Hutan Desa
Oleh: Arief Tajalli dan Dwi P. Lestari
Serial: BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)
SKENARIO PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT VISI HUTAN LESTARI MASYARAKAT SEJAHTERA
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI SEKITAR KAWASAN HUTAN
KEBIJAKAN PEMBERIAN AKSES SDH PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT / DESA
PROGRAM HUTAN DESA (HD) HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm)
KONDISI SOSIAL EKONOMI : 1. Luas Hutan di Indonesia : 137 jt ha 2. Total jumlah desa disekitar kawasan hutan 25.383 desa (jumlah penduduk 48.8 jt jiwa, 10.2 jt jiwa diantaranya katagori miskin) 3. Penguasaan sumber daya Lahan dan Hutan (SDL/H) lebih banyak oleh perusahaan besar (Perkebunan, HTI, HPH dan pertambangan, dll
DAMPAK : 1. Kondisi kehidupan sosial kurang kondusif untuk pelestarian SDL/H 2. Laju kerusakan hutan tinggi 1.08 Jt Ha/th 3. Terjadinya konflik tenurial yg rumit 4. kesempatan mengelola SDH terbatas 5. Ekonomi desa kurang berkembang dan kesejahteraan rendah TUJUAN AKHIR: 1. Kesejahteraan masyarakat / desa meningkat 2. Meningkatnya kesadaran untuk pelestarian SDH sebagai modal pembangunan desa 3. Terbangunnya desa mandiri yg didukung SDH lestari 4. Pemberdayaan ekonomi desa
SOLUSI : Pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan melalui HD
• Memberi akses SDH ke masyarkat /desa • Peningkatan kapasitas SDM untuk mengelola, mengurus dan memperoleh manfaat SDH
TUJUAN LAIN Menekan laju deforestasi
Mengacu pada UU no. 41/1999 (Kehutanan), pasal 5 mengenai HUTAN DESA
PermenHut P.49/Menhut-II/2008 diperbarui menjadi PermenHut no. P53/2011
LANDASAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN HUTAN DESA KEMENHUT • UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN • PP NO. 6 TAHUN 2007 Pemberian Akses SDH Peningkatan Kapasitas desa (SDM, Kelembagaan Teknologi, Pasar, Modal dll) HUTAN DESA (HD) 1. Permenhut No. p.49/2008 jo P.53 /2011 2. Perdirjen BPDAS PS NO. P.11/ 2010 a. Penetapan Areal Kerja HD b. Penetapan Hak Pengelolaan HD c. Fasilitasi kelembagaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif
• •
Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA BERBASIS SDH
PENGERTIAN HUTAN DESA • Hutan negara yang berada di kawasan desa, yang belum dibebani izin/hak pengelolaan dan dimanfaatkan oleh desa untuk kesejahteraan masyarakat desa
• Hutan Negara yang dikelola oleh masyarakat setempat melalui lembaga desa yang pemanfaatan utamanya untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa
Calon Areal Kerja HD
Kades a/n Desa
Bupati / Walikota
MENH UT VERIFIKASI
LEMBAGA DESA
SK PAK HD
SK HPHD
GUBERNUR
PENGERTIAN HUTAN DESA (Lanjutan) 1. PERSYARATAN LOKASI
Hutan lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP) yang belum dibebani izin pemanfaatan lain dan berada dalam wilayah administrasi desa
2. PELAKSANA HUTAN DESA
Lembaga Desa ditetapkan dengan Perdes. Diarahkan menjadi BUMDes. Anggota HD adalah semua warga desa
3. PRINSIP HUTAN DESA
Tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan Bukan hak kepemilikan tapi hak mengelola Tidak dapat dipindahtangankan atau diagunkan Jangka Waktu 35 tahun
4. PEMANFAATAN & PENGEMBANGAN USAHA
Hutan Lindung : HHBK (rotan, madu, bambu, pala, porang, durian dll) dan Jasa Lingkungan (air, mikro hidro, wisata alam dll) Hutan Produksi : HHK (hasil hutan kayu), HHBK, Jasa Lingkungan
5. HAK DAN KEWAJIBAN
HAK : Mendapatkan dan memanfaatkan fasilitas, HHK, HHBK, Jasa Lingkungan KEWAJIBAN : Melaksanakan penataan batas, menyusun rencana pengelolaan, melaksanakan pengelolaan, perlindungan, pengamanan hutan
PENGERTIAN HUTAN DESA (Lanjutan) Pengelolaan Hutan desa 35 tahun, disetujui oleh Gubernur melalui Bupati/ Walikota, dilakukan evaluasi paling lama setiap 5 tahun sekali.
Hutan desa dapat diberikan di areal Hutan Lindung & Hutan Produksi yang berada dalam administrasi desa bersangkutan.
Pengelolaan hutan desa diprioritaskan bagi mereka yang telah memanfaatkan hutan dan yang tergolong dalam katagori miskin, dibuatnya lembaga desa (BUMDes). Sistem kelembagaan prinsipnya untuk 3 desa/ kelurahan, mencakup seperangkat aturan bersama, prilaku bersama dan untuk tujuan bersama.
BUMDes berpedoman pada PerDes tentang Pengelolaan hutan desa yang mengacu pada Rencana Pengelolaan Hutan Desa.
PENGERTIAN HUTAN DESA (Lanjutan)
Pengelolaan Hutan Lindung dalam hutan desa hanya bisa dimanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan dari hutan tersebut. Contoh : Rotan, Madu, buah-buahan
Apabila dalam pengelolaan hutan desa terdapat Hutan Alam dan ataupun Hutan Tanaman yang berpotensi hasil hutan kayu, lembaga desa dapat mengajukan IUPHHK Hutan Alam dalam hutan desa dan atau IUPHHK Hutan Tamanan dalam hutan desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan hasi hutan kayu pada Hutan Alam dan Hutan tanaman,
Pemungutan biasanya dibatasi paling banyak 50m³ tiap lembaga desa/tahun
PROSES PEMANENAN HUTAN DESA Yang mendapat izin usaha kayu : • Regulasi : P. 51/Menhut-II/2006 dan P. 55/Menhut/2006 verifikasi asal usul kayu berdasarkan jenis Hutan Desa yang diperoleh. • Mempermudah dan menyederhanakan persyaratan administrasi dari asal-usul kayu dari huta desa, dengan memberikan wewenang kepada Kepala Desa.
Kepala Desa : • Mengeluarkan dokumen pengangkutan dari hutan kemasyarakatan dengan SKAU (surat keterangan asal usul kayu) ada 15 jenis kayu menurut P.33/ Menhut/2007 • Jenis kayu lainnya mengeluarkan dokumen SKKB (surat keterangan kayu bulat) disertai dengan cap tambahan kode : KR (kayu rakyat) dikeluarkan oleh kabupaten, dengan disertai pembuktian hak kepemilikan lahan.
FASILITASI PENGEMBANGAN HUTAN DESA SIAPA YANG MEMFASILITASI HUTAN DESA ?
Pemkab/Kota Pem Prop Pusat Pihak lain (Swasta, BUMN Lembaga Keuangan , Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian)
JENIS FASILITASI HUTAN DESA ?
1. Penyusunan rencana Pengelolaan HD 2. Pembentukan / penguatan Kelembagaan Usaha 3. Pengembangan usaha 4. Peningkatan Kapasitas SDM (diklat) 5. Pendampingan 6. Bantuan Sarana dan teknologi 7. Pemasaran pasar dan akses modal
RENCANA KERJA HUTAN DESA (RKHD) Rencana pengelolaan :
• Kondisi umum • Kelola Kawasan Hutan Desa o Penataan areal kerja Hutan Desa
o Potensi areal kerja Hutan Desa • Kelola Usaha Hutan Desa o Pengembangan usaha o Rencana Perlindungan Hutan • Kelola Kelembagaan Hutan Desa • Kelola sumber daya Manusia Hutan Desa
RENCANA KERJA TAHUNAN HUTAN DESA (RKTHD) Rencana Tata Batas Areal Kerja Rencana Penanaman Rencana Pemeliharaan Rencana Pemanfaatan
Rencana Perlindungan Pengembangan Kelembagaan Pengembangan SDM
POTENSI HUTAN DESA Potensi hutan desa sebagai pengungkit pengembangan ekonomi desa antara lain: Pro Jobs (menciptakan lapangan pekerjaan) Pro Poor (Meningkatkan pendapatan masyarakat) Pro Growth (Pengembangan industry kecil olahan HHK dan HHBK) Pro Environment (Perbaikan Lingkungan)
Pro Green Economy (Mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan kritis) Mendorong kemandirian desa
Permasalahan dan Tantangan •
Pemberian hak kelola (HPHD) oleh Gubernur relatif lambat
•
Belum memadainya SDM LPHD
•
Dukungan pendanaan dari Pemda kurang
•
Belum ada dukungan akses modal dan pasar sehingga pengembangan usaha belum berjalan dengan baik masi perlu fasilitasi yang intensif
•
Masyarakat desa yang berada didalam dan sekitar hutan butuh ruang untuk bisa eksisten secara ekonomi, budaya, sosial dan politik (Kemiskinan)
•
Lahan pertanian dan perkuminan yang berada dala kawasan hutan (Konflik), kurangnya akurasi dan tidak ada partisipasi pada skala peta
•
Status legalitas lahan kawasan hutan yang diklaim masyarakat sebagi lahan milik pribadi dengan menggunakan bukti SPPT (pembayaran pajak) sebagai titel alas hak
•
Konflik kebijakan
•
Proses penetapan & perizinan Hutan Desa panjang dan rumit dampak biaya tinggi perlu penyederhanaan
•
Keadilan distribusi agar terdistribusi secara adil hingga ke seluruh level sosial ekonomi masyarakat desa
PERCEPATAN PENINGKATAN EKONOMI DESA MELALUI HUTAN DESA
1. Percepatan Implementasi MoU antara Kemenhut dg Kemendagri 2. Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Kewirausahaan 3. Penyediaan akses modal melalui Fasilitasi dana bergulir, (BLU) 4. Fasilitasi sarana prasarana produksi untuk pengembangan usaha ekonomi produktif 5. Fasilitasi Kemitraan
