HUKUM KOMERSIAL Economic Faculty of Petra Christian University
Kegiatan Bisnis tidak bisa dipisahkan dari aspek hukum. Pelanggaran hukum atau kejahatan dalam dunia bisnis tidak lepas dari cara pandang yang keliru terhadap bisnis itu sendiri.
Apa itu bisnis?
Taat Hukum dan Etika
Untuk apa berbisnis? Bagaimana berbisnis?
Melanggar Hukum dan Etika
Business berasal dari kata “Busy” dan “ness”, artinya kesibukan. Apa pun kesibukan manusia disebut dengan bisnis.
Non Komersial (Non Profit) ============ Hukum
Komersial (Profit) ============ = Hukum
Prinsip: Manusia tidak bekerja identik dengan MATI /tanpa makna. “Siapa yang tidak bekerja tidak patut dihargai, dicintai, dan dihormati”
Tujuan Berbisnis untuk memenuhi kebutuhan: • Hati Æ dicintai dan mencintai Tuhan dan sesama, dihargai dan menghargai sesama, kebenaran, keadilan, keindahan, dst • Pikiran Æ ilmu pengetahuan/ wawasan, kebijaksanaan. • Fisik Æ sandang, pangan dan papan.
Penuhi dengan Taat Hukum dan Etika
Manusia hidup bukan sekedar makan, nyaman, reproduksi, lalu hidupnya berakhir, melainkan hidup manusia bertujuan mulia di hadapan Sang Pencipta (Tuhan) dan sesama, dan suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan . Î Kebutuhan atas Hukum Komersial merupakan wujud eksistensi spiritual dan moralitas manusia.
Aksiologi atau nilai-nilai utama yang diraih dari tujuan berbisnis yang TAAT HUKUM dan ETIKA ialah: * Kemuliaan * Keagungan * Kesucian * Kebenaran * Keadilan * Dan, bahkan kekekalan
Hukum Komersial dan Paradigma Bisnis
Paradigma (world-view) ialah: cara pandang seseorang terhadap realitas atau dunia.
Paradigma yang mengutamakan PRINSIP dalam `bisnis disebut paradigma:
Untung/ manfaat akan mengikuti ketaatan pada prinsip dan kewajiban moral
Paradigma yang mengabaikan PRINSIP dalam kegiatan bisnis disebut paradigma:
Yang penting untung/ manfaat, biarpun tercela atau mengorbankan Hak-hak pihak lain.
PARADIGMA DEONTOLOGIS
Kegiatan bisnis dan hukum komersial dipandang benar dan baik apabila sesuai dengan prinsipprinsip atau kewajiban moral, bukan hanya dinilai dari akibatnya (untung/rugi)
Konsekuensi Deontologi Kegiatan bisnis dan hukum komersial berangkat dari nilai-nilai kebenaran atau prinsip-prinsip yang benar, serta kewajiban moral.
Prinsip ialah nilai-nilai dasar atau fundamental kehidupan yang diyakini sebagai suatu kebenaran mutlak dan berlaku universal.
Prinsip-prinsip dalam berbisnis:
Pondasi/ Landasan HUKUM KOMERSIA L
• Sesuai dengan kebenaran (jujur dan adil). • Tidak mengambil untung dari kerugian orang lain • Jujur, taat dan loyal kepada pengusaha/majikan (prinsip bagi pekerja) • Jujur dan adil terhadap para pekerjanya (prinsip bagi pengusaha) • Bekerja keras serta bertanggungjawab • Memperhatikan kelestarian lingkungan. • Mengutamakan kualitas produk • Mengutamakan keselamatan pekerja, konsumen, masyarakat, dll.
PARADIGMA TELEOLOGIS The commonly accepted rules of justice are rules that always increase utility (aturan yang lazim diterima ialah aturan yang sekedar meningkatkan kemanfaatan). (Jeremy Bentham & John Stuart Mill)
KELEMAHAN TELEOLOGIS Hukum bisnis berfilosofi:
“The Great Happiness for the Greatest Numbers” Æ Bahayanya, kepentingan jumlah terbanyak manusia (masyarakat mayoritas) mengorbankan hak-hak masyarakat yang berjumlah terkecil (minoritas), sehingga melanggar prinsip keadilan. Î Mengutamakan manfaat meskipun melanggar nilai-nilai kebenaran hukum dan etika. Misalnya; dalam film Robin Hood, mencuri demi manfaat bagi banyak orang. Ini konsep yang berbahaya.
Contoh problem Teleologis •
Pekerja/buruh sekedar alat produksi untuk meraih untung yang sebesar-besarnya bagi perusahaan.
•
Dunia usaha sekedar alat negara untuk meraih untung guna memenuhi target APBN dari penerimaan pajak & retribusi. PRINSIP & KEWAJIBAN MORAL TERABAIKAN
PENGERTIAN HUKUM KOMERSIAL
Hukum Komersial adalah segala aturan yang berlaku di masyarakat bisnis, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang apabila dilanggar dapat dikenai sanksi (hukuman) atau denda, atau tuntutan ganti rugi.
Tujuan hukum komersial ialah : = Mencapai Keadilan = Mencapai Ketertiban = Kepastian
Fungsi Hukum komersial: 1. Sarana Problem solving 2. Dasar kebijakan dan intervensi negara 3. Dasar perlindungan hak warga negara dan kepentingan negara.
Penggolongan Hukum Komersial: • Private law (hukum perdata) Hukum komersial yang mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu, badan usaha berbadan hukum dengan individu, dan badan usaha berbadan hukum dengan badan usaha berbadan hukum. Î bersumber dari para pihak yang bertransaksi. Î kontrak-kontrak bisnis, peraturan perusahaan
• Public law (hukum publik) Hukum komersial yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan warganya (individu dan badan hukum). Î bersumber dari negara. Î Undang-undang, PP, Perda, dst...
Subjek Hukum Komersial dalam Transaksi Bisnis : 1. Individu (persoon) atau perorangan 2. Badan usaha berbadan hukum (recht persoon): PT, Yayasan, koperasi, BUMN/D, Dana Pensiun. 3. Badan usaha non badan hukum: CV dan Firma 4. Negara (Instansi Pemerintah)
1. PERORANGAN (Naturlijk Persoon)
Menurut BW, seorang cakap dalam bertindak secara hukum: 1. Telah dewasa, yaitu mencapai usia 21 tahun atau telah kawin (khusus untuk transaksi yang melibatkan notaris) 2. Tidak dibawah pengampuan dan tidak dibawah perwalian
Tindakan perorangan: = Atas nama sendiri = Atas persetujuan pasangan kawin/nikah
Dokumen perorangan dalam bertransaksi: Jika Belum Kawin/Menikah: KTP, NPWP, Kartu Keluarga. Sudah Kawin/Menikah : KTP, NPWP, dan KTP Pasangan Kawin, Kartu Keluarga, Akta Kawin
2. Firma (FA) Perusahaan dibawah nama bersama, yaitu nama yang dipakai untuk berdagang atau berbisnis barang/jasa secara bersama-sama.
Hak & Tanggung Jawab Anggota: Berhak mengumumkan dan bertindak keluar atas nama Firma. Transaksi/perjanjian dibuat oleh seorang anggota mengikat anggota lainnya. Segala sesuatu yang diperoleh anggota menjadi harta firma. Tiap anggota tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh perikatan Firma.
3. Commanditaire Vennootschap (CV)
Pengurus CV Pesero/Sekutu Aktif Memiliki hak mengelola CV secara pribadi bertanggung jawab untuk seluruh utang CV Persero/Sekutu Pasif Tidak memiliki hak untuk mengelola CV Hanya bertanggung jawab untuk transaksi CV sampai sejumlah kontribusinya
Perseroan Komanditer bersaham. Perusahaan menerbitkan saham untuk memudahkan penarikan kembali modal yang telah disetorkan. Tiap pesero aktif dan pasif memegang saham yang tidak dapat diperjualbelikan ini.
4. PT (Perseroan Terbatas)
PT merupakan badan hukum dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri.
Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham.
Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan (dividen) yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh PT.
Pendirian PT harus dengan akta resmi (Akta Notaris) yang di dalamnya mencantumkan : 1.Nama lain dari PT. Misalnya; PT Sejahtera 2.Modal 3.Bidang Usaha 4.Alamat perusahaan, dan seterusnya. (syarat-syarat tercantum dalam UU No. 40 Tahun 2007)
Akta PT harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
5. Yayasan Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
Karakteristik Yayasan * Tidak mempunyai anggota/ persero * Tidak digunakan sebagai wadah usaha/ komersial * Tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain di mana yayasan menyertakan kekayaannya.
Yayasan memperoleh status Badan Hukum setelah akta pendirian disahkan Menteri Hukum dan HAM melalui notaris yang membuat akta tersebut (jangka waktu 10 hari sejak akta pendirian ditandatangani).
Transaksi/ tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggungjawab pengurus secara tanggung renteng
Kekayaan Yayasan • Sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang/barang • Sumbangan/ bantuan yang tidak mengikat * Wakaf • Hibah • Hibah wasiat • Dll yang tidak bertentangan dengan AD yayasan/undangundang.
Struktur Organisasi Yayasan Pembina Wewenang: 1. Mengubah Anggaran Dasar 2. Mengangkat/ memberhentikan dewan pengawas dan pengurus 3. Menetapkan kebijakan umum 4. Mengesahkan program kerja 5. Menetapkan penggabungan/pembubaran yayasan
Pengurus • Melakukan perbuatan hukum • Menjabat dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun dan dapat diangkat kembali. • Terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara. • Pergantian pengurus disampaikan secara tertulis kepada Menteri (dalam jangka waktu 30 hari).
Pengawas • Mengawasi dan memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan (sesuai AD) • Minimal seorang pengawas. • Jangka waktu jabatan selama 5 tahun
6. KOPERASI Badan Usaha berdasar prinsip koperasi dan merupakan gerakan ekonomi rakyat berasaskan kekeluargaan. Tujuan: mensejahterakan anggotanya
Syarat Pembentukan koperasi: 1.Dibentuk oleh minimal 20 orang. 2.Berdasarkan Akta Pendirian 3. Kedudukan di wilayah Indonesia
Status Badan Hukum Koperasi: 1.Akta pendirian disahkan oleh Dinas Koperasi 2.Mendapat SK pengesahan dari Menteri Koperasi 3.Akta pendirian dan pengesahan diumumkan dalam BNRI & TBNRI 4.Akta pendirian dan perubahannya dibuat secara Notarill
Perangkat Koperasi Rapat Anggota Menetapkan AD/ rencana kerja/ rencana anggaran pendapatan, dan memilih atau memberhentikan pengurus dan pengawas, dll (minimal 1 tahun sekali). Pengurus & Pengawas Dipilih oleh anggota koperasi Masa jabatan 5 tahun.
7. BUMN Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara (APBN) yang dipisahkan
BUMN terdiri dari Persero dan Perum
BUMN Persero berbentuk PT: Æ modalnya terbagi dalam saham, baik seluruh atau minimal 51 % sahamnya dimiliki oleh Negara.
Tujuan pendirian Persero adalah: • Menyediakan barang/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. • Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan Organ Persero: RUPS, Direksi, dan Komisaris
Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.
Tujuan Perum: Untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa berkualitas dan harga yang terjangkau masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan usaha yang sehat
Organ Perum: Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas
8. Dana Pensiun Æ Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun; Dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan.
• Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan: Penyelenggaraan program pensiun dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. • Dana Pensiun Lembaga Keuangan: Dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri.
• Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. • Manfaat Pensiun Normal adalah manfaat pensiun bagi peserta, yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya.
• Manfaat Pensiun Dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. • Manfaat Pensiun Cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta, yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat. • Pensiun Ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan Dana Pensiun.
Objek Transaksi Bisnis :
Diatur dalam HUKUM KOMERSI AL
1. Benda (bergerak, tak bergerak, benda terdaftar, benda tak berwujud, dst) 2. HAKI (Cipta, Merek, Paten, Desain industri, rahasia dagang) 3. Jasa (transportasi, telekomunikasi, penginapan, dst) 4. Tenaga kerja (prestasi pekerja) 5. Modal (capital) 6. Surat berharga (obligasi, saham, dst) 7. Hutang / kredit 8. Piutang (tagihan) 9. Mata uang 10.Dan seterusnya
Jenis-jenis transaksi:
Diatur dalam HUKUM KOMERSI AL
• • • • • • • • • • • • • • •
Jual-beli Sewa-menyewa Sewa Guna Usaha (Leasing) Sewa-Beli Pinjam-meminjam dana Tukar-menukar jasa/ barang Investasi Hubungan kerja Anjak Piutang (Factoring) Perjanjian Jaminan (gadai, hak tanggungan, hipotik, fiducia.) Frinchise & Perjanjian Lisensi Perjanjian Asuransi Perjanjian Pembentukan Badan Usaha Perjanjian Penggabungan Badan Usaha Pemberian Kuasa
•
Hibah dan Pewarisan (sebelum dan sesudah meninggal), dan seterusnya.
