HUKUM ADAT (Pasca Mid Semester) Struktur Genealogis – Teritorial Æ keanggotaan struktur genealogis teritorial ada dua : 1. Harus masuk dalam satu kesatuan genealogis. 2. Harus berdiam di daerah persekutuan yang bersangkutan. Æ maksudnya : dalam suatu desa harus ada hubungan darah. Contoh : Tapanuli Æ Huta-huta Maluku Æ Negari Palembang Æ Marga Minangkabau Æ Negari Di dalam masyarakat hukum adat kita sering menemui silsilah raja-raja Æ peletak dasarnya adalah 1 orang. Æ peletaknya itu adalah orang yang terkenal / terkemuka. Æ diambil dari 1 garis darah saja (patrilineal maupun matrilineal). Silsilah bisa dipotong karena keturunannya yang ke bawah sudah banyak. Kalau mau dipotong, harus diambil dari orang yang paling terkenal. Dikenal dengan istilah kewangsaan, kalau di jawa sering disebut “Trah” Æ Trah Kasunanan Æ Trah Kasultanan Peletak dasarnya diambil dari 2 orang bapak dan ibu. Siapa yang mau diletakkan dasarnya tidak boleh dipilih-pilih. Di dalam satu generasi, peletak dasarnya sudah 2 orang dan generasi ke-2 peletak dasarnya, sudah bercabang menjadi 4 orang (sesuai deret hitung). Dalam hal ini, solidaritasnya adalah (kelompok) silsilah, maksudnya silsilah yang 1 dengan silsilah yang lain saling berbeda. Kewangsaan ini tergantung individunya, jika tidak saling kenal, maka tidak akan tahu. Masyarakat Genealogis Paguyuban hidup Æ himpunan manusia dengan penonjolan hubungan guyub (suatu hubungan dimana orang yang satu memandang orang yang lainnya sebagai tujuan). Æ perekat hubungan ini adalah kasih sayang, tolong-menolong dan kebaikan hatinya, dll. Adapun perekat lainnya yaitu adanya pamrih. Jika kita lihat dan perhatikan organisasinya secara fungsional ada 4 kesatuan : 1. Brayat Mandiri / Somah Mandiri / Keluarga / Parental Æ berlaku di Jawa. 2. Somah Seperut Anggotanya berasal dari satu perut yaitu perut ibu Æ kekerabatan matrilineal. 3. Brayat besar Patriyalkal Æ dari kekerabatan garis keturunan ayah.
1
4. Brayat yang diliputi klen pancar laki-laki (3 & 4) serupa tetapi tidak sama walaupun dari 1 garis patrilineal. BRAYAT MANDIRI Suatu kesatuan kemasyarakatan yang organisasinya didasarkan atas perkawinan. Dikatakan pernikahan yang sah jika sesuai dengan adat agama dan hukum positif. Harta pribadi diwariskan ke anak kandung, harta bersama dibagi antara anak kandung dengan anak angkat. SOMAH SEPERUT Satu kebulatan kemasyarakatan yang organisasinya didasarkan atas kewangsaan pancar perempuan / keturunan perempuan (anaknya). Anggota intinya adalah anak laki-laki dan perempuan yang seibu. Idealnya dengan keturunan pancar perempuan dan kemenakan-kemenakan dari saudara perempuan. - Anak dari anggota laki-laki tidak termasuk somah seperut. - Anak dari seorang anggota laki-laki dan A tidak menjadi anggota dan bapaknya juga bukan anggota. Harta Warisan Di dalam somah seperut, belum tentu ada harta bersama karena sejak perkawinan baik suami maupun istri tetap di dalam klennya (kekerabatannya masing-masing). Harta keluarga sama seperti harta parental. Anak-anak berada pada garis ibunya. Pewarisan Anak kandung tidak mewarisi harta pusaka ayahnya, hartanya mewarisi ibunya. Seandainya ada harta bersama, harta itulah yang bisa diwariskan oleh ayah kepada anak-anaknya. Jika hanya punya anak angkat, maka hanya anak angkat perempuan yang bisa mewarisi seluruh harta ibunya. Jika anak tiri tentunya hanya mendapatkan warisan dari orang tuanya sendiri. Biasanya Samah Seperut hanya membentuk sampai 4 generasi, setelah itu dapat dipecah dan memisahkan diri. Sedangkan bentuk perkawinannya adalah semenda, jika dalam Brayat Mandiri bentuk perkawinannya adalah mentas. Di dalam Samah Seperut diantaranya anggotanya tidak ada solidaritas karena tidak dalam satu rumah. Solidaritas yang tinggi hanya terjadi pada saudara lakilaki dan perempuan yang seperut / seibu serta ditambah kemenakankemenakannya / anak saudara perempuan. Brayat Mandiri solidaritasnya tinggi, hal ini yang membedakan dengan Samah Seperut. Mengenai warisan hanya diterima dari ibunya kepada anak-anaknya saja (pusaka tinggi merupakan harta pribadi).
2
BRAYAT BESAR PATRIALKAL Terdiri dari beberapa brayat pancar laki-laki, satu brayat pancar laki-laki sama dengan satu keluarga di Jawa. Mengapa dinamakan brayat besar ? Karena menurut sejarahnya, ayah dan ibu menikah kemudian punya anak lakilaki. Jumlahnya 5 kemudian menikah, yang membawa brayat ke dalam keluarga asalnya. Bentuk perkawinannya dinamakan Jujur, yaitu suatu perkawinan dimana setelah menikah, si istri keluar dari kekerabatannya dan masuk menjadi kerabat suaminya dengan pembekalan uang / barang dari orang tuanya. Fungsi Jujur adalah untuk memindahkan anggota kerabat jika Jujur di pihak perempuan (wanita, maka bisa dilakukan tawar-menawar). Perkawinan Jujur Perkawinan Jujur adalah perkawinan yang setelah menikah istri keluar dari kerabatnya, masuk ke kerabat suaminya dengan pemberian uang / barang. Jujur Æ suatu barang / uang / istilah yang digunakan untuk memindahkan anggota kerabt tadi. Jujur ditentukan oleh pihak wanita, Jujur dapat ditawar (tawar-menawar) dan bisa dihutang. Bila jujur dihutang maka disebut perkawinan mengabdi karena sebelum uang Jujur terbayar lunas suami harus bekerja untuk mertuanya dan si istri belum pindah kerabatnya dan anak-anaknya ikut dalam kerabat istrinya. - Masalah yang timbul, Bagaimana jika Jujur belum lunas suami sudah meninggal ? Maka jika anaknya laki-laki maka anak laki-laki harus membayar Jujur. - Jika Jujur belum lunas, istri dapat menikah lagi dengan pria lain Æ maka istri dapat menikah dengan pria itu tetapi istri harus mengembalikan Jujur yang sudah dibayar oleh suami sebelumnya (perkawinan pertama bubar). Perkawinan Levirat / Perkawinan Mengganti Untuk mempertahankan keturunan maka bila suami mati maka adik laki-laki dari suami dapat mengawini istri kakaknya (harus dari adik laki-laki suami). Perkawinan Sororat Jika yang meninggal istri, maka suami bisa menikah dengan saudara istrinya Æ bisa kakaknya / adiknya. Sistem Pewarisan Masyarakat Laki-Laki Anak laki-laki saja yang bisa mewarisi harta pribadi ayahnya. Contoh: Di Bali, anak laki-laki tetapi hanya laki-laki yang paling tua dari anak lakilaki anaknya. Sedang untuk anak wanita caranya dilakukan dengan pembekalan / hadiah saat akan menikah yang biasanya berupa tanah atau perhiasan. Jika tidak ada anak
3
laki-laki maka dapat mengangkat anak, maka anak tersebut akan menguasai semua harta dari ayah angkatnya (patrilineal). Jika yang menganut sistem kekerabatan parental anak angkat hanya mewarisi harta bersama. Contoh : Anggota Inti Ayah + Ibu Anak laki2 Anak perempuan Syaratnya, anak perempuan belum menikah. Jika sudah menikah maka keluar dari keluarga inti. Anggota inti anak-anak tadi ditambah saudara-saudara / sepupu pancar laki-laki (anak saudara laki-laki). STRUKTUR TERITORIAL Struktur paling rendah adalah desa. Dibedakan menjadi : Desa tradisional dan desa dalam kota (kelurahan). Perbedaan desa tradisional dan kelurahan, yaitu : Desa Tradisional - Kepala / pemimpin Æ kepala desa - Letaknya di luar kota - Kepala desanya bukan PNS - Kepala desa digaji dengan tanah (tanah bengkok / tanah jabatan) - Kepala desa mengurus rumah tangganya sendiri dengan dibantu oleh pembantu-pembantunya
Kelurahan - Lurah - Di dalam kota - Lurah menjadi PNS - Kepala desa digaji oleh pemerintah sama seperti PNS lain. - Untuk setiap kebijakan dan pertanggungjawaban harus lapor kepada kecamatan (hubungan hierarki).
DESA TRADISONAL Dibedakan menjadi 3 jenis : 1. Desa bersentralisasi : hanya ada 1 pemimpin yaitu kepala desa. 2. Desa berdesentralisasi : wilayah desa sangat luas, karena susah untuk mengaturnya maka desa itu dibagi-bagi lagi (dulu disebut perdukuhan), kepala desanya disebut dukuh dan tiap-tiap dukuh membantu tugas kepala desa. Dalam desa ini ada hubungan hierarki, jadi ada jenjang dan pendelegasian tugas pemerintahan. 3. Serikat desa : beberapa desa yang berdekatan mempunyai kepala yang sama karena mempunyai kepentingan yang sama itu maka mereka membentuk suatu kepentingan bersama. Contoh : Di Bali Æ Subak Æ mengurusi masalah irigasi, kedudukan subah sejajar dengan lurah karena mengurusi kepentingan beberapa desa. “Carik sekarang diangkat menjadi PNS sama seperti lurah yang kemudian digaji oleh pemerintah. Jika carik telah menjadi PNS maka pada umur 55 tahun akan pensiun.” Tahun 1979, muncul UU Pemerintahan Desa. UU No.5 Tahun 1979 diundangkan pada 1 Desember 1979 dalam Lembaran Negara tahun 1979 Ha.56 disini desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh
4
sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan RT-nya sendiri dalam kesatuan Rumah Tangga RI. - Rumusannya ada dalam Pasal 1 huruf A. - Ada 4 syarat untuk menjadi Desa (UU No.5 Tahun 1979) : a) Ditambah oleh sejumlah penduduk. b) Mempunyai kesatuan masyarakat hukum. c) Mempunyai organisasi pemerintahan terendah dibawah camat. d) Desa tradisional Æ apa-apa menjalankan sendiri. Desa menurut UU Æ diawasi oleh camat e) Berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (jika mengalami masalah akan dibantu oleh samat dalam pengurusan sesuatu harus melalui camat). DESA KOTA (administrasi) Æ pendelegasian oleh pemerintah Jika dilihat otonomi desa, otonomi yang ada pada daerah tingkat I (propinsi) dengan daerah tingkat II (kabupaten) dan otonomi Dati I dan Dati II Æ biayanya dari pemerintah. DESA TRADISIONAL Æ biayanya dari masyarakat disebut juga desa otonomi sehingga kerukunan dan kebersamaan antar warga masih terjaga. Misalnya gotong-royong. Dalam perkembangan sekarang jika terjadi musibah yang menimpa suatu desa maka desa tersebut akan dibantu oleh pemerintah baik desa tradisional maupun desa otonomi. Dari UU No.5 Tahun 1979, dibentuk lagi UU No.22 Tahun 1999 dan diganti dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Dalam UU No.22 Tahun 1999 - Desa diatur dalam Pasal 1 huruf o Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang pernah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat di dalam kabupaten. Dalam UU ini hukum adat desa ditimbulkan kembali dan dilestarikan sehingga banyak memunculkan lembaga-lembaga desa yang baru yang dilestarikan adalah adat-istiadatnya. Contoh: Sinoman Æ untuk membantu hajatan warga (pernikahan). Sinoman ini juga bisa dijadikan ajang untuk mencari jodoh. Dalam UU No.5 Tahun 1979, lembaga desa yang ada adalah karang taruna sedang UU No.22 Tahun 1999 adalah sinoman.
5
HUKUM TANAH Ada 2 pokok, yaitu : - Tanah ulayat - Tanah hak milik (hak perseorangan) TANAH ULAYAT Yaitu tanah yang dikuasai untuk kepentingan bersama. Tanah yang diolah bersama menjadi milik bersama. Tanah ulayat sebelum berlakunya UU No.5 Tahun 1960 disebut hak purba / persekutuan. Cara perolehannya melalui membuka lahan di hutan Æ ini adalah hak milik / kolektif yang pemanfaatannya untuk kepentingan bersama. Pengertian Hak Ulayat Yaitu hak menguasai tanah / lahan secara bersama untuk tujuan bersama (bukan hak milik). Contoh : Hak Pakai Bagaimana keberadaan tanah ulayat sekarang? Menurut Pasal 3 UU No.5 Tahun 1960 “sepanjang keberadaannya masih ada maka tetap diakui” Jika tanah milik masih longgar Æ maka tanah ulayat disini masih luas dan sebaliknya. Di Jawa dan Bali, tanah ulayat sedikit, sedangkan di luar jawa masih banyak. Contoh: Sumatera Barat. Di Sumatera Barat tanah ulayat dibedakan menjadi : 1. Tanah Ulayat Nagari, yaitu tanah yang dikuasai oleh penguasa nagari secara penuh Æ diolah oleh beberapa orang yang sanggup dan digunakan untuk kepentingan bersama (menjadi milik penguasa nagari). 2. Tanah Ulayat Kaum (suku), yaitu mereka ada dalam persekutuan itu dapat menguasai tanah ulayat kaum Æ biasanya ada di bukit-bukit Sumatera Barat terdapat batasan-batasan Æ biasanya yang rendah dimiliki oleh beberapa suku Æ pembagiannya sangat jelas karena dibatasi oleh tanaman pembatas, sedang di atasnya adalah hutan negara di bawah milik negara Æ ditanami kopi, kayu manis, dll). Contoh: Chaniago, Budhi. ¾ Penguasaan tanah ulayat oleh sukunya masih jelas, sedangkan di Jawa tanah ulayat relatif tinggal sedikit. Contohnya: Tanah kas desa, yaitu tanah yang dikuasai oleh seluruh warga desa. Untuk tanah ulayat di Irian masih luas sekali dan dikuasai suku-suku. Pengusaha membuat sebuah bukit dimana ada hak ulayat. Rencananya akan didirikan usaha. Menurut orang Irian tanah ulayat dapat dijual dengan persetujuan seluruh warga.
6
Prinsip-prinsip hak ulayat : a) Tanah Ulayat tidak boleh diperjualbelikan. Hanya digunakan untuk seluruh warga dalam persekutuan itu dengan menggunakan hak pakai Æ dipertahankan + dilestarikan. b) Masyarakat dalam persekutuan itu berhak untuk menikmati hasil, maksudnya ini akan dikelola bersama dan hasilnya dibagikan untuk semua masyarakat (hanya untuk lingkup sukunya Æ Sumatera) tetapi orang luar juga bisa mengelola Æ harus minta izin kepada persekutuan. Dengan adanya UU No. 32 Tahun 2004 ini menghilangkan istilah adatistiadat sehingga kembali lagi ke otonomi lagi dimana desa mengatur sendiri kepentingannya. Hal ini dikarenakan UU No.22 Tahun 1999 menjelaskan “desa terlalu luas otonominya tetapi kebaikannya adalah desa bisa membuat peraturan-peraturan untuk desanya dan dikirimkan ke kabupaten dan bupati berhak untuk mengganti pasal mana yang tidak sesuai.” Jika UU No.32 Tahun 2004 menjelaskan “kabupaten tinggal mengesahkan peraturan dari desa itu tanpa mengubahnya.” Sejarah tanah ulayat ada suatu hutan yang ditebang secara kolektif oleh sekelompok orang, kemudian mereka menginformasikan kepada kepala suku Æ kemudian menjadi hak dari orang-orang yang telah membuka lahan secara kolektif tersebut. Hak Ulayat Æ hak menguasai sebidang tanah yang dimiliki oleh persekutuan untuk kepentingan bersama. Tanah Ulayat bisa disertifikasikan Æ siapa yang akan memilikinya ? Namanya siapa ? - Misal, dinamakan oleh seseorang Æ nanti ada klaim bahwa tanah itu tanah warisan. - Jika atas nama warga Æ untuk apa dibuat sertifikat ? Pewarisan Æ proses peralihan hak benda-material dari generasi ke generasi sesudahnya. Harta kekayaan dan harta warisan : 1. Sebelumnya dihitung pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan. 2. Harta waris Æ harta yang bersih dari tanggungan. Sistem may.... Æ dikuasakan pada 1 orang dan diurusi. Sistem Pewarisan
Æ sistem idividual Æ sistem kolektif Æ sistem may...
Sistem kolektif Æ harta kekayaan tidak dibagi tetapi dipertahankan dan hasilnya untuk ahli waris orang Minang, yaitu berupa harta pusaka.
7
Sistem Mayo... Æ harta kekayaan diserahkan pada seorang ahli waris untuk mengolah dan hasilnya untuk menanggung ahli waris yang lain. Persekutuan masyarakat hukum Æ untuk milihat anatomi masyarakat Æ mempunyai aturan-aturan hukum. Ciri Masyarakat Persekutuan Hukum : - Ada kumpulan orang-orang yang mempunyai ikatan lahir dan - Mempunyai wilayah - Mempunyai harta kekayaan secara kolektif - Mempunyai aturan yang dibuat bersama - Ada yang memimpin (ketua kaum) dan ada yang dipimpin Contoh: Di Kalimantan Æ ada hutan nasional, sebagian ini masuk dalam tanah ulayat, kemudian ditetapkan oleh pemerintah agar masyarakat tidak menggunakan hutan tersebut. Hal ini menimbulkan konflik. Tanah ulayat bukan untuk dijual dan tidak bisa dibagi-bagi. Tanah ulayat boleh dijadikan tempat sekolahan tetapi harus untuk kepentingan bersama. HAK PERSEORANGAN Æ sejarah praktiknya : Orang-perseorang membuka lahan sampai beberapa batas yang ia mampu, kemudian ia meminta izin kepada kepala suku dan kepala suku memberi izin dengan terlebih dahulu diadakan suatu upacara sebagai tanda kepemilikan. Æ ..... perseorangan sebelum ada UUPA disebut hak yasan elvas + milik siapa Æ menjadi hak milik Æ hak yang terpenuh / terkuat. Semua orang yang memiliki tanah dengan hak milik mempunyai kekuasaan yang penuh atas tanah itu. Politik Pertanahan di Indonesia Tanah milik perseorangan menurut UUD RI masih dibatasi oleh fungsi sosial, yaitu jika ada kepentingan sosial yang besar maka tanah pribadi dapat dikalahkan dan mendapatkan ganti rugi (jika sosial memerlukan hak perseorangan harus diberikan). Hak Perseorangan Æ harus disertifikasikan karena sertifikat adalah bukti terkuat. Selain membuka lahan ini bisa diperoleh melalui pewarisan dalam proses peralihan hak, benda yang materiil yang dapat dialihkan. Benda berwujud adalah benda yang bisa dilihat dan ditangkap oleh panca indera. Benda materiil adalah yang tidak berwujud. Tanah dapat diwariskan kepada keturunannya termasuk sistem pewarisan individual artinya harta waris bisa diturunkan / dibagi kepada ahli waris. Orang bisa memperoleh tanah dari hibah. Seseorang memberikan tanah selama orang tersebut masih hidup. Pewarisan hanya boleh dilakukan jika orang itu sudah meninggal. Menurut hukum adat, pewarisan bisa dilakukan
8
ketika si pewaris hidup. Warisan itu diberikan kepada anaknya berupa tanah. Hal ini disebut hibah waris. 5. PERJANJIAN TUKAR MENUKAR Æ barang ditukar dengan barang tanpa proses pengurangan. Contoh: Tanah diukur dengan mobil Æ jika nilainya tidak seimbang maka yang lebih rendah nilainya akan menambah. 6. KADALUARSA Tanah yang diberikan saja tanpa dikelola dalam waktu yang lama (tanah ditelantarkan sehingga tidak ada yang tahu siapa pemiliknya) sehingga masyarakat dapat memilikinya dengan syarat tertentu. Tidak ada batas tanah untuk kadarluarsa menurut hukum adat tidak mengatur tetapi di BW diatur (20 tahun dan 30 tahun). Masyarakat akan menentukan berdasarkan asas kelayakan + kepantasan jika suatu tanah tidak diurus oleh pemiliknya. HUKUM DELIK ADAT Æ Hukum Pidana Adat Muncul pertama kali dengan istilah Adatdelictenrech (hukum pelanggaran adat). Kebanyakan masyarakat tidak menyadari peraturan pidana padahal sebelumnya mereka sudahj mempunyai suatu peraturan yang mengatur mengenai penjatuhan sanksi. Æ salah / sumbang Æ kesalahan kecil Æ pelanggaran Æ kesalahan besar Æ kejahatan Pengertian Delik Jika ada yang melakukan kesalahan maka akan mengakibatkan goncangan sehingga mengusik ketenangan masyarakat sehingga masyarakat berusaha mengembalikan hubungan keseimbangan yang ada (delik). Menurut Teer Haar : Delik adalah suatu perbuatan sepihak yang untuk pihak lain dinyatakan sebagai kegiatan yang mengganggu keseimbangan sehingga adanya ganggungan keseimbangan itu harus dikembalikan seperti semula. Menurut Van Vollenhoven : Merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun bentuknya sangat kecil. Hukum pidana di Indonesia dikodifikasikan di Indonesia pada tahun 1918 Æ UU No.1 Tahun 1945 Æ dinyatakan masih berlaku sehingga sudah membudaya untuk mengatasi suatu pelanggaran. Undang-Undang sifatnya statis, yaitu sekali dibuat dipakai untuk waktu yang panjang (UU itu sulit untuk dibuat). Karena perkembangan masyarakat lebih cepat, maka terjadi kekosongan maka untuk menyelesaikan masalah itu hakim dapat menemukan hukum sendiri (responding) : 1. ......... hukum kebiasaan
9
2. ......... doktrin 3. ......... hakikat 4. ......... konvensi Sifat hukum pidana adat adalah terbuka, tidak sama dengan KUHP yang tertutup dan terikat pada Pasal 1 ayat (1) mengenai asas legalitas, yaitu tidak ada pidana tanpa peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud hukum pidana adat itu terbuka maksudnya jika dalam masyarakat terjadi kegoncangan karena masalah walaupun belum ada aturan hukumnya harus segera diselesaikan. Hukum Pidana Barat Æ perkara dipisah antara perkara pidana dan perkara perdata. o Maka hakim yang menangani perkara juga dibedakan, yaitu hakim pidana dan hakim perdata. o Hukum Pidana Adat Æ perkaranya tidak dipisahkan, baik perdata / pidana juga mengenal orang yang mengadilinya. Yang berhak mengadili dalam kasus non formal adalah contohnya terjadi kasus utang-piutang dimana salah satu pihak tidak membayar utang maka dia akan mencari orang untuk menyelesaikan kasus. Jika tidak bisa diadili maka akan dibawa ke kantor polisi, baik perkara pidana / perdata yaitu untuk diperkirakan di pengadilan. Hakim Æ perdamaian desa Æ UU darurat No.1 Tahun 1951. Di masyarakat dikenal Lembaga Perdamaian (mediasi), yaitu lembaga dimana mereka menyelesaikan kasus tersebut dengan cara diluar pengadilan. Orangnya disebut mediator. JENIS PERKARA Hukum Pidana Barat Æ macam perbuatan pidananya + macam hukumannya. Contoh: dalam KUHP, sudah ditentukan dalam pasal. Hukum Pidana Adat Æ dilihat dari latar belakang dan akibat dari perbuatan tersebut. Contoh: sebelum memutuskan harus melihat latar belakang perbuatan pidana dan akibat dari perbuatannya (merugikan, sangat merugikan). Jika hal ini dilakukan oleh pemimpin adat maka hukumannya harus lebih berat karena dia sebagai panutan. Bagaimana penyelesaian kasus / penjatuhan hukum dalam hukum adat ? o Dalam hukum pidana barat : dibedakan antara perbuatan publik dan privat secara tegas sehingga jika terjadi perbuatan itu bersama-sama maka akan diadili secara terpisah. o Dalam hukum pidana adat : sanksi tidak harus tanpa pemidanaan dalam hukum adat main hakim sendiri masih bisa diterima asal masih bisa diterima menurut asas kepentasan dalam masyarakat (ukurannya asas kepantasan dan kelayakan).
10
PRAKTEK HUKUM DI MASYARAKAT Hukum Positif Æ tertulis Æ peraturan perundang-undangan Æ tidak tertulis Æ hukum adat Kenyataannya tidak semua hukum tertulis berlaku dalam masyarakat hukum yang benar-benar berlaku dalam masyarakat, yaitu hukum yang hidup Æ living law Æ berlaku, dipakai oleh masyarakat. Contoh: Hukum Æ UU No.22 Tahun 1960 Æ bagi hasil pertanian Æ UU No.16 Tahun 1964 Æ bagi hasil perikanan Sampai sekarang tidak berlaku di masyarakat tetapi belum dicabut, jadi yang ini bukan living law. Dalam hukum adat fokusnya adalah latar belakang dan akibat kesimpulan. Hukum non formal Æ ternyata masih efektif untuk menyelesaikan konflik.
11
