BUPATI P A C I T A N I PERATURAN BUPATI PACITAN I NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA K E R J A PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN PACITAN TAHUN 2 0 1 3 BUPATI PACITAN Menimbang
:
a.
bahwa u n t u k m e l a k s a n a k a n ketentuan pasal 2 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 5 T a h u n 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor I I T a h u n 2011 tentang R e n c a n a Pembangunan J a n g k a Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 1 1 - 2 0 1 6 , sebagai penjabaran R P J M D setiap T a h u n n y a m a k a perlu d i s u s u n Rencana K e i j a Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan; bahwa sehubungan dengan m a k s u d tersebut pada h u r u f a diatas m a k a perlu m e n y u s u n R e n c a n a Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 1 3 dengan menetapkan dalam s u a t u Peraturan.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Negara;
Nomor 17 T a h u n 2 0 0 3 tentang Keuangan
2.
Undang-Undang Nomor 15 T a h u n 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan T a n ^ u n g J a w a b Keuangan Negara;
3.
Undang-Undang Nomor 2 5 T a h u n 2004 Perencanaan Pembangunan Nasional;
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2008;
5.
Undang-Undang Nomor 3 3 T a h u n 2004 tentang Perimbangan Keuangan a n t a r a Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
tentang
7.
Peraturan Pemerintah Nomor R e n c a n a Kerja Pemerintah;
tentang
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 T a h u n 2004 tentang Penyusunan R e n c a n a Keija dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
20
Tahun
tentang
2004
Sistem
f I <
9.
Peraturan Pemerintah Nomor Pengelolaan Keuangan Daerah;
58
Tahun
2005
tentang
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 9 T a h u n 2 0 0 5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 T a h u n 2 0 0 7 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Ralqrat Daerah, d a n Informasi Laporan P e n y e l e n ^ a a r a a n Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 8 T a h u n 2 0 0 7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Pengelolaan U a n g Negara/Daerah;
Tahun
2007
tentang
Tahun
2007
tentang
f
14. Peraturan Pemerintah Nomor Organisasi Perangkat Daerah;
41
*
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 T a h u n 2 0 0 8 tentang Tahapan, Tatacara P e n y u s i m a n , Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan R e n c a n a Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Presiden Nomor 5 T a h u n 2 0 1 0 tentang R e n c a n a Pembangunan J a n g k a Menengah Nasional T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 ; 17. Peraturan Mcnteri D a l a m Ncgcri Nomor 13 T a h u n 2 0 0 6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah k e d u a dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T a h u n 2011; 18. Peraturan Menteri D a l a m Negeri Nomor 54 T a h u n 2 0 1 0 tentang Pelaksanaan PcraturEin Pemerintah Nomor 8 T a h u n 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan R e n c a n a Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Menteri D a l a m Negeri Nomor 22 T a h u n 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T a h u n Anggaran 2 0 1 2 ; 20. Peraturan G u b e m u r Provinsi J a w a T i m u r Nomor 40 T a h u n 2012 tentang R e n c a n a Keija Pembangunan Daerah Provinsi J a w a Timur Tahun 2013; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 T a h u n 2 0 0 7 tentang U r u s a n Pemerintahan Kabupaten Pacitan ; 2 2 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 T a h u n 2 0 0 7 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD; 2 3 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 T a h u n 2 0 0 7 tentang Ot^anisasi D i n a s Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 T a h u n 2 0 1 1 ; i
t I
\ i
I
I
j 2 4 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 1 T a h i m 2 0 0 7 tentang Organisasi Lembaga T e k n i s Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 T a h u n 2 0 1 1 ; 2 5 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 2 T a h u n 2 0 0 7 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan; 20i
P e i a t u i a i i Daexali KabupaLcii raciUui Nuiiiui' 3 TaliUii 2 0 1 0 tentang Rencana T a t a Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
27.
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 T a h u n 2 0 1 1 tentang R e n c a n a Pembangunan J a n g k a Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 0 5 - 2 0 2 5 ;
28.
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 T a h u n 2 0 1 1 tentang R e n c a n a Pembangunan J a n g k a Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 1 1 - 2 0 1 6 . 1
!
I
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG RENCANA K E R J A PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN PACITAN TAHUN 2 0 1 3 I
BABI
I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
2.
Pemerintah D a e i a h , adalah B u p a t i dan Perangkat D a e i a h sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan; Bupati adalah B u p a t i Pacitan;
3.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya discbut D P R D , adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4.
S a t u a n Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat S K P D adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
5.
R e n c a n a Pembangunan J a n g k a Menengah Daerah (RPJMD) T a h u n 2 0 1 1 - 2 0 1 6 y a n g selanjutnya disingkat R P J M D , adalah dokumen perencanaan daerah u n t u k periode 5 (lima) tahun;
6.
R e n c a n a Pembangunan. T a h u n a n Daerah, yang selanjutnya disebut R e n c a n a Keija Pembangunan Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah u n t u k periode 1 (satu) tahun;
7.
Rencana Strategis S a t u a n Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut R e n c a n a Strategis S K P D (Renstra SKPD), adalah dokumen perencanaan S a t u a n Keija Perangkat Daerah u n t u k periode 5 (Uma) T a h u n ; 5
8.
R e n c a n a Pembangunan T a h u n a n S a t u a n Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut R e n c a n a Kerja S a t u a n Perangkat Daerah {Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan S a t u a n K e i j a Perangkat Daerah u n t u k periode 1 (satu) T a h u n .
BABn RENCANA K E R J A PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) Pasal 2
i
(1) R K P D Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 1 3 , merupakan dokumen perencanaan pembangunan t a h u n a n daerah, berisi program prioritas dan kegiatan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan t a h u n 2013; i
(2) R K P D sebagaimana dimaksud p a d a ayat (1) bcrlaku terhitung mulai tanggal 1 J a n u a r i 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2 0 1 3 .
i [
Pasal 3
i
(1) R K P D Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 1 3 sistematika penulisan sebagai b e r i k u t :
disusun
dengan
BABI
:
B A B II
: E V A L U A S I H A S I L PELAKSANAAN R K P D TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA P E N Y E L E N G G A R A A N PEMERINTAHAN
;
PENDAHULUAN
B A B III : RANCANGAN K E R A N G K A EKONOMI D A E R A H DAN I K E B I J A K A N KEUANGAN D A E R A H B A B IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN i DAERAH B A B V : RENCANA PROGRAM DAN K E G I A T A N PRIORITAS DAERAH B A B VI : P E N U T U P (2) Uraian secara rinci R K P D Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 1 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini. i
Pasal 4 R K P D Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 1 3 sebagaimana pada pasal 3 ( 1 ) , digunakan sebagai : a.
b.
dimaksud
Pedoman bagi penyelenggara pemerintahan daerah dalam m e n y u s u n Kebijakan U m u m A n ^ a r a n (KUA) dan R A P E D T a h u n Anggaran 2 0 1 3 ; Pedoman bagi S K P D dalam m e n y u s u n Rencana Kerja S a t u a n Keija Perangkat Daerah (Renja SKPD) T a h u n 2013.
BAB III PENUTUP Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.
Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal: 25 - 5 - 2 0 1 2
BUPATI PACITAN Cap ttd INDARTATO
Diundangkan di Pacitan Pada tanggal 25 M e i 2 0 1 2 S E K R E T A R I S DAERAH
Ir. MULYONO. MM Pembina Utama Madya NIP. 19571017 198303 1 014 f
B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 NOMOR 19
BAB 6 PENUTUP
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan tahun 2013 merupakan operasional program yang telah disusun dalam Dokumen RPJMD dan diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat sehingga proses pembangunan yang berkelanj'utan dengan penentuan prioritas secara obyektif sangat diperlukan untuk menj'amin agar pembangunan berlangsung terus menerus dan berada pada Jalur yang tepat, waiaupun belum dapat menjawab seluruh kompleksitas isu dan permasalahan yang ada dl masyarakat. Oleh karenanya komitmen segenap pemangku kepentingan pembangunan i
menjadl bagian penting sekaligus jamlnan atas pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan.
;
Dokumen RKPD merupakan penyempurnaan dari rancangan awal RKPD yang telah dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Pacitan Tahun 2012. Setelah dilakukan pembahasan dan penyempurnaan oleh peserta Musrenbang, maka dokumen RKPD ini akan dltindaklanj'ut! dengan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.; Dengan demikian, dokumen ini dapat dijadikan sebagai pedoman penyusunan KUA dan PPAS serta RAP8D Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2013. Prioritas pembangunan yang tertuang dalam dokumen RKPD tahun 2013 yang merupakan tahun ke 2 pelaksanaan RPJM dan diharapkan dapat memenuhi tuntutan Jangka pendek t
dan secara bertahap akan mewujutkan pada cita-cita "TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA".
bersama, yaitu menuju
I
BUPATI PACITAN Cap. Ttd INDARTATO
PEMERirJTAH KABUPATEN PACITAN | RKPD 2013 249
