I. Bagasi tenghPENDAHULUAN Sampai dengan bulan Juni 2015 pengaduan yang masuk secara akumulatif mencapai 53.840 pengaduan. Pengaduan yang berstatus proses 324 pengaduan (0,6%) dan pengaduan yang telah selesai 53.516 pengaduan (99,04%). Pengaduan dengan status proses tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan pengaduan yang paling banyak tertinggi masih terdapat di Provinsi Sumatera Barat.
Berdasarkan status periode April – Juni 2015 rata-rata waktu penanganan (per-hari) pengaduan terlama terdapat di bulan April 2015. Pengaduan tersebut mencapai rata-rata 26 hari. Provinsi dengan pengaduan rata-rata penanganan terlama pada periode tersebut di Provinsi Riau.
1
Pada kasus penyimpangan dana berdasarkan temuan BPKP berjumlah 170 kasus, dengan nilai penyimpangan mencapai 10 Milliar dan yang telah kembali mencapai 8,9 Milliar (78,6%). Sedangkan berdasarkan temuan ITDA
mencapai 36 kasus, dengan nilai penyimpangan
mencapai 535 juta, dengan dana telah kembali 201 juta (69%). Kasus
penyimpangan
dana
temuan
masyarakat
mencapai
97
kasus
dengan
nilai
penyimpangan dana mencapai 2,3 Milliar. Kasus penyimpangan dana telah kembali mencapai 1,4 Milliar(59,43%).
II. PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN DATA A. Capaian Penanganan Pengaduan Pengaduan selama periode April – Juni 2015 mencapai 4.541 pengaduan. Pengaduan yang masih status proses 194 pengaduan (4,3%). Pengaduan tertinggi pada periode April-Juni 2015 terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Juga dalam status proses tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara pada periode ini telah menginput data temuan BPKP baru. Provinsi dengan pengaduan terendah terdapat di Provinsi Jambi. Status pengaduan di Provinsi Jambi hanya 1 yang telah selesai ditangani dari 10 pengaduan yang masuk pada periode tersebut.
Berdasarkan pengaduan yang masih status proses Provinsi Sumatera Utara dari 89 kasus sebanyak 77 kasus yang ada pada periode tersebut. Sedangkan sisanya merupakan kasus pada periode bulan sebelumnya yang belum selesai ditangani.
2
Status pengaduan proses yang terendah pada periode tersebut terdapat di Provinsi DKI Jakarta dan Jambi, seperti pada grafik berikut
B. Pengaduan berdasarkan kategori Berdasarkan kategori pengaduan terbanyak terdapat pada kategori pertanyaan berjumlah 3.8170 pengaduan (71%) dari total 53.480 pengaduan. Pengaduan terendah pada kategori force mayor 46 pengaduan. Kategori pertanyaan masih mendominasi sampai bulan Juni 2015.
Proporsi pengaduan berdasarkan kategori yang berstatus proses selama periode Apri- Juni 2015 yang mendominasi pada kategori mekanisme dan prosedur sebanyak 67%. Pengaduan
3
pada kategori mekanisme dan prosedur ini mendominasi seiring dengan inputing data BPKP dari Provinsi Sumatera Utara yang masih dalam penanganan.
C. Pengaduan berdasarkan bidang kegiatan Pengaduan berdasarkan bidang kegiatan yang terbanyak pada bidang administratif (lainnya) sampai bulan Juni 2015. Pengaduan yang berstatus proses tertinggi pada kegiatan infrastruktur sebanyak 157 pengaduan (48,5%) Pengaduan pada bidang kegiatan infrastruktur merupakan temuan BPKP yang dilaporkan pada bulan Mei 2015. Sedangkan pengaduan pada bidang lainnya dan alokasi dana BLM merupakan laporan/ pertanyaan masyarakat.
D. Pengaduan berdasarkan asal aduan Berdasarkan asal aduan/ tingkatan penanganan pengaduan pada tingkatan kelurahan mendominasi jumlah pengaduan yang masuk mencapai 87%. Juga status pengaduan yang belum selesai ditangani pada periode kelurahan paling banyak yang berstatus proses. Pengaduan yg status proses mencapai 67,59% pada tingkat kelurahan paling dominan dari jumlah status proses 324 pengaduan.
4
E. Pengaduan berdasarkan Media aduan
Berdasarkan media pengaduan yang paling sering digunakan pada media tatap langsung. Jumlah pengaduan tatap langsung mencapai 48.710 pengaduan (90,5%). Pengaduan tatap langsung lebih banyak berupa pertanyaan, kritik dan saran. Pengaduan yang berupa kritik dan saran merupakan hasil temuan dari BPKP. Media pengaduan yang berstatus proses lebih banyak pada media buku aduan mencapai 178 pengaduan (54%) dan media surat sebanyak 115 pengaduan(35%) dari total pengaduan proses 324 pengaduan. 5
F. Penyimpangan dana 1. Penyimpangan Hasil Temuan BPKP 1.1. Status Penangan Penyimpangan Dana Temuan BPKP Juni 2015
NO
PROVINSI
NIL_PENYIM
DANA KEMBALI
PERSEN
JMLH KASUS
1
SUMUT
857.353.306
372.379.044
43,4%
44
2
SUMBAR
48.805.025
9.203.600
18,9%
4
3
RIAU
1.590.852.250
1.590.852.250
100,0%
1
4
KEPRI
33.483.500
33.483.500
100,0%
4
5
JAMBI
117.825.500
73.047.500
62,0%
7
6
SUMSEL
2.742.750.624
2.727.100.124
99,4%
10
7
BENGKULU
1.503.250.498
1.435.995.498
95,5%
27
8
LAMPUNG
34.238.280
34.238.280
100,0%
10
9
DKI JAKARTA
1.321.024.611
1.156.495.031
87,5%
3
10
JABAR
1.277.390.855
1.078.003.932
84,4%
42
11
BANTEN
464.737.747
457.293.507
98,4%
13
12
KALBAR
51.949.525
27.949.525
53,8%
5
8.996.041.791
78,6%
170
JUMLAH 10.043.661.721
Penyimpangan dana hasil temuan BPKP mencapai 9,9 Milliar dan telah ditindak-lanjuti dengan dana kembali mencapai 8,9 Milliar (89,81%). Penyimpangan dana dengan nilai tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 2,74 Milliar dan telah dikembalikan dana sebesar 2,72 Milliar (99,43%). Sebaliknya di Provinsi Sumatera Barat penyimpangan dana yang telah dikembalikan baru mencapai 19,88% dari total dana yang digelapkan sebesar 48 juta. Propinsi yang telah menindak-lanjuti dengan pengembalian dana 100% terdapat di Provinsi Riau, Lampung dan Kepulauan riau. Sedangkan total dana yang belum kembali sebesar
6
1,019 Milliar. Dana yang belum dikembalikan tersebut masih ditindak-lanjuti di beberapa Provinsi seperti, Provinsi Sumatera selatan,Bengkulu, DKI Jakarta, Jabar, Sumatera Utara, Banten, Jambi, Kalimantan barat dan Sumatera Barat.
2. Penyimpangan dana Temuan Masyarakat
NO
2.1. Status Penangan Penyimpangan Dana Laporan Masyarakat Juni 2015 Dana Jumlah PROVINSI Nil_Penyim Persentase Kembali Kasus
69,35%
12
1,00%
1
73.241.000
54,97%
6
23.511.000
23.511.000
100,00%
3
SUMSEL
288.808.747
185.068.747
64,08%
24
6
JAMBI
81.450.000
66.200.000
81,28%
4
7
LAMPUNG
106.000.000
106.000.000
100,00%
1
8
BENGKULU
17.070.000
17.070.000
100,00%
5
9
DKI JAKARTA
17.736.000
17.736.000
100,00%
1
10
BANTEN
382.146.243
363.596.243
95,15%
3
11
JABAR
851.765.000
256.565.000
30,12%
37
JUMLAH
2.390.880.729 1.420.874.529
59,43%
97
1
SUMUT
449.152.739
311.486.539
2
SUMBAR
40.000.000
400.000
3
RIAU
133.241.000
4
KEPRI
5
Penyimpangan dana temuan masyarakat sampai dengan Juni 2015 mencapai 2,38 Milliar. Dana yang telah dikembalikan mencapai 1,412 Milliar (69%). Penyimpangan dana temuan masyarakat tertinggi berada di Provinsi Banten. Nilai penyimpangan dana temuan masyarakat tersebut mencapai 851 juta dengan dana yang telah dikembalikan 256 juta (30%). Provinsi yang telah menindak-lanjuti dan mengembalikan dana 100% terdapat di Provinsi Kepulauan riau, Lampung, DKI Jakarta, dan Bengkulu. Sedangkan Provinsi yang tingkat pengembalian dananya paling rendah 1% terdapat di Provinsi Sumatera Barat, dengan nilai penyimpangan dana sebesar 40 juta.
7
III. Kesimpulan 1. Pengaduan sampai bulan Juni 2015 mencapai 53.840 pengaduan dengan pengaduan telah selesai ditangani sebanyak 53.516 (99,04%). 2. Selama periode April- Juni 2015 rata-rata pengaduan diselesaikan dalam kurun waktu 26 hari. Provinsi yang terlama dalam penyelesaian kasus/ pengaduan di Provinsi Riau. 3. Penyimpangan dana temuan BPKP mencapai 170 kasus, dengan nilai penyimpangan mencapai 10 Milliar dan dana yang telah dikembalikan mencapai 8,9 Milliar (78,6%). 4. Penyimpangan dana temuan ITDA mencapai 36 kasus dengan nilai penyimpangan dana mencapai 535 juta dan dana yang telah kembali sebesar 201 juta (69%). 5. Penyimpangan
dana
temuan
masyarakat
mencapai
97
kasus
dengan
nilai
penyimpangan dana 2,3 Milliar dan dana yang telah dikembalikan mencapai 1,4 Milliar (59%). 6. Penyimpangan
dana
yang
dilaporkan
masyarakat
tidak
mengalami
progress
penyelesaian cenderung lambat dibandingkan kasus penyimpangan temuan BPKP dan ITDA. 7. Berdasarkan bidang kegiatan, kasus dengan status proses tertinggi pada bidang kegiatan infra-struktur. Sedangkan kasus berdasarkan bidang kegiatan paling dominan pada bidang administratif (lainnya) atau lainnya yang 8. Pengaduan sampai dengan bulan Mei 2015 capaian penanganan kasus temuan masyarakat dan temuan BPKP telah mengalami peningkatan dalam penyelesaian kasusnya.
Jakarta, 12 Juli 2015
PPM KMP PNPM WILAYAH-1
8
9
