitian yang digunakan. Bab II sebagai penjabaran dari kajian pustaka yang membahas mengenai pengadaan tanah, sisa bidang tanah dan pendaftaran tanah. Kajian pustaka yang dibahas meliputi: tinjauan umum mengenai pengertian dan dasar hukum pengadaan tanah, sisa bidang tanah, dan pendaftaran tanah. Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan permasalahan pertama yang diuraikan dalam tiga sub bab, pertama menguraikan pelaksanaan pendaftaran sisa bidang tanah milik masyarakat yang terkena pengadaan tanah di Kabupaten Jembrana, sub bab kedua menguraikan kendala masyarakat dalam mendaftarkan perubahan data akibat pengadaan tanah, dan sub bab ketiga menguraikan kendala pemerintah dalam membantu masyarakat mendaftarkan perubahan data akibat pengadaan tanah. Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan rumusan permasalahan kedua yang diuraikan dalam tiga sub bab, pertama pengaturan tentang kewajiban pendaftaran sisa bidang tanah milik masyarakat yang terkena
pengadaan tanah, sub bab kedua menguraikan peran pemerintah dalam hal mendaftarkan sisa bidang tanah milik masyarakat yang terkena pengadaan tanah dan sub bab ketiga menguraikan peran kantor pertanahan dalam hal mendaftarkan sisa bidang tanah milik masyarakat yang terkena pengadaan tanah. Bab V sebagai bab penutup menguraikan mengenai simpulan dan saran. Adapun simpulan pembahasan tesis ini adalah: pelaksanaan pendaftaran sisa bidang tanah milik masyarakat yang terkena pengadaan tanah di Kabupaten Jembrana belum dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. Beberapa kendala yang dihadapi masyarakat dalam pendaftaran sisa bidang tanah akibat pengadaan tanah untuk pembangunan jalan umum yaitu, kurangnya informasi yang didapat, biaya pendaftaran perubahan data yang tidak sedikit, prosedur yang masih dirasakan rumit oleh masyarakat, serta jarak dan waktu yang diperlukan. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh pemerintah yaitu terbatasnya alokasi dana untuk kegiatan membantu masyarakat untuk mendaftarkan perubahan datanya dan kurangnya sumber daya manusia di Kantor Pertanahan yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.Pendaftaran tanah adalah tugas dan beban pemerintah akan tetapi dalam rangka mensukseskannya, keberhasilannya sangat tergantung pada partisipasi aktif masyarakat sebagai pemegang hak. Peran Pemerintah Daerah dalam pendaftaran sisa bidang tanah akibat pengadaan tanah menurut hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu, Pemerintah Daerah hanya berperan dalam memberi saran beserta informasi selengkap-lengkapnya kepada masyarakat mengenai prosedur dan kewajiban pendaftaran sisa bidang tanah dan juga membantu dalam pemberkasan sebagai syarat kelengkapan pendaftaran. Sebagai saran dalam penelitian ini adalah informasi mengenai prosedur untuk mendaftarkan perubahan data khususnya sisa bidang tanah di Kantor Pertanahan sebaiknya harus lebih transparan dan reliabel sehingga mengurangi keengganan masyarakat dalam mengurus hak atas tanahnya. Kantor Pertanahan juga semestinya selalu meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya sehingga dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan harus lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan kegiatan pendaftaran tanah baik mengenai tata cara, prosedur maupun biayanya serta pentingnya pendaftaran tanah ini bagi pemegang hak. Pemerintah juga diharapkan untuk mengalokasikan dana untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat baik mengenai pendaftaran tanah maupun peraturan perundangan lainnya. Selain itu, yang lebih penting lagi kantor Pertanahan harus senantiasa melakukan pemutakhiran data tanah agar tidak terjadi overlapping dalam pemberian hak atau pendaftaran haknya yang dapat menimbulkan masalah hukum yaitu sengketa atau perkara yang disebabkan oleh adanya sertifikat ganda atau sertifikat palsu.
