HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN

Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!

HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN Adrianus Eryan – FHUI 2013 Randy Pongtiku – FHUI 2013 Desy Putriana – FHUI 2013 Pegangan Wajib  UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  Buku Pengantar Hukum Dagang Prof. Agus Sardjono  Kitab Undang-Undang Hukum Dagang  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  KULIAH PENGANTAR HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN  16 September 2015 – Prof. Felix Oenteng Soebagja Organisasi perusahaan yang paling populer adalah PT PT baru memperoleh status badan hukum saat anggaran dasar yang diajukan disetujui Menteri Hukum dan HAM Bagaimana dengan bentuk badan usaha lain? - Koperasi, disetujui oleh Menteri Koperasi - Yayasan, disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM - Perhimpunan Perdata, juga oleh Menteri Hukum dan HAM - PT yang 100% dimiliki negara tunduk pada UU BUMN, karena boleh didirikan oleh 1 pendiri saja. Dulu ada juga PN (Perusahaan Negara) pendirinya negara Dulu dikenal bentuk-bentuk badan usaha berikut, Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum), dan Persero. Ini menggunakan pengaturan yang lama. Namun ketiga perusahaan tersebut selain mencari keuntungan, juga menyelenggarakan jasa yang diberikan oleh Perjan. Perusahaan daerah diatur ‘di UU Perda - Ada perumda, perseroda, dan perjanda Kantor hukum tidak boleh berbentuk PT. Wajib berbentuk persekutuan perdata. Partnership mencakup persekutuan perdata dan firma (kalau di Indonesia lebih ke firma) PERSERIKATAN PERDATA Pendirinya partners atau rekan Kapan jadi partner? Saat bertanggung jawab atas semua hak dan kewajiban perserikatan perdata Lalu associate yang baru masuk bagaimana? - Kantor hukum non-litigasi, yang seringkali lebih dikenal dengan istilah konsultas hukum lebih menonjolkan strukturnya, jenjangnya terlihat - Kantor hukum litigasi tidak terlalu memusingkan struktur, yang penting ada partner dan ada associatesnya sudah cukup Junior Associate, Senior Associate, Junior Partner, semua bertanggung jawab ke Partner Setiap partner bertanggung jawab ke firma secara penuh Ada istilah junior partner, aslinya belum partner sepenuhnya dan hanya strategi marketing saja karena junior partner masih bertanggung jawab ke partnernya Perusahaan besar kalau meminta jasa hukum lalu yang dikirim ternyata associates, biasanya mereka akan tersinggung, contohnya Pertamina dan Bank Indonesia. Biasnaya dalam praktek minimal ada partnernya atau junior partner 1-2 orang lalu sisanya senior associate atau junior associate

© ADRIANUS ERYAN & PARTNERS | HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN

1


Asuransi berada dalam pengawasan OJK (full) BI meskipun ada sebagian pengawasan di OJK tapi sebagian pengawasan lagi tetap ada di BI “Semua itu mungkin, asalkan dilakukan dengan sepenuh hati. Jangan lihat diri anda sekarang siapa tapi lihat diri anda kedepannya menjadi apa.” – Prof. Felix “Halangan anda adalah semangat dan daya juang.” – Prof. Felix Bedanya Persekutuan Perdata dan CV? - Persekutuan Perdata bertindak atas nama sendiri, tidak yang lain - CV ada 2 sekutu, sekutu yang bertanggung jawab, dan sekutu yang hanya menyetor modal (ada sekutu yang bertanggung jawab atas semua hal termasuk kekayaan, sedangkan sekutu lainnya hanya mengurus sana sini secara terbatas) PERHIMPUNAN BERBADAN HUKUM Contohnya - Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara - Asosiasi Advokat (Peradi) - Badan Arbitrase Pasar Modal YAYASAN - Tidak membayar pajak - Harus memiliki organ pembina, pengurus, dan pengawas - Pembina, pengurus, dan pengawas, tidak boleh menerima gaji atau imbalan apapun dalam bentuk uang USAHA DAGANG Contohnya UD Jaya Abadi, dsb. Biasanya bentuknya perusahaan perseorangan, bisa persekutuan juga. Ada juga IMA (Indonische Maatscheppij op Aaudaleer) perusahaan dagang yang ditujukan khusus untuk pribumi, di Yogyakarta masih banyak Apakah koperasi mencari untung? Tentu saja. Pada prinsipnya semua jenis badan usaha mencari keuntungan. Bedanya koperasi diolah dengan asas kekeluargaaan. Profit tidak hanya untuk pendiri dan pengurus tapi juga dibagi ke anggotanya dalam bentuk SHU “Yayasan di UPH, Atma Jaya, semuanya kaya-kaya itu, meskipun pendiri tidak boleh mengambil keuntungan, tetapi pengurus yang profesional boleh.” – Prof. Felix Joint Venture, untuk mengetahui bentuknya lihat karakteristiknya - Kalau tanggung jawab atas masing-masing = firma - Kalau tanggung jawab bisa atas sekutunya yang lain = CV Setiap PT pasti mencari keuntungan Ada juga PT yang menghasilkan keuntungan tapi tidak untuk dibagikan ke pemegang saham tapi untuk PT itu sendiri Contoh: Bursa Efek Indonesia, KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia)1, KPEI (Kliring Penjaminan Efek Indonesia)2, bentuknya PT semua, tapi tidak dibiayai oleh siapapun, maka bentuknya harusnya bukan PT 1

2

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia. Dalam kelembagaan pasar modal Indonesia, KSEI merupakan salah satu dari Self Regulatory Organization (SRO), selain BEI serta KPEI. Berdasarkan ketentuan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, KSEI menjalankan fungsinya sebagai LPP di pasar modal Indonesia dengan menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek yang teratur, wajar, dan efisien. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) didirikan berdasakan UU Pasar Modal Indonesia Tahun 1995 untuk menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien. KPEI didirikan sebagai perseroan


2


“Menjadi kaya bukan pamali, asal dilakukan dengan benar” – Prof. Felix Karyawan BI tunduk pada UU Perbankan Karyawan OJK tunduk pada UU Keuangan Dosen PNS tunuk pada UU PNS, bedanya hanya di tunjangan yang berbeda-beda tergantung daerah dari Sabang sampai Merauke PERTANYAAN 1. UD itu sebenarnya apa? – Puji, 2013 UD itu usaha dagang, penamaan oleh orang Indonesia sendiri. Bisa berbentuk perusahaan perseorangan, CV, dsb – Prof. Felix 2. Mengapa Go-Jek sampai sekarang belum berbentuk badan huum dan belum mendapat izin usaha dari kementrian perhubungan? – Arya, 2013 Karena belum disahkan oleh kemetrian terkait sehingga belum berbentuk badan hukum – Prof. Felix 3. Dana Pensiun merupakan badan hukum tersendiri sebagaimana disebutkan dalam UU Dana Pensiun atau termasuk kedalam bentuk Yayasan? – Reza, 2012 Lihat AD/ART nya dia termasuk kedalam yayasan atau apa? Kalau yayasan ada dana pensiun yang dari PT contohnya Pertamina. Dana pensiun Pertamina itu luar biasa, sejahtera anda. BI bahkan lebih sejahtera lagi – Prof. Felix 4. Bagaimana dengan pembentukan badan usaha yang secara khusus dilahirkan dari UU? Lantas jika tidak ada pengaturannya maka tunduk pada hukum apa? – Asya, 2013 Ya, memang ada yang demikian. Contohnya banyak seperti koperasi, dia badan hukum juga untuk usaha yang dilahirkan dari UU. Pembentukan UU Koperasi sebelum adanya UU PT. Setelah ada UU PT lalu koperasi juga boleh berbentuk PT.  TUGAS HOP - MATRIKS PERBANDINGAN PERSEKUTUAN PERDATA, FIRMA, DAN CV

Definisi

Dasar Hukum

PERSEKUTUAN PERDATA Suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka. (Pasal 1618 BW)

Pasal 1618 – 1652 BW

FIRMA

CV

Suatu perseroan (persekutuan) yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama. (Pasal 16 KUHD)

Perseroan (persekutuan) yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero (sekutu) yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. (Pasal 19 KUHD) Pasal 19-21 KUHD

Pasal 16-35 KUHD

terbatas berdasarkan akte pendirian No. 8 tanggal 5 Agustus 1996 di Jakarta oleh PT Bursa Efek Indonesia dengan kepemilikan 100% dari total saham pendiri senilai Rp 15 miliar. KPEI memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal 24 September 1996 dengan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Dua tahun kemudian, tepatnya tanggal 1 Juni 1998, Perseroan mendapat izin usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan berdasarkan Surat Keputusan Bapepam No. Kep-26/PM/1998.


3


Ciri-Ciri dan Sifat

3 4

6

7

8

9

a. Persekutuan Perdata adalah perjanjian (kontrak) b. Prestasi masingmasing pihak adalah memasukkan sesuatu atau memberikan kontribusi modal ke dalam persekutuan c. Tujuannya adalah membagi keuntungan (profit)3 4 d. Adanya sifat kepribadian, bahwa masing-masing sekutu dalam persekutuan saling mengenal secara pribadi (intuitues personae).

a. Firma adalah persekutuan perdata6 b. Dijalankan dengan nama bersama c. Firma menjalankan kegiatan usaha7 d. Adanya pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD) yaitu tanggung jawab renteng bagi perjanjianperjanjian/perikatanperikatan persekutuan (hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk)8

a. Persekutuan Komanditer adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer.9 Terdapat 2 macam sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif (komandit).

Agus Sardjono, et.al, Pengantar Hukum Dagang, cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 29 Di dalam pengertian persekutuan perdata tidak ada pengertian atau definisi yang tegas, apakah persekutuan perdata itu menjalankan kegiatan usaha (perusahaan) atau tidak. Dengan kata lain, BW tidak membatasi bahwa persekutuan yang dibahas di dalam undang-undang ini hanyalah yang dimaksudkan untuk menjalankan kegiatan usaha (for profit). Namun menurut Ps. 1623 BW terdapat ketentuan bahwa bisa saja pembentukan persekutuan perdata itu dimaksudkan untuk menjalankan kegiatan usaha (for profit). Dalam istilah lain, persekutuan perdata juga diterjemahkan menjadi maatschap atau general partnership, yang terbuka bagi siapa pun untuk membentuknya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yang tidak selalu untuk urusan bisnis dalam arti for profit. Hal ini menyimpulkan bahwa, setiap hal yang termuat dalam pengertian persekutuan perdata berlaku bagi firma kecuali jika diatur secara khusus ataupun menyimpang oleh KUHD mengenai firma. Seperti yang ditentukan dalam Ps. 16 KUHD, maka unsur menjalankan perusahaan adalah merupakan unsur mutlak bagi persekutuan firma (Hadikusuma & Sumantoro, 1991: 21). Sejak istilah pedagang dan perdagangan sebagaimana diatur Ps. 2-5 KUHD dihapus, maka telah diperkenalkan istilah batu yaitu “menjalankan perusahaan” atau “bedrift”. Suatu kegiatan dianggap “bedrift” apabila kegiatan tersebut memenuhi setidak-tidak empat kriteria, yaitu: a. Status atau Kedudukan Tertentu Seseorang atau sekelompok orang itu dikenal, dalam konteks ini, sebagai pedagang atau orang yang menjalankan usaha atau perusahaan b. Terus-menerus Status tertentu yang dimaksud di atas dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara terus-menerus sebagai pekerjaan atau profesinya c. Sah atau Legal Status yang dijalankan secara terus-menerus itu tidak melanggar hukum, atau dengan kata lain, sah di mata hukum. d. Tujuan Mencari Laba (for profit) Tiap-tiap yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang itu dimaksudkan untuk mencari laba. Dengan demikian, unsur profit merupakan unsur terpenting dari empat kriteria menjalankan perusahaan atau “bedrift” Dalam perkembangannya, kriteria menjalankan perusahaan ini kemudian digunakan sebagai suatu definisi hukum dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang menyatakan bahwa, “perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Repubik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Hal yang sama juga diatur dalam UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang mengatur bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. (Sardjono & et.al, 2014: 30-32) R.T. Sutantya R. Hadikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 21 Ibid, hlm. 31


4


Jenis atau Macam

Penamaan

Pendirian

Sekutu

Pengurusan

5 10

e. Memiliki affection societatis, yaitu keinginan para pihak untuk bekerja sama sebagai sekutu atau mitra.5  Umum (Pasal 1621 & 1622 BW)  Khusus (Pasal 1623 BW) Tidak dibawah nama bersama

Didirikan atas dasar perjanjian, baik lisan maupun tertulis

Sekutu Statuter, diangkat degan mengubah anggaran dasar (atas perjanjian) Sekutu Mandater, diangkat tanpa mengubah anggaran dasar (atas penunjukan) Bila ada pihak ketiga ingin bergabung, maka harus ada izin dahulu dari sekutu yang lain (Pasal 1641 BW) Setiap sekutu hanya bertindak untuk mewakili dirinya sendiri. Para sekutu tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan atas nama persekutuan (Pasal 1642-1644 BW)

Hanya dikenal satu bentuk Firma,

Ada nama bersama

Berdasarkan akta otentik (Pasal 22 KUHD), didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Pasal 23 KUHD), dan diumumkan melalui Berita Negara (Pasal 28 KUHD) Hanya ada sekutu biasa

Setiap sekutu berhak melakukan pengurusan terhadap firma. Kecuali bila ada sekutu yang dikecualikan, maka sekutu tersebut tidak dapat mengurusi firma. (Pasal 17 KUHD)

CV Diam-Diam (Pasal 19-21 KUHD)  CV Terang-Terangan  CV dengan Saham10 Ada nama bersama (hanya untuk sekutu aktif. Nama sekutu pasif tidak boleh digunakan untuk nama bersama) Berdasarkan akta otentik (Pasal 22 KUHD), didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Pasal 23 KUHD), dan diumumkan melalui Berita Negara (Pasal 28 KUHD) Sekutu Aktif/Komplementer, aktif menjalankan perusahaan (melakukan pengurusan) Sekutu Pasif/Komanditer, sekutu yang menyertakan modal dalam persekutuan, namun tidak melakukan pengurusan 

Hanya sekutu aktif yang berhak melakukan pengurusan dan mewakili CV. Sekutu pasif tidak diperkenankan melakukan pengurusan. Apabila sekutu pasif melakukan pengurusan maka akan menjadi sekutu aktif dan bertanggung jawab penuh. (Pasal 20 KUHD)

Ibid, hlm. 32 Secara teoretis, CV jenis ini merupakan bentuk peralihan dari CV menjadi PT. Dikatakan bentuk peralihan karena bentuk hukum CV itu sejatinya masih berupa perskutuan dan bukan perseroan. Perbedaannya hanya pada sifat transferability dari kedudukan sekutu komandit lewat peralihan sahamnya. Agus Sardjono, et.al, Op.cit, hlm. 64


5


Tanggung Jawab

Apabila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka hanya sekutu yang bersangkutan yang bertanggungjawab secara pribadi atas perbuatan hukum tersebut (Pasal 1642 dan 1644 BW), kecuali ia secara nyata dikuasakan untuk itu (Pasal 1639 BW)

Tiap-tiap sekutu bertanggungjawab secara tanggung-menanggung untuk seluruhnya atas segala perbuatan hukum dari persekutuan tersebut (Pasal 18 KUHD), tidak terbatas pada harta kekayaan firma saja namun meliputi harta kekayaan pribadi masing-masing sekutut.

Modal

Tiap sekutu diwajibkan memasukan (inbreng) dalam kas persekutuan berupa uang, benda atau tenaga/keahlian. (Pasal 1619 BW) Berakhir/bubar karena (Pasal 1646 BW) 1. Waktu yang ditentukan telah lampau; 2. Barang musnah atau usaha yang menjadi tugas pokok telah selesai; 3. Seorang atau lebih sekutu mengundurkan diri, meninggal dunia, di pengampuan atau pailit; 4. Kehendak dari seorang atau beberapa sekutu.

Tiap sekutu diwajibkan memasukan (inbreng) dalam kas persekutuan berupa uang, benda atau tenaga/keahlian. (Pasal 1619 BW) Berakhir/bubar karena (Pasal 1646 BW) 1. Waktu yang ditentukan telah lampau; 2. Barang musnah atau usaha yang menjadi tugas pokok telah selesai; 3. Seorang atau lebih sekutu mengundurkan diri, meninggal dunia, di pengampuan atau pailit; 4k . Kehendak dari seorang atau beberapa sekutu.

Pembubaran

Sekutu aktif bertanggungjawab secara tanggung-menanggung untuk seluruhnya atas segala perbuatan hukum dari persekutuan tersebut, dan tanggung jawab tersebut meliputi harta kekayaan pribadi masingmasing sekutu aktif. (Pasal 18 KUHD) Bagi sekutu pasif bertanggung jawab sebatas modal yang dimasukan dalam CV, tanpa harus mengembalikan apa yang telah diperoleh dari CV tersebut (Pasal 20 KUHD) Tiap sekutu diwajibkan memasukan (inbreng) dalam kas persekutuan berupa uang, benda atau tenaga/keahlian. (Pasal 1619 BW) Berakhir/bubar karena (Pasal 1646 BW) 1. Waktu yang ditentukan telah lampau; 2. Barang musnah atau usaha yang menjadi tugas pokok telah selesai; 3. Seorang atau lebih sekutu mengundurkan diri, meninggal dunia, di pengampuan atau pailit; 4. Kehendak dari seorang atau beberapa sekutu.

 TUGAS HOP MBA WENNY SOAL Ada Persekutuan Perdata antara Randy, B, C, dan D. Lalu A adalah sekutu baru yang masuk ke dalam bisnis rental mobil. A masuk tanpa izin ke dalam persekutuan, masuk ke bagian Randy dengan modal sebesar 50 juta, A ikut Randy inbreng 15 juta. Sekutu lainnya ada B, C, D. Modal keseluruhan sebesar 300 juta. a. Pada suatu hari A memecat salah seorang pegawai administrasi yang ada di perusahaan rental sehingga ada order yang seharusnya bisa diambil, menjadi tidak bisa diambil. Order yang seharusnya dijalankan hari itu juga akhirnya tertunda. b. Bahwa ternyata ada order untuk membawa bus pada hari berikutnya. A yang menjawab order itu dan A meminta supaya uang rental dikirimkan ke rekeningnya. Oleh A uang tersebut diambil untuk mengganti ban salah satu mobil travel yang bocor


6


JAWAB11 Berdasarkan Pasal 1639 ayat (1) BW: “Para sekutu dianggap secara bertimbal-balik telah memberikan kuasa supaya yang satu melakukan pengurusan bagi yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh masing-masing sekutu juga mengikat untuk bagian sekutu-sekutu lainnya, meskipun ia tidak telah memperoleh perizinan mereka; dengan tidak mengurangi hak mereka ini atau salah seorang untuk melawan perbuatan tersebut, selama perbuatan itu belum ditutup.” Dari pasal tersebut dapat kita lihat bahwa jika tidak ada pengaturan khusus, masing-masing sekutu berhak untuk melakukan tindakan pengurusan, yang mengikat persekutuan. Dari frasa “apa yang dilakukan masingmasing sekutu (pengurus) juga mengikat untuk bagian sekutu-sekutu lainnya,” kemudian dapat disimpulkan bahwa wujud/manifestasi dari pengurusan ini adalah kapasitas mengikat persekutuan dengan pihak ketiga. Dalam hal ini, berarti Randy sebagai pengurus mempunyai kapasitas demikian. Masalahnya, yang menjalankan kewenangan ini adalah bukan Randy melainkan A. A dalam hal ini kapasitasnya bukan sebagai sekutu dari persekutuan antara Randy dengan B, C dan D tetapi hanya sebagai “teman” dari Randy. Dalam soal kasus pertama, di mana A memecat karyawan persekutuan Randy-B-C-D sehingga membawa kerugian, A dalam hal ini dikonstruksikan sebagai “tanggungan” dari Randy, yang berarti jika A melakukan perbuatan melawan hukum – dalam hal ini melakukan perbuatan pengurusan yang berakibat kerugian bagi persekutuan Randy-B-C-D yang mana ia tidak mempunyai hak untuk melakukan pengurusan itu – maka Randy dapat dimintai pertanggungjawabannya. Hal ini didasari pada Pasal 1367, yang berbunyi: “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Selanjutnya, Pasal 1630 dalam konteks persekutuan perdata mengatur hal yang sama: “Masing-masing sekutu diwajibkan memberikan ganti rugi kepada persekutuan tentang kerugiankerugian yang diderita oleh persekutuan yang disebabkan salahnya si sekutu …" Kemudian, untuk soal kasus kedua, di mana tidak terjadi kerugian, tindakan pengurusan yang tidak seharusnya yang dilakukan oleh A tidak dapat dikenakan dalil Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 dan turunan-turunannya karena ada anasirnya yang tidak terpenuhi: adanya kerugian. Dalam hal ini, tindakan pengurusan yang dilakukan oleh A juga adalah bentuk perikatan yang lahir dari Undang-Undang, yaitu suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1358, yang mengatur: “Pihak yang telah mewakili urusan orang lain dengan tiada mendapat perintah, tidak berhak atas suatu upah.” Selanjutnya, dalam Pasal 1639 ayat (1), seperti yang dikemukakan sebelumnya, Randy dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk mewakili dan melakukan tindakan pengurusan, yang dijalankan oleh A, atas tanggungan Randy jika terjadi kerugian. Dapat disimpulkan dari dua pasal ini bahwa: 1) Tidak ada kewajiban memberikan upah dari Persekutuan Perdata kepada A; 2) Berangkat dari konstruksi soal nomor 1 bahwa A bertindak sebagai “tanggungan” dari Randy, maka pemeliharaan ini dapat juga diartikan sebagai tindakan pengurusan yang diselenggarakan oleh Randy, hanya saja dilakukan oleh A; 3) Karena tidak ada kerugian yang terjadi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh A atas tanggungan Randy adalah sejalan dengan Pasal 1639 yang menyatakan bahwa: “Masing-masing sekutu berhak mewajibkan sekutu-sekutu lainnya untuk turut memikul biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang-barang kepunyaan persekutuan.”

11

Ini jawaban kelompok gw sendiri sih yang sebagian besar diriset sama Randy secara bertanggung jawab dan penuh dedikasi, meskipun demikian apabila ada salah kata karena silap atau mungkin udah terlalu ngantuk gara-gara dilembur sampai jam 3 pagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya.


7


maka tidak ada permasalahan pertanggungjawaban perdata di sini

 PENGANTAR PERSEROAN TERBATAS  28 Oktober 2015 – Wenny Setiawati Orang asing sebagai pendiri PT bisa nggak? Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU PT, pada dasarnya bisa tapi harus cek UU Pasar Modal, cek PP nya disitu ada daftar negatif investasi dimana masing-masing kategori ada limitnya, berapa max penanaman modal asing di tiap kategori perusahaan, misalnya bank, asuransi, rumah sakit, dsb. Badan hukum asing sebagai pendiri? Kalau induk perusahaannya isinya pemegang saham asing, maka anak perusahaan dibawahnya ikut menjadi perusahaan asing kah? >> mengacu ke UU PMA (Penanaman Modal Asing) Australia >> kalau ada induk perusahaan isinya asing, maka anak perusahaan dibawahnya semuanya ikut dianggap sebagai perusahaan asing. Indonesia bagaimana pengaturannya? TATA CARA PENDIRIAN PT Persyaratan awal >> Ada perjanjian yang dituangkan ke dalam akta notaris (anggaran dasar & keterangan lainnya) Anggaran Dasar >> nama dan tempat kedudukan - Penyebab banyak yang menggunakan virtual office >> nggak perlu bayar pajak dan murah - Setiap pengajuan nama PT berdasarkan keputusan menteri, maka akan dikenakan biaya >> Nama Pengajuan, tidak boleh melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU PT Anggaran Dasar, ketentuannya ada di Pasal 15 UU PT Dalam menentukan AD boleh-boleh saja menentukan selain yang diatur UU, asalkan tidak bertentangan dengan UU PT PROSEDUR PENDAFTARAN Sisminbakum >> Format Isian Akta Notaris, pokoknya semuanya yang bisa ngurus notaris, cek websitenya, ngetag nama, bayar sana sini, dsb BUMN atau BUMD? Lihat dari kepemilikan modalnya, siapa yang punya? Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Jenis-jenis BUMN:12 - Perusahaan Perseroan (Persero), contoh: PT Jasamarga, Bank BNI, PT Asuransi Jiwasraya, PT PLN - Perusahaan Umum (Perum), contoh: Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum Perhutanan - Perusahan Jawatan (Perjan), contoh: Perjan Kereta Api >> sekarang udah jadi PT. KAI Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Contoh: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bagaimana bila setelah pendirian pemegang saham kurang dari 2 orang? Pasal 7 ayat (5) dan Pasal (6) UU PT dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan sebagian sahamnya ke orang lain. Lewat jangka waktu nggak dialihkan berarti pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi terhadap perseroan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, perseroan dapat dibubarkan oleh pengadilan. 12

Ini masih pakai peraturan yang lama, sekarang kebanyakan udah jadi PT semua


8


Apakah penyetoran saham oleh pendiri bisa berupa kontrak atau perbuatan hukum? Nggak tauuuu Apakah perbuatan hukum calon pendiri mengikat PT? Perhatikan Pasal 13 dan Pasal 14 UU PT Pasal 13 >> masih dalam bentuk perjanjian, tanggung jawabnya pribadi >> tapi bahkan belum bisa dikatakan PP karena memang belum ada perjanjiannya, semuanya masih dalam bentuk perorangan >> sehingga belum ada hubungan hukum diantara calon pendiri Pertanggung jawaban Persekutuan Perdata = pribadi, yang lain bisa ikutan kalau ada kuasa sebelum dilakukan perbuatan hukum, atau sudah mendapatkan kenikmatan setelah perbuatan hukum terjadi. Pembagiannya proporsional sesuai dengan inbrengnya. Pasal 14 >> sudah didaftarkan tapi menunggu pengesahan, ada nama bersama, mirip kayak firma, tanggung jawabnya tanggung renteng >> tapi apakah ini memang firma? Bukan, karena harus dengan persetujuan para sekutu lainnya, firma nggak butuh persetujuan udah bisa mewakili. Kalau butuh persetujuan berarti bentuknya masih Persekutuan Perdata Yang membedakan antara Pasal 13 ke 14 >> ada AD nya Kenapa pertanggung jawabannya berbeda? Padahal bentuknya juga belum badan hukum? Pasal 14 dengan adanya nama bersama sudah menunjukkan adanya hubungan para sekutu, sehingga pertanggung jawabannya pun berbeda dengan Pasal 13 di mana pelakunya calon pendiri, sedangkan Pasal 14 pelakunya pendiri. Keduanya melakukan perbuatan hukum untuk perseroan Kalau udah ngomong pendiri, berarti udah punya legal basis untuk disebut pendiri. Legal basisnya apa? Akta pendirian yang menyebutkan kalau si X ini adalah pendiri. RUPS yang menentukan apakah akan mengambil tanggung jawab perbuatan calon pendiri atau menolaknya >> karena masih sebatas tanggung jawab sendiri (sebelum ada AD) Kalau ada lagi katakanlah Z membuat aplikasi game, mematenkan aplikasi gamenya, lalu dia membuat suatu PT dan ingin membuat supaya copyrightnya atas nama PT yang ia buat? Ya nggak masalah. Kapan perseroan memperoleh status badan hukum? Saat ditetapkan oleh Kemenkuham, Pasal 7 ayat (4) UU PT “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.” Bagaimana dengan perbuatan hukum atas nama perseroan sebelum PT berstatus badan hukum? Ini yang antara Pasal 13-14 pokoknya, baca sendiri aja diatas panjang perdebatannya. Intinya adalah bagaimana memisahkan perbuatan calon pendiri pada saat masih di lingkup Pasal 13 (pribadi) dan saat sudah di lingkup Pasal 14 (sudah ada nama bersama) TUGAS HOP CARI INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN GLOBAL Holdingsnya, pendirinya, BOC, BOD, usahanya apa, segala identitas tentang perusahaannya. Kalau punya saham disini disitu, dsb. – 2 minggu lagi dikumpulkan

 ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  4 November 2015 – Yetty Komalasari Dewi


9


Tindakan PT

Sangat Penting

Merger/Akuisisi | Pailit | Likuidasi | Pembubaran

Penting

Perubahan AD

Biasa

Umum

MENGAPA DIBAGI MENJADI 3 CORPORATE ACTION SEPERTI DIATAS? Berdasarkan kuorum dan voting rights nya karena setiap corporate action wajib disetujui oleh RUPS. Legal basisnya apa? Dari ketentuan kuorum dan voting rights, 1/2, 2/3, 3/4, lihat pasal berapa. Karena dampaknya beda dari yang biasa sampai sangat penting maka batas kuorumnya pun berbeda-beda. Pengangkatan direktur, pemberhentian komisaris, ganti anggota direksi, semuanya masuk ke tindakan PT yang biasa PROSES PENDIRIAN PT Pasal 7 - Pasal 30 UU PT 1. AP/AD, PT ABC, Akta Notaris, Pemodal A dan B (minimal) ketemu 2. Pengesahan Menteri, PT = BH, dokumennya butuh Salinan AP + SK Domisili, NPWP, Rekening, Bukti Setor 3. Daftar Perseroan Menteri (Pasal 29) 4. Pengumuman TBN-RI Menteri Sewaktu masih di tahap 1 ada kemungkinan perubahan AD, atau waktu lagi disubmit di tahap 2 (tapi belum disahkan) bisa ada perubahan AD, atau malah setelah disahkan ada perubahan AD. Sequencenya ini penting karena beda tahap beda legal basisnya. APA YANG DIANGGAP SEBAGAI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR? Pasal 15 ayat (1) UU PT setidaknya AD memuat 9 hal dari huruf (a) sampai (i), Pengaturan mengenai perubahan AD ada di Pasal 21 UU PT AD memuat setidaknya: a. Nama dan kedudukan perseroan b. Maksud, tujuan, kegiatan c. Jangka waktu d. Permodalan e. Saham, klasifikasi, nilai nominal f. Nama jabatan dan jumlah direksi dan dewan komisaris g. Tempat dan tatacara RUPS h. Tatacara angkat dan pemberhentian direksi dan dewan komisaris i. Tatacara bagi laba dan deviden FUNGSI AD? Sumber Kewenangan


10


-

PT (Pasal 18, 4, 2 UU PT) Organ PT (Pasal 94 A-D, 111 A-K, 75 ayat (1))

PERUBAHAN AD YANG BUTUH PERSETUJUAN MENTERI Pasal 21 ayat 2 UU PT a. Nama perseroan b. Domisili c. Maksud, tujuan, kegiatan d. Jangka waktu berdirinya PT e. Besarnya modal dasar f. Pengurangan modal Ditempatkan dan disetor dan/atau g. Status perseroan dari tertutup menjadi terbuka, vice versa Mengapa butuh persetujuan menteri? Hubungannya dengan jangka waktu >> PT kan Badan Hukum >> subjek hukum >> ada jangka waktunya misal 20 tahun. Kalau sudah lewat ya dia nggap jadi Badan Hukum >> bukan subjek hukum lagi >> tindakan hukumnya tidak sah >> maka perlu persetujuan lagi.13 Modal dasar adalah modal yang ditentukan saat pertama kali memohon persetujuan sebagai Badan Hukum, dari situ lah ada rasio modal. Konsekuensinya muncul di modal ditempatkan dan modal disetor. Mengapa harus disetujui? Karena sebelumnya banyak PT bohongan >> historical background Menteri tidak setuju jika a. Bertentangan dengan tatacara perubahan AD b. Isi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan c. Kreditor keberatan atas penurunan modal PERUBAHAN AD YANG BUTUH PEMBERITAHUAN MENTERI - Pemegang saham - Susunan dewan direksi dan dewan komisaris - Klasifikasi saham TATA CARA PERUBAHAN AD 1. RUPS >> agenda, kuorum, dan voting 2. Dinyatakan dengan Akta Notais (Jika PKR harus dibuat dalam BA >> max. 30 hari) 3. Ajukan permohonan persetujuan/pemberitahuan kepada Menteri >> max. 30 hari Kalau lewat 30 hari bagaimana? Gugur. Kalau mau tetap diubah? >> RUPS lagi, ulang dari awal Mekanisme itu formalitas, tatacara, kalau tidak terpenuhi = tidak berlaku Perubahan Perpanjangan Jangka Waktu PT >> diajukan 60 hari sebelum jangka waktu berakhir Perubahan Status PT Tertutup menjadi Terbuka >> diajukan 30 hari setelah kriteria terpenuhi (300 pemegang saham, modal disetor 3M, dsb) Kapan perubahan AD efektif berlaku? - Putusan Persetujuan Menteri diterbitkan, Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri diterbitkan (Pasal 23 UU PT) - Pengajuan Pernyataan pendaftaran ke BAPEPAM, Pelaksanaan Penawaran Umum (Pasal 25 UU PT) Terbuka bisa sengaja (IPO) atau tidak sengaja (ngurusnya bener lalu pemegang sahamnya banyak sampai memenuhi 300 orang dan modal disetor 3M lebih) - Tanggal Persetujuan Menteri, Tanggal kemudian dalam Persetujuan Menteri, Tanggal Pemberitahuan (Pasal 26 UU PT)

13

Catatannya adalah bahwa jangka waktu bisa terbatas, bisa tidak terbatas, tapi harus dituliskan di AD nya.


11


PERUBAHAN AD DAN PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM Dalam UU PT tidak ada minority shareholder Pemegang Saham berhak meminta PT untuk membeli sahamnya jika tidak menyetujui tindakan PT yang merugikan berupa (Pasal 62 UU PT) a. Perubahan AD b. Pengalihan/Penjaminan aset PT c. MKAP MODAL & SAHAM Pasal 31 – Pasal 62 UU PT Pengertian >> jumalh dana yang dibayarkan ke dalma kas PT sesuai dengan nilai nominal saham Jenisnya Modal Dasar14 – Authorized Capital Modal Ditempatkan15 – Issued Capital Modal Disetor16 – Paid Up Capital (Pasal 33 ayat (1) UU PT) Rasio Modal Modal Dasar minimum 50 juta, yang 25% nya ditempatkan dan disetorkan Modal dasar terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 ayat (1) UU PT) Bentuk Setoran Modal Uang >> dibayarkan ke rekening PT, dapat bukti penyetoran yang sah dari bank Bentuk lain (benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang dan telah diterima oleh PT) >> dinilai oleh pasar atau perusahaan penilai (untuk benda tidak bergerak harus diumumkan) Perbedaan Sekutu Komandit (CV) dan Pemegang Saham (PT) Sekutu Komandit >> hanya punya financial rights tanpa adanya management rights Pemegang Saham >> memiliki financial rights dan management rights (saat RUPS) SAHAM Adalah benda bergerak dan memberikan hak17 kepada pemiliknya untuk: - Hadir dan vote dalam RUPS - Terima deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi - Hak-hak lainnya Jenis Saham >> atas nama Pemegang Saham mendapatkan bukti kepemilikan saham >> sertifikat saham (atau bukti lainnya), dalam UU PT tidak ada minority shareholder Klasifikasi Saham - Saham biasa - Saham dengan hak suara/tanpa hak suara - Saham prioritas, saham preferen UU PT melarang kepemilikan saham oleh PT >> Penjelasan Pasal 36 UU PT TATA CARA PERALIHAN SAHAM

14 15 16 17

Yang ada di AD, katakanlah 1T. Sebesar 25% dari modal dasar, katakanlah 250M dari 1T modal dasar diatas Sebesar seluruh modal ditempatkan wajib disetorkan, jadi 250M harus disetor semua Hak-hak tersebut tidak dapat dibagi


12


Intinya harus ada akta, dan AD menentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai peraturan (Pasal 5 UU PT) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan cara dan prosedur (Pasal 56 UU PT) a. Akta pemindahan (notariil atau di bawah tangan) b. Akta pemindahan atau salinan disampaikan secara tertulis ke PT c. Direksi mencatat pemindahan hak atas saham dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus d. Direksi memberitahukan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lmabat 30 hari sejak tanggal pencatatan pemindahan Jika pemberitauan belum dilakukan, menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan AD menentukan persyaratan pemindahan hak atas saham (Pasal 57 ayat (1) dan 59 UU PT) a. Menawarkan lebih dahulu kepada pemegang saham lain klasifikasi sama – 1x b. Persetujuan organ lain paling lama 90 hari, jika tidak menjawab dianggap ok c. Persetujuan instansi berwenang Saham dapat digadaikan atau difidusiakan, wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus, hak suara tetap pada pemegang saham (Pasal 60 ayat (3) dan (4)) PENAMBAHAN MODAL (Pasal 41-43 UU PT) RUPS, minimal 1/2 kuorum, 1/2 vote Pengubahan AD cukup pemberitahuan ke menteri PENGURANGAN MODAL (Pasal 44-47 UU PT) RUPS, minimal 2/3 kuorum, 2/3 vote Pengubahan AD harus dengan persetujuan menteri Mengapa berbeda? >> cari tau sendiri yeyey, males nyarinya MENGAPA UU PT MELARANG KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PT? Kalau PT sebagai subjek hukum pastilah boleh memiliki saham PT lain kan? Boleh, tetapi konteksnya bukan itu. Karena PT memiliki saham yang diterbitkannya sendiri. Lantas mengapa tidak boleh? Baca penjelasan Pasal 36 ayat (1) UU PT Logikanya PT jual saham ke pihak lain biar ada duit masuk. Kalau beli sahamnya sendiri kan nggak ada duit masuk, atau duit sekedar muter antara PT satu dan lainnya. Tapi di beberapa situasi boleh, diatur di ayat (2) nya. Mengapa saham yang dikuasai PT dari buy back, peralihan karena hukum, hibah/hibah wasiat, tidak memiliki voting rights dan financial rights? Lupa nih, udah ngantuk Bagaimana cara membagi deviden kepada pemegang saham? Cek bagian penggunaan laba Pasal 70-71 UU PT

 MODAL DAN SAHAM PERSEROAN  11 November 2015 - Wenny Setiawati Penyetoran bagi kreditor


13


Tidak dapat menggunakan hak tagih sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham kecualit disetujui RUPS, artinya HMETD18 dilepaskan Dapat dikompensasi apabila Perseroan telah menerima uang atau benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang Syarat melakukan debt to equity swap >> persetujuan RUPS Misal Modal Dasar PT 500 juta, Modal Ditempatkan 200 juta, Modal Disetor 200 juta Kemudian PT berhutang kepada kreditor sebesar 200 juta. Bagaimana cara debt to equity swap? Modal Dasar >> angan-angan pendiri PT Modal Ditempatkan >> ini modal yang sebenarnya

BUY BACK Hak PT membeli kembali sahamnya sendiri dari pemegang sahamnya. Tujuannya untuk mendapatkan kembali kepemilikannya atas PT tersebut. Ketika PT melakukan buyback = memperkecil persentase saham yang dipegang pemilik saham. Saham buyback ada jangka waktunya, 3 tahun.19 Kalau melanggar bagaimana? Aqua (Danone) sebelumnya tbk sekarang tertutup. Selama proses dari tbk menjadi tertutup ada proses buyback. Alasannya kalau bentuk PT nya tertutup lebih ada kontrol penuh. JENIS SAHAM - Saham biasa (common stock) - Saham preferen (preferred stock) - Saham harta (treasury stock) >> dihasilkan dari buy back atau portepel20 - Saham kelas ganda (dual class stock) >> bisa saham dengan hak buy back dan hak preferen, bisa juga dengan jenis saham yang lain. PT bisa mengeluarkan saham biasa, saham biasa + rights21, saham + warrant, dsb.22 - Golden Share? >> ada di BUMN, sahamnya hanya 1 lembar tapi punya hak penuh untuk melakukan veto terhadap RUPS Saham ada benda bergerak, bisa dijaminkan dengan fidusia.

 DIREKSI DAN KOMISARIS  18 November 2015 – Rieke Savitri Direksi >> Pasal 92 UU PT Komisaris >> Pasal 108 UU PT Misal usahanya perkebunan, maka kegiatan pengurusan sehari-hari di usaha perkebunan itulah yang dikerjakan oleh direksi Kalau usahanya plantation, terima pesanan membuat surat kabar, boleh nggak?

18

19 20

21

22

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, kalau PT mengeluarkan saham baru maka harus ditawarkan ke pemegang saham PT tersebut terlebih dahulu (pre-emptive rights) Pasal 37 ayat (4) UU PT Saham dari modal cadangan, disebut juga saham simpanan, misalnya MD 500 juta, MDT 200 juta, berarti portepelnya 300 juta Hak tertentu, misalnya hak untuk membeli saham dalam harga tertentu sesuai dengan rightsnya, karena harga saham fluktuatif tergantung kondisi pasar, dsb. Tahu jenis saham ini itu dari mana? Lihat AD dari PT nya saja


14


Nggak bisa, meskipun akan menguntungkan tapi harus mengubah AD dulu karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan usahanya yaitu plantation, kalau nanti ternyata rugi, direksi bisa bertanggung jawab secara pribadi karena melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya Apakah seseorang bisa bertindak sebagai direksi dan komisaris sekaligus? Nggak bisa lah, masa mengawasi diri sendiri? Kalau direksi dan komisarisnya ada hubungan suami istri boleh nggak? Saat melakukan perkawinan timbul harta bersama, di mata hukum mereka adalah 1 subjek yang sama. Tetapi kalau sudah ada kontrak pra-perkawinan sebenarnya boleh saja asalkan tetap mengacu pada tugasnya berdasarkan AD karena bisa timbul subjektivitas. Apabila direksi terdiri dari beberapa orang, dalam AD bisa diatur siapa yang berhak mewakili perseroan kepada pihak ketiga. Perbedaan nama direktur dan nama jabatan direktur >> Pasal 15 ayat (1) huruf f UU PT - Nama direktur misalnya Adrianus Eryan - Nama jabatan direktur misalnya Direktur Pemasaran Mengubah nama jabatan tidak perlu persetujuan menteri, cukup diberitahukan saja Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU PT >> Perubahan AD Kuorum Perubahan AD? 2/3 SYARAT PENGANGKATAN DIREKSI DAN KOMISARIS Pasal 93 UU PT Apakah PT bisa diangkat menjadi direksi atau komisaris? Tidak bisa, karena yang disyaratkan adalah orang perseorangan Apakah WNA bisa diangkat sebagai direksi atau komisaris di perusahaan yang tidak ada investasi asingnya? Bisa, asal semua syarat dipenuhi dan harus membuka ketentuan-ketentuan lainnya terutama pembatasan dari departemen tenaga kerja, karena ada aturan tentang jabatan yang tidak boleh diduduki oleh WNA di bidang ketenagakerjaan. Atau bahkan harus memperhatikan AD nya karena biasanya disyaratkan di poin pertama yang bisa menjadi direksi atau komisaris adalah WNI Kapan direksi dan komisaris efektif menjabat? Pasal 94 ayat (6) UU PT kalau nggak ditentukan, pengangkatan berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS. Meskipun biasanya diatur berlaku efektif sejak tanggal sekian dsb. yang penting harus ditegaskan. Kalau ada direksi yang setelah RUPS ternyata diketahui tidak memenuhi syarat pengangkatan seorang direksi bagaimana? Pasal 95 ayat (1) dan (3) UU PT pengangkatannya batal demi hukum, kalau ternyata sudah melakukan perbuatan hukum tertentu misalnya perjanjian utang dengan bank, maka perjanjian tersebut tetap mengikat perseroan Dalam menentukan gaji dan haknya, apakah direksi dan komisaris tunduk pada UU Ketenagakerjaan? Berlaku kah?


15


Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 UU PT gaji dan tunjangan anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Sehingga antara direksi dan komisaris tidak ada hubungan kerja tapi fiduciary duty23 yang memberi gaji ya RUPS, sehingga direksi dan komisaris tidak tunduk pada UU Ketenagakerjaan. (Kalau buruh kan ada perjanjian perjanjian kerja) Dalam konsep fiduciary duty, seorang direksi bertanggung jawab terhadap perseroan, bukan organ perseroan lainnya, baik rapat umum pemegang saham ataupun dewan komisaris, apalagi pemegang saham >> lihat ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PT “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan ketentuan anggaran dasar.” Ada anak direktur bank yang melakukan proyek pengadaan kursi di FHUI. Diberi pinjaman, tapi kemudian ternyata kursi yang dipesan tidak sesuai sehingga timbul kerugian nggak bisa mengembalikan uang yang dipinjam. Apakah direktur bisa dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi? Bisa, karena Pasal 99 ayat (1) huruf b UU PT mengatur apabila ada konflik kepentingan, seharusnya si ayah tidak dapat mewakili tindakan pengurusan terhadap anaknya sendiri, seharusnya yang mewakili ya direksi yang lain. Kalau mau tarik lebih jauh lagi, adanya konflik kepentingan harus dibuktikan. Hubungan keluarga tidak serta merta menunjukkan konflik kepentingan, harus dilihat dari rasio-rasio perbuatannya apakah memang menunjukkan demikian. Tindakan seperti apa yang membutuhkan persetujuan RUPS? Pasal 102 UU PT yaitu untuk segala tindakan yang - Mengalihkan kekayaan perseroan - Menjadikan jaminan utang kekayaann perseroan Perbuatan hukum diatas tanpa persetujuan RUPS tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik Pemberhentian direksi bagaimana? Pasal 105 ayat (1) dan (2) UU PT direksi bisa diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS dan harus diberikan kesempatan untuk membela diri. Bila direksinya sendiri yang mengundurkan diri maka setidaknya harus mengajukan surat pengunduran diri H-30 sebelum benar-benar berhenti.

 KULIAH UMUM  25 November 2015 – Kornelius Simanjuntak Organ yang selalu ada yaitu direksi dan komisaris. Kalau mau nyari 2 itu di suatu PT pasti dapat. Tetapi kalau mau bicara ke RUPS, dia tidak tersedia setiap saat. RUPS tidak dapat hadir dalam wujud direksi maupun komisaris. Sebagai organ tertinggi, maka tidak boleh ada keputusan-keputusan lain yang menyimpangi RUPS. RUPS harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang diatur pada AD dan UU PT. Tidak setiap rapat yang diadakan oleh pemegang saham menjadi RUPS. Ada RUPS tahunan yang rutin, ada RUPS yang luar biasa, bisa kapan saja tergantung isu yang hendak dibahas (misalnya kalau tiba-tiba mau merger, dsb) RUPS tahunan biasanya ada hasilnya, misal laporan keuangan tahunan. Nanti hasilnya disebar ke seluruh pemegang saham. Asuransi kan mengelola dana dari masyarakat, laporan keuangannya harus diaudit oleh akuntan publik yang diakui.

23

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengurus perseroan, direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan wewenang yang diperolehnya didasarkan pada dua prinsip. Kedua prinsip itu adalah kepercayaan yang diberikan perseroan dan prinsip yang merujuk kepada kemampuan dan kehati-hatian dari tindakan direksi


16


Pusing pala aing… ngantuk, ketiduran… RUPS yang diatur pada Pasal 1 angka 4 UU PT adalah organ tertinggi yang berwenang untuk mengambil keputusan RUPS >> semu, tidak bisa dipegang dan diraba. Hadir saat ia diselenggarakan, badannya ada tapi tidak setiap saat. Kewenangan yg ada di RUPS tidak didelegasikan kepada organ perseroan yang lain (direksi/komisaris) sehingga, keputusan yang dihasilkan dari RUPS tidak boleh bertentangan dengan hasil-hasil rapat lainnnya Contoh: jika ada 5 orang pemegang saham dan rapat di Starbucks, itu RUPS atau bukan? BUKAN, hanyalah pertemuan biasa, karena untuk dilangsungkannya RUPS harus dipenuhi beberapa syarat yang diatur dalam AD dan atau UU PT RUPS >> setiap pemegang saham memiliki hak yg sama untuk datang dan mempunyai hak suara sesuai dengan saham yang Ia miliki Ada 2 Macam RUPS 1. RUPS Tahunan (RUPS biasa) >> setiap tahun harus dilakukan Agenda:  Pengurus, direksi, komisaris memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dalam menjalankan perseroan >> di dalam perseroan selama setahun menjalankan kegiatannya, kepada semua pemegang saham  Jika ada laba ditentukan pembagiannya, bisa dibagikan atau dipupuk untuk menjadi modal perseroan  Harus ditentukan siapa yang akan melaksanakan audit perseroan tahun depan - Indonesia >> dilaksanakan setelah penutupan pembukuan (pengeluaran dan pemasukan sejak tanggal 1 Januari sampai 31 Desember) Badan independen yang melaksanakan penutupan pembukuan (audit) adalah akunan publi - Akuntan publik untuk melaksanakan audit dalam hal Asuransi atau Perbankan (mengelola dana masyarakat) harus diakui oleh OJK - Hasil dari audit ini bisa juga ditolak dengan alasan tertentu, dan terhadap hal ini bisa saja direksi/komisaris diberhentikan karena dianggap tidak becus (?) - UU PT >> RUPS tahunan harus dilaksanakan 6 bulan setelah dilaksanakan audit terhadap pembukuan perseroan 2. RUPS Luar Biasa (RUPS LB atau RUPS Lainnya) Agenda:  Seluruh hal, kecuali hal-hal yang dibicarakan dalam RUPS tahunan. Biasanya agendanya adalah perubahan AD, perubahan bidang usaha, penggantian direksi/komisaris, dsb. - Tempat >> di kantor atau diluar, namun harus di Indonesia (bagi PT di Indonesia) - Bahasa >> Indonesia (jika bukan perseroan asing) - Undangan >> 14 hari sebelum diselenggarakannya RUPS Untuk kedua RUPS ini harus dibuat risalah rapatnya dan di tanda tangani oleh seseorang yang mewakili seluruh pemegang saham Tata tertib penyelenggaraan RUPS dibuat oleh direksi, dan yg menjadi president ceremony adalah presiden direktur. Yang diatur biasanya adalah bagaimana pengambilan suara, bagaimana kuorum, bagaimana jika terjadi voting, bagaimana jika ada yg abstain  Kuorum >> jumlah suara dan pemegang hak suara telah memenuhi jumlah tertentu sepanjang bukan untuk penggantian AD/perubahan jenis usaha/status perseroan/tidak merger maka ketentuannya sama >> Pasal 89 UU PT  Boleh diselenggarakan dengan sirkeler (dengan surat) kepada semua pemegang saham, jika ingin pengambilan keputusan (Pasal 91 UU PT) >> mengatasi permasalahan jika para pemegang saham sibuk © ADRIANUS ERYAN & PARTNERS | HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN

17




UU PT tidak mengatur batasan mengenai hal-hal yg dapat diputuskan menggunakan sirkeler

Dalam penyelenggaraan RUPS, prosedur dan tatacara harus melihat AD dan UU PT >> berlaku lex specialis derogat legi generalis >> jika sudah ada diatur di AD maka itu yang berlaku, jika tidak ada ketentuan di AD baru liat UU PT Tata cara penyelenggaran RUPS harus dibuat undangan tertulis dan dikirim melalui pos, untuk pereseroan biasa (bukan publik atau tidak listed di pasar modal). Maksud dari dikirim surat tercatat >> agar terdapat kepastian bahwa surat tresebut sampai kepada orang yg diundang. Jika memang tidak sampai nantinya surat tersebut akan kembali kepada si pengirim. Jika pemegang saham tidak terlalu banyak maka dapat diantar dengan kurir sendiri. Bagaimana dgn perseroan publik? Karena jumlah pemegang sahamnya pastilah sangat banyak? Harus diumumkan atau dibuat undangan yang dipublikasikan atau dimuat dalam surat harian surat kabar. Mengapa diharian umum? Karena asumsinya bila dimuat di surat kabar harian umum, asas publisitas telah dipenuhi sehingga semua pemegang saham dapat mengetahui. Jika orang tersebut tidak baca koran dan tidak tahu bahwa ada RUPS? Bisakah dia mengajukan gugatan? TIDAK BISA, karena UU mengatakan jika sudah dimuat di harian umum maka sama dengan undangan yg dikirim satu-persatu Proses pengesahan AD, tahap terakhirnya adalah pengumuman di berita negara. Perbedaan dimuat dan diumumkan di berita negara? Jika telah diumumkan, maka PT tersebut telah menjadi Badan Hukum dan tidak ada alasan bahwa orang tidak tahu akan hal tersebut. Sedangkan, jika tidak diumumkan, tidak dapat diketahui siapa direksinya dan termasuk sebagai perseroan yang disembunyikan. 14 hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS yang diundang adalah para pemegang saham dan yang mengundang adalah direksi dalam situasi normal - Direksi >> eksekutif yang bekerja sehari-hari - Komisaris >> pengawas yang mesti bekerja sehari-sehari Apabila direksi tidak menyelenggarakan RUPS, apakah bisa tetap terjadi RUPS? BISA dalam hal ada 2 direksi, akan ditentukan dirut begitu juga dalam hal komisaris. Si A bisa minta komisaris bahwa direksi tidak mau bikin, lalu jika komisaris tidak ingin juga maka A dapat minta ke pengadilan agar dinyatakan suatau penetapan agar dilang. RUPS.  Tempat dilangsungkannya adalah tempat dimana PT berada atau boleh juga di luar kantor jik ada kesepakatan (tapi untuk PT Indonesia nggak boleh melangsungkan RUPS di luar negeri) TUGAS AKHIR 1. Mencari putusan pengadilan yang inkracht tentang tanggung jawab direksi maupun komisaris, putusan boleh pidana maupun perdata, dan antara tahun 2007-2015.

 MERGER, KONSOLIDASI, AKUISISI  3 Desember 2015 – Prof. Felix Oentoeng Soebagjo Yeay cabut waktu kuliah ini :3 Dijelasin ulang sama Mba Wenny di kuliah selanjutnya~

 PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN © ADRIANUS ERYAN & PARTNERS | HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN

18


 10 Desember 2015 – Wenny Setiawati Ini yang sebenarnya dimaksud dengan restrukturisasi perusahaan24 ada 4 cara: - Penggabungan >> merger25 - Peleburan >> amalgamation/consolidation - Pengambilalihan >> acquisition - Pemisahan >> spin off/demerger/splitsing/hive off Semuanya tanpa likuidasi26 terlebih dahulu, ingat restrukturisasi nggak ada likuidasinya PROSES 1. Direksi menyusun rancangan merger 2. Rancangan merger mendapat persetujuan komisaris 3. Pengumuman ringkasan rancangan merger 4. Mendapat persetujuan RUPS dan instansi terkait27 5. Akta penggabungan perseroan 6. Persetujuan menteri/pemberitahuan menteri/tanpa perubahan AD28 7. Daftar perusahaan dan TBN 8. Direksi mengumumkan hasil merger di surat kabar Logika Dibalik Merger Perusahaan A punya pasar luas tapi teknologi biasa saja, Perusahaan B punya teknologi maju tapi pasarnya biasa aja. Kalau A dan B mau merger, katakanlah dari sudut pandang B. Maka Perusahaan B akan mengambil orang-orang marketing Perusahaan A (ini dalam konteks bargain). Sebaliknya Perusahaan A akan mengambil orang-orang ristek dari Perusahaan B, vice versa Rancangan Penggabungan >> Pasal 123 ayat (2) UU PT Kapan Penggabungan Efektif? >> Pasal 26 UU PT Sejak akta penggabungan dibuat, lihat transaksinya, proses yang berjalan, legal standingnya bagaimana, lalu persyaratannya apa saja Mengapa kalau peleburan harus ada pengesahan dari menteri? Karena yang timbul adalah badan hukum baru, sementara badan hukum PT sebelumnya (yang meleburkan diri) bubar semua Kapan peleburan efektif? - Keputusan Menteri mengenai pengesahan perseroan baru hasil peleburan - Kapan perseroan… - Blabla lost… Pengambilalihan Melalui Direksi 1. Penyampaian maksud oleh pihak pengakuisisi ke direksi yang akan diakuisisi 2. Direksi dari pengakuisisi dan yang diakuisisi menyusun rancangan pengambilalihan 3. Pengumuman ringkasan rancangan pengambilalihan 24

25 26 27 28

Restrukturisasi dapat menghilangkan perseroan, hilang juga status badan hukumnya. Pembubaran secara umum berarti disertai likuidasi (pemberasan), tapi kalau pembubaran akibat restrukturisasi maka tidak ada likuidasi Kalau di common law hanya dikenal merger saja Dalam konteks restrukturisasi, likuidasi berarti pemberesan, pengembalian saham (karena PT nya bubar) Contoh KPPU untuk persaingan usahanya, OJK untuk bagian keuangan dan perbankannya, dsb. Bisa saja terjadi perubahan AD yang butuh persetujuan menteri, bisa saja hanya sekedar memberitahukan ke menteri, tapi mungkin juga tanpa perubahan AD sama sekali >> misal dalam kondisi Perusahaan A punya banyak utang tapi SDM nya bagus, dilunasi semuanya oleh Perusahaan B, mengubah AD nggak? Tergantung dibayar lunas atau nggak? Kalau dibayar lunas berarti ada pengurangan terhadap modal ditempatkannya.


19


4. Mendapat persetujuan RUPS dan instansi terkait 5. Akta pengambilalihan 6. Pemberitahuan ke menteri tentang perubahan anggaran dasar Penting Untuk Diperhatikan MERGER A + B = A atau B KONSOLIDASI A+B=C AKUISISI A+B=A+B Merger ada salah satu perusahaan yang tetap hidup sementara satunya bubar, perusahaan yang menggabungkan diri bubar, yang menerima penggabungan tetap ada Konsolidasi keduanya bubar, yang ada PT baru, maka prosesnya adalah pendirian PT yang baru Akusisi beda, badan hukumnya tetap hidup keduanya, yang beda adalah kontrol atau pengendaliannya, ada 2 macam kontrol: - Mengendalikan PT melalui kepemilikan saham yang besar - Kalau bisa mengendalikan arah PT melalui hak lain, semisal pemegang saham preferen yang cukup besar, maka tetap pengendali29, atau kuasai pabriknya, kita beli lalu sewakan ke PT yang bersangkutan, kalau kita tutup pabriknya kan jadi nggak bisa beroperasi PT nya, sama saja pengendali. Ada berapa cara untuk melakukan pengambilalihan? >> Pasal 125 UU PT Ada 2 cara, melalui direksi atau pemegang saham, mana yang hostile takeover30 >> bukan approval direksi yang penting, tapi approval dari pemegang saham yang lain. Hostilenya ada bila pengambilalihan melalui approach ke pemegang saham yang lain31 Friendly take over? Hostile take over? Reverse take over? >> cari tahu sendiri~ Upaya Pemegang Saham - Pemegang saham yang tidak setuju terhadap RUPS mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga wajar - Perhatikan Pasal 62 v. Pasal 162 v. Pasal 61 Kalau mengalami kerugian atas dasar restrukturisasi, hanya dapat meminta supaya sahamnya di buy back, meskipun tidak menyelesaikan masalah. Opression >> tindakan yang dilakukan (baik oleh direksi maupun pemegang saham) untuk mendiskriminasi atau menindas32 Reverse Merger atau Backdoor Listing AMEX yang mendefinisikan backdoor listing sebagai suatu rencana akuisisi, merger, atau konsolidasi, yang menyebabkan suatu perusahaan yang tercatat di bursa diambil alih oleh suatu perusahaan yang tidak tercatat di bursa. Supaya suatu perusahaan bisa go public di bursa saham musti IPO >> Initial Public Offering “Kalau hasil dari Freeport masuk ke pemerintah dan dikelola dengan baik, gratis biaya kuliah lo semua” – Wenny Setiawati

29

30 31 32

Misal pegang 3 dari 5 pabrik suatu PT, bisa seenaknya bilang tutup aja pabrik yang gue pegang, selesai lah itu PT. Maka itupun bisa dianggap sebagai pengendalian terhadap PT. Pengambilalihan secara kejam atau jahat (?) literal translation Butuh riset bruhhh, susah ini nyatetnya Kalau di common law bisa dikembalikan ke kedudukan semula, misal setor 5M punya kepemilikan 30%, kalau modal dasar naik jadi 100M kan tinggal punya kepemilikan 5% >> biasanya karena si pemegang saham 30% ini nggak dikasi tahu kalau ada RUPS, tiba-tiba udah ada keputusan buat penambahan modal. Terkadang bukan mayoritas yang menindas minoritas, tetapi minoritas yang menindas mayoritas.


20


“Perusahaan asuransi izinnya dicabut, eh ganti bidang usaha jadi konsultan atau malah minimarket, mereka bilang sah-sah saja kan hanya izin usaha asuransinya yang dicabut. Padahal sedari awal mereka bikin izin usaha kan buat asuransi, jadi ya tetep nggak boleh lah logikanya dimana??” – Wenny Setiawati “Ntar lama-lama UI bikin PT nih, ganti bidang usaha dari pendidikan jadi MLM, lo semua yang jadi agennya” – Wenny Setiawati

 PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PT  10 Desember 2015 – Wenny Setiawati Terjadinya Pembubaran PT - Berdasarkan keputusan RUPS - Berakhirnya jangka waktu PT - Penetapan pengadilan - Dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga BHT, dan harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan - Harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam ekadaan insolvensi - Dicabutnya izin usaha perseroan sehingga perseroan wajib melakukan likuidasi Apa yang terjadi ketika pembubaran? - Wajib diikuti dengan likuidasi - Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk pemberesan dalam rangka likuidasi - Bagaimana kalau dilanggar? >> PT tidak dapat melakukan perbuatan hukum lagi, kalau ada yang melakukan perbuatan hukum ya tanggung jawab pribadi si organnya yang melakukan, bisa direksi, komisaris, dsb. Kalau dalam likuidasi ternyata kewajiban kreditur lebih besar maka dapat diajukan proses pailit. Likudasi konteksnya hanyalah pemberesan aset saja sebenarnya. Tapi kalau perusahaannya punya utang lebih besar maka pailit yang akan jalan. Proses pembubarannya akan melebur ke proses pailitnya tersebut. Mengapa kita punya mekanisme pailit melalui pengadilan niaga? Pada dasarnya menyeimbangkan kedudukan kreditur dan debitur

Kritik, saran, masukan, atau sekedar mau gosip, contact me [email protected] / 085876391989


21

HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN

Recommend Documents