I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Menurut Undang - Undang No. 5 tahun 1990, Taman Hutan Raya (Tahura) adalah kawasan pelestarian alam yang dibangun untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Pengelolaan kawasan hutan, termasuk Tahura tidak selamanya berjalan lancar, banyak terdapat konflik antara masyarakat dan pihak pengelola yang berwenang menjaga kawasan hutan.
Konflik merupakan hal yang tidak terhindarkan dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia, alasannya sederhana karena banyak pihak yang berkepentingan terhadap sumberdaya alam, sementara masing-masing pihak berbeda kebutuhan dan tujuannya. Hubungan interaksi manusia dengan sumberdaya alam, baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi sumberdaya hutan tersebut. Perubahan yang terjadi akan berpengaruh pada
2 unsur lain yang akan kembali memberikan pengaruh kepada pihak yang mengelola Tahura (Pasya, 2011).
Konflik pengelolaan hutan juga terjadi dalam pengelolaan Tahura Wan Abdur Rahman (Tahura WAR). Salah satu konflik yang terjadi di kawasan ini adalah konflik status kelola masyarakat yang tinggal di kawasan Tahura dengan pemerintah sebagai pihak pengelola. Adanya pencabutan ijin pembukaan lahan yang diberlakukan pemerintah, membuat masyarakat yang berdiam di daerah Register 19 Gunung Betung menerapkan teknik pengelolaan hutan secara HKm pada tahun 1998 seperti yang dianjurkan oleh pemerintah selaku pihak pengelola. Sebagai Tahura maka pengelolaan secara HKM tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini mengakibatkan kedudukan masyarakat sebagai pengelola lahan kawasan menjadi tidak jelas, karena sewaktu-waktu pemerintah dapat melakukan pengusiran. Ketidakkonsistenan pemerintah tersebut mengakibatkan konflik status hak kelola masyarakat di Tahura WAR (Pasya dan Sirait, 2011). Untuk itu diperlukan adanya suatu identifikasi konflik dan mengetahui keinginan masyarakat tentang kepastian status hak kelola mereka.
B. Tujuan Penelitian 1. Mengidentifikasi status hak kelola di Tahura WAR. 2. Mengidentifikasi konflik yang terjadi di Tahura WAR. 3. Mengetahui keinginan masyarakat dalam penyelesaian konflik status hak kelola di Tahura WAR.
3 C. Manfaat Penelitian
1. Memberikan informasi mengenai status hak kelola di Tahura WAR dan potensi konflik kepada pihak terkait dalam pembuatan kebijakan. 2. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan kepastian status hak kelola.
D. Kerangka Pemikiran
Gunung Betung yang memiliki luas area 22.244 hektar dan berstatus sebagai hutan lindung Register 19 Gunung Betung ditetapkan berdasarkan Besluit Residen Lampung No: 307 tanggal 31 Maret 1941. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 408/KPTS-II/93, Hutan Lindung Register 19 tersebut diubah peruntukkannya menjadi Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR) dengan fungsi konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sesuai UU No. 22 tahun 1999, PP No. 25 tahun 2000, Keputusan Menhut No. 107/Kpts-II/2003 serta Keputusan Gubernur Lampung No. 3 tahun 2003. Perubahan status Tahura WAR inilah yang merupakan awal mula konflik di Tahura WAR.
Konflik status dan kepemilikan lahan serta akses pengelolaan merupakan konflik lingkungan yang sering terjadi dalam pengelolaan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Proses penunjukan dan penetapan status seringkali dilakukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa memperhatikan interaksi yang terjadi antara komunitas masyarakat lokal dengan sumberdaya alam yang tersedia di dalam kawasan. Proses cenderung dilakukan tanpa
4 menyertakan partisispasi masyarakat terutama mereka yang telah tinggal menetap antar generasi di dalam dan atau sekitar hutan, yang membentuk komunitas, yang memiliki kesamaan mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan, keterkaitan tempat tinggal, serta nilai-nilai kehidupan sosial. Lambat laun hal ini akan memicu terjadinya konflik dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Kegiatan yang dilakukan masyarakat di dalam kawasan Tahura menyebabkan pengelolaan kawasan tersebut menghadapi kesulitan. Apabila mengikuti aturan sesuai dengan SK Menhut Nomor. 1691/I/3/75 tahun 1975 tentang pencabutan izin pengelolaan lahan maka Pengelola Tahura harus mengusir semua orang yang mengelola lahan di dalam kawasan Tahura WAR. Namun tentu saja hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena pengelola Tahura WAR akan berhadapan dengan masyarakat.
Di sisi lain membiarkan masyarakat mengelola lahan adalah sebuah bentuk pelanggaran karena bertentangan dengan PP No. 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan pemerintah no 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan yang menjelaskan bahwa Tahura WAR tidak dapat dikelola dengan skema HKm. Masalah yang terjadi pengelolaan kawasan hutan didapati sering tidak sesuai dengan fungsi lingkungan yang menjadi permintaan, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat lokal khususnya mereka yang menggantungkan mata pencaharian dan hidupnya di dalam kawasan hutan. Tidak jarang ketidak-sesuaian tersebut menimbulkan berbagai konflik baik konflik land tenure (status dan kepemilikan lahan) maupun konflik akses pengelolaan lahan.
5 Pada dasarnya konflik ini dapat diselesaikan, yaitu dengan mengidentifikasi dan menyatukan persepsi dan keinginan dari stakeholder yang terkait dalam pengelolaan Tahura. Dalam hal ini adalah keinginan pemerintah, masyarakat dan LSM.
Alih Fungsi Hutan Lindung
TAHURA
Ketidakpastian status hak kelola
Kepastian status hak kelola
Konflik
Diselesaikan
Keinginan pemerintah
Keinginan LSM
Tidak dapat diselesaikan
Keinginan masyarakat
Gambar 1. Diagram alir kerangka pemikiran
