I Nyoman Budiana
AAA. Sri Rahayu Gorda
KEDUDUKAN HUKUM HINDU DALAM SISTEM
PERLINDUNGAN NASABAH KARTU KREDIT
HUKUM NASIONAL
DIINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
IA . Sadnyini
I Made Warta
PERKEMBANGAN BENTUK PERKAWINAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PADA MASYARAKAT HINDU BALI
INVESTOR ASING DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL MENURUT UNDANG#
I Made Wirya Darma DELIK ADAT LOKIKA SANGGRAHA, MASALAH SERTA PENYELESAIANNYA
UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007
Gusti Partana Mandala IMPEACHMENT DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA
I Nyoman Bagiastra
I G ede Dharman Gunawan
GAGASAN KONSEPTUAL LAW ENFORCEMENT
SISTEM PURUSA DALAM HAK WARIS PADA
DI INDONESIA
HUKUM WARIS HINDU
Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Nomor 1
Hal, 1 - 96
Denpasar Juni 2012
ISSN : 1858-232X
Vol. 8, No. 1, Juni 2012
ISSN : 1858-232X
Jurnal Hukum Menelaah Masalah Hukum PENANGGUNGj AWAB Prof. Dr. I Nyoman Budiana, S.H., M.Si. PEMIMPIN REDAKSI I Nyoman Ngurah Suwarnatha, S.H., LL.M. MITRA BESTARI Prof. Dr. KoesnoAdi, S.H., M.S. Dr. I Made Lilik Muljadi, S.H., M.H. DEWAN REDAKSI Ni Nyoman Juwita Arsawati, S.H., M.Hum. I GLN. Arimbawa, S.H., M.Hum. Ni Putu Sawitri Nandari, S.H., M.H. I Made Wirya Darma, S.H., M.H. SEKRETARIS REDAKSI Ida Ayu Sadnyini, S.H., M.H. IGP. Mandala, S.H., M.H.
\w m m Sri U r n f a b
fSfcKKM k*i>! ir.i\i v'sVi iSDiVi, RC'.Sl’>!!l. • U J w d m ln i
t ! 'lartc ta it a
wwrniaanaftw IV.I s ir* W M < BAI iM H M '!H y %
ADMINISTRASI I Made Sugiarta, S.H., M.H. iGB. Yudas Suastika, S.H. BENDAHARA Ida Ayu KetutArtami, S.H., M.H. DISTRIBUSI Ngurah Nyoman Suartha Ani Rosidah
'iilfci P,
^N\VAVAMkfeMlM1M5.1iMaM• I ’W c l i r y j D dfnw
I IKTWKMSWWITOf
I:}'/< -liU]I'HiK \ >Whs* & \. \! \\il *.i(
w.rMiwmn
Gusti Piitaiw HamUU
iffmwts’iitfWPiMkniHij^ mUM
Alam at Penyunting dan Tata Usaha : Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Jl. Bedugul No. 39 Sidakarya - Panjer Denpasar 80225, Telp. (0 3 61 ) 7 28847, H om epage: h ttp :// fh.undiknas.ac.id. E-mail:
[email protected]. “Jurkum" adalah Jurnal Hukum yang digagas oleh Fakultas Hukum Undiknas, terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan November. Jurkum hendak menghadirkan barbagai gagasan ilmiah tentang hukum yang populer, diharapkan akan mampu menggairahkan minat baca lebih luas terhadap tulisan-tulisan hukum. Jurkum sangat berharap kepada pemerhati hukum untuk dapat melukiskan pemikiran ilmiahnya tentang hukum dalam bentuk tulisan. Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1.5 pada kertas HVS kuarto, panjang 1 0 -1 5 halaman sebanyak 2 eksemplar dengan disertai CD (lebih lanjut silakan membaca petunjuk bagi penulis pada sampul belakang).
ISSN : 1858-232X
Vol. 8, No. 1, Juni 2012
Dari Redaksi Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melancarkan segala usaha pengelola Jurnal Hukum dalam rangka meningkatkan kualitas isi Jurnal Hukum sebagai wahana pengembangan tulisan ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional maupun untuk masyarakat pada umumnya. Untuk diketahui oleh segenap pembaca, bahwa pengelola Jurnal akan terus berusaha keras untuk mempertahankan kualitas melalui tulisan-tulisan ilmiah sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu. Pada edisi volume 8 No. 1 Juni 2012 ini, redaksi menyajikan 8 artikel terpilih diantaranya : Kedudukan Hukum Hindu Dalam Sistem Hukum Nasional oleh I Nyoman Budiana; Perkembangan Bentuk Perkawinan Pada Masyarakat Hindu Bali oleh Ida Ayu Sadnyini; Delik Adat Lokika Sanggraha, Masalah Serta Penyelesaiannya oleh I Made Wirya Darma; Gagasan Konseptual Law Enforcement Di Indonesia oleh I Nyoman Bagiastra; Perlindungan Nasabah Kartu Kredit Diinjau Dari Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen oleh AAA. Sri Rahayu Gorda; Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 oleh I Made Warta; Impeachment Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia oleh Gusti Partana Mandala; Sistem Purusa Dalam Hak Waris Pada Hukum Waris Hindu oleh I Gede Dharman Gunawan. Dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk peningkatan kualitas Jurnal ini. Semoga kita semua selalu dalam limpahan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.
Denpasar, Juni 2012
Redaksi
ISSN : 1858-232X
Vol. 8, No. 1, Juni 2012
Daftar Isi
Jurkum Hal Kedudukan Hukum Hindu Dalam Sistem Hukum Nasional Oleh: I Nyoman Budiana.............................................................................................. 1 Perkembangan Bentuk Perkawinan Pada Masyarakat Hindu Bali Oleh: I.A. Sadnyini..................................................................................................15 DelikAdat Lokika Sanggraha, Masalah Serta Penyelesaiannya Oleh : I Made Wirya Darma.................................................................................... 23 Gagasan Konseptual Law Enforcement Di Indonesia Oleh : I Nyoman Bagiastra......................................................................................33 Perlindungan Nasabah Kartu Kredit Diinjau Dari Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Oleh : AAA. Sri Rahayu Gorda................................................................................ 45 Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Oleh : I Made Warta.................................................................................................65 Impeachment Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Oleh : Gusti Partana Mandala................................................................................. 77 Sistem Purusa Dalam Hak Waris Pada Hukum Waris Hindu Oleh : I Gede Dharman Gunawan........................................................................... 85 Biodata Penulis.......................................................................................................95 Pedoman Penulisan
Diterbitkan oleh : Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional Denpasar
I-----Jurkum
Volume 8
Nomor 1
Hal. 1- 96
Denpasar, Juni 2012
ISSN : 1858-232X
D E L IK ADAT LO K IK A SANGGRAHA, MASALAH SERTA PENYELESAIANNYA Oleh: I Made Wirya Darma
(Dosen Konsentrasi Hukum Peradilan FH-Undiknas Denpasar)
ABSTRACT In the settlement o f customs offense cases in Bali, are generally consideredfairly resolved by the general court, although the case was resolved through public justice, considered unfair by indigenous peoples in Bali because the criminal is considered not to restore the cosmic balance was disrupted by deed doer. Where the purpose o f punishment is to functionalize the values o f traditional criminal law and to restore the cosmic balance disrupted in society. Keywords: Indigenous offense; Criminal Customary Law; Justice.
A. PENDAHULUAN
pelanggaran adat oleh seorang atau sekelompok
Fenomena yang sangat menonjol dalam
warga masyarakat yang bersangkutan. Keadaan
masyarakat Hindu di Propinsi Bali dewasa ini
seperti itu akan pulih kembali bilamana reaksi
adalah teijadinya proses pembahan yang sangat
masyarakat yang berupa pemberian sanksi adat
pesat. A da b e b e ra p a
in d ik a to r yang
telah dilakukan atau dipenuhi oleh si pelanggar
menyebabkan perubahan tersebut seperti; 1)
adat. Sehubungan dengan itu reaksi sosial yang
Perkembangan penduduk yang semakin pesat
berupa penghukuman atau sanksi itu sangat perlu
terutama di kota Denpasar; 2) Adanya kemajuan
dilakukan sebab mempunyai maksud untuk
ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di
m engadakan perawatan agar tradisi-tradisi
bidang tran sp o rtasi dan kom unikasi; 3)
kepercayaan adat menjadi tidak goyah sehingga
Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat
kestabilan masyarakat dapat terwujud.
sebagai dampak dari industri pariwisata; 4) dan
Perbuatan-perbuatan yang bertentangan
adanya keterbukaan budaya dan pergaulan global
dengan hukum adat sering disebut dengan “Delik
sehingga mengakibatkan j arak ntara budaya satu
Adat”. Dapat dikatakan bahwa delik adat adalah
dengan budaya lainnya semakin dekat.
sem u a p e rb u a ta n a ta u k e jad ian yang
Dalam masyarakat hukum adat, sering timbul
bertentangan dengan kepatuhan, kerukunan,
konflik - k o n flik so sial k aren a te rja d i
ketertiban, keam anan, rasa keadilan, dan 23
Vol. 8, No. 1, Juni 2012
ISSN: 1858-232X
kesadaran masyarakat yang bersangkutan, baik
kasus tersebut diselesaikan lewat peradilan
hal itu sebagai akibat dari perbuatan yang
umum, dipandang kurang adil oleh masyarakat
dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang
adat di Bali karena pidananya dianggap belum
maupun pengurus desa adat itu sendiri, perbuatan
dapat mengembalikan keseimbangan kosmis
m ana d ip a n d an g d a p at m e n im b u lk a n
yang terganggu akibat perbuatan pelaku.
kegoncangan karena mengganggu keseimbangan kosm os serta m en im b u lk an reak si dari
B. PEMBAHASAN
m asyarakat b e ru p a san k si adat. D alam pembaharuan hukum pidana, perlu diperhatikan
1. Delik Adat Lokika Sanggraha
beberapa delik adat yang masih berlaku dan dalam awig-awig desa adat maupun dalam kitab
Lokika sanggraha secara harfiah dapat diuraikan menjadi dua kata yaitu lokika dan sanggraha. Lokika dari kata laukika (bahasa
Adi Agama. Hal ini tampak dalam bentuk sanksi
sansekerta) berarti orang umum, orang banyak,
yang diberikan atau cara mengenakan sanksi
sedangkan sanggraha dari kata sanggra (bahasa
apabila terjadi suatu delik adat.
sansekerta) berarti pegang (dalam arti luas),
hidup dalam masyarakat baik yang tercantum
Di Bali ada perbuatan pidana (delik) yang
sentuh, hubungan. Jadi secara harfiah lokika
dikenal dengan delik adat lokika sanggraha.
sanggraha berarti (di) pegang atau sentuh atau
Lokika sanggraha merupakan delik adat yang
jamah banyak orang.
menyangkut kesusilaan dan merupakan suatu
Pengertian yuridis dari lokika sanggraha
perbuatan yang sangat bertentangan dengan
dapat ditemui pada Kitab Adi Agama yang dalam
norma-norma hukum adat, karena dianggap tidak
pasal 359 dikatakan:
“ Malih lokika Sanggraha,
loewir ipoen djanma mededemenan, sane moewani tan nerehang demen ipoen, dening djrih patjang kasisipang, awanan ipoen ngererehang
selaras dengan keselam atan m asyarakat, golongan, ataupun sesam a anggota dalam lingkungan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu pelanggaran terhadap delik adat lokika
sanggraha selalu dikenakan sanksi adat. Apabila
daje, saoebajan iloeh kasanggoepin, wastoe raoeh ring pepadoen tungkas paksane, sane loeh ngakoe kesenggama, sane moewani ngelisang mepaksa oetjapang dewek ipoen kaparikosa antoek iloeh, ja n asapoenika
kita simak dengan seksama pasal-pasal tentang kejahatan kesusilaan yang ada dalam KUHP, akan terlihat bahwa secara yuridis formal, tidak ada satu pasal pun yang dapat dikenakan kepada
patoet tetes terangan pisan, ja n djakti imoewani menemenin wenang ipoen kasisipang dande oetama sehasa 24.000, poenika mewasta lokika sanggraha, oetjapang sastra. ”
si lelaki yang melakukan perbuatan pidana (delik) adat lokika sanggraha. Dalam penyelesaian kasus-kasus delik adat di Bali, pada um um nya dianggap cukup diselesaikan lewat peradilan umum, walaupun
24
Delik Adat Lokika Sanggraha, Masalah serta Penyelesaiannya.....(I Made Wirya Darma)
Ketentuan Kitab Adi Agama tersebut diatas
benar seperti yang dituduhkan itu, hanya
bila diterjemahkan akan didapat arti sebagai
bermaksud menjelek-jelekkan nama orang.
berikut:
Semua yang menuduh sampai ke pengadilan
“ Lagi lokika sanggraha misalnya orang
b erperkara segi tiga laki perem puan.
bersenggama, si laki-laki tidak setia akan
Tertuduh tetap tidak mengakui sampai yang
cintanya, karena takut akan dipersalahkan maka
bersangkutan harus kenai “cor” (sumpah),
mencari daya upaya, syarat-syarat si wanita
si tertuduh pun berani. Yang menuduh dikenai
disanggupi, kemudian si wanita menyatakan
denda, “di balik untung” oleh orang yang
dirinya dipaksa disetubuhi dan si laki-laki dengan
tertuduh. Pengertian lokika sanggraha ini
cepat mengku diperkosa oleh si wanita, kalau
dapatlah dipertegas lagi yaitu suatu delik adat
dem ikian h a ln y a s e p a tu tn y a la h d iu su t
yang berupa seorang laki-laki menghamili
kejelasannya, dan kalau benar si laki-laki yang
seorang perem puan diluar perkawinan
berbuat patutlah dihukum denda sebesar 24.000
dengan janji akan mengawini, tetapi ternyata
uang kepeng.” Disamping pengertian tersebut,
tidak dikawini.
didalam Kitab Adi Agama lebih lanjut mengenai
d . Penambahan syarat (unsur) kehamilan dalam
lokika sanggraha juga dirumuskan sebagai
p ra k tik p e ra d ila n d a p a t d im en g erti
berikut:
berdasarkan pertimbangan:
a. Lagi lokika sanggraha, orang yang lama
e.
Kalau kita hanya mendasarkan atas adanya
bersenggama tak seorangpun tahu, akhirnya
hubungan persetubuhan saja seperti yan
ada orang lain yang mengetahui perbuatannya
diatur dalam pasal 359 Kitab Adi Agama
itu, tetapi kalau ditanya tidak mengakui,
maka akan mengalami kesulitan dalam
kemudian lalu diketahui 2, 3, 4 orang,
pembuktiannya.
akhirnya harus medewa-saksi (disumpah),
f
Seorang perempuan baru akan mengadukan
namun karena takutnya lalu mengakui
permasalahannya pada umumnya setelah
perbuatannya.
adanya akibat yaitu kehamilan dan atau
b. Lagi
lokika
sanggraha,
bahkan setelah lahirnya anak.
o ran g
bersenggama, dan lama tidak ada yang perbuatannya, lalu sampai ke pengadilan
Lokika sanggraha dipandang sebagai delik materiil, yaitu delik yang baru dianggap voltooid
tetapi si w an ita, m enolak dan tid ak
(sepenuhnya terlaksana) dengan timbulnya akibat
mengakui, akhirnya harus medewa-saksi
yang dilarang dalam hal ini adanya kehamilan.
(disumpah), dalam pada itu si w anita
D isam ping sebagai delik materiil, lokika
mengaku dirinya disenggama.
sanggraha j uga merupakan delik aduan (klacht
mengetahui, sampai si laki-laki menceritakan
c. Lagi lokika sanggraha, orang yang dituduh
delict), yaitu delik yang baru ada sejak adanya
bersenggama namun sesungguhnya tidak
pengaduan baik dari korban dan atau dari pihak
25
ISSN: 1858-232X
Vol. 8, No. 1, Juni 2012
keluarga korban. Lebih tegasnya adalah delik
Andaikata adanya unsur paksaan maka
aduan yang relatif sebab pengaduan hanya
su d ah
dilakukan oleh orang tertentu yaitu orang yang
pemerkosaan dari pasal 285 kitab undang-
mendapatkan kehamilan.
undang hukum pidana. 3.
Dengan demikian, unsur-unsur dari lokika
m e n g a ra h
p ad a
k e ja h a ta n
Si pria beijanji akan bertanggung jawab atas
sanggraha adalah:
perbuatannya apabila teijadi kehamilan atas
1.
Adanya hubungan cinta antara seorang pria
perbuatan m ereka. D ari unsur inilah
dengan seorang wanita, disyaratkan si pria
kemudian teijadi perkembangan pengertian
maupun si wanita harus masih berstatus
dari lokika sanggraha dalam praktek
“single” yaitu belum terikat tali perkawinan.
peradilan, yaitu dengan menambah satu
Andaikata salah satu pihak atau kedua-
unsur lagi, unsur adanya kehamilan. Karena
duanya masing-masing telah terikat tali
si wanita atau orang tuanya atau keluarganya
perkawinan, tidaklah dapat perbuatan yang
baru merasa mendapat malu kemudian
demikian disebut lokika sanggraha, namun
mengadu kepada yang berwajib apabila
dapat dikualifikasikan sebagai drati krama
teijadi kehamilan ini. Andaikata kehamilan
atauzinah.
ini tidak terjadi, maka biasanya si wanita
Teijadi hubungan seksual atau persetubuhan,
tidak pernah melaksanakan pemutusan
sesuai dengan Arrest Hoge Raad 5 Februari
hubungan cinta dari pacarnya, dan otomatis
1912, adalah perpaduan antara anggota
k asu s lokika sanggraha p u n tid a k
kemaluan laki-laki dan perempuan yang
terjadi.
2.
4.
biasa dilakukan untuk mendapatkan anak.
Hubungan seksual yang telah dilakukan
Menurut yurisprudensi tetap mahkamah
menyebabkan si wanita menjadi hamil.
agung, apabila kenyataaan seorang laki-laki
Apabila hubungan seksual tersebut tidak
dewasa terbukti tidur bersama dengan
mengakibatkan si wanita hamil, konse
seorang perempuan dewasa dalam satu
kuensi logisnya adalah tidak ada lokika
kamar (yang keduanya dalam keadaan
sanggraha. 5.
normal), merupakan petunjuk bahwa lelaki
Si pria memungkiri janji untuk mengawini si
itu telah bersetubuh dengan perempuan
w anita tanpa alasan yang jelas. Yang
tersebut (dapat dilihat antara lain dalam
dimaksud dengan unsur ini adalah si pria
Putusan Mahkamah Agung R.I No. 854 YJ
mangkir atau mengaku tidak pernah beijanji
P id / ta n g g al 19 S e p te m b e r 1984).
untuk mengawini si wanita serta tidak
Hubungan seksual ini haruslah didasarkan
melanjutkan hubungan cinta dengan si wanita
atas suka sama suka atau penyerahan secara
hingga ke jenjang perkawinan. Pemutusan
pasrah serta iklas atas kehormatan si wanita,
ini bersifat sepihak, yaitu datangnya dari
tanpa sedikitpun adanya unsur paksaan.
pihak si pria. Andaikata pemutusan itu
26
Delik Adat Lokika Sanggraha, Masalah serta Penyelesaiannya
(I Made Wirya Darma)
datangnya dari pihak si wanita, hal tersebut
Pasal 65 Rancangan KUHP 2010
bukanlah delik adat lokika sanggraha.
(1) Pidana pokok terdiri d a ri: a. pidana penjara
1. Delik Adat Dalam Konsep Rancangan
b. pidana tutupan
Kuhp2010
c. pidana pengawasan
Dalam rancangan Undang-undang tentang
d. pidana denda, dan
KUHP tahun 2010 hukum adat mempunyai
e. pidana kerja sosial
tempat tersendiri yaitu dalam Bab XVI mengenai
(2) Urutan pidana sebagai mana dimaksud
tindak pidana kesusilaan ( Pasal 467-499 ).
dalam ayat (1) menentukan berat ringannya
Sedangkan keistimewaan yang lain bagi hukum
pidana.
adat dalam Rancangan KUHP yaitu dalam jenis
Pasal 66 Pidana mati merupakan pidana
pidana Pasal 67 ayat (1) sub (e) dicantumkan
yang bersifat khusus dan selalu diancam
mengenai “ Pem enuhan K ew ajiban Adat
secara alternatif.
setempat dan atau kewajiban menurut hokum yang hidup dalam masyarakat “ menurut KUHP
Pasal 67
yang berlaku sekarang ketentuan mengenai
(1) Pidana tambahan terdiri atas :
sanksi adat tidak diatur, keadaan yang demikian
a.
pencabutan h a k -h a k tertentu
itu tentu dirasakan kurang memberi rasa keadilan
b.
peram pasan barang tertentu atau
pada masyarakat, karena ancaman pidana bagi
tagihan
tindak pidana adat sebagai mana diatur dalam
c.
UU Drt. No. 1/1951, adalah sangat ringan.
d . pembayaran ganti kerugian, dan
Padahal perbuatan tersebut oleh masyarakat
e.
pengumuman putusan hakim pemenuhan kewajiban adat
dianggap sebagai perbuatan te rc ela dan
(2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan
mengganggu keseimbangan kosmis. Di lain pihak
jik a te rc a n tu m sec a ra te g as dalam
pengadilan hampir tidak pernah ( sangat jarang)
perumusan tindak pidana.
menjatuhkan sanksi adat di dalam putusan -
(3) Pidana tam bahan berupa pem enuhan
putusannya dikarenakan tidak diatur dalam
kewajiban adat atau pencabutan hak yang
KUHP (Pasal 10 tentang jenis-jenis pidana).
diperoleh korporasi dapat dijatuhkan
Oleh sebab itu sanksi - sanksi adat yang masih
walaupun tidak tercantum dalam perumusan
hidup d ik alan g an m asy arak at di dalam
tindak pidana.
penyusunan KUHP Nasional di masa yang akan
(4) Pidana tambahan untuk percobaan dan
datang bisa dij adikan pidana tambahan.
pembantuan adalah sama dengan pidana
Dalam rancangan Undang-undang tentang
tambahan untuk tindak pidananya.
KUHP tahun 2010 diatur mengenai masalah pemidanaan sebagai berikut:
27
Vol. 8, No. 1, Juni 2012
ISSN: 1858-232X
Pidana tam bahan berupa “Pem enuhan
yang hidup harus dianggap perbuatan pidana,
Kewajiban A dat” hanya dapat dijatuhkan
akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab
apabila secara nyata k ead aan setem p at
Hukum Pidana Sipil, m aka dianggap
menghendaki hal yang sedemikian itu dan apabila
diancam dengan hukuman yang tidak lebih
tidak d ila k sa n a k a n ak an m e n im b u lk an
dari tiga bulan penjara dan atau denda lima
kegoncangan - kegoncangan serius dalam
ratus rupiah, yaitu sebagai hukum an
masyarakat setempat.
pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang
2. Delik Adat Lokika Sanggraha, Masalah
terhukum dan penggantian yang dimaksud
Serta Penyelesaiannya
dianggap sepadan oleh hakim dengan besar
Lokika sanggraha adalah merupakan delik
kesalahan yang terhukum, dan bahwa,
adat yang menyangkut kesusilaan yang sering
bilamana hukum adat yang dijatuhkan itu
d iselesaikan lew at p en g ad ilan .
Lokika
menurut pikiran hakim melampaui padanya
sanggraha yang bersumber dari Kitab Adi
dengan hukuman kurungan atau denda yang
Agama, yang kemudian melalui Peswara Raja
dimaksud di atas, maka atas kesalahan
tahun 1917 dinyatakan berlaku untuk daerah Bali
terdakw a dapat d ik en ak an hukum an
dan Lombok, pada zaman kemerdekaan secara
pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan
yuridis formal baru mempunyai dasar hukum
pengertian bahwa hukum an adat yang
berlaku sejak dikeluarkan serta diundangkannya
menurut paham hakim tidak selaras lagi
Undang Undang Darurat No. 1 tahun 1951
dengan zaman senantiasa mesti diganti
te n ta n g
un tu k
seperti tersebut diatas, dan bahwa suatu
menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan
perbuatan yang menurut hukum yang hidup
dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
harus dianggap perbuatan pidana dan yang
T in d ak an
S e m e n ta ra
Di dalam ketentuan pasal 5 ayat (3)b dari
ada bandingnya dalam K itab Undang
Undang Undang Darurat No. 1 tahun 1951
Undang Hukum Pidana Sipil maka dianggap
dinyatakan sebagai berikut:
diancam dengan hukum an yang sama
“Hukum materiil sipil dan untuk sementara
dengan hukuman bandingnya yang paling
waktupun hukum pidana sipil yang sampai
mirip kepada perbuatan pidana itu”.
kini berlaku untuk kaula-kaula daerah swapraja dan orang-orang yang dahulu
Semua hakim di Bali dalam menjatuhkan
diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap
pidana atas tindak pidana lokika sanggraha
berlaku untuk kaula-kaula dan orang-orang
menyandarkan putusannya pada Kitab Adi
itu,
Agama pasal 359 Pasuara Bali Lombok tahun
dengan pengertian:
1927 jo pasal 5 ayat (3)b Undang Undang
bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum
Darurat N o .l tahun 1951. Pada umumnya
28
Delik Adat Lokika Sanggraha, Masalah serta Penyelesaiannya
(I Made Wirya Darma)
pengadilan membuktikan unsur-unsur lokika
barang tertentu atau tagihan, pengumuman
sanggraha sebagai berikut:
putusan hakim, pembayaran ganti kerugian dan
a) hubungan cin ta antara laki-laki dan
pemenuhan kewajiban adat.
p erem p u an yang b elu m ada ik a ta n perkawinan
Pemidanaan itu harus mengandung unsurunsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti
b) laki-laki berjanji untuk mengawini
bahwa pemidanaan itu menjunjung tinggi harkat
c) terjadinya hubungan seksual
dan martabat seseorang, kemudian bersifat
d) perempuan menjadi hamil
edukatifdalam arti bahwa pemidanaan itu mampu
e) laki-laki ingkar ja n ji dan tidak m au
membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan
mengawini
yang dilakukan dan dapat menimbulkan sikap jiwa yang positif dan konstruktif. Disamping itu
Dalam rancangan KUHP 2010, tindak
pemidanaan haruslah bersifat adil, dalam arti
pidana kesusilaan mempunyai tempat tersendiri
bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik
yaitu dalam Bab XVI pasal 467-499. Selain
oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh
pidana pokok (pasal 65 rancangan KUHP
masyarakat.
2010), keistimewaan bagi hukum adat dalam
Tujuan pemidanaan tersebut diatas adalah
rancangan KUHP 2010 adalah dalam jenis
adanya usaha untuk menfungsionalisasikan nilai-
pidana yaitu terdapat dalam pasal 67 ayat (1)
n ila i h u k u m p id a n a ad at dalam tu ju an
sub (e) dicantumkan mengenai “Pemenuhan
dijatuhkannya sanksi adat kepada pelaku, yaitu
Kewajiban Adat”. Karena ancaman pidana bagi
menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh
tindak pidana adat sebagaimana diatur dalam
perbuatan pidana dan mendatangkan rasa damai
Undang Undang Darurat N o.l tahun 1951
dalam m asyarakat. K ew ajiban adat harus
adalah sangat ringan dilihat dari akibat perbuatan
dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan
yang ditimbulkan adalah aib dan penderitaan
dalam masyarakatdan untuk menghilangkan noda
korban maupun keluarganya serta dirasakan
setelah timbul goncangan karena perbuatan
kurang memberi rasa keadilan pada masyarakat.
pidana. Cara melakukannya adalah menurut adat
Padahal perbuatan tersebut oleh masyarakat
setempat dan dimuka pemuka-pemuka adat atau
dianggap sebagai perbuatan tercela dan
kepala desa.
mengganggu keseimbangan kosmis.
Sanksi adat yang ditentukan dalam pasal 359
Dalam rancangan KUHP 2010, pidana
Kitab Adi Agama bila terjadi lokika sanggraha
pokok diatur dalam pasal 65 ayat (1) yang terdiri
adalah berupa denda 24.000 (dua puluh empat
dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana
ribu) uang kepeng, yang dibebankan kepada laki-
pengawasan, pidana denda dan pidana kerja
laki yang mengingkari janjinya untuk mengawini
sosial. Sedangkan dalam pasal 67 ayat (1) terdiri
si wanita. Dicantumkannya sanksi adat berupa
dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan
denda dalam ketentuan tersebut diatas secara
ISSN: 1858-232X
Vol. 8, No. 1, Juni 2012
spontan yang tujuannya tiada lain untuk
m elakukan upacara “pem arisudhan” atau
mengembalikan keseimbangan masyarakat yang
melakukan upacara “pecaruan
terganggu akibat perbuatan lokika sanggraha.
Apabila si laki-laki tidak mau melaksanakan
Demikian juga apabila pengurus desa dalam
kewajiban adat yang telah ditentukan oleh
menangani delik adat lokika sanggraha,
pengurus desa, maka upacara pembersihan desa
haruslah berpedoman pada Catur Dresta serta
itu akan dilak u k an oleh desa adat yang
awig-awig yang berlaku pada masyarakat adat
bersangkutan, dan si laki-laki yang mengotori
yang bersangkutan. Apabila ada laporan atau
desa adat itu dikenakan sanksi adat yang disebut
diketahui telah terjadi delik adat lokika
“kasepekang”, artinya laki-laki tersebut oleh
sanggraha, maka pengurus desa akan segera
warga desa adat yang bersangkutan tidak akan
mengadakan rapat m embicarakan masalah
diajak ngomong (berbicara) untuk waktu tertentu
tersebut dengan memanggil si korban (si wanita
sampai ia mohon m aaf kepada pengurus desa
yang ham il) untuk dim intai keterangan.
serta melakukan suatu kewajiban yang ditentukan
Keterangan dari pihak korban ini akan dipakai
kemudian oleh pengurus desa. Atau andaikata
dasar oleh pengurus desa untuk memanggil si
terjadi hal yang demikian maka pengurus desa
pelaku (laki-laki yang menghamili) untuk dimintai
adat dapat menganjurkan kepada si wanita yang
keterangan serta penyelesaian masalahnya. Tidak
dihamili tersebut agar mengadukan masalahnya
ada permasalahan andai kata si laki-laki itu
kepada polisi untuk diproses sesuai dengan
mengakui perbuatannya, dan pengurus desa
hukum yang berlaku. Namun kewajiban adat
hanya menganjurkan agar segera menikahi si
(sanksi adat) tetap dikenakan terhadap si laki-
wanita dan mengakui anak yang dikandungnya.
laki yang menghamili tersebut, bilamana ia telah
Sebagai contoh, di desa adat Sebatu, kecamatan
selesai menjalani masa pidana yang dijatuhkan
Tegalalang, Kabupaten Gianyar, teijadi delik adat
oleh hakim. Di Bali, sanksi adat biasanya lebih
lokika sanggraha. Walaupun yang laki-laki mau
ditakuti dibandingkan dengan pidana yang
bertanggung jawab atau mengawini si wanita
dijatuhkan hakim, ini disebabkan karena sanksi
yang hamil, namun kedua pelaku harus tetap
adat dewasa ini lebih menitik beratkan pada
m elakukan upacara m em bersihkan desa.
penderitaan batin serta mempunyai kekuatan
Kewajiban ini dilakukan karena mereka tetap
gaib, dimana norma agama tersebut tercermin
dianggap telah m elanggar adat desa yaitu
didalamnya.
melakukan hubungan seks sebelum menikah. Dalam hal laki-laki yang menghamili tidak
C. SIMPULAN
mau bertanggung jaw ab untuk mengawini
Dari uraian diatas dapat disim pulkan
(menikahi) si wanita yang dihamili dengan
penyelesaian delik adat lokika sanggraha dalam
berbagai alasan, maka masyarakat adat akan
konsep rancangan KUHP 2010 adalah sesuai
mengenakan sanksi berupa kewajiban untuk
dengan apa yang diatur dalam Bab XVI pasal
30
Delik Adat Lokika Sanggraha, Masalah serta Penyelesaiannya.....(I Made Wirya Darma)
467 - 499. Pidana pokok bagi pelaku delik adat
Muhammad, Bushar., 2003, Asas-asas Hukum
lokika sanggraha terdapat dalam pasal 65 ayat
A d a t (Suatu P en gan tar), P radnya
(1) rancangan KUHP 2010 yang terdiri dari
Paramita, Jakarta.
pidana p en jara, p id a n a tu tu p an , pidana
R. Soesilo., 1996, K itab Undang Undang
pengawasan, pidana denda dan pidana kerja
Hukum P id a n a (KU H P), P o liteia,
sosial. Selain pidana pokok juga dicantumkan
Bogor.
mengenai pidana tambahan dalam pasal 67 ayat Soekanto, Soerjono., 2005, Hukum Adat
(1) rancangan KUHP baru yang terdiri dari
Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang
Sudiyat, Imam., 2000, Hukum Adat (Sketsa
tertentu atau tagihan, pengumuman putusan
Asas), Liberty, Yogyakarta.
hakim, pem bayaran ganti k eru g ian dan pemenuhan kewajiban adat. Dimana tujuan dari pem idanaan
te rs e b u t
a d ala h
Windia, Wayan., 1995, Menjawab Masalah
u n tu k
Hukum, Bali Post, Denpasar.
memfungsionalisasikan nilai-nilai hukum pidana
------------------------------------ .,
adat dan untuk mengembalikan keseimbangan
1994,
Meluruskan Awig-awig Yang Bengkok,
kosmis yang terganggu dalam masyarakat.
Bali Post, Denpasar. Widnyana, I Made., 1992, Eksistensi Delik
DAFTAR PUSTAKA
A dat D alam Pem bangunan, O rasi
Arief, B arda N aw aw i., 1996, Kebijakan
pengukuhan peresm ian penerim aan
L e g isla tif D alam Penanggulangan
jabatan guru besar tetap dalam ilmu
Kejahatan Dengan Pidana Penjara,
hukum p id a n a , F a k u lta s H ukum
Universitas Diponegoro, Semarang.
Universitas Udayana, Denpasar.
Artadi, Ketut., 2003, Hukum Adat Bali dengan
------------------------ 1993, K a p ita Selekta
Aneka Masalahnya, Pustaka Bali Post,
Hukum Pidana Adat, Denpasar.
Denpasar.
----------------------- ., 1989, Lokika Sanggraha
Dharmawan, Suastawa., 2001, Desa Adat
Dalam Pembentukan KUHP Nasional,
(Kesatuan Msyarakat Hukum Adat di
Denpasar.
Propinsi Bali), Upada Sastra, Denpasar. Konsep Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana 2010.
31
