I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Sektor agribisnis merupakan sektor ekonomi terbesar dan terpenting dalam perekonomian nasional. Peran terpenting sektor agribisnis saat ini adalah kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja dan sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor agribisnis. Dengan demikian sektor agribisnis merupakan sektor ekonomi rakyat Indonesia yang menjadi tumpuan kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat dan merupakan syarat keharusan bagi pemberdayaan ekonomi nasional (Saragih, 1998). Sektor agribisnis merupakan sektor yang memiliki struktur keterkaitan dan kedalaman yang kuat serta memiliki daya saing yang berkelanjutan di pasar internasional, yang diharapkan menjadi penggerak perekonomian nasional. Adapun peran sektor agribisnis terhadap perekonomian, diantaranya pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, memberi efek pengganda sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan (Siregar, 2006). Indonesia memiliki keunggulan komparatif di sektor agribisnis karena setiap daerah memiliki keanekaragaman sumberdaya hayati yang unik dan kompetitif. Berdasarkan hal tersebut maka pengembangan sektor agribisnis harus berbasis pada potensi dan kewenangan yang dimiliki oleh daerah. Pemerintah daerah beserta seluruh elemen masyarakat memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan agribisnis di daerahnya sesuai
dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Perubahan tersebut tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya daerah. Bogor yang terdiri dari kota dan kabupaten yang berada di bawah wilayah administratif Provinsi Jawa Barat memiliki kebijakan pemerintahan daerah yaitu mengembangkan perekonomian masyarakat dengan titik berat pada jasa dan produksi pertanian yang mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada. Salah satu tujuan yang ingin dicapai pada kebijakan tersebut adalah meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan sektor pertanian berbasis agribisnis, dengan arah kebijakan memantapkan ketahanan pangan serta mengembangkan agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan (Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor, 2004). Pengembangan agribisnis subsektor tanaman pangan diarahkan untuk mewujudkan pertanian tanaman pangan yang maju, efisien dan tangguh dalam rangka peningkatan produksi, pendapatan petani, menyediakan kesempatan kerja, memantapkan struktur perekonomian, peningkatan PDB dan mendukung pemantapan ketahanan pangan. Hal ini bisa dirasakan dengan pengembangan sektor agribisnis yang didukung oleh sumberdaya domestik dan memiliki peluang usaha serta merupakan sinergi antara petani, agroindustri dan jasa-jasa yang menunjang pertanian (Sumodiningrat, 2000). Peran pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan, antara lain untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mengembangkan agribisnis tanaman
pangan, penyediaan infrastruktur dan sarana pertanian serta sumberdaya manusia yang handal untuk menopang tercapainya pengembangan agribisnis tanaman pangan yang ideal, peningkatan mutu dan volume produksi dalam rangka memperkuat daya saing yang dimiliki oleh masyarakat serta melindungi petani dari persaingan yang tidak seimbang. Kondisi
ketahanan
pangan
akhir-akhir
ini
menjadi
isu
sentral
permasalahan pembangunan pertanian di Indonesia, terutama menyangkut ketersediaan bahan pangan yang cukup sepanjang tahun. Krisis penyediaan pangan masih menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Hal ini disebabkan kebutuhan konsumsi masyarakat dan tuntutan pasar terhadap bahan pangan semakin meningkat dan beragam, di lain pihak peningkatan produksi pertanian baik secara kuantitas, kualitas maupun kontinuitas
masih
belum
mampu
mengimbanginya.
Oleh
karena
itu
pengembangan agribisnis berbasis tanaman pangan mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pembangunan ke depan (Pakpahan, 2000). Untuk bidang ketahanan pangan, kebutuhan bahan pangan di Kota Bogor setiap tahun terus bertambah sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Produksi lokal Kota Bogor tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan pangan masyarakat, sehingga sebagian besar kebutuhan pangan masyarakat Kota Bogor perlu dipenuhi dari luar Kota Bogor. Bidang Pertanian Kota Bogor memiliki potensi lahan pertanian seluas 3.466,43 ha terdiri dari 1.006 ha lahan sawah, 1.479,67 ha lahan kering, 869,29 ha lahan pekarangan dan 111,470 ha berupa situ dan kolam. Potensi lainnya adalah sumberdaya manusia terdiri dari petani, pelaku agribisnis dan aparatur
pemerintahan. Sebagian besar petani bergabung dalam 188 kelompok tani, yang terdiri dari 159 kelompok tani berusaha di sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, 25 kelompok tani berusaha di subsektor peternakan dan 4 kelompok tani berusaha di subsektor perikanan (BPS, 2007). Kota Bogor juga ditunjang dengan keberadaan lembaga penelitian dan pengembangan pertanian dan perguruan tinggi serta pasar yang kondusif untuk semua komoditi pertanian, hal tersebut merupakan potensi penting dalam pengembangan agribisnis di Kota Bogor. Upaya peningkatan ketahanan pangan di Kota Bogor pada tahun 2007 berupa kegiatan intensifikasi bidang pertanian tanaman pangan, khususnya produksi pangan strategis yaitu komoditas padi di Kota Bogor mencapai 9.953,28 ton pada tahun 2007. Nilai produksi tersebut apabila dikonversikan dalam beras mencapai 6.361,83 ton. Dengan kemampuan produksi beras pada Tahun 2007 tersebut dan jumlah penduduk Kota Bogor sebanyak 855.085 jiwa, maka produksi beras di Kota Bogor telah memenuhi sekitar 6,20% dari kebutuhan total masyarakat terhadap beras. Berikut ini disajikan target dan realisasi panen tanaman pangan di Kota Bogor tahun 2007 (Tabel 1). Tabel 1. Target dan Realisasi Panen Tanaman Pangan No Komoditi Target Realisasi Persentase (Ha) (Ha) (%) 1 Padi 1.190 1.944 163,36 2 Jagung 196 480 244,90 3 Kedelai 7 5 71,43 4 Ubi Kayu 143 304 212,59 5 Ubi Jalar 110 142 129,09 6 Kacang Tanah 88 79 89,77 7 Talas 185 169 91,35 8 Kacang Hijau 5 4 80,00 Sumber : Dinas Agribisnis Kota Bogor, 2008
Total Produksi (Ton) 9.953,28 6.720,00 5,50 3.040,00 1.420,00 142,20 980,20 9,60
Sementara itu, Kabupaten Bogor mempunyai potensi sawah seluas 48.423,00 ha, perkebunan pemerintah dan swasta seluas 16.179,39 ha dan perkebunan rakyat seluas 30.175.71 ha, sedangkan dari aspek ketahanan pangan di Kabupaten Bogor pada tahun 2007 telah mampu meningkatkan produksi padi dari 58,91% menjadi 83,03% di sentra-sentra produksi padi, yaitu di Kecamatan Cariu, Pamijahan, Cibungbulang, Jonggol dan Leuwiliang. Berikut ini disajikan luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan di Kabupaten Bogor (Tabel 2). Tabel 2. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Bogor No Komoditas Luas Panen Produktivitas Produksi (ha) (ku/ha) (Ton) 1 Padi 1.805.280 61,37 11.078.974 2 Jagung 125.602 53,54 672.525 3 Kedelai 38.760 15,20 58.915 4 Kacang Tanah 73.820 14,99 110.629 5 Ubi Kayu 121.239 195,60 2.371.478 6 Ubi Jalar 31.575 134,40 424.360 Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, 2007
Dari sisi perekonomian, jika dilihat dari struktur perekonomian maka sub sektor tanaman pangan (on farm) selama lima tahun terakhir (2001-2005) memberikan kontribusi hanya 0,71% terhadap PDRB Bogor, dengan laju pertumbuhan 6,06% (BPS, 2007). Angka ini sangat kecil karena pengembangan komoditas agribisnis berbasis tanaman pangan masih menghadapi beragam permasalahan, yaitu rendahnya kualitas sumberdaya manusia, produktivitas, efisiensi usaha, lahan yang semakin menyempit akibat konversi lahan pertanian, keterbatasan sarana dan prasarana, terbatasnya kredit dan pemanfaatan teknologi yang masih kurang. Diperkirakan pengembangan agribisnis berbasis tanaman pangan di Bogor pada masa mendatang akan menghadapi masalah utama berupa lahan yang
semakin menyempit seiring dengan perkembangan wilayah Bogor. Hal ini terlihat dari kontribusi sub sektor ini terhadap PDRB yang terus menurun, yaitu 0,7190% pada tahun 1995 dan 0,7141% pada tahun 2000 serta 0,7113% pada tahun 2005 (BPS, 2007). Tantangan pengembangan agribisnis berbasis tanaman pangan adalah meningkatkan produksi dengan luas lahan yang terbatas (intensifikasi lahan), meningkatkan nilai tambah (added value) dan daya saing komoditas agribisnis berbasis tanaman pangan (Wibowo, 2000). Strategi yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah pengembangan agribisnis yang berbasis tanaman pangan, maka analisis yang dilakukan adalah mengkaji
pengembangan
agribisnis
berbasis
tanaman
pangan
dalam
mengembangkan perekonomian masyarakat di Bogor.
1.2 Rumusan Masalah Untuk menentukan strategi pengembangan agribisnis berbasis tanaman pangan di Bogor, beberapa masalah yang dirumuskan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 1. Faktor-faktor strategis apa yang mempengaruhi pengembangan sektor agribisnis tanaman pangan di Bogor? 2. Apakah altenatif-alternatif strategi pengembangan agribisnis berbasis tanaman pangan di Bogor berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya? 3. Dari alternatif strategi yang tersedia, strategi apa yang merupakan prioritas dari strategi pengembangan agribisnis berbasis tanaman pangan di Bogor?
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk
mengidentifikasi
faktor-faktor
internal
dan
eksternal
yang
mempengaruhi strategi pengembangan agribisnis berbasis tanaman pangan di Bogor. 2. Merumuskan alternatif-alternatif strategi pengembangan agribisnis berbasis tanaman pangan di Bogor. 3. Menentukan prioritas strategi pengembangan agribisnis berbasis tanaman pangan di Bogor.
1.4 Manfaat Penelitian Manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut : a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam perumusan strategi pengembangan agribisnis berbasis tanaman pangan di Bogor berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah. b. Melatih ketajaman analisis suatu masalah berdasarkan kondisi di lapangan, khususnya dalam mengkaji
dan merumuskan strategi pengembangan
komoditas agribisnis berbasis tanaman pangan di Bogor.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian ini dibatasi pada kajian pengembangan agribisnis berbasis tanaman pangan dalam wilayah administrasi Kota dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan merekomendasikan alternatif serta merumuskan prioritas strategi pengembangan yang tepat di masa yang akan datang.
Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB
