I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Keberhasilan ekonomi, dan juga kemampuan untuk bertahan hidup, merupakan hasil implementasi misi organisasi untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan.
Dalam mencapai misi tersebut
perusahaan secara umum melaksanakan tiga langkah strategis yaitu differentiation, leadership dan respon yang cepat. Ketiga strategi tersebut memberikan peluang bagi para pimpinan perusahaan untuk meraih keunggulan bersaing yang akan digunakan untuk menciptakan nilai pelanggan dengan cara yang efisien dan berkelanjutan.
Implementasi
strategi mengharuskan pengelola perusahaan mengenali tugas-tugas yang penting untuk meraih keberhasilan.
Dalam kaitannya dengan
operasional perusahaan pimpinan perusahaan harus mencari faktor penentu efisiensi
agar dapat menciptakan keunggulan bersaing atau
mencari teknologi baru untuk menciptakan efisiensi (Kotler, 2003). Perkembangan teknologi informasi terutama Internet berjalan sangat pesat, tidak terkecuali di Indonesia. Pengguna internet semakin meningkat disamping perorangan juga semakin banyak perusahaan menggunakan media ini sebagai pendukung bisnisnya. Procurement sebagai salah satu denyut nadi perekonomian yang sangat vital, dapat pula memanfaatkan teknologi ini sebagai sarana pendukungnya. Dengan teknologi ini, maka akan terjadi redefinisi bagaimana proses procurement
dan perubahan yang cukup besar dalam hubungan kolaborasi antara pembeli dan penjual (supplier). Transaksi e-commerce yang bersifat business to business lebih sering pula dikenal dengan sebutan e-procurement.
e-procurement
sendiri sering diartikan sebagai business to business purchase and sale of supplies and services over the internet. Pada prinsipnya e-procurement ini adalah transaksi perdagangan dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa dari suatu perusahaan melalui web-site perusahaan dimaksud atau melalui jasa pemilik nama domain tertentu yang bertindak sebagai penyedia layanan electronic marketplace. Di Indonesia, fenomena e-procurement ini mulai mendapat perhatian setelah terbitnya Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government pada tanggal 9 Juni 2003 dan terbitnya Keppres No. 61 tahun 2004 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang memungkinkan untuk dilakukan secara elektronik. Adanya Keppres tersebut merupakan langkah penting dilihat dari sisi hukum, yaitu untuk memastikan status hukum dari eProcurement beserta dokumen-dokumen yang terkait.
Sementara itu di
kalangan BUMN, fenomena e-Procurement tersebut telah mulai meluas sejak dicanangkannya program e-Auction pada tanggal 22 Oktober 2003 oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Pelaksanaan e-Auction
sebagai bagian dari e-Procurement pada BUMN tersebut merupakan salah satu wujud dari keinginan Pemerintah, agar BUMN di Indonesia benar-benar melaksanakan secara nyata implementasi prinsip-prinsip
2
good corporate governance (GCG).
Salah satu tujuan utama dari
pelaksanaan e-Procurement tersebut adalah dalam rangka meningkatkan efisiensi serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN. Kementerian BUMN bahkan mewajibkan kepada seluruh direksi BUMN untuk mensosialisasikan pemahaman e-Procurement tersebut kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan BUMN, walaupun masih belum ada kewajiban untuk pelaksanaannya. Procurement tersebut
Penerapan e-
masih dalam taraf dianjurkan oleh Kementerian
BUMN, khususnya pada pengadaan barang dan/atau jasa yang nilainya mencapai milyaran rupiah. Sebagaimana diketahui bahwa pengadaan barang/jasa untuk investasi pada BUMN yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN menggunakan Keppres 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No 61 Tahun 2004 sebagai dasar
hukumnya.
Dalam
Keppres
tersebut
telah
menyinggung
kemungkinan pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau eProcurement namun tidak secara rinci menjelaskan ketentuan dan prosedurnya.
Namun demikian hal ini tidak menjadi penghambat
beberapa BUMN untuk melaksanakan e-Procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa yang diperlukan. Beberapa BUMN yang telah menerapkan e-Procurement tersebut diantaranya adalah PT. Telkom, Tbk., PT. Garuda Indonesia Airways, PT (Persero) PAL, PT (Persero) Pupuk Sriwidjaja, Perum Perumnas,
3
PT
(Persero) Angkasa Pura II, PT (Persero) Wijaya Karya, dan PT (Persero) Industri Gelas. Dalam laporannya, beberapa BUMN menyatakan bahwa penerapan e-Procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut telah menekan biaya pengadaan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup signifikan, karena telah memotong jalur pengadaan (supply chain) di samping meningkatkan akuntabilitas dan aspek fairness. Sebagaimana dikemukakan oleh Direktur Utama PT Garuda Indonesia, bahwa sepanjang tahun 2002, PT Garuda Indonesia telah menghemat Rp 77
milyar
sejak
menggunakan
sistem
e-procurement,
langkah
penghematan tersebut akan meningkat lagi dengan diluncurkannya produk baru e-Auction. Transaksi B2B e-Commerce di Eropa diperkirakan meningkat 25 kali lipat selama 1998 – 2003 dan memangkas biaya logistik dan waktu penyerahan barang.
Menurut studi konsultan A.T. Kearney, lonjakan
transaksi itu akan mengubah secara dramatis cara perusahaan mengelola jaringan pasokan atau supply chain (Indrajit, 2005). Studi yang dilakukan terhadap 200 perusahaan di 18 negara di Eropa menunjukkan bahwa inovasi yang berkaitan dengan internet akan memangkas waktu penyerahan barang. Diperkirakan pada tahun 2003 penyerahan barang yang bisa dilakukan pada hari yang sama dengan masuknya pemesanan akan meningkat dua kali lipat. Penerapan teknologi informasi pada sistem pengadaan komprehensif
atau
e-Procurement
tersebut
memiliki
pendekatan
dalam pengelolaan belanja modal perusahaan.
Secara
khusus, e-Procurement terdiri dari kapabilitas registrasi dan pengelolaan
4
pemasok, kebutuhan dan katalog material, pengelolaan proses tender termasuk di dalamnya lelang on-line (e-Auction), manajemen kontrak dengan pemasok, pengelolaan pesanan ke/dari pemasok dan terakhir pembayaran kepada pemasok. besar
dalam
meningkatkan
Manfaat penerapan sistem ini sangat kualitas
perencanaan
pembelanjaan,
pengelolaan arus kas, penurunan biaya dan yang paling sulit adalah transparansi sebagai implementasi good corporate governance (GCG) di tengah nuansa KKN. Pemilihan obyek penelitian di PT (Persero) Pupuk Sriwidjaja disebabkan karena PT (Pupuk) Sriwidjaja merupakan perusahaan holding pupuk dengan 4 anak perusahaan pupuk dengan skala besar, diharapkan dapat memberikan efek percontohan bagi anak perusahaannya dan juga untuk kasus perusahaan industri.
PT (Persero) Angkasa Pura II
mempunyai wilayah operasi di kota besar Indonesia bagian barat, diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan para vendors dalam mensuplai kebutuhan akan barang dan jasa di wilayah operasinya dan juga sebagai kasus untuk perusahaan jasa.
PT (Persero) Industri Gelas pada saat
implementasi e-procurement sedang mengadakan restrukturisasi secara menyeluruh. Hal tersebut terkait dengan adanya praktek tidak sehat dan inefisiensi operasional p erusahaan. 1.2 Rumusan Masalah Tuntutan untuk melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance yaitu transparansi, akuntabilitas, kemandirian dan keadilan khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa adalah dengan
5
implementasi e-procurement, namun sampai saat ini belum semua BUMN mengimplementasikan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa, hal ini terutama disebabkan karena kesiapan mengadopsi teknologi baru yang masih lemah, kesiapan aspek administrasi dan kesiapan system dan SDM untuk menunjang tekhnologi masih lemah serta hal lain yang menjadi pertimbangan karena belum diketahuinya efisiensi dari implementasi e-procurement.
berapa ekspektasi
Masih banyak BUMN yang
masih kesulitan dalam mengidentifikasi potensi manfaat apa saja yang dapat diperoleh dari implementasi tersebut serta bagaimana metode yang tepat untuk digunakan dalam mengukur potensi manfaat tersebut kedalam perhitungan ekonomis perusahaan. Untuk mengimplementasikan e-procurerement ini perusahaan memerlukan biaya investasi yang cukup tinggi dan kesiapan SDM, sehingga diperlukan suatu justifikasi yang tepat bagi manajemen untuk dijadikan
dasar
dalam
proses
pengambilan
keputusan
investasi.
Disamping hal tersebut di atas aspek hukum juga masih menjadi pertimbangan disamping juga hambatan aspek mental baik dari internal maupun
eksternal
perusahaan
karena
dengan
implementasi
e-
procurement kemungkinan melakukan KKN menjadi lebih sulit. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: a. Bagaimana efisiensi dan efektifitas penggunaan modal kerja setelah implementasi e-procurement?
6
b. Apa saja manfaat implementasi e-procurement dan bagaimana perhitungan ekonomisnya? c. Apa saja factor-faktor penghambat dari implementasi e-procurement? d. Bagaimana kelayakan implementasi e-procurement? e. Bagaimana legalitas transaksi melalui e-procurement? 1.3 Tujuan Berdasarkan permasalahan yang muncul tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk : a. Memberikan gambaran efisiensi dan efektifitas penggunaan modal kerja perusahaan dari penurunan biaya transaksi, penurunan harga dan kecepatan transksi bila implementasi e-procurement dilakukan pada perusahaan BUMN. b. Melakukan identifikasi dan analisis potensi manfaat apa saja yang diperoleh
dari
implementasi
e-procurement
dan
bagaimana
perhitungan ekonomisnya. c. Melakukan analisis dari faktor-faktor yang menghambat dan faktorfaktor yang dapat menyebabkan kegagalan dari implementasi
e-
Procurement pada perusahaan BUMN. d. Melakukan
analisis
kelayakan
implementasi
e-procurement.
Perusahaan BUMN yang dipilih sebagai pengambilan data adalah PT. Angkasa Pura II (Persero), PT. Industri Gelas (Persero), PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero). e. Mengkaji aspek hukum implementasi e-procurement.
7
UNTUK SELENGKAPNYA TERSEDIA DI PERPUSTAKAAN MB IPB
8
