I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belaksang Masalah
Peran serta masyarakat dalam pendidikan pada dasarnya bukan merupakan sesuatu yang baru, sebab sebelumnya legitimasi legal formal peran serta masyarakat dalam pendidikan telah secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional. Peran serta masyarakat dapat disebut sebagai reaksi kritis dan radikal atas dominasi birokrasi dalam tata kelola penyelenggaraan pendidikan, yang faktualnya telah mengakumulasi menjadi titik nadir keprihatinan publik atas rendahnya mutu pendidikan. Artinya, berjalan seiring dengan laju kebijakan regulasi kendali jaminan mutu dan perangkat standar pelayanan minimal pendidikan, bahwa reaktualisasi peran serta masyarakat dalam pendidikan menjadi satu pilar paradigma baru tata kelola pendidikan nasional.
Reaktualisasi peran serta masyarakat merepresentasikan bahwa kendali jaminan mutu pendidikan dan kebijakan operasional desentralisasi pendidikan di bawah payung Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu dilaksanakan secara konsisten, dikonstruksi berdasarkan atas spirit baru yang lebih demokratis, partisifatif, emansipatoris, dan akuntabel. Spirit baru tata
kelola sistem pendidikan nasional pada tingkat implementasinya telah diterbitkan seperangkat kebijakan regulasi bagi operasional standar nasional pendidikan, sebagaimana diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Dapat dikatakan bahwa revitalisasi peran serta masyarakat dalam tata kelola pendidikan, merupakan pilar alternatif bagi upaya perbaikan permasalah sistemik pendidikan dengan segala bentuk kompleksitasnya. Sumitro (1997: 3), menyatakan bahwa untuk menanggulangi masalah-masalah pendidikan perlu upaya-upaya yang dilakukan secara integral antara faktor internal sekolah dan faktor masyarakat yang berada di luar sekolah. Upaya menanggulangi masalah pendidikan yang bersifat tambal sulam dan hanya berfokus pada sekolah saja sudah harus ditinggalkan, karena tanggung jawab pendidikan bukan hanya pada sekolah, tetapi juga menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat luas. Kaitan antara pranata pendidikan dengan pranata kehidupan, hubungan antar orang-orang yang berperan dalam sistem pendidikan dengan orang-orang dalam masyarakat luas harus lebih berat, dan harus berlangsung terus menerus.
Sesuai dengan visi baru desentralisasi pendidikan di era reformasi saat ini, maka fenomena reaktualisasi peran serta masyarakat dalam konteks pemberdayaan mutu dan standar pelayanan minimal pendidikan adalah bersamaan dengan munculnya konsep dan gagasan School Based Management atau Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Konsep dan gagasan MBS ini dikategorikan sebagai satu indikator pergeseran paradigma dalam pengelolaan pendidikan. Inti pokok konsep MBS adalah mengembalikan peran pengelolaan pendidikan kepada masyarakat
selaku pemiliknya, yang diharapkan akan lebih merasa bertanggungjawab kembali sepenuhnya terhadap pendidikan yang diselenggarakan di satuan pendidikan. MBS merupakan langkah untuk meningkatkan otonomi (kemandirian) dan profesionalisasi tata kelola satuan pendidikan. Sisi penting MBS ini adalah untuk mendorong proses pengambilan keputusan partisipatif dengan melibatkan semua elemen stakeholder di satuan pendidikan, sehingga tercipta rasa memiliki atau sense of belonging. Menurut Miarso (2005: 169), justifikasi atas peran serta masyarakat terkait dengan tuntutan pemberdayaan mutu pendidikan di era reformasi saat ini, tentu saja menjadi menarik untuk dikaji dan ditelaah. Hal ini, paling tidak, didasarkan pada dua argumentasi utama. Pertama, bahwa revitalisasi peran komite sekolah sebagai representasi peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan di tingkat satuan pendidikan sungguh memiliki relevansi dengan skema konseptual keilmuan teknologi pendidikan (pembelajaran).
Relevansi utamanya dalam konteks ini tentu saja dicerminkan lewat titik taut konseptual peran determinan komite sekolah dan kawasan teori dan praktek teknologi pendidikan. Apabila skema konseptual keilmuan teknologi pendidikan pada pokoknya merepresentasikan karakteristik dan kinerja insan profesi dalam menggunakan kemampuannya mencapai hasil secara efektif dan produktif melalui tindakan langsung, tangkas, dan berasas manfaat, sedangkan operasional komite sekolah sebagai institusi mandiri peran serta masyarakat di satuan pendidikan pada pokoknya memiliki peran determinan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. Legitimasi konseptual peran determinan komite sekolah pada
pokoknya dicerminkan lewat fungsinya dalam wilayah akademik berupa mengembangkan KTSP dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan. Selain itu, juga dicerminkan lewat fungsinya dalam akuntabilitas penilaian hasil belajar peserta didik, dan operasional perannya pada wilayah manajerial (non akademik) di satuan pendidikan.
Kedua, legitimasi operasional komite sekolah sebagai institusi mandiri di satuan pendidikan telah semakin diperkuat secara legal formal melalui seperangkat kebijakan regulasi, namun faktual eksistensinya sebagai pilar kendali jaminan mutu pendidikan belum seutuhnya mencerminkan peran determinannya, baik dalam wilayah manajerial (non akademik) maupun dalam wilayah akademik. Setidaknya, secara umum bahwa revitalisasi peran determinan komite sekolah secara legal formal belum secara sungguh-sungguh tampak dalam operasional fungsi-fungsi manajemen pengelolaan satuan pendidikan.
Sementara itu, pada sisi lain mengenai akuntabilitas operasional komite sekolah dalam pengelolaan satuan pendidikan juga masih merupakan sesuatu yang problematis dan masih perlu dikaji dan ditelaah lebih lanjut. Utamanya, dalam konteks ini terkait dengan tingkat pemahaman para eksponen internal komite sekolah atas tugas dan tanggung jawabnya, hak dan kewajibannya dalam menjalankan peran dan fungsi komite sekolah sebagai representasi peran serta masyarakat sejalan dengan tuntutan Standar Nasional Pendidikan.
Kedua argumentasi di atas diperkuat dengan argumentasi bahwa peran serta masyarakat melalui komite sekolah dalam perspektif kebijakan regulasi di bawah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tidak hanya pada bidang manajerial, tetapi mencakup bidang akademik berupa mengembangkan KTSP dan silabusnya. Pada sisi lain, peran serta masyarakat melalui komite sekolah tidak sekedar berupa kewajiban memberikan dukungan sumber daya, melainkan juga berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Bahkan, tidak hanya berfungsi sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan, tapi pada saat yang bersamaan juga turut aktif menentukan dalam penjaminan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Aspek lain yang berkaitan dengan kinerja komite sekolah adalah aspek proses dan prosedural pengisian komposisi keterwakilan masyarakat dalam Komite Sekolah, dan parameter penentuan bobot keterwakilan peran serta masyarakat merupakan fakta lain yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Tidak terkecuali di satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan yang berjumlah 5 SMK, yaitu 2 SMK Teknologi yaitu SMK Negeri 2 dan SMK Pembangunan serta 3 SMK Bisnis dan Manajemen, yaitu SMK Negeri 1, SMK Muhammadiyah dan SMK Yapri (Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2006). Jumlah siswa SMK di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan adalah 2.078 orang, terdiri atas 980 orang laki-laki (47,16%) dan 1.098 orang perempuan (52,84 %) yang tersebar dalam 60 rombingan belajar. Jumlah siswa peserta Program Sistem Ganda (PSG) sebanyak 660 tersebar dalam Program Keahlian Teknologi dan
Industri sebanyak 52 orang, program keahlian bisnis dan manajemen sejumlah 608 orang. Sementara itu jumlah sumber daya tenaga pendidik adalah 138 orang guru, terdiri dari 120 orang Sarjana (S-1) keguruan dan 18 orang non S-1, dengn rincian 8 orang Diploma Tiga (D-3) non keguruan, dan 8 orang Sarjana Muda keguruan dan 2 orang dengan kualifikasi akademik Sarjana (S-1) non keguruan (Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2006). Kondisi umum fasilitas meliputi 60 ruang kelas dengan kondisi baik sebanyak 55 dan rusak ringan 5 kelas, fasilitas lain yang tersedia berupa 3 unit perpustakaan, 5 unit lapangan olahraga, 4 unit UKS, 2 unit laboratorium, dan 4 unit ruang keterampilan. Faktualnya, tidak satupun di antaranya memiliki ruang BP, bengkel, dan ruang praktek pada 10 wilayah kecamatan lain. Adapun kondisi penerimaan biaya tercatat hanya sejumlah Rp.290,280, dengan sumber penerimaan dari pemerintah pusat sebesar Rp.165,600 (57,05%), dari orangtua sebesar Rp.124,680 (42,95%), sedangkan penerimaan dari pemerintah daerah Rp.0,- dari Yayasan dan lainnya Rp.0,-. (Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2006).
Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja komite sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan. Evaluasi peran serta masyarakat tersebut didasarkan model evaluasi CIPP yang terdiri dari empat komponen evaluasi yaitu Context, Input, Process, dan Product. Menurut Arikunto (2008: 40), Context evaluation artinya evaluasi terhadap konteks, Input evaluation artinya evaluasi terhadap masukan, Proses evaluation artinya evaluasi terhadap proses, dan Product evaluation artinya evaluasi terhadap hasil.
1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat didentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 1. Komponen konteks kinerja komite sekolah masih belum optimal, terdiri dari: a. Komite sekolah belum seutuhnya merepresentasikan peran serta masyarakat b. Komite sekolah belum sepenuhnya dijadikan sebagai mitra fungsional pemberdayaan kendali jaminan mutu pendidikan;
2. Komponen input kinerja komite sekolah masih belum optimal, terdiri dari: a. Upaya pencapaian standar mutu dan layanan minimal belum didukung ketersediaan finansial yang memadai; b. Sumber pembiayaan operasional pendidikan masih terkonsentrasi pada bantuan pemerintah (pusat), belum didukung oleh APBD, dan jejaring stakeholders lainnya c. Biaya operasional pendidikan masih sangat membebani orang tua siswa; d. Keterbatasan sarana prasarana dan fasilitas wajib e. Tenaga pendidik dan kependidikan belum sepenuhnya memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi 3. Komponen proses kinerja komite sekolah masih belum optimal, yaitu: a. Kinerja manejemen pemberdayaan mutu belum didukung ketersediaan finansial yang memadai;
b. Operasional komite sekolah dalam fungsi manajemen sekolah belum berjalan efektif dan sinergik; c. Operasional peran komite sekolah masih parsial dan belum secara optimal didukung partisipasi masyarakat; d. Kinerja operasional komite sekolah belum memiliki kebijakan strategik;
4. Komponen produk kinerja komite sekolah masih belum optimal, yaitu: a. Kebijakan operasional pendidikan belum optimal; b. Standar mutu dan layanan minimal pendidikan belum tercapai c. Pemberdayaan mutu pendidikan belum terfokus; a. Pengelolaan sumber daya belum memenuhi akuntabilitas publik
1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah evaluasi konteks (context) kinerja komite sekolah di SMK Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan?” 2. Bagaimanakah evaluasi masukan (input) kinerja komite sekolah di SMK Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan?” 3. Bagaimanakah evaluasi proses (process) kinerja komite sekolah di SMK Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan?” 4. Bagaimanakah evaluasi produk (product) kinerja komite sekolah di SMK Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan?”
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja komite sekolah di SMK Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan, dengan menggunakan model analisis CIPP, yang meliputi: 1. Mengevaluasi konteks (context) kinerja komite sekolah di SMK Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan 2. Mengevaluasi masukan (input) kinerja komite sekolah di SMK Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan 3. Mengevaluasi proses (process) kinerja komite sekolah di SMK Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan 4. Mengevaluasi produk (product) kinerja komite sekolah di SMK Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan
1.5 Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Kegunaan Teoritis Penelitian ini sebagai titik tolak bagi peneliti dalam usaha mengembangkan perspektif kajian sebagai bagian utuh kawasan teknologi pendidikan, utamanya terkait dengan evaluasi kinerja komite sekolah dan pengelolaan sumber daya manusia komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan melalui komite sekolah di satuan pendidikan.
Terdapat dua sisi kegunaan teoritis penelitian ini yaitu pertama, sebagai usaha mengkonstruksi kajian teoritis secara sistematis dan komprehensif guna menjelaskan taraf relevansi dan koherensi peran serta masyarakat sebagai satu komponen dalam konstruksi operasional standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan. Kedua, melalui penelitian ini dapat diketengahkan konstruksi kajian kritis guna menjelaskan secara sistematis dan komprehensif mengenai daya efektivitas regulasi kebijakan atas revitalisasi peran komite sekolah sebagai representasi peran serta masyarakat di satuan pendidikan dalam memberikan solusi atas problem dan tuntutan akan mutu kinerja layanan pendidikan di tengah kompetisi global. Hasilnya, sekaligus diharapkan dapat bermanfaat menjadi bahan informasi ilmiah bagi kalangan peneliti dan akademisi dalam upaya perluasan segmen dan optimalisasi kajian akademik pengembangan ilmu pengetahuan dalam kawasan teknologi pendidikan. 2. Kegunaan Praktis Penelitian ini sebagai bagian dari banyaknya kajian dan penelitian lain yang telah dilakukan oleh banyak pihak, tentu saja diharapkan dapat dijadikan sebagai kontribusi pemikiran alternatif. Karena itu, hasilnya juga diharapkan berguna sebagai informasi ilmiah bagi upaya mem-pertimbangkan urgensi dilakukannya revitalisasi peran serta masyarakat secara komprehensif dan fundamental. Terutama bagi kalangan praktisi pendidikan, dan elemen masyarakat peduli pendidikan, tentu saja hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut, guna optimalisasi kinerja operasional peran serta masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan
menuju terwujudnya kualitas kompetitif sumber insani pembangunan di tengah modernitas masyarakat kontemporer.
Secara lebih spesifik, penelitian ini sangat berguna bagi peneliti. Selain sebagai pengalaman praktis dalam menunjang tugas keseharian sebagai insan pendidikan, juga sekaligus menjadi bekal pengayaan pengetahuan dalam meningkatkan kapasitas kelimuan dan kompetensi profesional, guna dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengabdian secara lebih produktif.
